Tampilkan postingan dengan label Sejarah kabupaten batubara. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Sejarah kabupaten batubara. Tampilkan semua postingan
Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebuah kabupaten di Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kotanya ialah Sipirok. Kabupaten ini awalnya merupakan kabupaten yang amat besar dan beribukota di Padang Sidempuan.


Daerah-daerah yang telah berpisah dari Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Mandailing Natal, Kota Padang Sidempuan, Padang Lawas Utara dan Padang Lawas Selatan. Setelah pemekaran, ibukota kabupaten ini pindah ke Sipirok.

AWAL MULA TAPANULI SELATAN

Di Tanah Batak--khususnya Tapanuli Bagian Selatan--jauh sebelum masuknya pengaruh asing, sudah  terdapat banyak komunitas kecil yang disebut sebagai huta. Setiap huta (village) dipimpin oleh seorang raja dengan gelar Raja Pamusuk (RP). Setiap huta ini mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang secara tradisional berdiri secara otonom.

Sejumlah huta yang berdekatan secara teritorial dan terkait hubungan darah (genealogis) membentuk sebuah kawasan adat yang disebut luhat yang dipimpin oleh Raja Panusunan Bulung (RPB). Dalam menjalankan pemerintahan huta dan luhat para RP dan RPB mengacu pada sistem adat Batak yang mengatur sedemikian rupa dengan berlandaskan prinsip kekerabatan ‘dalihan na tolu’. RPB dipilih dari antara Raja Pamusuk yang terdapat dalam luhat, khususnya dari pihak turunan ‘sipungka huta’ (yang membuka huta) di dalam luhat yang bersangkutan.

RPB ini selain sebagai kepala pemerintahan, juga sekaligus menjadi pengetua adat atau Raja Adat yang memimpin berbagai kegiatan seperti keagamaan, social hingga kegiatan ekonomi di seputar kawasan luhat yang menjadi wilayah kekuasaannya.

Sekalipun sistem pemerintahan luhat yang terbentuk mirip sistem oligarki (dari turunan si pungka huta), namun sesungguhnya sistem demokrasi yang lebih berperan yang direpsentasikan dengan adanya Lembaga Hatobangon (Lembaga Tetua Adat) yang fungsinya mendampingi RPB dalam memimpin luhat. Ini berarti setiap warga dari komunitas atau huta terwakili di dalam musyawarah luhat.

Mendahulukan sipungka huta yang juga menjadi RPB sudah sepantasnya untuk didudukkan sebagai pemimpin luhat, namun keputusannya terkendali oleh peran ‘lembaga hatobangon’.

Suatu komunitas kecil dikatakan sebagai huta jika komunitas tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan sendiri hingga dapat berdiri sendiri, dan huta ini diresmikan menjadi Bona Bulu. Komunitas kecil ini berawal dari tradisi membuka huta di dalam kawasan luhat yang dalam perjalanannya komunitas kecil tersebut lalu berkembang menjadi Bona Bulu.

Sebuah huta yang dapat diresmikan menjadi Bona Bulu, manakala telah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:
(1) terdapat penduduk sekurang-kurangnya tiga keluarga ‘dalihan na tolu’ yang terdiri dari kahanggi (bersaudara), anakboru (besan dari pihak perempuan), dan mora (besan dari pihak laki-laki);
(2) tersedia lahan yang cukup untuk pertanian (tanaman pangan, peternakan atau perikanan);
(3) ada pemerintahan yang mampu menyelenggarakan tertib umum dan dapat meningkatkan kemajuan serta kesejahteraan hidup terhadap semua keluarga di dalam komunitasnya;
(4) mendapat pengakuan atas keberadaan calon huta oleh seluruh huta yang sudah ada disekitarnya di dalam luhat.

Untuk meresmikan sebuah huta menjadi Bona Bulu, perlu dilangsungkan sebuah horja godang (pesta besar) yang dipimpin secara adat oleh RPB. Puncak acara peresmian ketika RPB luhat  manabalkon (mengukuhkan) nama keluarga Sipungka Huta (Sipendiri Huta) menjadi Raja Pamusuk di huta yang baru berdiri dan menyebutkan gelarnya.

Acara lalu dilanjutkan dengan pidato Raja ‘Sipungka Huta’ yang mengumumkan bahwa huta yang baru berdiri menjadi huta asal dari “Marga H” yang mendirikannya. Raja Pamusuk lalu menanam bambu duri yang diiringi istrinya menanam pandan, pihak anakboru menanam biji jagung ber- banjar-banjar, dan disusul oleh pihak mora  menanam butiran padi.

Huta-huta yang belum diposisikan sebagai huta Bona Bulu, dan kebutuhan warganya masih tergantung dari bantuan huta lain, huta serupa ini dinamakan pagaran (anak huta). Di dalam satu luhat, umumnya terdapat banyak huta yang bestatus pagaran dan bernaung ke dalam huta Bona Bulu terdekat.

Dengan demikian, huta selain berfungsi sebagai tempat bermukim para warganya, juga wilayah tempat usaha (pertanian) dan sumber ekonomi yang berasal dari hutan, waduk, sungai (laut). Hutan, lembah, sungai, danau dan gunung menjadi sumber penghidupan huta dan menjadi wilayah territorial huta (semacam hak ulayat pada masa sekarang). Kehidupan sosial, budaya dan ekonomi huta penggunaannya diatur oleh warga luhat bersama Raja Panusunan Bulung.

MASA KOLONIAL BELANDA

Pucuk pimpinan huta ialah Raja Pamusuk, yang asal usulnya dari keluarga-keluarga Si Pungka Huta. Huta yang banyak penduduknya karena subur tanahnya dan kaya lingkungan alamnya juga dipimpin Raja Pamusuk  yang dibantu Kepala Ripe dalam menjalankan pemerintahan huta untuk menegakkan tertib umum dalam bermasyarakat demi meraih kesejahteraan hidup bersama.

Sesungguhnya, seorang Raja di Tanah Batak (RPB atau RP) bukanlah individu yang memiliki nama, tetapi seorang bijak yang dituakan diantara para tetua terbaik di luhat atau huta. Dengan kata lain RPB atau RP di dalam luhat yang berlandaskan ‘dalihan na tolu’ tidak identik dengan sistem feodal melainkan sebagai ‘primus interpares’ di dalam masyarakat luhat atau huta.

Padang Sidempuan

Singkat riwayat, pada tahun 1834, Belanda memulai pemerintahan sipil di Tanah Batak, diawali dari selatan dengan didirikannya Onder Afdeeling Mandailing yang dipimpin Controleur Doues Dekker yang kemudian lebih dikenal dengan Multatuli, berkedudukan di Natal. Pemerintahan sipil ini kemudian dipindahkan ke Panyabungan, lalu ditingkatkan menjadi Afdeeling Mandailing/Angkola yang dipimpin Asistent Resident T.J. Willer yang berkoordinasi Gouverneur van Sumatra Westkust (Gubernur Pantai Barat Sumatera) yang berkedudukan di Sibolga.

Selanjutnya di masa awal pemerintah kolonial Hindia Belanda memberi nama Afdeeling Padang Sidempuan untuk daerah Tapanuli Selatan (1938). Sementara yang lainnya dinamakan Afdeeling Batak Landen terhadap kawasan seputar danau Toba dan Tarutung sebagai ibukotanya dan Afdeeling Sibolga untuk daerah Tapanuli Tangah.

