Tampilkan postingan dengan label Awal Mula Pontianak. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Awal Mula Pontianak. Tampilkan semua postingan
Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu kabupaten di provinsi Lampung, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Liwa. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tanggal 16 Agustus 1991 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara. 

AWAL MULA PEMBENTUKAN LAMPUNG BARAT


Sejarah pembentukan Kabupaten Lampung Barat sendiri sudah dimulai sejak tahun 1967, saat diselenggarakannya Musyawarah besar (Mubes) Pemuda Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Lampung Barat Se-Indonesia. Hasil dari musyawarah terbentuklah Panitia Nasional dan Panitia Nasional dan Panitia Eksekutif yang menghasilkan Sembilan Resolusi.

Dalam hal ini, DPRD Tingkat II Lampung Utara menggunakan dan memberikan beberapa keputusan untuk Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung terhadap resolusi presidium musyawarah Nomor: 01 / res / 1967 yang menuntut diimpornya eks kewedanan Krui menjadi Daerah Tingkat II Lampung Barat. Dukungna DPRD Kabupaten Lampung Utara yang tertuang dalam suratnya yang ditujukan Kepada Bupati Daerah Tingkat II Lampung Utara tertanggal 20April 1967 dan dapat dibaca oleh Ketua Dewan.

Pada tanggal 11 Juli 1967, DPRD Tingkat II Lampung Utara mengeluarkan Keputusan Nomor: 30 / II / DPRD / 67 tentang pemotongan kewarganegaraan menjadi Daerah Tingkat II Lampung Barat. Isi keputusan tersebut diberikan kepada warga eks ge- latan Krui menjadi Daerah Tingkat II Lampung Barat.

Perjuangan Keluarga Pelajar dan mahasiswa (KPM) dan Masyarakat Lampung Barat itulah yang menjadi dasar pertimbangan Bupati Daerah Tingkat II Lampung Utara dalam sumbang sarannya kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung tentang calon Ibukota eks Kewedanan Krui yang tertuang dalam suratnya Nomor PU.000 / 1232 / Bank. LU / 1978 tertanggal 27 September 1978.

Sebelum resmi menjadi daerah yang definitif, Lampung Barat merupakan wilayah pembantu bupati Lampung Utara yang beribukota di Liwa. Hal ini berdasarkan Kepmendagri Nomor 114/1978 tentang penciptaan Wilayah-wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Selatan yaitu wilayah Kota Agung dan Wilayah Pembantu Lampung Utara yaitu wilayah Liwa dan Menggala.

Pada tahun 1991 keluarga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17/1991 tentang Penyusunan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembinaan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat. Pada tanggal 24 September 1991 Menteri Dalam Negeri yang pada saat itu dijabat oleh Rudini Melaksanakan peresmian berdirinya Kabupaten Lampung Barat, sekaligus melantik Pejabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat yang pertama yaitu Hakim Saleh Umpu Singa. Bupati yang pertama kali ini tidak melalui pemilihan, sebab Lembaga DPRD antar baru terbentuk. Jumlah anggota DPDR pada saat itu 32 orang, jumlah ini berdasarkan hasil perimbangan suara yang diperoleh masing-masing kontestan pada pemilu 1987.   

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Lampung Barat

Tanjungpinang atau Tanjung Pinang dalah ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kota ini terletak di Pulau Bintan dan beberapa pulau kecil seperti Pulau Dompak dan Pulau Penyengat, dengan koordinat 0º5' LU dan 104º27' BT.

Kota Tanjungpinang dahulunya adalah pusat pemerintahan Kesultanan Riau-Lingga. Sebelum dimekarkan menjadi kota otonom, Tanjungpinang adalah ibukota Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan). Kota ini juga awalnya adalah ibukota Provinsi Riau (meliputi Riau daratan dan kepulauan) sebelum kemudian dipindahkan ke Kota Pekanbaru.

Kota ini memiliki cukup banyak daerah pariwisata seperti Pulau Penyengat yang hanya berjarak kurang lebih 2 mil dari Pelabuhan Sri Bintan Pura, Pantai Trikoradengan pasir putihnya terletak kurang lebih 65 km dari kota, dan Pantai Buatan yaitu Tepi Laut yang terletak di garis pantai pusat kota sebagai pemanis atau wajah kota (waterfront city).

Pelabuhan Laut Tanjungpinang di Sri Bintan Pura memiliki kapal-kapal jenis feri dan feri cepat (speedboat) untuk akses domestik ke pulau Batam dan pulau-pulau lain seperti Kepulauan Karimun dan Kundur, serta kota-kota lain di Riau. Pelabuhan ini juga merupakan akses internasional ke Malaysiadan Singapura.

AWAL MULA KOTA TANJUNG PINANG


Tanjungpinang telah dikenal sejak lama. Hal ini disebabkan posisinya yang strategis di Pulau Bintan sebagai pusat kebudayaan Melayu dan lalu lintas perdagangan. Sejarah Tanjungpinang tidak terlepas dari Kerajaan Melayu Johor-Riau.

Nama Tanjungpinang, diambil dari posisinya yang menjorok ke laut yang banyak ditumbuhi sejenis pohon pinang. Pohon yang berada di Tanjung tersebut yang merupakan petunjuk bagi pelayar yang akan masuk ke Sungai Bintan. Tanjungpinang merupakan pintu masuk ke Sungai Bintan, dimana terdapat kerajaan Bentan yang berpusat di Bukit Batu.

Keberadaan Tanjungpinang semakin dikenal pada masa Kerajaan Johor pada masa Sultan Abdul Jalil Syah yang memerintahkan Laksemana Tun Abdul Jamil untuk membuka suatu Bandar perdagangan yang terletak di Pulau Bintan, tepatnya di Sungai Carang, Hulu Sungai Riau. Bandar yang baru tersebut menjadi Bandar yang ramai yang kemudian dikenal dengan Bandar Riau. Peranan Tanjungpinang sangat penting sebagai kawasan penyangga dan pintu masuk Bandar Riau.

Kepiawaian pemerintah pada masa itu menjadikan Bandar Riau merupakan bandar perdagangan yang besar dan bahkan menyaingi bandar Malaka yang masa itu telah di kuasai Portugis dan akhirnya jatuh ke tangan Belanda.

Dalam beberapa riwayat di kisahkan para pedagang yang semulanya ingin berdagang di Malaka kemudian berbelok arah ke Riau, dan bahkan orang-orang Malaka Membeli Beras dan kain di Riau. Hal ini disebabkan bandar Riau merupakan kawasan yang aman dengan harga yang relatif bersaing dengan bandar Malaka.

Selain sebagai pusat perdagangan, Bandar Riau dikenal sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Johor - Riau. Beberapa kali pusat pemerintahan berpindah - pindah dari Johor ke Riau maupun sebaliknya.

Keberadaan Tanjungpinang semakin diperhitungkan pada peristiwa Perang Riau pada tahun 1782-1784 antara Kerajaan Riau dengan Belanda, pada masa Pemerintahan Yang Dipertuan Muda Raja Haji Fisabilillah. Peperangan selama 2 tahun ini mencapai puncaknya pada taggal 6 Januari 1784 dengan kemenangan pada pihak kerajaan Melayu Riau yang ditandai dengan hancurnya kapal komando Belanda "Malaka's Wal Faren". Dan mendesak Belanda untuk mundur dari perairan Riau. Bersempena peristiwa tersebut 6 Januari diabadikan sebagai hari jadi Tanjungpinang.

Selang beberapa bulan dari peristiwa tersebut, Raja Haji dan Pasukan Melayu Riau menyerang Malaka sebagai basis Pertahanan Belanda di Selat Malaka. Tetapi dalam peperangan di Malaka tersebut Pasukan Riau mengalami kekalahan dan Raja Haji sebagai komando perang Wafat. Atas perjuangan beliau, Raja Haji kemudian dikenal sebagai Pahlawan Nasional.

Dibawah kekuasaan bangsa bugis Riau berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan internasional. Riau tidak hanya menarik pedagang dari tanah bugis tetapi juga Inggris, Cina, Belanda, Arab dan India.

