Tampilkan postingan dengan label Awal Mula kabupaten Asahan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Awal Mula kabupaten Asahan. Tampilkan semua postingan
Kabupaten Padang Lawas adalah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yakni hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan.


Kabupaten ini resmi berdiri sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2007, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2007, bersamaan dengan dibentuknya Kabupaten Padang Lawas Utara, menyusul RUU yang disetujui pada 17 Juli 2007. Ibukota kabupaten ini adalah Sibuhuan. Kepala Daerah yang pertama kali memimpin Kabupaten Padang Lawas adalah Pj. Bupati, Ir. Soripada Harahap.

AWAL TERBENTUKNYA KABUPATEN PADANG LAWAS

 Pembentukan daerah otonom baru (DOB) telah diperjuangkan sejak 1992 hingga 2007, mewakili keberlanjutan pengadilan bagi seluruh masyarakat dan tim pemekaran pada khususnya. Karena itu, mari kita maknai untuk meminta bantuan aparatur pemerintah sebagai pelayan dan pengemban tugas masyarakat.

Demikian Disampaikan Bupati Padang Lawas Basyrah Lubis dalam sambutannya pada pembicaraan hari jadi Kab.Padang Lawas Ke II, yang dipusatkan di Lapangan Merdeka Sibuhuan, Senin [10/08].

Dikatakannya, kebersamaan adalah modal utama dalam menggapai cita-cita yang nyata, untuk itu semua pendapat yang bertentangan dengan kekayaan yang terkontaminasi dengan tetap berpegang teguh pada cita-cita saya

nsejahterakan masyarakat. “Dalam kebersamaan marilah kita, kedepankan persamaan dan hindari eksploitasi perbedaan yang ada, kiranya perllu kita sadari bersatu sajapun kita belum berhasil baik, dan sajapun baik sajapun belum tentu kita bisa berkah, mau tidak,” ujar bupati.

Dia berharap agar hari baru Padang Lawas ke II ini menjadi sumber inpirasi dan motivasi bagi aparat pemerintahan di pemerintah Kab. Padang Lawas dalam berbakti, bertindak dan buat yang lebih baik buat kedepan akan lebih maju.

Dalam Kesempatan itu, salah satu tokoh dan pejuang Pemekaran H. Mara Hadi Hasibuan, menuturkan sejarah perjuangan berdirinya Kab.Padang Lawas. Dia Mengatakan Perjuangan Pemekaran Padang Lawas tidak terpisahkan dari perjuangan seluruh kabupaten yang baru di seluruh Tapanuli Selatan Sebagai kabupaten induk, yang diprakarsai oleh H. Raja Inal Siregar (Gubernur Sumut 1988 hingga 1998).

Sejalan dengan itu, DPRD Ketuk dengan keputusan nomor 15 / KPTS / 1992 tanggal 21 Maret 1992 tentang persetujuan pemekaran wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Kemudian, lanjut Mara Hadi, Raja Inal mengundang anggota masyarakat Padang Lawas melalui Masrin Harahap dari H.Baginda Siregar, Pada Mulia Lubis, Mangaraja Tagor Hasibuan dan Marahadi Hasibuan, agar hadir di Medan untuk musyawarah di antanranya pemekaran Kab. Padang Lawas.

Hasil dari musyawarah tanggal 13 April 1992, memutuskan Kota Padang Sidimpuan ibu kotanya Padang Sidimpuan, Kab. Angkola Sipirok Ibu kotanya Sipirok, Mandailing Natal Ibukotanya Panyabungan dan Padang Lawas ibu kotanya Sibuhuan.

Menurut Marahadi, Ke-empat nama warga Padang Lawas ini ditetapkan sebagai sponsor berdirinya Kabupaten Padang Lawas. Selanjutnya, katakanlah Marahadi, pada hari kedua Idul Fitri atau Desember 2000, Masrin Harahap mengundang H.Fahruddin (MPRD Prov. Riau), Marahadi Hasibuan, H.Andolan Siregar dan H.Muslihuddin untuk hadir dirumahnya di Wek I Kelurahan Pasar Sibuhuan. Persiapan Panitia Persiapan Kabupaten Padang Lawas Ibukotanya Sibuhuan.

Maka pada 22 Februari 2001 Kepanitiaan dibentuk dengan penasehat 5 orang yaitu KH Muchtar Muda Nasution, KH.M.Arjun Akbar Nasution, Tongku Fikir Lubis, H.Abdul Wahab Harahap dan Fahruddin S.

Ketua Panitia Mara Hadi Hasibuan dan wakilnya Syamsul Bahri Tanjung, Sekretaris H.Andolan Siregar dan Wakilnya David Daulay, Bendahara H.Muslihuddin Nasution dan wakilnya H.Amir Hamjah Harahap. Sementara Seksi Keuangan sebanyak 10 orang yang dikordinir Syahrun Harahap, seksi perlengkapan tujuh orang dikordinir Afner Azis Siregar dan seksi humas sebanyak 10 orang yang dikordiri H.Muktar Hasan Nasution.

5 Juli 2005, lanjut Mara Hadi, diadakan rapat di Lapangan Merdeka Sibuhuan yang berpidato saat itu H Fahruddin. Selanjutnya dibuat kesimpulan untuk menambah kekuatan panitia, maka dibentuklah tim kerja di Mess Pemda Sibuhuan.

Perjuangan tokoh pemekaran dan warga Padang Lawas tersebut berahir pada 17 juli 2007 DPR-RI mengadakan sidang paripurna pengesahan membuat undang-undang (RUU) menjadi undang-undang membuat kabupaten dan kota, Kab. Padang Lawas salah satu diantarannya. Pada 10 Agustus 2007 undang undang nomor 38 tahun 2007 tentang pembentukan Padang Lawas.

Acara yang disatukan dengan penyerahan SK CPNS dari pelamar umum formasi th.2008 dihadiri Wakil Bupati H.Ali Sutan Harahap (TSO), Komandan Kodim 0212 / Tapanuli Selatan Togar PR.L Pangaribuan muspida, Mantan PJ Bupati Padang Lawas Soripada Hahap, Ketua dan Anggota DPRD, Para tokoh pemekaran dari berbagai daerah, Ketua Ikatan Keluarga Barumun Raya (IKABAYA) Jakarta, Ketua MUI HM Arjun Akbar Nasution, Sekda Syahrul Mulia Harahap dan Seluruh Jajarannya dan seluruh warga.

Sumber : http://ampalas.org/sejarah-singkat-pembentukan-kabupaten-padang-lawas

Sejarah Asal Usul Berdirinya Kabupaten Padang Lawas

Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan pintu gerbang provinsi Sumatera Utara ditinjau dari provinsi Riau. Kesultanan Kota Pinang dahulu terletak di kabupaten ini, yang beribukotakan di Kota Pinang.


Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang beribukota di Kota Pinang, Kota Pinang adalah kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 pada 24 Juni 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, semasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

AWAL TERBENTUKNYA KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN

Pada waktu itu Tanggal 22 Juli Tahun 2002 Datang saudara Rifai Nasution bersama 2 rekannya ke rumah Almarhum H Rustam Nasution membawa beberapa file.