Kemudian ketiga afdeeling ini digabung menjadi satu keresidenan yang dikenal sebagai Keresidenan Tapanuli di dalam lingkungan pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Sumatra yang berkedudukan di Padang Sidempuan. Antara tahun 1885 sampai dengan 1906, Padang Sidempuan menjadi ibukota Keresiden Tapanuli. Namun demikian,  seluruh Tanah Batak hingga tahun 1867 masih menjadi bagian dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang berpusat di Padang, Sumatera Barat dengan Residen yang berkedudukan di Padang Sidempuan.

Sejak tahun 1906, pemerintahan Belanda di Tanah Batak lantas dipisahkan dari Sumatera Barat dan sepenuhnya dibentuk keresidenan yang berdiri sendiri dengan Residen yang berkedudukan di Sibolga. Dengan keputusan ini, pemerintah kolonial Hindia Belanda di Batavia langsung mengendalikan pemerintahannya dari pusat ke  seluruh Tanah Batak yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Pada masa pendudukan Belanda, wilayah Tapanuli Bagian Selatan disebut Afdeeling Padang Sidempuan dikepalai oleh seorang Residen yang berkedudukan di Padang Sidempuan. Afdeeling Padang Sidempuan pada akhirnya dibagi atas tiga onder afdeeling. Setiap onder afdeeling dikepalai oleh seorang Contreleur yang dibantu oleh seorang Demang. Tiga onder afdeeling tersebut, yaitu:

Onder Afdeeling Angkola-Sipirok ibukota di Padang Sidempuan.Onder Afdeeling Padang Lawas ibukota di Sibuhuan.Onder Afdeeling Mandailing-Natal ibukota di Kotanopan.

Sebelumnya Onder Afdeeling Mandailing dan Natal terdiri dari dua onder afdeeling yakni onder afdeeling yang meliputi Mandailing Godang, Mandailing Julu, Ulu dan Pakantan, dan onder afdeeling yang meliputi Natal dan Batang Natal.

MASA PENDUDUKAN JEPANG

Dalam struktur pemerintahan kolonial Belanda di Tanah Batak pada hematnya terdiri dari dua kamar. Jabatan tinggi pada pemerintahan yakni Resident, Asistent Resident, dan Controleur hanya diberikan  kepada orang-orang Belanda, sedangkan jabatan rendah dalam pemerintahan yakni Demang, Asistent Demang, Kepala Kuria, dan Kepala Kampung  diserahkan kepada pribumi sebagai ‘putra daerah’ di Tanah Batak.

Jika jabatan tinggi yang diperoleh oleh orang Belanda ditunjuk untuk mendudukinya, maka jabatan rendah yang diraih oleh ‘putra daerah’ dari sistem pemilihan berkala yang ‘diatur’ oleh pejabat-pejabat Belanda yang sesungguhnya semacam politik ‘adu domba’.

Seiring dengan masa pendudukan Jepang di Tapanuli, Pimpinan Pendudukan Jepang di Tanah Batak segera  memindahkan kantor Residen Tapanuli dari Sibolga ke Tarutung. Istilah Resident peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda oleh Jepang diganti menjadi Cokan; Asistent Resident yang memimpin Afdeeling diganti menjadi Gunseibu; Controleur yang mengepalai Onder afdeeling dihilangkan tetapi posisi Demang yang sebelumnya memimpin District ditingkatkan untuk memimpin onder afdeeling yang disebut Gunco; Asisten Demang yang mengepalai Onder district diganti menjadi Huku Gunco; Kepala Kampung diganti menjadi Kuco, sedangkan Kepala Polisi disebut Keibi.

MASA KEMERDEKAAN

Dalam perkembangan berikutnya sesudah agresi Belanda di Tapanuli Bagian Selatan dibentuk tiga kabupaten untuk menggantikan istilah onder afdeeling yang dipimpin Asisten Resident/Cokan yang digunakan sebelumnya. Istilah kabupaten mengikuti sebutan yang sudah lama digunakan di Jawa yang setingkat dengan Onder afdeeling di Keresidenan Tapanuli.  Tiga kabupaten yang dibentuk tersebut adalah Kabupaten Angkola Sipirok, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Mandailing Natal.

Selama masa perang pada masa aggresi Belanda di Tapanuli Bagian Selatan kedudukan pemerintahan kabupaten berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain yang lebih aman di luar jangkauan tentara kolonial Belanda.

Setelah Republik Indonesia mendapatkan kedaulatan penuh pada akhir tahun 1949, maka pembagian daerah administrasi pemerintahan mengalami perubahan. Pada tahun 1956, Daerah Tapanuli Bagian Selatan dibentuk menjadi kabupaten dengan nama Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956. Dalam Pasal 1 ayat 10 disebutkan bahwa Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas yang meliputi wilayah Afdeeling Padang Sidempuan sesuai Staatsblad 1937 No.563.

Unifikasi wilayah Tapanuli Bagian Selatan menjadi Kabupaten Tapanuli Selatan ini mengakibatkan seluruh pegawai yang ada pada kantor Bupati Angkola Sipirok, Kantor Bupati Padang Lawas dan Kantor Bupati Mandailing Natal diakuisisi menjadi pegawai Kantor Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan yang ibukotanya di Padang Sidempuan. Pada periode Bupati KDH Kabupaten Tapanuli Selatan yang dijabat oleh Raja Junjungan Lubis terjadi penambahan enam kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Batang Angkola berasal dari sebagian Kecamatan Padang Sidempuan dengan ibukota di Pintu Padang.

2. Kecamatan Siabu berasal dari sebagian Kecamatan Panyabungan dengan ibukota di Siabu.

3. Kecamatan Saipar Dolok Hole berasal dari sebagian Kecamatan Sipirok dengan ibukota di Sipagimbar.

4. Kecamatan Sosa berasal dari sebagian Kecamatan Barumun dengan ibukota di Pasar Ujung Batu.

5. Kecamatan Sosopan berasal dari sebagian Kecamatan Barumun dan Sosa dengan ibukota di Sosopan.

6. Kecamatan Barumun Tengah berasal dari sebagian Kecamatan Padang Bolak dengan ibukota di Binanga.

Sumber : http://akhirmh.blogspot.com/2011/05/sejarah-pemerintahan-di-tapanuli-bagian.html

Sejarah Asal Usul Kabupaten Tapanuli Selatan

Kabupaten Nias merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang terletak di pulau Nias dan Ibukotanya berada di Gido.

MASA PENJAJAHAN BELANDA


Sejak tahun 1864 Daerah Nias merupakan bagian Wilayah Residentil Tapanuli yang termasuk dalam lingkungan Government Sumatera Wesiklet. Dapat dikatakan mulai tahun 1864 itu secara efektif Pemerintahan Hindia Belanda mengatur Pemerintahan di
Nias sebagai bagian daerah wilayah Hindia Belanda pada waktu itu.

