Tampilkan postingan dengan label Awal Mula Kota Pariaman. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Awal Mula Kota Pariaman. Tampilkan semua postingan
Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Asahan dan beribukota di Kecamatan Limapuluh.
Kabupaten Batu Bara adalah salah satu dari 16 kabupaten dan kota baru yang dimekarkan pada dalam kurun tahun 2006.


Kabupaten ini diresmikan pada tanggal 15 Juni 2007, bersamaan dengan dilantiknya Penjabat Bupati Batu Bara, Drs. H. Sofyan Nasution, S.H.

SEJARAH AWAL KABUPATEN BATU BARA


Wilayah Batu Bara mulai dihuni penduduk pada tahun 1720M. Ada lima suku yang mendiami wilayah itu, yakni Lima Laras, Tanah Datar, Pesisir, Lima Puluh dan Bogak. Kelima suku tersebut dipimpin seorang datuk yang memiliki wilayah territorial tertentu.

Konon nama Batu Bara berasa dari nama sebuah lokasi yang dulunya terdapat sebuah batu yang dapat mengeluarkan cahaya sendiri yang membara sekaligus dijadikan nama daerah dan tanda (Kubah Batu Bara)

Batu Bara masih menjadi bagian dari kerajaan Siak dan Johor. Makanya setiap Datuk kepala Suku mendapat pengangkatan dan capnya dari Sultan Siak. Untuk mewakili kepentingan kerajaan Siak dan mengepalai para datuk di seluruh Batu Bara, diangkat seorang bendahara secara turun temurun.

Di bawah bendahara dibentuk dewan yang anggotanya dipilih oleh para Datuk Kepala Suku. Anggota Dewan itu adalah seorang Syahbandar (suku Tanah Datar). Juru Tulis dipilih dari suku Lima Puluh. Mata-mata dipilih dari suku Lima Laras dan Penghulu Batangan dipilih tetap dari suku pesisir. Data di kerajaan Haru menyebutkan bahwa Batu Bara salah satu daerah yang wajib menyetor upeti kepada kerajaan ini.

Dalam tahun 1885, pemerintah Hindia Belanda membuat Politic Contract. Perjanjian itu meliputi beberapa kerajaan seperti Langkat, Serdang, Deli, Asahan, Siak, Palalawan (Riau), termasuk juga kerajaan-kerajaan kecil seperti Tanah Karo, Simalungun, Indragiri dan Batu Bara serta Labuhanbatu.

Pada tahun 1889 Residensi Sumatera Timur terbentuk dengan ibukota di Medan. Residensi itu terdiri dari 5 afdeling (kabupaten-red), yaitu Afdeling Deli yang langsung di bawah Residen Medan, Afdeling Batu Bara berkedudukan di Labuhan Ruku, Afdeling Asahan berkedudukan di Tanjungbalai, Afdeling Labuhanbatu berkedudukan di Labuhanbatu dan Afdeling Bengkalis berkedudukan di Bengkalis.

Dari itu, tampak nyata bahwa sejak dahulu Batu Bara, punya afdeling tersendiri. Batu Bara saat itu, punya 8 landschap (setara dengan kecamatan), yang dipimpin oleh seorang raja.

Ketika Indonesia merdeka, wilayah Batu Bara berubah statusnya menjadi kewedanan membawahi lima kecamatan yaitu, kecamatan Talawi, Tanjungtiram, Lima Puluh, Air Putih dan Medang Deras. Sementara Ibukota tetap di Labuhan Ruku.

Setelah masa kepemimpinan kewedanan berlangsung 4 kali pergantian, nama kewedanan kemudian dicabut, sehingga yang ada hanya 5 (lima) sektor camat. Lalu digabungkan dengan nama Kabupaten Asahan, beribukota di Kisaran.

Hal inilah yang menggugah tokoh, cerdik pandai dan masyarakat untuk kembali memperjuangkan adanya wilayah otonom Batu Bara. Maka pada tahun 1969 dibentuk Panitia Persiapan Otonomi Batu Bara (PPOB). Namun perjuangan itu kandas sebelum Kabupaten Batu Bara yang otonom terbentuk.