Dalam pertemuan itu H. Rustam Nasution didampingi oleh pertemuan yaitu Mirwan Hasibuan dan Rifai Nasution berbincang membahas agar meminta H. Rustam dapat membahas hasil penelitian tim perumusan pemekaran Kabupaten Labuhanbatu.
Rifai Nst juga pada saat itu memberikan arahan akan Manfaat dari pemekaran tersebut.

Bila 5 Kecamatan Satu Kabupate (Lima) melewatkan Kecamatan Kotapinang, Kecamatan Kampung Rakyat, Kec. Torgamba, Kec. Silangkitang dan Kecamatan Sungaikanan. Dari pembahasan itu Almarhum H. Rustam Meminta waktu akan memusyawarahkan hal tersebut dengan para tokoh masyarakat Kotapinang.

Kemudian, pada Tanggal 26 Juli Tahun 2002, H. Rustam Nst meminta kepada Saudara Mirwan Hasibuan agar mengundang para tokoh masyarakat untuk membahas tentang pemekaran Kabupaten Labuhanbatu dan tempat-tempat titik berkumpul di rumah tokoh masyarakat H. Tamlihon Nst, setelah dilakukan meminta kepada para tokoh nasarakat dan Alim Ulama Kotapinang

Selanjutnya, pada Tanggal 5 Agustus Tahun 2002 diadakanlah pertemuan di rumah H. Tamlihon, pada musawarah saat itu, H. Rustam tidak hadir pada saat itu, yang hadir pada waktu itu adalah H. Tamlihon, H. Mursir Nst, H. Alwi Nst, H. Sukri Nst, H. Rifai Nst, H. Pai Nst, Ust H. Asli Pulungan, H. Ahmad Dewani Hrp, Tukka Tua Pardosi, Aman Hsb, Mirwan Hsb dan beberapa tokoh masyarakat lainnya.

Dari hasil rapat itu, setelah hasil rapat, dapatlah persetujuan mendukung perencanaan pemekaran Labuhanbatu menjadi 3 Kabupaten dan menyusun tim kecil untuk mengundang para Tokoh masyarakat dari 5 (Lima) Kecamatan, yang diketuai H Tamlihon dan di Seketarisi oleh Mirwan Hsb.

Kemudian, Pada Tgl 7 Agustus Tahun 2002, dilaksanakan rapat pembahasan pemekaran oleh tokoh masyarakat Dari 5 (Lima) Kecamatan, tempat pertemuan kala itu diadakan dirumah H. Rustam, dihadir tokoh masyarakat di Kecamatan Kampung Rakyat Ramlan Lubis Dan H. Lindung Nst, dari Kecamatan Torgamba H. Seno, Ir Miran Dan Bangun Hrp, Dari Kecamatan Sungai Kanan Romali S.Ag, Dari Kecamatan Silangkitang Abdul Wahab.

Sedangkan dari Kecamatan Kotapinang dihadiri oleh Ketua PAC PDIP Suarno, Ketua PKP TK Tampubolon, Ketua Golkar H Ali Napiah, Ketua PKB Tuka Tua Pardosi. Sementara dari tokoh kepemudaan di hadiri oleh Pengurus Pancasila Suria Darma, dari Pemuda Panca Marga (PPM) Jam Jam, dari PAN Ismail Puad.

Kemudian juga dihadiri H. Rustam, Mirwan Hsb, H. Mursir, H. Dewan, H. Alwi, Ir Hefrin Hrp, M. Yunus S.Sos Rizal Sambiring, Ustadz Asli Pulungan, H. Tamlihon, H. Hasmi, Jamrin Inti Nst, H. Sukri dan H. Sapii.

Hasil Rapat saat itu ditetapkanlah H. Rustam sebagai Ketua dan M Yunus S.Sos sebagai Sekretaris, kemudian dibentuklah organisasi yang bernama Masyarakat Peduli Pemekaran Labuhanbatu (MPPL), Kemudian Corp Surat ini ditanda tangani oleh elemen masyarakat untuk disodorkan ke DPRD Labuhanbatu agar DPRD Labuhanbatu mendukung permohonan pemekaran Labuhanbatu.

Kemudian pada bulan September Tahun 2002, masyarakat dari Daerah Selatan dan Daerah Utara serentak datang ke kantor DPRD Labuhanbatu yang dipandu Tim Pemikir putra daerah asal Labuhanbatu yang ada di Medan, seperti Jon Tambu Ritonga, H Ridwan Siregar, Sahminan Pasaribu, Rifai Nst, Usman Nst, dll.

Saat itu langsung diterima oleh Ketua DPRD Labuhanbatu H Dahlan Hsb, Abdul Roni Hrp, Abdul Wahab Rambe dan Anggota DPRD Lainnya.

Tim Pemikir Pemekaran memaparkan tunjangan bagi masyarakat jika Labuhanbatu di mekarkan menjadi 3 (Tiga) Kabupaten perlu percepatan Infrasuturuktur, dari peminjaman semua orang di DPRD akan diupayakan dan akan membantu pemekaran dengan Bupati Labuhanbatu HT Milwan.

Tim MPPL yang diketuai H Rustam Pada bulan April Tahun 2003 mengundang semua calon Anggota DPRD Labuhanbatu yang akan bertarung 2004. Acara pada saat itu bertempat di Hotel Istana 9, lebih dari 50 calon Anggota DPRD dari Dapil Labuhanbatu 2 untuk membuat perjanjian politik, dapat dilihat, dipilih calon tersebut harus memperjuangkan Pemekaran Labuhanbatu.

Diantara calon DPRD adalah H Zainal Hrp, H Pangonal Hrp, Ir Hefrin Hrp, H Panggar Nst, Jahara Pohan, Hj Kasmah dan Para Caleg Lainya dipilih dan menanda Tangani transaksi politik sesuai permintaan, maka akan menjadi pilihan terbaik pemekaran Labuhanbatu tiba ter, demikian mulai dari pada perjuangan pemekaran Labuhanbatu sehingga terwujud.

Maka pada Tanggal 24 Juni Tahun 2007, DPR RI yang memadatkan itu Sidang Paripurna Dipimpin Muhaimin Iskandar Memutuskan 12 Daerah serentak dimekarkan, maka dari hasil penetapan itu salah satu Kabupaten Labuhanbatu Selatan di syahkan sesuai UU No. 22 Tahun 2007 dan demikian juga dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara seauai UU No. 23 Tahun 2007.

H. Zainal Hrp menjelaskan yang mana Terwujudnya pemekaran karena insiatif Komisi 2 Komisi RI yang menyusunnya diketuai Surio Sugritno Dari Fraksi PDI Perjuangan. Karena pada saat itu Bupati Labuhanbatu tidak menanda tangani menyetujui pemekaran.