Mulai tahun 1919 Residentil Tapanuli tidak lagi terdiri dari tiga afdeeling, tetapi telah menjadi empat afdeeling yang masing-masing dipimpin oleh seorang Assisten Residen, yaitu:

- Afdeeling Sibolga dan sekitarnya dengan Ibukota Sibolga
- Afdeeling Padang Sidempuan dengan Ibukota Padang Sidempuan
- Afdeeling Batak Landen dengan Ibukota Tarutung

Afdeeling Nias termasuk pulau-pulau sekitarnya (kecuali Pulau-Pulau Batu) yang merupakan Afdeeling yang baru dibentuk pada tahun 1919 dengan Ibukota Pembentukan daerah Nias sebagai satu Afdeeling didasarkan pada pertimbangan antropologis, namun
demikian sebelumnya itu tidak ada pemerintahan yang meliputi keseluruhan daerah Nias yang didiami oleh Suku Nias.

Afdeeling Nias terdiri dari dua Onder afdeeling yaitu Onder afdeeling Nias Selatan dengan Ibu Kota Teluk Dalam dan Onder afdeeling Nias Utara dengan Ibu Kota Gunungsitoli yang masing-masing dipimpin oleh seorang Controleur atau Gezeghebber.

Dibawah Onderafdeeling terdapat lagi satu tingkat pemerintahan yang disebut Distrik dan Onderdistrik yang masing-masing dipimpin oleh seorang Demang dan Asisten Demang. Batas antara masing-masing wilayah tersebut tidak ditentukan secara tegas.

Onderafdeeling Nord Nias terbagi atas satu distrik, yaitu Distrik Gunungsitoli dan empat Onderdistrik, yaitu Onderdistrik Idano Gawo, Onderdistrik Hiliguigui, Onderdistrik Lahewa, dan Onderdistrik Lahagu. Onderdistrik Zuid Nias terbagi atas satu distrik, yaitu : Distrik Teluk Dalam dan dua Onderdistrik, yaitu : Onderdistrik Balaekha dan Onderdistrik Lolowau.

Pulau-Pulau Batu pada bulan Desember 1928 dimasukkan ke dalam Wilayah Afdeeling Nias yang sebelumnya termasuk dalam wilayah Residentie Sumatera Barat dengan status sebagai Onderafdeeling, sehingga sejak saat itu Afdeeling Nias terdiri dari tiga Onderafdeeling yaitu : Onderafdeeling Nord Nias, Onderafdeeling Zuid Nias dan Onderafdeeling der Batu Eilanden.

Tingkat pemerintahan yang berada dibawah Distrik dan Onderdistrik ialah Banua (Kampung) yang masing-masing dipimpin oleh seorang Salawa (di Nias Utara) dan si Ulu (di Nias Selatan), yang merupakan pemerintahan asli di Nias, yang keberadaannya itu dikokohkan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah.

MASA PENJAJAHAN JEPANG

Pada zaman pendudukan Jepang, sebagaimana halnya di seluruh Indonesia waktu itu berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1942 pembagian wilayah pemerintahan di Daerah Nias tidak mengalami perubahan, sama seperti pada masa pemerintahan Hindia
Belanda, kecuali Onderafdeeling dihilangkan, yang mengalami perubahan, hanya namanya saja yaitu :

- Afdeeling diganti dengan nama Gunsu Sibu yang dipimpin oleh seorang Setyotyo.
- Distrik diganti dengan nama Gun yang dipimpin oleh seorang Guntyo.
- Onderdistrik diganti dengan nama Fuku Gu yang dipimpin oleh seorang Fuku Guntyo.

Mengenai pengaturan pemerintahan juga didasarkan undang-undang Nomor 1 tahun 1942 yang mengatakan bahwa semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintahan Hindia Belanda untuk sementara diakui sah asal tidak bertentangan dengan aturan Pemerintahan Militer Jepang.

MASA KEMERDEKAAN

Pada tahun-tahun pertama zaman kemerdekaan pembagian wilayah pemerintahan di daerah Nias tidak mengalami perubahan, demikian juga struktur pemerintahan, yang berubah hanya nama wilayah dan nama pimpinannya sebagai berikut :

- Nias Gunsu Sibu diganti Nama Pemerintahan Nias yang dipimpin oleh Kepala Luhak.
- Gun diganti dengan nama Urung yang dipimpin oleh seorang Asisten Kepala Urung (Demang)Fuku Gun diganti dengan nama Urung Kecil yang dipimpin oleh Kepala Urung Kecil (Asisten Demang).

Sesuai dengan jumlah distrik dan onderdistrik pada zaman Belanda, pembagian nama tetap berlaku pada zaman Jepang, maka pada awal kemerdekaan terdapat sembilan kecamatan. Hanya saja diantara kecamatan itu terdapat tiga kecamatan yang mengalami perubahan nama dan lokasi Ibukota yaitu :

- Onderdistrik Hiliguigui menjadi Kecamatan Tuhemberua dengan Ibukota Tuhemberua
- Onderdistrik Lahagu menjadi Kecamatan Mandrehe dengan Ibu Kota Mandrehe
- Onderdistrik Balaekha menjadi Kecamatan Lahusa dengan Ibu Kota Lahusa.

Pada tahun 1946 Daerah Nias berubah dari Pemerintahan Nias menjadi Kabupaten Nias dengan dipimpin oleh seorang Bupati. Pada tahun 1945 KND dihapuskan dan dibentuk suatu lembaga baru yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tahun 1953 dibentuk tiga kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Gido yang wilayahnya sebagian diambil dari wilayah Kecamatan Gunungsitoli dan sebagian diambil dari kecamatan Idano Gawo, dengan Ibu Kota Lahemo.
2. Kecamatan Gomo yang wilayahnya sebagian diambil dari wilayah Kecamatan Idano Gawo dan sebagian dari wilayah Kecamatan Lahusa, dengan Ibu Kota Gomo.
3. Kecamatan Alasa yang wilayahnya sebagian diambil dari wilayah Kecamatan Lahewa, sebagian dari wilayah Kecamatan Tuhemberua dan sebagian dari wilayah Kecamatan Mandrehe dengan Ibu Kota Ombolata.

Pada tahun 1956 dibentuk satu kecamatan baru yaitu kecamatan Sirombu yang wilayahnya sebagian dari wilayah Kecamatan Mandrehe dan sebagian dari wilayah Kecamatan Lolowau.

Kemudian berdasarkan PP. No.35 tahun 1992 tanggal 13 Juli 1992 terbentuk dua Kecamatan baru yaitu Kecamatan Lolofitu Moi yang wilayahnya sebagian dari Kecamatan Gido dan Kecamatan Mandrehe, dan Kecamatan Hiliduho yang wilayahnya sebagian dari Kecamatan Gunungsitoli.
Berdasarkan PP. No.1 tahun 1996 tanggal 3 Januari 1996 terbentuk dua kecamatan baru yaitu :

1. Kecamatan Amandraya yang wilayahnya sebagian dari kecamatan Teluk Dalam, kecamatan Gomo, dan kecamatan Lahusa.
2. Kecamatan Lolomatua yang wilayahnya sebagian dari kecamatan Lolowa’u

Terakhir dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dengan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan maka melalui Perda Kabupaten Nias No.6 tahun 2000 tanggal 24 Nopember 2000 tentang Pembentukan 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Nias. lima Kecamatan Pembantu yang masih tersisa selama ini akhirnya ditetapkan sebagai Kecamatan yang defenitif, masing-masing :

- Kecamatan Hibala yang wilayahnya berasal dari Kecamatan Pulau-Pulau Batu.
- Kecamatan Bawolato yang wilayahnya berasal dari Kecamatan Idanogawo
- Kecamatan Namohalu Esiwa, wilayahnya sebagian dari Kecamatan Alasa dan Kecamatan Tuhemberua
- Kecamatan Lotu yang wilayahnya sebagian dari Kecamatan Tuhemberua dan Kecamatan Lahewa
- Kecamatan Afulu yang wilayahnya sebagian dari Kecamatan Lahewa dan Kecamatan Alasa

Pada tahun 1956 dengan Undang-Undang No.7 tahun 1956 Kabupaten Nias ditetapkan sebagai daerah otonom yang disebut Daerah Swatantra Kabupaten Daerah Tingkat II Nias, yang dipimpin oleh Bupati Kepala Daerah. Disamping Bupati Kepala Daerah dibentuk Dewan Pemerintahan Daerah yang dipilih dari anggota DPRD.

