Tampilkan postingan dengan label Awal Mula Kabupaten Dairi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Awal Mula Kabupaten Dairi. Tampilkan semua postingan
Kabupaten Simalungun adalah sebuah kabupaten di Sumatera Utara, Indonesia. Suku Batak Simalungun merupakan penduduk asli dari kabupaten ini.


Ibu kota kabupaten telah resmi berpindah ke Raya pada tanggal 23 Juni 2008 dari Kota Pematangsiantar yang telah menjadi daerah otonom, setelah tertunda selama beberapa waktu.

ASAL USUL SUKU SIMALUNGUN

Simalungun adalah salah satu suku asli yang mendiami Sumatera Utara, tepatnya di timur Danau Toba(Kab. Sialungun). Orang Karo menyebut mereka dengan sebutan Timur, karena letak mereka yang disebelah timur Taneh Karo. Di dalam cakap(bahasa) Karo, “Simelungen” sendiri bermakna “si sepi, si sunyi, yang dimana terdiri dari dua suku kata, yakni “si = si, yang; dan [me-]lungun = sepi, sunyi”, jadi simalungen mengandung artian: “wilayah(daerah) yang sepi”.

Hal ini dikarenakan dulunya daerah Simalungun ini masyarakatnya hidup berjauhan(tidak berkumpul) sehingga tampak sepi. Sedangkan, orang Batak menyebutnya dengan “Si Balungu”, ini berkaitan dengan legenda hantu yang menimbulkan wabah penyakit di wilayah itu.

Dalam tradisi asal-usulnya, suku bangsa Simalungun diyakini berasal dari wilayah di India Selatan dan India Timur yang masuk ke nusantara sekitar abad ke-5 Masehi serta menetap di timur Danau Toba(Kab. Simalungun sekarang), dan melahirkan marga Damanik yang merupakan marga asli Simalungun(cikal bakal Simalungun Tua).

Dikemudian hari datang marga-marga dari sekitar Simalungun seperti: Saragih, Sinaga, dan Purba yang menyatu dengan Damanik menjadi empat marga besar di Simalungun.

Secara ringkas, sejarah asal-usul suku bangsa Simalungun ini dapat dibagi menjadi dua gelombang, yakni:

1. SIMALUNGUN PROTO

Simalungun Proto( Simalungun Tua) diperkirakan datang dari Nagore di India Selatan dan Assam dari India Timur, yang dimana diyakini mereka bermigrasi dari India ke Myanmar selanjutnya ke Siam(Thailand) dan ke Malaka hingga akhirnya ke Sumatera Timur mendirikan kerajaan Nagur(kerajaan Simalungun kuno) dinasti Damanik(marga asli Simalungun).

Dalam kisah perjalanan panjang mengemban misi penaklukan wilayah-wilayah sekitarnya, dikatakan mereka dipinpin oleh empat raja besar dari Siam dan India yang bergerak dari Sumatera Timur menuju  Langkat dan Aceh, namun pada akhirnya mereka terdesak oleh suku asli setempat(Aru/Haru/Karo) hingga ke daerah pinggiran Danau Toba dan Samosir.

SIMALUNGUN DEUTERO

Pada gelombang kedua ini, atau dengan masuknya marga Saragih, Sinaga , dan Purba, dikatakan Simalungun asli mengalami invasi dari suku sekitar yang memiliki pertalian dengan Simalungun Tua. Jika ditelisik dari tiga marga yang masuk itu, maka berdasarkan aspek ruang dan waktu dapat kita indikasikan mereka datang dari Utara Danau Toba( Karo: Tarigan Purba dan Ginting Seragih yang kemudian juga menjadi Saragih Munthe) dan dari Barat Danau Toba(Pakpak/Dairi: Sinaga).

Hal ini juga sangat berkaitan jika kita meninjau apa yang ada di tradisi merga di utara Danau Toba seperti Ginting(Pustaka Ginting: terkhususnya Ginting Munthe yang mendapat konfirmasi dari marga Saragih, Saragih Munthe di Simalungun dan Dalimunte di Labuhan Batu)  dan Tarigan(Legenda Danau Toba dan Si Raja Umang Tarigan) yang dimana dalam tradisi dua merga ini menceritakan adanya migrasi dari cabang(sub-)merga mereka ke wilayah Timur(Simalungun) dan sekitar Danau Toba.

Dalam Pustaha Parpandanan Na Bolag(kitab Simalungun kuno) dikisahkan Parpandanan Na Bolag(cikal bakal daerah Simalungun) merupakan kerajaan tertua di Sumatera Timur yang wilayahnya bermula dari Jayu (pesisir Selat Malaka) hingga ke Toba. Sebagian sumber lain menyebutkan bahwa wilayahnya meliputi Gayo dan Alas di Aceh hingga perbatasan sungai Rokan di Riau.

Namun, kini populasi Simalungun sudah mengalami kemunduran akibat beralih identitas menjadi Melayu(masuk Islam sama halnya dengan Karo) dan terdesak akibat derasnya arus migrasi suku-suku disekitar Simalungun(khususnya Toba dan Karo) yang membuat suku bangsa Simalungun itu kini hanya menjadi mayoritas di wilayah Simalungun atas saja.

Sumber : Kompasiana.com

Sejarah Awal Kabupaten Simalungun Sumatera Utara

Kabupaten Mandailing Natal juga sering disebut dengan Madina merupakan sebuah kabupaten di Sumatera Utara, Indonesia. Kabupaten Mandailing Natal berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat.

TERBENTUKNYA KABUPATEN MANDAILING NATAL


Pada Saat Pemerintah Hindia Belanda mulai memasuki wilayah Mandailing Natal tahun 1824 dan membentuk pemerintahan dibawah Karesidenan Air Bangis bagian dari Gouvernment Sumatra's Westkust.

Pada Tahun 1834 ibukota pemerintahan Mandailing pindah dan berada di bawah Karesidenan Tapanuli. Tahun 1852, Wilayah Mandailing Natal dibagi menjadi 2 Afdeling yaitu :

- Afdeling Mandailing terdiri dari Groot Mandailing, Klein Mandailing, Ulu dan Pakantan dan Batang Natal.
- Afdeling Natal terdiri dari Distrik Natal, Sinunukan, Partiloban, Kara-kara, Teloh Baleh, Tabuyung, Singkuang, Batu Mondan dan Batahan.