Disisi lain perkembangan kekuatan Politik dan Militer Riau menimbulkan kebimbangan Belanda yang menduduki Malaka saat itu. Dalam tahun 1784, sebuah armada Belanda dengan kekuatan 13 kapal, 1594 prajurit, mengepung dan menyerang Riau(sekarang kawasan Tanjungpinang). Pada 6 Januari 1784 belanda berhasil di paksa mundur ke Malaka berkat bantuan Selangor dan berhasil mengepung Melaka.

Sesudah itu pada 1 Juni 1874 sebuah armada pertempuran dari batavia yang berkekuatan 6 kapal, 326 meriam dan 2130 prajuritnya berhasil memecahkan blokade Bugis atas Malaka. Pertempuran ini telah menewaskan pimpinan tertinggi Bangsa Bugis yaitu Raja Haji yang telah berhasil mengumpulkan kekuatan diantara bangsa Bugis sendiri dan Melayu dalam usahanya mengusir Belanda atas pendudukan Malaka.

Tanjungpinang juga dikenal sebagai Keresidenan Belanda dengan residen pertamanya David Ruhde. Penempatan keresidenan Belanda ini terkait atas penguasaan Wilayah Riau yang sempat mengalami kekalahan pada peperangan di Malaka. Untuk kemudian Belanda membangun Tanjungpinang sebagai Pangkalan Militer.

Kemunduran kerajaan Melayu Riau semakin jelas sejak adanya Traktat London 1828 yang merupakan perjanjian tentang pembagian kekuasaan di Perairan Selat Malaka, dimana wilayah Riau-Lingga dibawah kekuasaan Belanda, Johor-Pahang dan sebagian wilayah semenanjung dikuasai olah Inggris. Melalui peristiwa ini pulalah yang memisahkan keutuhan kerajaan Riau-Johor-Pahang-Lingga, dan kemudian Kerajaan ini dikenal dengan sebutan Riau-Lingga. Dan Singapura yang kala itu dibawah kerajaan Riau ditukar ganti dengan Bengkulu yang kala itu dibawah kerajaan Inggris.

Sejak Belanda menguasai wilayah Kerajaan Riau dan campur tangannya dalam Kerajaan, membuat kerajaan Riau mengalami kemunduran, hingga puncaknya terjadi pada saat pemecatan Sultan Riau oleh Belanda pada tahun 1912. Sultan kala itu tidak mau menandatangani Surat pemberhentian tersebut dan lebih memilih untuk pindah ke Singapura. Dan sejak saat itu berakhirlah Kesultanan Riau-Lingga dengan dihapuskannya wilayah Riau-Lingga dari peta Keresidenan Belanda. Dan Keberadaan Tanjungpinang tetap menjadi daerah pusat keresidenan Belanda.

Keberadaan Belanda sempat digantikan Jepang dan Tanjungpinang pada waktu itu dijadikan Pusat Pemerintahan Jepang di wilayah Kepulauan Riau. Dan kemudian kembali lagi dipegang Oleh Belanda.

Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 mengakhiri pendudukan belanda atas wilayah Kepulauan Riau. Tahun 1950, Belanda menyerahkan wilayah Kepulauan Riau Kepada pemerintah Indonesia.

Tanjungpinang juga menjadi ibu kota Kepulauan Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 58 1948.Tahun 1957 berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1957 dibentuklah Propinsi Riau dengan ibukotanya Tanjungpinang, namun tahun 1960 ibukota dipindahkan ke Pekanbaru.

Setelah lama menjadi ibukota Kabupaten Kepulauan Riau, kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1983 tanggal 18 Oktober 1983 Tanjungpinang ditetapkan sebagai Kota Administratif.

Dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2001 Tanjungpinang ditetapkan sebagai Kota Otonom. Dan saat ini Tanjungpinang menjadi Ibukota Provinsi Kepulauan Riau.

Sejarah Asal Usul Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau

Kota Batam adalah sebuah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Pulau Batam, Rempang, dan Galang terkoneksi oleh Jembatan Barelang. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam per 2017, jumlah penduduk Batam mencapai 1.062.250 jiwa.


Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Sebagai kota terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 1970-an oleh Otorita Batam (saat ini bernama BP Batam), kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk dan dalam tempo 40 tahun penduduk Batam bertumbuh hingga 158 kali lipat.

SEJARAH AWAL MULA KOTA BATAM

Masyarakat asli Kota Batam diperkirakan adalah orang-orang Melayu yang dikenal dengan sebutan Orang Selat atau Orang Laut. Penduduk ini paling tidak telah menempati wilayah itu sejak zaman kerajaan Tumasik (sekarang Singapura) dipenghujung tahun 1300 atau awal abad ke-14. Malahan dari catatan lainnya, kemungkinan Pulau Batam telah didiami oleh orang laut sejak tahun 231 M yang di zaman Singapura disebut Pulau Ujung.

Pada masa jayanya Kerajaan Malaka, Pulau Batam berada di bawah kekuasaan Laksamana Hang Tuah dan setelah Kerajaan Malaka jatuh, kekuasaan atas kawasan Pulau Batam dipegang oleh Laksamana Hang Nadim yang berkedudukan di Bentan (sekarang dikenal sebagai Pulau Bintan).

Ketika Hang Nadim menemui ajalnya, pulau ini berada di bawah kekuasaan Sultan Johor sampai pertengahan abad ke-18. Dengan hadirnya kerajaan Riau Lingga dan terbentuknya jabatan Yang Dipertuan Muda Riau, maka Pulau Batam beserta pulau-pulau lainnya berada di bawah kekuasaan Yang Dipertuan Muda Riau, sampai berakhirnya kerajaan Melayu Riau pada tahun 1911.

Di abad ke-18, persaingan antara Inggris dan Belanda amatlah tajam dalam upaya menguasai perdagangan di perairan Selat Melaka. Bandar Singapura yang maju dengan pesat, menyebabkan Belanda berusaha dengan berbagai cara menguasai perdagangan melayu dan perdagangan lainnya yang lewat di sana.

Hal ini mengakibatkan banyak pedagang yang secara sembunyi-sembunyi menyusup ke Singapura. Pulau Batam yang berdekatan dengan Singapura, amat bermanfaat bagi pedagang-pedagang untuk berlindung dari gangguan patroli Belanda. Pada abad ke-18, Lord Minto dan Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris melakukan Barter dengan pemerintah Hindia Belanda sehingga Pulau Batam yang merupakan pulau kembar dengan Singapura diserahkan kepada pemerintah Belanda.

Menurut sejarah, pengembangan Pulau Batam dapat dilihat pada tiga periode yang berbeda yakni periode masa lampau, periode pendudukan kolonial dan periode globalisasi. Perkembangan pulau Batam awalnya berasal dari Pemerintahan Kesultanan yang sekarang telah berbaur dengan Republik Singapura dan Kerajaan Malaysia yang terlebih dahulu menganut paham moderat.

Sejarah pulau Batam dapat ditelusuri ketika pertama kali Bangsa Mongolia dan Indo-Aryans pindah dan menetap di kerajaan Melayu sekitar tahun 1000 M atau sebelum Kerajaan Islam Malaka dan Bintan muncul serta saat datangnya Pemerintahan Kolonial Eropa yang diprakarsai oleh bangsa Portugis, Belanda dan Inggris. Sejak tahun 1513 M, pulau Batam dan Singapura telah menjadi bagian dari kesultanan Johor.

Penduduk pulau Batam sendiri berasal dari orang Melayu atau yang lebih dikenal dengan orang Selat atau orang Laut. Mereka menempati wilayah tersebut sejak zaman kerajaan Temasek atau paling tidak dipenghujung tahun 1300 M (awal abad ke-14). Referensi lain menyebutkan, pulau Batam telah dihuni orang Laut sejak 231 M. Ketika Singapura dinamai Temasek yang dikelilingi oleh perairan, wilayah ini telah dijadikan sebagai pusat perdagangan yang dikuasai oleh Tumenggung Tempatan (pemimpin wilayah).

Akibat dari pesatnya perdagangan tersebut membuat kerajaan Melayu Johor, Penyengat serta Lingga/Daik menjadi kuat dan mereka memperluas daerah kekuasaan sampai ke kawasan Malaka. Bukan itu saja, bahkan pulau Sumatera Bagian Timur juga menjadi bagian dari kekuasaan mereka.