Penduduk Kabupaten Batubara didominasi oleh etnis Jawa, kemudian diikuti oleh orang-orang Melayu, dan Suku Batak. Orang Mandailing merupakan sub-etnis Batak yang paling banyak bermukim disini. Pada masa kolonial, untuk memperoleh prestise serta jabatan dari sultan-sultan Melayu, banyak di antara orang-orang Mandailing yang mengubah identitasnya dan memilih menjadi seorang Melayu.

Etnis Jawa atau yang dikenal dengan Pujakesuma (Putra Jawa Keturunan Sumatra) mencapai 43% dari keseluruhan penduduk Batubara. Mereka merupakan keturunan kuli-kuli perkebunan yang dibawa para pekebun Eropa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Selain itu orang Minangkabau juga banyak ditemui di kabupaten ini. Sejak abad ke-18, Batubara telah menjadi pangkalan bagi orang-orang kaya Minangkabau yang melakukan perdagangan lintas selat. Mereka membawa hasil-hasil bumi dari pedalaman Sumatera, untuk dijual kepada orang-orang Eropa di Penang dan Singapura.

Seperti halnya Pelalawan, Siak, dan Jambi; Batubara merupakan koloni dagang orang-orang Minang di pesisir timur Sumatra. Dari lima suku (klan) asli yang terdapat di Batubara yakni Lima Laras, Tanah Datar, Pesisir, Lima Puluh dan Suku Boga, dua di antaranya teridentifikasi sebagai nama luhak di Minangkabau, yang diperkirakan sebagai tempat asal masyarakat suku tersebut.

Sumber : https://hermanangkola.wordpress.com/2012/01/13/sejarah-kabupaten-batu-bara

Sejarah Asal Usul Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara

Sejarah Kota Solok dahulunya merupakan satu wilayah nagari di Kabupaten Solok, yaitu Nagari Solok. Hasrat untuk menjadi Kotamadya dirintis sejak tahun 1946 dalam sidang Komite Nasional Cabang Solok, melalui panitia yang diketuai oleh Marah Adin Dt. Penghulu Sati, yang kemudian berkembang melalui suatu rapat umum di lapangan Kerapatan Adat Nagari Solok di Lubuk Sikarah, yang dihadiri oleh para penghulu dan pemuka masyarakat Nagari Solok yang dipimpin oleh NHT Dt. Bandaro Hitam, selajutnya secara bulat menyetujui dan mendukung pengembangan Nagari Solok menjadi Kotamadya Solok.


Berhubung terjadi agresi Belanda Tahun 1949, maka kerja panitia terhenti, dan setelah terbentuk Pemerintahan Darurat pada Bulan Mei 1949, maka kepanitian dilanjutkan oleh suatu Panitia Kota Kecil.

Harapan pembentukan kota ini kemudian mendapatkan sambutan dari Pemerintah Pusat, dan dalam rangka kemungkinan diresmikannya Nagari Solok menjadi Kotamadya, maka dibentuklah Panitia Persiapan Peresmian pada 6 Januari 1968 bertempat di Masjid Pasar Nagari Solok, yang dinamakan Panitia Sepuluh yang diketuai oleh NHT Dt. Bandaro Basa, serta melalui bantuan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Solok saat itu, Letkol. Drs.Zaghloel St.

Kebesaran, pada Tanggal 16 Desember 1970 usaha pemantapan realisasi Kotamadya Solok dipenuhi Pemerintah Pusat, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970, tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

Kota Solok akhirnya diresmikan tanggal 16 Desember 1970 oleh Menteri Dalam Negeri yang pada saat itu dijabat oleh Amir Mahmud. Dengan terbentuknya Kotamadya Dati. II Solok maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pemda 7/9–10-313 tanggal 23 November 1970 mengangkat Drs. Hasan Basri sebagai Pejabat Kepala Daerah yang pertama.