Sebelum Mandailing Natal menjadi sebuah kabupaten, wilayah ini masih termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah terjadi pemekaran, dibentuklah Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1998, secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, pada 9 Maret 1999 atau 18 tahun lalu Kabupaten Madina resmi mekar. Kabupaten Madina dulunya hanya terdiri dari enam kecamatan (Siabu, Panyabungan, Kotanopan, Muara Sipongi, Batang Natal, Natal).

Seiring berjalannya waktu demi memudahkan administrasi pemerintah maupun pelayanan kepada masyarakat, kini Kabupaten Madina sudah memiliki 23 kecamatan, terdiri dari 404 desa dan kelurahan. Kabupaten Madina punya nama atau julukan lain, seperti Bumi Gordang Sambilan dan Kota Santri.

Diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dari salah seorang tokoh penggagas pemekaran Kabupaten Madina, Ir Amin Daulay (tokoh pemuda ketika itu) kepada MetroTabagsel.commengisahkan, proses pemekaran Madina bisa dikatakan cukup mulus.

Meski proses waktunya cukup lama, tapi berkat tekad yang kuat serta kebersamaan dan cita-cita percepatan pembangunan, akhirnya Kabupaten Mandailing Natal diresmikan pada 9 Maret 1999.

Realisasi pemekaran ini tentunya dimaknai masyarakat sebagai anugerah yang sangat besar, sehingga diadakan syukuran rakyat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret.

“Semua proses pemekaran itu memang harus menghadapi berbagai tantangan, begitu juga dengan pemekaran Kabupaten Madina. Hanya saja kendalanya tidak begitu berat. Dengan modal kebersamaan dan cita-cita yang sama, Madina akhirnya mekar dari Tapsel. Itu semua atas dorongan dan dukungan tokoh masyarakat Mandailing yang berada di Kota Medan dan Jakarta serta kerja keras dari tokoh masyarakat dan tokoh pemuda saat itu,” ‎kisah Amin.

Menurut Amin Daulay, tokoh-tokoh masyarakat Mandailing melakukan pendekatan dan membangun komunikasi soal pemekaran kepada tokoh-tokoh asal Mandailing yang berada di Medan dan ibukota Jakarta, seperti almarhum Jenderal Abdul Haris Nasution dan almarhum Adnan Buyung Nasution.

Tokoh lain yang ikut berperan penting yaitu Todung Mulya Lubis, Pandapotan Nasution (Anggota DPR RI 1990-an) dan beberapa tokoh lainnya. Lalu, tokoh masyarakat di Mandailing termasuk pejabat di Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara melakukan pendekatan kepada Gubernur Sumatera Utara ketika itu Raja Inal Siregar.

Lalu, Gubernur Sumut menyetujui usulan pemekaran Kabupaten Madina. Raja Inal Siregar bersama tokoh masyarakat asal Mandailing di Jakarta menyusun langkah pemekaran.

Ia menceritakan, tidak ada tantangan cukup berarti ketika itu. Namun ada dua kelompok masyarakat menamakan diri dari Yayasan Batang Gadis dan Yayasan Sorik Marapi.
Yayasan Batang Gadis ini merupakan kelompok Mandailing Godang. Sementara Yayasan Sorik Marapi merupakan kelompok Mandailing Julu. Kedua yayasan ini sempat berseteru mengenai pusat pemerintahan Kabupaten Madina. Satu menginginkan berada di Panyabungan, dan satu lagi menginginkan di Kotanopan.

Dua yayasan atau kelompok ini akhirnya dipersatukan melalui pemuda dan mahasiswa yang ada di Medan dan perantauan dengan membuat acara mudik bersama.

“Mengetahui perseteruan itu, kami selaku pemuda Mandailing menyusun langkah bagaimana mempersatukannya. Kami paksalah mengadakan suatu pertemuan di acara mudik bersama di tahun 1995. Lalu kami mengadakan suatu pertemuan dengan mengundang semua tokoh masyarakat dari Yayasan Batang Gadis dan Yayasan Sorik Marapi. Ketika itu kami ambil thema ‘Sipartapa Roma’ singkatan dari Silaturrahmi Parumbuk Hata Pabulus Roha yang berlangsung di terminal Panyabungan (sekarang sudah menjadi pasar baru Panyabungan). Tokoh masyarakat baik yang di Medan dan Jakarta hadir saat itu. Dan, akhirnya perseteruan tidak ada lagi pasca pertemuan, yang ada hanyalah bagaimana supaya pemekaran segera terwujud,” ujarnya.

Selain perseteruan antar dua kelompok ‎itu, ada juga perdebatan masalah nama kabupaten. Ketika itu menurut Amin, salah satu nama yang diusulkan adalah ‘Mandailing Raya’. Namun, nama Mandailing Raya ini mendapat penolakan dari sejumlah tokoh masyarakat.

Alasannya adalah jika dibuat nama Mandailing Raya akan mencakupi wilayah kabupaten atau daerah lain. Karena, suku Mandailing ini termasuk cakupan wilayah yang sangat luas dan ada di hampir seluruh penjuru daerah di Sumatera Utara.

Lalu muncul nama Mandailing Natal. Nama ini perpaduan antara masyarakat Mandailing yang sejak dulu dikenal dengan daerah religius, dan Natal merupakan hari besar masyarakat Nasrani.

“Ada kaitannya kesitu. Dasar pertimbangannya ketika itu adalah supaya masyarakat Mandailing bisa menerima perpaduan etnis dan suku bangsa dan agama yang berbeda-beda di suatu daerah, dan masyarakat Mandailing yang dikenal fanatis dalam berpikir bidang agama. Selain itu, Natal juga bagian dari perpaduan suku Mandailing dengan suku lain seperti kelompok pesisir, Jawa dan sebagainya. ‎Tujuannya agar semua suku bangsa dan agama itu bisa bersatu padu demi percepatan pembangunan daerah. Dan disetujuilah nama Mandailing Natal,” ujarnya.