"Pada saat itu, Pimpinan Dewan berkoordinasi dengan Ketua DPRD Sumut Abdul Wahap Dalimunthe dan Guberbur Sumut Rudolf Pardede, mengatur pengajuan pemekaran tidak ke otonomi daerah, hal ini kami lakukan bersama Sahminan Pasaribu," terang Mirwan Hasibuan salah satu Tokoh Pemekaran Labuhanbatu.

“Makanya tim peninjau layak tidaknya yang pertama turun ke lapangan dari Komisi 2 DPR RI, kemudian tim DPD RI.
Terakhir, barulah Tim Dari DPRD. Setelah penghujung Tahun 2006, barulah Bupati Labuhan Batu H. T Milwan menanda tangani menerima pemekaran itu, maka pada Tanggal 24 Juni 2007 meminta pemekaran itu terwujud melalui Paripurna DPR RI.

SEJARAH KOTA PINANG


Pada Awalnya sebuah pemerintahan kecamatan di bawah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang berbatasan pada Provinsi Riau, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Bilah Hulu, dan Kecamatan Sungai Kanan.

Berdasarkan sejumlah bukti sejarah berupa kuburan dan sebagainya, diperkirakan Kota pinang telah berdiri sejak 250 tahun lalu. Menurut Hj Tengku Aznah seorang tetua di daerah itu, asal nama Kotapinang sendiri diambil dari kata Huta Pinangaon, yang artinya pinang yang mengawan atau pinang yang menjulang sampai ke awan. Pinang itu menurut cerita tumbuh di depan istana kesultanan Kotapinang.

Kesultanan Kotapinang pada mulanya bernama Kesultanan Pinang Awan. Sultan yang pertama memerintah adalah Sultan Batara Sinombah yang disebut juga dengan Sultan Batara Guru Gorga Pinayungan, yang memiliki makam di Hotang Mumuk Negeri Pinang Awan.

Sultan Batara Sinombah merupakan keturunan dari alam Minang Kabau Negeri Pagaruyung yang bernama Sultan Alamsyah Syaifuddin.

Namun kata dia, yang membuat nama Kotapinang melekat disebabkan di sepanjang sungai Barumun dulunya berpagar pinang. Sehingga kala itu Kotapinang juga dikenal dengan pagar pinang. Karena Kotapinang awalnya sebuah kesultanan, maka kala itu hiduplah di daerah itu seorang sultan.

Awal berdirinya, di daerah Kotapinang hanya dihuni dua suku besar yakni Dasopang dan Tamba yakni 30 Km dari Kotapinang. Bekas kekuasaan kedua suku itu terlihat dari peninggalannya berupa kuburan. Kedua suku inilah yang bertahun-tahun bermukim di kawasan itu.

Selama kedua suku itu berkuasa, timbul percekcokan bahkan sering terjadi perkelahian antara kedua suku, karena masing-masing ingin menguasai daerah itu. Karena perselisihan tak dapat diselesaikan, maka mereka sepakat suapaya kekuasaan diserahkan pada siapa pendatang di daerah itu. Mereka pun sama-sama mencari orang yang mampu memimpin daerah itu.

Dalam usaha mencari siapa yang akan diangkat jadi pemimpin, kala itu kedua suku tersebut menemukan seorang pendatang bernama Batara Guru Pinayungan. Sesuai ikrar, maka Batara Guru Pinayungan diangkatlah menjadi raja dan mengayomi seluruh masyarakat termasuk warga di luar kedua suku besar tersebut.

Batara Guru Pinayungan diyakini berasal dari daerah Pagaruyung. Kedatangannya ke daerah itu juga penuh dengan cerita mistis. Menurut penuturan Alm Tengku Yakub semasa masih hidup, Batara Guru Pinayungan memiliki kesaktian yang tinggi. Dia datang dari Pagaruyung melayang dan terdampar di Kotapinang.

Pernyataan itu diperkuat oleh Tengku Aznah, menurutnya Batara Guru Pinayungan memiliki kesaktian yang bisa mengikut arah angin. Batara Guru Pinayungan memiliki saudara. Saudara laki-lakinya bernama Batara Guru Payung dan seorang saudara perempuannya bernama Lingga Gani.

Kesultanan Kotapinang pada mulanya bernama Kesultanan Pinang Awan. Sultan yang pertama memerintah adalah Sultan Batara Sinombah yang disebut juga dengan Sultan Batara Guru Gorga Pinayungan, yang memiliki makam di Hotang Mumuk Negeri Pinang Awan.

Sultan Batara Sinombah merupakan keturunan dari alam Minang Kabau Negeri Pagaruyung yang bernama Sultan Alamsyah Syaifuddin.
Sultan Batara Sinombah bersama saudaranya Batara Payung beserta saudara tirinya perempuan Putri Lenggani meninggalkan Negeri Pagaruyung pergi ke daerah Mandailing.

Dalam perjalanannya, Batara Payung memutuskan untuk tinggal di Mandailing dan menjadi asal-usul raja-raja di daerah itu. Sedangkan Batara Sinombah dan Puteri Lenggani meneruskan perjalanannya sampai ke Hotang Mumuk (Pinang Awan).

Keturunan Batara Sinombah dari putranya Mangkuto alam merupakan asal-usul dari beberapa kerajaan yang terdapat di daerah Labuhanbatu seperti Raja Indra yang tertua
menetap di Kambul (Bilah Hulu) dan keturunannya menjadi raja-raja Panai dan Bilah.

Sedangkan yang nomor dua Raja Segar menetap di Sungai Toras menjadi Zuriat raja Kampung Raja, dan yang termuda Raja Awan menetap di Sungai Tasik menjadi Zuriat raja di Kotapinang. Yang dipertuan Pagar Ruyung Batara Guru Panjang Batara Sinombah Puteri Lenggani (Raja Mandailing) (Marhumsin. Batara Guru Gorga (Adik Tiri).

Setelah diangkat dan didaulat sebagai raja, Batara Guru Pinayungan menjadi raja dan bertempat tinggal di Kotapinang. Saat itu Lingga Gani ikut bersamanya memimpin desa kecil tersebut. Sedangkan Batara Guru Payung berpisah dari mereka dan pergi menuju tanah Mandailing bersama seekor anjing bernama Sipagatua.

Dalam kepemimpinan Batara Guru Pinayungan, suku Tamba dan Dasopang juga memilih pergi dari perkampungan tersebut untuk membuka perkampungan baru. Dalam masa pemerintahan raja itu juga diciptakan sistim keamanan dan rakyat setia kepada raja.

Setelah raja meninggal dunia, maka otomatis kekuasaan beralih ke tangan anaknya. Tak jelas siapa nama anak Batara Guru Pinayungan. Namun oleh anaknya itu, kerajaan kemudian dipindahkan ke pinggiran sungai Barumun tepatnya di seberang Labuhan Lama. Puing kerajaan itu sampai kini masih dapat dilihat.

Sumber : Kotapinang.wordpress.com

Sejarah Asal Usul Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Kabupaten Karo adalah salah satu Kabupaten di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. ibu kota kabupaten ini terletak di Kabanjahe. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.127,25 km2 dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 389.591 jiwa.

