Social Items

Showing posts with label Berdirinya kabupaten Lahat. Show all posts
Showing posts with label Berdirinya kabupaten Lahat. Show all posts
Kabupaten Ogan Ilir merupakan pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan yang disahkan pada 18 Desember 2003.


Pada 2017, jumlah penduduk Kabupaten Ogan Ilir mencapai 410.529 jiwa.

Populasi penduduk di Kabupaten Ogan Ilir berasal dari Suku Ogandengan 3 (tiga) sub-suku, yakni: Suku Pegagan Ulu, Suku Penesak dan Suku Pegagan Ilir. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai Petani.

SEJARAH KABUPATEN OGAN ILIR

Dari sudut pandang politik, Ogan Ilir sudah digunakan Pemerintahan Kolonial Belandauntuk menyebut salah satu wilayah yang berada dalam kekuasaan mereka. Dalam Regeering Almanak yang diterbitkan Belandapada tahun 1870, Ogan Ilir dan Belida merupakan zona ekonomi afdeeling yang langsung berada di bawah Keresidenan Palembang. Pada waktu itu dalam Keresidenan Palembang terdapat 9 afdeeling, yaitu :

- Afdeeling Palembang
- Afdeeling Tebing Tinggi
- Afdeeling Lematang Ulu dan Lematang Ilir
- Afdeeling Komering Ulu, Ogan Ulu dan Enim
- Afdeeling Rawas
- Afdeeling Musi Ilir
- Afdeeling OGAN ILIR dan Belida
- Afdeeling Komering Ilir
- Afdeeling Iliran dan Banyuasin.

Pembagian wilayah afdeling ini mengalami beberapa kali perubahan. Pada 1872 terjadi peristiwa regrouping (penggabungan) dari 9 afdeeling menjadi 7 afdeeling. Pada 1878, dari 7 afdeeling menjadi 6 afdeeling. Pada 1918, sebagaimana termaktub dalam Staatblad 1918 Nomor 612 berubah lagi dari 6 afdeeling menjadi 4 afdeling, yaitu :

- Afdeeling Hofdspaats Palembang (Kota Palembang dan sekitarnya)
- Afdeeling Palembangsche Boevenlanden (Palembang Hulu)
- Afdeeling Komering Ulu dan Ogan Ulu
- Afdeeling Palembangsche Benedenlanden (Palembang Hilir).

Pada 1921, melalui Staatblad nomor 465 dan pada tahun 1930 melalui Staadblad nomor 352, Keresidenan Palembang di Sumatera Selatan diubah menjadi 3 afdeeling, yaitu :

- Afdeeling Palembang Hilir di bawah seorang Asisten Residen yang berkedudukan di Kota Palembang
- Afdeeling Palembang Hulu di bawah seorang Asisten Residen berkedudukan di Lahat
- Afdeeling OGAN dan Komering Ulu di bawah seorang Asisten Residen berkedudukan di Baturaja.

Pada waktu itu, Ogan Ilir tidak lagi sebagai Afdeling tetapi berubah menjadi Onder Afdeling Ogan Ilir yang pusat pemerintahannya berada di Tanjung Raja, tepatnya di tepian Sungai Ogan, dengan 19 (sembilan belas) pemerintahan marga, yakni:

13 Marga Pemerintahan, termasuk dalam Wilayah Kabupaten Ogan Ilir, yaitu :
- Marga Pegagan Ilir Suku 1
- Marga Rantau Alai
- Marga Pegagan Ulu Suku 2
- Marga Pegagan Ilir Suku 2
- Marga Pemulutan
- Marga Sakatiga
- Marga Meranjat
- Marga Burai
- Marga Tanjung Batu
- Marga Parit
- Marga Muara Kuang
- Marga Lubuk Keliat, dan
- Marga Tambangan Kelekar

6 Marga Pemerintahan yang termasuk dalam Wilayah Kabupaten Muara Enim yaitu:
- Marga Gelumbang
- Marga Alai
- Marga Lembak
- Marga Kerta Mulia
- Marga Lubai Suku 1
- Marga Rambang Empat Suku

Marga dipimpin seorang PASIRAH yang ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan langsung oleh rakyat mirip dengan pemilu yang disebut dengan MANCANG. Pemerintahan marga membawahi beberapa pemerintahan dusun. Pemerintahan dusun dipimpin oleh seorang KERIO. Pada tahun 1983 sebutan DUSUN diganti dengan DESA dan sebutan MARGA dihapuskan.

