Social Items

Kabupaten Minahasa Utara dengan pusat pemerintahan dan ibukota di Airmadidi, terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten ini memiliki lokasi yang strategis karena berada di antara dua kota, yaitu Manado dan kota pelabuhan Bitung.


Penduduk Kabupaten Minahasa Utara sebagian besar adalah etnis Tonsea dan sebagian lagi Sangir, yang memiliki marga antara lain : Nelwan, Sompie, Langelo, Wuisan, Dondokambey, Doodoh, Rondonuwu, Wagiu, Wullur, Wantania, Katuuk, Koloay, Karundeng, Manua, Sompotan, Sigarlaki, Sundah, Tuegeh, Tintingon, Tangkilisan, Ticoalu, Tangka, Sayangbati, Tuwaidan, Umboh, Pangemanan, Panambunan, Peleh, Punuh, Pangau, Dumais, Bolang, Mantiri,Bojoh,Mumbunan, Luntungan, Kulit, Dengah, Dotulong dan Unsulangi,Rooroh (asli treman),Tingon,Waturandang.

SEJARAH MINAHASA UTARA

Ratusan rakyat Minahasa Utara yang datang ke Senayang menyambut kelahiran Kabupaten Minahasa Utara dengan berbagai tanggapan. Tentu saja, elit politik yang mengupayakan terbentuknya Kabupaten Minahasa Utara senang dan gembira yang sulit dipahami dalam kata dan kalimat.

Menarik dikaji, bagaimana latar belakang pembentukan Kabupaten ini dan mengapa orang Minahasa Utara ingin membentuk Kabupaten sendiri? Jawabanya memang tidak mudah. Ada pertimbangan tidak ada sumber tidak ada sejarah!

Sejarah Minahasa Utara sulit dilacak dalam sumber, baik sumber lokal yang tradisional maupun sumber asli yang berasal dari luar negeri. Tidak banyak sejarawan atau budayawan lokal yang mengkaji Sejarah Minahasa Utara ini secara khusus.

Sumber sejarah masa lampau Minahasa Utara menjadi satu bagian dengan sejarah umum daerah Minahasa. Wilayah yang sebagian besar merupakan Minahasa Utara, adalah lokasi anak suku Tountewoh yang kemudian menjadi Tonsea-Minahasa.

Sejarah Terbentuknya Kabupaten Minahasa Utara

Kabupaten Minahasa Tenggara adalah kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, dengan ibu kota Ratahan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Minahasa Selatan.


Tanggal 23 Mei 2007 bertempat di Manado telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Ad Interim Widodo AS bersama dengan tiga kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kota Kotamobagu dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).

AWAL PEMBENTUKAN MINAHASA TENGGARA

Sejalan dengan bergulirnya nuansa reformasi dan implementasi kebijakan otonomi daerah, muncul apirasi masyarakat diberbagai daerah yang menginginkan pemekaran daerah, baik provinsi maupun kabupaten/ kota. Demikian pula masyarakat di Minahasa Tenggara yang menginginkan pemekaran wilayahnya menjadi daerah otonomi yang baru.

Maksud pemekaran daerah ini pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam rentang kendali (span of control) penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan dan pelayanan masyarakat.

Sedangkan tujuannya adalah terwujudnya peningkatan pengelolaan potensi daerah secara lebih optimal; terwujudnya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat; terwujudnya pengembangan kehidupan demokrasi, peran serta masyarakat serta rasa keadilan dan pemerataan pembangunan; untuk lebih mendayagunakan pencapaian tujuan pemberian otonomi daerah yang pelakanaannya memperhatikan potensi daerah, keanekaragaman dan kepentingan masyarakat di daerah, guna kesejahteraan masyarakat.

Wacana aspirasi masyarakat yang diagregasikan tersebut, secara positif disikapi dan diakomodasikan oleh Pemerintah bersama DPRD Kabupaten Minahasa Selatan. Setelah melalui (seminar, diskusi, panel, dialog) dan melalui proses sesuai aturan perundangan yang berlaku.