Sampai akhirnya datang bangsa Belanda dan Inggris pada tahun 1824 M, yang kemudian mengambil alih kekuasaan sekaligus menjadi daerah jajahannya dan munculah paham politis yang baru.

Pada 17 Maret 1824, Pemerintah Inggris Baron Fagel dari Belanda menandatangani perjanjian London (Anglo-Deutch Tractate berisi : Belanda mengaku kedudukan Inggris di Malaka dan Singapura, sementara itu Bencoolen (Bengkulu, Sumatera) menjadi kekuasaan Belanda sekaligus menguasai kepuluan Riau).

Setelah kerajaan Melayu Riau yang berpusat di Lingga berpisah dari Johor, maka yang dipertuan besar bergelar Sultan membagi wilayah administrasi pemerintahan dalam kerajaan Melayu Lingga-Riau menjadi tiga bagian. Yakni kekuasaan Sultan di Daik Lingga, Yang Dipertuan Muda di Penyengat dan Tumenggung di Bulang.

Ketiga wilayah ini menjadi satu kesatuan yang utuh dalam menjalankan roda pemerintahan. namun secara umum yang menjadi titik sentral dalam menjalankan roda pemerintahan di kerajaan Melayu dipegang Yang Dipertuan Muda yang berkedudukan di Penyengat.

Batam sendiri saat itu, merupakan wilayah kekuasaan Tumenggung yang pertama di Bulang bergelar Tengku Besar. Sementara yang menjadi Tumenggung terakhir adalah Tumenggung Abdul Jamal. Sebagai pusat kekuasaan dan yang menjalankan roda pemerintahan, pada tahun 1898, Yang Dipertuan Muda yang berpusat di Penyengat, mengeluarkan sepucuk surat yang ditujukan kepada Raja Ali Kelana bersama seorang saudaranya untuk mengelola pulau Batam.

Bekal surat itulah, Raja Ali Kelana kemudian mengembangkan usahanya di pulau Batam. Salah satunya mendirikan pabrik batu bata. Pada tahun 1965 Temasek melepaskan diri dari Federasi Malaysia (1963-1965) untuk menjadi negara Singapura yang bebas. Pada awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945 hingga 1957, Tanjungpinang dinobatkan sebagai pusat pemerintahan dan bisnis di bagian Timur Sumatera.

Tanjungpinang kemudian ditetapkan sebagai Ibukota Propinsi Riau yang kemudian diikuti oleh Pekanbaru yang terletak di Sumatera. Semenjak itu, Tanjungpinang resmi menjadi Ibukota Kabupaten Kepuluan Riau yang melingkupi 17 kecamatan termasuk di antaranya pulau Batam.

Itulah sedikit kisah awal mula Batam Kepulauan Riau Indonesia.

Sejarah Asal Usul Berdirinya Kota Batam Kepulauan Riau

Kabupaten Karimun adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Karimun terletak di Tanjung Balai Karimun. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 7.984 km², dengan luas daratan 1.524 km² dan luas lautan 6.460 km². Kabupaten Karimun terdiri dari 198 pulau dengan 67 diantaranya berpenghuni. Karimun memiliki jumlah penduduk sebanyak 240.891 jiwa.

AWAL MULA KABUPATEN KARIMUN


Dahulu, Karimun berada di bawah kekuasaan kerajaan Sriwijaya hingga keruntuhannya pada abad ke-13, dan pada masa itu pengaruh agama Budha mulai masuk. Hal ini dibuktikan dengan adanya Prasasti di Desa Pasir Panjang. Pada masa itu disebutkan Karimun sering dilalui kapal-kapal dagang hingga pengaruh Kerajaan Malaka (Islam) mulai masuk tahun 1414.

Pada tahun 1511 Malaka jatuh ke tangan Portugis, saat itu Sultan Mansyur Syah yang memerintah memberi larangan pada keturunan raja-raja untuk tinggal di Malaka, dan mendirikan kerajaan-kerajaan kecil, lalu muncullah kerajaan Indrasakti, Indrapura, Indragiri, dan Indrapuri.

Sementara itu banyak rakyat Malaka yang tinggal berpencar di pulau-pulau yang berada di Kepulauan Riau termasuk Pulau Karimun. Sejak kejatuhan Malaka dan digantikan perannya oleh kerajaan Johor, Karimun dijadikan basis kekuatan angkatan laut untuk menentang Portugis sejak masa pemerintahan Sultan Mahmud Syah I (1518-1521) hingga Sultan Ala Jala Abdul Jalil Ri’ayat Syah (1559-1591).

Pada kurun waktu 1722-1784, Karimun berada dalam kekuasaan Kerajaan Riau-Lingga dan pada masa itu daerah Karimun, terutama Kundur dikenal sebagai penghasil gambir dan penghasil tambang (seperti : timah, granit, dll) dan Karimun berkembang menjadi daerah perdagangan serta mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Raja Ali Haji.

Jauh sebelum ditandatanganinya Treaty of London, Kerajaan Riau-Lingga dan Kerajaan Melayu dilebur menjadi satu sehingga semakin kuat dengan wilayah kekuasaan meliputi Kepulauan Riau, daerah Johor dan Malaka (Malaysia), Singapura dan sebagian kecil wilayah Indragiri Hilir.

Setelah Sultan Riau meninggal pada tahun 1911, Pemerintah Hindia Belanda menempatkan amir-amirnya sebagai District Thoarden untuk daerah yang besar dan Onder District Thoarden untuk daerah yang agak kecil. Pemerintah Hindia Belanda akhirnya menyatukan wilayah Riau-Lingga dengan Indragiri untuk dijadikan sebuah karesidenan yang dibagi menjadi 2 (dua) Afdelling, yaitu : Afdelling Tanjungpinang dan Afdelling Indragiri.

Berdasarkan Surat Keputusan delegasi Republik Indonesia, provinsi Sumatera Tengah tanggal 18 Mei 1950 No. 9/Deprt. menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia dan Kepulauan Riau diberi status daerah Otonom Tingkat II yang dikepalai oleh Bupati sebagai kepala daerah dengan membawahi 4 (empat) kawedanan sebagai berikut :

1. Kawedanan Tanjungpinang meliputi wilayah Kecamatan Bintan Selatan

2. Kawedanan Karimun meliputi wilayah Kecamatan Karimun, Kundur dan Moro

3. Kawedanan Lingga meliputi wilayah Kecamatan Lingga, Singkep dan Senayang

4. Kawedanan Pulau Tujuh meliputi wilayah Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan No. 26/K/1965 dengan mempedomani Instruksi Gubernur Riau tanggal 10 Februari 1964 No. 524/A/1964 dan Instruksi No. 16/V/1964 dan Surat Keputusan Gubernur Riau tanggal 9 Agustus 1964 No. UP/247/5/1965, tanggal 15 November 1965 No. UP/256/5/1965 menetapkan terhitung mulai 1 Januari 1966 semua daerah Administratif kawedanan dalam kabupaten Kepulauan Riau dihapuskan.

Pada tahun 1999, berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Natuna. Akhirnya, Karimun diresmikan sebagai kabupaten yang berdiri sendiri dengan terdiri dari 3 (tiga) wilayah kecamatan, 6 (enam) kelurahan, dan 24 (dua puluh empat) desa.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2001, Kabupaten Karimun dimekarkan menjadi 7 (tujuh) wilayah kecamatan dengan 19 (sembilan belas) kelurahan dan 25 (dua puluh lima) desa. Setelah itu Karimun mengalami pemekaran menjadi 9 kecamatan dengan 22 (duapuluh dua) kelurahan dan 32 (tigapuluh dua) desa.

Kemudian pada Tahun 2012, berdasarkan Perda No. 02 Tahun 2012, bulan Juli 2012, wilayah Kabupeten Karimun kembali mekar menjadi 12 (dua belas) kecamatan, dengan 42 (empat puluh dua) desa dan 29 (dua puluh sembilan) kelurahan.

Itulah kisah singkat kabupaten Karimun Kepulauan Riau Indonesia.

Sejarah Asal Usul Berdirinya Kabupaten Karimun Kepulauan Riau

Nama Bangka disebut-sebut juga dalam berbagai catatan asing, seperti misalnya catatan Tionghoa, Portugis, Belanda, Inggris, serta dokumen-dokumen Kesultanan Palembang-Darussalam dan Kesultanan Banten.