Pada tahun 1961 sampai dengan tahun 1969 Ketua DPRD langsung dirangkap oleh Bupati Kepala Daerah. Untuk membantu Bupati Kepala Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan sehari-sehari dibentuk Badan Pemerintahan Harian yang dikatakan sebagai ganti DPD yang telah dihapuskan.

Akan tetapi kemudian sejak tahun 1969 sampai dengan saat berlakunya Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Lembaga BPH sebagai Pembantu Kepala daerah dalam menjalankan Pemerintahan sehari-hari tidak pernah diadakan lagi.

Dapat dikatakan bahwa perubahan-perubahan pemerintahan di Kabupaten Nias,mengikuti perubahan-perubahan tentang Pemerintahan di daerah yang berlaku secara nasional.

Desa/Kelurahan sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah, di Kabupaten Nias terdapat sebanyak 657 buah. Desa/Kelurahan tersebut karena persekutuan masyarakat menurut hukum setempat, yang dahulunya masing-masing berdiri sendiri-sendiri tanpa ada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi yang mencakup beberapa atau keseluruhan desa/kelurahan itu.

Sejak awal kemerdekaan sampai tahun 1967 terdapat satu tingkat pemerintahan lagi diantara Kecamatan dengan Desa/kelurahan yang disebut ” Ö R I ” yang meliputi beberapa desa.

Memang ÖRI ini sejak dahulu telah ada yang dibentuk karena perserikatan beberapa desa yang menyangkut Pesta, sedang asalah-masalah pemerintahan desa langsung diatur oleh masing-masing desa. ÖRI sebagai salah satu tingkat pemerintahan di Daerah Tingkat II Nias dihapuskan pada tahun 1965 dengan surat Keputusan Gubernur pada tanggal 26 Juli 1965 Nomor : 222/V/GSU dengan tidak menyebutkan alasan-alasan yang jelas.

Selanjutnya berdasarkan keputusan DPRD Kabupaten Nias Nomor : 02/KPTS/2000 tanggal 1 Mei 2000 tentang persetujuan pemekaran Kabupaten Nias menjadi dua kabupaten, Keputusan DPRD Propinsi Sumatera Utara Nomor : 19/K/2002 tanggal 25 Agustus 2002, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2002 tanggal 25 Februari 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2002 tanggal 28 Juli 2003, maka Kabupaten Nias resmi dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan.

Kemudian sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nias Nomor 05 Tahun 2005 tanggal 14 Desember 2005 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Nias, Kabupaten Nias dimekarkan menjadi 32 Kecamatan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tugala Oyo dan Kecamatan Gunungsitoli Barat di Kabupaten Nias, Kabupaten Nias mengalami pemekaran menjadi 34 Kecamatan dengan bertambahnya 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Tugala Oyo dan Kecamatan Gunungsitoli Barat.

Pada tahun 2009 sesuai dengan Pasal 4 masing-masing Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 tentang pembentukkan Kabupaten Nias Utara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang pembentukkan Kabupaten Nias Barat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang pembentukkan Kota Gunungsitoli maka wilayah Kabupaten Nias dikurangi dengan 3 wilayah Kabupaten/Kota tersebut diatas.

Sumber : https://niasregency.wordpress.com/sejarah-kabupaten-nias

Sejarah Awal Berdirinya Kabupaten Nias Sumatera Utara

Kabupaten Mandailing Natal juga sering disebut dengan Madina merupakan sebuah kabupaten di Sumatera Utara, Indonesia. Kabupaten Mandailing Natal berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat.

TERBENTUKNYA KABUPATEN MANDAILING NATAL


Pada Saat Pemerintah Hindia Belanda mulai memasuki wilayah Mandailing Natal tahun 1824 dan membentuk pemerintahan dibawah Karesidenan Air Bangis bagian dari Gouvernment Sumatra's Westkust.

Pada Tahun 1834 ibukota pemerintahan Mandailing pindah dan berada di bawah Karesidenan Tapanuli. Tahun 1852, Wilayah Mandailing Natal dibagi menjadi 2 Afdeling yaitu :

- Afdeling Mandailing terdiri dari Groot Mandailing, Klein Mandailing, Ulu dan Pakantan dan Batang Natal.
- Afdeling Natal terdiri dari Distrik Natal, Sinunukan, Partiloban, Kara-kara, Teloh Baleh, Tabuyung, Singkuang, Batu Mondan dan Batahan.

Sebelum Mandailing Natal menjadi sebuah kabupaten, wilayah ini masih termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah terjadi pemekaran, dibentuklah Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1998, secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, pada 9 Maret 1999 atau 18 tahun lalu Kabupaten Madina resmi mekar. Kabupaten Madina dulunya hanya terdiri dari enam kecamatan (Siabu, Panyabungan, Kotanopan, Muara Sipongi, Batang Natal, Natal).

Seiring berjalannya waktu demi memudahkan administrasi pemerintah maupun pelayanan kepada masyarakat, kini Kabupaten Madina sudah memiliki 23 kecamatan, terdiri dari 404 desa dan kelurahan. Kabupaten Madina punya nama atau julukan lain, seperti Bumi Gordang Sambilan dan Kota Santri.

Diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dari salah seorang tokoh penggagas pemekaran Kabupaten Madina, Ir Amin Daulay (tokoh pemuda ketika itu) kepada MetroTabagsel.commengisahkan, proses pemekaran Madina bisa dikatakan cukup mulus.

Meski proses waktunya cukup lama, tapi berkat tekad yang kuat serta kebersamaan dan cita-cita percepatan pembangunan, akhirnya Kabupaten Mandailing Natal diresmikan pada 9 Maret 1999.

Realisasi pemekaran ini tentunya dimaknai masyarakat sebagai anugerah yang sangat besar, sehingga diadakan syukuran rakyat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret.

“Semua proses pemekaran itu memang harus menghadapi berbagai tantangan, begitu juga dengan pemekaran Kabupaten Madina. Hanya saja kendalanya tidak begitu berat. Dengan modal kebersamaan dan cita-cita yang sama, Madina akhirnya mekar dari Tapsel. Itu semua atas dorongan dan dukungan tokoh masyarakat Mandailing yang berada di Kota Medan dan Jakarta serta kerja keras dari tokoh masyarakat dan tokoh pemuda saat itu,” ‎kisah Amin.

Menurut Amin Daulay, tokoh-tokoh masyarakat Mandailing melakukan pendekatan dan membangun komunikasi soal pemekaran kepada tokoh-tokoh asal Mandailing yang berada di Medan dan ibukota Jakarta, seperti almarhum Jenderal Abdul Haris Nasution dan almarhum Adnan Buyung Nasution.