Situasi ini merupakan imbas penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah yang dikeluarkan rezim Orde Baruyang berusaha menafikan kebhinekaan melalui strategi Jawanisasi.

Pada Januari 1939, Onder Afdeling Ogan Ilir dipimpin oleh A.V. Peggemeier.

MASA KEMERDEKAAN INDONESIA

Keberadaan Ogan Ilir sebagai satu kesatuan wilayah tersendiri telah ada sejak masa sebelum kemerdekaan, yaitu Afdeling Ogan Iliryang kemudian berbubah menjadi Onder Afdeling Ogan Ilir.

Pada waktu itu, wilayah Ogan Ilir berstatus sebagai wilayah Kewedanaan dengan ibukota tetap berada di Tanjung Raja, meliputi marga-marga dalam onder-afdeling Ogan Ilir setelah dikurangi marga yang digabung ke Kabupaten Muara Enim. Setelah 17 Agustus 1945, bersama-sama dengan onder-afdeling Komering Ilir, marga-marga dalam wilayah ini digabungkan dan bernaung dalam satu kabupaten yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Gagasan pembentukan Kabupaten Ogan Ilirsudah muncul sejak lama. Pada 1958, ide sudah disuarakan oleh para mahasiswa Ogan Ilir yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Ogan Ilir (IPOI) yang sedang menuntut di beragam perguruan tinggi di Kota Jogjakarta. Waktu itu, ketua IPOI adalah Dr. H. Ahmad Asof (desa Tanjung Raja), Dr. H. Hasan Zaini sebagai sekretaris (desa Kerinjing), dan Prof. Dr. Ki. Amri Yahya (desa Sukaraja) sebagai bendahara. Target gerakan pelajar dan mahasiswa ini hanya sebatas memindahkan ibukota Kabupaten Ogan Komering Ilir dari Kayu Agung ke Tanjung Raja.

Dewasa ini, IPOI menjelma menjadi Asrama KABOKIJogjakarta dan Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa (IKPM) Sumatera SelatanKomisariat Bende Seguguk dan Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa (IKPM) Sumatera Selatan Komisariat Caram Seguguk.

Pada 2000, di pasca Reformasi 1998, rencana pembentukan Kabupaten Ogan Ilir mencuat kembali. Munculnya kembali rencana pemekaran kabupaten Ogan Ilir ini dipicu diskusi tidak sengaja dalam seminar tentang Tata Ruang Kecamatan Indralaya di kampus Universitas Sriwijaya yang turut dihadiri Pembantu Rektor I Universitas Sriwijaya, Dr. Mahyuddin, Sp. Og.

Dalam pembahasan tata ruang ini disimpulkan rencana pembentukan Kota Indralaya sebagai Kota Satelit.[6]. Dalam seminar itu, sesuai dengan keberadaannya sebagai Kota Satelit, pihak Universitas Sriwijaya meminta kepada Pemerintah Kabupaten OKI agar Kecamatan Indralaya mendapatkan perhatian lebih untuk menunjang aktivitas mahasiswa Universitas Sriwijaya di kampus baru mereka yang berlokasi di kawasan Indralaya (saat ini berada di Kecamatan Indralaya Utara).

Tuntutan ini kemudian ditanggapi Drs. Abdul Rahman Rosyidi (Camat Indralaya) yang mewakili Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengatakan bahwa selama Indralaya berstatus kecamatan, maka sangat tidak mungkin ia mendapat perlakuan khusus dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Percepatan pembangunan, demikian diungkapkan Drs. Abdul Rahman Rosyidi, kawasan Indralaya untuk menopang kampus baru Universitas Sriwijaya hanya dilakukan jika Ogan Ilir menjadi kabupaten. Ide pemekaran kabupaten ini kemudian ditindak-lanjuti oleh beragam elemen masyarakat. Tentu saja, beberapa orang menolak pemekaran kabupaten Ogan Ilir.

Perjuangan pemekaran Ogan Ilir mandapat titik terang setelah melalui BAPPEDA Kabupaten Ogan Komering Ilir pada 2001 menganggarkan dana kegiatan Survey Potensi Wilayah Rencana Pemekaran Kabupaten OKI bekerjasama dengan Universitas Sriwijaya.