Ia juga menyebut, nama Mandailing Natal itu sempat menjadi pembahasan untuk panggilan kecilnya. Ada mengusulkan disingkat menjadi Man Tal, ada yang mengusul Man Nat, dan terakhir disepakati menjadi Madina.

“‎Diusul dengan singkatan ‘Man Tal’, ini menurut tokoh masyarakat ketika itu tidak ditemui makna dari singkatannya dan terasa janggal. Kemudian nama ‘Manna’ identik dengan nama perempuan, dan terakhir nama Madina. Madina didaulat jadi singkatan Mandailing Natal. Tujuannya agar daerah ini menjadi kota kembar dari nama suatu kota di Negeri Arab, yaitu kota Madinah, agar masyarakatnya tetap religius dan berperilaku secara islami,” terang Amin Daulay.

Ir Amin Daulay mengungkapkan, pembentukan Kabupaten Madina diresmikan pada tanggal 9 Maret 1999. Ketika itu lokasi perkantoran ditempatkan di perkantoran Dinas Perairan Provinsi Sumatera Utara UPT Panyabungan, yang kini dikenal dengan kantor bupati lama.

Kantor yang hanya memiliki beberapa ruangan itu digunakan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan khusus dalam bidang pelayanan administrasi publik.
Dan pertama kali pemekaran ini diketahui masyarakat dari penyampaian Gubernur Sumatera Utara Tengku Rizal Nurdin yang baru saja dilantik pada tahun 1998.

Ketika itu, Rizal Nurdin sedang mengadakan kunjungan ke daerah Pantai Barat, dan pada pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat. Gubernur mengatakan, pemekaran Kabupaten Madina dalam waktu dekat akan terwujud.

“Waktu itu Gubernur Rizal Nurdin yang baru saja dilantik tahun 1998 melakukan kunjungan ke Pantai barat, disitu beliau menyebut dalam waktu dekat pemekaran akan terwujud. Hanya saja beliau menanyakan ada tugas dan tanggungjawab daerah pemekaran untuk menyediakan lahan untuk perkantoran serta anggaran dan fasilitas perkantoran,” ungkap Amin Daulay.

Mendengar pernyataan Gubernur Rizal Nurdin saat itu, para tokoh masyarakat sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menyanggupi lahan perkantoran untuk komplek perkantoran Pemkab Madina. Namun, apa yang disampaikan tokoh masyarakat itu hanya sebagian kecil saja yang disanggupi.

“Semua tokoh masyarakat mengatakan akan menyanggupi semua yang dibutuhkan demi terwujudnya pemekaran. Nyatanya sete‎lah resmi mekar, hampir tak ada yang disanggupi mengenai lahan dimaksud,” ucap Amin.

Karena itulah, menurut Amin, kondisi fasilitas dan sarana prasarana perkantoran begitu memprihatinkan, belum lagi mengenai anggaran daerah.
Setelah resmi Kabupaten Madina dari Kabupaten Tapsel, ketika itu ada muncul berbagai pertanyaan, siapa yang akan menjadi Bupati Madina.

Saat itu muncul pertanyaan dari berbagai pihak, siapa yang akan menjadi Pejabat Bupati Madina. Gubernur sempat bilang, siapa yang didukung dan dikehendaki masyarakat maka itu yang dijadikan sebagai Pj Bupati.

Ada muncul beberapa nama yaitu dr Iwan yang saat itu menjabat Kepala Dinas Kesehatan Tapsel. Ada juga nama Zulkarnen Nasution yang pernah menjadi Walikota Psp belum lama ini. Ada pejabat Pemprov Sumut seperti Rivai Alam Matondang. Namun beberapa nama yang mencuat itu tidak ada yang masuk karena yang menjadi Pj Bupati Madina adalah H Amru Daulay SH.

“Saat itu Amru Daulay setahun lagi akan mengakhiri jabatannya, dan dia sendiri diplot menjadi Pj Bupati Madina atas penguatan Sekwilda Sumut. Dasar pemikiran Sekwilda Sumut memilih Amru Daulay karena senioritas dan kepiawaian Amru Daulay memimpin SKPD ketika ia menduduki berbagai jabatan di Pemprov Sumut,” terang Amin.

Setelah Amru Daulay didaulat menjadi Pejabat Bupati Madina, ia pertama kali berkantor di perkantoran Dinas Perairan UPT Panyabungan. Bermodal hanya beberapa unit meja dan kursi, Amru Daulay berkendaraan dinas jenis mitsubishi L300. Selain itu, kantor dinas perairan UPT Panyabungan juga sangat kumuh, dinding dan atapnya banyak yang bocor.

“Tapi itulah gigihnya seorang Amru Daulay. Meski dengan kondisi demikian, jabatan ia gunakan untuk percepatan pembangunan, karena hanya sebentar saja, beliau sudah berhasil meloby anggaran untuk pembangunan perkantoran Pemkab Madina,” ungkapnya.

Amin juga bercerita, ‎sebelum pemekaran, Pemkab Tapsel berjanji akan memberikan modal dasar anggaran sebesar Rp20 miliar. Tapi setelah mekar, anggaran yang dijanjikan belum kunjung datang. Sementara pemerintahan telah berjalan.

“Saat itulah hadir almarhum H Abdurrahman Nasution alias ‘Ompung Kolol’, dengan uang pribadinya. Ompung Kolol memberikan uangnya Rp5 miliar. Dan uang itulah yang digunakan untuk menunjang operasional pemerintahan ketika itu. Apalagi saat itu baru selesai zaman orde baru, semua masih serba krisis moneter,” ungkapnya.

Sumber : metrotabagsel.com

Sejarah Awal Mula Berdirinya Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Langkat adalah sebuah kabupaten yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kotanya berada di Stabat. Kabupaten Langkat terdiri dari 23 Kecamatan dengan luas 6.272 km² dan berpenduduk sejumlah 1.013.385 jiwa 2017.

SEJARAH AWAL TERBENTUKNYA KABUPATEN LANGKAT


Nama Langkat diambil dari nama Kesultanan Langkat yang dulu pernah ada di tempat yang kini merupakan kota kecil bernama Tanjung Pura, sekitar 20 km dari Stabat.