Dari catatan-catatan sejarah itu, diperoleh suatu gambaran bahwa Pulau Bangka merupakan sebuah pulau yang cukup kaya. Dengan hasil bumi (lada) dan hasil tambang (timah). Kedua hasil ini merupakan komoditi penting pada masa Kesultanan.

Selain itu letaknya cukup strategis di lintas pelayaran antara Jawa, India, Asia Tenggaradaratan, dan Tiongkok. Sebagai sebuah tempat yang memiliki sejarah yang cukup panjang, tentu banyak ditemukan peninggalan budayanya, baik yang berupa bangunan, maupun benda-benda hasil budaya.

Sejarah mengungkapkan bahwa Pulau Bangka pernah dihuni oleh orang-orang Hindupada abad ke-7. Padamasa Kerajaan Sriwijaya pulau Bangka termasuk pulau sebagai daerah taklukan dari kerajaan yang besar itu. Demikian pula Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Mataram tercatat pula sebagai kerajaan-kerajaan yang pernah menguasai Pulau Bangka.

Tetapi pada masa-masa itu pulau Bangka sedikit sekali mendapat perhatian orang, meskipun letaknya sangat strategis. Walaupun ditemukan oleh orang-orang Eropa, namun pulau tersebut tetap hanya merupakan sebuah embel-embel pulau Sumatra yang tidak ada artinya karena pulau itu tidak menghasilkan rempah-rempah sebagiamna diperlukan.

 Oleh karena itu diterbengkalaikan oleh orang-orang yang berkuasa saat itu, maka pulau bangka menjadi sasaran bajak laut (lanun), sehingga menimbulkan banyak malapetaka dan penderitaan bagi penduduk saat itu.

ASAL USUL NAMA BANGKA

Dalam berbagai publikasi dipertengahan abad 20, pulau ini ditulis dengan ejaan "Banka". Kemudian, seorang ahli tambang senior Cornelis de Groot mengusulkan untuk menulis nama dengan ejaan "Bangka". Berikut adalah penamaan pulau bangka:

Mo-Ho-Hsin

Asal-muasal nama Bangka oleh I-Tsing disebut Mo-Ho-Hsin, lokasinya di Kota Kapur, tetangga Sriwijaya. Kota Kapur berada di pantai Selat Bangka, berhadapan dengan delta sungai Musi. Moho berasal dari kata Sansekrta yaitu moha yang berarti "bingung" atau "lingung".

Berdasarkan pengertian itu Nia Kurnia (1983) menghubungkan kata bangka dengan istilah tua bangka yang berarti orang yang sudah tua dan linglung.

Vanka, Wangka

Pulau Bangka berasal dari kata wangka (vanca) yang berarti "timah" dalam bahasa Sanksekerta, karena wilayah ini memang kaya barang tambang timah. Nama "Wangka" muncul pertama kali bersama dengan nama "Swarnabhumi" dalam buku sastra India Milindrapantha yang ditulis abad ke 1 SM. Swarna bhumi diidentifikasikan sebagai pulau Sumatra, maka kuat dugaan bahwa yang disebut "Wangka" adalah pulau Bangka.

Loius-Charles Damais, dalam bukunya Epigrafi dan Sejarah Nusantara, mempertegas bahwa Bangka berasal dari kata wangka (vanca).

Bangkai

Pulau Bangka dalam sejarah Dinasti Ming(1368-1643) disebut Ma-Yi-dong atau Ma-yi-Tung. Ma-yi-dong konon terletak disebelah barat Pulau Gao-lan atau pulau Belitung. Istilah ma-yin-dong merupakan julukan para pedagang Arab untuk pulau Bangka. Kata itu berasal dari kata mayit, bahasa halus dari kata bangkai.

 Menurut pendapat umum, "bangkai" yang dimaksud adalah bangkai kapal yang banyak kendas atau pecah karena karang yang memenuhi bagian timur pulau ini.

Wangkang

Pendapat lain mengatakan nama pulau Bangka berasal dari kata waka atau wangkangyang berarti jung kapal Tiongkok, yang banyak pecah dan tengelam disekitar pulau bangka.

BANGKA PADA MASA PLEITOSEN

Pleistosen adalah masa antara 1.808.000 hingga 11.600 tahun yang lalu. Disebut juga zaman es ketika temperatur global 15 °C lebih dingin dari masa sekarang (zaman kauter). saat itu Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, Jawa, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kalimantan tergabung menjadi satu dengan Asia daratan.

Dizaman Pleistosen terjadi dua pristiwa geologi penting yaitu zaman glasial (ditandai meluasnya lapisan es di kedua kutub bumi) dan zaman interglasial(zaman es kembali mencair). Penjelasan geologi tersebut diperjelas dengan hasil pemetaan goemorfologi oleh Obdey pada tahun 1954. Ia menyimpulkan bahwa pada zaman Sriwijaya, Bangka dan Belitung masih tersambung dengan Kepulauan Lingga, Riau, dan Semenanjung Malaya.

Penemuan geraham gajah Elephas Sumatranus oleh F. Martin dilapisan endapan timah di Bangkapada tahun 1804 memperkuat pendapat bahwa Bangka masih menjadi satu dengan pulau Sumatera, Kalimantan Barat, dan daratan Asia pada masa Pleistosen. Seiring waktu, daratan ini pecah menjadi pulau-pulau kecil dan selat-selat sempit yang dangkal.

AWAL SEJARAH BANGKA

Hingga saat ini, satu satunya tempat yang mempunyai bukti tertulis tertua di Pulau Bangka dan bertarikh bahwa di Bangka telah ada hunian adalah Prasasti Kota Kapur. Prasasti yang ditemukan di Desa Penagan, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka bertanggal 28 April 686 Masehi. Prasasti kota kapur di tulis menggunakan huruf pallawa dalam bahasa Melayu Kuno.

Prasasti-prasasti kota kapur ini menunjukan pengaruh Kerajaan Sriwijayaatas pulau Bangka kala itu, diperkirakan antara abad ke-6 Masehi dan abad ke-7 Masehi. Prasasti itu dibuat masa pemerintahan Dapunta Hyang, penguasa kerajaan Sriwijaya. Artifak ini ditemukan oleh seseorang dari Belanda bernama J.K. Van Der Meulen di tahun 1892 di daerah kabupaten Bangka, kecamatan Mendo Barat.

 Kemudian artifak-artifak tersebut dianalisa oleh H. Kern, seorang ahli Epigrafi, dimana ia menganggap bahwa sriwijaya adalah nama seorang raja, karena srimengindikasikan seorang "raja". Hingga akhirnya George Cœdès (1886-1969), seorang sejarahwan dan arkeolog Perancismenyatakan bahwa Sriwijaya adalah sebuah Kerajaan. Prasasti ini dipahatkan pada sebuah batu yang berbentuk tugu bersegi-segi dengan ukuran tinggi 177 cm, lebar 32 cm pada bagian dasar, dan 19 cm pada bagian puncak.

 Isinya berupa low enforcement bagi orang-orang pulau Bangka, yakni semua orang yang melawan atau memberontak terhadap Sriwijaya akan dihukum dan dikutuk. Di dalam salah satu prasasti tersebut tertulis "VANKA" dalam huruf pallawa, yang diartikan "TIMAH".

 Secara geografis daerah Kota Kapur merupakan dataran yang berhadapan langsung dengan Selat Bangka yang bermuara juga sungai-sungai Upang, Sungsang, dan Saleh dari daratan Sumatra. Disekelilingnya, di sebelah barat, utara, dan timur masih tertutup hutan rawa pantai.

Disebelah selatan tanahnya agak berbukit-bukit. Bagian yang tertinggi disebut Bukit Besar dengan ketinggian sekitar 125 meter diatas permukaan laut. Di sebelah utara, membentang dari timur laut menuju barat mengalir Sungai Mendo yang bermuara di Selat Bangka setelah sebelumnya membelah daerah rawa-rawa.

Arca Wisnu

Di Kota Kapur selain batu prasasti persumpahan ditemukan juga empat buah arca Wisnu dari batu, runtuhan bangunan suci, dan benteng tanah. Arca Wisnu ditemukan dalam beberapa ukuran panjang; 19,5 cm, 33 cm, dan 108 cm. Salah satu patung terbuat dari batu andesit dan yang lainnya dari batu granit. Penutup kepalanya (kuluk) mempunyai corak khusus berupa silinder.

