Social Items

Kendari merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kendari diresmikan sebagai kotamadya (kini kota) dengan UU RI No. 6 Tahun 1995 tanggal 27 September 1995. Kota ini memiliki luas 296,00 km² (29.600 Ha) dan berpenduduk 334.335 jiwa.

AWAL MULA KOTA KENDARI


Sejarah penamaan Kandari atau Kendari diberikan oleh orang-orang Portugis dan sudah ada sejak abad ke-16. Sumber yang menjelaskan hal tersebut berasal dari laporan Controleur Kendari bernama L. Fontjine dalam tulisannya berjudul “Adatstaatsinstellingen van Indonesische Rechtgemeenschappen” bahwa penyebutan istilah Raja, Hadat, dan Laiwui sebenarnya bukan berasal dari daerah ini dan pada masa itu tidak terdapat istilah-istilah ini.

Hal ini menjadi jelas bahwa istilah ini diperkenalkan dan dipergunakan oleh wakil pemerintah Hindia Belanda.

Nama Laiwui menjadi muncul disini oleh karena menurut sebuah cerita berasal dari ketidaktahuan orang-orang Portugis dan penduduk pribumi. Pada saat itu orang Portugis menanyakan nama daratan ini kepada penduduk dan penduduk mengira bahwa orang Portugis menanyakan dimanakah terdapat air minum?-maka dijawab dengan “Laiwui” yang berarti “banyak terdapat air”.

Sejak itulah maka daratan ini oleh orang-orang asing disebut dengan nama Laiwui. Lihat juga tulisan J. Paulus “Encyclopaedie van Nederlandsch Indie, Leiden: Martinus Nijhoff, 1917, menjelaskan tentang nama Laiwoi dan Kendari. Fakta ini diperkuat bukti dalam tulisan Jasper dalam laporan perjalanannya dari teluk Kendari ke teluk Lasolo tahun 1926.

Pada permulaan abad ke-15 pada saat bangsa Portugis berlayar kearah timur mencari kepulauan Maluku yang terkenal dengan rempah-rempahnya, mereka singgah di teluk Kendari tersebut. Pada saat perlawatannya ke daerah ini mereka bertemu orang yang membawa rakit yang terbuat dari bambu dengan menggunakan dayung panjang.

Orang Portugis tersebut segera mendekati simpembawa rakit, kemudian menanyakan nama kampung yang mereka singgahi. Orang yang ditanya tersebut mengira bahwa portugis itu menanyakan apa yang sementara dikerjakannya, sehingga langsung dijawab Kandai yang artinya dayung atau (mekandai) mendayung.

Jawaban orang tersebut dicatat oleh orang Portugis sebagai pertanda bahwa kampung yang mereka masuki itu bernama Kandari. Akhirnya nama Kandai menjadi Kendari akibat penulisan. Sebagai contoh nama Mekongga dalam naskah Lagaligo disebut Mengkoka sedangkan dalam naskah lontarak Luwu disebutkan Mingkoka, dan dalam beberapa tulisan maupun laporan Belanda, Jerman menuliskan dengan nama Mingkoka, Bangkoka, Bingkoka. (Lihat Basrin Melamba, Kota pelabuhan Kolaka di Kawasan Teluk Bone,1906-1942, 2010). Bandingkan dengan penulisan nama Magelang, Surabaya, Pontianak, Pekalongan, Buton, dan beberapa nama kota lama di nusantara.

Dalam peta VOC daerah ini sudah dikenal sebagai daerah Laiwoi. Pasca penandatangan Perjanjian Bongaya, pada abad ke-17 dan 18, daerah ini sudah disebutkan Laiwui dengan kedudukanya di Kendari sebagai Vassal of Luwu atau dicaplok oleh Luwu sebagai bagian dari kekuasaannya. (Lihat Jan M. Pluvier, Historical Atlas of South-East Asia, E. J. Brill, Leiden-New York-Koln, 1995), tetapi dalam kenyataannya Luwu tidak secara utuh menguasai daerah ini, meskipun dalam sejarah Konawe diakui bahwa Luwu pernah melaksanakan ekspedisi ke daerah ini pada masa pemerintahan Mokole Lakidende bergelar Sangia Ngginoburu abad ke-17.

Pembuat peta pertama tentang Kendari adalah Vosmaer(berkebangsaan Belanda) tahun 1831. Pada tanggal 9 Mei 1832 Vosmaer membangun istana raja Suku Tolaki bernama TEBAU di sekitar pelabuhan Kendari dan setiap tanggal 9 Mei pada waktu itu dan sekarang dirayakan sebagai hari jadi Kota Kendari.

Pada zaman kolonial Belanda Kendari adalah Ibukota Kewedanan dan Ibukota Onder Afdeling Laiwoi. Kota Kendari pertama kali tumbuh sebagai Ibukota Kecamatan dan selanjutnya berkembang menjadi IbukotaKabupaten Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dengan perkembangannya sebagai daerah permukiman, pusat perdagangan dan pelabuhan laut antar pulau. Luas kota pada saat itu ± 31.400 km².

Dengan terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 1964 Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, Kota Kendari ditetapkan sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 2 (dua) wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Kendari dan Kecamatan Mandonga dengan luas Wilayah ± 75,76 Km².

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1978, Kendari menjadi Kota Administratif yang meliputi tiga wilayah kecamatan yakni Kecamatan Kendari, Mandonga dan Poasia dengan 26 kelurahandan luas wilayah ± 18.790 Ha.

Mengingat pertumbuhan dan perkembangan Kota Kendari, maka dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 Kota Kendari ditetapkan menjadi Kota Madya Daerah Tingkat II Kendari, dengan luas wilayah mengalami perubahan menjadi 296 Km².

Sejarah Asal Usul Kota Kendari Sulawesi Tenggara

Pada awalnya, kota Baubau merupakan pusat Kerajaan Buton (Wolio) yang berdiri pada awal abad ke-15 (1401–1499).


Sejarah lahirnya Kota Bau-Bau bisa dilacak sejak kedatangan empat imigran pertama di Tanah Buton yang berasal dari Johor yang disebut Mia Patamiana di akhir abad ke-13. Saat datang, mereka menetap di sepanjang pesisir Pantai Bau-Bau, kemudian pindah beberapa kilometer ke pebukitan, pada daerah di mana Benteng Keraton sekarang berdiri.

Setelah itu, kawasan itu dijadikan tempat tinggal oleh sejumlah penduduk dan semakin ramai sejak kedatangan Raja Bone bernama Arung Palakka ke tanah Buton bersama sejumlah bangsawan Bone pada bulan Desember 1660.

Arung Palakka hendak meminta perlindungan kepada Sultan Buton dari ancaman Gowa. Arung Palakka datang bersama sembilan arung mattola (pangeran) dari Soppeng dan Bone. Antara lain: Arung Billa, Arung Appanang, Arung Belo, Arung Pattojo, dan Arung Kaju.

Usai perjanjian Bungaya dan kekalahan Gowa, sejumlah bangsawan Bone dengan latar etnis Bugis memilih menetap di Buton sebagai warga sebab dirasanya aman ketimbang Sulawesi Selatan yang penuh konflik.

Kondisi politik di Sulawesi pada periode abad ke-17 sampai awal abad ke-20 ditandai oleh terjadinya konflik internal antar kerajaan di Sulawesi Selatan seperti Kerajaan Gowa dengan Bone. Konflik ini juga terjadi antara kerajaan (Gowa dan Bone) dengan Belanda dan Ternate.

Situasi inilah yang menyebabkan Sulawesi Tenggara, khususnya Buton menjadi sasaran para imigran dari Sulawesi Selatan karena wilayah ini selain mudah dijangkau, juga karena dianggap aman. Kebanyakan bangsawan Bugis yang datang ke Buton memiliki gelar Andi Bau di depan namanya sebagai tanda kebangsawanan.

Selanjutnya, mereka lalu menetap di pinggiran laut pada wilayah dekat pelabuhan demi memudahkan akses mereka untuk berdagang hingga ke Singapura. Berawal dari para banyaknya bangsawan bernama Bau inilah yang kemudian menyebabkan daerah di pinggiran laut dan kali itu disebut Bau-Bau. Jadi, awal kelahiran Kota Bau-Bau, bisa dirujuk sejak tahun 1660.

Persoalan awal pertumbuhan kota ini sangat penting sebagai identitas. Kebanyakan kota di Indonesia mengambil pijakan sejarah untuk melihat awal lahirnya kota dan tidak mengambil patokan pada lahirnya kota berdasarkan dikeluarkannya undang-undang terbentuknya kota tersebut dari pemerintah RI.

Misalnya Jakarta yang lahir sejak kemenangan Pangeran Jayakarta atas Portugis, kemudian Ternate yang mengambil momen 700 tahun lalu ketika Sultan Baabullah berhasil mengusir Portugis, kemudian Kota Makassar yang telah ditentukan kelahirannya sejak 400 tahun silam.

Buton mulai dikenal dalam Sejarah Indonesia karena telah tercatat dalam naskah Nagarakretagamakarya Prapanca pada Tahun 1365 Masehi dengan menyebut Buton atau Butuni sebagai Negeri (Desa) Keresian atau tempat tinggal para resi di mana terbentang taman dan didirikan lingga serta saluran air dengan rajanya bergelar Yang Mulia Mahaguru.

Cikal bakal negeri Buton untuk menjadi sebuah Kerajaan pertama kali dirintis oleh kelompok Mia Patamiana (si empat orang) yaitu Sipanjonga, Simalui, Sitamanajo dan Sijawangkati yang oleh sumber lisan di Buton mereka berasal dari Semenanjung Tanah Melayu pada akhir abad ke-13.

Kejayaan masa Kerajaan Buton (Wolio) sampai Kesultanan Buton sejak berdiri pada tahun 1332 sampai dengan 1960 telah banyak meninggalkan warisan masa lalu yang gemilang.

Sampai saat ini masih dapat disaksikan berupa peninggalan sejarah, budaya seperti naskah kuno yg tersimapan pada garis keturunan Laode dan Waode di pulau buton, sedangkan naskah lain masih banyak yg dibawa ke belanda oleh bangsa belanda sendiri pada saat penjajahan mereka dan arkeologi seperti kuburan raja dan sultan, benteng pertahanan keraton, pintu gerbang yg disebut lawa, meriam tua dan masih banyak lagi yang lainnya. Saat ini wilayah bekas Kesultanan Buton telah berdiri beberapa kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, dan Kota Baubau.

HARI JADI KOTA BAU-BAU

Kota Baubau memperoleh status kota pada tanggal 21 Juni2001 berdasarkan UU No. 13 Tahun 2001.

Berdasarkan Perda No. 02 tahun 2010 tentang Penetapan Hari Jadi Kota Baubau dan Perubahan Penulisan Baubau, ditetapkan pada pasal 5 ayat 1 dan 2 bahwa nama penulisan nama Kota Bau-Bau menjadi Baubau, sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan.

Pada Perda tersebut juga ditetapkan bahwa hari jadi Kota Baubau pada tanggal 17 Oktober 1541. Pemilihan tahun 1541 karena tahun tersebut merupakan tahun bersejarah di bumi seribu benteng ini. Hal ini ditandai dengan terjadinya transformasi pemerintahan Kerajaan Buton menjadi Kesultanan Buton sebagai pembaharuan, yang ditandai dengan dilantiknya Lakilaponto sebagai Sultan Buton I dengan Gelar Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul Khamis.

Baubau menduduki peringkat ke-8 sebagai kota terbesar di Sulawesi berdasarkan jumlah populasi tahun 2010 atau urutan ke-2 untuk Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Asal Usul Kota Bau-bau Sulawesi Tenggara

Kabupaten Wakatobi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Wangi-Wangi, dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003, tanggal 18 Desember 2003. Luas wilayahnya adalah 823 km² dan pada tahun 2017 berpenduduk sekitar 110.303 jiwa.

SEJARAH KABUPATEN WAKATOBI


Sejak ratusan tahun yang lampau hingga saat ini, sejarah Kepulauan Wakatobi (Kepulauan Tukang Besi) ditulis sebagai bagian dari sejarah Buton. Sejarahnya ditulis hanya untuk memperjelas dan memperkaya khasanah sejarah Buton, bukan sejarah yang memperjelas dan mempertegas identitas dan jatidiri Wakatobi yang berbeda dengan yang lain.  Hal ini disebabkan karena selama ratusan tahun lamanya, kepulauan ini menjadi bagian dari pemerintahan Kesultanan Buton dan selama puluhan tahun menjadi bagian dari pemerintahan Kabupaten Buton.

Padahal prestasi sejarah di masa lampau, dalam skala regional maupun nasional, terutama dalam bidang pelayaran, perdagangan, perikanan, dan teknologi pandai besi, tidak bisa diabaikan begitu saja. Keunggulannya dalam bidang pelayaran niaga, misalnya, telah ikut membesarkan dan mempopulerkan nama Buton sebagai salah satu etnik maritim di Indonesia sehingga keunggulan sejarahnya itu perlu diungkapan secara terang benderang secara obyektif.

Sejak tahun 2004 yang lalu, gugusan kepulauan ini mulai memekarkan diri dari Kabupaten Buton dengan nama Kabupaten Wakatobi. Karena itu sebagai suatu kabupaten yang baru lahir, semakin terasa diperlukan penjelasan detil sejarahnya, termasuk budayanya, untuk lebih memperjelas dan mempertegas karakter dan jatidiri serta memperkuat kemandiriannya melalui suatu kegiatan penelitian.

Hasilnya dapat dirancang sebagai salah satu bahan materi muatan lokal di sekolah, dari tingkat SD hingga SLTA baik secara mandiri (mata pelajaran tersendiri) maupun terintegrasi dalam mata pelajaran terkait (suplemen).