ASAL USUL BERDIRINYA KABUPATEN KARO


Meletusnya revolusi sosial di Sumatera Utara yang dikumandangkan oleh Wakil Gubernur Sumatera Dr. M. Amir pada tanggal 3 Maret 1946, tidak terlepas dari sikap sultan-sultan, raja-raja dan kaum feodal pada umumnya, yang tidak begitu antusias terhadap kemerdekaan Indonesia.

Akibatnya rakyat tidak merasa puas dan mendesak kepada komite nasional wilayah Sumatera Timur supaya daerah istimewa seperti Pemerintahan swapraja/kerajaan dihapuskan dan menggantikannya dengan pemerintahan demokrasi rakyat sesuai dinamika perjuangan kemerdekaan. Sistem yang dikehendaki ialah pemerintah yang demokratis berporos kepada kedaulatan rakyat.

Gerakan itu begitu cepat menjalar ke seluruh pelosok daerah Sumatera Timur. Puluhan orang yang berhubungan dengan swapraja ditahan dan dipenjarakan oleh lasykar-lasykar yang tergabung dalam Volks Front. Di Binjai, Tengku Kamil dan Pangeran Stabat ditangkap bersama beberapa orang pengawalnya. Istri-istri mereka juga ditangkap dan ditawan ditempat berpisah.

Sultan langkat di Tanjung pura pun tertangkap. Demikian juga sultan-sultan lainnya seperti Sultan Kualoh Leidong, Sultan Asahan, dan sultan-sultan lainnya ditangkap walaupun melakukan perlawanan tetapi pasukan-pasukannya dapat dikalahkan oleh lasykar-lasykar rakyat. Pada saat itu di Sumatera Timur ada 21 swapraja atau kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan yang dalam Bahasa Belanda dinamakan Inlands Zelfbestuur (swapraja bumiputera).

Demikian pula sebagai follow up dari revolusi sosial itu, pada tanggal 8 Maret 1946, keadaan pun semakin genting di Tanah Karo. Pemimpin pemerintahan di Tanah Karo Ngerajai Meliala beserta pengikut-pengikutnya ditangkap dan diungsikan ke tanah alas Aceh Tenggara. Menghadapi keadaan yang semakin tidak menentu ini, Panglima Divisi X  Sumatera Timur, memperlakukan keadaan darurat.

Khusus untuk Tanah Karo Panglima mengangkat Mayor M. Kasim, komandan resimen I Devisi X Berastagi menjadi pejabat sementara kepala pemerintahan sebagai pengganti Ngerajai Meliala.

Selanjutnya pada tanggal 13 Maret 1946, Komite Nasional Indonesia Tanah Karo bersama barisan pejuang Tanah Karo, dalam sidangnya berhasil memutuskan antara lain: membentuk pemerintahan Kabupaten Karo dengan melepaskan diri dari keterikatan administrasi kerajaan dan menghapus sistem pemerintahan swapraja pribumi di Tanah Karo dengan sistem pemerintahan demokratis berdasarkan kedaulatan rakyat.

Kemudian Kabupaten Karo diperluas dengan memasukkan daerah Deli Hulu dan daerah Silima Kuta Cingkes dan selanjutnya mengangkat Rakutta Sembiring Brahmana menjadi Bupati Karo, KM  Aritonang sebagai Patih, Ganin Purba sebagai Sekretaris dan Kantor Tarigan sebagai Wakil Sekretaris dan mengangkat para lurah sebagai penganti raja urung yang sudah dihapuskan.

Usul itu disetujui sepenuhnya oleh peserta sidang dan Mr. Luat Siregar mewakili Gubernur Sumatera Utara dan disahkan oleh residen Yunus Nasution yang saat itu ikut di dalam rapat tersebut. Dengan demikian terbentuklah sudah Tanah Karo sebagai suatu daerah dan Rakutta Sembiring ditetapkan sebagai Bupati Kar yang pertama.

Kemudian, setelah pemerintahan Kabupaten Karo terbentuk, di daerah Kabupaten Karo menghadapi banyak persoalan. Penyesuaian kedudukan pejuang dalam pemerintahan, kondisi sosial masyarakat yang buruk dan pembangunan daerah diabaikan oleh pusat serta masalah ketertiban dan keamanan yang sangat mengganggu sehingga otomatis menghambat roda pemerintahan daerah.

Salah satu contohnya, jika beberapa hari sebelumnya oleh KNI diangkat para Lurah sebagai pengganti Raja Urung dengan wilayah kekuasaan pemerintahan yang sama, maka untuk menyesuaikan kebijaksanaan sesuai dengan keputusan Komite Nasional Provinsi tertanggal 18 April 1946, diputuskan bahwa Tanah Karo terdiri dari tiga kewedanan dan tiap kewedanan terdiri dari lima kecamatan.

Kemudian pada bulan September 1974, Residen Sumatera Timur Abubakar Ja’ar mengeluarkan SK Pembentukan Kewedanan Batu Karang dan Tiga Panah, masing-masing dipimpin oleh Hasan Basri dan Matang Sitepu.

Realisasi pembentukan kewedanan Tiga Panah dapat diwujudkan, namun karena kegiatan pasukan Belanda makin gencar menyerang Karo Utara, akhirnya pembentukan kewedanan Batu Karang tidak dapat diwujudkan.

Adapun susunan dan personalia kewedanan Tiga Panah dengan tiga kecamatan adalah Wedana Matang Sitepu kecamatan Tiga Panah dengan camatnya Djamin Karo Sekali, kecamatan Barusjahe dengan camatnya Dapat Sitepu dan kecamatan Cingkes dengan camatnya Babo Sitepu.

Demikianlah Pemerintahan di Kabupaten Karo telah tersusun dengan baik. Walaupun pada mulanya ada masalah rumit tentang kedudukan sibayak sibayak dan Raja-Raja Urung. Namun tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan pertumpahan darah, karena sibayak-sibayak itu bersedia dengan rela mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan mereka kepada kepala-kepala pemerintahan  yang baru  yang terpilih secara demokratis.

Agresi II Militer Belanda

Perjanjian Renville yang tidak bertahan lama karena pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan aksi militer II, akibat serangan ini pasukan republik segera bergerylla ke pedalaman Tanah Karo, dan menyerang pos-pos kedudukan musuh serta melucuti senjata mereka. Umumnya para Onderdistricthoofd meninggalkan tempatnya mengungsi mencari tempat aman ke Kabanjahe, Berastagi dan Tiga Binanga.

Setelah itu, untuk menentukan daerah pertempuran bagi masing-masing kesatuan di daerah Gerillya Tanah Karo dan Pemerintahan Militer Kabupaten Karo, maka tanggal 1 April 1949 diadakan perundingan antara Komandan Resimen IV Distrik X Mayor Djamin Ginting dengan komandan Sektor III Sub-Terr VII, Mayor Selamat Ginting di Kotacane.