Pada masa Pemerintahan Belanda, Kabupaten Langkat masih berstatus keresidenan dan kesultanan (kerajaan) dengan pimpinan pemerintahan yang disebut Residen dan berkedudukan di Binjai dengan Residennya Morry Agesten. 

Residen mempunyai wewenang mendampingi Sultan Langkat di bidang orang-orang asing saja sedangkan bagi orang-orang asli (pribumi/ bumiputera) berada di tangan pemerintahan kesultanan Langkat. Kesultanan Langkat berturut-turut dijabat oleh :
1. Sultan Haji Musa Almahadamsyah 1865-1892
2. Sultan Tengku Abdul Aziz Abdul Jalik Rakhmatsyah 1893-1927
3. Sultan Mahmud 1927-1945/46

Di bawah pemerintahan Kesultanan dan Assisten Residen struktur pemerintahan disebut LUHAK dan di bawah luhak disebut Kejuruan (Raja kecil) dan Distrik, secara berjenjang disebut Penghulu Balai (Raja Kecil Karo) yang berada di desa.

Pemerintahan Luhak dipimpin seorang Pangeran, Pemerintahan Kejuruan dipimpin seorang Datuk, Pemerintahan Distrik dipimpin seorang kepala Distrik, dan untuk jabatan kepala kejuruan/Datuk harus dipegang oleh penduduk asli yang pernah menjadi raja di daerahnya.

Pemerintahan Kesultanan di Langkat dibagi atas 3 (tiga) kepala Luhak, yakni :

1. Luhak Langkat Hulu Berkedudukan di Binjai dipimpin oleh T.Pangeran Adil. Wilayah ini terdiri dari 3 Kejuruan dan 2 Distrik yaitu :

- Kejuruan Selesai
- Kejuruan Bahorok
- Kejuruan Sei Bingai
- Distrik Kwala
- Distrik Salapian

2. Luhak Langkat Hilir Berkedudukan di Tanjung Pura dipimpin oleh Pangeran Tengku Jambak/ T. Pangeran Ahmad. Wilayah ini mempunyai 2 kejuruan dan 4 distrik yaitu :

- Kejuruan Stabat
- Kejuruan Bingei
- Distrik Secanggang
- Distrik Padang Tualang
- Distrik Cempa
- Distrik Pantai Cermin

3. Luhak Teluk Haru Berkedudukan di Pangkalan Berandan dipimpin oleh Pangeran Tumenggung (Tengku Djakfar). Wilayah ini terdiri dari satu kejuruan dan dua distrik.

- Kejuruan Besitang meliputi Langkat Tamiang dan Salahaji.
- Distrik Pulau Kampai
- Distrik Sei Lepan

MASA KEMERDEKAAN

Pada Awal tahun 1942, kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda beralih ke Pemerintahan jepang, namun sistem pemerintahan tidak mengalami perubahan, hanya sebutan Keresidenan berubah menjadi SYU, yang dipimpin oleh Syucokan. Afdeling diganti dengan Bunsyu dipimpin oleh Bunsyuco Kekuasaan Jepang ini berakhir pada saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17-08-1945.

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, Sumatera dipimpin oleh seorang Gubernur yaitu Mr.T.M.Hasan, sedangkan Kabupaten Langkat tetap dengan status keresidenan dengan asisten residennya atau kepala pemerintahannya dijabat oleh Tengku Amir Hamzah, yang kemudian diganti oleh Adnan Nur Lubis dengan sebutan Bupati.

Pada tahun 1947-1949, terjadi agresi militer Belanda I, dan II, dan Kabupaten Langkat terbagi dua, yaitu Pemerintahan Negara Sumatera Timur (NST) yang berkedudukan di Binjai dengan kepala Pemerintahannya Wan Umaruddin dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di Pangkalan Berandan, dipimpin oleh Tengku Ubaidulah.

Berdasarkan PP No.7 Tahun 1956 secara administratif Kabupaten Langkat menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dengan kepala daerahnya (Bupati) Netap Bukit.

Mengingat luas Kabupaten Langkat, maka Kabupaten Langkat dibagi menjadi 3 (tiga) kewedanan yaitu : 1. Kewedanan Langkat Hulu berkedudukan di Binjai 2. Kewedanan Langkat Hilir berkedudukan di Tanjung Pura 3. Kewedanan Teluk Haru berkedudukan di Pangkalan Berandan.

Pada tahun 1963 wilayah kewedanan dihapus sedangkan tugas-tugas administrasi pemerintahan langsung di bawah Bupati serta Assiten Wedana (Camat) sebagai perangkat akhir.

Pada tahun 1965-1966 jabatan Bupati Kdh. Tingkat II Langkat dipegang oleh seorang Caretaker (Pak Wongso) dan selanjutnya oleh Sutikno yang pada waktu itu sebagai Dan Dim 0202 Langkat.

Dan secara berturut-turut jabatan Bupati Kdh. Tingkat II Langkat dijabat oleh: 1. T. Ismail Aswhin 1967 – 1974 2. HM. Iscad Idris 1974 – 1979 3. R. Mulyadi 1979 – 1984 4. H. Marzuki Erman 1984 – 1989 5. H. Zulfirman Siregar 1989 – 1994 6. Drs. H. Zulkifli Harahap 1994 – 1998 7. H. Abdul Wahab Dalimunthe, SH 3-9-1998 s/d 20-2-1999 8. H. Syamsul Arifin, SE 1999-2009 9. Ngogesa Sitepu : 2009 s/d sekarang.

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Asal Usul Kabupaten Langkat Sumatera Utara

Kabupaten Labuhanbatu adalah salah satu kabupatenyang ada di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Rantau Prapat. Kabupaten Labuhanbatu terkenal dengan hasil perkebunan kelapa sawit dan karet.


Dua Kesultanan besar pernah berdiri di sini, yakni Kesultanan Bilah yang beribukota di Negeri Lama dan Kesultanan Panai yang beribukota di Labuhan Bilik.