Maka aspirasi ini telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Minahasa Selatan nomor 7 Tahun 2004 tanggal 29 Juni 2004 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara; Surat Bupati Minahasa Selatan Nomor 127/VI/VII-2004 Tanggal 1 Juli 2004 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi; Keputusan DPRD Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2004 tanggal 19 Agustus 2004 tentang Persetujuan Terhadap Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 135/i/403 tanggal 25 Agustus 2004 perihal Rekomendasi Atas Persetujuan Usul Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara; Keputusan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan nomor 29 Tahun 2004
tanggal 25 Agustus 2004 tentang Penetapan Ibu Kota Calon Kabupaten Minahasa Tenggara.

Kabupaten Minahasa Tenggara terbentuk sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara dengan Ibu Kota Kabupaten Minahasa Tenggara terletak di Ratahan.. Dengan mengikuti mekanisme dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2007 tanggal 6 Januari 2007, Minahasa Tenggara ditetapkan sebagai daerah otonomi yang baru.

Sebagai tindaklanjutnya pada tanggal 23 Mei 2007 di Manado, Menteri Dalam Negeri at interim meresmikan Kabupaten Minahasa Tenggara bersama dengan Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Sitaro sebagai daerah otonomi yang baru sekaligus melantik Pejabat Bupati dan Walikotanya.

Di Kabupaten Minahasa Tenggara telah dilantik Drs. Albert Pontoh, MM sebagai Penjabat Bupati Minahasa Tenggara. Pada tanggal 27 Agustus 2008 telah dilaksanakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat, dengan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Telly Tjanggulung dan Jeremia Damongilala (T2-JaDi) yang dilantik pada tanggal 24 September.

Kepeminpinan Telly Tjanggulung dan Jeremia Damongilala (T2-JaDi) kemudian digantikan oleh James Sumendap dan Ronald Kandoli sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara periode 2013-2018 pada tanggal 24 September 2013 berdasarkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2013.

Sumber : https://mitrakab.go.id

Sejarah Asal Usul Kabupaten Minahasa Tenggara

Wilayah Minahasa Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara oleh DPR RI. Namun kedua daerah pemekaran baru ini diresmikan pada tanggal 4 Agustus 2003. Ibukota Kabupaten Minahasa Selatan adalah Kota Amurang.

TERBENTUKNYA KABUPATEN MINAHASA SELATAN


Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) mulai digagas pembentukannya ditengah nuansa reformasi dan semangat implementasi kebijakan otonomi daerah, yang memunculkan keinginan sebagian masyarakat di Minsel untuk pemekaran daerahnya menjadi daerah otonom baru.

Aspirasi tersebut telah disikapi secara positif oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Minahasa, melalui Perundang-undangan yang berlaku, maka aspirasi ini telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Minahasa melalui Surat Nomor 170/DPRD/122/2000 tanggal 23 Maret 2000 tentang Rekomendasi Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, Bupati Minahasa saat itu, menyampaikan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Nomor 458/B.MIN/IX-2001 perihal Hasil Kajian Awal Pemerintah Daerah dalam rangka Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan. Setelah melakukan pengkajian, DPRD mengeluarkan persetujuan Prinsip Nomor 19 Tahun 2001 tanggal 28 September 2001 tentang persetujuan Prinsip DPRD Kabupaten Minahasa dalam rangka Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan.

Bupati Minahasa kemudian menyampaikan usulan kepada Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) mengenai pembentukan calon Kabupaten Minahasa Selatan melalui Surat Nomor 530/B-Min/XII-2001 tanggal 26 November 2001.

Atas pertimbangan dan persetujuan DPRD Provinsi Sulut yang tertuang dalam Keputusan DPRD Provinsi Sulut Nomor 6 Tahun 2002 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon, maka Gubernur Sulut menindaklanjuti usulan Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan tersebut kepada Pemerintah Pusat. Dalam proses di tingkat pusat, usulan pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan menjadi Usul Inisiatif DPR-RI.

