Kuwaluhan.com
Kabupaten Muara Enim adalah salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Muara Enim.


Kabupaten ini memiliki luas wilayah mencapai 7.383,90 km2 dengan jumlah Penduduk sekitar 567.450 jiwa.

ASAL USUL MUARA ENIM

Pada zaman dahulu banyak tumbuh kerajaan-kerajaan baik yang besar maupun kecil. Begitupun untuk menjadi raja berlaku hukum rimba.

Siapa yang kuat akan menjadi raja dan sebaliknya yang lemah akan tertekan.

Dengan seiring waktu, bagi masyarakat yang lemah dan tidak mau diperintah sewenang-wenang memilih melarikan diri dengan mengembara berkelompok-kelompok menjadi beberapa suku.

Mereka berlayar dari pulau ke pulau hingga ke pelosok daerah baik melalui jalur darat maupun menyusuri Sungai Musi menetap menjadi Kesultanan Palembang, Sungai Ogan hingga Sungai Lematang yang berasal dari suku Jawa dan suku Melayu.

Ketika mereka berlayar, kemudian mereka berhenti di Muara Sungai Lematang dan Sungai Enim, karena mereka binggung mau melajutkan arah perjalanan sehingga mereka memilih untuk beristirahat.

Ketika sedang beristirahat di malam hari, di antara mereka mempunyai firasat bahwa tempat inilah yang menjanjikan kehidupan baru.

Keesokan harinya, mereka memeriksa tanah dan kondisi alam di sekelilingnya dan diketahui jika daerah itu dialiri dua sungai, yang kemudian mereka memutuskan untuk mendirikan pemukiman sebagai tinggal yang baru.

Setelah sekian lama beranak pinak, akhirnya dinamailah tempat tersebut dengan nama Karang Enim, yang kemudian berubah menjadi Muaraenim sampai sekarang yang disesuikan dengan nama sungai yang bermuara ke Sungai Lematang yaitu Sungai Enim.

Setelah itu mereka membentuk marga yang pertama kali terbentuknya rumah yakni rumah tersebut terdiri dari empat puluh rumah atau empat puluh bubungan yaitu Tambelang Patang Puluh Bubung (TPPB) yang berasal dari bahasa Jawa dan yang dipakai sehari-hari bahasa Melayau sampai sekarang.

AWAL PEMBENTUKAN KABUPATEN MUARA ENIM

Pada awal terbentuknya Kabupaten Muara Enim bernama Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah (LIOT). Terbentuknya Kabupaten Muara Enim berawal dari sejarah yang dilakukan oleh panitia Sembilan sebagai realisasi surat Keputusan Bupati Daerah Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah tanggal 20 November 1946.

Hasil karya panitia tersebut disimpulkan dalam bentuk kertas yang terdiri dari 10 Bab, dangan judul Naskah Hari Jadi Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah dan dan telah dikikuhkan dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah tanggal 14 Juni 1972 No. 47/Deshuk/1972. Tanggal 20 November tersebut kemudian menjadi dasar hari jadi Kabupaten Muara Enim.

Kabupaten Muara Enim sebelumnya terdiri dari 22 kecamatan kemudian pada tahun 2012 bertambah tiga kecamatan, yaitu Belimbing, Belida Darat, dan Lubai Ulu, sehingga menjadi 25 kecamatan, dan terakhir menjadi 20 kecamatan sejak keluarnya UU Nomor 7 Tahun 2013, di mana lima kecamatan dalam kabupaten ini, yaitu Talang Ubi, Penukal Utara, Penukal, Abab, dan Tanah Abang, bergabung membentuk kabupaten sendiri yaitu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Sumber : Palembang.tribunews.com

Sejarah Terbentuknya Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan

Sekitar tahun 1830 pada masa kesultanan Palembang di Kabupaten Lahat telah ada marga, marga-marga ini terbentuk dari sumbai-sumbai dan suku-suku yang ada pada waktu itu seperti Lematang, Basemah, Lintang, Gumai, Tebing Tinggi, dan Kikim. Marga merupakan pemerintahan bagi sumbai-sumbai dan suku-suku. Marga inilah merupakan cikal bakal adanya Pemerintah di Kabupaten Lahat.


Pada masa Inggris berkuasa di Indonesia, marga tetap ada. Dan, pada masa kekuasaan Belanda sesuai dengan kepentingannya pada waktu itu, pemerintahan di Kabupaten Lahat dibagi dalam afdeling (Keresidenan) dan onder afdelling (kewedanan).

Dari 7 afdelling yang terdapat di Sumatera Selatan, di Kabupaten Lahat terdapat 2 (dua) afdelling yaitu afdelling Tebing Tinggi dengan 5 (lima) daerah onder afdelling, dan afdelling Lematang Ulu, Lematang Ilir, Kikim serta Basemah dengan 4 onder afdelling. Dengan kata lain, (waktu itu) di Kabupaten Lahat terdapat 2 keresidenan.

Pada tanggal 20 Mei 1869 afdelling Lematang Ulu, Lematang Ilir, serta Basemah beribu kota di Lahat dipimpin oleh PP Ducloux, dan posisi marga sebagai bagian dari afdelling. Tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Lahat sesuai dengan Keputusan Gebernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 008/SK/1998 tanggal 6 Januari 1988.

Masuknya tentara Jepang pada tahun 1942, afdelling yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda diubah namanya menjadi sidokan. Sidokan ini dipimpin oleh orang pribumi atas penunjukkan pemerintah militer Jepang dengan nama Gunco dan Fuku Gunco.

Kekalahan Jepang pada tentara sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 dan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka Kabupaten Lahat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan UU No. 22 Tahun 1948, Keppres No. 141 Tahun 1950, PP Pengganti UU No. 3 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950.

Kabupaten Lahat dipimpin oleh R. Sukarta Marta Atmajaya, kemudian diganti oleh Surya Winata dan Amaludin dan dengan PP No. 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Tingkat I provinsi Sumatera Selatan,sehingga Kabupaten Lahat resmi sebagai Daerah Tingkat II hingga sekarang, dan diperkuat dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 menjadi Kabupaten Lahat.

BUKIT SERELO

Bukit Serelo terletak di Desa Perangai Kabupaten Lahat, Bukit Serelo merupakan landmark Kabupaten Lahat. Bukit Serelo disebut juga dengan julukkan Gunung Jempol karena bentuknya yang mirip dengan jempol tangan manusia. Pemandangan disekitar sangat mempesona, aliran Sungai Lematang seakan-akan mengelilingi bukit ini. Bukit Serelo bagian dari gugusan Bukit Barisan yang merupakan barisan bukit terpanjang di Pulau Sumatera.

SEJARAH SUKU LAHAT

Lahat adalah suku bangsa yang menetap terutama di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Orang Lahat menyebut diri mereka jeme Lahat. Di kalangan masyarakat Lahat sendiri sebenarnya masih dikenal lagi pembagian kelompok masyarakatnya. Kelompok-kelompok masyarakat yang masih tergolong ke dalam kelompok Lahat tersebut adalah orang Lematang, Kikim, Pasemah, dan Lintang, sehingga dulu mereka sering juga disebut kelompok Lekipali.

Bahasa Lahat termasuk rumpun bahasa Melayu dengan dialek sendiri. Di antara kelompok-kelompok khusus yang disebut Lekipali tersebut juga berkembang dialek-dialek tersendiri yang berbeda satu sama lain. Dari perbedaan dialek tersebut mereka saling mengetahui asal lawan bicaranya.

Di Kabupaten Lahat, orang Lahat tersebar di beberapa kecamatan, dan disini mereka hidup berbaur dengan suku bangsa pendatang lainnya. Hal ini dimungkinkan, antara lain, karena kota kabupatennya, yaitu Kota Lahat, merupakan daerah lintas antarprovinsi di Sumatera Selatan. Selain itu, Kabupaten Lahat juga merupakan daerah penerima transmigrasi.

Pada tahun 1988 penduduk Kabupaten ini berjumlah 611.523 jiwa. Di dalam jumlah tersebut sudah termasuk anggota suku bangsa pendatang lainnya. Penduduk pendatang yang terbanyak adalah suku bangsa Jawa, yang terutama tersebar di lokasi Transmigrasi Tanjung Air, Tebing Tinggi, Tanjung Ning, Pirsus Sungai Berau, dan Pirsus Senabing.

Penduduk pendatang lainnya adalah orang Semendo yang berasal dari Kabupaten Muara Enim. Menurut cerita rakyat setempat, orang Semendo ini pada masa lampau merupakan keturunan orang Lahat yang merantau ke daerahnya yang sekarang. Di daerah kota Lahat juga banyak bermukim pendatang keturunan Cina.

Wilayah tempat tinggal orang Lahat sebagian besar bergunung-gunung dan berbukit-bukit. Di bagian barat dan selatan terdapat gugusan Pegunungan Bukit Barisan dengan puncaknya yang tertinggi Gunung Dempo (3.159 meter di atas permukaan laut).

Di tanah yang relatif subur ini orang Lahat umumnya hidup dari bertani. Selain menanam padi, mereka juga menanam tanaman palawija dan sayur-sayuran. Hasil perkebunan rakyat yang juga berkembang di daerah ini adalah kopi, karet, cengkeh, kemiri, kelapa, dan kayu manis. Selain menangkap ikan di sungai-sungai, sebagian besar anggota masyarakat juga beternak ikan di kolam.

Masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan sebagian ada yang mengembangkan mata pencaharian berdagang.

Prinsip keturunan orang Lahat bersifat patrilineal, artinya garis keturunan dihitung melalui kerabat laki-laki (pihak ayah). Sehubungan dengan prinsip keturunan ini, dalam masyarakat dikenal sistem pewarisan gelar-gelar yang diturunkan juga melalui garis laki-laki.

Pada masyarakat dusun Tanjung Payang, yang termasuk salah satu dusun di kecamatan Kota Lahat, orang-orang yang berasal dari keturunan laki-laki dari nenek moyang yang pertama kali membuka areal persawahan dan dusun disebut Jurai Tue.

Jurai Tue di dusun ini ada dua orang, yaitu yang berasal dari keturunan nenek moyang dari Demak dan keturunan dari Majapahit. Kedudukan Jurai Tue dalam masyarakat dipandang sangat tinggi. Setiap kali masyarakat hendak memulai usaha yang menyangkut persawahan, mereka harus meminta ijin kepada jurai tue terlebih dahulu.

Desa atau dusun di Lahat dipimpin oleh kepala desa (rie). Selain berbagai kepala pemerintahan, seorang rie sekaligus bertindak sebagai kepala adat di desanya. Dalam melaksanakan tugasnya ia dibantu oleh tua-tua dusun, yaitu orang yang dituakan dalam kampung.

Untuk memimpin dan mengawasi soal-soal yang menyangkut keagamaan terdapat penghulu atau khatib. Khusus untuk mengatur soal persawahan masyarakat diangkat seorang Ketua Ataran, yang bertugas mengawasi kegiatan masyarakat kampung dari masa penanaman, pemakaian air, sampai panen.

Orang Lahat kini adalah pemeluk Agama Islam. Walaupun demikian, sisa-sisa kepercayaan lama masih terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mereka sampai sekarang masih menjalankan berbagai upacara adat. Dalam menjalankan berbagai upacara mereka selalu menggunakan cara-cara Islam yang tercampur dengan kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus, misalnya menyediakan sesajen atau membacakan mantera-mantera tertentu.

Sumber : Google Search

Sejarah Asal Usul Kabupaten Lahat Sumatera Selatan

Kabupaten Empat Lawang diresmikan pada 20 April 2007 setelah sebelumnya disetujui oleh DPR dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undangnya pada 8 Desember 2006 tentang pembentukan kabupaten Empat Lawang bersama 15 kabupaten/kota baru lainnya. Kabupaten Empat Lawang merupakan pemekaran dari kabupaten Lahat.


Awal mula terbentuknya Kabupaten ini, pemerintah sebenarnya mencanangkan ibu kotanya di wilayah Kecamatan Muara Pinang, namun karena terpilihnya HBA sebagai Bupatiibu kota akhirnya dipindahkan di Kecamatan Tebing Tinggi.

AWAL PEMBENTUKAN KABUPATEN EMPAT LAWANG


Nama kabupaten ini, menurut cerita rakyat berasal dari kata Empat Lawangan, yang dalam bahasa setempat berarti “Empat Pendekar (Pahlawan)”. Hal tersebut karena pada zaman dahulu terdapat empat orang tokoh yang pernah memimpin daerah ini.

Pada masa penjajahan Hindia Belanda (sekitar 1870-1900), Tebing Tinggi memegang peran penting sebagai wilayah administratif (onderafdeeling) dan lalu lintas ekonomi karena letaknya yang strategis.

Tebing Tinggi pernah diusulkan menjadi ibukota keresidenan saat Belanda berencana membentuk Keresidenan Sumatera Selatan (Zuid Sumatera) tahun 1870-an yang meliputi Lampung, Jambi dan Palembang.

Tebing Tinggi dinilai strategis untuk menghalau ancaman pemberontakan daerah sekitarnya, seperti Pagar Alam, Pasemah dan daerah perbatasan dengan Bengkulu. Rencana itu batal karena Belanda hanya membentuk satu keresidenan, yaitu Sumatera.

Pada masa penjajahan Jepang (1942-1945), Onderafdeeling Tebing Tinggi berganti nama menjadi wilayah kewedanaan dan akhirnya pada masa kemerdekaan menjadi bagian dari wilayah sekaligus ibu kota bagi Kabupaten Empat Lawang.

Selain matapencarian petani, kabupaten 4 lawang mempunya wisata alam, yakni curug tanjung alam yang ada di kecamatan lintang kanan, air lintang di kecamatan pendopo, yang merupakan pertemuan air bayau dan air lintang.

Seperti daerah lainya, kabupaten empat lawang mempunyai kuliner yang sangat khas dan enak, selain empek-empek, ada Kelicuk, Lempeng, sanga duren, serabi, kue suba,lepat, bubur suro, gonjing, serta gulai kojo.

Sumber : https://empatlawangkab.go.id/v2/sejarah

Sejarah Terbentuknya Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan

Kabupaten Banyuasin adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin yang terbentuk berdasarkan UU No. 6 Tahun 2002. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 11.832,99 km2 dengan jumlah Penduduk mencapai 803.895 jiwa.

AWAL PEMBENTUKAN KABUPATEN BANYUASIN


Nama kabupaten ini berasal dari nama Sungai Banyuasin, yang melintasi wilayah kabupaten ini dan Kabupaten Musi Banyuasin. Perkataan banyuasin sendiri berasal dari istilah bahasa Jawa banyu (air) dan asin, merujuk pada kualitas air sungai tersebut yang masin rasanya, terutama ke arah pantai.

Luas Kabupaten Banyuasin 11.875 km2 di mana terdapat beberapa suku yang menetap di kabupaten ini, antara lain Jawa, Madura, Bugis, Bali dan Penduduk asli Banyuasin (melayu). Batas Wilayah banyuasin mengelilingi 2/3 wilayah kota palembang, sehingga banyuasin dapat dikatakan sebagai wilayah penyangga ibukota provinsi sumatera selatan.

Kabupaten Banyuasin terbentuk atas pertimbangan cepatnya laju perkembangan dan kemajuan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin yang diperkuat oleh aspirasi masyarakat untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan guna menjamin Pelayanan dan Kesejahteraan masyarakat. Menurut Sejarah Banyuasin, Status daerah yang semula tergabung dalam Kabupaten Musi Banyuasin berubah menjadi Kabupaten tersendiri yang memerlukan penyesuaian, peningkatan maupun pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya roda pemerintahan. Selanjutnya, setelah melalui proses pemilihan yang demokratis oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Banyuasin, Ir. H. AMIRUDDIN INOED terpilih sebagai Bupati pertama di Kabupaten Banyuasin Periode 2003 — 2008. Hasil pemilihan tersebut, kemudian disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui penerbitan SK Mendagri Nomor 131.26-442 Tahun 2003. Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin secara resmi dilantik oleh Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 14 Agustus 2003.

Secara Hukum pembentukan Kabupaten Banyuasin disahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002. Berdasarkan Undang Undang tersebut maka Menteri Dalam Negeri RI dengan Keputusan Nomor 131.26- 255 Tahun 2002 menetapkan Ir. H. AMIRUDDIN INOED sebagai Pejabat Bupati Banyuasin.

Banyak pembangunan provinsi sumatera selatan yang dilaksanakan di pinggir wilayah banyuasin presis berbatasan dengan wilayah kota palembang dengan tujuan untuk mendukung pembangunan di palembang, seperti sarana LRT, sekolah, Dermaga pelabuhan tanjung api-api dan pemerintah kabupaten Banyuasin sangat konsen dengan pembangunan dimulai dari desa dengan melaksanakan program 500 juta perdesa sehingga infrastruktur dapat terealisasi langsung menyentuh rakyat desa.

Selain itu beliau telah melaksanakan program perbaikan sistem demokrasi dengan melaksanakan pilkades evoting di 160 desa pada tahun 2015 lalu yang merupakan terbanyak secara nasional di indonesia dan masuk nominasi record MURI.

Pelaksanaan egovernment di Banyuasin berjalan dengan cukup baik dan dikenal di seluruh Indonesia di mana pembangunan infrastruktur TIK telah dibangun sejak 2009 dengan menghubungkan seluruh dinas/badan/kantor dan kecamatan berbasis jaringen fiber optik.

Banyak penghargaan yang telah diraih oleh kabupaten banyuasin dibidang egovernment ini antara IOSA juara I Nasional, IDSA 2014, ICTpura dengan predikat utama, PEGI terbaik sesumatera. sehingga banyak kab/kota di indonesia menjadikan banyuasin sebagai tempat studi banding di dalam implementasi egovernment.

Ditahun 2017 pelaksanaan egoverment dikabupaten banyuasin kembali membanggakan, yaitu terpilih sebagai 24 kabupaten/kota dari 514 Kab/kota diindonesia sebagai kabupaten cerdas (smartcity) oleh pemerintah pusat dalam hal ini kementerian kominfo bekerjasama dengan kementerian dalam negeri. Ditahun 2018 terpilih sebagai juara I IndonesiaUP mewakili Indonesia pada ajang ASEAN ICT Award ditahun 2018.

Pertanian di Banyuasin juga sangat membanggakan yaitu sebagai lumbung padi sumatera selatan dan penyumbang 1,4 juta ton beras untuk sumatera selatan dan terus ditingkatkan dengan target 2 juta ton beras untuk tahun 2016 ini.

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Asal Usul Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan

Sejarah Kota Solok dahulunya merupakan satu wilayah nagari di Kabupaten Solok, yaitu Nagari Solok. Hasrat untuk menjadi Kotamadya dirintis sejak tahun 1946 dalam sidang Komite Nasional Cabang Solok, melalui panitia yang diketuai oleh Marah Adin Dt. Penghulu Sati, yang kemudian berkembang melalui suatu rapat umum di lapangan Kerapatan Adat Nagari Solok di Lubuk Sikarah, yang dihadiri oleh para penghulu dan pemuka masyarakat Nagari Solok yang dipimpin oleh NHT Dt. Bandaro Hitam, selajutnya secara bulat menyetujui dan mendukung pengembangan Nagari Solok menjadi Kotamadya Solok.


Berhubung terjadi agresi Belanda Tahun 1949, maka kerja panitia terhenti, dan setelah terbentuk Pemerintahan Darurat pada Bulan Mei 1949, maka kepanitian dilanjutkan oleh suatu Panitia Kota Kecil.

Harapan pembentukan kota ini kemudian mendapatkan sambutan dari Pemerintah Pusat, dan dalam rangka kemungkinan diresmikannya Nagari Solok menjadi Kotamadya, maka dibentuklah Panitia Persiapan Peresmian pada 6 Januari 1968 bertempat di Masjid Pasar Nagari Solok, yang dinamakan Panitia Sepuluh yang diketuai oleh NHT Dt. Bandaro Basa, serta melalui bantuan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Solok saat itu, Letkol. Drs.Zaghloel St.

Kebesaran, pada Tanggal 16 Desember 1970 usaha pemantapan realisasi Kotamadya Solok dipenuhi Pemerintah Pusat, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970, tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

Kota Solok akhirnya diresmikan tanggal 16 Desember 1970 oleh Menteri Dalam Negeri yang pada saat itu dijabat oleh Amir Mahmud. Dengan terbentuknya Kotamadya Dati. II Solok maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pemda 7/9–10-313 tanggal 23 November 1970 mengangkat Drs. Hasan Basri sebagai Pejabat Kepala Daerah yang pertama.

Pelayanan publik Pemerintah Kota Solok mulai secara resmi dibuka pada tanggal 21 Desember 1970 di Kantor Balaikota Solok dan mulai saat itu Pemerintah Kotamadya Solok secara bertahap melaksanakan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur, bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Wilayah Kota Solok berasal dari salah satu wilayah adat yaitu Nagari Solok berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1966, ditambah Jorong Laing dari bagian Nagari Guguk Sarai di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Solok. Dalam usaha penyempurnaan dan kelancaran pelayanan publik di Pemerintahan Daerah Tk. II Kotamadya Solok, maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Nomor 21/Desth/Wako/71 tanggal 10 Maret 1971 tentang Pembentukan 13 Resort Administrasi yaitu :

Resort Tanah GaramResort Enam SukuResort Sinapa PiliangResort IX KorongResort Kampai Tabu Karambie (KTK)Resort Aro IV KorongResort Simpang RumbioResort Koto PanjangResort Pasar Pandan AirmatiResort LaingResort Tanjung PakuResort Nan BalimoResort Kampung Jawa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kecamatan Padang Panjang Timur, Kecamatan Padang Panjang Barat di Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang, Kecamatan Sawahlunto Utara, Kecamatan Sawahlunto Selatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kecamatan Tanjung Harapandi Kotamadya Daerah Tingkat II Solok, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Barat dan Kecamatan Payakumbuh Timur di Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, maka seluruh Resort Administrasi tersebut menjadi Kelurahan.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka penggunaan istilah "Kotamadya" dirubah dengan istilah "Kota" sehingga secara resmi kemudian sebutan "Kotamadya Solok" diganti menjadi "Kota Solok".

Sumber : wikipedia.org

Sejarah Asal Usul Kota Solok Sumatera Barat

Kota Sawahlunto merupakan salah satu kota di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota Sawahlunto memiliki luas 273,45 km² yang terdiri dari 4 kecamatan dengan jumlah penduduk lebih dari 64.299 jiwa 2017.


Pada masa pemerintah Hindia Belanda, kota Sawalunto dikenal sebagai kota tambang batu bara. Kota ini sempat mati, setelah penambangan batu bara dihentikan.

SEJARAH AWAL KOTA SAWAHLUNTO

Cikal bakal dijadikannya Sawahlunto sebagai kota terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa geolog asal Belanda ke pedalaman Minangkabau (saat itu dikenal sebagai Dataran Tinggi Padang), sebagaimana yang ditugaskan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Penelitian pertama dilakukan oleh Ir. C. De Groot van Embden pada tahun 1858, kemudian dilanjutkan oleh Ir. Willem Hendrik de Greve pada tahun 1867. Dalam penelitian De Greve, diketahui bahwa terdapat 200 juta ton batu bara yang terkandung di sekitar aliran Batang Ombilin, salah satu sungai yang ada di Sawahlunto.

Sejak penelitian tersebut diumumkan ke Batavia pada tahun 1870, pemerintah Hindia Belanda mulai merencanakan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat memudahkan eksploitasi batu bara di Sawahlunto. Selanjutnya Sawahlunto juga dijadikan sebagai kota pada tahun 1888, tepatnya pada tanggal 1 Desember yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Sawahlunto.

Kota ini mulai memproduksi batu bara sejak tahun 1892. Seiring dengan itu, kota ini mulai menjadi kawasan pemukiman pekerja tambang, dan terus berkembang menjadi sebuah kota kecil dengan penduduk yang intinya adalah pegawai dan pekerja tambang.

Sampai tahun 1898, usaha tambang di Sawahlunto masih mengandalkan narapidana yang dipaksa bekerja untuk menambang dan dibayar dengan harga murah. Pada tahun 1889, pemerintah Hindia Belanda mulai membangun jalur kereta api menuju Kota Padang untuk memudahkan pengangkutan batu bara keluar dari Kota Sawahlunto.

Jalur kereta api tersebut mencapai Kota Sawahlunto pada tahun 1894, sehingga sejak angkutan kereta api mulai dioperasikan produksi batu bara di kota ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai ratusan ribu ton per tahun.

Saat ini kota Sawahlunto berkembang menjadi kota wisata tua yang multi etnik, sehingga menjadi salah satu kota tua terbaik di Indonesia.

Di kota yang didirikan pada tanggal 1 Desember tahun 1888 ini, banyak berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Sebagian telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah setempat dalam rangka mendorong pariwisata dan mencanangkan Sawahlunto menjadi "Kota Wisata Tambang yang Berbudaya".

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Awal Berdirinya Kota Sawahlunto Sumatera Barat

Payakumbuh merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera Barat. Inovasi dalam bidang sanitasi, pengelolaan sampah, pasar tradisional sehat, pembinaan pedagang kaki lima, dan drainase perkotaan mengantarkan kota ini meraih penghargaan Inovasi Managemen Perkotaan (IMP) pada 2012, Indonesia Green Regional Award (IGRA), Kota Sehat Wistara, dan sederet pengharaan lainnya.

SEJARAH AWAL KOTA PAYAKUMBUH


Kota Payakumbuh terutama pusat kotanya dibangun oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Sejak keterlibatan Belanda dalam Perang Padri, kawasan ini berkembang menjadi depot atau kawasan gudang penyimpanan dari hasil tanam kopi dan terus berkembang menjadi salah satu daerah administrasi distrik pemerintahan kolonial Hindia-Belanda waktu itu.

Menurut tambo setempat, dari salah satu kawasan di dalam kota ini terdapat suatu nagari tertua yaitu nagari Aie Tabik dan pada tahun 1840, Belanda membangun jembatan batu untuk menghubungkan kawasan tersebut dengan pusat kota sekarang. Jembatan itu sekarang dikenal juga dengan nama Jembatan Ratapan Ibu.

Payakumbuh sejak zaman sebelum kemerdekaan telah menjadi pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan terutama bagi Luhak Limo Puluah. Pada zaman pemerintahan Belanda, Payakumbuh adalah tempat kedudukan asisten residen yang menguasai wilayah Luhak Limo Puluah, dan pada zaman pemerintahan Jepang, Payakumbuh menjadi pusat kedudukan pemerintah Luhak Limo Puluah.

Kota Payakumbuh sebagai pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tanggal 19 Maret 1956, yang menetapkan kota ini sebagai kota kecil. Kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tanggal 17 Desember 1970 menetapkan kota ini menjadi daerah otonom pemerintah daerah tingkat II Kotamadya Payakumbuh.

Selanjutnya wilayah administrasi pemerintahan terdiri atas 3 wilayah kecamatan dengan 73 kelurahan yang berasal dari 7 jorong yang terdapat di 7 kanagarian yang ada waktu itu, dengan pembagian kecamatan Payakumbuh Barat dengan 31 Kelurahan, kecamatan Payakumbuh Timur dengan 14 kelurahan dan kecamatan Payakumbuh Utara dengan 28 kelurahan.

Sebelum tahun 1970, Payakumbuh adalah bahagian dari Kabupaten Lima Puluh Kota dan sekaligus ibu kota kabupaten tersebut. Pada tahun 2008, sesuai dengan perkembangannya maka dilakukan pemekaran wilayah kecamatan, sehingga kota Payakumbuh memiliki 5 wilayah kecamatan, dengan 8 kanagarian dan 76 wilayah kelurahan.

Adapun wilayah kecamatan yang baru tersebut adalah kecamatan Lamposi Tigo Nagari, yang terdiri dari 6 kelurahan dalam kanagarian Lampasi dan Kecamatan Payakumbuh Selatan, yang terdiri dari 9 kelurahan dalam 2 kanagarian yaitu Limbukan dan Aur Kuning.

Kecamatan Payakumbuh Barat terdiri dari 22 kelurahan dalam Kanagarian Koto Nan IV. Kecamatan Payakumbuh Timur terdiri dari 14 kelurahan dalam 3 kanagarian, yaitu Aie Tabik, Payobasuang dan Tiakar. Kecamatan Payakumbuh Utara terdiri dari 25 kelurahan dalam Kanagarian Koto Nan Godang.

Sumber : https://sumbar2.kemenag.go.id/sejarah-kota-payakumbuh

Sejarah Asal Usul Berdirinya Kota Payakumbuh Sumatera Barat

Sebelumnya, Kota Pariaman berstatus Kota Administratif (Kotif), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1986 dan menjadi bagian dari Kabupaten Padangpariaman se-kaligus Ibukota Kabupaten.


Kotif Pariaman diresmikan tanggal 29 Oktober 1987 oleh Menteri Dalam Negeri Soepardjo Roestam dengan Walikota Administratif pertamanya Drs. Adlis Legan. Perjuangan menuju kota administratif inipun cukup berat. Namun berkat kegigihan dan upaya Bupati Padangpariaman saat itu, H. Anas Malik, Kotif Pariaman pun dapat diwujudkan.

SEJARAH AWAL KOTA PARIAMAN

Pariaman di zaman lampau merupakan daerah yang cukup dikenal oleh pedagang bangsa asing semenjak tahun 1500an. Catatan tertua tentang Pariaman ditemukan oleh Tomec Pires (1446-1524), seorang pelaut Portugis yang bekerja untuk kerajaan Portugis di Asia.

Ia mencatat telah ada lalu lintas perdagangan antara India dengan Pariaman, Tiku dan Barus. Dua tiga kapal Gujarat mengunjungi Pariamansetiap tahunnya membawa kain untuk penduduk asli dibarter dengan emas, gaharu, kapur barus, lilin dan madu. Pires juga menyebutkan bahwa Pariaman telah mengadakan perdagangan kuda yang dibawa dari Batak ke Tanah Sunda.

Sekitar tahun 1527 datang bangsa Perancis dibawah komando seorang politikus dan pengusaha yakni Jean Ango. Dia mengirim dua buah kapal dagang yang dipimpin oleh dua bersaudara yakni Jean dan Raoul Parmentier.

Kedua kapal ini sempat memasuki lepas pantai Pariaman dan singgah di Tiku dan Indrapura. Tapi anak buahnya merana terserang penyakit, sehingga catatan dua bersaudara ini tidak banyak ditemukan.

Tanggal 21 November 1600, untuk pertama kalinya bangsa Belanda singgah di Tiku dan Pariaman, dengan dua buah kapal di bawah pimpinan Paulus van Cardeen, yang berlayar dari utara (Aceh dan Pasaman) dan menyusul setelahnya kapal-kapal Belanda yang lain. Cornelis de Houtman yang sampai di Sunda Kelapa tahun 1596, dalam perjalanannya juga sempat melewati perairan Pariaman.

Pada tahun 1686, orang Pariaman ("Pryaman'" seperti yang tertulis dalam catatan W. Marsden) mulai berhubungan dengan Inggris. Sebagai daerah yang terletak di pinggir pantai, Pariaman sudah menjadi tujuan perdagangan dan rebutan bangsa asing yang melakukan pelayaran kapal laut beberapa abad silam.

Pelabuhan (entreport)Pariaman saat itu sangat maju. Namun seiring dengan perjalanan masa, pelabuhan itu semakin sepi karena salah satu penyebabnya dengan dimulainya pembangunan jalan kereta api dari Padang ke Pariaman pada tahun 1908.

Secara historis, sebagai pusat pengembangan ajaran Islam yang tertua di pantai Barat Sumatera, masyarakat Pariaman sangat agamis, yang tercermin dalam sikap dan prilaku yang memegang teguh ajaran Islam dan rasa tanggung jawab untuk mensyiarkan agama.

Sebagai pusat penyebaran Islam di Minangkabau, Pariaman memiliki ulama terkenal seperti Syekh Burhanuddin, yang salah seorang gurunya bernama Khatib Sangko bermakam di Pulau Anso Duo, yang saat ini dikenal dengan "Kuburan Panjang". Beliau adalah pendiri perguruan tinggi Islam pertama di kawasan pantai barat Sumatera.

Dari pengikut-pengikutnya, ajaran Islam berkembang pesat ke seluruh wilayah Minangkabau dan daerah tetangga. Bahkan, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, pelaksanaan pendidikan bernuansa agama Islam telah berkembang sehingga menjadikan kota ini sebagai kota tempat memperdalam ilmu agama bagi kebanyakan pemuda yang ada di wilayah Sumatera.

Dengan lika liku perjuangan yang amat panjang menuju kota yang definitif, Kota Pariaman akhirnya resmi terbentuk sebagai Kota Otonom pada tanggal 2 Juli 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Sumatera Barat.

Sumber : http://minangkab.blogspot.com/2013/03/sejarah-pariaman.html

Sejarah Asal Usul Berdirinya Kota Pariaman Sumatera Barat

Kota ini memiliki julukan sebagai Kota Serambi Mekkah, dan juga dikenal sebagai Mesir van Andalas (Egypte van Andalas). Sementara wilayah administratif kota ini dikelilingi oleh wilayah administratif Kabupaten Tanah Datar.

AWAL PEMBENTUKAN KOTA PADANGPANJANG


Kawasan kota ini sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Tuan Gadang di Batipuh. Pada masa Perang Padri kawasan ini diminta Belanda sebagai salah satu pos pertahanan dan sekaligus batu loncatan untuk menundukan kaum Padri yang masih menguasai kawasan Luhak Agam.

Selanjutnya Belanda membuka jalur jalan baru dari kota ini menuju Kota Padang karena lebih mudah dibandingkan melalui kawasan Kubung XIII di kabupaten Solok sekarang.

Kota ini pernah menjadi pusat pemerintahan sementara Kota Padang, setelah Kota Padangdikuasai Belanda pada masa agresi militer Belanda sekitar tahun 1947.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, untuk menjalankan roda pemerintahan, Padang Panjang dijadikan suatu kewedanaan yang wilayahnya meliputi Padang Panjang, Batipuh dan X Koto yang berkedudukan di Padang Panjang.

Pada masa agresi militer Belanda, Kota Padangpanjang pernah menjadi pusat pemerintahan sementara Sumatera Tengah setelah Kota Padang dikuasai Belanda pada pada tahun 1947.

Berdasarkan Ketetapan Ketua PDRI tanggal 1 Januari 1950 tentang Pembagian Propinsi juga sekaligus ditetapkan pula pembagian Kabupaten dan Kota antara lain Bapituh dan X Koto kedalam wilayah Kabupaten Tanah Datar, sehingga Padang Panjang hanya merupakan tempat kedudukan Wedana yang mengkoordinir Kecamatan X Koto.

Kemudian berdasarkan UU No. 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, maka lahir secara resmi Kota Kecil Padang Panjang.

Kota Padangpanjang sebagai pemerintahan daerah terbentuk pada tanggal 23 Maret 1956. Selanjutnya, barulah setahun kemudian, berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1957, status kota ini sejajar dengan daerah kabupaten dan kota lainnya di Indonesia.

Pada  tahun  1957 dilantik Walikota pertama dan sebagai Daerah Otonom sesuai Peraturan Daerah Nomor 34/K/DPRD-1957 dibentuk 4 (empat) Resort, dan  dimana masing-masing Resort dengan Keputusan DPRD Peralihan Kota Praja Nomor 12/K/DPRD-PP/57 membawahi 4 jorong sebagai berikut :

1. Resort Gunung membawahi Jorong :
    a. Ganting
    b. Sigando
    c. Ekor Lubuk
    d. Ngalau

2. Resort Lareh Nan Panjang membawahi Jorong :
    a. Balai-balai
    b. Guguk Malintang
    c. Koto Panjang
    d. Koto Katiak

3. Resort Pasar membawahi Jorong :
    a. Pasar Baru
    b. Silaing Atas
    c. Tanah Hitam
    d. Balai-Balai

4. Resort Bukit Surungan membawahi Jorong :
    a. Silaing Bawah
    b. Pasar Usang
    c. Kampung Manggis
    d. Bukit Surungan

Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 istilah kota praja diganti menjadi kotamadya dan berdasarkan peraturan menteri nomor 44 tahun 1980 dan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1982 tentang susunan dan tata kerja pemerintahan kelurahan, maka resort diganti menjadi kecamatan dan jorong diganti menjadi kelurahan dan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 1982 Kota Padangpanjang dibagi atas dua kecamatan yakni Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur, dengan secara keseluruhan 16 kelurahan.

Kemudian dalam rangka Pembinaan Kehidupan Nagari sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat, maka berdasarkan Mubes. LKAAM tahun 1966 di Kota Padang Panjang terdapat 3 KAN, yaitu:

- KAN.Gunung
- KAN. Bukit Surungan
- KAN. Lareh Nan Panjang

Sedangkan Resort Pasar, karena sebagian besar penduduknya pendatang tidak dibentuk KAN.

HARI JADI KOTA PADANG PANJANG

Hari Jadi Kota Padangpanjang yang selama ini diperingati tanggal 23 Maret setiap tahunnya, sesuai dengan tanggal pengundangan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, ternyata masih banyak masyarakat / warga Kota Padang Panjang yang belum dapat menerima atau mengakui Hari Jadi dimaksud.

Hal ini disebabkan karena dalam sejarah perkembangannya, Padang Panjang sebetulnya sudah ada sejak beberapa ratus tahun yang lalu.

Terhadap penetapan Hari Jadi Kota Padangpanjang tersebut di atas, beberapa tahun terakhir ini masyarakat / warga Kota Padang Panjang mengusulkan kepada Pemerintah Kota Padangpanjang untuk meninjau kembali melalui suatu kajian sejarah yang melibatkan Tokoh Masyarakat.

Sejarawan atau kalangan Akademisi serta Stake Holders lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Padangpanjang. Atas usul masyarakat inilah Pemerintah Kota Padangpanjang pada tahun 2002 yang lalu membentuk Badan Kajian Sejarah dan Perjuangan Bangsa (BKSPB) Kota Padangpanjang yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padangpanjang Nomor 227 Tahun 2002 yang antara lain bertugas meninjau dan mengkaji ulang Hari Jadi Kota Padangpanjang berdasarkan sejarah atau historis dan perkembangan yang telah ada beberapa ratus tahun yang lalu.

Hasil kegiatan BKSPB Kota Padangpanjang terhadap Hari Jadi Kota Padangpanjang dimaksud sesuai dengan tahapannya telah disempurnakan melalui Kegiatan Seminar Sehari yang diadakan pada tanggal 12 Maret 2003. Pada saat itu disepakati bahwa penetapan Hari Jadi Kota Padangpanjang adalah tanggal 1 Desember 1790, dan untuk pertama kalinya diperingati pada tanggal 1 Desember 2004 dan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.

Untuk lebih menguatkan legalitas atau dasar hukum dari penetapan Hari Jadi Kota Padangpanjang tanggal 1 Desember 1790 ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Padangpanjang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penetapan Hari Jadi Kota Padang Panjang.

Sumber : http://mfakhrelmaulana.blogspot.com/2016/03/sejarah-kota-padang-panjang.html

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kota Padangpanjang

Kota Padang merupakan kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera sekaligus ibu kota dari provinsi Sumatera Barat, Indonesia.


Kota ini merupakan pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia. Wilayah administratifnya memiliki luas 694,96 km² dengan kondisi geografi berbatasan dengan laut dan dikelilingi perbukitan dengan ketinggian mencapai 1.853 mdpl.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2017, kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 927.168 jiwa. Padang merupakan kota inti dari pengembangan wilayah metropolitan Palapa.

SEJARAH ASAL USUL KOTA PADANG

Sejarah Kota Padang tidak lepas dari pengaruh kedatangan orang-orang asing yang kemudian menetap dan membangun kota Padang.

Kemudian pertumbuhan beberapa kawasan yang sedemikian pesat, mendorong terbentuknya struktur pemerintahan yang efektif untuk dapat memberikan layanan kepada masyarakatnya.

Menurut tambo pada masyarakat, kawasan kota ini dahulunya merupakan salah satu kawasan rantau yang didirikan oleh para perantau Minangkabau dari dataran tinggi (darek). Tempat pemukiman pertama adalah perkampungan di pinggiran selatan Batang Arau di tempat yang sekarang bernama Seberang Pebayan.

Seperti kawasan rantau Minangkabau lainnya, pada awalnya kawasan daerah pesisir pantai barat Sumatera berada di bawah pengaruh kerajaan Pagaruyung. Namun pada awal abad ke-17, kawasan ini telah menjadi bahagian dari kedaulatan kesultanan Aceh.

Pada abad ke-15 pada zaman Kerajaan Minangkabau dengan rajanya Adityawarman, saat itu Padang adalah pemukiman nelayan. Dalam tambo Minangkabau Padang disebut sebagai daerah rantau. Orang yang pertama kali datang Kubung XIII Solok oleh Luhak Nan Tigo (Agam, Tanah Datar dan Limo Puluh Kota).

Namun kompilasi mereka sampai telah ada juga penduduk asli yang tidak beberapa orang, yang mereka sebut dengan orang-orang Rupit dan Tirau. Berarti di dalam wilayah Kerajaan Minangkabau ini sebelum sampai ke Padang sebelumnya memiliki kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Namun dalam abad yang sama, Kerajaan Aceh juga mulai mengembangkan wilayahnya.

Para pedagang Aceh secara lengkap berhasil menaklukkan Tiku, Pariaman dan Inderapura. Padang menjadi daerah persinggahan sebelum bertolak ke Aceh. Padang sebelum abad ke-17 tidak begitu penting bagi Kerajaan Minangkabau yang hanya mempertimbangkan sebagai daerah rantau, bagi Kerajaan Aceh karena lebih terkonsentrasi di Pariaman dengan menggunakan seorang panglima yang diangkat oleh raja Aceh.

Gunung Rapi seperti Padang saat ini dianggap tidak begitu penting sebagai rute perdagangan Minangkabau yang menuju pantai timur melalui sungai-sungai besar yang berasal dari daerah-daerah sekitar Gunung Merapi. Daerah ini telah lebih dulu menjadi pusat pemukiman yaitu tempat beradanya Kerajaan Minangkabau.

Diwaktu yang sama, Malaka sebagai daerah pelabuhan karena selatnya yang luas pada tahun 1511 sudah tidak aman lagi karena masuknya bangsa Protugis, disusul oleh Spanyol kemudian Inggeris dan Belanda yang ikut meramaikan Selat Malaka.

Peristiwa peperangan dan pembajakan yang tiada hentinya menyebabkan arus perdagangan menjadi tidak aman untuk Kerajaan Aceh dan juga Kerajaan Malaka sendiri.

Kawasan Pesisir dipantai barat Sumatera kemudian menjadi pilihan terbaik dan teraman karena para bangsa tidak memiliki perselisihan yang pasti tentang daerah disamping Malaka ini. Kerajaan Aceh sengaja membaliknya karena masih beranggapan bahwa Malaka adalah daerah prospektif, namun kompilasi tidak menguntungkan lagi maka harus mengambil pilihan kedua yaitu Pesisir Barat.

Kerajaan Aceh yang berada di ujung Pulau Sumatera dari segi topografinya lebih diuntungkan untuk pantai barat karena sebagian besar dikuasai oleh Kerajaan Mianangkabau.

Karena pengalihan ini muara-muara disepanjang pantai barat tumbuh menjadi pelabuhan dagang. Pelabuhan Tiku, daerah Pariaman, dan Pelabuhan Indrapura lebih dulu berkembang karena dekat dengan pusat komoditi, yaitu lada dibagian utara dan emas di selatan.

Pada awalnya pelabuhan itu berada di bawah pengawasan dan kekuasan raja muda yang diangkat Adityawarman di Pagaruyung. Oleh karena itu, raja-raja muda ini mulai berpihak pada Kerajaan Aceh dan melepaskan diri dari Kerajaan Pagaruyung. Pada masa Aceh ini, Padang dibagi atas tiga daerah yaitu Padang, Pauh dan Kotatengah.

Dalam waktu yang hampir sama, ditahun 1616, Belanda dan Inggeris juga sudah mulai mendarat di muara-muara pelabuhan tersebut, persyaratan ini memerlukan Kerajaan Aceh untuk menempatkan wakilnya disemua pelabuhan akan di Padang tidak dengan penguasaan penuh. Meskipun Padang oleh Aceh dianggap tidak terlalu penting, Aceh tidak ingin Belanda menguasainya.

Belanda melihat peluang ini, kemudian pindah untuk melakukan evaluasi terhadap penguasa Aceh lokal. Ketika Sultan Iskandar Muda di Aceh Wafat (1636), kekuatan dan kekuasan Aceh semakin lemah. Walaupu sudah semakin lemah, pada tahun 1669 orang Aceh pernah mengusir orang Belanda dari Kota Padang (Parada Harahap).

Pada tahun 1660 raja-raja muda yang semulanya menyelesaikan Pagaruyung kemudian berpihak ke Aceh, karena Belanda berhasil mengusir orang Aceh. Belanda segera bergerak cepat seperti mendirikan kantor dagang, memasang mata uang Belanda sebagai alat tukar, dan memindahkan wakil Belanda Groenewegen di Aceh ke Padang.

Meskipun Aceh bukan lagi tantangan, bukan juga merta, Belanda bisa melakukan sekehendaknya. Pengaruh dan kekuatan Pagaruyung masih dominan dan dipertimbangkan penghalang untuk meluaskan monopoli dagang Belanda. Ganti daerah ganti pula strategi Belanda. Untuk Kota Padang yang juga Minangkabau,

Belanda mencoba untuk memberikan upeti ke Kerajaan Pagaruyung. Agar tidak mempengaruhi polemik yang dapat merugikan Belanda, maka di Padang, Orang Kaya Kecil ( Menurut Rusli Aman, Orang Kaya Kecil dalam bahasa Minangnya adalah Urang Kayo Kaciak, adalah nama universitas yang mendukung kompilasi panglima yang digunakan untuk mengompilasi Aceh masih berkuasa ) dapat diminta penasehat kompeni , sambung lidah dengan penduduk lokal, dan penghubung dengan raja-raja muda.

Orang Kaya Kecil juga berjasa dalam menjemput Belanda di Pulau Cingkuk agar menetap di Padang. Pada tanggal 18 Agustus 1667, berdasarkan Komplit Orang Kaya Kecil ditunjuk sebagai pimpinan Padang.

Belanda dan pasukan kompeninya Sebelum mendapat sponsor dan memenangkan pengangkatan Orang Kaya Kecil sebagai boneka Belanda, bukan Jaminan akan selalu aman sejak saat itu. Justru gangguan semakin banyak dan sering.

Loji [Menurut Gusti Adnan, loji atau lege (prancis) berarti tempat tinggal, kantor atau gudang, pembangunannya mulai dirintis sejak thun 1606 dan selesai pada perempat terakhir abad ke-17. Loji ini terletak di Muara Batang Arau, Loji ini termasuk yang terbesar dikawasan barat Sumatera.

Loji itu berbentuk empat pesegi dengan setiap sisi panjangnya lebih kurang 100 m. Pada setiap sudut pandang menara pengawas dengan ketinggian 8 m.] Sebagai simbol kekuasaan Belanda sebanyak dua kali diserang dan dibakar habis oleh masyarakat pejuang dari Pauh dan Koto Tangah, yang pertama kali pada malam hari tanggal 7 Agustus 1669 [berdasarkan SK Walikotamadya Padang No. 188.452. 25 / SK-ESK / 1986 acara dibuat sebagai hari dan tahun jadinya Kota Padang. ] Serangan kedua terjadi pada tahun 1870.

Serangan kedua terjadi karena sikap monopoli dagang Belanda yang menganggu kebebasan perdagangan mereka dan sikap pongah kaki tangan Belanda yaitu bangsa mereka sendiri.

Pada tanggal 20 Mei 1784, untuk pertama kali mendirikan Belanda mendirikan Kota Padang sebagai pusat kedudukannya dan pusat perdagangan di Sumatera Barat. tahun 1793 kota ini telah dijarah dan dikuasai oleh bajak laut dari Perancis yang bermarkas di Mauritius bernama François Thomas Le Même, yang berhasil diapresiasi oleh pemerintah Prancis waktu yang diberikan dengan memberikannya penghargaan.

Kemudian pada tahun 1795, Kota Padang diambil alih oleh Inggris. Namun, setelah era peperangan Napoleon, pada tahun 1819 Belanda mengklaim kembali kawasan ini yang kemudian dikukuhkan melalui Traktat London, yang ditandatangani pada 17 Maret 1824.

Pada tahun 1837, pemerintah Hindia-Belanda membuat Padang sebagai pusat pemerintahan wilayah Pesisir Barat Sumatera (Sumatra Barat) yang wilayahnya meliputi Sumatera Barat dan Tapanuli sekarang.

Sampai akhir abad ke-18 Kota Padang hanya sekitar Batang Arau, Kampung Cina, Kampung Keling, Pasar Hilir, Pasar Mudik, Pulau Aia, Ranah Binuang, Alang Lawas dan Seberang Padang.

Saat pemerintahan Belanda melalui de Stuers (1788-1861) memimpin Padang, kota ini menuju utara, yaitu ke Nanggalo dan Ulak Karang ke selatan sampai ke Teluk Bayur, ke timur sampai ke Lubuk Begalung, Marapalam dan Andalas. Pada masa itu terjadi peralihan dimana wilayah dikepala oleh penghulu kemudian diganti dengan sistem pemerintahan Wijk atau kampung. Penghulu wijk bukan lagi kepala pemerintahan atas kaum atau suku, tetapi atas nama kampung atau wijk.

Pemekaran selanjutnya dimulai dengan membentuk kota Wijk IX yaitu Lubuk Begalung, Sungai Barameh, Parak Laweh dan Gurun Laweh. Kesemua Panghulu Wijk ini bergabung dalam satu dewan yang bernama Dewan Penghulu Wijk yang diketuai oleh seorang Bupati yang ditunjuk oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Bupati didampingi oleh seorang wakil [Dalam beberapa literatur terpilih wakil Bupati ini memiliki jabatan yang bernama Bandaro, Kadhi dan Imam.]. Pada tahun 1905 berdasarkan Ordonansi Gubernur Jenderal Hindia Belanda April 1905 batas-batas Kota Padang ditetapkan. Lembaran Negara No. 321 Tahun 1913, daerah di Kota Padang dibagi atas beberapa distrik, yaitu:

- Distrik Tanah Tinggi
- Dstrik Batang Arau
- Distrik Binuang
- Distrik Koto Tengah
- Distrik Pauh IX
- Distrik Sungkai
- Distrik 7 Lurah Pauh V

Ketujuh distrik disebut juga Luhak yang dikepala oleh seorang Asisten Residen, tetapi dalam keseharian juga dikenal dengan nama Tuanku Luak. Disamping ketujuh distrik tersebut, Kota Padang juga dibedakan atas dua bagian yaitu; Padang Kota, di dalamnya termasuk Distrik Tanah Tinggi, Batang Arau, dan Binuang; dan, Padang Luar Kota yaitu Distrik Koto Tengah, Pauh IX, Sungkai dan Pauh V.

Menjelang masuknya tentara pendudukan Jepang pada 17 Maret 1942, Kota Padang telah dipindahkan begitu saja oleh Belanda karena kepanikan mereka. Pada saat bersamaan Soekarno sempat tertahan di kota ini karena pihak Belanda waktu itu ingin diundang ikut serta melepaskan diri ke Australia.

Kemudian panglima Angkatan Darat Jepang untuk Sumatera menemuinya untuk merundingkan nasib Indonesia selanjutnya. Setelah Jepang dapat mengendalikan, kota ini kemudian dibuat sebagai kota administrasi untuk urusan pembangunan dan pekerjaan umum.

Berita kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 baru sampai ke Kota Padang sekitar akhir bulan Agustus. Namun pada 10 Oktober 1945 tentara Sekutu masuk ke Kota Padang melalui pelabuhan Teluk Bayur, dan kemudian kota ini dibangun selama 15 bulan.

Pada 9 Maret 1950, Kota Padang mengambil alih tangan Republik Indonesia setelah sebelumnya menjadi negara bagian RIS melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) nomor 111. Kemudian, melalui Undang-undang Nomor 225 tahun 1948, Gubernur Sumatera Tengah mengirimkan surat keputusan nomor 65 / GP-50, pada 15 Agustus 1950 ditetapkan merebut wilayah Kota Padang.

Pada 29 Mei 1958, Gubernur Sumatera Barat melalui Surat Keputusan Nomor 1 / g / PD / 1958, secara resmi menyetujui Padang menjadi ibu kota provinsi Sumatera Barat, dan secara resmi pada tahun 1975, yang ditandai dengan keluarnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah.

Kemudian, setelah memenuhi semua aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal, pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980, yang mengatur perubahan batas-batas wilayah Kota Padang sebagai pemerintah daerah.

Melalui ketetapan, Gubernur Sumatera Barat tanggal 17 Mei 1946 No 103 Padang ditetapkan menjadi kota besar. Walikota Padang pertama adalah, Mr.Abubakar Ja'ar (1945-1946), disetujui beberapa bulan saja. Bapak Abubakar Ja'ar dipindahkan menjadi residen di Sumatera Timur.

Selanjutnya Padang dipimpin oleh Bagindo Aziz Chan (1946-1947) yang dikenal sebagai Walikota Pejuang. Dia jatuh tanggal 17 Juli 1947 di tangan penjajah Belanda.

Setelah Bagindo Aziz Chan gugur, Belanda saya-lakukan agresi saya, karena Belanda faktur Padang Padang. Untuk itu pemerintahan kota Padang pindah ke Padang Panjang dengan walikotanya Said Rasyad (1947). Pemerintahan Said Rasyad berlangsung tidak lama karena timbulnya agresi ke II.

Walikota berikutnya adalah Dr.A.Hakim (1947-1949) dan memerintah tidak terlalu lama. Setelah pulih kedaulatan RI tahun 1949 Padang dipimpin oleh Dr. Rasyiddin sebagai walikota yang ke lima (1949-1956).

Melalui surat keputusan Gubernur Sumatera Tengah tanggal 15 Agustus 1950 No 65 / GP-50 menetapkan pemerintahan kota Padang sebagai daerah otonom. Walikota keenam (1956-1958), Pada tahun 1958-1966 Padang dipimpin oleh ZASt. Pangeran sebagai walikota ke tujuh.

Berikunya walikota Padang adalah Drs. Azhari sebagai walikota ke atas dan pada tahun 1967-1971 Padang dipimpin oleh Drs.Achirul Yahya yang merupakan Walikota ke sembilan Dengan keluarnya UU No 5 tahun 1974 tentang otoritas-otoritas pemerintah di daerah, kota Padang di samping daerah otonom, juga merupakan wilayah yang dikepalai oleh pemerintah oleh seorang walikota dan waktu yang ditunjuk sebagai walikota Padang ke babak adalah Drs. Hasan Basri Durin (1971-1983). Sesuai dengan PP No. 17 Tahun 1980 Padang terdiri menjadi 694,96 Km2 terdiri dari 11 kecamatan dengan 193 kelurahan.

Sumber : https://www.padang.go.id/sejarah-kota-padang

Sejarah Awal Terbentuknya Kota Padang Sumatera Barat

Kota Bukittinggi merupakan kota dengan perekonomian terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Di kota Bukittinggi berpenduduk sekitar 115.986 jiwa dengan luas wilayah 25,24 km2. 


Kota ini pernah menjadi ibu kota Indonesia pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Kota ini juga pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera dan Provinsi Sumatera Tengah.

Kota ini pada zaman kolonial Belanda disebut dengan Fort de Kock dan mendapat julukan sebagai Parijs van Sumatra. Bukittinggi dikenal sebagai kota perjuangan bangsa dan merupakan tempat kelahiran beberapa tokoh pendiri Republik Indonesia, di antaranya adalah Mohammad Hatta dan Assaat yang masing-masing merupakan proklamator dan pejabat presiden Republik Indonesia.

SEJARAH AWAL KOTA BUKITTINGGI

Kota Bukittinggi semula merupakan pasar (pekan) bagi masyarakat Agam Tuo. Kemudian setelah kedatangan Belanda, kota ini menjadi kubu pertahanan mereka untuk melawan Kaum Padri.

Pada tahun 1825, Belanda mendirikan benteng di salah satu bukit yang terdapat di dalam kota ini. Tempat ini dikenal sebagai benteng Fort de Kock, sekaligus menjadi tempat peristirahatan opsir-opsir Belanda yang berada di wilayah jajahannya.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kawasan ini selalu ditingkatkan perannya dalam ketatanegaraan yang kemudian berkembang menjadi sebuah stadsgemeente (kota), dan juga berfungsi sebagai ibu kota Afdeeling Padangsche Bovenlanden dan Onderafdeeling Oud Agam.

Pada masa pendudukan Jepang, Bukittinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian pemerintahan militernya untuk kawasan Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand. Kota ini menjadi tempat kedudukan komandan militer ke-25 Kempetai, di bawah pimpinan Mayor Jenderal Hirano Toyoji.

Kemudian kota ini berganti nama dari Stadsgemeente Fort de Kock menjadi Bukittinggi Si Yaku Sho yang daerahnya diperluas dengan memasukkan nagari-nagari sekitarnya seperti Sianok Anam Suku, Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu Taba, dan Bukit Batabuah. Sekarang nagari-nagari tersebut masuk ke dalam wilayah Kabupaten Agam.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Bukittinggi ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera, dengan gubernurnya Mr. Teuku Muhammad Hasan.

Kemudian Bukittinggi juga ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan kota berdasarkan Ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera Nomor 391 tanggal 9 Juni 1947.

Pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Kota Bukitinggi berperan sebagai kota perjuangan, ketika pada tanggal 19 Desember 1948 kota ini ditunjuk sebagai Ibu Kota Negara Indonesia setelah Yogyakartajatuh ke tangan Belanda atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia(PDRI).

Di kemudian hari, peristiwa ini ditetapkan sebagai Hari Bela Negara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006.

Selanjutnya Kota Bukittinggi menjadi kota besar berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota besar dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah masa itu, yang meliputi wilayah Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau sekarang.

Dalam rangka perluasan wilayah kota, pada tahun 1999 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999 yang isinya menggabungkan nagari-nagari di sekitar Bukittinggi ke dalam wilayah kota. Nagari-nagari tersebut yaitu Cingkariang, Gaduik, Sianok Anam Suku, Guguak Tabek Sarojo, Ampang Gadang, Ladang Laweh, Pakan Sinayan, Kubang Putiah, Pasia, Kapau, Batu Taba, dan Koto Gadang.

Namun, sebagian masyarakat Kabupaten Agam menolak untuk bergabung dengan Bukittinggi sehingga, peraturan tersebut hingga saat ini belum dapat dilaksanakan.

Kota Bukittinggi terletak pada rangkaian Pegunungan Bukit Barisan atau sekitar 90 km arah utara dari Kota Padang. Kota ini berada di tepi Ngarai Sianok dan dikelilingi oleh dua gunung yaitu Gunung Singgalang dan Gunung Marapi.

Lokasinya pada ketinggian 909–941 meter di atas permukaan laut menjadikan Bukittinggi kota berhawa sejuk dengan suhu berkisar antara 16.1–24.9 °C. Luas Bukittinggi secara de jure adalah 145,29 km², mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 84 tahun 1999. Namun secara de facto saat ini, Bukittinggi masih seluas 25,24 km² karena sebagian masyarakat Kabupaten Agammenolak perluasan wilayah tersebut.

Kota Bukittinggi merupakan salah satu pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatera. Pusat perdagangan utamanya terdapat di Pasar Ateh, Pasar Bawah, dan Pasar Aur Kuning. Dari sektor perekonomian, Bukittinggi merupakan kota dengan PDRBterbesar kedua di Sumatera Barat, setelah Kota Padang.

Tempat wisata yang ramai dikunjungi adalah Jam Gadang, yaitu sebuah menara jam yang terletak di jantung kota sekaligus menjadi simbol bagi Bukittinggi.

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Asal Usul Kota Bukittinggi Sumatera Barat

Kabupaten Solok Selatan merupakan kabupaten yang terletak di bagian timur Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini resmi dimekarkan dari Kabupaten Solok pada tahun 2004 mencakup wilayah seluas 3.346,20 km².

AWAL MULA TERBENTUKNYA KABUPATEN SOLOK SELATAN


Meskipun baru diresmikan pada tahun 2004, bersama dengan Kabupaten Pasaman Baratdan Dharmasraya, wacana pembentukan kabupaten yang meliputi sebagian wilayah Solok Selatan saat ini telah ada sejak tahun 1950-an. Wilayahnya mencakup kaki pegunungan Bukit Barisan di barat dan dataran rendah yang lebih luas di timur. Pada tahun 2017, Badan Pusat Statistik mencatat penduduk Kabupaten Solok Selatan berjumlah 177.462 jiwa.

Solok Selatan memiliki sejumlah objek wisata alam, sejarah, dan budaya. Di kawasan yang dijuluki sebagai Nagari Seribu Rumah Gadang, banyak ditemukan rumah-rumah gadangberusia ratusan tahun lamanya yang masih ditinggali oleh penghuninya.

Rumah Gadang 21 merupakan rumah gadang dengan 21 ruang. Objek wisata lainnya adalah Danau Bontak, Ngalau Lubuk Malako, beberapa air terjun, dan sejumlah bangunan peninggalan sejarah lain seperti masjid, istana, dan monumen.

Saat ini Solok Selatan dihadapkan dengan permasalahan lingkungan yang kompleks.

Praktik penebangan liar di kawasan hutan dan penambangan emas ilegal di sepanjang aliran Batang Hari dan Batang Sangir secara besar-besaran masih terus terjadi. Di sisi lain, 9 tahun sejak dimekarkan, dari segi infrastruktur Solok Selatan belum menunjukkan kemajuan berarti.

Sebelumnya, kabupaten ini merupakan bagian dari Kabupaten Solok, yang pada masa Hindia Belanda disebut dengan Afdeeling Solok. Setelah kemerdekaan, sempat muncul wacana pembentukan sebuah kabupaten yang meliputi sebagian wilayah Solok Selatan saat ini.

Ditandai dengan diadakannya Konferensi Timbulun pada tahun 1950-an, saat itu digagas rencana pembentukan sebuah kabupaten dengan nama Kabupaten Sehilir Batang Hari yang memasukan wilayah Kecamatan Lembah Gumanti, Pantai Cermin, Sungai Pagu, dan Sangir. Namun, baru setelah otonomi daerah digulirkan, usaha yang mengarah ke sana dapat terealisasikan.

Bersama 23 kabupaten baru lainnya di Indonesia, Kabupaten Solok Selatan resmi dimekarkan pada tanggal 7 Januari 2004 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003.

Wilayahnya pada masa itu meliputi Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan dan Kecamatan Sangir Batanghari. Selanjutnya pada tahun 2007, Kecamatan Sangir Jujuan dimekarkan menjadi Kecamatan Sangir Jujuan dan Sangir Balai Janggo.

Sementara itu, Kecamatan Sungai Pagu dimekarkan pula menjadi Kecamatan Sungai Pagu dan Kecamatan Alam Pauh Duo. Hingga akhir tahun 2011, jumlah kecamatan Kabupaten Solok Selatan tidak mengalami perubahan seperti halnya pada akhir tahun 2007, yaitu masih tujuh kecamatan. Namun, pada tingkat nagari dan jorong masih terjadi pemekaran daerah.

Tiga hari setelah diresmikan, atau pada 10 Januari 2004, Gubernur Sumatera Baratmelantik Drs. Aliman Salim sebagai Penjabat Bupati Solok Selatan. Dalam perjalanan satu tahun Kabupaten Solok Selatan, Gubernur Sumatera Barat H. Zainal Bakar kembali melantik Marzuki Omar sebagai Penjabat Bupati Solok Selatan menggantikan Aliman Salim yang sudah habis masa jabatannya.

Pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan pertama, terpilih pasangan Drs. Syafrizal, M.Si. dan Drs. Nurfirmanwansyah yang dilantik pada 20 Agustus 2005.

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Berdirinya Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat

Kabupaten Solok adalah sebuah kabupaten di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini merupakan salah satu sentra produksi beras terbesar di Sumatera Barat, yang dikenal dengan nama Bareh Solok.

SEJARAH ASAL USUL KABUPATEN SOLOK


Dahulu wilayah Solok (termasuk kota Solok dan kabupaten Solok Selatan) merupakan wilayah rantau dari Luhak Tanah Datar, yang kemudian terkenal sebagai Luhak Kubuang Tigo Baleh.

Disamping itu wilayah Solok juga merupakan daerah yang dilewati oleh nenek moyang Alam Surambi Sungai Pagu yang berasal dari Tanah Datar yang disebut juga sebagai nenek kurang aso enam puluh (artinya enam puluh orang leluhur alam surambi Sungai Pagu). Perpindahan ini diperkirakan terjadi pada abad 13 sampai 14 Masehi.

Kabupaten Solok bukanlah daerah baru karena Solok telah ada jauh sebelum undang-undang pembentukan wilayah ini dikeluarkan. Pada masa penjajahan Belanda dulu, tepatnya pada tanggal 9 April 1913, nama Solok telah digunakan sebagai nama sebuah unit administrasi setingkat kabupaten yaitu Afdeeling Solok sebagaimana disebut di dalam Besluit Gubernur Jenderal Belandayang kemudian dimuat di dalamStaatsblad van Nederlandsch-Indie.

Sejak ditetapkannya nama Solok setingkat kabupaten pada tahun 1913 hingga saat ini Solok tetap digunakan sebagai nama wilayah administratif pemerintahan setingkat kabupaten/kota.

Pada tahun 1970, ibukota Kabupaten Solok berkembang dan ditetapkan menjadi sebuah kotamadya dengan nama Kota Solok. Berubah statusnya Ibukota Kabupaten Solok menjadi sebuah wilayah pemerintahan baru tidak diiringi sekaligus dengan pemindahan ibu kota ke lokasi baru.

Pada tahun 1979 Kabupaten Solok baru melakukan pemindahan pusat pelayanan pemerintahan dari Kota Solok ke Koto Baru, Kecamatan Kubung, namun secara yuridis Ibukota Kabupaten Solok masih tetap Solok.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan yang nyata dan luas serta tanggung jawab penuh untuk mengatur daerahnya masing-masing. Kabupaten Solok yang saat itu memiliki luas 7.084,2 Km² memiliki kesempatan untuk melakukan penataan terhadap wilayah administrasi pemerintahannya.

Penataan pertama dilakukan pada tahun 1999 dengan menjadikan wilayah kecamatan yang pada tahun 1980 ditetapkan sebanyak 13 kecamatan induk ditingkatkan menjadi 14 sementara jumlah desa dan kelurahan masih tetap sama.

Penataan wilayah administrasi pemerintahan berikutnya terjadi pada tahun 2001 sejalan dengan semangat “babaliak banagari” di Kabupaten Solok. Pada penataan wilayah administrasi kali ini terjadi perubahan yang cukup signifikan di mana wilayah pemerintahan yang mulanya terdiri dari 14 kecamatan, 11 Kantor Perwakilan Kecamatan, 247 desa dan 6 kelurahan di tata ulang menjadi 19 kecamatan, 86 Nagari, dan 520 jorong.

Wilayah administrasi terakhir ini ditetapkan dengan Perda nomor 4 tahun 2001 tentang pemerintahan Nagari dan Perda nomor 5 tahun 2001 tentang Pemetaan dan Pembentukan Kecamatan.

Pada akhir tahun 2003, Kabupaten Solok kembali dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Pemekaran ini di lakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 dan menjadikan luas wilayah Kabupaten Solok berkurang menjadi 4.594,23 Km². Pemekaran inipun berdampak terhadap pengurangan jumlah wilayah administrasi Kabupaten Solok menjadi 14 Kecamatan, 74 Nagari dan 403 Jorong.

Dengan berbagai pertimbangan dan telaahan yang mendalam atas berbagai momentum lain yang sangat bersejarah bagi Solok secara umum, pemerintah daerah dan masyarakat menyepakati peristiwa pencantuman nama Solok pada tanggal 9 April 1913 sebagai sebuah nama unit administrasi setingkat kabupaten pada zaman Belanda sebagai momentum pijakan yang akan diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Solok.

Kesepakatan inipun dikukuhkan dengan Perda Nomor 2 tahun 2009 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Solok. Pada tanggal 9 April 2010, merupakan kali pertama Kabupaten Solok memperingati hari jadinya yang ke 97.

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Awal Mula Terbentuknya Kabupaten Solok Sumatera Barat

Kabupaten Sijunjung (sebelumnya disebut Kabupaten Sawahlunto Sijunjung) merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Barat, Indonesia.


Ibu kota kabupaten ini adalah Muaro Sijunjung. Sebelum tahun 2004, kabupaten Sijunjung merupakan kabupaten terluas ketiga di Sumatera Barat dengan nama Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Namun sejak dimekarkan (yang menghasilkan kabupaten Dharmasraya), kabupaten ini menjadi kabupaten tersempit kedua di Sumatera Barat.

Saat ini, kabupaten Sijunjung memiliki luas 3.130,80 km² yang terdiri dari 8 kecamatan dengan jumlah penduduk lebih dari 233.444 jiwa.

TERBENTUKNYA KABUPATEN SIJUNJUNG

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung termasuk wilayah Afdeling Solok dengan ibu kotanya Sawahlunto. Afdeling Solok mempunyai beberapa Onder Afdeling, salah satu diantaranya adalah Onder Afdeling Sijunjung dengan ibu negerinya Sijunjung.

Ini berlangsung sampai pada zaman pemerintahan Jepang. Sesudah Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada Oktober 1945 dibentuk Kabupaten Tanah Datar dengan ibu kotanya Sawahlunto yang wilayahnya meliputi beberapa kewedanan, yaitu Batu Sangkar, Padang Panjang, Solok, Sawahlunto dan Sijunjung.

Dalam rangka melanjutkan perjuangan kemerdekaan, Gubernur Militer Sumatra Barat, berdasarkan surat keputusan Nomor : SK/9/GN/IST tanggal 18 Februari 1949 membentuk kabupaten baru, yakni Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, dengan Bupati Militernya Sulaiman Tantuah Bagindo Ratu.

Kemudian untuk melaksanakan tugasnya, Bupati Militer Sulaiman Tantuah Bagindo Ratu mengadakan rapat di Masjid Koto Gadang Tanjung Bonai Aur. Dalam rapat ini hadir Rustam Efendi (Camat Koto VII), Amir Mahmud (Wali Perang Nagari Limo Koto), M. Syarif Datuk Gunung Emas, M. Zen Datuk Bijo Dirajo, Hasan Basri dan Darwis (staf Kantor Camat Koto VII), Marah Tayab, Maju Arif, M. Saman, Ahmadi, Malin Dubalang (Wali Perang Nagari Tanjung Bonai Aur), Saidin Datuk Perpatih Suanggi, Jamiruddin Mantari Sutan, Jasam Gelar Pandito Sampono dan Datuk Putih.

Rapat tersebut menghasilkan beberapa keputusan, antara lain menunjuk pembantu/staf penasehat Bupati Militer Sawahlunto/Sijunjung: M. Syarif Datuk Gunung Emas, M. Zen Datuk Bijo Dirajo dari Tanjung Ampalu, H. Syafei Idris dari Padang Laweh dan Marah Tayab dari Sumpur Kudus.

Staf administrasi terdiri dari Hasan Basri dan Darwis dari Kantor Camat Koto VI. Staf perbekalan/logistik, Malin Dubalang (Walinagari Perang Tanjung Bonai Aur), Saidin Datuk Perpatih Suanggi, Jasam Gelar Pandito Sampono, Jamiruddin Sutan dan Datuk Patih. Keputusan lain, akan diadakan lagi rapat dengan tokoh masyarakat dari para komandan front Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung pada tanggal 28 Februari 1949.

Tempat rapat akan ditentukan kemudian oleh komandan sektor dan komandan front. Dalam rangka persiapan rapat dimaksud, diberikan tanggungjawab kepada Salim Halimi untuk menghubungi dan mencari Ahmad Jarjis Bebas Thani, Makmun Datuk Rangkayo Mulie (Jaksa) dan tokoh lainnya.

Sumber : https://www.sijunjung.go.id/sekilas-sijunjung/sejarah

Sejarah Awal Berdirinya Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat

Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebuah kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749,89 km² dan populasi 518.265 jiwa 2017. Ibu kotanya ialah Painan.

AWAL MULA KABUPATEN PESISIR SELATAN


Nama Pesisir Selatan berasal dari nama daerah ini pada masa penjajahan Belanda, afdeling zuid beneden landen (dataran rendah bagian selatan). Ketika itu, pada tahun 1903, wilayah Bandar Sepuluh Inderapura dan Kerinci menjadi afdeeling yang dipimpin asisten residen yang berkedudukan di Inderapura sebagai pusat pemerintahan.

Melalui UU no 12 Tahun 1956 daerah ini menjadi kabupaten Pesisir Selatan Kerinci. Tahun 1957 dengan lepasnya Kerinci menjadi kabupaten sendiri di bawah provinsi Jambi, namanya berubah menjadi Pesisir Selatan saja.

Sebelum Abad ke-16, wilayah Pesisir Selatan merupakan daerah sepanjang pesisir pantai Sumatera Barat yang terdiri dari rawa-rawa dataran rendah dan bebukitan yang sudah berpenghuni. Penghuninya waktu itu masih sangat sedikit. Mereka berasal dari berbagai negeri asal. Mereka tinggal di sepanjang pesisir pantai sebagai nelayan.

Sebagian mereka datang dari pedalaman Sumatera atau hulu sungai Batang Hari. Sebagian lagi penyebaran dari daerah Indojati atau Air Pura. Dan sebagian dari mereka adalah orang-orang yang dikenal sebagai Orang Rupit pelarian dari daerah Sungai Pagu Muara Labuh dan sekitarnya yang kemudian menyeberang ke Pulau Pagai.

Dipercaya sebelum abad 16 di mana pada era ini banyak terjadi ekspansi dan migrasi dari masyarakat Darek (Luhak Nan Tigo) ke berbagai daerah yang disebut rantau, diduga kuat wilayah Pesisir Selatan Tarusan Bayang dan Bandar Sepuluh sudah didiami oleh masyarakat dari Inderapura karena kerajaan Teluk Air Pura sudah eksis semenjak abad 9 Masehi, sementara kerajaan Sungai Pagubaru berdiri pada abad 17 Masehi, begitupula kerajaan Pagaruyung yang juga baru berdiri pada abad 17.

TIGA WILAYAH UTAMA

1. Tarusan -Bayang-Salido Painan
2. Bandar Sepuluh (Batangkapas-Surantih-Kambang-Palangai-Air Haji)
3. Renah Indojati (Inderapura-Tapan-Lunang-Silaut)

Tarusan-Bayang-Salido Painan

Nenek moyang Koto XI Tarusan umumnya berasal dari nagari Guguk (dalam wilayah Kubuang Tigo Baleh, Solok sekarang) dan sebagian kecil merupakan ekspansi dari orang Bayang. Nenek moyang Bayang Nan Tujuh dan Koto Nan Salapan (Bayang Utara) berasal dari 3 nagari di Kubuang Tigo Baleh (Solok sekarang) yaitu : Muaro Paneh, Kinari dan Koto Anau.

Nenek moyang IV Jurai (Lumpo, Sago, Salido dan Painan) sebagian merupakan ekspansi dari Bayang (Lumpo, Sago dan Salido) dan sebagian merupakan ekspansi dari Batangkapeh (Bandar Sepuluh) yaitu Salido dan Painan. Namun Painan merupakan daerah yang dihuni oleh berbagai pendatang dari berbagai arah, dari utara maupun selatan.

Salido merupakan daerah yang sangat makmur pada abad 17 hingga 18 karena aktifnya penambangan emas yang terdapat disini. Sekarang penambangan batubara juga mulai aktif di Salido.

Bandar Sepuluh

Nenek moyang Bandar Sepuluh umumnya dipercaya merupakan perantau dari Sungai Pagu (Solok Selatan) pada abad 15. Tapi tidak tertutup kemungkinan sebelum kedatangan mereka, Bandar Sepuluh sudah didatangi dan dihuni oleh masyarakat dari Inderapura dan sekitarnya.

Disebut Bandar Sepuluh karena pada masa jaya-jayanya di wilayah ini terdapat sepuluh bandar atau dermaga ("Labuhan" dalam istilah setempat). Masing-masing nagari mempunyai dua dermaga yang terdapat di muara sungai-sungai besar di wilayah Bandar Sepuluh.

Renah Indojati

Inderapura merupakan kedudukan sebuah kerajaan maritim terbesar di pantai barat Sumatera dari abad ke 8 sampai abad ke 18 yaitu Kerajaan Inderapura yang sultannya masih ada sampai sekarang. Inderapura terkenal dengan dua puluh penghulunya yang merupakan perwakilan dari 3 nenek moyang mereka (6 di hilir, 6 di mudik dan 8 dari daerah lain).

Inderapura merupakan daerah yang sudah tua, sudah dihuni semenjak abad ke-8 Masehi. Sementara Tapan terkenal dengan 4 penghulu sukunya sehingga disebut Basa Ampek Balai. Masyarakat Lunang dipercaya eksis semenjak era kesultanan Inderapura dan diduga nenek moyang mereka ekpansi dari masyarakat Inderapura sendiri, atau Sungai Pagu dan daerah sekitarnya.

Lunangjuga mulai eksis setelah era kesultanan Inderapura. Lunang mempunyai 8 orang penghulu suku yang berperan dan berkonsultasi kepada Mande Rubiah(keturunan Bundo Kanduang) sebagai yang dituakan dan dihormati di Lunang dan sekitarnya.

Masa 1500-1700

Pada tahun 1523, di Painan sudah berdiri sebuah surau, lembaga pendidikan agama di Minangkabau. Pada abad 16 ini pula, Pulau Cingkuk di Painan menjadi pelabuhan kapal international yang berjaya sebagai pelabuhan emas Salido.

Pada tahun 1660, Belanda pernah berkeinginan untuk memindahkan kantor perwakilan mereka dari Aceh ke Kota Padang dengan alasan lokasi dan udara yang lebih baik namun keinginan ini ditolak oleh penguasa kota Padang hingga akhirnya mereka berkantor di Salido.

Perjanjian Painan pada tahun 1663, yang diprakarsai oleh Groenewegen yang membuka pintu bagi Belanda untuk mendirikan loji di kota Padang, selain kantor perwakilan mereka di Tiku dan Pariaman. Dengan alasan keamaman kantor perwakilan di kota Padang dipindahkan ke pulau Cingkuk hingga pada tahun 1667 dipindahkan lagi ke kota Padang. Bangunan itu terbakar pada tahun 1669 dan dibangun kembali setahun kemudian.

Masyarakat Bayang pernah terlibat dalam perang melawan Pemerintah Hindia Belanda selama lebih kurang satu abad yaitu dimulai pada tahun 1663 sampai 1771.

Pada tahun 1915, pemuka adat nagari Bayang Nan Tujuh dan Koto Nan Salapan (sebelum menjadi kecamatan Bayang) mengadakan rapat di Koto Berapak dan Pulut-pulut merumuskan tambo (sejarah dan adat) Nagari Bayang yang menyatakan bahwa nenek moyang masyarakat Bayang dan cabang-cabangnya (Lumpo dan Salido) berasal dari tiga nagari di Kubuang Tigo Baleh (Solok sekarang) yaitu Muaro Paneh, Kinari dan Koto Anau. Mereka migrasi sesudah kedatangan nenek moyang masyarakat XI Koto Tarusan di sebelah utara, di balik bukit Bayang.

Pasca Perang Paderi, semua wilayah Minangkabau dikuasai oleh pemerintahan kolonialis Hindia Belanda langsung dibawah kendali kerajaan Belanda, bukan lagi melalui VOC. Otomatis sistem pemerintahan di Pesisir Selatan juga mengikuti sistem yang dibangun oleh Belanda.

Pemerintahan Adat di Pesisir Selatan juga dirombak oleh pemerintah Hindia Belanda seperti diciptakannya beberapa gelar penghulu yang baru dan menyingkirkan gelar-gelar yang dipegang oleh penghulu adat yang menentang Belanda.

Bukit Sigarapai diantara Lumpo dan Bayang menjadi saksi perjuangan rakyat Pesisir Selatan yang bergerilya menentang penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan ini, rakyat Pesisir Selatan banyak melakukan "ijok" atau bersembunyi di hutan-hutan.

MASA KEMERDEKAAN INDONESIA

19 Agustus 1621 dengan peristiwa penolakan tegas pembesar Pesisir Selatan terhadap kekuatan asing yang berpraktik imperialisme dan mengarah kolonialisme dan pengakuan Pagaruyung terhadap Pesisir.7 Juni 1663, Perang Bayang (1663-1711), perlawanan rakyat sarat dengan rasa nasionalis menolak Belanda membuat loji VOC pertama di kawasan Sumatera Barat, yakni di Pulau Cingkuk tahun 1662. 6 Juli 1663, Perjanjian Painan lanjutan dari Sandiwara Batangkapas.

Sandiwara menolak kebijakan politik Sultan Iskandar Muda (Aceh) menjaga ketat bahkan hendak menutup kota pantai pelabuhan Samudrapura, Indrapura dalam berdagang lada dan emas.28 Januari 1667, pertemuan tingkat tinggi antara Raja Minangkabau dan Belanda yang salah satu solusinya adalah pengakuan terhadap eksistensi Pesisir Selatan sebagai bagian integral wilayah sub kultur Minangkabau.6 Juni 1701, kemarahan rakyat Pesisir Selatan terhadap tipuan Belanda menawarkan jasa memadamkan huru-hara sebagai mantel praktik imperialism mengarah colonialism, dengan membakar loji VOC di Indrapura.

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Awal Mula Berdirinya Kabupaten Pesisir Selatan

Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Daerah ini dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pasaman berdasarkan UU No.38 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003, dengan ibu kota kabupaten di Simpang Ampek.


Potensi terbesar Pasaman Barat terletak pada sektor perkebunan kelapa sawit, jeruk, salak, karet, kopi dan cocoa.

BERDIRINYA KABUPATEN PASAMAN BARAT

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu dari 3 (tiga) Kabupaten Pemekaran di Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan dan Pasaman Barat. Kabupaten Pasaman Barat dengan luas wilayah 3.864,02 km², jumlah penduduk 428.641 jiwa 2017 dengan administrasi pemerintahan yang meliputi 11 (sebelas) kecamatan.

Menurut sejarahnya, nama Kabupaten Pasaman Barat diambil dari nama sebuah gunung yang terdapat di daerah Kabupaten Pasaman. Selain itu juga terdapat sebuah sungai yang bernama sungai Pasaman. Kata Pasaman sendiri berasal dari kata “Pasamoan” yang berarti kesepakatan atau kesamaan pendapat antar golongan etnis penduduk yang mendiami wilayah Pasaman yaitu Minangkabau, Mandahiling dan Jawa.

Sebenarnya secara kultural cukup banyak perbedaan antara Suku Minangkabau, Suku Mandahiling dan Suku Jawa. Perbedaan ini dibidang adat istiadat, bahasa, sikap dan prilaku hidup. Namun dibalik perbedaan itu pula banyak kesamaan visi dan persepsi sehingga mereka dapat hidup berdampingan dalam kerukunan dan kedamaian.

Setelah lebih dari setengah abad akhirnya dengan adanya otonomi daerah Pasaman dimekarkan menjadi dua kabupaten berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 yakni Kabupaten Pasaman (Kabupaten Induk) dan Kabupaten Pasaman Barat (Kabupaten Pemekaran).

Kabupaten Pasaman Barat resmi berdiri pada tanggal 7 Januari 2004 dengan luas wilayah 3.887,77 Km2 yang terdiri dari 11 kecamatan. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 - 2025, saat ini Kabupaten Pasaman Barat berada pada tahun kedua tahapan pembangunan menengah ketiga.

Daerah-daerah penting di Pasaman Barat antara lain Simpang Ampek, Sasak, Kinali, Talu, Air Bangis, Silaping, Ujung Gading, Muara Kiawai, Sungai Aur, Parit, Paraman Ampalu, Sikabau, Pulau Panjang, Cubadak, Simpang Tonang, Simpang Tiga Andilan, Desa Baru, Sigantang dan lain-lain.

Sumber : http://bappeda.pasaman baratkab.go.id

Sejarah Awal Terbentuknya Kabupaten Pasaman Barat

Kabupaten Pasaman adalah salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Lubuk Sikaping. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.947,63 km² dan berpenduduk sebanyak 315.470 jiwa.


Seperti wilayah Indonesia lainnya, Sumatera Barat, khususnya Pasaman pernah dikuasai oleh kolonial Belanda. Perang melawan penjajahan Belanda di Pasaman dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol yang dikenal dengan Perang Paderi (1821-1830). Karena terlalu banyak permasalahan di kubu Tuanku Imam Bonjol menyebabkan dia dan pengikutnya mengalami kekalahan melawan Belanda.

Sumber pendapatan utama kabupaten Pasaman berasal dari subsektor tanaman pangan. Mesti demikian, Kabupaten Pasaman lebih dikenal karena produksi kelapa sawitnya. Pada tahun 2000, produksi kelapa sawit di kabupaten Pasaman tercatat sebanyak 788.446 ton. Jumlah tersebut dipanen dari areal seluas 78.387 hektare. Di samping kelapa sawit, kabupaten Pasaman juga dikenal akan produksi minyak nilamnya. Minyak nilam yang dihasilkan Pasaman, selain yang dihasilkan Kepulauan Mentawai, merupakan yang terbaik di dunia.

AWAL MULA KABUPATEN PASAMAN

Pada zaman Belanda Kabupaten Pasaman termasuk Afdeling Agam, afdeling ini dikepalai oleh seorang asisten residen. Afdeling Agam terdiri atas 4 onder afdeling, yaitu :

  1. Agam Tuo
  2. Maninjau
  3. Lubuk Sikaping
  4. O p h i r

Setiap onder afdeling dikepalai oleh seorang Contreleur, setiap contreleur dibagi lagi menjadi Distrik. Tiap Distrik dikepalai oleh seorang Demang (Kepala Pemerintahan), setiap Distrik dibagi lagi menjadi Onder Distrik (Asisten Demang). Onder Afdeling Lubuk Sikaping terdiri dari Distrik Lubuk Sikaping dan Distrik Rao. Onder Afdeling Ophir terdiri dari Distrik Talu dan Distrik Air Bangis.

1. Distrik Lubuk Sikaping terdiri dari
- Onder Distrik Lubuk Sikaping
- Onder Distrik Bonjol

2.  Distrik Rao Mapat Tunggul terdiri dari
- Onder Distrik Rao
- Onder Distrik Silayang

3. Distrik Talu terdiri dari
- Onder Distrik Talu
- Onder Distrik Suka Menanti

4. Distrik Air Bangis terdiri dari
- Onder Distrik Air Bangis
- Onder Distrik Ujung Gading

Sesudah kemerdekaan Onder Afdeling Agam Tuo dan Maninjau digabung menjadi Kabupaten Agam dan Onder Afdeling Lubuk Sikaping dan Ophir dijadikan satu susunan pemerintahan menjadi Kabupaten Pasaman dengan dibagi menjadi 3 Kewedanaan yaitu :

1. Kewedanaan Lubuk Sikaping
2. Kewedanaan Talu
3. Kewedanaan Air Bangis

Dengan pusat pemerintahan Kabupaten Pasaman di Talu. Pada Agustus 1947 sewaktu Basyrah Lubis menjadi Bupati maka ibu kota Kabupaten Pasaman dipindahkan ke Lubuk Sikaping.

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam percepatan pelayanan pemerintahan, maka wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Pasaman dimekarkan menjadi 2 (dua) wilayah pemerintahan kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang No: 36 Tahun 2003, yaitu Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat.

HARI JADI PASAMAN

Melihat dari perkembangan pembentukan Kabupaten Pasaman dari zaman Belanda hingga zaman Kemerdekaan, maka dibentuk suatu Tim untuk merumuskan hari jadi Kabupaten Pasaman. Dengan mengacu pada perkembangan sejarah, dalam menjalankan roda pemerintahan, pernah dikeluarkan keputusan Residen Sumatera Barat No. R.I/I tanggal 8 Oktober 1945 menetapkan sebagai berikut :

Luhak Kecil Talu : Abdul Rahman gelar Sutan Larangan.

Mengacu pada keputusan tersebut, Tim yang dibentuk merumuskan dan DPRD Kabupaten Pasaman mengeluarkan keputusan No.11 /KPTS /DPR/PAS/ 1992 tanggal 22 Pebruari 1992 dilanjutkan surat keputusan Bupati Kabupaten Pasaman no. 188.45/81/BUPAS/1992 tanggal 26 Pebruari 1992 ditetapkanlah hari jadi Kabupaten Pasaman pada tanggal 8 Oktober 1945.

 Sumber : https://www.pasamankab.go.id

Sejarah Awal Mula Kabupaten Pasaman Sumatera Barat

Subscribe Our Newsletter