AWAL MULA KABUPATEN LABUHAN BATU

Sistem Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu sebelum penjajahan Belanda adalah bersifat monarkhi. Kepala pemerintahan disebut Sultan dan Raja yang dibantu oleh seorang yang bergelar Bendahara Paduka Sri Maharaja dan bertugas sebagai Kepala Pemerintahan sehari.hari (semacam Perdana Menteri).

Kesultanan/kerajaan yang terdapat di wilayah Kabupaten Labuhanbatu pada waktu itu terdiri dari 4 (empat) kesultanan yaitu :

Kesultanan Kota Pinang berkedudukan di Kota Pinang.Kesultanan Kualuh berkedudukan di Tanjung Pasir.Kesultanan Bilah berkedudukan di Negeri Lama.Kesultanan Panai berkedudukan di Labuhan Bilik.Ditambah 1 (satu) Half-bestuur yaitu Kerajaan Kampung Raja berkedudukan di Tanjung Medan.

Masa Penjajahan Belanda

Secara pasti tidak diketahui kapan Belanda masuk ke Labuhanbatu, dari berbagai keterangan yang dihimpun diperoleh keterangan bahwa Belanda masuk Labuhanbatu berkisar tahun 1825. Namun ada pula keterangan yang mengatakan bahwa kedatangan Belanda ke Labuhanbatu setelah selesai Perang Paderi (sekitar tahun 1831).

Pada tahun 1862 kesatuan Angkatan Laut Belanda di Bawah Pimpinan “Bevel Hebee” datang kekampung Labuhanbatu (di Hulu Kota Labuhan Bilik sekarang) melalui sungai Barumun. Di Kampung Labuhanbatu tersebut Belanda membangun tempat pendaratan yang terbuat dari batu beton.

Lama kelamaan tempat pendaratan tersebut berkembang menjadi tempat pendaratan/persinggahan kapal-kapal yang kemudian menjadi sebuah kampong yang lebih besar, namanya menjadi “Pelabuhan Batu”, akhirnya nama Pelabuhan Batu ini dipersingkat sebutannya menjadi “Labuhanbatu”. Kemudian nama itu melekat dan ditetapkan menjadi nama Wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

Dalam perkembangan selanjutnya Pemerintah Kolonial Belanda secara yuridis formal menetapkan Gouverment Bisluit Nomor 2 Tahun 1867 tertanggal 30 September 1867 tentang pembentukan Afdeling Asahan yang meliputi 3 (tiga) Onder Afdeling yaitu :

1. Onder Afdeling Batu Bara dengan Ibukota Labuhan Ruku.
2. Onder Afdeling Asahan dengan Ibu Kota Tanjung Balai.
3. Onder Afdeling Labuhanbatu dengan Ibukota Kampung Labuhanbatu.

Dan secara administratif pemerintahan wilayah Labuhanbatu merupakan bagian dari wilayah Afdeling Asahan yang dipimpin Asisten Residen (Bupati) sedangkan Onder Afdeling dipimpin Contreleur (Wedana).

Pada awalnya Contreleur Labuhanbatu berkedudukan di Kampung Labuhanbatu, kemudian pada tahun 1895dipindahkan ke Labuhan Bilik, tahun 1924 dipindahkan ke Marbau, tahun 1928 dipindahkan ke Aek Kota Batudan pada tahun 1932 dipindahkan ke Rantauprapatsampai kemerdekaan diproklamirkan 17 Agustus 1945

Zaman Penjajahan Jepang

Pada Tanggal 3 Maret 1942 bala tentara Dai Nippon (Jepang) mendarat di Perupuk (Tanjung Tiram). Dari Perupuk tentara Jepang bergerak ke Tanjung Balai dan selanjutnya masuk ke wilayah Labuhanbatu untuk merebut Kota Rantauprapat.

Pada masa pemerintahan Jepang Sistem Pemerintahan Hindia Belanda dilanjutkan dengan Sistem Pemerintahan Zelf Bestuur dan kekuasaan Sultan/Raja berlangsung. Untuk memonitoring kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sultan/Raja, Pemerintah Jepang membentuk Fuku Bunsyuco. Disamping itu istilah-istilah Pimpinan Tingkatan Pemerintahan diganti dari Bahasa Belanda ke Bahasa Jepang.

Masa Kemerdekaan

Pada tanggal 2 Oktober 1945, Mr. Teuku Muhammad Hasan dingakat menjadi Gubernur Sumatera, kemudian pada tanggal 3 Oktober 1945 Gubernur Sumatera mengabarkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang pada saat itu dihadiri oleh utusan/wakil-wakil daerah. Sesampainya di daerah masing-masing Utusan Daerah tersebut mengadakan pertemuan dengan pemuka-pemuka masyarakat untuk membentuk Komite Nasional Daerah (KND) Labuhan batu.

Pada tanggal 16 malam 17 Oktober 1945 bertempat di rumah dinas Kepala PLN Rantauprapat diadakan rapat dan secara resmi tanggal 17 Oktober 1945 dibentuk Komite Nasional Daerah Labuhanbatu. Dalam rapat tersebut juga ditetapkan sebagai Ketua adalah Abdul Rahman sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan dan wakil ketuanya dr.hidayat.

Setelah terbentuknya Komite Nasional Daerah Labuhanbatu, maka Pemerintahan Swapraja di Labuhanbatu menjadi berakhir. Tugas dan Tanggung Jawab Pemrintahan diambil alih oleh Komite Nasional daerah Labuhanbatu. Dengan Demikian pada tanggal 17 Oktober 1945 secara resmi telah dibentuk Pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu.

Pada tanggal 26 Juni 1946 Dewan (Legislatif) Keresidenan Sumatera Timur menetapkan antara lain : mengangkat 6 orang Bupati untuk 6 Kabupaten di Sumatera Timur, salah satu diantaranya adalah Gause Gautama Pimpinan Taman Siswa Kisaran diangkat menjadi Bupati Labuhanbatu.

Ketetapan dimaksud selanjutnya dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera tanggal 26 Juni 1946 dan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 1946. dengan demikian istilah Bupati mulai digunakan sejak tanggal 1 Juli 1946 di 6 Kabupaten di Sumatera Timur termasuk Labuhanbatu.