Sangat disayangkan, meskipun pihak Universitas Sriwijaya berhasil membuat skenario pemekaran (misalnya, Barat-Timur, Utara-Selatan, Ogan Ilir-Komering Ilir), tetapi mereka merekomendasikan untuk tidak memekarkan Kabupaten Ogan Ilir pada 2001.

Mensikapi hasil riset yang diinisiasi pihak eksekutif ini, Ir. H. Mawardi Yahya yang waktu itu menjabat Ketua DPRD Ogan Komering Ilir mendorong ide pembentukan Kabupaten Ogan Ilir menjadi inisiatif legislatif. Langkah pertama yang ditempuh pihak legislatif adalah melaksanakan survey kelayakan pemekaran dengan menggandeng STPD Jatinangor.

Sama seperti tim Universitas Sriwijaya, tim STPDN Jatinangor juga mengacu ke 7 kriteria pemekaran daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000. Kesimpulan STPDN Jatinangor menegaskan bahwa Kabupaten Ogan Komering Ilir sangat layak dimekarkan menjadi 2 kabupaten yakni Kabupaten Ogan Ilir dengan wilayah 6 kecamatan dan Kabupaten OKI induk dengan wilayah 12 kecamatan.

Berdasarkan hasil riset STPDN Jatinangor, DPRD Ogan Komering Ilir kemudian mengeluarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 2 September 2002 tentang Persetujuan atas usul Pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk pembentukan Kabupaten Ogan Ilir.

Surat keputusan ini ditanda-tangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ir. H. Mawardi Yahya. Fakta inilah yang mendorong masyarakat Ogan Ilir memberi gelar Bapak Pemekaran Ogan Ilir kepada sosok Ir. H. Mawardi Yahya. Atas dasar surat keputusan ini, pihak legislatif dan eksekutif menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 22 Tahun 2002 tanggal 12 Agustus 2002 tentang Rekomendasi Pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Tahap selanjutnya adalah membawa usulan pemekaran kabupaten ini ke tingkat provinsi. Upaya pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ilir ini mendapat dukungan dari DPRD Provinsi Sumsel dengan Surat Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 11 September 2002 tentang Dukungan dan Persetujuan terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten OKI di Provinsi Sumsel.

Dukungan juga datang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan keluarnya Surat Gubernur Sumsel Nomor 130/4081/i yang ditanda-tangani Ir. H. Syahrial Oesman. Berkas-berkas yang ada ini kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI dan DPR RI di Jakarta. Di saat yang bersamaan, beragam elemen masyarakat melakukan gerakan sosial untuk mendukung upaya pembentukan Kabupaten Ogan Ilir.

Puncak gerakan sosial ini adalah rapat akbar masyarakat Ogan Ilir di Lapangan Polsek Indralaya yang dihadiri tim dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan anggota DPR RI. Rapat akbar ini menghasilkan Deklarasi Kebulatan Tekad masyarakat Ogan Ilir untuk membentuk Kabupaten Ogan Ilir.

Ketika masih bergabung dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir hingga awal terbentuknya Kabupaten Ogan Ilir, wilayah Ogan Ilir terdiri dari 6 kecamatan dan terdiri atas 161 desa/kelurahan, yaitu:

Kecamatan Indralaya, terdapat 28 desaKecamatan Tanjung Raja, terdapat 26 desa dan 3 kelurahanKecamatan Tanjung Batu, terdapat 31 desaKecamatan Muara Kuang, terdapat 27 desaKecamatan Pemulutan, terdapat 28 desa danKecamatan Rantau Alai.terdapat 21 desa.

HARI JADI KABUPATEN OGAN ILIR

Pada awalnya kabupaten Ogan Ilir hanya memiliki 1 Sekolah menengah Pertama Negeri yaitu SMP 1 Indralaya, tanpa ada Sekolah Menengah Atas. Pembangunan SMA Negeri 1 Indralaya digagas oleh salah seorang putra daerah pensiunan POLRI Mayor Pol (Purn) H. Noengtjik A.Roni yang saat itu merupakan anggota DPRD OKI Fraksi ABRI POLRI, beliau juga sebagai salah satu penggagas berdirinya Masjid Raya Al-Muhajirin (sebelumnya sebuah langgar) melalui sumbangan Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila. Saat ini almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ogan Ilir.

Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan otonomi daerah secara penuh dan terpisah dari kabupaten induk (Kabupaten Ogan Komering Ilir) melalui Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 yang ditetapkan pada 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan.

Kabupaten Ogan Ilir diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta pada Tanggal 7 Januari 2004 bersama-sama dengan pembentukan 24 kabupaten/kota di Indonesia. Peresmian Kabupaten Ogan Ilir dilaksanakan di Aula Departemen Dalam Negeri Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 07 Jakarta Pusat oleh Menteri Dalam Negeri H. Moh. Ma'ruf dihadiri perwakilan 24 kabupaten/kota baru tersebut.

Pada kesempatan peresmian Menteri Dalam Negeri RI berpesan agar pelaksanaan pemerintah kabupaten/kota pemekaran benar-benar berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki secara arif dan bijaksana.

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Berdirinya Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan

Kabupaten Musi Rawas atau Musirawas adalah salah satu kabupaten di ProvinsiSumatera Selatan, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 6.357,17 km2 dengan jumlah penduduk mencapai 408.597 jiwa 2017.

AWAL PEMBENTUKAN KABUPATEN MUSI RAWAS


Awalnya Kabupaten Musi Rawas termasuk dalam wilayah keresidenan Palembang (Tahun 1825-1866). Hal ini diawali oleh jatuhnya Kesultanan Palembang dan Perlawan Benten Jati serta 6 Pasirah dari Pasema Lebar ketangan Pemerintah Belanda.

Sejak Itu Belanda mengadakan ekspansi dan meyusun Pemerintahan didaerah ulu Palembang yang berhasil dikuasai. Sistem yang dipakai adalah sistem dekonsentrasi dengan beberapa wilayah binaan (Afdeling).

Setiap Afdeling itu dipimpin oleh Asisten Residen yang membawahi Onder Afdeling yang dipimpin oleh Controluer (Kontrolir). Setiap Onder Afdeling juga membawahi Onder Distrik dengan Demang sebagai pimpinannya. Musi Rawas berada pada wilayah Afdeling Palembang Cheboven Landen.

Pada Tahun 1907, Onder District Muara Beliti Dan Muara Kelingi diintegrasi dalam suatu onder Afdeling Yaitu : Onder Afdeling Musi Ulu. Tahun 1933 jaringan kereta api Palembang – Lahat – Lubuklinggau (Dibuat Sekitar Tahun 1928-1933) dibuka oleh pemerintah Belanda.

Hal ini menyebabkan dipindahnya Ibukota Onder Afdeling Musi Ulu dari Muara Beliti ke LubukLinggau, yang menjadi cikal bakal Ibukota Kabupaten Musi Rawas.

Pada Tanggal 17 Pebruari 1942, kota Lubuklinggau diduduki oleh Jepang dan Kepala Onder Afdeling Musi Ulu, Controluer De Mey, serta Aspiran Controluer Ten Kate menyerahkan jabatan kepada Jepang.

Pada tanggal 20 April 1943 Jepang mengadakan perubahan instansi dan jabatan ke dalam bahasa jepang. Perubahan inilah yang menjadi titik tolak Hari Jadi Kabupaten Musi Rawas.

Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, peralihan kekuasaan terjadi dari Pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia. Dalam masa peralihan ini, Raden Ahmad Abu Samah diangkat sebagai Bupati Kepala Daerah Musi Rawas.

Setelah dibentuk Komite Nasional Daerah yang diketuai oleh Dr. Soepa’at pada bulan Nopember 1945, pada tanggal 23 Juli 1947 Residenan Palembang, Abdul Rozak memindahkan pusat pemerintahan dari Lahat ibu kota Afdeling Palembangche Boven Landen Lahat ke Lubuklinggau sebagai Ibukota Musi Rawas.

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Musi Rawas No.7/SK/1999 tentang usul pemindahan lokasi Ibukota Kabupaten Musi Rawas ke wilayah Kecamatan Muara Beliti dan Keputusan DPRD Kabupaten Musi Rawas No.08/KPTS/DPRD/2004 tentang Persetujuan usul nama Ibukota dan lokasi Pusat Pemerintahan maka Pusat Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas yang baru adalah di Desa Muara Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti.