Dalam perundingan itu kedua belah pihak sepakat membagi daerah operasi pertempuran sebagai berikut: Daerah Operasi Pasukan Resimen IV, mulai dari sebelah kiri jalan raya Tiga Binanga sampai ke Berastagi dan dari Berastagi sampai ke Medan sebelah menyebelah ke jalan raya; daerah operasi pasukan TNI sektor III, mulai dari Kabupaten Dairi terus sebelah kanan jalan raya Lau Baleng Tiga Binanga Tongkoh  termasuk daerah Silima Kuta Cingkes, Simalungun.

Adapun mengenai hal kedua, yaitu perihal pembentukan pemerintahan Pentadbiran militer Kabupaten Karo, baru diputuskan setelah komandan Sub Terr VII Komando Sumatera Letnan Kolonel  A.E. Kawilarang tiba di Kotacane pada tanggal 2 April 1949. Di Kotacane beliau berunding dengan Mayor Djamin Ginting dan dalam kedudukannya selaku Wakil Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo, Letkol A.E. Kawilarang mengeluarkan surat ketetapan Nomor 62/ist/dl, tanggal 4 April 1949, tentang susunan pemerintahan Pentadbiran Militer Karo.

Dalam surat ketetapan ini ternyata kewedanan Karo Hilir, kewedanan Karo Jahe dan kewedanan Tiga Panah sama sekali tidak disebut atau dicantumkan lagi.

Kewedanan Karo Jahe dibaginya menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Pancur Batu Timur dan kecamatan Pancur Batu Barat. Demikian pula kalau tadinya setelah revolusi social Kabupaten Karo  terdiri dari tiga kewedanan, malah ditambah lagi dengan kewedanan Tiga Panah dengan 15 kecamatan, maka dengan keputusan 4 April 1949 itu, Kabupaten Karo hanya terdiri dari dua kewedanan membawahi 9 kecamatan.

Selanjutnya dengan tercapainya persetujuan Roem Royen, tanggal 7 Mei 1949, yang isinya Belanda setuju memulihkan kedudukan Republik Indonesia ke Jakarta sekaligus mengembalikan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta pada kedudukannya semula, maka disepakati penghentian tembak antara RI dengan Belanda.

Dengan keluarnya penghentian tembak menembak itu, Kepala Pemerintah Pentadbiran Militer Karo Rakutta Sembiring dan perangkat kantornya segera meninggalkan Kotacane menempati kantor yang baru di Tiganderket, maka daerah Tanah Karo diklaim oleh dua negara yaitu Republik Indonesia dan Negara Sumatera Timur.

Pembentukan Negara Sumatera Timur (NST) tidak disetujui oleh rakyat dan setelah Konferensi Meja Bundar, dimana-mana muncul gerakan-gerakan yagn bertujuan untuk menghapuskan Negara boneka tersebut.

Menjelang akhir Desember 1949, para pemuda mengadakan konferensi dan mengeluarkan mosi agar pemerintah RI dikembalikan ke Sumatera Timur. Kemudian tanggal 21-22 Januari 1950, front Nasional Sumatera Timur mengadakan konferensi dan menghasilkan resolusi yagn menuntut agar NST segera dilebur kedalam Republik Indonesia. Sejak itu, situasi memanas “Aksi Tuntutan Rakyat” muncul dimana-mana termasuk di  Tanah Karo.

Aspirasi mereka akhirnya terpenuhi setelah persoalan Negara-Negara RIS diselesaikan secara nasional yaitu kembali ke pangkuan Negara kesatuan Republik Indonesia dengan UUDS 1950.

Dengan terbentuknya NKRI tanggal 15 Agustus 1950, dualisme pemerintahan di Tanah Karo tidak ada lagi dan Bupati Rakutta Sembiring dan segenap perangkatnya kembali ke kantornya di Kabanjahe.

Dengan demikian setelah terbentuknya NKRI, daerah Karo Jahe (Deli Hulu) dan Silima Kuta (Cingkes) yang sejak revolusi social Maret 1946 masuk dari bagian Kabupaten Karo ‘dipaksa’ berpisah. Deli Hulu yang tadinya menjadi satu kewedanan dimasukkan ke dalam bagian Deli Serdang, sedangkan Kecamatan Silima Kuta dimasukkan kedalam wilayah Kabupaten Simalungun.

SEJARAH SUKU KARO


Suku Karo adalah suku  asli yang mendiami Dataran Tinggi Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Dairi, Kota Medan, dan Kabupaten Aceh Tenggara. Nama suku ini dijadikan salah satu nama kabupaten di salah satu wilayah yang mereka diami (dataran tinggi Karo) yaitu Kabupaten Karo.

Suku ini memiliki bahasa sendiri yang disebut Bahasa Karo, dan memiliki salam khas, yaitu Mejuah-juah. Sementara pakaian adat suku Karo didominasi dengan warna merah serta hitam dan penuh dengan perhiasan emas.Adapun keberadaan Rumah adat suku Karo atau yang dikenal dengan nama Rumah Si Waluh Jabu yang berarti rumah untuk delapan keluarga, yaitu Rumah yang terdiri dari delapan bilik yang masing-masing bilik dihuni oleh satu keluarga.

Tiap keluarga yang menghuni rumah itu memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan pola kekerabatan masing-masing. Sejarah Suku Karo Menurut Kol. (Purn) Sempa Sitepu dalam buku "Sejarah Pijer Podi, Adat Nggeluh Suku Karo Indonesia" menuliskan secara tegas etnis Karo bukan berasal dari si Raja Batak. Ia mengemukakan silsilah etnis Karo yang diperoleh dari cerita lisan secara turun temurun dan sampai kepada beliau yang didengar sendiri dari kakeknya yang lahir sekitar tahun 1838.

Menurutnya, leluhur etnis Karo berasal dari India Selatan berbatasan dengan Mianmar.Menurut cerita yang disarikan oleh Sempa Sitepu, bahwa pada awalnya seorang maharaja yang sangat kaya, sakti dan berwibawa yang tinggal di sebuah negeri bersama permaisuri dan putra-putrinya, yang terletak sangat jauh di seberang lautan.

Raja tersebut juga mempunyai seorang panglima perang yang sangat sakti, berwibawa dan disegani semua orang. Nama panglima itu ialah Karo keturunan India. Pada suatu ketika, maharaja ingin pergi dari negerinya untuk mencari tempat yang baru dan mendirikan kerajaan baru. Ia mengumpulkan semua pasukannya dan menganjurkan semuanya untuk bersiap-siap untuk berangkat ke negeri seberang. Ia juga mengajak putrinya Si Miansari untuk ikut merantau.

Miansari sangat senang mendengar berita itu, karena ia sedang jatuh cinta kepada panglima perang tersebut. Akhirnya maharaja membagi kelompok dan Miansari memilih untuk bergabung dengan panglima perang. Mereka mulai berlayar menyeberangi lautan dengan rakit yang mereka buat sendiri.