Setelah melalui proses persetujuan DPR-RI pada tanggal 27 Januari 2003, maka Kabupaten Minahasa Selatan ditetapkan sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa Selatan di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4273); dan tanggal 27 Januari ditetapkan sebagai Hari Jadi Minahasa Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Hari Jadi MInahasa Selatan.

Untuk mengimplementasikan amanat UNdang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tersebut, melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.51-421 tanggal 25 Juli 2003, maka pada tanggal 4 Agustus tahun 2003 di Gedung DPRD Minahasa di Tondano, Mendagri atas nama Presiden RI meresmikan Kabupaten Minahasa Selatan sekaligus melantik Drs.Ramoy Markus Luntungan sebagai Penjabat Bupati Minahasa Selatan.

Dalam perkembangannya, Kabupaten Minsel mengalami berbagai perkembangan antara lain, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 terbentuklah Kecamatan Ratatotok hasil pemekaran dari Kecamatan Belang. Pada waktu bersamaan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003, terbentuk kecamatan Kumelembuai hasil pemekaran dari Kecamatan Motoling.

Dengan demikian jumlah Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan dari 13 Kecamatan menjadi 15 Kecamatan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2005 Kabupaten Minahasa Selatan Ketambahan 5 Kecamatan baru, yaitu Kecamatan Tatapaan (hasil pemekaran dari Kecamatan Tumpaan), Kecamatan Amurang Barat (hasil pemekaran dari Kecamatan Tombasian dan Kecamatan Tenga), Kecamatan Amurang Timur (hasil pemekaran dari Kecamatan Tombasian), Kecamatan Maesaan (hasil pemekaran Kecamatan Tompasobaru), dan Kecamatan Pusomaen (hasil pemekaran Kecamatan Belang).

Sedangkan Kecamatan Tombasian, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 172 Tahun 2005 berubah nama menjadi Kecamatan Amurang. Dengan bertambahnya 5 Kecamatan yang baru, jumlah Kecamatan di Minahasa Selatan menjadi 20 Kecamatan.

Dalam perjalanannya, tumbuh keinginan masyarakat di 6 Kecamatan dibagian tenggara, yang meliputi Kecamatan Touluaan, Tombatu, Ratahan, Belang, Ratatotok, dan Pusomaen, untuk menjadi suatu daerah otonom yang baru dengan nama Kabupaten Minahasa Tenggara. Aspirasi tersebut akhirnya direspon oleh Pemerintah dan DPRD Kabupaten Minsel dengan mengikuti mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tanggal 6 Januari 2007, Minahasa Tenggara ditetapkan sebagai daerah otonom yang baru. Dengan demikian jumlah Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan tersisa 14 Kecamatan.

Pada tahun 2007, pada tanggal 12 Desember 2007 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang pemekaran Kecamatan Motoling dan Kecamatan Tareran, sehingga Kabupaten Minsel ketambahan 3 Kecamatan baru, yakni Kecamatan Motoling Barat dan Motoling Timur hasil pemekaran Kecamatan Motoling, serta Kecamatan Suluun-Tareran hasil pemekaran dari Kecamatan Tareran. Dengan demikian Kabupaten Minsel hingga kini memiliki 17 Kecamatan.

Sumber : http://sulutpos.com

Sejarah Berdirinya Kabupaten Minahasa Selatan

Kabupaten Minahasa adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Tondano. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.025,85 km² dengan jumlah Penduduk sekitar 490.771 jiwa.


Pada 25 Februari 2003 Kabupaten Minahasa dimekarkan menjadi Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon berdasarkan UU No.10/2003. Pada tanggal 18 Desember 2003 Kabupaten Minahasa dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utaraberdasarkan UU No. 33/2003.

SEJARAH AWAL MINAHASA

Kata " Minahasa" diambil menurut istilah musyawarah di Pinawetengan (keturunan langsung Toar Lumimuut) yang kemudian berkembang menjadi besar dinamakan menjadi Suku Minahasa.