Sumber : http://santosndrew.blogspot.com/2013/11/sejarah-kabupaten-labuhan-batu.html

Sejarah Awal Mula Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara

Kabupaten Deli Serdang dikenal sebagai salah satu daerah dari 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten yang memiliki keanekaragaman sumber daya alamnya yang besar sehingga merupakan daerah yang memiliki peluang investasi cukup menjanjikan.


Selain memiliki sumber daya alam yang besar, Deli Serdang juga memiliki keanekaragaman budaya, yang disemarakan oleh hampir semua suku-suku yang ada di Nusantara. Adapun suku asli penghuni Deli Serdang adalah Suku Melayu yang penamaan kabupaten ini juga di ambil dari dua kesultanan, yaitu Melayu Deli dan Melayu Serdang.

Suku Karo, dan Simalungun; serta beberapa suku pendatang yang dominan seperti dari suku Jawa, Batak, Minang, Banjar, dan lain-lain juga menempati kabupaten ini.

AWAL MULA  DELI SERDANG

Dahulu, wilayah ini disebut Kabupaten Deli dan Serdang, dan pemerintahannya berpusat di Kota Medan. Memang dalam sejarahnya, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, wilayah ini terdiri dari dua pemerintahan yang berbentuk kerajaan (kesultanan) yaitu Kesultanan Deli berpusat di Kota Medan, dan Kesultanan Serdang berpusat di Perbaungan.

Bandar udara baru untuk Kota Medan yang menggantikan Polonia, Bandara Kuala Namu, sebenarnya terletak di kabupaten ini.

Sebelum Kemerdekaan

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, Kabupaten Deli Serdang yang dikenal sekarang ini merupakan dua pemerintahan yang berbentuk kerajaan(Kesultanan) yaitu Kesultanan Deli yang berpusat di Kota Medan, dan Kesultanan Serdang berpusat di Perbaungan (± 38 km dari Kota Medan menuju Kota Tebing Tinggi).

Dalam masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS), keadaan Sumatera Timur mengalami pergolakan yang dilakukan oleh rakyat secara spontan menuntut agar NST (Negara Sumatera Timur) yang dianggap sebagai prakarsa Van Mook(Belanda)dibubarkan dan wilayah Sumatera Timur kembali masuk Negara Republik Indonesia.

Para pendukung NST membentuk Permusyawaratan Rakyat se-Sumatera Timur menentang Kongres Rakyat Sumatera Timur yang dibentuk oleh Front Nasional.


Negara-negara bagian dan daerah-daerah istimewa lain di Indonesia kemudian bergabung dengan NRI, sedangkan Negara Indonesia Timur (NIT) dan Negara Sumatera Timur (NST) tidak bersedia.

Negara Kesatuan

Akhirnya Pemerintah NRI meminta kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) untuk mencari kata sepakat dan mendapat mandat penuh dari NST dan NIT untuk bermusyawarah dengan NRI tentang pembentukan Negara Kesatuan dengan hasil antara lain Undang-Undang Dasar Sementara Kesatuan yang berasal dari UUD RIS diubah sehingga sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembagian Sumatera Timur ke dalam 5 Afdeling

Atas dasar tersebut terbentuklah Kabupaten Deli Serdang seperti tercatat dalam sejarah bahwa Sumatera Timur dibagi atas 5 (lima) Afdeling, salah satu di antaranya Deli en Serdang, Afdeling ini dipimpin seorang Asisten Residen beribu kota Medan serta terbagi atas 4 (empat) Onderafdeling yaitu Beneden Deli beribu kota Medan, Bovan Deli beribu kota Pancur Batu, Serdang beribu kota Lubuk Pakam, Padang Bedagai beribu kota Tebing Tinggi dan masing-masing dipimpin oleh Kontrolir.

Keresidenan Sumatera Timur

Selanjutnya dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Timur tanggal 19 April 1946, Keresidenan Sumatera Timur dibagi menjadi 6 (enam). Kabupaten ini terdiri atas 6 (enam) Kewedanaan yaitu Deli Hulu, Deli Hilir, Serdang Hulu, Serdang Hilir, Bedagai / Kota Tebing Tinggi pada waktu itu ibu kota berkedudukan di Perbaungan.

Kemudian dengan Besluit Wali Negara tanggal 21 Desember 1949 wilayah tersebut adalah Deli Serdang dengan ibu kota Medan meliputi Lubuk Pakam, Deli Hilir, Deli Hulu, Serdang, Padang dan Bedagai.

Kabupaten Deli dan Serdang

Pada tanggal 14 November 1956. Kabupaten Deli dan Serdang ditetapkan menjadi Daerah Otonom dan namanya berubah menjadi Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 yaitu Undang-Undang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956. Untuk merealisasikannya dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Pewakilan Daerah (DPD).

Hari Jadi Kabupaten Deli Serdang

Tahun demi tahun berlalu setelah melalui berbagai usaha penelitian dan seminar-seminar oleh para pakar sejarah dan pejabat Pemerintah Daerah Tingkat II Deli Serdang pada waktu itu (sekarang Pemerintah Kabupaten Deli Serdang), akhirnya disepakati dan ditetapkanlah bahwa Hari Jadi Kabupaten Deli Serdang adalah tanggal 1 Juli 1946.

Perpindahan Ibu kota

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1984, ibu kota Kabupaten Deli Serdang dipindahkan dari Kota Medan ke Lubuk Pakam dengan lokasi perkantoran di Tanjung Garbus yang diresmikan oleh GubernurSumatera Utara tanggal 23 Desember 1986. Demikian pula pergantian pimpinan di daerah ini pun telah terjadi beberapa kali.

Dulu daerah ini mengelilingi tiga “Daerah Kota Madya” yaitu Kota Medan yang menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Utara, kota Binjai dan kota Tebing Tinggi disamping berbatasan dengan beberapa kabupaten yaitu Langkat, Karo, dan Simalungun, dengan total luas daerah 6.400 km² terdiri dari 33 Kecamatan dan 902 Kampung.

