Social Items

Kabupaten Musi Rawas atau Musirawas adalah salah satu kabupaten di ProvinsiSumatera Selatan, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 6.357,17 km2 dengan jumlah penduduk mencapai 408.597 jiwa 2017.

AWAL PEMBENTUKAN KABUPATEN MUSI RAWAS


Awalnya Kabupaten Musi Rawas termasuk dalam wilayah keresidenan Palembang (Tahun 1825-1866). Hal ini diawali oleh jatuhnya Kesultanan Palembang dan Perlawan Benten Jati serta 6 Pasirah dari Pasema Lebar ketangan Pemerintah Belanda.

Sejak Itu Belanda mengadakan ekspansi dan meyusun Pemerintahan didaerah ulu Palembang yang berhasil dikuasai. Sistem yang dipakai adalah sistem dekonsentrasi dengan beberapa wilayah binaan (Afdeling).

Setiap Afdeling itu dipimpin oleh Asisten Residen yang membawahi Onder Afdeling yang dipimpin oleh Controluer (Kontrolir). Setiap Onder Afdeling juga membawahi Onder Distrik dengan Demang sebagai pimpinannya. Musi Rawas berada pada wilayah Afdeling Palembang Cheboven Landen.

Pada Tahun 1907, Onder District Muara Beliti Dan Muara Kelingi diintegrasi dalam suatu onder Afdeling Yaitu : Onder Afdeling Musi Ulu. Tahun 1933 jaringan kereta api Palembang – Lahat – Lubuklinggau (Dibuat Sekitar Tahun 1928-1933) dibuka oleh pemerintah Belanda.

Hal ini menyebabkan dipindahnya Ibukota Onder Afdeling Musi Ulu dari Muara Beliti ke LubukLinggau, yang menjadi cikal bakal Ibukota Kabupaten Musi Rawas.

Pada Tanggal 17 Pebruari 1942, kota Lubuklinggau diduduki oleh Jepang dan Kepala Onder Afdeling Musi Ulu, Controluer De Mey, serta Aspiran Controluer Ten Kate menyerahkan jabatan kepada Jepang.

Pada tanggal 20 April 1943 Jepang mengadakan perubahan instansi dan jabatan ke dalam bahasa jepang. Perubahan inilah yang menjadi titik tolak Hari Jadi Kabupaten Musi Rawas.

Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, peralihan kekuasaan terjadi dari Pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia. Dalam masa peralihan ini, Raden Ahmad Abu Samah diangkat sebagai Bupati Kepala Daerah Musi Rawas.

Setelah dibentuk Komite Nasional Daerah yang diketuai oleh Dr. Soepa’at pada bulan Nopember 1945, pada tanggal 23 Juli 1947 Residenan Palembang, Abdul Rozak memindahkan pusat pemerintahan dari Lahat ibu kota Afdeling Palembangche Boven Landen Lahat ke Lubuklinggau sebagai Ibukota Musi Rawas.

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Musi Rawas No.7/SK/1999 tentang usul pemindahan lokasi Ibukota Kabupaten Musi Rawas ke wilayah Kecamatan Muara Beliti dan Keputusan DPRD Kabupaten Musi Rawas No.08/KPTS/DPRD/2004 tentang Persetujuan usul nama Ibukota dan lokasi Pusat Pemerintahan maka Pusat Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas yang baru adalah di Desa Muara Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti.

Dengan keluarnya undang-undang No. 7 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota LubukLinggau, maka Kota Lubuklinggau yang selama ini berkedudukan sebagai ibukota Kabupaten Musi Rawas, Telah Berdiri Sendiri sebagai Pemerintahan Kota Lubuklinggau yang otonom.

Kabupaten Musi Rawas Merupakan Salah Satu Kabupaten Di Provinsi Sumatera Selatan,  Disebelah Barat Dihulu Sungai Musi Dan Sepanjang Sungai Rawas. Kabupaten Ini Berbatas Dengan Provinsi Jambi Dibagian Utara, Dibagian Selatan Berbatas Dengan Kabupaten Empat Lawang, Dibagian Barat Berbatas Dengan Provinsi Bengkulu Dan Dibagian Timur Berbatas  Dengan Kabupaten Musi Banyu Asin Dan Kabupaten Muara Enim.