Setelah berabad-abad turunan Minahasa berkembang menjadi bagian yang dominan dan mayoritas dari Bani Minahasa, sehingga sebutan Minahasa tidak hanya mengacu kepada orang-orang dari turunan di tanah Minahasa, tapi mengacu kepada segenap turunan dari Minahasa (Toar Lumimuut).

Pada awalnya bangsa Minahasa hanya terdiri dari satu kelompok keluarga di antara banyak kelompok keluarga yang hidup di tanah Sulawesi pada abad 1 SM. Ketika terjadi bencana kelaparan Tsunami, mereka tenggelam. Tersisa dua kelompok yaitu anggota keluarga Toar Lumimuut . dan kelompok Raja Sumendap.

Pada akhirnya keseluruh bangsa Minahasa, tanpa memandang warga negara atau tanah airnya, disebut juga sebagai orang-orang Minahasa. Meskipun sering mengklaim diri sebagai keturunan Toar Lumimuut. Minahasa (Kawanua) adalah keturunan bangsa Minahasa], oleh karena sulit untuk membuktikan secara biologis bahwa darah "orang Minahasa" secara langsung memiliki garis keturunan sebagai orang Minahasa, yang mengalami penyebaran dan keturunan mereka tidak kembali semuanya ke tanah air melainkan berbaur di antara penduduk bangsa-bangsa lain.

Sementara orang Minahasa Malesung, yang beberapa kali mengalami penyebaran di zaman Pinabetengan dan sesudahnya, telah berpencar ke berbagai bangsa dengan mengggabungkan diri kepada suku-bangsa lainnya sehingga kehilangan identitas sebagai orang Minahasa asli walaupun mereka pernah tinggal di tanah air mereka sejak zaman Pinabetengan hingga zaman Kolonial Eropah Belanda. Sebab pada dasarnya siapapun orang dari berbagai etnis dan latar belakang dapat menjadi orang Minahasa baru (proselit).

DAFTAR SEJUMLAH Kelompok MINAHASA UTAMA : 

1. Suku Tontemboan
2. Suku Tonsea
3. Suku Tombulu
4. Suku Tondano
5. Suku Pasan
6. Suku Ponosakan
7. Suku Toundangow Tombatu
8. Suku Tou Bantik
9. Suku TonBabontewu Manado Tua, Bunaken.

Nama "Minahasa" sendiri baru digunakan belakangan. "Minahasa" umumnya diartikan "telah menjadi satu". Palar mencatat, berdasarkan beberapa dokumen sejarah disebut bahwa pertama kali yang menggunakan kata "minahasa" itu adalah J.D. Schierstein, Residen Manado, dalam laporannya kepada Gubernur Maluku pada 8 Oktober 1789. "Minahasa" dalam laporan itu diartikan sebagai Landraad atau "Dewan Negeri" (Dewan Negara) atau juga "Dewan Daerah".

Nama Minaesa pertama kali muncul pada perkumpulan para "Tonaas" di Watu Pinawetengan (Batu Pinabetengan). Nama Minahasa yang dipopulerkan oleh orang Belanda pertama kali muncul dalam laporan Residen J.D. Schierstein, tanggal 8 Oktober 1789, yaitu tentang perdamaian yang telah dilakukan oleh kelompok sub-etnik Bantik dan Tombulu (Tateli), peristiwa tersebut dikenang sebagai "Perang Tateli".

Adapun suku Minahasa terdiri dari berbagai anak suku atau Pakasaan yang artinya kesatuan: Tonsea (meliputi Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, dan wilayah Tonsea Lama di Tondano), anak suku Toulour (meliputi Tondano, Kakas, Remboken, Eris, Lembean Timur dan Kombi), anak suku Tontemboan (meliputi Kabupaten Minahasa Selatan, dan sebagian Kabupaten Minahasa), anak suku Tombulu (meliputi Kota Tomohon, sebagian Kabupaten Minahasa, dan Kota Manado), anak suku Tonsawang (meliputi Tombatu dan Touluaan), anak suku Ponosakan (meliputi Belang), dan Pasan (meliputi Ratahan).

Satu-satunya anak suku yang mempunyai wilayah yang tersebar adalah anak suku Bantik yang mendiami negeri Maras, Molas, Bailang, Talawaan Bantik, Bengkol, Buha, Singkil, Malalayang (Minanga), Kalasey, Tanamon dan Somoit (tersebar di perkampungan pantai utara dan barat Sulawesi Utara).

Masing-masing anak suku mempunyai bahasa, kosakata dan dialek yang berbeda-beda namun satu dengan yang lain dapat memahami arti kosakata tertentu misalnya kata kawanua yang artinya sama asal kampung.

ASAL USUL ORANG MINAHASA

Daerah Minahasa dari Sulawesi Utara diperkirakan telah pertama kali dihuni oleh manusia dalam ribuan tahun SM an ketiga dan kedua. Orang Austronesia awalnya dihuni China selatan sebelum pindah dan menjajah daerah di Taiwan, Filipina utara, Filipina selatan, dan ke Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku.

Menurut mitologi Minahasa di Minahasa adalah keturunan Toar Lumimuut dan. Awalnya, keturunan Toar Lumimuut-dibagi menjadi 3 kelompok: Makatelu-pitu (tiga kali tujuh), Makaru-siuw (dua kali sembilan) dan Pasiowan-Telu (sembilan kali tiga).

Mereka dikalikan dengan cepat. Tapi segera ada perselisihan antara orang-orang. Tona'as pemimpin mereka bernama kemudian memutuskan untuk bertemu dan berbicara tentang hal ini. Mereka bertemu di Awuan (utara bukit Tonderukan saat ini).

Pertemuan itu disebut Pinawetengan u-nuwu (membagi bahasa) atau Pinawetengan um-posan (membagi ritual). Pada pertemuan bahwa keturunan dibagi menjadi tiga kelompok bernama Tonsea, Tombulu, Tontemboan dan sesuai dengan kelompok yang disebutkan di atas. Di tempat di mana pertemuan ini berlangsung batu peringatan yang disebut Watu Pinabetengan (Batu Membagi) kemudian dibangun. Ini adalah tujuan wisata favorit.

Kelompok-kelompok Tonsea, Tombulu, Tontemboan dan kemudian mendirikan wilayah utama mereka yang berada Maiesu, Niaranan, dan Tumaratas masing-masing. Segera beberapa desa didirikan di luar wilayah. Desa-desa baru kemudian menjadi pusat berkuasa dari sekelompok desa disebut Puak, kemudian walak, sebanding dengan provinsi masa kini.

Selanjutnya kelompok baru orang tiba di semenanjung Pulisan. Karena berbagai konflik di daerah ini, mereka kemudian pindah ke pedalaman dan mendirikan desa-desa sekitar danau besar. Orang-orang ini karena itu disebut Tondano, Toudano atau Toulour (artinya orang air). Danau ini adalah danau Tondano sekarang. Minahasa Warriors.

Tahun-tahun berikutnya, kelompok lebih datang ke Minahasa. Ada: orang dari pulau Maju dan Tidore yang mendarat di Atep. Orang-orang ini merupakan nenek moyang dari Tonsawang subethnic. orang dari Tomori Bay. Ini merupakan nenek moyang dari subethnic Pasam-Bangko (Ratahan Dan pasan) orang dari Bolaang Mangondow yang merupakan nenek moyang Ponosakan (Belang).

orang-orang dari kepulauan Bacan dan Sangi, yang kemudian menduduki Lembeh, Talisei Island, Manado Tua, Bunaken dan Mantehage. Ini adalah Bobentehu subethnic (Bajo). Mereka mendarat di tempat yang sekarang disebut Sindulang.

Mereka kemudian mendirikan sebuah kerajaan yang disebut Manado yang berakhir pada 1670 dan menjadi walak Manado. orang dari Toli-toli, yang pada awal abad 18 mendarat pertama di Panimburan dan kemudian pergi ke Bolaang Mongondow- dan akhirnya ke tempat Malalayang sekarang berada. Orang-orang ini merupakan nenek moyang dari Bantik subethnic.