Perubahan Luas Wilayah

Daerah ini, sejak terbentuk sebagai kabupatensampai dengan tahun tujuh puluhan mengalami beberapa kali perubahan luas wilayahnya, karena Kota Medan, Tebing Tinggidan Binjai yang berada di daerah perbatasan pada beberapa waktu yang lalu meminta/mengadakan perluasan daerah, sehingga luasnya berkurang menjadi 4.397,94 km².

Diawal pemerintahannya Kota Medan menjadi pusat pemerintahannya, karena memang dalam sejarahnya sebagian besar wilayah kota Medan adalah “Tanah Deli” yang merupakan daerah Kabupaten Deli Serdang. Sekitar tahun 1980-an, pemerintahan daerah ini pindah ke Lubuk Pakam, sebuah kota kecil yang terletak di pinggir Jalan Lintas Sumateralebih kurang 30 kilometer dari Kota Medanyang telah ditetapkan menjadi ibu kota Kabupaten Deli Serdang.

Pada tahun 2004, Kabupaten ini kembali mengalami perubahan baik secara Geografimaupun Administrasi Pemerintahan, setelah adanya pemekaran daerah dengan lahirnya Kabupaten baru Serdang Bedagai sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2003, sehingga berbagai potensi daerah yang dimiliki ikut berpengaruh.

Dengan terjadinya pemekaran daerah, maka luas wilayahnya sekarang menjadi 2.394,62 km² terdiri dari 22 kecamatan dan 403 desa/kelurahan, yang terhampar mencapai 3,34% dari luas Sumatera Utara.

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Terbentuknya Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara

Kabupaten Dairi adalah sebuah kabupaten di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kotanya ialah Sidikalang.

Kabupaten Dairi merupakan salah satu dari 33 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 192.780 hektare, yaitu sekitar 2,69% dari luas Provinsi Sumatera Utara (7.160.000 hektare) yang terletak di sebelah barat laut Provinsi Sumatera Utara.

Jumlah penduduk Kabupaten Dairi akhir tahun 2017 adalah sebanyak 279.020 jiwa.

SEJARAH AWAL KABUPATEN DAIRI


Dizaman sebelum Pemerintah Hindia Belanda di Daerah Dairi  telah ada struktur Pemerintahan yang dikenal dengan Pemerintahan Dairi dikendalikan oleh Raja Ikuten/Takal Aur/Suak Dan Partaki.

  Semasa Pemerintahan Hindia Belanda, Raja Ikuten Takal Aur sama kedudukannya dengan Kepala Negeri, Pertaki sebagai kepala kampung dimana Raja Ikuten, Takal Aur, Suak maupun Partaki adalah sama-sama Kepala Pemerintahan merangkap Raja Adat.

  Daerah Dairi dulunya sangat luas, meliputi 5 (lima) Suak yang disebut pula dengan istilah “Aur” terdiri dari :


1.  Suak/Aur Pegagan dan Karo Kampung, meliputi :
 Silalahi, Paropo, Tongging ( Sitolu Huta ), Pegagan Jehe dan Tanah Pinem.

2. Suak/Aur Keppas, meliputi : Sitellu Nempu, Parbuluan, SiempatNempu, Lae Luhung/Lae Mberen dan Siimapungga-pungga

3. Suak/Aur Simsim, meliputi :Kerajaan, Siempat Rube, Salak, Sitellu Tali Urang Jeh, Sitellu Tali Urang Julu dan Manik;

4. Suak/Aur Sienem Koden, meliputi :Sienem Koden, Mandaumas dan Barus;

5. Suak/Aur Boang, meliputi :Simpang Kanan, Lipat Kajang, Singkil Simpang Kiri, Beleggen, Gelombang dan Runding.

Pemerintahan Belanda dimulai semenjak wafatnya Alm. Raja Sisingamangaraja XII tgl. 17 juni 1970 yang ditembak Belanda ata perintah Komandan Batalion Marsuse, Kapten Kristopel di Ambalo Sienem Koden. Sebelumnya Raja Sisingamangaraja semasa hidupnya hijrah ke Daerah Dairi untuk meneruskan perjuangannya, berhubung karena Bakkara dan Daerah Toba seluruhnya telah dibakar habis oleh Belanda sehingga tidak mungkin lagi ada tempat bertahan Raja Sisingamangaraja XII di Tapanuli Utara, maka beliau pindah ke Dairi di wilaah simsim, yang diterima oleh Raja-Raja Adat disana.

Setelah Kolonial Belanda menguasai Daerah Dairi, maka Daerah Dairi menjadi suatu Onderafdeling yang dipimpin oleh Cotroleur Der Dairi Landen (Bangsa Belanda) dan seorang Demang (bangsa indonesia), disebut dengan Demang Der Dairi landen.

Onderafdeling Dairi dibagi dalam 3 (tiga) Onder District, yaitu :

1. Onder District Van Pakpak
2. Onder District Van Simsi
3. Onder Distrik Van Karo Kampung

Pada masa pendudukan Jepang tgl. 23 Maret 1942 Pemerintahan di Dairi pada umumnya tidak berobah hanya saja istilah Nama jabatan dirobah yaitu :

· Demang diganti menjadi Guntyo
· Asisten Demang diganti menjadi Huku Guntyo
·  Kepala Negeri diganti menjadi Bun Dantyo
·  kepala Kampung/Desa diganti menjadi Hutyo

  Semenjak kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 hingga Tahun 1965, Masyarakat Dairi turut mengambil bagian dan bahu membahu dengan masyarakat lainnya untuk membela Kemerdeekaan Bangsa dan Negara yang baru diproklamasikan itu. Dan perwujudannya adalah pengaturan Pemerintah di Kota Sidikalang disusunlah Komite Nasional tahun 1946/1947 sebagai realisasi dari UU No. 1 Tahun 1945 tgl. 23 September 1945.