Untuk menentukan pertanggalan arca tersebut dapat dilihat dari bentuk mahkotanya. Dari penggambaran bentuk mahkota tampak dipahat dalam gaya seperti arca-arca Wisnu dari Kamboja, yaitu pada masa seni pre-Angkor. Stutterheim berpendapat bahwa arca tersebut berasal dari abad ke-7 Masehi dengan alasan karena tempat ditemukannya sama dengan Prasasti Kota Kapur yang ber-angka tahun 686 Masehi. Berdasarkan bentuk mahkota dan tempat temuannya, maka arca Wisnu Kota Kapur dapat ditempatkan pada abad ke 6-7 Masehi.

Lingga

Selain arca Wisnu, ditemukan juga sebuah lingga yang bentuk puncak dan badannya bulat telur, dengan garis tengahnya berukuran sekitar 30 cm. Namun bagian bawah lingga sudah hilang (patah). Menurut McKinnon, bentuk lingga yang bulat telur ini diduga berasal dari sekitar abad ke 5-6 Masehi. Dugaannya itu didasarkan atas perbandingan dengan bentuk-bentuk lingga dari India.

Prasasti Camundi

Jauh setelah Śrīwijaya, pulau Bangka dan Belitung masih diperhitugkan kerajaan lain. Dalam sejarah kuno Indonesia, daerah Bangka, Belitung, sampai Kerajaan Malayudidaerah Batanghari sejak tahun 1380-an termasuk wilayah Kerajaan Singasari.

Informasi tentang itu, secara tersirat telah disebut dalam Prasasti Camundi yang dikeluarkan oleh Kĕrtanāgara, Raja dari Singasari.

Data arkeologis yang ditemukan disitus Kota Kapur, dapat memberikan interpretasi bahwa pada sekitar abad ke 5-6 Masehi di Kota Kapur terdapat sebuah kompleks bangunan suci bagi masyarakat penganut ajaran Hindualiran Waisnawa.

Kompleks bangunan tersebut dikelilingi oleh tembok tanah yang panjangnya sekitar 2,5 km dengan ukuran lebar/tebal dan tinggi sekitar 4 meter. Tampaknya di beberapa tempat di lingkungan tembok tanah tersebut terdapat hunian kelompok masyarakat pendukung bangunan suci tersebut yang buktinya berupa pecahan keramik dan tembikar.

BANGKA DIBAWAH MAJAPAHIT

Kehadiran Majapahit di Bangka memberi arti penting dalam sejarah Bangka. Sistem Kepatihan (pemerintahan) yang teratur mulai diterapkan dan tapal batas kekuasaan ditetapkan. Majapahit mengirim ekspedisi ke Bangka dua kali, yang pertama dipimpin oleh Gajah Mada dan yang kedua dipimpin Tumenggung Dinata

 Namun tidak ada yang dapat memastikan tarikh kedua-duanya dan nama raja Majapahit yang memerintah pengiriman. Akan tetapi, kahadiran Majapahit ke Bangka dapat diketahui melalui Tulisan Haji Idris 1861 berikut:

Orang pertama yang mengenal Bangka adalah seorang pedagang Arab bernama nakhoda Sulaiman. Kapalnya singgah di pantai kaki gunung Menumbing. Sulaiman melafaskannya menumbing yang dalam bahasa Arab berarti "tempat berulang datang".

Setelah kembali ke Pulau Jawa (dari pulau Bangka) Sulaiman menghadap penguasa Majapahit, mengabarkan perihal pulau Bangka dan masyarakatnya. Tertarik dengan laporan sulaiman, raja Majapahit mengirim ekspedisi ke pulau Bangka dipimpin oleh patih Gajah Mada. Sulaiman ikut mendamping kembali ke Bangka.

Rombongan ini mendarat didaerah kaki gunung Menumbing. Untuk mengetahui situasi dan kondisi Gajah Mada menuju puncak gunung Menumbing. Dari ketinggian Gajah Mada melihat adanya lapangan terbuka dari kejauhan, menandakan daerah pemukiman.

Dilapangan terbuka terlihat sebuah tunggul sisa pohon besar yang ditebang, yang disebut punggur oleh masyarakat setempat. Tempat pemukiman tersebut kemudian dinamakan desa punggur. Seseorang kemudian diangkat untuk memimpin masyarakat disana.

Di samping mengangkat kepala desa, Gajah Mada juga menetapkan batas, menetapkan tata-cara pemerintahan, meninggalkan piagam daun lontar dan sepotong tembaga berbahasa Arab dan bertulis huruf Jawa sebagai simbol pengukuhan. Setelah perjalanan singkat itu rombongan Gajah Mada kembali ke Jawa.

Bertahun-tahun sudah ditinggal rombongan Majapahit, masyarakat Bangka berkembang lebih maju dengan mengikuti tatanan kemasyarakatan yang sudah diajarkan. Tempat, gunung dan sungai sudah bernama, diambil dari nama manusia, binatang, ikan, pohon, serta warna. Pulau Bangka ditinggalkan terbengkalai oleh Majapahit.

Tidak pernah ada utusan Majapahit yang datang dalam masa yang panjang. Akhirnya Majapahit mengutuskan pangeran Tumenggung Dinata untuk meninjau kembali. Rombongan pengeran datang melalui sungai Bantilan dan meneruskan jalan darat sampai kampung Mendo (Menduk) dan kampung Jeruk.

Di Mendo, dipilih seorang menjadi kepala kampung, dan diberi gelar Patih Tali. Dikampung Jeruk diangkat kepala kampung dengan gelar Patih Panjang Jiwa.

Tumenggung Dinata pun berlayar kembali ke Jawa dan menyerahkan wewenang kepada kedua patih itu. Selanjutnya Bangka sepenuhnya diatur oleh orang Bangka sendiri. Kepatihan Jeruk dipengang oleh Patih Raksa Kuning dibantu Hulubalang Selangor. Kepatihan Mendo dipengang Patih Ngincar, dan Depak dibawah patih Kembar, dibantu Layang Sedap, Mengandu, Mangirat, dan Sekapucik.

MELAWAN PEROMPAK (BAJAK LAUT )

Setelah kesultanan bangka sudah di kuasai belanda ,pulau bangka mengalami kekacauwan penduduk bangka mengalami penderitaan akibat penindasaan belanda. Di perairan pulau bangka ada sekelompok bajak laut yang mengganggu penduduk kampung pesisir dan para pedagang dari arab dan china sehingga para pedagang menjadi takut untuk berlayar melalui perairan bangka dan selat bangka hingga ke selat malaka.

Atas saran dari pedagang dari arab kepada salah seorang anak dari Sultan Muhammad Ali yaitu Raden Muhammad Akil yang selamat dari peperangan di laut Mentok yang terluka di selamatkan oleh pedagang dari arab hingga sampai di arab dan menetap di arab berapa tahun agar supaya menumpas para bajak laut atau Lanon. Atas saran itu maka Raden Muhamad Akil pulang ke bangka setelah menunaikan ibadah haji.

Setelah sampai di bangka menetap di kota Waringin dan kembali menghidupkan kembali KESULTANAN bangka secara diam-diam dari pemerintahan belanda (1856-1916) dan kembali mensyusun kekuatan dari Para pejuang bangka yang tersisa yang Masih ada hubungan saudara dengan Raden Muhammad Akil dari Sultan Muhammad Ali yang di kenal rakyat bangka dengan nama BATIN TIKALdi kumpulkan yaitu datuk Waringin,datuk Jakfar Sidiq.

Datuk terang datuk Paga,,datuk berembun dll. mereka adalah pejuang yang sudah berpengalaman dan terlatih di medan pertempuran darat maupun air sejak perang melawan belanda yang di pimpin oleh Fatih Krio Panting yaitu Sultan Muhammad Ali atau di kenal dengan julukan BATIN TIKAL.