Ini adalah sembilan sub-etnis di Minahasa, yang menjelaskan jumlah 9 di Manguni Maka-9:

Tonsea, Tombulu, Tontemboan, Tondano, Tonsawang, Ratahan pasan (Bentenan), Ponosakan, Babontehu, Bantik.

Delapan dari kelompok-kelompok etnis juga kelompok-kelompok linguistik terpisah.

Nama Minahasa itu sendiri muncul pada saat Minahasa berperang melawan Bolaang Mongondow. Di antara para pahlawan Minahasa dalam perang melawan Bolaang Mongondow adalah: Porong, Wenas, Dumanaw dan Lengkong (dalam perang dekat desa Lilang), Gerungan, Korengkeng, Walalangi (dekat Panasen, Tondano), Wungkar, Sayow, Lumi, dan Worotikan (dalam perang bersama Amurang Bay). Dalam peperangan sebelumnya, Tarumetor (Opo Retor) dari Remboken mengalahkan Ramokian dari Bolaang Mongondow di Mangket.

MASA PENJAJAHAN BELANDA

Pada akhir abad ke-16, Portugis dan Spanyol tiba di Sulawesi Utara. Saat bangsa Eropa datang, Kesultanan Ternate memiliki pengaruh di Sulawesi Utara, yang sering dikunjungi pedagang Bugis dari Sulawesi Selatan. Kekayaan sumber daya alam Minahasa menjadikan Manado sebagai pelabuhan strategis bagi pedagang-pedagang Eropa yang akan menuju dan pulang dari Maluku.

Bangsa Portugis adalah bangsa barat yang pertama kali datang di Sulawesi Utara, kapal Portugis berlabuh di pulau Manado dimasa Kerajaan Manado tahun 1521. Kapal Spanyol berlabuh di pulau Talaud dan Siau, terus ke Ternate. Portugis membangun benteng di Amurang.

Spanyol membangun Benteng di Manado, sejak itu Minahasa mulai di kuasai Spanyol. Perlawanan melawan penjajahan Spanyol memuncak tahun 1660-1664. Kapal Belanda mendarat di Kota Manado pada tahun 1660 dalam membantu perjuangan Konfederasi Minahasa melawan Spanyol.

Perserikatan negara-negara republik anggota Konfederasi Minahasa mengadakan Perjanjian Dagang dengan VOC. Perjanjian kerjasama dagang ini kemudian menjadikan VOC memonopoli perdagangan, yang lama kelamaan mulai memaksakan kehendaknya, akhirnya menimbulkan perlawanan tahun 1700 an di Ratahan yang memuncak pada Perang Minahasa-Belanda tahun 1809=1811 di Tondano.

Bangsa Spanyol telah menjajah Kepulauan Filipina pada waktu itu dan Minahasa dijadikan perkebunan kopi yang didatangkan dari Amerika Selatan karena tanah Minahasa yang subur. Manado kemudian lebih dikembangkan oleh Spanyol untuk menjadi pusat perdagangan kopi bagi pedagang-pedagang Tiongkok.

Dengan bantuan suku-suku Minahasa yang menjadi sekutu, Spanyol merebut benteng Portugis di Amurang pada 1550-an, dan kolonis Spanyol kemudian membangun benteng di Manado, sehingga akhirnya Spanyol menguasai seluruh Minahasa. Pada abad ke 16 salah satu komunitas Indo-Eurasia pertama di Nusantara muncul di Manado. Raja pertama Manado, Muntu Untu (1630) sebenarnya merupakan keturunan setengah Spanyol.

Spanyol kemudian menyerahkan Minahasa kepada Portugis dengan ganti 350,000 ducat dalam sebuah perjanjian. Para penguasa Minahasa mengirim Supit, Pa’at, dan Lontoh untuk bersekutu dengan Belanda untuk mengusir bangsa Portugis dari Minahasa. Pada 1655 mereka akhirnya unggul, membangun benteng mereka sendiri pada 1658 dan mengusir orang Portugis terakhir beberapa tahun kemudian.