Kabupaten Musi Rawas dapat ditempuh melalui transpotasi darat dan udara. Melalui darat dengan menggunakan jasa angkutan kereta api atau menggunakan jasa mobil travel (angkutan umum), dari Jakarta bisa langsung ke Kab.Musi Rawas melalui terminal 1 C Bandara Soekarno Hatta.

Sumber : http://disbudpar.musirawaskab.go.id

Sejarah Berdirinya Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan

Kabupaten Muara Enim adalah salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Muara Enim.


Kabupaten ini memiliki luas wilayah mencapai 7.383,90 km2 dengan jumlah Penduduk sekitar 567.450 jiwa.

ASAL USUL MUARA ENIM

Pada zaman dahulu banyak tumbuh kerajaan-kerajaan baik yang besar maupun kecil. Begitupun untuk menjadi raja berlaku hukum rimba.

Siapa yang kuat akan menjadi raja dan sebaliknya yang lemah akan tertekan.

Dengan seiring waktu, bagi masyarakat yang lemah dan tidak mau diperintah sewenang-wenang memilih melarikan diri dengan mengembara berkelompok-kelompok menjadi beberapa suku.

Mereka berlayar dari pulau ke pulau hingga ke pelosok daerah baik melalui jalur darat maupun menyusuri Sungai Musi menetap menjadi Kesultanan Palembang, Sungai Ogan hingga Sungai Lematang yang berasal dari suku Jawa dan suku Melayu.

Ketika mereka berlayar, kemudian mereka berhenti di Muara Sungai Lematang dan Sungai Enim, karena mereka binggung mau melajutkan arah perjalanan sehingga mereka memilih untuk beristirahat.

Ketika sedang beristirahat di malam hari, di antara mereka mempunyai firasat bahwa tempat inilah yang menjanjikan kehidupan baru.

Keesokan harinya, mereka memeriksa tanah dan kondisi alam di sekelilingnya dan diketahui jika daerah itu dialiri dua sungai, yang kemudian mereka memutuskan untuk mendirikan pemukiman sebagai tinggal yang baru.

Setelah sekian lama beranak pinak, akhirnya dinamailah tempat tersebut dengan nama Karang Enim, yang kemudian berubah menjadi Muaraenim sampai sekarang yang disesuikan dengan nama sungai yang bermuara ke Sungai Lematang yaitu Sungai Enim.

Setelah itu mereka membentuk marga yang pertama kali terbentuknya rumah yakni rumah tersebut terdiri dari empat puluh rumah atau empat puluh bubungan yaitu Tambelang Patang Puluh Bubung (TPPB) yang berasal dari bahasa Jawa dan yang dipakai sehari-hari bahasa Melayau sampai sekarang.

AWAL PEMBENTUKAN KABUPATEN MUARA ENIM

Pada awal terbentuknya Kabupaten Muara Enim bernama Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah (LIOT). Terbentuknya Kabupaten Muara Enim berawal dari sejarah yang dilakukan oleh panitia Sembilan sebagai realisasi surat Keputusan Bupati Daerah Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah tanggal 20 November 1946.

Hasil karya panitia tersebut disimpulkan dalam bentuk kertas yang terdiri dari 10 Bab, dangan judul Naskah Hari Jadi Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah dan dan telah dikikuhkan dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah tanggal 14 Juni 1972 No. 47/Deshuk/1972. Tanggal 20 November tersebut kemudian menjadi dasar hari jadi Kabupaten Muara Enim.

Kabupaten Muara Enim sebelumnya terdiri dari 22 kecamatan kemudian pada tahun 2012 bertambah tiga kecamatan, yaitu Belimbing, Belida Darat, dan Lubai Ulu, sehingga menjadi 25 kecamatan, dan terakhir menjadi 20 kecamatan sejak keluarnya UU Nomor 7 Tahun 2013, di mana lima kecamatan dalam kabupaten ini, yaitu Talang Ubi, Penukal Utara, Penukal, Abab, dan Tanah Abang, bergabung membentuk kabupaten sendiri yaitu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Sumber : Palembang.tribunews.com

Sejarah Terbentuknya Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan

Kabupaten Banyuasin adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin yang terbentuk berdasarkan UU No. 6 Tahun 2002. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 11.832,99 km2 dengan jumlah Penduduk mencapai 803.895 jiwa.