Ilmu bela diri silat mereka gerakannya seperti bayangan dan kemampuan tenaga tubuh mereka seperti baja. mengadakan perlawanan menumpas para bajak laut yang di dukung oleh para pedagang dari arab dan China. Datuk Waringin di angkat atau di daulat menjadi Panglima Angin yang di bantu oleh Datuk Harimau Garang Al Minangkabau utusan dari kesultanan minangkabau atas permintaan pedagang dari arab yang tugasnya mengamankan perairan selat bangka sampai selat Malaka dan mebentuk satu armada perang.

Peperangan panglima angin ini masih di apresiasikan dalam bentuk perayaan penduduk desa tempilang kabupaten Bangka Barat dengan nama perang ketupat sampai sekarang. peperangan armada Panglima angin sangat dasyat pertumpahan darah membanjiri perairan laut bangka sampai selat malaka sehinga suku melayu darat dan suku melayu laut (Seka) yang tinggal di pulau-pulau yang masih memegang kepercayan anismisme dinamisme mengadakan ritual TABER LAUT (mandi laut atau membersihkan laut) atau BUANG JONG (buang sial) sebutan untuk suku seka menurut kepercayaan laut sudah sasa"a (kotor) dengan darah. Hingga setiap tahunnya ritual ini masih di pertahankan sampai sekarang.

Sedangkan Datuk jafar Sidiq di daulat menjaga penduduk tanjung tedung dan pulau nangka yang sering menjadi sasaran para lanon . Datuk Jafar Sidik menyamar menjadi petani di pulau Namgka. Datuk Terang di daulat menjaga kampung kurau juga sering menjadi sasaran lanon menyamar menjadi petani di kampung kurau.

Datuk Paga di daulat menjaga kampung Penyak yang juga menjadi sasaran lanon dan menyamar menjadi petani di kampung Penyak, Datuk Berembun di daulat menjaga kampung Tanjung berikat dan perairan sampai pulau kelasa menyamar menjadi nelayan di kampung tanjung berikat

Sultan Muhammad Akil juga mengadakan hubungan dagang kepada pedagang dari arab dan china secara diam-diam dari pemerintah belanda sehingga Sultan Muhammad Akil menjadi boronan hindia belanda.

Menurut suatu sumber Lanon adalah sisa-sisa pasukan Hulu Balang Nilam yang bersekutu dengan belanda. Lanon propaganda belanda untuk mengacaukan para pedagang dari arab dan china agar para pedagang menjadi takut untuk berdagang melalui perairan selat bangka sampai selat malaka sehingga belanda bisa menopoli perdagangan Timah dan rempah-rempah dari sunda kelapa pulau jawa sampai sumatra juga bangkaa karena jalur perdagangan ini sangat strategis yang ramai di lalui para pedagang pada waktun itu.

Bangka dibawah Kerajaan Palembang Darussalam

Setelah Bupati Nusantara wafat, kekuasaan jatuh ke tangan putri tunggalnya dan oleh karena putrinya telah dikawinkan dengan sultan Palembang yaitu Sultan Ratu Abdurrahman KhalifahtulSaydul Iman atau di kenal dengan sunan Cinde (1659-1706), maka dengan sendirinya pulau Bangka dan sekitarnya menjadi bagian dari kesultanan Palembang Darrussalam. Setelah meninggal Sultan Ratu Abdurrahman di gantikan anaknya yaitu Sultan Muhammad manyur Jayo ing lago (1706-1714) Semenjak kesultanan Palembang Darrussalam di perintahkan oleh Sultan Muhammad Mansyur Ing Lago daerah Jambi melepaskan diri di karenakan Sultan Manyur banyak menggunakan tangan besi dalam memerintah maka wilayah kesultanan palembang darussalam yaitu palembang dan bangka belitung, Setelah beliau Wafat tahun 1714 kemudian mau diangkat anaknya yaitu Pangeran Purbaya.

Karena Pangeran Purbaya meninggal di racun sebelum mau di angkat menjadi sultan maka Kesultanan palembang Darussalam di angkat menjadi sultan adalah adik sultan Mansyur Ing Lago yaitu Sultan Agung Kamaruddin Sri Terono (1714-1724) Setelah meningal Pangeran Purbaya keluarga dan adiK-adiknya di ungsikan ke kesultanan Banten yang masih hubungan saudara, di karenakan dalam keluarga kesultanan tidak harmonis lagi untuk menyelamatkan keselamatan anak dari almarhum Sultan Mansyur Ing Lago.

Pada tahun 1724 anak dari Sultan Muhammad Mansyur yaitu Pangeran Tumenggung Muhammad ali dan adiknya Raden Jayo Wikramo meminta kepada pamannya yaitu Sultan Agung Kamarudin mengembalikan kesultanan palembang Darussalam kepada mereka yang dari ayahnya yang di dukung oleh sultan banten Untuk menghindari pertumpahan darah dalam perselisihan dengan keponakannya itu, kemudian atas kebijaksanan pamannya maka Kesultanan Palembang di bagi 2 Yaitu Pulau Bangka di angkat Pangeran Tumenggung Muhammad ali menjadi Sultan di Bangka dengan nama Sultan Muhammad Ali !724-1851) dan Raden jayo Wikramo menjadi Sultan di palembang dengan nama Sultan Mahmud Badarudin (1724-1758) dengan syarat berpasangan dengan menantu beliau yang sudah janda.

KESULTANAN BANGKA (1724-1851) Setelah di angkatnya sultan Muhamad Ali di bangka belitung pusat pemerintahan berada di bangka kota (kute) dengan kepandaiannya dalam menata pemerintahan kesultanan, pulau bangka belitung menjadi maju pesat dalam pertanian seperti lada,karet,cengkeh dan hasil tambangnya yaitu timah. Kesultanan di bagi dalam raja kecil yaitu Bernama DEPATI di pimpin oleh sorang Demang.

Setiap DEPATI di dampingi seorang penasehat seorang ulama yang di panggil syeh. Syeh inilah sangat memegang peranan penting dalam sistim pemerintahan depati, dakwah islam di setiap daerah. Dalam bidang keamanan depati dipimpin seorang Hulu Balang (komandan) setiap Hulu balang di setiap Depati di bekali Kebatinan (ilmu keahlian). Di setiap kampung di kepalai seorang yang bernama KEGADING.

Setiap kegading di bantu beberapa orang Dukun sebagai sarana pengobatan rakyat serta keamanan.untuk urusan perkawinan di sebut PENGHULU untuk menikahkan perkawinan, Dalam penerimaan pajak di sebut PUNGUT sebagai zakat untuk di bayar kepada Kesultanan besarnya sudah di tentukan menurut syareat Isalam. Untuk pengaturan pengarapan lahan pertanian sudah di buat peraturan dengan nama Hukum Haminte.

Dalam penyebaran islam di bangka. kesultanan bangka ini cukup berhasil yang di bantu oleh para ulama dari luar bangka seperti dari kalimantan palembang juga pulau Jawa. Di semua daerah karena bangka sebelumnya masih banyak yang belum masuk islam., Kepercayaan masyarakatnya masih di pengaruhi kerajaan kota kapur dan sriwijaya yaitu kepercayaan anismisme dinamisme.

Sultan Muhammad Ali juga seorang panglima perang yaitu Fatih Krio panting (Panglima pantun) beliau di kenal dengan karomahnya ilmu bela diri yaitu Silat sambut dan dalam hal ilmu kebatinan beliau mempunyai ilmu atau batin yang tubuhnya di potong bisa nyambung lagi di kenal oleh masyarakat bangka batin tikal.rakyat bangka lebih mengenal beliau dengan julukan BATIN TIKA Mulai menjadi Fatih Krio Panting (Panglima pantun) tahun 1776 sejak merebut kembali kesultanan Mahmud Badarudin yaitu adiknya yang di ambil alih oleh sultan Ahmad Najamudin Adi kusumo (1758-1776) yang berkerja sama dengan Belanda, Kemudian di di angkat sultan menjadi Muhamad Badarrudin (1776-1804) menggantikan nashab Ahmad menjadi nashab Muhammad di depan nama sultan setelah menguasai wilayah palembang.