Pada awal abad ke-17 Belanda telah menumbangkan kesultanan Ternate, dan mulai menutup pengaruh Spanyol dan Portugis di Nusantara. Pada 1677 Belanda menguasai kepulauan Sangir dan, dua tahun kemudian, Robert Padtbrugge, gubernur Maluku, mengunjungi Manado.

Kedatangannya menghasilkan perjanjian dengan para kepala suku Minahasa yang berujung pada dominasi Belanda selama 300 tahun berikut meskipun pemerintahan langsung oleh Belanda hanya bermula pada 1870.

Bangsa Belanda membantu mempersatukan konfederasi Minahasa, dan pada 1693, bangsa Minahasa memperoleh kemenangan militer mutlak melawan suku Mongondow di selatan. Pengaruh Belanda bertumbuh subur seiring dengan berkembangnya agama Kristen dan budaya Eropa di tanah Minahasa.

Sekolah-sekolah misionaris di Manado pada 1881 merupakan salah satu upaya pertama pendidikan massal di Indonesia, memberikan kesempatan bagi lulusannya memperoleh pekerjaan sebagai pegawai negeri, ketentaraan, dan posisi tinggi lainnya dalam pemerintahan Hindia Belanda.

Hubungan Minahasa dengan Belanda seringkali kurang baik. Terjadi perang antara Belanda dan Tondano pada 1807 dan 1809, dan wilayah Minahasa tak berada di bawah pemerintahan langsung Belanda hingga 1870.

Namun pada akhirnya Belanda dan Minahasa menjadi sangat dekat hingga Minahasa seringkali disebut sebagai provinsi ke-12 Belanda. Bahkan pada 1947, di Manado dibentuk pergerakan politis Twapro, singkatan dari Twaalfde Profincie (Provinsi Keduabelas) yang memohon integrasi Minahasa secara formal ke dalam Kerajaan Belanda.

MASA KEMERDEKAAN INDONESIA

Pendudukan Jepang pada 1942-45 merupakan periode deprivasi, dan pasukan sekutu membom Manado dengan hebat pada 1945. Selama periode masa kemerdekaan setelah itu, ada perpecahan di antara orang-orang Minahasa yang pro-Indonesia dan pro-Belanda.

Penunjukkan Sam Ratulangi sebagai gubernur Indonesia Timur pertama kemudian sukses memenangkan dukungan Minahasa terhadap Republik Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, Indonesia terbagi menjadi 8 Provinsi, dan Sulawesi termasuk salah satu provinsi tersebut.

Gubernur pertama Sulawesi adalah S.G.J.Ratulangi, yang juga dikenal sebagai pahlawan nasional. Tahun 1948 di Sulawesi dibentuk Negara Indonesia Timur, yang kemudian menjadi salah satu negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat. Negara Indonesia Timur dibubarkan, dan bergabung ke dalam Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor UU 13 Tahun 1964, dibentuk Provinsi Sulawesi Utara. Tanggal=14 Agustus 1959 di tetapkan sebagai hari jadi provinsi.

Saat negara baru itu menghadapi krisis demi krisis, Monopoli kopra oleh Jakarta sangat melemahkan ekonomi Minahasa. Seperti di Sumatra, mulai timbul ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat di Minahasa karena inefisiensi, pembangunan tak merata, dan uang yang hanya mengalir ke Jawa.

Ekspor illegal bertumbuh subur pada 1956. Jakarta kemudian memerintahkan penutupan pelabuhan Manado, pelabuhan penyelundup terbesar di Indonesia pada waktu itu. Tak lama kemudian Permesta menghadapi pemerintah pusat meminta reformasi ekonomi, politik, dan regional. Jakarta menanggapi dengan membom Manado pada Februari 1958, kemudian menginvasi Minahasa pada Juni 1958, tapi hanya bisa mengakhiri pemberontakan Permesta pada 1961.

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Asal Usul Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara

Subscribe Our Newsletter