Dengan keluarnya undang-undang No. 7 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota LubukLinggau, maka Kota Lubuklinggau yang selama ini berkedudukan sebagai ibukota Kabupaten Musi Rawas, Telah Berdiri Sendiri sebagai Pemerintahan Kota Lubuklinggau yang otonom.

Kabupaten Musi Rawas Merupakan Salah Satu Kabupaten Di Provinsi Sumatera Selatan,  Disebelah Barat Dihulu Sungai Musi Dan Sepanjang Sungai Rawas. Kabupaten Ini Berbatas Dengan Provinsi Jambi Dibagian Utara, Dibagian Selatan Berbatas Dengan Kabupaten Empat Lawang, Dibagian Barat Berbatas Dengan Provinsi Bengkulu Dan Dibagian Timur Berbatas  Dengan Kabupaten Musi Banyu Asin Dan Kabupaten Muara Enim.

Kabupaten Musi Rawas dapat ditempuh melalui transpotasi darat dan udara. Melalui darat dengan menggunakan jasa angkutan kereta api atau menggunakan jasa mobil travel (angkutan umum), dari Jakarta bisa langsung ke Kab.Musi Rawas melalui terminal 1 C Bandara Soekarno Hatta.

Sumber : http://disbudpar.musirawaskab.go.id

Sejarah Berdirinya Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan

Kabupaten Muara Enim adalah salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Muara Enim.


Kabupaten ini memiliki luas wilayah mencapai 7.383,90 km2 dengan jumlah Penduduk sekitar 567.450 jiwa.

ASAL USUL MUARA ENIM

Pada zaman dahulu banyak tumbuh kerajaan-kerajaan baik yang besar maupun kecil. Begitupun untuk menjadi raja berlaku hukum rimba.

Siapa yang kuat akan menjadi raja dan sebaliknya yang lemah akan tertekan.

Dengan seiring waktu, bagi masyarakat yang lemah dan tidak mau diperintah sewenang-wenang memilih melarikan diri dengan mengembara berkelompok-kelompok menjadi beberapa suku.

Mereka berlayar dari pulau ke pulau hingga ke pelosok daerah baik melalui jalur darat maupun menyusuri Sungai Musi menetap menjadi Kesultanan Palembang, Sungai Ogan hingga Sungai Lematang yang berasal dari suku Jawa dan suku Melayu.

Ketika mereka berlayar, kemudian mereka berhenti di Muara Sungai Lematang dan Sungai Enim, karena mereka binggung mau melajutkan arah perjalanan sehingga mereka memilih untuk beristirahat.

Ketika sedang beristirahat di malam hari, di antara mereka mempunyai firasat bahwa tempat inilah yang menjanjikan kehidupan baru.

Keesokan harinya, mereka memeriksa tanah dan kondisi alam di sekelilingnya dan diketahui jika daerah itu dialiri dua sungai, yang kemudian mereka memutuskan untuk mendirikan pemukiman sebagai tinggal yang baru.

Setelah sekian lama beranak pinak, akhirnya dinamailah tempat tersebut dengan nama Karang Enim, yang kemudian berubah menjadi Muaraenim sampai sekarang yang disesuikan dengan nama sungai yang bermuara ke Sungai Lematang yaitu Sungai Enim.

Setelah itu mereka membentuk marga yang pertama kali terbentuknya rumah yakni rumah tersebut terdiri dari empat puluh rumah atau empat puluh bubungan yaitu Tambelang Patang Puluh Bubung (TPPB) yang berasal dari bahasa Jawa dan yang dipakai sehari-hari bahasa Melayau sampai sekarang.

AWAL PEMBENTUKAN KABUPATEN MUARA ENIM

Pada awal terbentuknya Kabupaten Muara Enim bernama Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah (LIOT). Terbentuknya Kabupaten Muara Enim berawal dari sejarah yang dilakukan oleh panitia Sembilan sebagai realisasi surat Keputusan Bupati Daerah Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah tanggal 20 November 1946.

Hasil karya panitia tersebut disimpulkan dalam bentuk kertas yang terdiri dari 10 Bab, dangan judul Naskah Hari Jadi Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah dan dan telah dikikuhkan dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah tanggal 14 Juni 1972 No. 47/Deshuk/1972. Tanggal 20 November tersebut kemudian menjadi dasar hari jadi Kabupaten Muara Enim.

Kabupaten Muara Enim sebelumnya terdiri dari 22 kecamatan kemudian pada tahun 2012 bertambah tiga kecamatan, yaitu Belimbing, Belida Darat, dan Lubai Ulu, sehingga menjadi 25 kecamatan, dan terakhir menjadi 20 kecamatan sejak keluarnya UU Nomor 7 Tahun 2013, di mana lima kecamatan dalam kabupaten ini, yaitu Talang Ubi, Penukal Utara, Penukal, Abab, dan Tanah Abang, bergabung membentuk kabupaten sendiri yaitu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Sumber : Palembang.tribunews.com

Sejarah Terbentuknya Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan

Sekitar tahun 1830 pada masa kesultanan Palembang di Kabupaten Lahat telah ada marga, marga-marga ini terbentuk dari sumbai-sumbai dan suku-suku yang ada pada waktu itu seperti Lematang, Basemah, Lintang, Gumai, Tebing Tinggi, dan Kikim. Marga merupakan pemerintahan bagi sumbai-sumbai dan suku-suku. Marga inilah merupakan cikal bakal adanya Pemerintah di Kabupaten Lahat.


Pada masa Inggris berkuasa di Indonesia, marga tetap ada. Dan, pada masa kekuasaan Belanda sesuai dengan kepentingannya pada waktu itu, pemerintahan di Kabupaten Lahat dibagi dalam afdeling (Keresidenan) dan onder afdelling (kewedanan).

Dari 7 afdelling yang terdapat di Sumatera Selatan, di Kabupaten Lahat terdapat 2 (dua) afdelling yaitu afdelling Tebing Tinggi dengan 5 (lima) daerah onder afdelling, dan afdelling Lematang Ulu, Lematang Ilir, Kikim serta Basemah dengan 4 onder afdelling. Dengan kata lain, (waktu itu) di Kabupaten Lahat terdapat 2 keresidenan.

Pada tanggal 20 Mei 1869 afdelling Lematang Ulu, Lematang Ilir, serta Basemah beribu kota di Lahat dipimpin oleh PP Ducloux, dan posisi marga sebagai bagian dari afdelling. Tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Lahat sesuai dengan Keputusan Gebernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 008/SK/1998 tanggal 6 Januari 1988.

Masuknya tentara Jepang pada tahun 1942, afdelling yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda diubah namanya menjadi sidokan. Sidokan ini dipimpin oleh orang pribumi atas penunjukkan pemerintah militer Jepang dengan nama Gunco dan Fuku Gunco.

Kekalahan Jepang pada tentara sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 dan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka Kabupaten Lahat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan UU No. 22 Tahun 1948, Keppres No. 141 Tahun 1950, PP Pengganti UU No. 3 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950.

Kabupaten Lahat dipimpin oleh R. Sukarta Marta Atmajaya, kemudian diganti oleh Surya Winata dan Amaludin dan dengan PP No. 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Tingkat I provinsi Sumatera Selatan,sehingga Kabupaten Lahat resmi sebagai Daerah Tingkat II hingga sekarang, dan diperkuat dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 menjadi Kabupaten Lahat.

BUKIT SERELO

Bukit Serelo terletak di Desa Perangai Kabupaten Lahat, Bukit Serelo merupakan landmark Kabupaten Lahat. Bukit Serelo disebut juga dengan julukkan Gunung Jempol karena bentuknya yang mirip dengan jempol tangan manusia. Pemandangan disekitar sangat mempesona, aliran Sungai Lematang seakan-akan mengelilingi bukit ini. Bukit Serelo bagian dari gugusan Bukit Barisan yang merupakan barisan bukit terpanjang di Pulau Sumatera.

SEJARAH SUKU LAHAT

Lahat adalah suku bangsa yang menetap terutama di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Orang Lahat menyebut diri mereka jeme Lahat. Di kalangan masyarakat Lahat sendiri sebenarnya masih dikenal lagi pembagian kelompok masyarakatnya. Kelompok-kelompok masyarakat yang masih tergolong ke dalam kelompok Lahat tersebut adalah orang Lematang, Kikim, Pasemah, dan Lintang, sehingga dulu mereka sering juga disebut kelompok Lekipali.

Bahasa Lahat termasuk rumpun bahasa Melayu dengan dialek sendiri. Di antara kelompok-kelompok khusus yang disebut Lekipali tersebut juga berkembang dialek-dialek tersendiri yang berbeda satu sama lain. Dari perbedaan dialek tersebut mereka saling mengetahui asal lawan bicaranya.

Di Kabupaten Lahat, orang Lahat tersebar di beberapa kecamatan, dan disini mereka hidup berbaur dengan suku bangsa pendatang lainnya. Hal ini dimungkinkan, antara lain, karena kota kabupatennya, yaitu Kota Lahat, merupakan daerah lintas antarprovinsi di Sumatera Selatan. Selain itu, Kabupaten Lahat juga merupakan daerah penerima transmigrasi.

Pada tahun 1988 penduduk Kabupaten ini berjumlah 611.523 jiwa. Di dalam jumlah tersebut sudah termasuk anggota suku bangsa pendatang lainnya. Penduduk pendatang yang terbanyak adalah suku bangsa Jawa, yang terutama tersebar di lokasi Transmigrasi Tanjung Air, Tebing Tinggi, Tanjung Ning, Pirsus Sungai Berau, dan Pirsus Senabing.

Penduduk pendatang lainnya adalah orang Semendo yang berasal dari Kabupaten Muara Enim. Menurut cerita rakyat setempat, orang Semendo ini pada masa lampau merupakan keturunan orang Lahat yang merantau ke daerahnya yang sekarang. Di daerah kota Lahat juga banyak bermukim pendatang keturunan Cina.

Wilayah tempat tinggal orang Lahat sebagian besar bergunung-gunung dan berbukit-bukit. Di bagian barat dan selatan terdapat gugusan Pegunungan Bukit Barisan dengan puncaknya yang tertinggi Gunung Dempo (3.159 meter di atas permukaan laut).

Di tanah yang relatif subur ini orang Lahat umumnya hidup dari bertani. Selain menanam padi, mereka juga menanam tanaman palawija dan sayur-sayuran. Hasil perkebunan rakyat yang juga berkembang di daerah ini adalah kopi, karet, cengkeh, kemiri, kelapa, dan kayu manis. Selain menangkap ikan di sungai-sungai, sebagian besar anggota masyarakat juga beternak ikan di kolam.

Masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan sebagian ada yang mengembangkan mata pencaharian berdagang.

Prinsip keturunan orang Lahat bersifat patrilineal, artinya garis keturunan dihitung melalui kerabat laki-laki (pihak ayah). Sehubungan dengan prinsip keturunan ini, dalam masyarakat dikenal sistem pewarisan gelar-gelar yang diturunkan juga melalui garis laki-laki.

Pada masyarakat dusun Tanjung Payang, yang termasuk salah satu dusun di kecamatan Kota Lahat, orang-orang yang berasal dari keturunan laki-laki dari nenek moyang yang pertama kali membuka areal persawahan dan dusun disebut Jurai Tue.

Jurai Tue di dusun ini ada dua orang, yaitu yang berasal dari keturunan nenek moyang dari Demak dan keturunan dari Majapahit. Kedudukan Jurai Tue dalam masyarakat dipandang sangat tinggi. Setiap kali masyarakat hendak memulai usaha yang menyangkut persawahan, mereka harus meminta ijin kepada jurai tue terlebih dahulu.

Desa atau dusun di Lahat dipimpin oleh kepala desa (rie). Selain berbagai kepala pemerintahan, seorang rie sekaligus bertindak sebagai kepala adat di desanya. Dalam melaksanakan tugasnya ia dibantu oleh tua-tua dusun, yaitu orang yang dituakan dalam kampung.

Untuk memimpin dan mengawasi soal-soal yang menyangkut keagamaan terdapat penghulu atau khatib. Khusus untuk mengatur soal persawahan masyarakat diangkat seorang Ketua Ataran, yang bertugas mengawasi kegiatan masyarakat kampung dari masa penanaman, pemakaian air, sampai panen.

Orang Lahat kini adalah pemeluk Agama Islam. Walaupun demikian, sisa-sisa kepercayaan lama masih terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mereka sampai sekarang masih menjalankan berbagai upacara adat. Dalam menjalankan berbagai upacara mereka selalu menggunakan cara-cara Islam yang tercampur dengan kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus, misalnya menyediakan sesajen atau membacakan mantera-mantera tertentu.

Sumber : Google Search

Sejarah Asal Usul Kabupaten Lahat Sumatera Selatan