Tokoh lain yang ikut berperan penting yaitu Todung Mulya Lubis, Pandapotan Nasution (Anggota DPR RI 1990-an) dan beberapa tokoh lainnya. Lalu, tokoh masyarakat di Mandailing termasuk pejabat di Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara melakukan pendekatan kepada Gubernur Sumatera Utara ketika itu Raja Inal Siregar.

Lalu, Gubernur Sumut menyetujui usulan pemekaran Kabupaten Madina. Raja Inal Siregar bersama tokoh masyarakat asal Mandailing di Jakarta menyusun langkah pemekaran.

Ia menceritakan, tidak ada tantangan cukup berarti ketika itu. Namun ada dua kelompok masyarakat menamakan diri dari Yayasan Batang Gadis dan Yayasan Sorik Marapi.
Yayasan Batang Gadis ini merupakan kelompok Mandailing Godang. Sementara Yayasan Sorik Marapi merupakan kelompok Mandailing Julu. Kedua yayasan ini sempat berseteru mengenai pusat pemerintahan Kabupaten Madina. Satu menginginkan berada di Panyabungan, dan satu lagi menginginkan di Kotanopan.

Dua yayasan atau kelompok ini akhirnya dipersatukan melalui pemuda dan mahasiswa yang ada di Medan dan perantauan dengan membuat acara mudik bersama.

“Mengetahui perseteruan itu, kami selaku pemuda Mandailing menyusun langkah bagaimana mempersatukannya. Kami paksalah mengadakan suatu pertemuan di acara mudik bersama di tahun 1995. Lalu kami mengadakan suatu pertemuan dengan mengundang semua tokoh masyarakat dari Yayasan Batang Gadis dan Yayasan Sorik Marapi. Ketika itu kami ambil thema ‘Sipartapa Roma’ singkatan dari Silaturrahmi Parumbuk Hata Pabulus Roha yang berlangsung di terminal Panyabungan (sekarang sudah menjadi pasar baru Panyabungan). Tokoh masyarakat baik yang di Medan dan Jakarta hadir saat itu. Dan, akhirnya perseteruan tidak ada lagi pasca pertemuan, yang ada hanyalah bagaimana supaya pemekaran segera terwujud,” ujarnya.

Selain perseteruan antar dua kelompok ‎itu, ada juga perdebatan masalah nama kabupaten. Ketika itu menurut Amin, salah satu nama yang diusulkan adalah ‘Mandailing Raya’. Namun, nama Mandailing Raya ini mendapat penolakan dari sejumlah tokoh masyarakat.

Alasannya adalah jika dibuat nama Mandailing Raya akan mencakupi wilayah kabupaten atau daerah lain. Karena, suku Mandailing ini termasuk cakupan wilayah yang sangat luas dan ada di hampir seluruh penjuru daerah di Sumatera Utara.

Lalu muncul nama Mandailing Natal. Nama ini perpaduan antara masyarakat Mandailing yang sejak dulu dikenal dengan daerah religius, dan Natal merupakan hari besar masyarakat Nasrani.

“Ada kaitannya kesitu. Dasar pertimbangannya ketika itu adalah supaya masyarakat Mandailing bisa menerima perpaduan etnis dan suku bangsa dan agama yang berbeda-beda di suatu daerah, dan masyarakat Mandailing yang dikenal fanatis dalam berpikir bidang agama. Selain itu, Natal juga bagian dari perpaduan suku Mandailing dengan suku lain seperti kelompok pesisir, Jawa dan sebagainya. ‎Tujuannya agar semua suku bangsa dan agama itu bisa bersatu padu demi percepatan pembangunan daerah. Dan disetujuilah nama Mandailing Natal,” ujarnya.

Ia juga menyebut, nama Mandailing Natal itu sempat menjadi pembahasan untuk panggilan kecilnya. Ada mengusulkan disingkat menjadi Man Tal, ada yang mengusul Man Nat, dan terakhir disepakati menjadi Madina.

“‎Diusul dengan singkatan ‘Man Tal’, ini menurut tokoh masyarakat ketika itu tidak ditemui makna dari singkatannya dan terasa janggal. Kemudian nama ‘Manna’ identik dengan nama perempuan, dan terakhir nama Madina. Madina didaulat jadi singkatan Mandailing Natal. Tujuannya agar daerah ini menjadi kota kembar dari nama suatu kota di Negeri Arab, yaitu kota Madinah, agar masyarakatnya tetap religius dan berperilaku secara islami,” terang Amin Daulay.

Ir Amin Daulay mengungkapkan, pembentukan Kabupaten Madina diresmikan pada tanggal 9 Maret 1999. Ketika itu lokasi perkantoran ditempatkan di perkantoran Dinas Perairan Provinsi Sumatera Utara UPT Panyabungan, yang kini dikenal dengan kantor bupati lama.

Kantor yang hanya memiliki beberapa ruangan itu digunakan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan khusus dalam bidang pelayanan administrasi publik.
Dan pertama kali pemekaran ini diketahui masyarakat dari penyampaian Gubernur Sumatera Utara Tengku Rizal Nurdin yang baru saja dilantik pada tahun 1998.

Ketika itu, Rizal Nurdin sedang mengadakan kunjungan ke daerah Pantai Barat, dan pada pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat. Gubernur mengatakan, pemekaran Kabupaten Madina dalam waktu dekat akan terwujud.

“Waktu itu Gubernur Rizal Nurdin yang baru saja dilantik tahun 1998 melakukan kunjungan ke Pantai barat, disitu beliau menyebut dalam waktu dekat pemekaran akan terwujud. Hanya saja beliau menanyakan ada tugas dan tanggungjawab daerah pemekaran untuk menyediakan lahan untuk perkantoran serta anggaran dan fasilitas perkantoran,” ungkap Amin Daulay.

Mendengar pernyataan Gubernur Rizal Nurdin saat itu, para tokoh masyarakat sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menyanggupi lahan perkantoran untuk komplek perkantoran Pemkab Madina. Namun, apa yang disampaikan tokoh masyarakat itu hanya sebagian kecil saja yang disanggupi.

“Semua tokoh masyarakat mengatakan akan menyanggupi semua yang dibutuhkan demi terwujudnya pemekaran. Nyatanya sete‎lah resmi mekar, hampir tak ada yang disanggupi mengenai lahan dimaksud,” ucap Amin.

Karena itulah, menurut Amin, kondisi fasilitas dan sarana prasarana perkantoran begitu memprihatinkan, belum lagi mengenai anggaran daerah.
Setelah resmi Kabupaten Madina dari Kabupaten Tapsel, ketika itu ada muncul berbagai pertanyaan, siapa yang akan menjadi Bupati Madina.

Saat itu muncul pertanyaan dari berbagai pihak, siapa yang akan menjadi Pejabat Bupati Madina. Gubernur sempat bilang, siapa yang didukung dan dikehendaki masyarakat maka itu yang dijadikan sebagai Pj Bupati.

Ada muncul beberapa nama yaitu dr Iwan yang saat itu menjabat Kepala Dinas Kesehatan Tapsel. Ada juga nama Zulkarnen Nasution yang pernah menjadi Walikota Psp belum lama ini. Ada pejabat Pemprov Sumut seperti Rivai Alam Matondang. Namun beberapa nama yang mencuat itu tidak ada yang masuk karena yang menjadi Pj Bupati Madina adalah H Amru Daulay SH.