Dalam percakapan beliau selalu mengunakan sastra PANTUN sebagai komunikasi kepada bawahannya,boleh di katakan sastra PANTUN mulai terkenal pada jaman SULTAN MUHAMMAD ALI. Dalam urusan perdagangan kesultanan bangka menjalin hubungan erat dengan pedagang dari arab dan cina yang sudah lama terbentuk dari kerajaan palembang lama yang terkenal dengan jalur sutra. Sultan Muhammad ali dan Sultan Mahmud Badarrudin tidak mau kerjasama dengan VOC atau belanda untuk melnjutkan perjanjian Sultan Agung Kamarrudin pamannya karena perjanjian itu sangat merugikan pihak kesultanan

Di jaman sultan Muhammad Ali dan Sultan Mahmud Badarudin inilah masa keemasan pulau bangka dan palembang Darussallam berlangsung sehingga banyak sastra-sastra berkembang di bangsa melayu terutama pantun.

Perlawanan Sultan Muhammad Ali

sejak tahun 1804 Kesultanan Mahmud Badarudin 11 di tangkap belanda dan di buang ke manado kemudian Kesultanan di gantikan oleh Sultan Najamudin 11 (Husin Dhiauddin) 1813 di angkat Sultan oleh Belanda. Kemudian Belanda membuka residennya di Palembang semenjak itu Bangka menjadi sasaran target penyerangan.

Namun perlawanan rakyat bangka di pimpin lansung oleh Sultannya sendiri sebagai panglima perang dengan nama Fatih Krio Panting (panglima pantun) dan Hulu Balang Nilam sebagai komandan pasukan kesultanan mereka jberdua adalah saudara seperguruan mereka mempunyai keahlian ilmu bela diri ketangkasan silat bernama silat Sambut dan ilmu kebatinan bernama BATIN TIKAL ( ilmu tubuh terpotong bisa nyambung) di kenal dengan BATIN TIKAL .

Benteng pertahanan di tanjung Tedung dan pulau Nangka karena secara strategi perang Belanda tidak bisa langsung masuk ke sungai Bangka Kota di karena dangkal sedangkan Belanda mengunakan kapal yang besar maka Belanda dapat masuk melalui sungai Selan yang lebih dalam dan lebar maka di lakukan pertahanan di Tanjung Tedung dan pulau Nangka karena dekat dengan muara sungai selan.

Hingga akhirnya belanda menggunakan politik DE VEDE ET EMPERA (pecah belah). Pada tahun 1851 Belanda berhasil menghasut Hulu balang Nilam untuk berkerja sama dengan belanda untuk melawan Fatih Krio Panting dengan di janjikan di angkat menjadi Sultan di Bangka dan Hulu balang Nilam mesetujui perjanjian tersebut. kemudian Belanda mulus mendarat di sungai selan dan kemudian menyerang ke bangka kota melalui jalur darat dengan diam-diam dengan pasukan penuh yang bergabung dengan pasukan Hulu Balang Nilam yang setia pada Hulu Balang Nilam.

Perlawanan Depati Bahrin

Pada awal Oktober 1819, pasukan Belanda dibawah pimpinan Kapten Laemlin menyerang pasukan pertahanan Depati Bahrin di Bangka Kota. Tetapi Belanda tidak mampu menghadapi perlawanan hebat Depati Bahrindan pasukannya.

Pasukan Kapten Laemlin pun mundur kearah Mentok. Selama perjalanan mundur menuju Mentok dan melewati perkambungan, pasukan Leamlin tidak putus-putusnya diserang pengikut Bahrin. Setalah peristiwa Bangka Kota, Depati Bahrin memindahkan pusat kekuatannya ke Kota Waringin dan Kampung Nyireh.

Kemudian terjadi hal yang sangat memalukan Belanda dalam catatan sejarahnya, yaitu Residen Smissaert tewas dalam satu sergapan yang merupakan gabungan pengikut Depati Bahrin dari Kampung Jeruk. Belanda menaruh dendam pada Depati Bahrin atas kematian Smissaert dan kekalahan di tempat lain.

 Oleh karena itu, Belanda menjanjikan hadia sebesar 500 ringgit bagi mereka yang dapat membunuh Bahrin.

Perlawanan Depati Amir

Pada tahun 1830 setelah Depati Bahrin Menyerah, Belanda mengangkat anak sulung Bahrin yang bernama Depati Amir sebagai pengganti. Upaya ini adalah strategi Belanda untuk memikat hati rakyat Bangka. Depati Amir membawahi daerah Mendara dan Mentadai (Merawang). Tetapi sejak awal Amir menunjukan tidak mau diperintah Belanda.

Hal lain yang menambah kerisauan Belanda adalah Depati Amir ternyata mahir menghimpun pengikut untuk membangun kekuatan. Dalam laporan Belanda, dikatakan Amir menyusun kekuatan dengan menghimpun bajak laut, para pelarian penjahat dari pulau-pulau lain, dan preman-preman. Sikap perlawanan yang ditunjukan Amir terhadap Belanda, diartikan rakyat sebagai sinyal untuk memberontak melawan Belanda. Maka Amir dan pengikutnya masuk hutan dan melakukan perang gerilya.

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Bangka Belitung

Kota Singkawang adalah sebuah kota yang berada di Kalimantan Barat, Indonesia. Kota ini terletak sekitar 145 km sebelah utara dari Kota Pontianak, ibukota provinsi Kalimantan Barat, dan dikelilingi oleh pegunungan Pasi, Poteng, dan Sakok. Nama Singkawang berasal dari bahasa Hakka, San khew jong yang mengacu pada sebuah kota di bukit dekat laut dan estuari.

Kota Singkawang juga merupakan kota terbesar kedua di Kalimantan Barat setelah Pontianak, kota ini menjadi tujuan utama pariwisata di Bumi Khatulistiwa. Kota yang berjarak 145 Km dari kota Pontianak terkenal dengan keindahan alam, budaya, serta kuliner yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Amoy ini. Perpaduan budaya Tionghoa, Dayak dan Melayu menjadikan kota Singkawang yang harmonis.

Singkawang terkenal sebagai kota perdagangan terbesar kedua di Kalimantan Barat setelah Kota Pontianak. Letaknya di pantai barat sangat strategis, yakni berada di antara kabupaten Sambas dan Bengkayang, sangat menguntungkan Singkawang dalam mengembangkan daerahnya sebagai sentra bisnis dan pemasaran produk dari dan ke wilayah di sekitarnya.

AWAL MULA KOTA SINGKAWANG


Awalnya Singkawang merupakan sebuah desa bagian dari wilayah kesultanan Sambas, Desa Singkawang sebagai tempat singgah para pedagang dan penambang emas dari Monterado. Para penambang dan pedagang yang kebanyakan berasal dari negeri China, sebelum mereka menuju Monterado terlebih dahulu beristirahat di Singkawang, sedangkan para penambang emas di Monterado yang sudah lama sering beristirahat di Singkawang untuk melepas kepenatannya dan Singkawang juga sebagai tempat transit pengangkutan hasil tambang emas (serbuk emas).

Waktu itu, mereka (orang Tionghoa) menyebut Singkawang dengan kata San Keuw Jong (Bahasa Hakka), mereka berasumsi dari sisi geografis bahwa Singkawang yang berbatasan langsung dengan laut Natuna serta terdapat pengunungan dan sungai, dimana airnya mengalir dari pegunungan melalui sungai sampai ke muara laut. Melihat perkembangan Singkawang yang dinilai oleh mereka yang cukup menjanjikan, sehingga antara penambang tersebut beralih profesi ada yang menjadi petani dan pedagang di Singkawang yang pada akhirnya para penambang tersebut tinggal dan menetap di Singkawang.

Menjadi Kota Administratif

Kota Singkawang semula merupakan bagian dan ibukota dari wilayah Kabupaten Sambas (UU Nomor 27 Tahun 1959) dengan status Kecamatan Singkawang dan pada tahun 1981 kota ini menjadi Kota Administratif Singkawang (PP Nomor 49 Tahun 1981).

Tujuan pembentukan Kota Administratif Singkawang adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasil guna dan berdaya guna dan merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan. Selain pusat pemerintahan Kota Administratif Singkawang ibukota Sambas juga berkedudukan di Kota Singkawang.

Kota Singkawang pernah diusulkan menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Singkawang yaitu melalui usul pemekaran Kabupaten Sambas menjadi 3 (tiga) daerah otonom. Namun Kotamadya Daerah Tingkat II Singkawang tidak langsung direalisir oleh Pemerintah Pusat. Saat itu melalui UU Nomor 10 Tahun 1999, hanya pemekaran Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang dari Kabupaten Sambas yang disetujui, sehingga wilayah Kota Administratif Singkawang menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang, sekaligus menetapkan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas beribukota di Sambas.

Kondisi tersebut tidaklah membuat surut masyarakat Singkawang untuk memperjuangkan Singkawang menjadi daerah otonom, aspirasi masyarakat terus berlanjut dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Sambas dan elemen masyarakat seperti: KPS, GPPKS, Kekertis, Gemmas, Tim Sukses, LKMD, para RT serta organisasi lainnya.

Melewati jalan panjang melalui penelitian dan pengkajian yang terus dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Barat maupun Tim Pemekaran Kabupaten Sambas yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bersama antara Bupati Sambas dan Bupati Bengkayang No. 257 Tahun 1999 dan No. 1a Tahun 1999, tanggal 28 September 1999, serta pengkajian dari Tim CRAIS, Badan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Akhirnya Singkawang ditetapkan sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang, dan diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden Republik Indonesia.

Sejarah Asal Usul Berdirinya Kota Singkawang Kalimantan Barat

Pontianak merupakan kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat sekaligus menjadi ibu kota Provinsi.
Kota ini dikenal sebagai Kota Khatulistiwa karena dilalui garis khatulistiwa. Di utara kota Pontianak, tepatnya Siantan, terdapat Tugu Khatulistiwa yang dibangun pada tempat yang dilalui garis khatulistiwa. Selain itu, Kota Pontianak dilalui oleh Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Kedua sungai itu diabadaikan dalam lambang Kota Pontianak. Kota ini memiliki luas wilayah 107,82 kilometer persegi.

AWAL MULA PONTIANAK


Nama Pontianak yang berasal dari bahasa Melayu yang beraini dipercaya ada kaitannya dengan kisah Syarif Abdurrahman yang sering diganggu oleh hantu Kuntilanak ketika dia menyusuri Sungai Kapuas.

Menurut ceritanya, Syarif Abdurrahman terpaksa melepaskan tembakan meriam untuk mengusir hantu itu sekaligus menandakan di mana meriam itu jatuh, maka di sanalah wilayah kesultanannya didirikan. Peluru meriam itu jatuh di dekat persimpang Sungai Kapuas dan Sungai Landak, yang kini dikenal dengan nama Kampung Beting.

Kota Pontianak didirikan oleh Syarif Abdurrahman Alkadrie pada hari Rabu, 23 Oktober 1771 (14 Rajab 1185 H) yang ditandai dengan membuka hutan di persimpangan Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Kapuas Besar untuk mendirikan balai dan rumah sebagai tempat tinggal. Pada tahun 1778 (1192 H), Syarif Abdurrahman dikukuhkan menjadi Sultan Pontianak.

Letak pusat pemerintahan ditandai dengan berdirinya Masjid Jami' (kini bernama Masjid Sultan Syarif Abdurrahman) dan Istana Kadariah yang sekarang terletak di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur.

pendirian kota Pontianak yang dituliskan oleh seorang sejarawan Belanda, V.J. Verth dalam bukunya Borneos Wester Afdeling, yang isinya sedikit berbeda dari versi cerita yang beredar di kalangan masyarakat saat ini.

Menurutnya, Belanda mulai masuk ke Pontianak tahun 1194 Hijriah (1773 Masehi) dari Batavia. Verth menulis bahwa Syarif Abdurrahman, putra ulama Syarif Hussein bin Ahmed Alqadrie (atau dalam versi lain disebut sebagai Al Habib Husin), meninggalkan Kerajaan Mempawah dan mulai merantau. Di wilayah Banjarmasin, ia menikah dengan adik sultan Banjar Sunan Nata Alam dan dilantik sebagai Pangeran.

Ia berhasil dalam perniagaan dan mengumpulkan cukup modal untuk mempersenjatai kapal pencalang dan perahu lancangnya, kemudian ia mulai melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda.

Dengan bantuan Sultan Pasir, Syarif Abdurrahman kemudian berhasil membajak kapal Belanda di dekat Bangka, juga kapal Inggris dan Perancis di Pelabuhan Pasir. Abdurrahman menjadi seorang kaya dan kemudian mencoba mendirikan pemukiman di sebuah pulau di Sungai Kapuas. Ia menemukan percabangan Sungai Landak dan kemudian mengembangkan daerah itu menjadi pusat perdagangan yang makmur. Wilayah inilah yang kini bernama Pontianak.

MASA PENJAJAHAN BELANDA DAN JEPANG

Pada tahun 1778, kolonialis Belanda dari Batavia memasuki Pontianak dengan dipimpin oleh Willem Ardinpola. Belanda saat itu menempati daerah di seberang istana kesultanan yang kini dikenal dengan daerah Tanah Seribu atau Verkendepaal.

Pada tanggal 5 Juli 1779, Belanda membuat perjanjian dengan Sultan mengenai penduduk Tanah Seribu agar dapat dijadikan daerah kegiatan bangsa Belanda yang kemudian menjadi kedudukan pemerintahan Resident het Hoofd Westeraffieling van Borneo (Kepala Daerah Keresidenan Borneo Barat) dan Asistent Resident het Hoofd der Affleeling van Pontianak (Asisten Residen Kepala Daerah Kabupaten Pontianak). Area ini selanjutnya menjadi Controleur het Hoofd Onderafdeeling van Pontianak atau Hoofd Plaatselijk Bestuur van Pontianak.

Assistent Resident het Hoofd der Afdeeling van Pontianak (semacam Bupati Pontianak) mendirikan Plaatselijk Fonds. Badan ini mengelola eigendom atau kekayaan Pemerintah dan mengurus dana pajak. Plaatselijk Fonds kemudian berganti nama menjadi Shintjo pada masa kependudukan Jepang di Pontianak.

Berdasarkan besluit Pemerintah Kerajaan Pontianak tanggal 14 Agustus 1946 No. 24/1/1940 PK yang disahkan menetapkan status Pontianak sebagai stadsgemeente. R. Soepardan ditunjuk menjadi syahkota atau pemimpin kota saat itu. Jabatan Soepardan berakhir pada awal tahun 1948 dan kemudian digantikan oleh Ads. Hidayat.

Kemudian, pusat PPD ini dipindahkan ke Pontianak yang awalnya berasal dari Sanggaupada 1 November 1945 dan menjadi suatu wadah kebangkitan Dayak pada 3 November 1945, sekitar 74 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Pembentukan stadsgerneente bersifat sementara, maka Besluit Pemerintah Kerajaan Pontianak diubah dan digantikan dengan Undang-undang Pemerintah Kerajaan Pontianak tanggal 16 September 1949 No. 40/1949/KP. Dalam undang-undang ini disebut Peraturan Pemerintah Pontianak dan membentuk Pemerintah kota Pontianak, sedangkan perwakilan rakyat disebut Dewan Perwakilan Penduduk Kota Pontianak. Wali kota pertama ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Pontianak adalah Rohana Muthalib. Ia adalah seorang wanita pertama yang menjadi wali kota Pontianak.

Sesuai dengan perkembangan tata pemerintahan, maka dengan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, bentuk Pemerintahan Landschap Gemeente, ditingkatkan menjadi kota praja Pontianak. Pada masa ini urusan pemerintahan terdiri dari Urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan Daerah.

MENJADI KOTA MADYA

Pemerintah Kota Praja Pontianak diubah dengan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959 dan Penetapan Presiden No.5 Tahun 1960, Instruksi Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 1964 dan Undang-undang No. 18 Tahun 1965, maka berdasarkan Surat Keputusan DPRD-GR Kota Praja Pontianak No. 021/KPTS/DPRD-GR/65 tanggal 31 Desember 1965, nama Kota Praja Pontianak diganti menjadi Kotamadya Pontianak, kemudian dengan Undang-undang No.5 Tahun 1974, nama Kotamadya Pontianak berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah di Daerah mengubah sebutan untuk Pemerintah Tingkat II Pontianak menjadi sebutan Pemerintah Kota Pontianak, sebutan Kotamadya Potianak diubah kemudian menjadi Kota Pontianak.

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kota Pontianak Kalimantan Barat