Pada tanggal 6 juli 1947 oleh Dr. Ferdinand Lumban Tobing Residen Tapanuli dalam menghadapi Agressi I Belanda membagi Tapanuli menjadi beberapa Kabupaten antara lain :

·  Kabupaten Dairi
·  kabupaten Toba Samosir
·  Kabupaten Humbang, dan
·  Kabupaten Silindung

Berdasarkan surat Residen Tapanuli tgl. 12 september 1947 Nomor : 1526 ditetapkan PAULUS MANURUNG menjadi Bupati pertama di Dairi terhitung mulai tgl. 1 oktober 1974. Kabupaten Dairi dibagi menjadi 3 Kewedanaan yaitu : 

1. Kewedanaan Sidikalang meliputi Kec. Sidiklang dan Sumbul
2. Kewedanaan Simsim meliputi Kec. Kerajaan dan salak
3. Kewedanaan Karo Kampung meliputi Kec. Tigalingga dan Tanah Pinem.

    Pada tgl. 10 Desember 1949 Pemerintah Kabupaten Dairi diciutkan dari 12 Kecamatan menjadi 8 kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Sidikalang
2. Kecamatan Sumbul
3. Kecamatan Silimapungga-pungga
4. Kecamatan Siempat Nempu
5. Kecamatan Tigalingga
6. Kecamatan Salak
7. Kecamatan Kerajaan
8.  Kecamatan Tanah Pinem

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1948, semua Kabupaten yang tersebut pada Agressi I dan II di keresidenan Tapanuli dilebur, sehingga Kabupaten Dairi yang terbentuk pada tanggal 1 Oktober 1947 bergabung kembali menjadi bagian dari Tapanuli Utara dengan ibukotanya Tarutung. Sejak tanggal. 1 April 1950 delapan Kecamatan yang ada di Kabupaten Dairi menjadi bagian Tapanuli Utara.

Sesuai dengan UU No. 4/perpu tahun 1964 tgl. 13 Februari 1964 yang berlaku surut mulai tgl. 1 januari 1964 menghunjuk R. M. Aritonang sebagai Pejabat Bupati KDH Tingkat II Dairi dengan dengan tugas mempersiapkan Pembentukan DPRD dan pemilihan Bupati KDH Tk. II Dairi yang definitip. Berdasarkan UU No. 4/perpu tahun 1964 ditetapkanlah DPRD Kabupaten Dati II Dairi dengan jumlah anggota 20 orang.

Dan kemudian dilaksanakan pemilihan Bupati KDH Tk. II Dairi, yang mendapat suara terbanyak adalah Raja Nembah Maha yang sekaligus diangkat menjadi Bupati KDH Tk. II Dairi dan Sekwilda adalah Wal Mantas Habeahan.

Peresmian Kabupaten Daerah Tingkat II dairi menjadi Daerah Tingkat II Otonom dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara pada tanggal. 2 Mei 1964 bertempat di Gedung Nasional Sidikalang.

Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi didasarkan pada UU No. 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi terhitung mulai tgl. 1 Januari 1964.

Peresmian pembentukan 4 (empat) Wilayah Kerja Perwakilan Kecamatan tersebut telah dilaksanakan pada tgl. 25 Mei 1985 oleh Pembantu GUBSU Wilayah II yang dipusatkan di Sigalingging ibukota Perwakilan Kecamatan Parbuluan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan serta pengawasan di wilayah kecamatan/perwakilan Kecamatan telah dibentuk 2 (dua) Kantor Pembantu Bupati KDH Tk. II Dairi sesuai dengan keputusan Mendagri No. 136.22-310 tgl. 9 april 1985 tentang pembentukan wilayah kerja pembantu Bupati KDH Tk. II Dairi dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan keputusan Gubernur KDH Tk. I Sumatera Utara Nomor 061.1-2384 tentang Pembentukan Bupati KDH Tk. II Dairi Wilayah I dan II.

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan No.50 Tahun 1991 tanggal 7 september 1991, perwakilan Kecamatan parbuluan telah menjadi kecamatan Difinitif dan diresmikan oleh Gubernur KDH Tk. I Sumatera Utara tgl. 30 Oktober 1991.

Dan PP No. 35 Tahun 1992, Perwakilan Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Siempat Nempu Hulu dan Pegagan Hilir telah disyahkan menjadi Kecamatan Difinitip dan diresmikan oleh Gubernur KDH Tk. I Sumatera Utara pada tanggal 19 Oktober 1992 di Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara.

Pada Masa Agresi 1 Berdasarkan surat Residen Tapanuli Nomor 1256 tanggal 12 September 1947, maka ditetapkanlah PAULUS MANURUNG sebagai Kepala Daerah Tk. II pertama di Kabupaten Dairi yang berkedudukan di Sidikalang, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1947 (catatan : hari bersejarah ini berdasarkan kesepakatan pemerintah dan masyarakat kelak dikukuhkan sebagai hari jadi Kabupaten Dairi, melalui Keputusan DPRD Kab. Dati II Dairi Nomor 4/K-DPRD/1997 tanggal 26 April 1977) Dengan demikian, PAULUS MANURUNG (HATIAN PAULUS MANURUNG), seorang Ahli Hukum dari Medan, Ketua Pengadilan Tebing Tinggi, Pendidik, merupakan Bupati Pertama Kabupaten Dairi.

Pada Masa Sesudah Tahun 1960 : Kabupaten Dairi didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi, selanjutnya wilayahnya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Wilayah Kecamatan di Kabupaten Dairi, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara.

Penjabat Bupati Kepala Daerah Dairi pertama ditetapkan Rambio Muda Aritonang yang bertugas mempersiapkan pembentukan DPRD Dairi serta pemilihan Bupati definitif. Pada kesempatan pertama Bupati Kepala Daerah Dairi terpilih dengan suara terbanyak adalah MAYOR RAJA NEMBAH MAHA pada tanggal 2 Mei 1964.

Sejak tahun 1999 sampai dengan 2009 Kabupaten Dairi dipimpin oleh Bupati Dr. MASTER PARULIAN TUMANGGER dan pada akhirnya digantikan oleh wakilnya, Kanjeng Raden Adipati (KRA) Johnny Sitohang Adinegoro. Kanjeng Raden Adipati (KRA) Johnny Sitohang Adinegoro dan Irwansyah Pasi, S.H. menjadi Bupati dan Wakil Bupati Dairi periode 2009-2014.

Kabupaten ini kemudian dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Dairi sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Pakpak Bharat dengan dasar hukum Undang Undang Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan yang dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2003.

Sejarah Asal Usul Kabupaten Dairi Sumatera Utara