Demikianlah mereka mulai berlayar dan mereka tiba si sebuah pulau yang bernama Pulau Pinang. Mereka tinggal di tempat itu untuk beberapa bulan. Dan mereka berburu untuk mencari makanan mereka. Suatu hari maharaja memandang ke sebelah selatan dan melihat suatu pulau yang lebih luas dan lebih hijau lagi. Ia berniat untuk menyeberang ke sana. Sore harinya ia mengumumkan kepada rakyatnya agar bersiap-siap untuk berlayar ke seberang. Dalam perjalanan di tengah laut, mereka mengalami suatu musibah yang sangat dahsyat, yaitu angin ribut dan ombak yang sangat besar, sehingga mereka tercerai berai.

Mereka sangat ketakutan dan beranggapan bahwa ajal mereka akan segera tiba. Tak disangka-sangka Miansari beserta panglima dan rombongannya terdampar di sebuah pulau yang tidak mereka kenal tetapi maharaja dan rombongannya yang tidak tahu di mana keberadaannya. Dengan demikian Panglima dan Miansari sepakat untuk melarikan diri dan menikah. Mereka berangkat dan membawa dua orang dayang-dayang dan tiga orang pengawal. Mereka mengikuti aliran sungai dan mencari tempat yang aman untuk bersembunyi.

Dan tiba di suatu tempat. Mereka tinggal di tempat itu beberapa bulan lamanya. Di pulau itu mereka hidup penuh dengan kebebasan. Pada waktu itu terjadilah peristiwa yang sangat penting, yakni panglima dan Miansari menikah disaksikan oleh dayang-dayang dan pengawal mereka. Setelah itu mereka mulai lagi melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari tempat yang lebih aman.

Mereka memasuki sebuah pulau yang tidak begitu jauh dari tempat mereka, yakni pulau Perca (Sumatra), dan tempat itu sekarang bernama Belawan.Dari tempat itu mereka kembali melanjutkan perjalanan menelusuri aliran sungai menuju pedalaman. Dan tibalah mereka di suatu tempat yang sekarang disebut Durin Tani. Di sana terdapat sebuah gua yakni gua Umang.

Di dalam gua itulah mereka beristirahat untuk beberapa hari sebelum mencari tempat yang lebih aman. Karena mereka menganggap tempat itu belum begitu aman maka mereka memutuskan untuk mencari kembali tempat yang lebih aman. Mereka menelusuri hutan dan mengikuti aliran sungai menuju daerah pegunungan. Setelah beberapa hari lamanya mereka berada dan berjalan di tengah hutan belantara dan mereka melewati beberapa tempat yang bernama Buluhawar, Bukum, maka tibalah mereka di suatu tempat di kaki gunung. Dan tempat itu diberi nama Sikeben berdekatan dengan Bandarbaru.

Mereka tinggal di situ beberapa bulan lamanya. Namun karena Si Karo melihat bahwa masih ada tempat yang lebih indah dari pada tempat itu, ia memutuskan agar mereka kembali berjalan menelusuri hutan. Akhirnya mereka tiba di kaki gunung Barus. Dan melanjutkan perjalanan ke gunung Barus tersebut. Mereka sangat senang melihat pemandangan yang begitu indah dan sejuk. Mereka sangat senang dan mereka semua setuju bila mereka tinggal di tempat itu.

Tetapi Si Karo kurang setuju dengan permintaan teman-temannya, karena ia melihat bahwa tanah yang ada di tempat itu tidak sama dengan tanah yang ada di negeri mereka. Ia kemudian memutuskan untuk mencari tempat lain. Keesokan harinya mereka beristirahat di bawah sebuah pohon "jabi-jabi" (sejenis beringin). Si Karo mengutus seekor anjing untuk menyeberang sebuah sungai, untuk melihat keadaan. Dan anjing itu kembali dengan selamat. Maka mereka juga menyeberang sungai itu.

Mereka menamai sungai itu Lau Biang, dan pada saat ini sungai ini masih ada. Beberapa hari kemudian tibalah mereka di suatu tempat, dan tanah yang terdapat di tempat itu juga memiliki kemiripan dengan tanah yang ada di negeri mereka. Mereka sangat bergembira, dan bersorak-sorai. Daerah tempat mereka tinggal itu bernama Mulawari yang berseberangan dengan si Capah yang sekarang Seberaya.

Dengan demikian si Karo dan rombongannya adalah pendiri kampung di dataran tinggi, yang sekarang bernama dataran tinggi Karo (Taneh Karo). Dari perkawinan si Karo (nenek moyang Karo) dengan Miansari lahir tujuh orang anak. Anak sulung hingga anak keenam semuanya perempuan, yaitu: Corah, Unjuk, Tekang, Girik, Pagit, Jile dan akhirnya lahir anak ketujuh seorang laki-laki diberi nama Meherga yang berarti berharga atau mehaga (penting) sebagai penerus.

Dari sanalah akhirnya lahir Merga bagi orang Karo yang berasal dari ayah (pathrilineal) sedangkan bagi anak perempuan disebut Beru berasal dari kata diberu yang berarti perempuan. Merga akhirnya kawin dengan anak Tarlon yang bernama Cimata. Tarlon merupakan saudara bungsu dari Miansari (istri Nini Karo). Dari Merga dan Cimata kemudian lahir lima orang anak laki-laki yang namanya merupakan lima induk merga etnis Karo, yaitu:

- Karo. Diberi nama Karo tujuannya bila nanti kakeknya (Nini Karo) telah tiada Karo sebagai gantinya sebagai ingatan. Sehingga nama leluhurnya tidak hilang.
- Ginting, anak kedua.
- Sembiring, diberi nama si mbiring (hitam) karena dia merupakan yang paling hitam diantara saudaranya.
- Peranginangin, diberi nama peranginangin karena ketika ia lahir angin berhembus dengan kencangnya (angin puting-beliung).
- Tarigan, anak bungsu.

Sejarah Terbentuknya Kabupaten Karo Sumatera Utara

Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Asahan dan beribukota di Kecamatan Limapuluh.
Kabupaten Batu Bara adalah salah satu dari 16 kabupaten dan kota baru yang dimekarkan pada dalam kurun tahun 2006.


Kabupaten ini diresmikan pada tanggal 15 Juni 2007, bersamaan dengan dilantiknya Penjabat Bupati Batu Bara, Drs. H. Sofyan Nasution, S.H.

SEJARAH AWAL KABUPATEN BATU BARA


Wilayah Batu Bara mulai dihuni penduduk pada tahun 1720M. Ada lima suku yang mendiami wilayah itu, yakni Lima Laras, Tanah Datar, Pesisir, Lima Puluh dan Bogak. Kelima suku tersebut dipimpin seorang datuk yang memiliki wilayah territorial tertentu.

Konon nama Batu Bara berasa dari nama sebuah lokasi yang dulunya terdapat sebuah batu yang dapat mengeluarkan cahaya sendiri yang membara sekaligus dijadikan nama daerah dan tanda (Kubah Batu Bara)

Batu Bara masih menjadi bagian dari kerajaan Siak dan Johor. Makanya setiap Datuk kepala Suku mendapat pengangkatan dan capnya dari Sultan Siak. Untuk mewakili kepentingan kerajaan Siak dan mengepalai para datuk di seluruh Batu Bara, diangkat seorang bendahara secara turun temurun.