Pelayanan publik Pemerintah Kota Solok mulai secara resmi dibuka pada tanggal 21 Desember 1970 di Kantor Balaikota Solok dan mulai saat itu Pemerintah Kotamadya Solok secara bertahap melaksanakan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur, bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Wilayah Kota Solok berasal dari salah satu wilayah adat yaitu Nagari Solok berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1966, ditambah Jorong Laing dari bagian Nagari Guguk Sarai di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Solok. Dalam usaha penyempurnaan dan kelancaran pelayanan publik di Pemerintahan Daerah Tk. II Kotamadya Solok, maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Nomor 21/Desth/Wako/71 tanggal 10 Maret 1971 tentang Pembentukan 13 Resort Administrasi yaitu :

Resort Tanah GaramResort Enam SukuResort Sinapa PiliangResort IX KorongResort Kampai Tabu Karambie (KTK)Resort Aro IV KorongResort Simpang RumbioResort Koto PanjangResort Pasar Pandan AirmatiResort LaingResort Tanjung PakuResort Nan BalimoResort Kampung Jawa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kecamatan Padang Panjang Timur, Kecamatan Padang Panjang Barat di Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang, Kecamatan Sawahlunto Utara, Kecamatan Sawahlunto Selatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kecamatan Tanjung Harapandi Kotamadya Daerah Tingkat II Solok, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Barat dan Kecamatan Payakumbuh Timur di Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, maka seluruh Resort Administrasi tersebut menjadi Kelurahan.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka penggunaan istilah "Kotamadya" dirubah dengan istilah "Kota" sehingga secara resmi kemudian sebutan "Kotamadya Solok" diganti menjadi "Kota Solok".

Sumber : wikipedia.org

Sejarah Asal Usul Kota Solok Sumatera Barat

Kota Sawahlunto merupakan salah satu kota di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota Sawahlunto memiliki luas 273,45 km² yang terdiri dari 4 kecamatan dengan jumlah penduduk lebih dari 64.299 jiwa 2017.


Pada masa pemerintah Hindia Belanda, kota Sawalunto dikenal sebagai kota tambang batu bara. Kota ini sempat mati, setelah penambangan batu bara dihentikan.

SEJARAH AWAL KOTA SAWAHLUNTO

Cikal bakal dijadikannya Sawahlunto sebagai kota terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa geolog asal Belanda ke pedalaman Minangkabau (saat itu dikenal sebagai Dataran Tinggi Padang), sebagaimana yang ditugaskan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Penelitian pertama dilakukan oleh Ir. C. De Groot van Embden pada tahun 1858, kemudian dilanjutkan oleh Ir. Willem Hendrik de Greve pada tahun 1867. Dalam penelitian De Greve, diketahui bahwa terdapat 200 juta ton batu bara yang terkandung di sekitar aliran Batang Ombilin, salah satu sungai yang ada di Sawahlunto.

Sejak penelitian tersebut diumumkan ke Batavia pada tahun 1870, pemerintah Hindia Belanda mulai merencanakan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat memudahkan eksploitasi batu bara di Sawahlunto. Selanjutnya Sawahlunto juga dijadikan sebagai kota pada tahun 1888, tepatnya pada tanggal 1 Desember yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Sawahlunto.

Kota ini mulai memproduksi batu bara sejak tahun 1892. Seiring dengan itu, kota ini mulai menjadi kawasan pemukiman pekerja tambang, dan terus berkembang menjadi sebuah kota kecil dengan penduduk yang intinya adalah pegawai dan pekerja tambang.

Sampai tahun 1898, usaha tambang di Sawahlunto masih mengandalkan narapidana yang dipaksa bekerja untuk menambang dan dibayar dengan harga murah. Pada tahun 1889, pemerintah Hindia Belanda mulai membangun jalur kereta api menuju Kota Padang untuk memudahkan pengangkutan batu bara keluar dari Kota Sawahlunto.

Jalur kereta api tersebut mencapai Kota Sawahlunto pada tahun 1894, sehingga sejak angkutan kereta api mulai dioperasikan produksi batu bara di kota ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai ratusan ribu ton per tahun.

Saat ini kota Sawahlunto berkembang menjadi kota wisata tua yang multi etnik, sehingga menjadi salah satu kota tua terbaik di Indonesia.

Di kota yang didirikan pada tanggal 1 Desember tahun 1888 ini, banyak berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Sebagian telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah setempat dalam rangka mendorong pariwisata dan mencanangkan Sawahlunto menjadi "Kota Wisata Tambang yang Berbudaya".

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Awal Berdirinya Kota Sawahlunto Sumatera Barat

Payakumbuh merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera Barat. Inovasi dalam bidang sanitasi, pengelolaan sampah, pasar tradisional sehat, pembinaan pedagang kaki lima, dan drainase perkotaan mengantarkan kota ini meraih penghargaan Inovasi Managemen Perkotaan (IMP) pada 2012, Indonesia Green Regional Award (IGRA), Kota Sehat Wistara, dan sederet pengharaan lainnya.

SEJARAH AWAL KOTA PAYAKUMBUH


Kota Payakumbuh terutama pusat kotanya dibangun oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Sejak keterlibatan Belanda dalam Perang Padri, kawasan ini berkembang menjadi depot atau kawasan gudang penyimpanan dari hasil tanam kopi dan terus berkembang menjadi salah satu daerah administrasi distrik pemerintahan kolonial Hindia-Belanda waktu itu.

Menurut tambo setempat, dari salah satu kawasan di dalam kota ini terdapat suatu nagari tertua yaitu nagari Aie Tabik dan pada tahun 1840, Belanda membangun jembatan batu untuk menghubungkan kawasan tersebut dengan pusat kota sekarang. Jembatan itu sekarang dikenal juga dengan nama Jembatan Ratapan Ibu.

Payakumbuh sejak zaman sebelum kemerdekaan telah menjadi pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan terutama bagi Luhak Limo Puluah. Pada zaman pemerintahan Belanda, Payakumbuh adalah tempat kedudukan asisten residen yang menguasai wilayah Luhak Limo Puluah, dan pada zaman pemerintahan Jepang, Payakumbuh menjadi pusat kedudukan pemerintah Luhak Limo Puluah.

Kota Payakumbuh sebagai pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tanggal 19 Maret 1956, yang menetapkan kota ini sebagai kota kecil. Kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tanggal 17 Desember 1970 menetapkan kota ini menjadi daerah otonom pemerintah daerah tingkat II Kotamadya Payakumbuh.

Selanjutnya wilayah administrasi pemerintahan terdiri atas 3 wilayah kecamatan dengan 73 kelurahan yang berasal dari 7 jorong yang terdapat di 7 kanagarian yang ada waktu itu, dengan pembagian kecamatan Payakumbuh Barat dengan 31 Kelurahan, kecamatan Payakumbuh Timur dengan 14 kelurahan dan kecamatan Payakumbuh Utara dengan 28 kelurahan.

Sebelum tahun 1970, Payakumbuh adalah bahagian dari Kabupaten Lima Puluh Kota dan sekaligus ibu kota kabupaten tersebut. Pada tahun 2008, sesuai dengan perkembangannya maka dilakukan pemekaran wilayah kecamatan, sehingga kota Payakumbuh memiliki 5 wilayah kecamatan, dengan 8 kanagarian dan 76 wilayah kelurahan.

Adapun wilayah kecamatan yang baru tersebut adalah kecamatan Lamposi Tigo Nagari, yang terdiri dari 6 kelurahan dalam kanagarian Lampasi dan Kecamatan Payakumbuh Selatan, yang terdiri dari 9 kelurahan dalam 2 kanagarian yaitu Limbukan dan Aur Kuning.

Kecamatan Payakumbuh Barat terdiri dari 22 kelurahan dalam Kanagarian Koto Nan IV. Kecamatan Payakumbuh Timur terdiri dari 14 kelurahan dalam 3 kanagarian, yaitu Aie Tabik, Payobasuang dan Tiakar. Kecamatan Payakumbuh Utara terdiri dari 25 kelurahan dalam Kanagarian Koto Nan Godang.

Sumber : https://sumbar2.kemenag.go.id/sejarah-kota-payakumbuh

Sejarah Asal Usul Berdirinya Kota Payakumbuh Sumatera Barat

Sebelumnya, Kota Pariaman berstatus Kota Administratif (Kotif), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1986 dan menjadi bagian dari Kabupaten Padangpariaman se-kaligus Ibukota Kabupaten.


Kotif Pariaman diresmikan tanggal 29 Oktober 1987 oleh Menteri Dalam Negeri Soepardjo Roestam dengan Walikota Administratif pertamanya Drs. Adlis Legan. Perjuangan menuju kota administratif inipun cukup berat. Namun berkat kegigihan dan upaya Bupati Padangpariaman saat itu, H. Anas Malik, Kotif Pariaman pun dapat diwujudkan.

SEJARAH AWAL KOTA PARIAMAN

Pariaman di zaman lampau merupakan daerah yang cukup dikenal oleh pedagang bangsa asing semenjak tahun 1500an. Catatan tertua tentang Pariaman ditemukan oleh Tomec Pires (1446-1524), seorang pelaut Portugis yang bekerja untuk kerajaan Portugis di Asia.

Ia mencatat telah ada lalu lintas perdagangan antara India dengan Pariaman, Tiku dan Barus. Dua tiga kapal Gujarat mengunjungi Pariamansetiap tahunnya membawa kain untuk penduduk asli dibarter dengan emas, gaharu, kapur barus, lilin dan madu. Pires juga menyebutkan bahwa Pariaman telah mengadakan perdagangan kuda yang dibawa dari Batak ke Tanah Sunda.

Sekitar tahun 1527 datang bangsa Perancis dibawah komando seorang politikus dan pengusaha yakni Jean Ango. Dia mengirim dua buah kapal dagang yang dipimpin oleh dua bersaudara yakni Jean dan Raoul Parmentier.

Kedua kapal ini sempat memasuki lepas pantai Pariaman dan singgah di Tiku dan Indrapura. Tapi anak buahnya merana terserang penyakit, sehingga catatan dua bersaudara ini tidak banyak ditemukan.

Tanggal 21 November 1600, untuk pertama kalinya bangsa Belanda singgah di Tiku dan Pariaman, dengan dua buah kapal di bawah pimpinan Paulus van Cardeen, yang berlayar dari utara (Aceh dan Pasaman) dan menyusul setelahnya kapal-kapal Belanda yang lain. Cornelis de Houtman yang sampai di Sunda Kelapa tahun 1596, dalam perjalanannya juga sempat melewati perairan Pariaman.

Pada tahun 1686, orang Pariaman ("Pryaman'" seperti yang tertulis dalam catatan W. Marsden) mulai berhubungan dengan Inggris. Sebagai daerah yang terletak di pinggir pantai, Pariaman sudah menjadi tujuan perdagangan dan rebutan bangsa asing yang melakukan pelayaran kapal laut beberapa abad silam.

Pelabuhan (entreport)Pariaman saat itu sangat maju. Namun seiring dengan perjalanan masa, pelabuhan itu semakin sepi karena salah satu penyebabnya dengan dimulainya pembangunan jalan kereta api dari Padang ke Pariaman pada tahun 1908.

Secara historis, sebagai pusat pengembangan ajaran Islam yang tertua di pantai Barat Sumatera, masyarakat Pariaman sangat agamis, yang tercermin dalam sikap dan prilaku yang memegang teguh ajaran Islam dan rasa tanggung jawab untuk mensyiarkan agama.

Sebagai pusat penyebaran Islam di Minangkabau, Pariaman memiliki ulama terkenal seperti Syekh Burhanuddin, yang salah seorang gurunya bernama Khatib Sangko bermakam di Pulau Anso Duo, yang saat ini dikenal dengan "Kuburan Panjang". Beliau adalah pendiri perguruan tinggi Islam pertama di kawasan pantai barat Sumatera.

Dari pengikut-pengikutnya, ajaran Islam berkembang pesat ke seluruh wilayah Minangkabau dan daerah tetangga. Bahkan, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, pelaksanaan pendidikan bernuansa agama Islam telah berkembang sehingga menjadikan kota ini sebagai kota tempat memperdalam ilmu agama bagi kebanyakan pemuda yang ada di wilayah Sumatera.

Dengan lika liku perjuangan yang amat panjang menuju kota yang definitif, Kota Pariaman akhirnya resmi terbentuk sebagai Kota Otonom pada tanggal 2 Juli 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Sumatera Barat.

Sumber : http://minangkab.blogspot.com/2013/03/sejarah-pariaman.html

Sejarah Asal Usul Berdirinya Kota Pariaman Sumatera Barat