“Saat itu Amru Daulay setahun lagi akan mengakhiri jabatannya, dan dia sendiri diplot menjadi Pj Bupati Madina atas penguatan Sekwilda Sumut. Dasar pemikiran Sekwilda Sumut memilih Amru Daulay karena senioritas dan kepiawaian Amru Daulay memimpin SKPD ketika ia menduduki berbagai jabatan di Pemprov Sumut,” terang Amin.

Setelah Amru Daulay didaulat menjadi Pejabat Bupati Madina, ia pertama kali berkantor di perkantoran Dinas Perairan UPT Panyabungan. Bermodal hanya beberapa unit meja dan kursi, Amru Daulay berkendaraan dinas jenis mitsubishi L300. Selain itu, kantor dinas perairan UPT Panyabungan juga sangat kumuh, dinding dan atapnya banyak yang bocor.

“Tapi itulah gigihnya seorang Amru Daulay. Meski dengan kondisi demikian, jabatan ia gunakan untuk percepatan pembangunan, karena hanya sebentar saja, beliau sudah berhasil meloby anggaran untuk pembangunan perkantoran Pemkab Madina,” ungkapnya.

Amin juga bercerita, ‎sebelum pemekaran, Pemkab Tapsel berjanji akan memberikan modal dasar anggaran sebesar Rp20 miliar. Tapi setelah mekar, anggaran yang dijanjikan belum kunjung datang. Sementara pemerintahan telah berjalan.

“Saat itulah hadir almarhum H Abdurrahman Nasution alias ‘Ompung Kolol’, dengan uang pribadinya. Ompung Kolol memberikan uangnya Rp5 miliar. Dan uang itulah yang digunakan untuk menunjang operasional pemerintahan ketika itu. Apalagi saat itu baru selesai zaman orde baru, semua masih serba krisis moneter,” ungkapnya.

Sumber : metrotabagsel.com

Sejarah Awal Mula Berdirinya Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan pintu gerbang provinsi Sumatera Utara ditinjau dari provinsi Riau. Kesultanan Kota Pinang dahulu terletak di kabupaten ini, yang beribukotakan di Kota Pinang.


Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang beribukota di Kota Pinang, Kota Pinang adalah kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 pada 24 Juni 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, semasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

AWAL TERBENTUKNYA KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN

Pada waktu itu Tanggal 22 Juli Tahun 2002 Datang saudara Rifai Nasution bersama 2 rekannya ke rumah Almarhum H Rustam Nasution membawa beberapa file.

Dalam pertemuan itu H. Rustam Nasution didampingi oleh pertemuan yaitu Mirwan Hasibuan dan Rifai Nasution berbincang membahas agar meminta H. Rustam dapat membahas hasil penelitian tim perumusan pemekaran Kabupaten Labuhanbatu.
Rifai Nst juga pada saat itu memberikan arahan akan Manfaat dari pemekaran tersebut.

Bila 5 Kecamatan Satu Kabupate (Lima) melewatkan Kecamatan Kotapinang, Kecamatan Kampung Rakyat, Kec. Torgamba, Kec. Silangkitang dan Kecamatan Sungaikanan. Dari pembahasan itu Almarhum H. Rustam Meminta waktu akan memusyawarahkan hal tersebut dengan para tokoh masyarakat Kotapinang.

Kemudian, pada Tanggal 26 Juli Tahun 2002, H. Rustam Nst meminta kepada Saudara Mirwan Hasibuan agar mengundang para tokoh masyarakat untuk membahas tentang pemekaran Kabupaten Labuhanbatu dan tempat-tempat titik berkumpul di rumah tokoh masyarakat H. Tamlihon Nst, setelah dilakukan meminta kepada para tokoh nasarakat dan Alim Ulama Kotapinang

Selanjutnya, pada Tanggal 5 Agustus Tahun 2002 diadakanlah pertemuan di rumah H. Tamlihon, pada musawarah saat itu, H. Rustam tidak hadir pada saat itu, yang hadir pada waktu itu adalah H. Tamlihon, H. Mursir Nst, H. Alwi Nst, H. Sukri Nst, H. Rifai Nst, H. Pai Nst, Ust H. Asli Pulungan, H. Ahmad Dewani Hrp, Tukka Tua Pardosi, Aman Hsb, Mirwan Hsb dan beberapa tokoh masyarakat lainnya.

Dari hasil rapat itu, setelah hasil rapat, dapatlah persetujuan mendukung perencanaan pemekaran Labuhanbatu menjadi 3 Kabupaten dan menyusun tim kecil untuk mengundang para Tokoh masyarakat dari 5 (Lima) Kecamatan, yang diketuai H Tamlihon dan di Seketarisi oleh Mirwan Hsb.

Kemudian, Pada Tgl 7 Agustus Tahun 2002, dilaksanakan rapat pembahasan pemekaran oleh tokoh masyarakat Dari 5 (Lima) Kecamatan, tempat pertemuan kala itu diadakan dirumah H. Rustam, dihadir tokoh masyarakat di Kecamatan Kampung Rakyat Ramlan Lubis Dan H. Lindung Nst, dari Kecamatan Torgamba H. Seno, Ir Miran Dan Bangun Hrp, Dari Kecamatan Sungai Kanan Romali S.Ag, Dari Kecamatan Silangkitang Abdul Wahab.

Sedangkan dari Kecamatan Kotapinang dihadiri oleh Ketua PAC PDIP Suarno, Ketua PKP TK Tampubolon, Ketua Golkar H Ali Napiah, Ketua PKB Tuka Tua Pardosi. Sementara dari tokoh kepemudaan di hadiri oleh Pengurus Pancasila Suria Darma, dari Pemuda Panca Marga (PPM) Jam Jam, dari PAN Ismail Puad.

Kemudian juga dihadiri H. Rustam, Mirwan Hsb, H. Mursir, H. Dewan, H. Alwi, Ir Hefrin Hrp, M. Yunus S.Sos Rizal Sambiring, Ustadz Asli Pulungan, H. Tamlihon, H. Hasmi, Jamrin Inti Nst, H. Sukri dan H. Sapii.

Hasil Rapat saat itu ditetapkanlah H. Rustam sebagai Ketua dan M Yunus S.Sos sebagai Sekretaris, kemudian dibentuklah organisasi yang bernama Masyarakat Peduli Pemekaran Labuhanbatu (MPPL), Kemudian Corp Surat ini ditanda tangani oleh elemen masyarakat untuk disodorkan ke DPRD Labuhanbatu agar DPRD Labuhanbatu mendukung permohonan pemekaran Labuhanbatu.

Kemudian pada bulan September Tahun 2002, masyarakat dari Daerah Selatan dan Daerah Utara serentak datang ke kantor DPRD Labuhanbatu yang dipandu Tim Pemikir putra daerah asal Labuhanbatu yang ada di Medan, seperti Jon Tambu Ritonga, H Ridwan Siregar, Sahminan Pasaribu, Rifai Nst, Usman Nst, dll.

Saat itu langsung diterima oleh Ketua DPRD Labuhanbatu H Dahlan Hsb, Abdul Roni Hrp, Abdul Wahab Rambe dan Anggota DPRD Lainnya.