Di bawah bendahara dibentuk dewan yang anggotanya dipilih oleh para Datuk Kepala Suku. Anggota Dewan itu adalah seorang Syahbandar (suku Tanah Datar). Juru Tulis dipilih dari suku Lima Puluh. Mata-mata dipilih dari suku Lima Laras dan Penghulu Batangan dipilih tetap dari suku pesisir. Data di kerajaan Haru menyebutkan bahwa Batu Bara salah satu daerah yang wajib menyetor upeti kepada kerajaan ini.

Dalam tahun 1885, pemerintah Hindia Belanda membuat Politic Contract. Perjanjian itu meliputi beberapa kerajaan seperti Langkat, Serdang, Deli, Asahan, Siak, Palalawan (Riau), termasuk juga kerajaan-kerajaan kecil seperti Tanah Karo, Simalungun, Indragiri dan Batu Bara serta Labuhanbatu.

Pada tahun 1889 Residensi Sumatera Timur terbentuk dengan ibukota di Medan. Residensi itu terdiri dari 5 afdeling (kabupaten-red), yaitu Afdeling Deli yang langsung di bawah Residen Medan, Afdeling Batu Bara berkedudukan di Labuhan Ruku, Afdeling Asahan berkedudukan di Tanjungbalai, Afdeling Labuhanbatu berkedudukan di Labuhanbatu dan Afdeling Bengkalis berkedudukan di Bengkalis.

Dari itu, tampak nyata bahwa sejak dahulu Batu Bara, punya afdeling tersendiri. Batu Bara saat itu, punya 8 landschap (setara dengan kecamatan), yang dipimpin oleh seorang raja.

Ketika Indonesia merdeka, wilayah Batu Bara berubah statusnya menjadi kewedanan membawahi lima kecamatan yaitu, kecamatan Talawi, Tanjungtiram, Lima Puluh, Air Putih dan Medang Deras. Sementara Ibukota tetap di Labuhan Ruku.

Setelah masa kepemimpinan kewedanan berlangsung 4 kali pergantian, nama kewedanan kemudian dicabut, sehingga yang ada hanya 5 (lima) sektor camat. Lalu digabungkan dengan nama Kabupaten Asahan, beribukota di Kisaran.

Hal inilah yang menggugah tokoh, cerdik pandai dan masyarakat untuk kembali memperjuangkan adanya wilayah otonom Batu Bara. Maka pada tahun 1969 dibentuk Panitia Persiapan Otonomi Batu Bara (PPOB). Namun perjuangan itu kandas sebelum Kabupaten Batu Bara yang otonom terbentuk.

Penduduk Kabupaten Batubara didominasi oleh etnis Jawa, kemudian diikuti oleh orang-orang Melayu, dan Suku Batak. Orang Mandailing merupakan sub-etnis Batak yang paling banyak bermukim disini. Pada masa kolonial, untuk memperoleh prestise serta jabatan dari sultan-sultan Melayu, banyak di antara orang-orang Mandailing yang mengubah identitasnya dan memilih menjadi seorang Melayu.

Etnis Jawa atau yang dikenal dengan Pujakesuma (Putra Jawa Keturunan Sumatra) mencapai 43% dari keseluruhan penduduk Batubara. Mereka merupakan keturunan kuli-kuli perkebunan yang dibawa para pekebun Eropa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Selain itu orang Minangkabau juga banyak ditemui di kabupaten ini. Sejak abad ke-18, Batubara telah menjadi pangkalan bagi orang-orang kaya Minangkabau yang melakukan perdagangan lintas selat. Mereka membawa hasil-hasil bumi dari pedalaman Sumatera, untuk dijual kepada orang-orang Eropa di Penang dan Singapura.

Seperti halnya Pelalawan, Siak, dan Jambi; Batubara merupakan koloni dagang orang-orang Minang di pesisir timur Sumatra. Dari lima suku (klan) asli yang terdapat di Batubara yakni Lima Laras, Tanah Datar, Pesisir, Lima Puluh dan Suku Boga, dua di antaranya teridentifikasi sebagai nama luhak di Minangkabau, yang diperkirakan sebagai tempat asal masyarakat suku tersebut.

Sumber : https://hermanangkola.wordpress.com/2012/01/13/sejarah-kabupaten-batu-bara

Sejarah Asal Usul Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara

Kabupaten Asahan beribukota di Kisaran dan mempunyai wilayah seluas 3.732 km². Ibukota Terdahulu Kabupaten Asahan Ialah Tanjung Balai. Kabupaten Asahan Memiliki Penduduk berjumlah 706.283 jiwa.


Asahan juga merupakan Kabupaten pertama di Indonesia yang membentuk lembaga pengawas pelayanan umum bernama Ombudsman Daerah Asahan, melalui SK Bupati Asahan Nomor: 419-Huk/Tahun 2004, tanggal 20 Oktober 2004.

SEJARAH KABUPATEN ASAHAN


Pada zaman dahulu ketika Perjalanan Sultan Aceh “Sultan Iskandar Muda” ke Johor dan Malaka pada tahun 1612 dapat dikatakan sebagai awal dari Sejarah Asahan. Dalam perjalanan tersebut, rombongan Sultan Iskandar Muda beristirahat di kawasan sebuah hulu sungai, yang kemudian dinamakan ASAHAN.

Perjalanan dilanjutkan ke sebuah “Tanjung” yang merupakan pertemuan antara sungai Asahan dengan sungai Silau, kemudian bertemu dengan Raja Simargolang. Di tempat itu juga, Sultan Iskandar Muda mendirikan sebuah pelataran sebagai “Balai” untuk tempat menghadap, yang kemudian berkembang menjadi perkampungan. Perkembangan daerah ini cukup pesat sebagai pusat pertemuan perdagangan dari Aceh dan Malaka, sekarang ini dikenal dengan “Tanjung Balai”.

Dari hasil perkawinan Sultan Iskandar Muda dengan salah seorang puteri Raja Simargolang lahirlah seorang putera yang bernama Abdul Jalil yang menjadi cikal bakal dari kesultanan Asahan. Abdul Jalil dinobatkan menjadi Sultan Asahan I. Pemerintahan kesultanan Asahan dimulai tahun 1630 yaitu sejak dilantiknya Sultan Asahan yang I s.d. XI. Selain itu di daerah Asahan, pemerintahan juga dilaksanakan oleh datuk-datuk di Wilayah Batu Bara dan ada kemungkinan kerajaan-kerajaan kecil lainnya.