TERBENTUKNYA KABUPATEN WAKATOBI

Sebelum menjadi daerah otonom wilayah Kabupaten Wakatobi lebih dikenal sebagai Kepulauan Tukang Besi. Pada masa sebelum kemerdekaan Wakatobi berada di bawah kekuasaan Kesultanan Buton. Setelah Indonesia Merdeka dan Sulawesi Tenggara berdiri sendiri sebagai satu provinsi, wilayah Wakatobi hanya berstatus beberapa kecamatan dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Buton.

Selanjutnya sejak tanggal 18 Desember 2003 Wakatobi  resmi ditetapkan sebagai salah satu kabupaten pemekaran di Sulawesi Tenggara yang terbentuk berdasarkan Undang – Undang  Nomor  29 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara.

Saat pertama kali terbentuk Wakatobi hanya terdiri dari lima kecamatan yaitu Kecamatan Wangi-Wangi, Kecamatan Wangi Selatan, Kecamatan Kaledupa, Kecamatan Tomia dan Kecamatan Binongko. Pada tahun 2005 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 19 Tahun 2005 dibentuk Kecamatan Kaledupa Selatan dan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 20 Tahun 2005 dibentuk Kecamatan Tomia Timur.

Selanjutnya pada tahun 2007 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor  41 Tahun 2007 dibentuk Kecamatan Togo Binongko sehingga jumlah kecamatan di Kabupaten Wakatobi menjadi 8 kecamatan yang terbagi menjadi 100 desa dan kelurahan (25 kelurahan dan 75 desa).

Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Wakatobi sebagai daerah otonom secara resmi ditandai dengan pelantikan Syarifudin Safaa, SH, MM sebagai pejabat Bupati Wakatobi pada tanggal 19 Januari 2004 sampai dengan tanggal 19 Januari 2006. Kemudian dilanjutkan oleh H. LM. Mahufi Madra, SH, MH sebagai  pejabat bupati selanjutnya  sejak tanggal 19 Januari 2006 sampai dengan tanggal 28 Juni 2006.

Kemudian berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah secara langsung maka pada tanggal 28 Juni 2006 Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi yang terpilih yaitu Ir. Hugua dan Ediarto Rusmin, BAE dilantik oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, SH atas nama Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.74-314 tanggal 13 Juni 2006 tentang pengesahan pengangkatan Bupati Wakatobi Ir. Hugua dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  Nomor : 132.74-315 tanggal 13 Juni 2006 tentang pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Wakatobi Ediarto Rusmin, BAE untuk masa bhakti 2006-2011.

Sejarah Asal Usul Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara

Kabupaten Muna adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia, dengan Ibu kota di Raha.


Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.057,69 km² dan berpenduduk sebanyak 227.941 jiwa.

KERAJAAN MUNA

Sejarah peradaban manusia di muna dimulai ketika Sawerigading dan pengikutnya yang berjumlah 40 orang terdampar di suatu daratan di Pulau Muna yang saat ini di kenal dengan nama ‘Bahutara’.
Sawerigading dan para pengikutnya, kemudian berbaur dengan penduduk yang telah dahulu menetap dan membentuk komunitas di Pulau Muna.

Lama kelamaan komunitas itu berkembang. Sawerigading dan empat puluh pengkutnya di Daratan Muna telah membawa nuansa baru dalam pembangunan peradaban dalam kehidupan Orang Muna. Suatu waktu dipilihlah suatu pemimpin untuk memimpin komunitas itu. Pemimpin yang dipilih adalah yang dianggap sebagai primus intervares.

Sejarah kerajaan Muna dimulai setelah dilantiknya La Eli alias Baidhuldhamani gelar Bheteno ne Tombula sebagai Raja Muna pertama.

Setelah dilantiknya La Eli bergelar Bheteno Ne Tombula sebagai Raja Muna I, Kerajaan Muna baru dapat dikatakan sebagai sebuah kerajaan berdaulat karena telah memenuhi syarakat-syarat sebagai sebuah negara yaitu telah memiliki Rakyat, Wilayah dan Pemerintahan yang berdaulat dan seluruh perangkat masyarakat bersepakat untuk mengikat diri dalam sebuah pemerintahan dengan segala aturannya yang bernama Kerajaan Muna.

MASA PEMERINTAHAN SUGI

Setelah pemerintahan Bheteno Ne Tombula berakhir, Kerajaan Muna dipimpin oleh Sugi. Sugi bagi masyarakat Muna berarti Yang Dipertuan atau Yang Mulia.
Sepanjang sejarah Kerajaan Muna ada lima orang Sugi yang perna memimpin Kerajaan muna. Mereka itu adalah Sugi Patola, Sugi Ambona, Sugi Patani, Sugi La Ende dan Sugi Manuru.

Dari kelima sugi yang pernah memimpin kerajaan muna, Sugi Manuru-lah yang dianggap berhasil membawa banyak perubahan di kerajaan muna dalam berbagai aspek.

MASA PEMERINTAHAN LAKILAPONTO

Setelah masa pemerintahan sugi berakhir pemerintahan kerajaan muna dijalankan oleh Lakilaponto. Lakilaponto menjadi raja muna VII setelah menggantikan ayahandanya, Sugi Manuru sebagai raja muna. Selama menjadi raja muna, Lakilaponto terkenal akan keberaniannya. Pada masa pemerintahannya dibangunlah benteng mengelilingi ibu kota kerajaan muna, untuk menghalau dan menghadang ancaman serangan yang datang dari luar. Lakilaponto memerintah kerajaan muna selama kurang lebih 3 tahun (1517-1520) sebelum digantikan oleh adiknya sendiri, La Posasu.

PERJUANGAN MENENTANG PENJAJAHAN

Kerajaan Muna melakukan konfrontasi dengan Penjajah di mulai dengan keterlibatan Lakilaponto Raja Muna ke VII (1517-1520) menumpas Armada bajak laut Banggai Labolontio yang selalu menggangu keamanan kerajaan-kerajaan tetangga disekitarnya. selain itu, Lakilaponto juga Setelah Bertahta di Buton tahun (1520-1564) dan Mememeluk Islam yang dibawah oleh Syeid Abdul wahid dari Mekah ( Daulah Turky Usmani), dia berperan aktif menghalau Portugis di Tenggara Sulawesi, Banggai, selayar, Maluku, dan Solor NTT, sehingga Penjajahan Portugis tidak terlihat di Tenggara Sulawesi .

Pada Masa Raja Wuna ke X La Titakono (1600-625) Kerajaan Muna menolak Campur tangan VOC di Buton karena dapat mengancam keutuhan dan persatuan Kesultanan Butuni Darusalam setalah mengetahui gelagat VOC di Buton. Namun pada akhirnya Sultan Buton tetap melakukan perjanjian Abadi tersebut pada tahun 1613 di bawah pimpinan Sultan Dayanu Iksanudin alias Laelangi.

Dampak dari perjajian tersebut merenggangkan hubungan persaudaraan yang telah dibina oleh para pendahulu kedua kerajaan ini. Efek domino dari kerja sama tersebut Menimbulkan peperangan antara Muna dan Buton di Bawah pimpinan Raja Muna XII Sangia Kaendea (1626-1667). Mula-mula Kerajaan Muna memenangi Peperanga tersebut, namun setelah Buton mendapat bantuan dari VOC maka pasukan kerajaan Muna harus mundur.

Selang beberapa waktu pasukan buton yang diperkuat oleh armada Kapal VOC berlabu di peraiaran pulau lima tepatnya di depan lohia. Pihak Bunton dan VOC mengirim utusan untuk menemui Raja Wuna dengan alasan perundingan perdamaian di antara kedua bela pihak. Mula-mula La Ode Ngakdiri/ Sangia Kaendea meragukan hal tersebut, namun karena terbujuk oleh alasan persaudaraan akhirnya iapun turut serta dalam melakukan perundingan itu.

Sesampainya di pulau lima Raja Wuna tersebut tidak diajak untuk berunding seperti apa yang diberitahukan semula, dia ditangkap dengan tipu muslihat oleh Buton dan VOC dan diasingkan keternate, setelah beberapa lama kemudian Raja wuna tersebut diselamtkan kembali oleh Pihak kerajaan Muna dan kembali menduduki tahta Kerajaan Muna.

Perlawanan Raja Muna berikutnya dilakukan oleh La Ode Saete (1816-1630) yang melakukan peperangan dengan pihak Belanda dan Buton sehingga banyak menghancurakan kapal-kapal Belanda dan Buton di Muna. selain itu Raja Muna tersebut mengorganisir semua kekuatan tempur yang ada dan melakukan perang semesta melawan penjajah sehingga dia mampu mempertahankan kerajaan Muna dari serangan musuh yang datang bertubi-tubi.

Perjuangan Kerajaan Muna berikutnya dipelopori oleh La Ode Pulu (1914-1918), dia menentang keras perjanjian Korte Verklaring Tahun 1906 Antara Buton dan Belanda. Raja Muna mengagap perjanjian tersebut adalah Ilegal dan sepihak yang tidak sesui dengan Peraturan Adat di Muna sehingga dia melakukan perlawanan Rakyat secara gerilya dan banyak mematahkan serangan pasukan Belanda.

Walau demikian dia akhirnya tetap terbunuh dalam peperangan tersebut karena minimnya jumlah persenjataan dan logistik perang. Hal tersebut menandai awal runtuhnya kedaulatan Kerajaan Muna dan makin kuatnya cengkaraman Belanda dan Buton di Muna. Walau demikian, para Raja-Raja Wuna berikutnya tetap Menolak Isi Perjanjian tersebut sehingga pergantian Raja-raja Muna berikutnya selalu tidak berlangsung lama.

Perjuangan Rakyat Muna terus bergolak menentang penjajahan Belanda hingga akhirnya membentuk banyak laskar-laskar Rakyat dan beberapa Batalion tempur diantaranya Batalion Sadar yang merupakan embrio berdirinya KODAM WIRABUANA di Makssar dan Mendukung Kesepakatan Malino untuk bergabung dengan Pemerintahan Pusat di Jakarta dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Terbentuknya Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara

Kabupaten Konawe adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Unaaha.


Dulu kabupaten ini bernama Kabupaten Kendari. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 16.480 km² dan berpenduduk sebanyak 253.659 jiwa (2017). Kabupaten Konawe dikenal sebagai lumbung beras di provinsi Sulawesi Tenggara.

SEJARAH AWAL KABUPATEN KONAWE

Terbentuknya Kabupten Kendari (Konawe) terdiri dari 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Kendari, Sampara, Wawotobi, Lambuya, Ranomeeto, Moramo, Unaaha, Asera, Lainea, Wawonii, Lasolo dan Tinanggea. Perkembangan Pemerintahan Daerah Tk. II Kabupaten Kendari sejak Tanggal 3 Maret 1960 sampai dengan Tanggal 28 September 1962, ibukota Kabupaten Daerah Tk. II Kendari berkedudukan di Kendari.

Pada masa pemerintahan H. Andri Jufri, SH sebagai Bupati Kabupaten Daerah Tk. II kendari yang Ganda ibukota Kabupaten Daerah Tk. II Kendari dipindahkan dari wilayah administrasif Kota Kendari ke wilayah Kecamatan Unaaaha dengan Ibukota Unaaha.

Pada Tahun 1995, Kabupaten Daerah Tk. II Kendari memekarkan sebagian wilayahnya berdasarkan UU. 6 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Kota Madya Kendari saat itu Kabupaten Tk. II Kendari terdiri dari 27 wilayah Kecamatan dan 345 Desa / Kelurahan.

Pada Tahun 2003 Kabupaten Daerah Tk. II Kendari memekarkan wilayahnya berdasarkan UU. 4 Tahun 2003 Tanggal 23 Februari 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan.

Wilayah Kabupaten Daerah Tk. II Kendari mengubah nama menjadi Kabupten Konawe dengan ibukota Unaaha pada Tanggal 28 September 2004 berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama dari Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe. Saat itu Pemerintah Kabupaten Kendari dipimpin oleh Drs. H. Lukman Abunawas, SH. M.Si sebagai bupati dan Drs. H. Tony Herbiansyah sebagai wakil bupati.

Pada tahun 2007 Kabupaten Konawe sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi DOB Baru berdasarkan UU. 13 Tahun 2007 Tanggal 2 Juli 2007 Tentang Pembentukan DOB Kabupaten Konawe Utara. Pada Tahun 2013 Kabupaten Konawe memekarkan wilayahnya lagi di Kepulauan Wawonii berdasarakn UU. 13 Tahun 2013 Tanggal 12 April 2013 Tentang Pembentukan DOB Baru Konawe Kepulauan. Sampai dengan Tahun 2013 wilayah administrasi Kabupaten Konawe 29 Kecamatan dan 335 Desa / Kelurahan.

Sejak berdirinya hingga saat ini, Kabupaten Konawe dipimpin oleh beberapa bupati, yaitu:

1. Drs. Abdullah Silondae (Bupati) Periode 1960-1969
2. Aboenawas (Bupati) Periode 1969-1973
3. Konggoasa (PJS. Bupati) Periode 1973
4. Abdul hamid (Bupati) Periode 1973-1977
5. H. Andri Jufri, SH (Bupati) ) Periode 1977-1988
6. Drs. H. Anas Bunggasi (Bupati) Periode 1988-1992
7. Drs. H. Razak Porosi (Bupati) Periode 1992-2003
8. Drs. H. Lukman Abunawas, SH. M.Si (Bupati) - Drs. H. Tony Herbiansyah, M.Si (Wakil Bupati) Periode 2003-2008

Sejak berlakunya UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dipilih langsung melalui pemelihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau pilkada. Kabupaten Konawe membuat pilkada langsung pada Tahun 2008.

Sumber : https://konawekab.go.id

Sejarah Asal Usul Berdirinya Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara

Sejarah kabupaten Kolaka pada zaman dahulu merupakan wilayah Kerajaan Mekongga yang penduduknya bersuku bangsa Tolaki (artinya orang berani). Pada zaman dahulu jazirah, Sulawesi Tenggara dikenal dengan nama “Tanah Alau”, yang berarti tanah di sebelah timur, karena orang di Sulawesi Selatan selalu melihat matahari terbit di sebelah timur tempat mereka.


Nama asli daerah Kolaka adalah “Wonua Sorume” yang berarti negeri Anggrek alasan di daerah ini banyak Anggrek berwarna kuning emas dan mengkilat, Anggrek ini dibuat khusus, tempat rokok dan lain-lain yang harganya mahal.Pada zaman dahulu hanya raja-raja dan bangsawan saja yang bisa memakai benda-berbeda yang dibuat dari Anggrek ini.

Pada abad ke 14, dua orang dari keluarga Sawerigading menuju Sulawesi Tenggara (Tanah Alau). Kedua saudara tersebut yaitu Larumbalangi (laki-laki) dan Wekoila (puteri).Wekoila merupakan nama julukan, terdiri atas 'Kami' menyatakan wanita, dan 'Koila' adalah sejenis siput di laut yang putih bersih.

Wekoila ini adalah seorang puteri yang cantik, kulitnya putih bersih seperti koila.Nama sebenarnya dari Wekoila adalah Tenrirawe (We Tenrirawe). Larumbalangi membentuk kerajaan Mekongga yang bertempat tinggal di Wundulako, Ulu Balandete. Saat Wekoila terus ke daerah Kendari dan membuat Kerajaan Konawe.

Susunan pemerintahan Kerajaan Mekongga, yaitu: (1) Pemerintah Pusat Kerajaan, terdiri atas (a) Mokole atau Bokeo adalah Raja, (b) Kapita, tangan besi Mokole, (c) Pabitara, Penyambung Lidah, (d) Sapati, adalah urusan umum dan rumah tangga (2) Penguasa Wilayah atau Pu Tobu, menguasai beberapa daerah dan tugasnya diatur oleh Osara (adat) di wilayah hukumnya; (3) Penguasa Daerah, setiap daerah dikepalai oleh Tonomotuo, yang disetujui oleh (a) Pabitara, disetujui dan diselesaikan perkara, (b) Tolea, yang didukung pernikahan / perceraian dan (c) Posudo, sebagai pembantu umum.

Sejarah Perkembangan Pemerintahan Tanah Mekongga

Lokasi Kerajaan Mekongga terletak di daratan Sulawesi Tenggara. Pusat pemerintahan atau Ibukota Kerajaan Mekongga pada awalnya terletak di Kolumba (Ulu Balandete) yang terletak kira-kira enam kilometer dari Kota Kolaka sekarang. Namun dalam perkembangannya pusat pemerintahan Kerajaan Mekongga kemudian pindah ke Puunaha (wilayah Wundulako sekarang) .4 Wilayah Kerajaan Mekongga mencakup empat wilayah hukum (Siwolembatohuuo), seperti berikut:

1. Wilayah sebelah Utara dikuasai oleh seorang yang bergelar Kapitayang berkedudukan di Balandete,
2. Wilayah sebelah Timur dikuasai oleh seorang yang bergelar Pabitarayang berkedudukan di Epe.
3. Wilayah sebelah Selatan dikuasai oleh seorang yang bergelar Putobuuyang berkedudukan di La Mekongga.
4. Wilayah sebelah Barat dikuasai oleh seorang Sapatiyang berkedudukan di Lelewawo.

Masa Penjajahan Belanda

Kedatangan Belanda ke daerah ini pada tahun 1906, susunan pemerintahan dirubah menjadi lengkap Bokeodan Kapita. Wilayah Kolaka diambil tujuh distrik, setiap distrik dikepalai oleh seorang Anakia yang bergelar Mokole. Jadi kedudukan Mokoleyang diterbitkan oleh Kerajaan Mekongga, maka dengan ini diturunkan menjadi Kepala Distrik.

Tonomutuo ditiadakan dan diganti dengan Kepala Kampung, didukung seorang yang bergelar Sarea. Ketujuh distrik tersebut yaitu: Distrik Kolaka (ibu negerinya Kolaka), Distrik Mambulo (ibu negerinya Rate-Rate), Distrik Singgere (ibu negerinya Tinondo), Distrik Tawanga (ibu negerinya Tawanga), Distrik Lapai (ibu negerinya Tongauna), Distrik Konaweha ( ibu negerinya Watumendonga), dan Distrik Kondeeha (ibu negerinya Mala-Mala). Seiring dengan perjalanan waktu, akibat politik Belanda,

Pada tahun 1933 Belanda mengadakan perubahan lagi susunan pemerintahan distrik, yaitu: (1) Bokeo, (2) Kapita, dan (3) Sapati. Akan tetapi tujuh distrik yang dibangun Belanda dibuat tiga distrik saja, yaitu: (1) Distrik Kolaka (ibukotanya Kolaka), (2) Distrik Sulewatu (ibukotanya Mowewe), dan (3) Distrik Patampanua (Ibukotanya Mala-Mala).Selanjutnya Distrik Kolaka dibagi dua bagian, yaitu Utara dan Selatan, masing-masing dikepalai oleh Sapati dan Bokeo.

Distrik Solewatu dikepalai oleh Kapita, Distrik Patampanua dikepalai oleh Mokole Patampanua. Dengan sendirinya Bokeo, Kapita dan Sapati menjadi Kepala Distrik dan Sulewatang yang berkuasa. Setiap distrik terdiri dari tiga Order Distrik dengan gelaran Kepala Distrik Bawahan.

Masa Penjajahan Jepang

Pada zaman penjajahan Jepang susunan pemerintahan tidak berubah, akan tetapi sebutan untuk kepemimpinan pemerintahan diubah menjadi bahasa Jepang. Selanjutnya pada zaman Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945, perubahan juga tidak ada, Sulewetang waktu itu Andi Kasim diangkat menjadi Kepala Pemerintah Negara Republik Indonesia di Daerah Kolaka.

Setelah terjadi pertempuran yang luar biasa antara PKR dengan NICA, NICA membahas Kota Kolaka pada tanggal 7 Februari 1946. Selanjutnya NICA membentuk pemerintahan dengan susunan sebagai berikut: (1) Bokeo, (2) Kapita, (3) Pabitara, dan ( 4) Sapati. Adat kampung dimulai seperti semula, tetapi tidak berkembang dengan cepat. Pada zaman Negara Indonesia Timur ini menjadi Neo Swapraja.

Keuangan Swapraja Kendari dan Kolaka disatukan menjadi Kas Konawe. Oleh karena itu Distrik Patampanua mengubah diri dari Kolaka dan tetap pada status afdeeling Luwu pada tahun 1947 sampai keluarnya UU No. 29/1959. Dengan demikian Daerah Kolaka hanya terdiri dari dua distrik, yaitu Distrik Kolaka (ibukotanya Kolaka) dan Distrik Solewatu (Ibukotanya Mowewe).

Kemerdekaan Republik Indonesia

Pada tanggal 30 April 1950 Pemuda Republik Indonesia (PRI) Kolaka (yang dibentuk pada tanggal 17 September 1945) mengadakan rapat dan salah satu keputusannya adalah seluruh Negara bagian yang ada di seluruh Indonesia segera melebur dan masuk ke Republik Indonesia.

Selanjutnya beberapa organisasi politik yang ada di Kolaka membuat klaim, meminta agar Daerah Kolaka yang berstatus Kewedanan menjadi kabupaten (Kabupaten Kolaka).Perjuangan ini berlangsung sejak tahun 1950, namun terwujud pada tahun 1960. Perjuangan pertama menuntut agar Kabupaten Sulawesi Tenggara dipecah dua, menjadi: (1) Kabupaten Buton / Muna, dan (2) Kabupaten Kendari / Kolaka.

Dengan timbulnya perkembangan baru, maka lahirlah gagasan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi untuk menjadikan setiap kewedanan menjadi kabupaten, maka Kolaka meminta menjadi kabupaten itu sendiri dan terwujud pada tahun 1960, berdasarkan UU No. 29/1959.Berdasarkan Undang- Undang tersebut istilah distrik ditiadakan.

Daerah Kolaka dibagi atas tiga kecamatan, yaitu: Kecamatan Kolaka (ibukota Wundulako), Kecamatan Tirawuta (ibukota Rate-Rate) dan Kecamatan Batu Putih (ibukota Wawo) .Wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Kolaka pada tahun 1999 terdiri dari 10 wilayah kecamatan, 173 desa dan 39 kelurahan. Daerah ini juga dibagi atas dua wilayah kerja pelayan Bupati, yaitu:

· Pembantu Bupati Wilayah Kolaka Bagian Selatan dan Timur berkedudukan di Anaiwoi
· Dengan wilayah kerja diterbitkan: Kecamatan Tirawuta, Ladongi, Mowewe, Wundulako, Pomalaa, Watubangga dan Kolaka
· Pembantu Bupati Wilayah Kolaka Utara dan Barat yang berkedudukan di Mala-Mala dengan wilayah kerja di Kecamatan Wolo, Lasusua, dan Pakue.
· Pulau - pulau yang ada di Kabupaten Kolaka antara lain:

1. Pulau Padamarang
2. Pulau Lambasina Kecil
3. Pulau Lambasina Besar
4. Pulau Maniang
5. Pulau Buaya
6. Pulau Pisang
7. Pulau Lemo


Sumber : https://www.kolakakab.go.id

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara

Kabupaten Buton adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kabupaten Buton terletak di Pulau Buton yang merupakan pulau terbesar di luar pulau induk Kepulauan Sulawesi, yang menjadikannya pulau ke-130 terbesar di dunia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pasar Wajo.

SEJARAH AWAL MULA BUTON


Pada zaman dahulu di daerah ini pernah berdiri kerajaan Buton yang kemudian berkembang menjadi Kesultanan Buton.

Buton dikenal dalam Sejarah Indonesia karena telah tercatat dalam naskah Nagarakertagama karya Prapanca pada Tahun 1365 Masehi dengan menyebut Buton atau Butuni sebagai Negeri (Desa) Keresian atau tempat tinggal para resi dimana terbentang taman dan didirikan lingga serta saluran air. 

Rajanya bergelar Yang Mulia Mahaguru. Nama Pulau Buton juga telah dikenal sejak zaman pemerintahan Majapahit. Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa, menyebut nama Pulau Buton.

Untuk menjadi sebuah Kerajaan pertama kali dirintis oleh kelompok Mia Patamiana (si empat orang) yaitu Sipanjonga, Simalui, Sitamanajo, Sijawangkati yang oleh sumber lisan mereka berasal dari Semenanjung Tanah Melayu pada akhir abad ke – 13.

Mereka mulai membangun perkampungan yang dinamakan Wolio (saat ini berada dalam wilayah Kota Bau-Bau serta membentuk sistem pemerintahan tradisional dengan menetapkan 4 Limbo (Empat Wilayah Kecil) yaitu Gundu-gundu, Barangkatopa, Peropadan Baluwu yang masing-masing wilayah dipimpin oleh seorang Bonto sehingga lebih dikenal dengan Patalimbona.

Keempat orang Bonto tersebut disamping sebagai kepala wilayah juga bertugas sebagai pelaksana dalam mengangkat dan menetapkan seorang Raja. Selain empat Limbo yang disebutkan di atas, di Buton telah berdiri beberapa kerajaan kecil seperti Tobe-tobe, Kamaru, Wabula, Todanga dan Batauga.

Maka atas jasa Patalimbona, kerajaan-kerajaan tersebut kemudian bergabung dan membentuk kerajaan baru yaitu kerajaan Buton dan menetapkan Wa Kaa Kaa (seorang wanita bersuamikan Si Batara seorang turunan bangsawan Kerajaan Majapahit) menjadi Raja I pada tahun 1332 setelah mendapat persetujuan dari keempat orang bonto/patalimbona (saat ini hampir sama dengan lembaga legislatif).

Dalam periodisasi Sejarah Buton telah mencatat dua Fase penting yaitu masa Pemerintahan Kerajaan sejak tahun 1332sampai pertengahan abad ke – 16 dengan diperintah oleh 6 (enam) orang raja diantaranya 2 orang raja perempuan yaitu Wa Kaa Kaa dan Bulawambona.

Kedua raja ini merupakan bukti bahwa sejak masa lalu derajat kaum perempuan sudah mendapat tempat yang istimewa dalam masyarakat Buton. Fase kedua adalah masa Pemerintahan Kesultanan sejak masuknya agama Islam di Kerajaan Buton pada tahun 948 Hijriah ( 1542 Masehi ) bersamaan dilantiknya Laki La Ponto sebagai Sultan Buton I dengan Gelar Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul Khamis sampai pada Muhammad Falihi Kaimuddin sebagai Sultan Buton ke – 38 yang berakhir tahun 1960.

SUKU BUTON


Secara umum, orang Buton adalah masyarakat yang mendiami wilayah kekuasaan Kesultanan Buton. Daerah-daerah itu kini telah menjadi beberapa kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara diantaranya Kota Baubau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Muna Barat.

Selain merupakan masyarakat pelaut, masyarakat Buton juga sejak zaman dulu sudah mengenal pertanian. Komoditas yang ditanam antara lain padi ladang, jagung, singkong, ubi jalar, kapas, kelapa, sirih, nanas, pisang, dan segala kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Orang Buton terkenal pula dengan peradabannya yang tinggi dan hingga saat ini peninggalannya masih dapat dilihat di wilayah-wilayah Kesultanan Buton, diantaranya Benteng Keraton Buton yang merupakan benteng terbesar di dunia, Istana Malige yang merupakan rumah adat tradisional Buton yang berdiri kokoh setinggi empat tingkat tanpa menggunakan sebatang paku pun, mata uang Kesultanan Buton yang bernama Kampua, dan banyak lagi.

Jika melihat dari Sejarah Suku Buton dan asal usulnya dapat diketahui dengan mengungkapkan lebih dahulu sejarah kedatangan Sipanjonga dan kawan-kawannya, yang dikenal dalam sejarah wolio dengan nama Kesatuannya “Mia Pata Mianan” yang artinya “empat orang” lebih jelasnya dimaksudkan dengan empat pemuka yaitu Sipanjonga, Simalui, Sijawangkati dan Siuamanajo.

Dan dengan berpegang pada buku silsilah dari Raja-raja di Wolio, keempat orang tersebut konon menurut riwayat berasal dari tanah Semenanjung Johor (Malaysia) pulau Liya Melayu, di mana tibanya di Buton dapat diperkirakan berkisar akhir abad ke 13 atau setidaknya pada awal abad ke 14. Perkiraan tibanya Sipanjonga dan kawan-kawannya.

Dalam Riwayat H. J. Van Den Berg, ia menuliskan antara lain:

Dalam tahun 1275 bertolaklah satu tentara kertanagara dari pelabuhan Tuban. Tentara itu mendarat di daerah muara sungai Jambi dan: rebut daerah itu, yang lalu dijadikan daerah takluk bagi kerajaan Singosari. Dalam waktu 10 tahun saja, jajahan kerajaan Jawa itu telah dapat diluaskan sampai kedaerah hulu sungai jambi.

Didirikanlah kembali kerjaan Melayu lama didaerah itu, tetapi sebagai negara bagian pada kerajaan Singosari. Raja Melayu dijadikan Raja takluk kepada Baginda Kertanagara. Kerajaan Melayu menjadi penting kedudukannya, sehingga dalam abad ke 14 seluruh Sumatera kerapkali disebut juga melayu.

Suatu kumpulan karya, yang di dapat orang di daerah jambi, atas perintah Kertanagara diangkut ke melayu dalam tahun 1286. Maksud kertanagara telah jelas, yaitu mendirikan satu kerajaan Jawa di Sumatera tengah, yang akan menjadi pusat kebudayaan Jawa dipulau itu. Kerajaan Jawa yang di Sumatera itu merupakan suatu bahaya yang besar sekali bagi Sriwijaya. Akan tetapi Sriwijaya terlalu lemah untuk mencegah maksud Kertanagara itu.

Kekuasaan Sriwijaya telah runtuh pada segenap pihak. Dibagian Utara Semenanjung Malaka. Sebagian dari daerah Sriwijaya telah direbut kerajaan Siam yang baru saja berdiri. Di Aceh pun telah mulai pula timbul kerajaan baru, umpamanya kerajaan Perlak dan Kesultanan Samudra Pasai. Kerajaan baru itu telah menjadi kerajaan islam (yang pertama di Indonesia). Perhubungannya dengan Sriwijayahampir tidak ada lagi.

Kerajaan Pahang pun yang terletak di Semenanjung Malaka, rupanya telah menjadi daerah takluk juga pada kerajaan Singosari, yang telah sejak lama mengakui kekuasaan tertinggi dari Sriwijaya, rupanya terlepas pula dalam zaman itu dan telah menjadi bagian kerjaan Singosari.

Sipanjonga dan teman-temannya serta pengikut-pengikutnya, sebagai seorang raja di negerinya, yang termasuk di dalam kerjaan Sriwijaya, mengetahui kedudukan Sriwijaya sudah demikian lemahnya, Ia mengambil kesempatan untuk meninggalkan kerajannya mencari daerah lain untuk tempat tinggalnya dan Untuk dapat menetap sebagai seorang raja yang berkuasa dan tibalah mereka di Pulau Buton.

Tibanya Sipanjonga dengan kawan-kawan tidak bersama-sama dan tidak pula pada suatu tempat yang sama dan rombongannya terdiri dalam dua kelompok, dengan tumpangan mereka yang disebut dalam zaman “palulang”.

Kelompok pertama Sipanjonga dengan Sijawangkati sebagai kepala rombongan mengadakan pendaratan yang pertama di Kalaupa, suatu daerah pantai dari raja tobo-Tobo, sedangkan Simalui dan Sitamanajo mendarat di Walalogusi (kira-kira kampung Boneatiro atau di sekitar kampung tersebut Kecamatan Kapontori sekarang). Pada waktu pendaratan pertama itu Sipanjonga mengibarkan bendera kerajaannya pada suatu tempat tidak jauh dari Kalampa, pertanda kebesarannya. Bendera Sipanjonga inilah yang menjadi bendera kerajaan buton yang disebut “tombi pagi” yang berwarna warni, “longa-longa” bahasa wolionya.

Di kemudian tempat di mana pengibaran bendera tersebut dikenal dengan nama “sula” yang sampai sekarang masih dikenal, terdapat di dalam desa Katobengke Kecamatan Wolio, tidak jauh lapangan udara Betoambari.

Kemudian maka keempat pemuka tersebut di atas yang membuat dan meninggalkan sejarah dan kebudayaan wolio, sedangkan kerajaan yang pada zamannya pernah menjadi kerajaan yang berarti, dan merekalah pula yang mengawali pembentukan kampung-kampung, yang kemudian sesuai dengan perkembangannya menjadi kerajaan dan inilah yang dimaksudkan dengan kerajaan Buton, yang sebagai Rajanya yang pertama Ratu I Wa Kaa Kaa.

Di tempat pendaratannya tersebut Sipanjonga dan kawan-kawannya membangun tempat kediamannya yang lambat laun menjadi sebuah kampung yang besar, yang tidak lama setelah pendaratannya itu Rombongan Simalui dan Sitamanajo bersatu kembali dengan Sipanjonga di Kalampa.

Oleh karena letak tempat tinggal dari Sipanjonga dekat pantai bukanlah suatu hal yang tidak mungkin terjadinya gangguan-gangguan keamanan, terutama sekali dari bajak laut yang berasal dari Tobelo Maluku – masyuurnya gangguan keamanan dari apa yang dikenal dengan tobelo, demikian di takuti sehingga menjadi akta menakuti anak-anak dari kalangan orang tua dengan “jaga otobelo yitu” artinya “awas tobelo itu”.

Untuk mengindarkan diri dari gangguan keamanan Sipanjonga dan rakyatnya meninggalkan Kalampa menuju arah gunung yang tidak jauh dari tempatnya itu kira-kira 5 km dari tepi pantai di tempat yang baru inilah Sipanjonga dan rakyatnya bermukim.

Karena di tempat yang baru itu masih penuh dengan hutan belukar maka untuk membangun tempat kediaman mereka ditebasnya belukar-belukar itu, yang pekerjaan menebas itu dalam bahasa wolionya dikatakan “Welia”. Inilah asal nama “Wolio” dan tempat inilah pula yang menjadi tempat pusat kebudayaan Wolio ibu kota kerajaan.

Diriwayatkan lebih jauh bahwa pada waktu Sipanjonga dan teman-teman menebas hutan belukar di tempat itu didapati banyak pohon enau. Terlebih di atas sebuah bukit bernama “Lelemangura” Rahantulu – Di tempat ini diketemukan putri Raja Wa Kaa Kaa. Lelemangura bahasa Wolio terdiri dari anak kata “lele” dan “mangura”. Lele berarti tetap dan mangura mudah. Ini mengandung makna kiasan terhadap putri Wa Kaa Kaa yang karena ditemukan dan dianggap sebagai bayi dalam arti “diberi baru menerima, disuap lalu menganga dan hanya menangis dan tertawa yang dikenalnya”. Tujuan hakekatnya supaya tetap diingat bahwa Raja adalah “anak” dari Betoambari Bontona Peropa dan Sangariarana Bontona Baluwu Siolimbona pada keseluruhannya

Bukit inilah yang kemudian masyur dengan sebutan Lelemangura. Salah seorang teman dari Sipanjonga yang bernama Sijawangkati mendapatkan enau dan dengan diam-diam ia menyadap enau itu. Ketika yang empunya enau yang bernama Dungkungeangia datang menyadap enaunya, didapatinya enaunya sudah di sedap orang yang tidak diketahuninya. Timbullah marahnya. Dipotongnya sebatang kayu yang cukup besar. Melihat potongan batang kayu itu, timbul dalam pemikirannya betapa besar dan kuat orang yang memotong kayu itu namun tidak menimbulkan rasa takut pada diri Sijawangkati.

Untuk mengimbangi potongan kayu itu, dipotongnya rotan yang panjangnya satu jengkal yang cukup besar juga, kemudian batang rotan itu disimpulnya. Karena kekuatan simpulan pada batang rotan itu, hampir tidak kelihatan, kemudian diletakkannya di atas bekas potongan batang kayu itu. Tentu orang yang menyadap enau saya ini adalah orang yang sakti dan mungkin bukan manusia biasa.

Suatu waktu secara kebetulan keduanya bertemu di tempat itu. Maka terjadilah perkelahian yang sengit, yang sama-sama kuat. Masing-masing tidak ada yang kalah. Pada akhirnya keduanya karena sudah kepayahan berdamai. Mufakatlah keduanya untuk hidup damai dan saling membantu dan bagi anak cucu mereka dikemudian akan hidup di dalam alam kesatuan dan persatuan. Dengan adanya perdamaian sijawangkai Dungkusangia tersebut maka negeri tobe-tobe masuk dan bersatu dengan Wolio. Letak negeri tobe-Tobe itu dari tempat tinggal Sipanjonga +7 KM.

Dapat dijelaskan disini bahwa Dungkusangia dimaksudkan menurut keterangan leluhur adalah berasal dari Cina yang selanjutnya dalam buku silsilah bangsawan Buton dikatakan asal “fari” asal “peri”. Menurut Pak La Hude (Sejarawan) dikatakan orangnya amat putih, sama halnya dengan putihnya isi kelapa yang dimakan fari (binatang semacam serangga).

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Asal Usul Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara

Kabupaten Bombana adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia, dengan ibukota Rumbia, dibentuk berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Buton.

SEJARAH SINGKAT BOMBANA


BOMBANA dikenal sebagai wilayah yang dihuni oleh Suku 'Moronene' sebagai penduduk asli, salah satu etnis terbesar di Sulawesi Tenggara, dimitoskan sebagai Negeri Dewi Padi (Dewi Sri).

Konon, sang dewi pernah turun di sebuah tempat yang belakangan disebut Tau Bonto (saat ini lebih dikenal dengan penulisan Taubonto, ibukota Kecamatan Rarowatu). Dalam Bahasa Moronene, 'tau bonto' berarti tahun pembusukan, karena ketika Dewi Padi itu turun di tempat tersebut, produksi padi ladang melimpah ruah sehingga penduduk kewalahan memanennya.

Akibatnya, banyak padi tertinggal dan membusuk di ladang. Padahal, luasan ladang yang dibuka tak seberapa, hanya beberapa hektare saja untuk setiap keluarga.

Taubonto menjadi pusat pemerintahan pada zaman kekuasaan mokole, gelar raja di wilayah Moronene pada masa lalu. Pada masa pemerintahan swapraja Butonpascakemerdekaan, wilayah kekuasaan mokole berubah menjadi wilayah distrik dan selanjutnya sekarang menjadi kecamatan.

Secara historis, wilayah Moronene di daratan besar jazirah Sulawesi Tenggara mencakup sebagian Kecamatan Watubangga di Kabupaten Kolaka sekarang. Namun, yang masuk wilayah administrasi Kabupaten Buton(waktu itu) hanya Kecamatan Poleang dan Kecamatan Rumbia. Saat itu telah berkembang menjadi empat kecamatan. Dua kecamatan tambahan sebagai hasil pemekaran adalah Poleang Timur dan Rarowatu. Kecamatan Rarowatu berpusat di Taubonto.

Pulau Kabaena juga termasuk wilayah Moronene, sebab penduduk asli pulau penghasil gula merah itu adalah suku Moronene. Meski demikian, pemerintahan Mokole di Kabaena bersifat otonom, tidak ada hubungan struktural maupun hubungan afiliatif dengan kekuasaan Mokole di daratan besar, akan tetapi hubungan kekerabatan di antara mokole dan rakyat sangat erat terutama bahasa dan budaya yang khas.

Kekuasaan mokole di Kabaena berada di bawah kontrol Kesultanan Buton, seperti halnya mokole lainnya di daratan besar jazirah Sulawesi Tenggara. Sultan Buton menempatkan petugas keraton di Kabaena yang bergelar Lakina Kobaena.

Karena itu secara struktural Kabaena lebih dekat dengan Buton, walaupun begitu secara kultural lebih dekat dengan Bombana, terkait budaya dan bahasa, serta ras.

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Asal Usul Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara

Palu adalah Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Kota Palu merupakan kota lima dimensi yang terdiri atas lembah, lautan, sungai, pegunungan, dan teluk.

Luas wilayah kota Palu sekitar 395,06 km2 dan Penduduk di Kota Palu berjumlah 363.867 jiwa (2017).

ASAL USUL KOTA PALU


Asal usul nama kota Palu adalah kata Topalu'e yang artinya Tanah yang terangkatkarena daerah ini awalnya lautan, karena terjadi gempa dan pergeseran lempeng (palu koro) sehingga daerah yang tadinya lautan tersebut terangkat dan membentuk daratan lembah yang sekarang menjadi Kota Palu.

Istilah lain juga menyebutkan bahwa kata asal usul nama Kota Palu berasal dari bahasa kaili VOLO yang berarti bambu yang tumbuh dari daerah Tawaeli sampai di daerah sigi.

Bambu sangat erat kaitannya dengan masyarakat suku Kaili, ini dikarenakan ketergantungan masyarakat Kaili dalam penggunaan bambu sebagai kebutuhan sehari-hari mereka. baik itu dijadikan Bahan makanan (Rebung), Bahan bangunan (Dinding, tikar, dll), Perlengkapan sehari hari, permainan (Tilako), serta alat musik (Lalove)

PEMBENTUKAN KOTA PALU

Kota Palu sekarang ini adalah bermula dari kerajaan yang terdiri dari kesatuan empat kampung, yaitu: Besusu, Tanggabanggo yang sekarang bernama Kelurahan Kamonji, Panggovia yang sekarang bernama Kelurahan Lere, dan Boyantongo yang sekarang bernama Kelurahan Baru. Mereka membentuk satu Dewan Adat disebut Patanggota.

Salah satu tugasnya adalah memilih raja dan para pembantunya yang erat hubungannya dengan kegiatan kerajaan. Kerajaan Palu lama-kelamaan menjadi salah satu kerajaan yang dikenal dan sangat berpengaruh. Itulah sebabnya Belanda mengadakan pendekatan terhadap Kerajaan Palu.

Belanda pertama kali berkunjung ke Palu pada masa kepemimpinan Raja Maili (Mangge Risa) untuk mendapatkan perlindungan dari Manado pada tahun 1868. Pada tahun 1888, Gubernur Belanda untuk Sulawesi bersama dengan bala tentara dan beberapa kapal tiba di Kerajaan Palu, mereka pun menyerang Kayumalue.

Setelah peristiwa perang Kayumalue, Raja Maili terbunuh oleh pihak Belanda dan jenazahnya dibawa ke Palu. Setelah itu ia digantikan oleh Raja Jodjokodi, pada tanggal 1 Mei 1888 Raja Jodjokodi menandatangani perjanjian pendek kepada Pemerintah Hindia Belanda.

Pada awal mulanya, Kota Palu merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Palu. Pada masa penjajahan Belanda, Kerajaan Palu menjadi bagian dari wilayah kekuasaan (Onder Afdeling Palu) yang terdiri dari tiga wilayah yaitu Landschap Palu yang mencakup distrik Palu Timur, Palu Tengah, dan Palu Barat; Landschap Kulawi; dan Landschap Sigi Dolo.

Pada tahun 1942, terjadi pengambilalihan kekuasaan dari Pemerintahan Belanda kepada pihak Jepang. Pada masa Perang Dunia II ini, kota Donggala yang kala itu merupakan ibukota Afdeling Donggala dihancurkan oleh pasukan Sekutu maupun Jepang. Hal ini mengakibatkan pusat pemerintahan dipindahkan ke kota Palu pada tahun 1950.

Saat itu, kota Palu berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) setingkat wedana dan menjadi wilayah daerah Sulawesi Tengah yang berpusat di Kabupaten Poso sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Kota Palu kemudian mulai berkembang setelah dibentuknya Residen Koordinator Sulawesi Tengah Tahun 1957 yang menempatkan Kota Palu sebagai Ibukota Keresidenan.

Terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, status Kota Palu sebagai ibukota ditingkatkan menjadi Ibukota Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah. Kemudian pada tahun 1978, Kota Palu ditetapkan sebagai kota administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978. Kini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 Kota Palu ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Palu.

PRISTIWA PENTING KOTA PALU

Gempa 2005

Pada tanggal 24 Januari 2005 pukul 04.10 WITA, gempa berkekuatan 6,2 pada Skala Richter mengguncang Palu. Pusat gempa terjadi di Desa Bora Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, 16 km arah tenggara Palu tepatnya ,di kedalaman 30 km. Gempa itu berada pada 1°03′ LS - 119°99′ BT.

Warga panik dan langsung mengungsi karena takut kemungkinan adanya tsunami seperti yang terjadi di Aceh. Sebagian dari mereka melarikan diri ke perbukitan dan pegunungan. Akibatnya, satu orang meninggal, empat orang cedera dan 177 bangunan rusak. Warga sekitar Biromaru Malah Mengungsi didekat tempat pusat gempa.

Gempa 2018 Dan Tsunami

Pada tanggal 28 September 2018 pukul 18.02 WITA, gempa berkekuatan 7,4 Mwmengguncang daerah Donggala, Palu, Sigi dan sekitarnya. Selain, korban jiwa, gempa dan tsunami menyebabkan sarana dan prasarana rusak. Salah satunya Jembatan Kuning yang menjadi ikon Kota Palu ambruk. Berikut informasi terkini terkait bangunan yang rusak:


  1. Bangunan dan utilitas kota sepanjang teluk Palu yang tersapu tsunami dengan radius pencapaian gelombang rata-rata 300 meter dari bibir pantai.
  2. Hotel Roa-Roa berlantai 8 di Jalan Pattimura rata dengan tanah. Di hotel terdapat 76 kamar dari 80 kamar yang terisi oleh tamu.
  3. Permukiman padat Perumahan Nasional Perumnas Balaroa, Palu Barat yang terdampak likuifaksi, setidaknya lebih dari 1800 bangunan amblas 4 meter dan 550 korban meninggal dunia tertimbun tanah dan reruntuhan. Kawasan terdampak likuifaksi dizonasi sebagai kawasan dilarang membangun (red zone).
  4. Permukiman beserta lahan pertanian di Kelurahan Petobo yang terdampak likuifaksi.
  5. Desa Jono oge dan Desa Sibalaya Kabupaten Sigi dan lahan pertanian sekitar terdampak likuifaksi.
  6. Bandar udara Mutiara SIS Al-jufri mengalami kerusakan pada landasan pacu sepanjang 400 meter dari panjang utama 2400 meter, menara pemantau (ATC) roboh dengan 1 korban meninggal dunia, dan bangunan utama bandar udara yang rusak dan retak.
  7. Pusat perbelanjaan atau salah satu mal terbesar di kota Palu, Mal Tatura Jalan Emy Saelan ambruk.
  8. Pusat perbelanjaan Palu Grand Mall terletak di jalan Diponegoro terhempas tsunami terletak persis berhadapan dengan Teluk Palu.
  9. Hotel Mercure terletak di jalan Cumi-cumi dan Hotel Palu Golden terletak di jalan Raden Saleh rusak dan terhempas tsunami.
  10. Arena Festival Pesona Palu Nomonimerupakan kawasan sepanjang teluk sebagai tempat acara utama Hari jadi Kota Palu dimana terdapat ratusan hingga ribuan orang pengisi acara.
  11. Gedung Anutapura Medical Centre (AMC) di Rumah Sakit Anutapura yang berlantai empat di Jalan Kangkung, Palu robohJembatan Kuning Ponulele roboh diguncang gempa dan diterjang tsunami.
  12. Jalur trans Sulawesi Palu dari Polo-Poso-Makassar tertutup longsor, jalur trans Sulawesi Palu-Mamuju-Makassar, dan jalur trans Sulawesi Palu-Donggala-Toli-toli tertutup material tsunami.
  13. Garis patahan sesar Palu-Koro terlihat mengalami pergeseran tanah mendatar kurang lebih meter hingga 5,5 meter membentuk garis lurus membelah kota yang ditandai dengan bengkoknya jalan-jalan strategis kota diantaranya Jalan Cumi-cumi, jalan Diponegoro, jalan Lasoso, jalan Asam, jalan Kedondong, jalan Pipa air, jalan Cemara, jalan Manggis, jalan Kamboja (Perumnas Balaroa), hingga jalan Padanjakaya, semuanya membentuk garis dengan perpindahan yang sama.


Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kota Palu Sulawesi Tengah

Kabupaten Tolitoli atau Toli-Toli merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Tolitoli.


Kabupaten ini memiliki luas wilayah 4.079,6 km² dan berpenduduk sebanyak 225.875 Jiwa (2017). Kabupaten Tolitoli sebelumnya bernama Kabupaten Buol Toli-Toli, pada tahun 2000 berdasarkan UU No. 51 Tahun 1999, daerah ini dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Tolitoli sebagai kabupaten indukdan Kabupaten Buol sebagai kabupaten hasil pemekaran.

ASAL USUL KABUPATEN TOLI-TOLI

Mengenai asal usul nama Tolitoli, menurut legenda, berasal dari kata Totolu yang artinya tiga. Maksudnya, suku bangsa Tolitoli berasal dari 3 manusia kayangan yang menjelma ke bumi ini masing-masing melalui: Olisan Bulan (bambu Emas), Bumbung Lanjat (puncak pohon Langsat), dan Ue saka (sejenis Rotan). Yang menjelma Olisan Bulan di Kenal sebagai Tau Dei Baolan atau Tamadika Baolan.

Sepanjang sejarah yang diketahui, Tolitoli mempunyai pemerintahan yang bersifat kerajaan. Puncak kejayaannya dicapai setelah masuknya agama islam, sekitar abad ke-17, yang dibawa mubalig dari kesultanan ternate.

Kemudian nama Totolu ( Tau Tolu ) berubah menjadi Tontoli sebagaimana yang tertulis dalam Lange-Contrack 5 juli 1858 yang ditandatangani antara Dirk Francois dari pihak belanda dengan Raja Bantilan Syafiuddin. Tahun 1918 berubah menjadi Tolitoli, seperti yang terlihat dalam penulisan Korte verklaring yang di tandatangi Raja Haji Mohammad Ali dengan pemerintah Hindia Belanda, yang ketika itu ibukota kerajaan berpusat di Nalu.

Bahasa yang dipakai sehari-hari adalah Bahasa Geiga. Bahasa ini menurut Ahli Bahasa
AC Kruyt dan DR Adriani termasuk dalam kelompok Bahasa Tomini, yang daerah sebarnya
antara Desa Towera didaerah Kabupaten Donggala sampai dengan Desa Molosipat
diperbatasan Gorontalo.

Akan tetapi banyak warga asli tolitoli yang mengklaim bahwa keturunan raja pada awalnya bernama Raja Datuamas.

Sepanjang sejarah yang diketahui, Tolitoli mempunyai pemerintahan yang bersifat kerajaan. Puncak kejayaannya dicapai setelah masuknya agama islam, sekitar abad ke-17, yang dibawa mubalig dari kesultanan ternate. Pada waktu itu masyarakat benar-benar merasakan keamanan dan ketentraman dalam wilayah kerajaan.

Sejak itu hubungan kerajaan Tolitoli dengan Kesultanan Ternate terjalin baik, hingga kerjaan Tolitoli masuk dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate. Mulai saat itu Raja yang berkuasa di Tolitoli sudah di nobatkan di Ternate.

Salah satu Raja yang mendapat kehormatan untuk dilantik dan dinobatkan di ternateadalah Raja Imbaisug yang dengan kebesaran berlayar dengan perahu Banggakasaan menuju Ternate. Namun sayang sekali pada waktu kembali ke Tolitoli meninggal dalam perjalanan, kemudian dimakamkan di Tuweley.

Raja Imbaisug dan saudaranya Djamalul Alam dipilih bersama-sama di Ternate tahun 1773, dengan suatu ketentuan bahwa apabila Imbaisug meninggal dunia harus digantikan oleh Djamalul Alam.

Setelah pengakuan kerjaan Tolitoli terhadap kesultanan Ternate, pada saat itu pula untuk pertma kalinya raja dari kerajaan Tolitoli bergelar “ Tamadikanilantik “ yang untuk selanjutnya bergelar Sultan.

Kesultanan adalah suatu bentuk pemerintahan islam, maka dengan sindirinya kerajaan Tolitoli menjadi sebuah kerajaan islam dengan nama Kesultanan Tolitoli. Pada saat itu mulai terjadi perubahan hukum adat serta adat-istiadat lainnya yang kesemuanya disesuaikan denganajaranislam.

Disini Agama Islam yang mewarnai corak kehidupan masyarakat sekaligus sebagai sendi-sendi adatnya. Maka tidak mengherankan manakala unsur-unsur agama islam melatarbelakangi upacara-upacara tertentu, seperti upacara mandisafar, mauludan, khitanan, dan perkawinan.   

Setelah Sultan Djamalul Alam mangkat, digantikan putra sulungnya: Sultan Mirfaka, Tetapi memerintah di wilayah Dondo. Untuk Tolitoli diserahkan kepada Putra Keduanya, Muhiddin yang tidak lagi bergelar Sultan,melainkan bergelar Raja yang diberi julukan Tau Dei Beanna.

Sesudah Raja Muhiddin mangkat digantikan Oleh Mohammad Yusuf Syaiful Muluk Muidjuddin, yang bergelar Malatuang ( artinya yang patut disembah ). Oleh rakyatnya diberi julukan Tau Dei Buntuna.Dengan demikian jelas bahwa sebelum bangsa belanda masuk wilayah ini, kerajaan Tolitoli sidah ada dan diperintah oleh seorang Raja yang disebut Gaukan.

Menurut sejarah Raja Mohammad Yusuf “Malatuang” Syaiful Muluk Muidjuddin adalah Raja yang sudah diadatkan oleh Rakyat jauh sebelum kedatangan bangsa belanda, karena tercatat masa pemerintahannya berlangsung dari tahun 1781-1812. Makamnya di Buntuna, Desa Tambun, Kecamatan Baolan.

Dalam menjalankan pemerintahan, Raja adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang dibantu oleh sejumlah pejabat kerajaan yang diserahi tugas-tugas tertentu. Oleh karena pada waktu itu rakyat belum begitu banyak, maka perangkat kerajaan juga sangat sederhana.

Menurut cerita bahwa Raja Mohammad Yusuf Malatuang, pada masa pemerintahannya cukup arifbijaksana, sangat adil, serta cukup memperhatikan kehidupan rakyanya, sehingga walau Raja telah wafat, namanya tetap dikenang oleh Rakyat.

Pengagungan rakyat terhadap Raja, sampai sekarang masih terdengartuk Syair yang sering didendangkan oleh rakyat Tolitoli yang berbunyi :

"Sadang ilaeng Bona
Gaukan Dei Buntuna
Mau namo bukuna
Impong suang lipuna"

Yang artinya :

                "Daun pohon Bona
                Raja di Buntuna
                Walaupun tinggal Tulangnya
                Tetap diingat oleh isi negerinya"

Begitu banyak Raja yang menangani pemerintahan pada jamannya sehingga tidaklah mengherankan manakala rakyat menunjukkan rasa patuh terhadap Raja. Hari ini nampak terlihat bilamana rakyat berbicara tidak akan menyebut nama Raja tetapi mereka menggantinya dengan sebutan “KALANGAN” yang artinya mengandung pengertian sesuatu yang sangat di agungkan.

Selanjutnya sikap rakyat bilamana akan berjabat tangan dengan Raja maka mereka terlebih dahulu memegang kepalanya masing-masing sebagai suatu isyarat bahwa kepala adalah bagian tubuh yang dimuliakan manusia sehingga kaitannya begitu pulalah rasa kemuliaan mereka terhadap Raja.

Raja mohammad Yusuf Malatuang waktu itu berkedudukan di Kalangkangan pada tahun 1812. Raja ini mendirikan sebuah istana di kampung Nalu.istana itu kemudian di berinama BALE DAKO ( istana besar ) atau BALE MASIGI ( Istana yang puncaknya seperti kubah masjid ). Disinilah pusat kegiatan pelayaran kerajaan Tolitoli.

Kini bekas Istana Raja di kampung Nalu dekat Tolitoli itu hanya tinggal sebuah PUTUU ( Tiang Agung ) yang tetap berdiri sampai sekarang dekat sebuah pertigaan jalan.

Setelah Raja Malatuang mangkat maka pimpinan kerajaan diserahkan kepada putranya bernama BANTILAN SYAFIUDDIN di mana pada masa pemerintahan Raja inilah bangsa belanda masuk ke Kerajaan Tolitoli.

 KEDATANGAN BANGSA BELANDA

1. Raja Bantilan Syafiuddin (1859-1867)

Menurut sejarah, orang belanda yang pertama kali menginjakkan kakinya di wilayah kerajaan Tolitoli adalah Piet Broogh ditahun 1856 yang pada waktu itu Kerajaan Tolitoli telah dipegang oleh Raja Bantilan Syafiuddin  yang sudah diangkat “Adat” oleh rakyatnya.

Pada umumnya Raja Bantilan Syafiuddin dalam menghadapi kedatangan Belanda senantiasa menunjukkan sikap tidak bersahabat karena pada dasarnya Raja merasa tidak rela atas kehadiran bangsa belanda dalam Kerajaannya sebab merasa akan mengadakan penjajahan terhadap rakyatnya.

Namun bujuk rayu Belanda terhadap Raja terus dilakukan dalam setiap kesempatan sehingga dua tahun kemudian Belanda berhasil menciptakan suasana bersahabat yang dilanjutkan dengan penandatanganan Lange Contract ( kontrak Panjang ), pada tanggal 5 juli 1858 antara Dirk Francois dari pihak Belanda dan Raja Bantilan Syafiuddin.

Dalam masa pemerintahan Raja Bantilan Syafiuddin ini, pemerintahan boleh dikatakan berjalan dengan baik sesuai dengan keadaan pada waktu itu. Rakyat dianjurkan untuk berladang dan menanam pohon kelapa.

Hubungan dagang dengan pihak luar sering juga terjadi walaupun hanya melalui / mempergunakan perahu layar yang datang dari makassar dan Ternate serta lain-lain daerah dengan maksud berdagang yang diselingi dengan pekerjaan dakwah menyebarkan agama Islam pada watu itu.

Raja Bantilan Syafiuddin setelah wafat dimakamkan di Pulau Lutungan yang dikenal dengan sebutan Lobong Tau Dei Tando Kanau artinya kuburan Orang di Tanjung PohonEnau. Hal ini dapat dimaklumi karena pada waktu itu di pulau Lutungan yang terletak di depan kota Tolitoli, banyak sekali pohon Enau.

Menurut Hikayat yang ada, di saat jenazah almarhum Raja Bantilan Syafiuddin diusung dari Kampung Nali ke Pulau Lutungan maka seluruh perahu yang ada dalam Kawasan Kerajaan Tolitoli pada waktu itu dikerahkan untuk dijadikan jembatan penghubung dari kampung Nalu menuju kepulau Lutungan yang selanjutnya dimakamkan. Setelah Raja ini wafat maka tampuk pimpinan kerajaan diserahkan kepada puteranya yang tertua yakni Haji Abdul Hamid.

2. Raja Haji Abdul Hamid Bantilan (1869-1901)

Dalam perkembangan selanjutnya ternyata urusan pemerintahan nampak semakin baik dan lancar. Petugas-petugas yang mengurusi kegiatan di Istana, yang mengurusi bidang ekonomi maupun yang mengurus pelabuhan kesemuanya melaksanakan pekerjaannya dengan rapi dan teratur sebagaimana yang diharapkan.

Kapal-kapal dagang sudah seringkali berlabuh dipelabuhan Tolitoli dan bahkan pada waktu itu sudah ada kapal dagang yang membuat trayek tetap antara Makassar-Donggala-Tolitoli dimanapara penumpang terdapat pula orang-orang Cina. Dalam sejarah tercatat bahwa orang Cina pertama masuk ke Wilayah Kerajaan Tolitoli bernama Hong Bie.

Setelah Raja Haji Abdul Hamid Bantilan  wafat. Jenazahnya dimakamkan dipulau Lutungan berdampingan dengan makam ayahnya yakni Raja Bantilan Syafiuddin. Tampak pimpinan Kerajaan  kemudian diserahkan kepada adiknya yakni Haji Ismail Bantilan.

3. Pemerintahan Raja Haji Ismail Bantilan (1908-1918)

Raja Haji Ismail Bantilan mulai memerintah kerajaan setelah menandatangi Korte Verklaring no.1 tgl 12 Februari 1908 dengan pihak belanda.

Raja Haji Ismail Bantilan dalam masa pemerintahannya dikenal dengan gelar  TAU DEI BABO KASO artinya Orang diatas kasur. Meskipun telah menandatangi Korte Verklaring namun dalam sikapnya Raja ini selalu menunjukkan rasa tidak bersahabatnya dengan Belanda, sehingga terkenal sebagai raja yang keras dalam pendirian.

Hal ini terbukti dalam tahun 1911 Raja secara terang-terangan melawan belanda karena rakyatnya dipaksa bekerja heerendienst ( kerja rodi ) oleh pemerintah Hindia-Belanda. Akibatnya Raja Haji Ismail Bantilan diinternir oleh belanda selama 6 tahun (enam) bulan di Donggala, namun akhirnya juga dikembalikan lagi ke Tolitoli.

4. Pemerintahan Raha Haji Muhammad Ali Bantilan (1918-1919)

Pada tahun 1917 seorang tokoh Sarekat Islam (SI) bernama Sastro Kardono sebagai utusan langsung H.O.S. Cokroaminoto datang ke Tolitoli untuk membentuk Ssarekat Islam dan sekaligus menetapkan Haji Mohammad Ali sebagai Presiden S.I. yang pertama.

Sementara itu dalam buku sejarah juga tercantum bahwa dalam tahun 1917 tokoh pejuang Abdul Muis juga berkunjung ke Tolitoli dan kunjungan inilah yang kemudian dikaitkan telah menyebabkan timbulnya pemberontakan di Salumpaga bulan juni 1919 yang dicatat sebagai pemberontakan Tolitoli. Sebetulnya pemberontakan di Salumpaga tersebut merupakan Klimaks dari pada antipati rakyat terhadap penjajah belanda.

Dengan diangkatnya Haji Mohammad Ali Bantilan sebagai Raja dan Juga sebagai
Presiden Sarekat Islam yang pertama, maka dengan sendirinya keanggotaan Sarekat Islam di kerajaan Tolitoli semakin tumbuh dan berkembang dengan pesatnya. Hal ini dapat dimaklumi karena yang menjadi Presiden Sarekat Islam adalah Raja yang sangat dipatuhi oleh rakyatnya.

 5. Pemerintahan Raja Haji Mohammad Saleh Bantilan (1920-1922)

Setelah pemberontakan Salumpaga tahun 1919, maka selama kurang lebih satu tahun tidak pernah terdengar lagi Heerendients gemeentedients, istilah tersebut dianggap sangat berbahaya dan berbau politik. Namun, setelah Residen Menado F.J Kroon diganti oleh penggantinya  yang baru J.R Logeman maka pekerjaan kerja paksa (kerja Rodi) itupun dimulai kembali.

Peristiwa Salumpaga merupakan salah satu kegigihan dan kepahlawanan dari bangsa kita untuk mengusir penjajah. Masuk dalam sejarah Nasional Indonesia dan terkenal dengan pemberontakan Tolitoli.

Hubungan dagang dengan daerah-daerah lain semakin maju karena pelabuhan Tolitoli sering disinggahi kapal-kapal besar sehingga tidak mengherankan bila pada waktu itu mulai berdatangan suku-suku bangsa yang lain, seperti Bugis, Manado, Sangir, Jawa, dan tak ketinggalan Orang-orang Cina dengan maksud untuk berdagang.

B. KEDATANGAN BANGSA JEPANG

Menjelang kedatangan tentara jepang ke indonesia , saat itu di Tolitoli ditempatkan satu Kompi Tentara Belanda dibawah Pimpinan Letnan HAERBERTS. Penempatan tentara Belanda waktu itu karena Tolitoli dinilai sebagai daerah yang berbahaya yang harus diperintah oleh Militer sehubungan dengan kejadian/peristiwa SALUMPAGA yang menewaskan Controleur belanda.

Dan itu pula sebabnya selain sebagai Komandan Tentara Letnan Haerberts juga sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Sipil (GEZAGHEBBER-tahun1940 sampai dengan akhir tahun 1941).

Ketika jepang mulai menggempur Pearl Harbour di Hawai, maka pihak Belanda siap-siap untuk menghadapi Tentara jepang. Konsolidasi pasukan mulai dilakukan, demikian juga yang ada di Tolitolidikonsolidasikan di Poso di bawah Pimpinan Kapten DE JONG. Oleh karena itu pengamanan di Tolitoli diserahkan kepada satu peleton Polisi dibawah Pimpinan Inspektur BOERTJE.

Ketika tentara jepang mulai membanjir ke daerah selatan, maka pemerintah Hindia Belanda mulai Kalang kabut  sehingga kehilangan Koordinasi dengan daerah-daerah.Demikian juga di Tolitoli, pihak polisi di Tolitoli sendiri waktu itu telah mulai banyak bergaul dengan tokoh-tokoh politik terutama dari partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).

Karena melihat situasi makin tidak menentu , sedangkan perasaan anti Belanda masih membara , maka beberapa anggota polisi merencanakan mengadakan kudeta terhadap pimpinannya yang mencapai klimaksnya pada tanggal 25 januari 1942. Inspektur Boertje terbunuh sementara Controleur BRUKEL di Tolitoli dan Controleur de Vries dari Leok/Buol ditahan dirumah Controleur Tolitoli (rumah kediaman Bupati Kepala Daerah yang sekarang).

Namun rupanya kudeta tersebut kurang terencana sehingga dua orang dari sembilan orang polisi yang membentrok itu melarikan diri ke Palu dan melaporkan kejadian tersebut kepada Letnan Haerberts yang kebetulan masih ada di Palu. Keadaan rakyat maupun pemerintahan di Tolitoli makin kacau sementara berita tentang segera mendaratnya pasukan jepang makin Senter.

Sehingga bisa dimaklumi pihak polisi yang ada tidak lagi memikirkan hal-hal yang menyangkut kepentingan umum namun berpikir bagaimana menyelamatkan diri sendiri seaman mingkin andaikata ada serangan balasan dari pihak belanda atau kalau tentara jepang mendarat.

Pada tanggal 18 Februari 1942, akibat laporan dua Polisi yang melarikan diri dari Tolitoli, satu regu tentara belanda dibawah pimpinan Letnan Haerberts dan Sersan Welingga mendarat di pantai Kalangkangan. Dengan berjalan kaki ,mereka ini menuju ke Tolitoli.

Polisi-polisi yang melakukan Kudeta yang berada di Tolitoli setelah mendengar ada pendaratan di kalangkangan, mereka kabur sendiri-sendiri menyelamatkan diri di kaki-kaki Gunung Tuweley. Tapi kedua pimpinan mereka yakni AWUy dan WAANI dengan mengendarai se buah jeep menuju ke kalangkangan.

Ditengah perjalanan yakni di KM-3 kedua polisi tersebut bertemu dengan tentara Belanda dan terjadi tembak-menembak.Jeep kena tembak bannya, sementara Awuy terus lari menuju Buol sedangkan Waani lari kebukit-bukit di atas kampung Sidoarjo sekarang. Malam itu juga pasukan Belanda masuk ke kota Tolitoli dan seminggu kemudian polisi-polisi yang memberontak itu tertangkap semuanya, kecuali dua orang yakni J.Habibie dan Kamal yang dapat melarikan diri ke Gorontalo.

Waani, piring, Languyu, Supandi, Mokalu, Siswoyo dihukum mati di Gunung panasakan sedangkan Awuy yang tertangkap di Buol divonis di tempat tersebut. Tahun 1964 tulang-tulang atau kerangka jenazah mereka diangkat dan dimakamkan kembali di Taman Makam Pahlawan.

Setelah dirasa aman, pasukan belanda itu kembali lagi ke Palu dengan membawa
dua orang Controleur yang semula disekap di Tolitoli. Keaman diserahkan kembali kepada

polisi yang masih setia kepada belanda yang dibawah Koordinasi Waarnemend Matata Daeng Masese.
Gerakan dari para polisi yang melakukan Kudeta itu ternyata mendapat simpati massa.

PEMBERONTAKAN MALOMBA

Pejabat pemerintahan Jepang di Tolitoli waktu itu dipegang oleh Imaki Ken Kanrikan. Kemudian awal bulan Juli 1945 seorang rakyat bernama TANTONG MADAYUNI menyebarkan berita dari Tarakan Kalimantan bahwa Jepang sudah bertekuk Lutut yang berarti sudah tidak berkuasa lagi di Indonesia.

 Walaupun jepang masih kuat dan berkuasa di Tolitoli, namun karena jepang telah bertekuklutut pada sekutu, Tantong Madayuni bersama kawan-kawannya mencoba merencanakan pemberontakan terhadap jepang. Gerakan dibawah Tanah ini mendapat sambutan dari kepala kampung setempat yang bernama Lagorodi.

Gerakan ini mulai mengadakan aksinya antara lain mencoba menangkap polisi jepang yang sedang bertugas di Malomba yaitu Jos Paslah, Kere dan Manoppo. Dari ketiga orang polisi jepang tersebut Jos Paslah sempat diikat namun berhasil melarikan diri ke Tolitoli dan melaporkan kejadian tersebut Kepada Imaki Ken kanrikan. Adapun Manoppo melarikan diri ke tarakan sedang Kere lari ke jurusan Bambapula tapi akhirnya mati dibunuh oleh rakyat di sana.

Sesudah ada laporan tentang peristiwa tersebut pihak jepang segera menyiapkan rombongan ke malomba, yang terdiri dari : Imaki Ken Kanrikan, Raja Haji Mohammad Saleh Bantilan, Kepala Polisi Jepang, Buco Makalo, serta beberapa anggota polisi jepang. Rombongan ini naik perahu dan turun di Malala kemudian ke Tinabogan. Dari Tinabogan rombongan jepang tersebut bersama-sama kepala Distrik Selatan Haji Ibrahim Nangga menuju kampung Malomba.

Setelah sampai di malomba rombongan tersebut langsung berhadap-hadapan dengan para pemberontak yang pada saat itu belum ada tanda-tanda melakukan gerakan karena telah diisyaratkan oleh raja supaya rakyat tetap berada ditempat masing-masing.

Namun karena Buco Makalo melepaskan tembakan keatas sebagai isyarat aman, namun hal itu dianggapi lain oleh rakyat, terjadi salah paham, sehingga langsung menyebabkan pertumpahan darah dengan terbunuhnya Imaki Ken Kanrikan oleh pemberontak yang bernama Lanoni.

Pristiwa Malomba ini terjadi pada tanggal 18 juli 1945, yakni sebelum indonesiamenyatakan kemerdekaanya. Dalam pemberontakan ini tantong Madayuni sempat melarikan diri sedangkan kawan-kawannya yang tertangkap langsung dibawa Ke Tolitoli dimana mereka sekitar 13 orang mati di kaki Gunung panasakan di Tolitoli.

Pihak jepang memang mengerahkan seluruh kekuatannya baik yangpolisimaupun militer, semua kekuatan yang ada di Tolitoli dikerahkan untuk menumpas pemberontakan tersebut.

Peristiwa Malomba maupun dihukum matinya pahlawan-pahlawan kemerdekaan itu oleh pihak jepang, bukannya menjadikan rakyat takut, tapi malahan kebalikannya justru rakyat semakin berani mengadakan gerakan dibawah tanah yang apada akhirnya jepang yang masih ada sempat mereka penjarakan di Tolitoli. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945 secara berangsunr-angsur orang-orang jepang tersebut meninggalkan Tolitoli.

Seperti diketahui Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tidak begitu berpengaruh ataukedengaran di Tolitoli karena waktu itu jepang masih menyembunyikan persoalan tersebut sementara tentara jepang sendiri secara berangsur-angsur diangkut oleh kapal-kapalnya yang tersisa ke temapt-tempat yang strategis untuk selanjutnya menuju ke jepang atau ketempat dimana ada induk pasukannya.

Sisanya yang tidak sempat diangkut segera mencari tempat persembuyian sendiri seperti satuan tentara jepang dibawah Tanaka yang bersembunyi di Hulu Sungai Buol yang disebut Air Terang.

SETELAH INDONESIA MERDEKA.

Tepat satu bulan sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, di daerah Tolitoli terjadi pemberontakan rakyat Malomba yang merupakan salah satu dari diantara sekian banyak gerakan perlawanan rakyat yang terjadi di persada Tanah Air Indonesia dalam masa-masa perjuangan mendobrak pintu kemerdekaan bangsa Indonesia.

Setelah Bangsa Indonesia Mencanagkan Kemerdekaanya, maka rakyat di daerah ini telah mengibarkan berndera Sang Saka Merah Putih. Namun dalam perkembangan pemerintahan selanjutnya kelihatan bahwa penjajah belanda ingin kembali berkuasa di Indonesia yang terbukti pada tahun 1946 kembali memasuki wilayah Tolitoli sehingga disambut dengan perlawanan rakyat, tetapi pada akhirnya pihak belanda berhasil juga menguasai daerah ini yang selanjutnya mereka membentuk pemerintahan NICA (Nederlandsch Indische Civiel Administratie ).

Dalam tahun 1964 itu pemerintah belanda dari Morotai di daerah Maluku Utara, dengan melalui tarakan di Kalimantan Timur telah mengirimkan satu pasukan militer dibawah pimpinan Letnan de Vree datang ke Tolitoli. Mereka ini menjajagi keamanan di daerah inidengan maksud untuk mengatur kembali siasat politik Belanda yang akan membagi-bagi indonesia dalam beberapa negara bagian dimana Tolitoli masuk dalam wilayah Negara Indonesia Timur yang berkedudukan di Makassar.

Letnan de Vree hanya sempat tinggal selama 3 bulan menjalankan tugasnya. Namun kepergiannya juga ditandai dengan penemoatan Controleur de Claus yang memegang tampuk pemerintahan di Tolitoli tahun 1946-1948, dan Bestuurs Asisten waktu itu depegang oleh Rajawali Muhammad Pusadan, sedangkan kepala polisinya Vince ( bacanya Vinke ). Selanjutnya Controleur de Klausdiganti oleh de Kleer tahun 1948 sampai penyerahan kedaulatan 27 desember 1949.

 Walaupun status daerah Swapraja masih tetap diakui namun Raja Haji Muhammad Saleh Bantilansudah dalam keadaan istirahat sehingga pelaksanaan pemerintahan kerajaan yang disebut “KomisiPemerintahan Swapraja” sudah dirangkap oleh setiap pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah Belanda pada waktu itu.

Dalam perkembangan selanjutnya pemerintah belanda menempatkan pejabat di daerah ini dengan sebutan “Hoofd van Plaatselijke Bestuur” (HPB) yang untuk pertama kalinya dijabat oleh Rajawali Muhammad Pusadan. Sesudah itu jabatan HPB tersebut diserahkan lagi kepada Abdul Rahman Nento dimana saat itu terjadi satu peristiwa yang disebut Gerakan Pemuda yang dipimpin oleh Andi Cabambang dan Beddurangan.

Gerakan pemuda tersebut dimulai dari Soni (Kecamatan Dampal Selatan) yang mengorganisir para pemuda serta menangkapi polisi NICA di Dampal. Begitu digerakkan gerakan ini berhasil merebut senjata dari tangan polisi belanda dan mengambil perahu-perahu tangkapan yaitu perahu yang ditangkap karena
menyelundupkan kopra di Pilipina, Tawao dan lain-lain.

Kemudian sekelompok tokoh pemuda yang berasal dari kota Tolitoli ikut menggabungkan diri kedalam Gerakan Pemuda sehingga kalau dahulu Gerakan Pemuda tersebut belum jelas apa maksud dan tujuannya. Kini menjdi gerakan Pemuda yang benar-benar membantu Pemerintah dalam wilayah ini. Dengan demikian tidak terjadi gangguan keamanan sehingga jalannya pemerintahan berjalan dengan cukup baik.

 Dengan mampirnya pasukan H.V. Worang (bekas Gubernur Sulawesi Utara), maka senjata yang direbut oleh Gerakan Pemuda diambil oleh pihak yang berwajib dan dengan demikian secara otomatis Gerakan Pemuda mengakhiri kegiatannya waktu itu. Walau telah usai, Gerakan Pemuda tersebut nyata-nyata telah banyak jasanya di dalam ikut menumbuhkan situasi sedemikian rupa sehingga pemerintah dapat menjalankan tugas sebagai mana mestinya.

Selanjutnya pasukan Worang ini digantikan oleh tentara SUMU ( Sulawesi Utara Maluku Utara ). Awal tahun 1950 datang dari Menado sepasukan tentara yang dipimpin oleh kapten Mogot dan Letnan Manase dari kesatuan Branjangan. Mereka datang untuk pengamanan daerah Tolitoli , ikut mengatur susunan pemerintahan, menghentikan kegiatan-kegiatan yang mengacaukan masyarakat, memilih pemuda-pemuda yang berbakat untuk dijadikan tentara antara lain yang terpilih adalah Bathin (almarhum) dan Ismail Mailili(Mayor Purnawirawan dan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo).

Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dan berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), maka pemerintahan wilayah ini dipegang oleh Negara Indonesia Timur (NIT) sehingga pejabat yang berwenang memegang wilayah ini menjadi kepala pemerintahan Negeri (KPN).

Pada awal tahun 1951 kepala Pemerintahan Negeri Tolitoli yang tadinya dijabat oleh A.R. Nento diganti oleh Daeng Maraja Lamakarate. Kepala polisisnya pun diganti yakni sesudah kekuasaan pemuda diambil kembali oleh pemerintah maka datanglah seorang kepala polisi yang bernama Sitanala dan pasukan tentara pun bertukar lagi yaitu dari pasukan Branjangan diganti oleh pasukan Bdaka Hitam yang dipimpin oleh Letnan Mukmin Moito.

Dengan adanya pemerintahan yang makin teratur makin teratur pula kegiatan pemerintahan di daerah ini. Pada tahun 1953 kepala Pemerintahan Negeri Tolitoli dari Daeng Maraja Lamakarate digantikan oleh jafar Lapasere, kamudian Muhammad Kasim Razak dan terakhir Andi Mohammad Tahir.Setelah ini berturut-turut yang ,menduduki jabatan kepala Pemerintahan Negeri antara lain dijabat oleh Andi Musa, Andi Moh.Ali,A.M.Jotolembah dan Malaga B.A

Raja Haji Muhammad Saleh Bantilan wafat pada tahun 1956 di Tolitoli dan dimakamkan di Nalu dalam satu kompleks dengan makam ayahandanya yakni Raja Haji Ismail Bantilan serta kakaknya yakni Raja Haji Muhammad Ali Bantilan.

Oleh karena pada waktu itu secara formal belum ada penghapusan Daerah Swapraja. Maka setahun stelah Raja Haji Muhammad Saleh Bantilan wafat yakni pada tanggal 12 desember 1957 diumumkan oleh kepala pemerintahan Negeri Tolitoli Andi Muhammad Tahir bahwa Mohammad Yahya Bantilan sudah diangkat menjadi Kelala Swapraja Tolitoli serta duduk sebagai Anggota DPD.

Gubernur Militer Sulawesi Utara, Yang pada saat itu M.Y.Bantilan tersebut sudah menjabat sebagai Wakil Kepala Pemerintahan Negeri Tolitoli.

Akhirnya pada tanggal 21 Desember 1957 Mohammad Yahya Bantilan diupacarakan secara adat oleh rakyat Tolitoli sebagai Raja. Kemudian secara resmi tanggal 1 Juni 1958 dikeluarkan pengumuman No. 6/1958 yang ditujukan kepada semua instansi Pemerintah serta seluruh Masyarakat bahwa Pemerintahan Swapraja diserahkan kepada M.Y.Bantilan untuk mengkoordinir keswaprajaan di Tolitoli.

Pengumuman tersebut dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Tolitoli yang ditanda-tangi langsung oleh Kepala Pemerintahan Negeri Tolitoli Andi Muhammad Tahir dan Kepala Polisi wilayah J.F.Papilaya.

Setahun kemudian secara resmi Daerah Swapraja dihapuskan dan statusnya berubah menjadi Kewedanan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Donggala. Dan beberapa saat kemudian Keluarlah Undang-Undang No.29 tahun 1959 tanggal 31 Oktober 1959 yang menetapkan wilayah Tolitoli dan wilayah Buol menjadi satu yakni Kabupaten Buol Tolitoli.

Sumber : http://fruixerup.blogspot.com/2012/10/makalah-asal-usul-tolitoli.html?m=1

Sejarah Awal Terbentuknya Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah

Kabupaten Tojo Una-una adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Ampana.


Semula kabupaten ini masuk dalam wilayah Kabupaten Poso namun berdasar pada UU No. 32 Tahun 2003 Kabupaten ini berdiri sendiri. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.726 km² dan berpenduduk sebanyak 155.885 jiwa (2017).

BERDIRINYA KABUPATEN TOJO UNA UNA

Sejarah terbentuknya Kabupaten Tojo Una-Una tentunya tidak terlepas dari Propinsi Sulawesi Tengah, dimana dalam sejarah perjalanan panjangnya setelah Propinsi Sulawesi Tengah terpisah dari Propinsi Sulawesi Utara Tengah seperti yang termaktub dalam UU No. 47 prp. Tahun 1960 setelah terlebih dahulu melalui status Residen Koordinator sebagai suatu ikatan Administratif.

Kabupaten Tojo Una-Una berawal dari Kewedanan Tojo Una-Una yang merupakan bekas wilayah swapraja Tojo yang berkedudukan di Ampana dan swapraja Una-Una yang berkedudukan di Una-Una. Kewedanaan ini dibentuk atas kuasa Zelfbestuurregeling pada tahun 1948. Lahirnya UU No. 29 Tahun 1959 tentang penghapusan wilayah-wilayah swapraja, maka Bupati KDH Poso atas perintah Residen Koordinator Sulawesi Tengah, mengeluarkan instruksi No. 1 Tahun 1960 tanggal 9 Februari 1960 untuk mempersiapkan kewedanan Tojo Una-Una.

Pada Awal tahun 1961 dalam kunjungan kerjanya di wilayah Tojo Una-Una, Gubernur Sulawesi Utara Tengah Ahmad Arnold Baramuli mendukun aktivitas masyarakat dalam mempersiapkan kewedanaan Tojo Una-Una. Oleh karena itu, wilayah Tojo Una-Una diberi status kewedanan yang membawahi eks Landschap Tojo dan Landschap Una-Una dengan Ibu Kota di Ampana berdasarkan SK. BKDH Tingkat II Poso No.372/UP Tanggal 25 September 1961.

Pada tanggal 28 Februari 1962 terbitlah keputusan Gubernur Sulawesi Utara Tengah tentang pembagian Wilayah Kewedanan dan Kecamatan di Kabupaten Poso. Wilayah kewedanan Tojo Una-Una terbagi dalam enam kecamatan yakni Ampana Borone (sekarang Ampana Tete), Ampana Kota, Ulubongka, Tojo, Una-Una dan Walea Kepulauan.

Tiga tahun kemudian setelah 1961, Wilayah kewedanan Tojo Una-Una dihapuskan dan diganti menjadi penghubung berdasarkan kawat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah di Manado No. Pegum I/I/38 tanggal 3 April 1964 tentang penghapusan Kewedanan/Keresidenan menjadi wilayah penghubung Bupati Poso Wilayah Ampana. Sejak wilayah ini masih berstatus kewedanan, kemudian penghubung, hingga menjadi Pembantu Bupati Wilayah Ampana, Telah melahirkan beberapa tokoh pemimpin seperti ;

1) Yusuf Muslaeni,
2) Rusdin Latjuba,
3) Rusli Muhamad
4) Usman Panende,
5) R. O. Sulle,
6) Hisyam Madengke,
7) Damsik Ladjalani
8) Mashury Lahay.

Sejalan dengan pembentukan kewedanan Tojo Una-Una berkembanglah pemikiran masyarakat untuk menjadikan wilayah Tojo Una-Una sebagai salah satu Daerah Kabupaten diwilayah Propinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 1950-an, DPRDS Propinsi Sulawesi Tengah Telah Terbentuk. Anggota DPRD Sementara Propinsi Sulawesi Tengah terdidiri dari berbagai partai dan golongan.

Utusan dari Wilayah Poso antara Lain Bastari Labirahima dari Tojo Una-Una, Sungkah Marundu dari wilayah Morowali/Kolonodale, J. Magido dari poso,  monoarfa dari PNI, H. Husin dari bungku, Abdul Kadir Lasupu dari Ampana juga W. Kansil dari Luwuk. Dengan demikian, Daerah ini ( Tojo Una-Una) diwakili oleh dua orang anggota berdasarkan Daerah asalnya, yaitu Bastari Laborahima dan Abdul Kadir La Supu.

Oleh karena itu, wacana pemekaran wilayah Tojo Una-Una telah lahir Sejak saat itu. Namun baru menemukan setelah tahun 1960-an, ketika DPRD-GR terlahir pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Tahun 1960-an ide pemekaran ini merupakan impian masyarakat Poso saat itu. Pemekaran yang diperjuangkan tersebut  adalah Kabupaten Tojo Una-Una, Poso sebagai Kota Madya, Kabupaten Bungku Mori, dan mencita-citakan agar Tentena menjadi Ibu Kota Kabupaten Poso.

Beberpa tokoh masyarakat di Ampana berusaha merealisasikan impian tersebut di tahun 1961. Mereka bertemu dengan Anggota DPRD-GR di Poso, Hasilnya tidak memuaskan. Hal ini menimbulkan semangat baru untuk membentuk tim yang lebih baik. Pada bulan Mei 1963 ketika Gubernur KDH Sulawesi Utara Tengah J. F. Tumbelaka dan Residen Koordinator Sulawesi Tengah H. R Ticoalu melakukan kunjungan kerja diwilayah Tojo Una-Una untuk melihat secara langsung usaha masyarakat dalam mempersiapkan Kabupaten Dati II Tojo Una-Una.

Pada tahun itu pula ketika dilaksanakan musyawarah antara GKDH dan BKDH se Sulawesi Utara Tengah di Poso, dengan delegasi penuntut Dati II Tojo Una-Una yaitu T. A Muhammad, Djamal Supu, A. M. Lasodi dan S. M. Almahdali selaku mandataris dari tiga Front Nasional yang berasal dari Tojo, Ampana, dan Una-Una dalam menyampaikan keinginan masyarakat untuk terbentuknya  Dati II Tojo Una-Una dan Gubernur Sulawesi Utara Tengah memberikan harapan yang positif pada saat itu.

Sehingga pada tahun 1963 itu pula terbentuk Masterplan pembangunan Kota Ampana yang dibuat oleh Habibu Parancaga. Akan tetapi, usaha ini juga belum membuahkan hasil, perjuangan pun tetap dilanjutkan oleh para tokoh masyarakat di Tojo Una-Una.

Perjuangan panjang di tahun 1963 tidak berhenti sampai disitu, para tokoh tersebut berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan presiden Soekarno, namun mereka diperintahkan untuk kembali menyiapkan berbagai hal seperti keperluan administrasi dan rencana pembangunan diwilayah tersebut. Oleh karena itu dibentuklah Panitia Sembilan, yakni Latoko Laborahima (Ketua/PSII), Djamal Supu ( Sekretaris/PSII), Mohammad Suaib (Bendahara/Pemerintah) Dengan Anggota-anggotanya Mahmud Lasodi (pemerintah), Jahja Laborahima (PSII), Mustafa Labanu (Parmusi), Haroen Lahay (IPKI), S. M. Almahdali (NU) dan Abdul Hafid Bakri.

Selanjutnya pada bulan Mei 1964 Gubernur Sulawesi tengah Pertama Anwar Gelar Datuk Madjo Basa Nan Kuning dalam kunjungan kerjanya di Tojo Una-Una, dimanfaatkan oleh badan penuntut Dati II Tojo Una-Una untuk menyampaikan Hasrat dan keinginannya berupa Resolusi Pembentukan Kabupaten Dati II Tojo Una-Una yang di sambut positif oleh Gubernur Sulawesi Tengah saat itu.

Kemudian pada bulan November 1964 Pemerintah Dati II Poso mendatangkan TIM kerja DPRD-GR untuk mengadakan peninjauan lapangan dalam merespon keinginan masyarakat Tojo Una-Una untuk menjadikan Tojo Una-Una sebagai Kabupaten Dati II. Pada kesempatan itu pula seluruh Partai Politik yang ada diwilayah Tojo Una-Una mendesak, agar realisasi pembentukan Dati II Tojo Una-Una tidak berlarut-larut pelaksanaannya.

Pada Januari 1965 Pembantu Mentri Dalam Negeri Repoblik Indonesia Erni Karim dalam kunjungannya di Wilayah Tojo Una-Una menyampaikan bahwa Pembentukan Kabupaten Dati II Tojo Una-Una dalam taraf penyelesaian. Awal bulan April 1965 Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Tojo Una-Una (IKPM-TU) melalui delegasinya bertemu pembantu Pembantu Mentri Dalam Negeri Repoblik Indonesia, pada tahun yang sama IKPM-TU Makassar mengadukan musyawarah dan mengeluarkan pernyataan yang tegas agar pemerintah segera merealisasikan pembentukan Dati II Tojo Una-Una.

Perjuangan berbagai elemen masyarakat Tojo Una-Una mendapat hasil yang baik, terbukti dengan keluarnya rekomendasi Bupati Poso Ghalib Lasahido, ketua DPRD-GR Poso J. M. Lengkong. Kemudian surat keputusan Gubernur sulawesi Tengah tanggal 6 Desember 1964 No. Pem. 1/110/883 tentang pemekaran wilayah Propinsi Sulawesi Tengah. Wilayah Poso dimekarkan menjadi 3 Kabupaten salah satunya adalah Kabupaten Tojo Una-Una.

Hal ini diperkuat oleh DPRD-GR Sulawesi Tengah yang mengeluarkan Resolusi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 1/DPRD-GR/1966 tentang Peninjauan Kembalipembagian Kabupaten sebagian tercantum dalam UU No. 29 Tahun 1959, jo UU No. 47 tahun 1960 (LN. tahun 1960 No.151) jo. UU No. 13 tahun 1964 ( LN. tahun 1964 No. 99) dan mengusulkan agar Propinsi Sulawesi Tengah dibagi menjadi 9 Kabupaten yakni Kabupaten Donggala Palu, Parigi Mautong, Pamona Lore, Tojo/Una-Una, Bungku Mori, Banggai Darat, Banggai Laut, Buol/Tolitoli dan Buol.

Resolusi ini di tetapkan di Poso pada tanggal 16 Februari 1966 dan di tanda tangani Oleh Pd Kerua Z. Abdul Rauf, serta di ketahui OlehGubernur Sulawesi Tengah (ttd dan cap) Anwar Gelar Datuk Madjo Basa Nan Kuning. Resolusi ini di salin kembali sesuai aslinya di Banawa tanggal 14 November tahun 2000 oleh Asisten I Setwilda Kabupaten Donggala Drs. Irsan Hamid Tantu.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka pada tahun 1969 Tim Sembilan berangkat ke jakarta. Selama di Jakarta Tim Sembilan mendapat bantuan sepenuhnya dari Ishak Moro, Anggota DPR-GR utusan Sulawesi Tengah. Akhirnya, Tim Sembilan berhasil melakukan pertemuan dengan pimpinan bagian B dan Komisi III DPR-GR RI, serta Mentri Dalam Negeri- Dirjen POUD Soenandar Prijosoedarmo. Sekaligus menyampaikan Surat kepada Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : Pemda 2/1/28 tanggal 25 Maret 1969 tentang Tuntutan Pemekaran Kabupaten Tojo Una-Una.

Isi surat tersebut antara lain tentang pemekaran daerah, pemerintah telah menetapkan kebijaksanaan sampai dengan pemilihan umum (1971) hanya akan dilaksanakan pemekaran sebagian Wilayah Propinsi Sumatra Selatan (eks Keresidenan Bengkulu) menjadi Propinsi Bengkulu, dan pemekaran Kabupaten Purwakarta menjadi Kabupaten Purwakarta dan Subang. Sedangkan Tuntutan Pemekaran Kabupaten Tojo Una-Una perlu dipersiapkan matang dan menyeluruh dan menunggu selesainya pemilu dimaksud.

Hasil yang di capai pada tahun 1969 inilah, maka perjuanganpun mengendor dan semangatpun mengendap hingga 30 tahun lamanya. Kegagalan ditahun 1969 menyebabkan apatisme baru dalam perjuangan tersebut. Oleh karena itu, semangat untuk membentuk kabupaten baru yang terpisah dari Kabupaten Poso mengendap hingga 30 tahun. Namun, mereka tetap disebut sebagai pelaku sejarah berdirinya Kabupaten Tojo Una-Una.

Akan tetapi, peristiwa yang terjadi pada tahun 1999 dilatarbelakangi oleh peristiwa 1996, ketika Muhammadiyah Cabang Ampana melakukan seminar tentang Peningkatan Status Kabupaten Tojo Una-Una. Seminar ini dihadiri oleh 3 pembicara, yakni Anhu Laila, Amir Taha Wila, dan Symsiar Lasahido sebagai pembicara utama. Syamsiar Lasahido didatangkan dari Jakarta, dan dijemput oleh seorang tokoh pemuda Moh. Kusno ke Jakarta. Seminar tersebut dihadiri kurang lebih 500-an peserta yang berasal dari berbagai elemen masyarakat Tojo Una-Una. Pengurus Muhammadiyah Cabang Ampana pada saat itu adalah H. Astar Laide sebagai Ketua, Mulyono Paneo sebagai Wakil Ketua, Faisal Wahid sebagi Sekretaris, dan H. Alwi Usman sebagai Bendahara.

Setelah menunggu lama, maka pada tanggal 1 Januari 2001 melalui UU No. 22 Tahun 1999Tentang Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, semangat perjuangan yang selama ini terpendam, bahkan terkubur dalam perjalanan waktu maupun generasi, akhirnya semangat untuk memekarkan wilayah Tojo Una-Una bangkit kembali.

Hal ini ditandai dengan rembuk masyarakat Tojo Una-Una pada tanggal 10 sampai dengan 11 Maret 2001 yang digagas oleh Mahasiswa Tojo Una-Una yang tergabung dalam Forum Pelajar Mahasiswa Tojo Una-Una (FORPESTAN) yang diketuai oleh Nurlan Bagenda. Forpestan dibentuk untuk melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh perjuangan pembentukan kabupaten ini. Tujuan dilakukan pendekatan tersebut untuk  membentuk sebuah kesatuan aksi perjuangan.

Organisasi ini terbentuk atas prakarsa Nurlan Bagenda, seorang Mahasiswa Tojo Una-Una yang kala itu sedang menuntut ilmu di STAIN Datokarama Palu.

Melalui beberapa kali pertemuan, akhirnya diputuskan untuk melakukan sebuah musyawarah akbar masyarakat Tojo Una-Una dengan menghadirkan berbagai elemen masyarakat. Usaha ini berhasil, artinya Forpestan berhasil merumuskan pelaksanaan musyawarah atau rembuk masyarakat Tojo Una-Una tersebut. Dengan kata lain, Forpestan berhasil menyatukan aksi perjuangan pembentukan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh bersama masyarakat. Oleh karena itu, dalam musyawarah atau rembuk masyarakat Tojo Una-Una pada tanggal 10 Maret 2001 berhasil memutuskan Empat hal penting.

Tanggal 18 Desember 2003, hari bersejarah yang di tunggu dan dinantikan masyarakat Daerah ini yakni Tojo Una-Una. Surat keputusan tentang berdirinya Kabupaten Tojo Una-Una telah memberi keluasan berpolitik bagi masyarakat Tojo Una-Una. Pada tanggal inilah Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah di sahkan.

Dan pada tanggal yang sama Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 di Undangkan dalam Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, dan ditandatangani oleh Bambang Kesowo, Sekretaris Negara Repoblik Indonesia.

Sumber : http://abdulhatababa90.blogspot.com/2017/12/sejarah-terbentuknya-kabupaten-tojo-una.html

Sejarah Awal Terbentuknya Kabupaten Tojo Una-una Sulawesi Tengah