Tim Pemikir Pemekaran memaparkan tunjangan bagi masyarakat jika Labuhanbatu di mekarkan menjadi 3 (Tiga) Kabupaten perlu percepatan Infrasuturuktur, dari peminjaman semua orang di DPRD akan diupayakan dan akan membantu pemekaran dengan Bupati Labuhanbatu HT Milwan.

Tim MPPL yang diketuai H Rustam Pada bulan April Tahun 2003 mengundang semua calon Anggota DPRD Labuhanbatu yang akan bertarung 2004. Acara pada saat itu bertempat di Hotel Istana 9, lebih dari 50 calon Anggota DPRD dari Dapil Labuhanbatu 2 untuk membuat perjanjian politik, dapat dilihat, dipilih calon tersebut harus memperjuangkan Pemekaran Labuhanbatu.

Diantara calon DPRD adalah H Zainal Hrp, H Pangonal Hrp, Ir Hefrin Hrp, H Panggar Nst, Jahara Pohan, Hj Kasmah dan Para Caleg Lainya dipilih dan menanda Tangani transaksi politik sesuai permintaan, maka akan menjadi pilihan terbaik pemekaran Labuhanbatu tiba ter, demikian mulai dari pada perjuangan pemekaran Labuhanbatu sehingga terwujud.

Maka pada Tanggal 24 Juni Tahun 2007, DPR RI yang memadatkan itu Sidang Paripurna Dipimpin Muhaimin Iskandar Memutuskan 12 Daerah serentak dimekarkan, maka dari hasil penetapan itu salah satu Kabupaten Labuhanbatu Selatan di syahkan sesuai UU No. 22 Tahun 2007 dan demikian juga dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara seauai UU No. 23 Tahun 2007.

H. Zainal Hrp menjelaskan yang mana Terwujudnya pemekaran karena insiatif Komisi 2 Komisi RI yang menyusunnya diketuai Surio Sugritno Dari Fraksi PDI Perjuangan. Karena pada saat itu Bupati Labuhanbatu tidak menanda tangani menyetujui pemekaran.

"Pada saat itu, Pimpinan Dewan berkoordinasi dengan Ketua DPRD Sumut Abdul Wahap Dalimunthe dan Guberbur Sumut Rudolf Pardede, mengatur pengajuan pemekaran tidak ke otonomi daerah, hal ini kami lakukan bersama Sahminan Pasaribu," terang Mirwan Hasibuan salah satu Tokoh Pemekaran Labuhanbatu.

“Makanya tim peninjau layak tidaknya yang pertama turun ke lapangan dari Komisi 2 DPR RI, kemudian tim DPD RI.
Terakhir, barulah Tim Dari DPRD. Setelah penghujung Tahun 2006, barulah Bupati Labuhan Batu H. T Milwan menanda tangani menerima pemekaran itu, maka pada Tanggal 24 Juni 2007 meminta pemekaran itu terwujud melalui Paripurna DPR RI.

SEJARAH KOTA PINANG


Pada Awalnya sebuah pemerintahan kecamatan di bawah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang berbatasan pada Provinsi Riau, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Bilah Hulu, dan Kecamatan Sungai Kanan.

Berdasarkan sejumlah bukti sejarah berupa kuburan dan sebagainya, diperkirakan Kota pinang telah berdiri sejak 250 tahun lalu. Menurut Hj Tengku Aznah seorang tetua di daerah itu, asal nama Kotapinang sendiri diambil dari kata Huta Pinangaon, yang artinya pinang yang mengawan atau pinang yang menjulang sampai ke awan. Pinang itu menurut cerita tumbuh di depan istana kesultanan Kotapinang.

Kesultanan Kotapinang pada mulanya bernama Kesultanan Pinang Awan. Sultan yang pertama memerintah adalah Sultan Batara Sinombah yang disebut juga dengan Sultan Batara Guru Gorga Pinayungan, yang memiliki makam di Hotang Mumuk Negeri Pinang Awan.

Sultan Batara Sinombah merupakan keturunan dari alam Minang Kabau Negeri Pagaruyung yang bernama Sultan Alamsyah Syaifuddin.

Namun kata dia, yang membuat nama Kotapinang melekat disebabkan di sepanjang sungai Barumun dulunya berpagar pinang. Sehingga kala itu Kotapinang juga dikenal dengan pagar pinang. Karena Kotapinang awalnya sebuah kesultanan, maka kala itu hiduplah di daerah itu seorang sultan.

Awal berdirinya, di daerah Kotapinang hanya dihuni dua suku besar yakni Dasopang dan Tamba yakni 30 Km dari Kotapinang. Bekas kekuasaan kedua suku itu terlihat dari peninggalannya berupa kuburan. Kedua suku inilah yang bertahun-tahun bermukim di kawasan itu.

Selama kedua suku itu berkuasa, timbul percekcokan bahkan sering terjadi perkelahian antara kedua suku, karena masing-masing ingin menguasai daerah itu. Karena perselisihan tak dapat diselesaikan, maka mereka sepakat suapaya kekuasaan diserahkan pada siapa pendatang di daerah itu. Mereka pun sama-sama mencari orang yang mampu memimpin daerah itu.

Dalam usaha mencari siapa yang akan diangkat jadi pemimpin, kala itu kedua suku tersebut menemukan seorang pendatang bernama Batara Guru Pinayungan. Sesuai ikrar, maka Batara Guru Pinayungan diangkatlah menjadi raja dan mengayomi seluruh masyarakat termasuk warga di luar kedua suku besar tersebut.

Batara Guru Pinayungan diyakini berasal dari daerah Pagaruyung. Kedatangannya ke daerah itu juga penuh dengan cerita mistis. Menurut penuturan Alm Tengku Yakub semasa masih hidup, Batara Guru Pinayungan memiliki kesaktian yang tinggi. Dia datang dari Pagaruyung melayang dan terdampar di Kotapinang.

Pernyataan itu diperkuat oleh Tengku Aznah, menurutnya Batara Guru Pinayungan memiliki kesaktian yang bisa mengikut arah angin. Batara Guru Pinayungan memiliki saudara. Saudara laki-lakinya bernama Batara Guru Payung dan seorang saudara perempuannya bernama Lingga Gani.

Kesultanan Kotapinang pada mulanya bernama Kesultanan Pinang Awan. Sultan yang pertama memerintah adalah Sultan Batara Sinombah yang disebut juga dengan Sultan Batara Guru Gorga Pinayungan, yang memiliki makam di Hotang Mumuk Negeri Pinang Awan.

Sultan Batara Sinombah merupakan keturunan dari alam Minang Kabau Negeri Pagaruyung yang bernama Sultan Alamsyah Syaifuddin.
Sultan Batara Sinombah bersama saudaranya Batara Payung beserta saudara tirinya perempuan Putri Lenggani meninggalkan Negeri Pagaruyung pergi ke daerah Mandailing.

Dalam perjalanannya, Batara Payung memutuskan untuk tinggal di Mandailing dan menjadi asal-usul raja-raja di daerah itu. Sedangkan Batara Sinombah dan Puteri Lenggani meneruskan perjalanannya sampai ke Hotang Mumuk (Pinang Awan).

Keturunan Batara Sinombah dari putranya Mangkuto alam merupakan asal-usul dari beberapa kerajaan yang terdapat di daerah Labuhanbatu seperti Raja Indra yang tertua
menetap di Kambul (Bilah Hulu) dan keturunannya menjadi raja-raja Panai dan Bilah.