Tanggal 22 September 1865, kesultanan Asahan berhasil dikuasai Belanda. Sejak itu, kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Belanda. Kekuasaan pemerintahan Belanda di Asahan/Tanjung Balai dipimpin oleh seorang Kontroler, yang diperkuat dengan Gouverments Besluit tanggal 30 September 1867, Nomor 2 tentang pembentukan Afdeling Asahan yang berkedudukan di Tanjung Balai dan pembagian wilayah pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:
– Onder Afdeling Batu Bara
– Onder Afdeling Asahan
– Onder Afdeling Labuhan Batu.

Kerajaan Sultan Asahan dan pemerintahan Datuk-Datuk di wilayah Batu Bara tetap diakui oleh Belanda, namun tidak berkuasa penuh sebagaimana sebelumnya. Wilayah pemerintahan Kesultanan dibagi atas Distrik dan Onder Distrik yaitu:
– Distrik Tanjung Balai dan Onder Distrik Sungai Kepayang.
– Distrik Kisaran.
– Distrik Bandar Pulau dan Onder Distrik Bandar Pasir Mandoge.

Sedangkan wilayah pemerintahan Datuk-datuk di Batu Bara dibagi menjadi wilayah Self Bestuur yaitu:
– Self Bestuur Indrapura
– Self Bestuur Lima Puluh
– Self Bestuur Pesisir
– Self Bestuur Suku Dua (Bogak dan Lima Laras).

Pemerintahan Belanda berhasil ditundukkan Jepang (tanggal 13 Maret 1942), sejak saat itu Pemerintahan Fasisme Jepang disusun menggantikan Pemerintahan Belanda. Pemerintahan Fasisme Jepang dipimpin oleh Letnan T. Jamada dengan struktur pemerintahan Belanda yaitu Asahan Bunsyu dan bawahannya Fuku Bunsyu Batu bara.

Selain itu, wilayah yang lebih kecil di bagi menjadi Distrik yaitu Distrik Tanjung Balai, Kisaran, Bandar Pulau, Pulau Rakyat dan Sei Kepayang. Pemerintahan Fasisme Jepang berakhir pada tanggal 14 Agustus 1945 dan 17 Agustus 1945 Kemerdekaan Negara Republik Indonesia diproklamirkan.

Sesuai dengan perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia ,maka berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1945, Komite Nasional Indonesia Wilayah Asahan di bentuk pada bulan September 1945. Pada saat itu pemerintahan yang di pegang oleh Jepang sudah tidak ada lagi, tapi pemerintahan Kesultanan dan pemerintahan Fuku Bunsyu di Batu Bara masih tetap ada.

Tanggal 15 Maret 1946, berlaku struktur pemerintahan Republik Indonesia di Asahan dan wilayah Asahan di pimpin oleh Abdullah Eteng sebagai kepala wilayah dan Sori Harahap sebagai wakil kepala wilayah, sedangkan wilayah Asahan dibagi atas 5 (lima) Kewedanan, yaitu:
– Kewedanan Tanjung Balai
– Kewedanan Kisaran
– Kewedanan Batubara Utara
– Kewedanan Batubara Selatan
– Kewedanan Bandar Pulau.

Kemudian setiap tahun tanggal 15 Maret diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Asahan. Pada Konferensi Pamong Praja se-Keresidenan Sumatera Timur pada bulan Juni 1946 diadakan penyempurnaan struktur pemerintahan, yaitu:
– Sebutan Wilayah Asahan diganti dengan Kabupaten Asahan
– Sebutan Kepala Wilayah diganti dengan sebutan Bupati
– Sebutan Wakil Kepala Wilayah diganti dengan sebutan Patih

Berdasarkan keputusan DPRD-GR Tk. II Asahan No. 3/DPR-GR/1963 Tanggal 16 Pebruari 1963 diusulkan ibukota Kabupaten Asahan dipindahkan dari Kotamadya Tanjung Balai ke kota Kisaran dengan alasan supaya Kotamadya Tanjung Balai lebih dapat mengembangkan diri dan juga letak Kota Kisaran lebih strategis untuk wilayah Asahan.

Hal ini baru teralisasi pada tanggal 20 Mei 1968 yang diperkuat dengan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 1980, Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 28, Tambahan Negara Nomor 3166.

Pada tahun 1982, Kota Kisaran ditetapkan menjadi Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1982, Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 1982. Dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.26-432 tanggal 27 Januari 1986 dibentuk Wilayah Kerja Pembantu Bupati Asahan dengan 3 (tiga) wilayah Pembantu Asahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 1981 dan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pembentukan, Penyatuan, Pemecahan dan Penghapusan Desa di Daerah Tingkat II Asahan telah dibentuk 40 ( empat puluh) Desa Persiapan dan Kelurahan Persiapan sebanyak 15 (lima belas) yang tersebar dibeberapa Kecamatan, yang peresmian pendefinitifan-nya dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara pada tanggal 20 Pebruari 1997, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 146/2622/SK/Tahun 1996 tanggal 7 Agustus 1996.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 138/ 814.K/Tahun 1993 tanggal 5 Maret 1993 telah dibentuk Perwakilan Kecamatan di 3 (tiga) Kecamatan, masingmasing sebagai berikut :
– Perwakilan Kecamatan Sei Suka di Kecamatan Air Putih
– Perwakilan Kecamatan Sei Balai di Kecamatan Tanjung Tiram
– Perwakilan Kecamatan Aek Kuasan di Kecamatan Pulau Rakyat

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan no. 323 tanggal 20 September 2000 dan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan no. 28 tanggal 19 September 2000 telah menetapkan tiga kecamatan perwakilan yaitu Kecamatan Sei Suka, Aek Kuasan dan Sei Balai menjadi kecamatan yang Definitif.

 Kemudian berdasarkan Peraturan Bupati Asahan Nomor 9 Tahun 2006 tanggal 30 Oktober 2006 dibentuk 5 (lima ) desa baru hasil pemekaran yaitu :
– Desa Tomuan Holbung, pemekaran dari desa Huta Padang, Kec. BP Mandoge
– Desa Mekar Sari, pemekaran dari desa Pulau Rakyat Tua, Kec. Pulau Rakyat
– Desa Sipaku Area, pemekaran dari desa Simpang Empat, kec. Simpang Empat
– Desa Sentang, pemekaran dari desa Lima Laras, kec. Tanjung Tiram
– Desa Suka Ramai, pemekaran dari desa Limau Sundai, kec. Air Putih.

Pada pertengahan tahun 2007 berdasarkan Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2007 tanggal 15 Juni 2007 tentang pembentukan Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu Asahan dan Batu Bara. Wilayah Asahan terdiri atas 13 kecamatan sedangkan Batu Bara 7 kecamatan.

Tanggal 15 Juni 2007 juga dikeluarkan keputusan Bupati Asahan Nomor 196-Pem/2007 mengenai penetapan Desa Air Putih, Suka Makmur dan Desa Gajah masuk dalam wilayah Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan. Sebelumnya ketiga desa tersebut masuk dalam wilayah kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara, namun mereka memilih bergabung dengan Kabupaten Asahan.

Sumber : https://asahankab.go.id/home/sejarah-kabupaten-asahan

Sejarah Asal Usul Kabupaten Asahan Sumatera Utara