AWAL PEMBENTUKAN KABUPATEN BANYUASIN


Nama kabupaten ini berasal dari nama Sungai Banyuasin, yang melintasi wilayah kabupaten ini dan Kabupaten Musi Banyuasin. Perkataan banyuasin sendiri berasal dari istilah bahasa Jawa banyu (air) dan asin, merujuk pada kualitas air sungai tersebut yang masin rasanya, terutama ke arah pantai.

Luas Kabupaten Banyuasin 11.875 km2 di mana terdapat beberapa suku yang menetap di kabupaten ini, antara lain Jawa, Madura, Bugis, Bali dan Penduduk asli Banyuasin (melayu). Batas Wilayah banyuasin mengelilingi 2/3 wilayah kota palembang, sehingga banyuasin dapat dikatakan sebagai wilayah penyangga ibukota provinsi sumatera selatan.

Kabupaten Banyuasin terbentuk atas pertimbangan cepatnya laju perkembangan dan kemajuan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin yang diperkuat oleh aspirasi masyarakat untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan guna menjamin Pelayanan dan Kesejahteraan masyarakat. Menurut Sejarah Banyuasin, Status daerah yang semula tergabung dalam Kabupaten Musi Banyuasin berubah menjadi Kabupaten tersendiri yang memerlukan penyesuaian, peningkatan maupun pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya roda pemerintahan. Selanjutnya, setelah melalui proses pemilihan yang demokratis oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Banyuasin, Ir. H. AMIRUDDIN INOED terpilih sebagai Bupati pertama di Kabupaten Banyuasin Periode 2003 — 2008. Hasil pemilihan tersebut, kemudian disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui penerbitan SK Mendagri Nomor 131.26-442 Tahun 2003. Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin secara resmi dilantik oleh Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 14 Agustus 2003.

Secara Hukum pembentukan Kabupaten Banyuasin disahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002. Berdasarkan Undang Undang tersebut maka Menteri Dalam Negeri RI dengan Keputusan Nomor 131.26- 255 Tahun 2002 menetapkan Ir. H. AMIRUDDIN INOED sebagai Pejabat Bupati Banyuasin.

Banyak pembangunan provinsi sumatera selatan yang dilaksanakan di pinggir wilayah banyuasin presis berbatasan dengan wilayah kota palembang dengan tujuan untuk mendukung pembangunan di palembang, seperti sarana LRT, sekolah, Dermaga pelabuhan tanjung api-api dan pemerintah kabupaten Banyuasin sangat konsen dengan pembangunan dimulai dari desa dengan melaksanakan program 500 juta perdesa sehingga infrastruktur dapat terealisasi langsung menyentuh rakyat desa.

Selain itu beliau telah melaksanakan program perbaikan sistem demokrasi dengan melaksanakan pilkades evoting di 160 desa pada tahun 2015 lalu yang merupakan terbanyak secara nasional di indonesia dan masuk nominasi record MURI.

Pelaksanaan egovernment di Banyuasin berjalan dengan cukup baik dan dikenal di seluruh Indonesia di mana pembangunan infrastruktur TIK telah dibangun sejak 2009 dengan menghubungkan seluruh dinas/badan/kantor dan kecamatan berbasis jaringen fiber optik.

Banyak penghargaan yang telah diraih oleh kabupaten banyuasin dibidang egovernment ini antara IOSA juara I Nasional, IDSA 2014, ICTpura dengan predikat utama, PEGI terbaik sesumatera. sehingga banyak kab/kota di indonesia menjadikan banyuasin sebagai tempat studi banding di dalam implementasi egovernment.

Ditahun 2017 pelaksanaan egoverment dikabupaten banyuasin kembali membanggakan, yaitu terpilih sebagai 24 kabupaten/kota dari 514 Kab/kota diindonesia sebagai kabupaten cerdas (smartcity) oleh pemerintah pusat dalam hal ini kementerian kominfo bekerjasama dengan kementerian dalam negeri. Ditahun 2018 terpilih sebagai juara I IndonesiaUP mewakili Indonesia pada ajang ASEAN ICT Award ditahun 2018.

Pertanian di Banyuasin juga sangat membanggakan yaitu sebagai lumbung padi sumatera selatan dan penyumbang 1,4 juta ton beras untuk sumatera selatan dan terus ditingkatkan dengan target 2 juta ton beras untuk tahun 2016 ini.

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Asal Usul Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan

Subscribe Our Newsletter