Sedangkan yang nomor dua Raja Segar menetap di Sungai Toras menjadi Zuriat raja Kampung Raja, dan yang termuda Raja Awan menetap di Sungai Tasik menjadi Zuriat raja di Kotapinang. Yang dipertuan Pagar Ruyung Batara Guru Panjang Batara Sinombah Puteri Lenggani (Raja Mandailing) (Marhumsin. Batara Guru Gorga (Adik Tiri).

Setelah diangkat dan didaulat sebagai raja, Batara Guru Pinayungan menjadi raja dan bertempat tinggal di Kotapinang. Saat itu Lingga Gani ikut bersamanya memimpin desa kecil tersebut. Sedangkan Batara Guru Payung berpisah dari mereka dan pergi menuju tanah Mandailing bersama seekor anjing bernama Sipagatua.

Dalam kepemimpinan Batara Guru Pinayungan, suku Tamba dan Dasopang juga memilih pergi dari perkampungan tersebut untuk membuka perkampungan baru. Dalam masa pemerintahan raja itu juga diciptakan sistim keamanan dan rakyat setia kepada raja.

Setelah raja meninggal dunia, maka otomatis kekuasaan beralih ke tangan anaknya. Tak jelas siapa nama anak Batara Guru Pinayungan. Namun oleh anaknya itu, kerajaan kemudian dipindahkan ke pinggiran sungai Barumun tepatnya di seberang Labuhan Lama. Puing kerajaan itu sampai kini masih dapat dilihat.

Sumber : Kotapinang.wordpress.com

Sejarah Asal Usul Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Asahan dan beribukota di Kecamatan Limapuluh.
Kabupaten Batu Bara adalah salah satu dari 16 kabupaten dan kota baru yang dimekarkan pada dalam kurun tahun 2006.


Kabupaten ini diresmikan pada tanggal 15 Juni 2007, bersamaan dengan dilantiknya Penjabat Bupati Batu Bara, Drs. H. Sofyan Nasution, S.H.

SEJARAH AWAL KABUPATEN BATU BARA


Wilayah Batu Bara mulai dihuni penduduk pada tahun 1720M. Ada lima suku yang mendiami wilayah itu, yakni Lima Laras, Tanah Datar, Pesisir, Lima Puluh dan Bogak. Kelima suku tersebut dipimpin seorang datuk yang memiliki wilayah territorial tertentu.

Konon nama Batu Bara berasa dari nama sebuah lokasi yang dulunya terdapat sebuah batu yang dapat mengeluarkan cahaya sendiri yang membara sekaligus dijadikan nama daerah dan tanda (Kubah Batu Bara)

Batu Bara masih menjadi bagian dari kerajaan Siak dan Johor. Makanya setiap Datuk kepala Suku mendapat pengangkatan dan capnya dari Sultan Siak. Untuk mewakili kepentingan kerajaan Siak dan mengepalai para datuk di seluruh Batu Bara, diangkat seorang bendahara secara turun temurun.

Di bawah bendahara dibentuk dewan yang anggotanya dipilih oleh para Datuk Kepala Suku. Anggota Dewan itu adalah seorang Syahbandar (suku Tanah Datar). Juru Tulis dipilih dari suku Lima Puluh. Mata-mata dipilih dari suku Lima Laras dan Penghulu Batangan dipilih tetap dari suku pesisir. Data di kerajaan Haru menyebutkan bahwa Batu Bara salah satu daerah yang wajib menyetor upeti kepada kerajaan ini.

Dalam tahun 1885, pemerintah Hindia Belanda membuat Politic Contract. Perjanjian itu meliputi beberapa kerajaan seperti Langkat, Serdang, Deli, Asahan, Siak, Palalawan (Riau), termasuk juga kerajaan-kerajaan kecil seperti Tanah Karo, Simalungun, Indragiri dan Batu Bara serta Labuhanbatu.

Pada tahun 1889 Residensi Sumatera Timur terbentuk dengan ibukota di Medan. Residensi itu terdiri dari 5 afdeling (kabupaten-red), yaitu Afdeling Deli yang langsung di bawah Residen Medan, Afdeling Batu Bara berkedudukan di Labuhan Ruku, Afdeling Asahan berkedudukan di Tanjungbalai, Afdeling Labuhanbatu berkedudukan di Labuhanbatu dan Afdeling Bengkalis berkedudukan di Bengkalis.

Dari itu, tampak nyata bahwa sejak dahulu Batu Bara, punya afdeling tersendiri. Batu Bara saat itu, punya 8 landschap (setara dengan kecamatan), yang dipimpin oleh seorang raja.

Ketika Indonesia merdeka, wilayah Batu Bara berubah statusnya menjadi kewedanan membawahi lima kecamatan yaitu, kecamatan Talawi, Tanjungtiram, Lima Puluh, Air Putih dan Medang Deras. Sementara Ibukota tetap di Labuhan Ruku.

Setelah masa kepemimpinan kewedanan berlangsung 4 kali pergantian, nama kewedanan kemudian dicabut, sehingga yang ada hanya 5 (lima) sektor camat. Lalu digabungkan dengan nama Kabupaten Asahan, beribukota di Kisaran.

Hal inilah yang menggugah tokoh, cerdik pandai dan masyarakat untuk kembali memperjuangkan adanya wilayah otonom Batu Bara. Maka pada tahun 1969 dibentuk Panitia Persiapan Otonomi Batu Bara (PPOB). Namun perjuangan itu kandas sebelum Kabupaten Batu Bara yang otonom terbentuk.

Penduduk Kabupaten Batubara didominasi oleh etnis Jawa, kemudian diikuti oleh orang-orang Melayu, dan Suku Batak. Orang Mandailing merupakan sub-etnis Batak yang paling banyak bermukim disini. Pada masa kolonial, untuk memperoleh prestise serta jabatan dari sultan-sultan Melayu, banyak di antara orang-orang Mandailing yang mengubah identitasnya dan memilih menjadi seorang Melayu.

Etnis Jawa atau yang dikenal dengan Pujakesuma (Putra Jawa Keturunan Sumatra) mencapai 43% dari keseluruhan penduduk Batubara. Mereka merupakan keturunan kuli-kuli perkebunan yang dibawa para pekebun Eropa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Selain itu orang Minangkabau juga banyak ditemui di kabupaten ini. Sejak abad ke-18, Batubara telah menjadi pangkalan bagi orang-orang kaya Minangkabau yang melakukan perdagangan lintas selat. Mereka membawa hasil-hasil bumi dari pedalaman Sumatera, untuk dijual kepada orang-orang Eropa di Penang dan Singapura.

Seperti halnya Pelalawan, Siak, dan Jambi; Batubara merupakan koloni dagang orang-orang Minang di pesisir timur Sumatra. Dari lima suku (klan) asli yang terdapat di Batubara yakni Lima Laras, Tanah Datar, Pesisir, Lima Puluh dan Suku Boga, dua di antaranya teridentifikasi sebagai nama luhak di Minangkabau, yang diperkirakan sebagai tempat asal masyarakat suku tersebut.

Sumber : https://hermanangkola.wordpress.com/2012/01/13/sejarah-kabupaten-batu-bara

Sejarah Asal Usul Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara