Tampilkan postingan dengan label Asal usul Kota Banjarmasin. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Asal usul Kota Banjarmasin. Tampilkan semua postingan
Kota Lubuklinggau adalah suatu kota setingkat kabupaten paling barat wilayah provinsi Sumatera Selatan.


Status "kota" untuk Lubuklinggau diberikan melalui UU No. 7 Tahun 2001 dan diresmikan pada 17 Agustus 2001. Kota ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas. Kota ini memiliki jumlah penduduk mencapai 217.119 jiwa dengan luas wilayah sekitar 401,50 km2.

AWAL TERBENTUKNYA KOTA LUBUKLINGGAU


Tahun 1929 status Lubuklinggau adalah sebagai Ibu Kota Marga Sindang Kelingi Ilir, dibawah Onder District Musi Ulu. Onder District Musi Ulu sendiri ibu kotanya adalah Muara Beliti.Tahun 1933 Ibukota Onder District Musi Ulu dipindah dari Muara Beliti ke Lubuklinggau.

Tahun 1942-1945 Lubuklinggau menjadi Ibukota Kewedanan Musi Ulu dan dilanjutkan setelah kemerdekaan. Pada waktu Clash I tahun 1947, Lubuklinggau dijadikan Ibukota Pemerintahan Provinsi Sumatera Bagian Selatan. Tahun 1948 Lubuklinggau menjadi Ibukota Kabupaten Musi Ulu Rawas dan tetap sebagai Ibukota Keresidenan Palembang.

Pada tahun 1956 Lubuklinggau menjadi Ibukota Daerah Swatantra Tingkat II Musi Rawas. Tahun 1981 dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tanggal 30 Oktober 1981 Lubuklinggau ditetapkan statusnya sebagai Kota Administratif.

Tahun 2001 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 Lubuklinggau statusnya ditingkatkan menjadi Kota. Pada tanggal 17 Oktober 2001 Kota Lubuklinggau diresmikan menjadi Daerah Otonom.

Pembangunan Kota Lubuklinggau telah berjalan dengan pesat seiring dengan segala permasalahan yang dihadapinya dan menuntut ditetapkannya langkah-langkah yang dapat mengantisipasi perkembangan Kota, sekaligus memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Untuk itu diperlukan Manajemen Strategis yang diharapkan dapat mengelola dan mengembangkan Kota Lubuklinggau sebagai kota transit ke arah yang lebih maju menuju Kota Metropolitan.

Kota Lubuklinggau terletak pada posisi geografis yang sangat strategis yaitu di antara provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu serta ibu kota provinsi Sumatera Selatan (Palembang) dan merupakan jalur penghubung antara Pulau Jawa dengan kota-kota bagian utara Pulau Sumatera.

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Asal Usul Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan

Kabupaten ini sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Kotawaringin Barat, pada tanggal 10 April 2003 dikeluarkan Undang-undang No. 5 Tahun 2003 tentang Pengukuhan/Pemekaran 8 Kabupaten, maka Kabupaten Kotawaringin Barat dimekarkan dan ditambah dengan Kabupaten Lamandau.


Pulau Kalimantan kuno terbagi menjadi 3 wilayah negara kerajaan induk: Borneo (Brunei), Sukadana (Tanjungpura) dan Banjarmasin (Bumi Kencana). Tanjung Dato adalah perbatasan wilayah mandala Borneo (Brunei) dengan wilayah mandala Sukadana (Tanjungpura), sedangkan Tanjung Sambar batas wilayah mandala Sukadana/Tanjungpura dengan wilayah mandala Banjarmasin (daerah Kotawaringin).

Daerah aliran Sungai Jelai, di Kotawaringin di bawah kekuasaan Banjarmasin, sedangkan sungai Kendawangan di bawah kekuasaan Sukadana. Perbatasan di pedalaman, perhuluan daerah aliran sungai Pinoh (Lawai) termasuk dalam wilayah Kerajaan Kotawaringin (bawahan Banjarmasin).

Sebelum berdirinya Kerajaan Kotawaringin, Raja-raja Banjar sebagai penguasa sepanjang pantai selatan dan timur pulau Kalimantantelah mengirim menteri-menteri untuk mengutip upeti kepada penduduk Kotawaringin. Nenek moyang suku Dayakyang tinggal di hulu-hulu sungai Arut telah memberikan kepada Sultan Banjarmasin debu emas sebanyak yang diperlukan untuk membuat sebuah kursi emas.

Selepas itu dua orang menteri dari Banjarmasin bernama Majan Laut dan Tongara Mandi telah datang dari Tabanio ke Kumai dan tinggal di situ. Kedua bersaudara inilah yang mula-mula membawa Islam ke wilayah Kotawaringin. Majan Laut kemudian terlibat perseteruan dengan saudaranya dan selanjutnya ia pindah dari Kumai ke Belitung dan tinggal di sana.

Tongara Mandi kemudian pindah dari Kumai ke daerah kuala Kotawaringin di mana dia sebagai pendiri Kotawaringin Lama di pinggir sungai Lamandau. Dia kemudian meninggalkan tempat ini karena diganggu oleh lanun/perompak dan membuka sebuah kampung baru, lebih jauh ke hulu, di sungai Basarah, salah satu anak sungai di sebelah kiri.

Dalam Hikayat Banjar tokoh yang mendapat perintah dari Marhum Panembahan [sultan Banjar IV yang memerintah 1595-1642) untuk menjabat adipati Kotawaringin bernama Dipati Ngganding (Kiai Gede) yang merupakan mertua dari Pangeran Dipati Anta-Kasuma karena menikahi Andin Juluk, puteri dari Dipati Ngganding.

Lebih kurang 15 tahun kemudian, Kiai Gede putera dari Majan Laut datang dari Belitung dan tinggal dengan pamannya, Tongara Mandi. Kiai Gede membujuk pamannya untuk mengkaji keadaan negeri tersebut dan memilih suatu tempat yang lebih sesuai sebagai ibukota.

Untuk tujuan ini mereka mula-berjalan menghulu sungai Arut dan tempat tinggal mereka saat itu dekat Pandau. Kemudian mereka membuat perjalanan menghulu sungai Lamandau, hingga ke anak sungai Bulik. Kemudian mereka bermimpi bahwa mereka mestilah menetapkan lokasi yang terpilih pada tempat di mana perahu mereka melanggar sebuah batang pohon pisang, kemudian mereka juga berlayar menuju hilir.

Sesuai mimpi tersebut mereka menemukan suatu lokasi yang tepat yang kemudian menjadi lokasi di mana terletak Kotawaringin tersebut. Tetapi lokasi tersebut sudah terdapat suatu kampung Dayak yang besar yang disebut Pangkalan Batu. Penduduk kampung tersebut enggan membenarkan para pendatang ini tinggal di sana.

Oleh sebab itu mereka menghalau orang Dayak dari situ dan merampas dari mereka beberapa pucuk cantau (senapang) Cina dan dua buah belanga (tempayan Cina). Orang Dayak yang kalah tersebut berpindah ke arah barat yaitu tasik Balida di sungai Jelaidan menyebut diri mereka Orang Darat atau Orang Ruku. Oleh karena dia sudah tua, Tongara Mandi kemudian menyerahkan pemerintahan kepada Kiai Gede. Perlahan-lahan Kiai Gede meluaskan kuasanya kepada suku-suku Dayak dan tetap tergantung pada Kesultanan Banjarmasin.

Kurang lebih 35 tahun selepas pemerintahan Kiai Gede, tibalah di Kotawaringin Pangeran Dipati Anta-Kasuma putera dari Marhum Panembahan (Sultan Banjar IV). Kedatangannya disertai Putri Gilang anaknya. Sebelumnya mereka bersemayam di Kahayan, Mendawai dan Sampit. Kemudian mereka berangkat ke Sembuluh dan Pembuang, di tempat terakhir inilah Pangeran Dipati Anta-Kasuma sempat tertarik dan ingin bersemayam pada lokasi tersebut tetapi dilarang oleh para menterinya.

Ia bersumpah bahwa semenjak saat itu tempat tersebut dinamakan Pembuang artinya tempat yang terbuang atau tidak jadi digunakan. Dari sana kemudian Pangeran berangkat ke sungai Arut. Disini dia tinggal beberapa lama di kampung Pandau dan membuat perjanjian persahabatan dengan orang-orang Dayak yang menjanjikan taat setia mereka.

Perjanjian ini dibuat pada sebuah batu yang dinamakan Batu Patahan, tempat dikorbankannya dua orang, di mana seorang Banjar yang menghadap ke laut sebagai arah kedatangan orang Banjar dan seorang Dayak yang menghadap ke darat sebagai arah kedatangan orang Dayak, kedua disembelih darahnya disatukan berkorban sebagai materai perjanjian tersebut.

Kemudian Pangeran Dipati Anta-Kasuma berangkat ke Kotawaringin di mana Kiai Gede mengiktirafkan Pangeran sebagai raja dan Kiai Gede sendiri menjabat sebagai mangkubumi.

Pada tahun 1800 M, datanglah seorang pendatang bernama DATOK NAHKODA MUHAMAD TALIB dan istrinya ke suatu tempat yang pada saat itu masih belum berpenghuni. Asal beliau dari sungai Kedayan Brunai Darussalam, yang kemudian membuka sebuah pemukiman.

Karena wilayah tersebut masih dalam kekuasaan Raja Kotawaringin, maka diutuslah seorang menteri kerajaan bernama Pangeran PRABUWIJAYA untuk membantu menata kehidupan didaerah tersebut. Singkat cerita, musyawarah pangeran dengan masyarakat setempat menghasilkan kesepakatan bahwa nama kampung yang mereka huni bernama JELAI KERTA JAYA.

Memasuki tahun 1920, keadaan kampung pun semakin berkembang berikut jumlah penduduknya. Karena itu, diambillah sebuah keputusan untuk merubah nama kampung tersebut menjadi SOEKAMARA yang berarti masyarakat yang suka dengan kemajuan.

Kata Soekamara sendiri secara terpisah menjadi Soeka yang berarti Suka dan Mara yang berarti maju dan menurut catatan sejarah, wilayah Sukamara resmi menjadi sebuah kampung pada masa pemerintahan Raja IX (RATU IMADUDDIN) pada tahun 1835 yang kemudian berganti pimpinan dari masa ke masa.

Seiring berjalannya waktu, dengan dasar Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 821.26-246 tertanggal 28 Mei 1983 diangkat dan ditetapkan M. Ahyar, BA sebagai Pembantu Bupati Wilayah Kerja Sukamara yang berkedudukan di Sukamara.

Dan sesuai dengan tuntutan reformasi seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang menginginkan terwujudnya sistem desentralisasi dan dekonsentrasi, maka Sukamara bersama dengan delapan daerah lainnya di Propinsi Kalimantan Tengah diusulkan menjadi sebuah Kabupaten Definitif oleh DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ke Pemerintah Pusat.

Melalui sidang paripurna DPR RI tanggal 11 April 2002, perwujudan sebuah Kabupaten yang telah lama dinantikan tersebut akhirnya terjawab dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002 tentang delapan Kabupaten baru di Kalimantan Tengah.

Dan peresmian Kabupaten Sukamara oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia tersebut dilaksanakan di Jakarta dengan Pejabat Bupati Drs. H. Nawawi Mahmuda. Selanjutnya, berdasarkan hasil sidang DPRD Kabupaten Sukamara yang pertama terpilih dan ditetapkan lah Drs. H. Nawawi Mahmuda sebagai Bupati Sukamara periode pertama.

HARI JADI KABUPATEN SUKAMARA

Kabupaten Sukamara didirikan pada tanggal 10 April tahun 2003 M. Dan diperingati oleh masyarakat sekitar setiap tahunnya.

Sejarah Terbentuknya Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah

Menurut Staatsblad van Nederlandisch Indië tahun 1849, wilayah Dayak Besar ini termasuk dalam zuid-ooster-afdeeling berdasarkan Bêsluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, pada 27 Agustus 1849, No. 8.


Kronologis sejarah peristiwa penting terbentuknya Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut :

Tanggal 7 Desember 1999, Penjabat Gubernur Kalimantan Tengah, Rapiuddin Hamarung, SH telah melakukan kunjungan kerja ke Pulang Pisau. Pada kunjungan kerja tersebut telah terjadi pertemuan dan dialog dengan komponen masyarakat dan pemuda dan saat itu terlontar penyampaian usulan pembentukan Kabupaten Pulang Pisau.

Dilaksanakan raker Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah pada tanggal 14 Desember 1999 dengan acara pokok penyampaian laporan Bupati/Walikota mengenai usul pemekaran kabupaten dan kota, termasuk usulan peningkatan status pembantu bupati menjadi daerah otonom/kabupaten .

Tanggal 20 Desember 1999, tokoh masyarakat, tokoh intelektual, tokoh agama, tokoh adat, generasi muda dan para mantan birokrat asal daerah Pembantu Bupati Kapuas Wilayah Pulang Pisau yang diprakarsai oleh Pengurus Pusat Forum Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau menyampaikan tuntutan/pernyataan kepada Bupati Kapuas dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kapuas agar Daerah Pembantu Bupati Kapuas Wilayah Pulang Pisau ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kabupaten Pulang Pisau.

Tanggal 21 Desember 1999 terbitlah Keputusan DPRD Kabupaten Kapuas No. 33/SK/DPRD–KPS/1999 tentang Persetujuan Peningkatan Status Pembantu Bupati Kapuas Wilayah Pulang Pisau dan Gunung Mas menjadi Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan Gunung Mas.

Bupati Kapuas selanjutnya meneruskan usulan masyarakat dan persetujuan DPRD Kabupaten Kapuas melalui surat No. 135/3477/Tapem/1999 perihal usul peningkatan status Pembantu Bupati Kapuas Wilayah Pulang Pisau dan Gunung Mas menjadi Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Gunung Mas kepada Gubernur Kalimantan Tengah.

Tanggal 30 Desember 1999 Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan usul ke Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Otonomi Daerah I melalui surat No. 1356/II/Pem, perihal: Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota (usulan yang lengkap dengan dilampiri Keputusan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan selanjutnya disusul lagi surat dengan tanggal 4 September 2000, No. 135/17/Pem, perihal: Pemekaran Kabupaten /Kota yang ditujukan kepada alamat yang sama seperti tersebut di atas .

Dikeluarkannya Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah No. 8 tahun 2000 pada tanggal 31 Juli 1999 tentang Persetujuan Penetapan Pemekaran Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

Tanggal 11 Maret 2000 Sidang Paripurna DPR-RI membahas Rancangan UU Pembentukan 19 Kabupaten dan 3 Kota Baru Pada 10 Provinsi di Indonesia (didalamnya termasuk kabupaten-kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah).

Disahkannya UU No. 5 Tahun 2002 pada tanggal 10 April 2002, tentang pembentukan 8 kabupaten baru di Provinsi Kalimantan Tengah dan diundangkan dalam LN-RI No. 18 Tahun 2002.

Mendagri telah mengeluarkan keputusan dengan No. 131.42-187 Tahun 2002 pada tanggal 16 Mei 2002, tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Pulang Pisau, yaitu Drs. Andris P. Nandjan.

Tanggal 25 Mei 2000 Bupati Kapuas menyampaikan ekspose di dalam Rapat Komisi II DPR-RI di Hotel Wisata Internasional Jakarta.

Pada tanggal 2 Juli 2002 telah dilakukan peresmian atas pembentukan 19 Kabupaten dan 3 (tiga) Kota di 10 (sepuluh) Provinsi di Indonesia, termasuk 8 (delapan) Kabupaten baru di Provinsi Kalimantan Tengah oleh Menteri Dalam Negeri RI atas nama Presiden RI.

Tanggal 8 Juli 2002 Penjabat Bupati pada delapan kabupaten pemekaran di Provinsi Kalimantan Tengah dilantik secara kolektif oleh Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya atas nama Menteri Dalam Negeri RI.

Diselenggarakan acara syukuran dan pesta rakyat oleh seluruh warga masyarakat di wilayah Kabupaten Pulang Pisau serta dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Kantor Bupati Pulang Pisau pada tanggal 29 Juli 2002.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang pertama kali guna mengisi jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau oleh Penjabat Bupati Pulang Pisau, Drs. Andris P. Nandjan pada tanggal 24 Agustus 2002.

Pada tanggal 15 Januari 2003 pengambilan sumpah/janji dan pelantikan anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau Periode 1999–2004, sedangkan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan pimpinan DPRD Kabupaten Pulang Pisau Periode 1999–2004 dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2003.

Tanggal 21 Juli 2003 pelantikan dan serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2003-2008 secara kolektif pada 8 (delapan) Kabupaten baru hasil pemekaran di Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

Pada Tanggal 26 Juli 2003 dilangsungkan acara pisah sambut (Hasupa Hasundau) antara Penjabat Bupati Pulang Pisau, Drs. Andris P. Nandjan dengan Bupati terpilih H. Achmad Amur, SH serta Wakil Bupati terpilh Darius Yansen Dupa, bersama masyarakat Kabupaten Pulang Pisau dan dilanjutkan dengan rapat staf jajaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

HARI JADI KABUPATEN PULANG PISAU

Kabupaten ini diresmikan oleh Pemerintah setempat yaitu tepat pada tanggal 2 Juli tahun 2002 M.

Sejarah Terbentuknya Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Kabupaten Murung Raya adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Puruk Cahu. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Barito Utara pada tahun 2002 dengan luas wilayah 23.700 km² dan berpenduduk sebanyak 97.029 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010). Semboyan kabupaten ini adalah "Tira Tangka Balang".


Wilayah Murung Raya yang dibangun oleh Pemerintah Kolonial Belanda adalah sebagai District Barito Hulu, dan dijadikan basis atau benteng pertahanan militer. Perkembangan selanjutnya setelah penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia, status Murung Raya yang awalnya sebagai basis pertahanan berubah menjadi Kewedanaan Barito Hulu yang berkedudukan di Puruk Cahu dan secara berurutan dipimpin oleh Mustafa Ideham, Donis Samad, W. Coenraad, Sjahrani Wahab dan Tudjung Silam.

Status kewedanaan ini pada tahun 1964 berubah menjadi Daerah Persiapan Barito Hulu, dan pada tahun 1965 ditetapkan menjadi Kantor Daerah Tingkat II Administratif Murung Raya, yang secara berurutan dipimpin oleh Tudjung Silam, J.H. Tundan, Drs. E. Hosang, Drs. E.D. Patianom dan A. Elbaar. Perkembangan selanjutnya terjadi lagi perubahan status menjadi Wilayah Kerja Pembantu Bupati Barito Utara di Murung Raya. Dalam kurun waktu berstatus sebagaimana dimaksud jabatan Pembantu Bupati dijabat oleh M. Yusran Gambeng, W. Ng. Mangkin, Alexander Waning, BA, Tahat Djinu, BA, Drs. H. Holdy Butjun, H. Masiuni Akhmad, BA dan Drs. Duan T. Silam.

Dengan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pada era reformasi telah terjadi perubahan fundamental dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di daerah, namun dengan pemberlakuan undang-undang tersebut justru menghapus status Murung Raya dari Wilayah Kerja Pembantu Bupati Barito Utara menjadi wilayah kecamatan, yang meliputi 5 (lima) kecamatan, yaitu :

1.  Kecamatan Murung, dengan Ibukota Kecamatan di Puruk Cahu;

2. Kecamatan Tanah Siang, dengan Ibukota Kecamatan di Saripoi;

3. Kecamatan Laung Tuhup, dengan Ibukota Kecamatan di Muara Laung;

4. Kecamatan Permata Intan, dengan Ibukota Kecamatan di Tumbang Lahung;

5. Kecamatan Sumber Barito, dengan Ibukota Kecamatan di Tumbang Kunyi.


Mempertimbangkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat dengan begitu luasnya wilayah Murung Raya serta ketersediaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia potensial di daerah, maka bergabunglah para tokoh dan anggota masyarakat Murung Raya dan membentuk Komite Pembentukan Kabupaten Murung Raya, yang di ketuai oleh H.Fardinand, dengan menempatkan perwakilan di Jakarta, Palangka Raya, Muara Teweh dan Banjarmasin. Komite ini mempersiapkan usulan pemekaran wilayah Murung Raya menjadi kabupaten baru yang definitif, dan tepat pada tanggal 2 Juli 2002, yaitu dengan ditetapkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah, maka resmilah Kabupaten Murung Raya menjadi kabupaten definitif, dan untuk pertama kalinya diangkat dan ditetapkan Penjabat Bupati Murung Raya yaitu Drs. Romansyah Bagan untuk periode 2002 hingga awal Juli 2003.

Perkembangan lebih lanjut, pada tanggal 18 Juni 2003 melalui Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Murung Raya dalam agenda tunggal Pemilihan Kepala Daerah periode 2003-2008, terpilihlah Ir. Willy M. Yoseph, MM dan Drs. H. Abdul Thalib, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya, dan dilantik pada tanggal 21 Juli 2003 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 8 Mei 2008 melalui Pilkada Langsung di Kabupaten Murung Raya terpilih Dr. Willy M. Yoseph dan Drs. H. Nuryakin, M.Si,  sebagai Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya periode 2008-2013 dan dilantik tanggal 26 Juli 2008 di Puruk Cahu oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, SH.

Estafet kepemimpinan di Kabupaten Murung Raya dalam rangka menuju Mura Emas 2030, lebih lanjut diamanahkan oleh masyarakat kepada Drs. Perdie, MA dan Darmaji, SE sebagai Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya periode 2013-2018 melalui pemilihan langsung pada tanggal 4 April 2013, dan kemabali dilantik di Puruk Cahu pada tanggal 26 Juili 2013 oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, SH.

HARI JADI KABUPATEN MURUNG RAYA

Kabupaten Murung Raya di resmikan oleh pemerintah setempat yaitu pada tanggal 1 Agustus tahun 2002 M.

Sejarah Terbentuknya Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah

Lamandau adalah salah satu kabupatenbaru hasil pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) berdasarkan UU No. 5 Tahun 2002, yang di resmikan pada tanggal 4 Agustus 2002 dengan ibukota Nanga Bulik. Kabupaten ini merupakan satu-satunya kabupaten pemekaran yang berawal dari sebuah kecamatan atau tidak melalui perubahan status Kabupaten Administratif.


Kabupaten ini sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Kotawaringin Barat, pada tanggal 10 April 2003 dikeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2003 tentang Pengukuhan/Pemekaran 8 Kabupaten, maka Kabupaten Kotawaringin Barat dipecah/dimekarkan dan ditambahkan dengan Lamandau dan Sukamara.

Kabupaten Lamandau merupakan bekas wilayah kewedanan Bulik yang terdiri dari Kecamatan Bulik, Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Delang. Pembentukan Kabupaten Lamandau diawali dengan pertemuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan seluruh Camat serta tokoh masyarakat se - Kabupaten Kotawaringin Barat di Aula Kantor Bupati Kotawaringin Barat pada tanggal 3 Nopember 1999 yang mensosialisasikan Rencana Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk memekarkan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh unsur masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Bulik, Kecamatan Lamandau dan Delang. Secara khusus dapat dicatat, bahwa utusan-utusan tersebut dari :

1.   Kecamatan Bulik :

1)  Nubari B. Punu, BA (Camat Bulik)

2)  H. Arsyadi Madiah (tokoh masyarakat)

3)  Darmawi Juwahir (tokoh masyarakat)

2.   Kecamatan Delang :

Untuk Kecamatan Delang diwakili oleh Drs. Kardinal (Camat Delang)

3.   Kecamatan Lamandau :

Untuk Kecamatan Lamandau diwakili oleh Silas Kadongkok, BA (alm) selaku Camat Lamandau.

Pada pertemuan tersebut dijelaskan tentang rencana Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat meningkatkan status daerah Pembantu Bupati Sukamara menjadi Kabupaten Sukamara, sehingga Kotawaringin Barat dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kotawaringin Barat dengan Ibukotanya Pangkalan Bun dan Kabupaten Sukamara dengan Ibukotanya Sukamara. Termasuk dalam wilayah Kabupaten Sukamara adalah Kecamatan Bulik, Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Delang.

Mencermati kebijakan tersebut, utusan dari Kecamatan Bulik dan Kecamatan Delang mengambil sikap Abstain.

Di pihak lain, masyarakat pedalaman Kotawaringin Barat yang berada di perantauan khususnya di Palangka Raya merasa prihatin dengan kondisi pembangunan di Kecamatan Bulik, Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Delang yang tertinggal dari daerah lain di Kotawaringin Barat, sekaligus mencermati adanya rencana penggabungan ketiga Kecamatan tersebut dengan Sukamara.

Atas keprihatinan tersebut, maka Drs. Nahson Taway, Drs. Iba Tahan, MS, Ir. Farintis Sulaiman dan Charles Rakam, S.Pd mengadakan Studi Kualitatif ”Pembentukan Kabupaten Lamandau” sebagai respon terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Studi ini dibicarakan dalam pertemuan Kerukunan Tamuai Kotawaringin Barat di Palangkaraya pada tanggal 7 Nopember 1999. Hasil pertemuan tersebut antara lain agar hasil studi kualitatif pembentukan Kabupaten Lamandau disosialisasikan kepada masyarakat Kecamatan Bulik, Lamandau dan Delang dan diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pada tanggal 10 Nopember 1999, atas prakarsa Drs. Nahson Taway, para tokoh masyarakat yang berasal dari Kecamatan Bulik, Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Delang mengadakan pertemuan di Pangkalan Bun.

Hasil pertemuan adalah mengusulkan (melalui surat) kepada DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat, Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, DPRD Propinsi Kalimantan Tengah dan Gubernur Kalimantan Tengah, agar wilayah bekas Kewedanaan Bulik (Kecamatan Bulik, Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Delang) disatukan menjadi sebuah Kabupaten baru yaitu “Kabupaten Lamandau” dengan berdasarkan/melampirkan hasil studi kualitatif pembentukan Kabupaten Lamandau yang ditulis oleh keempat penulis di atas. Adapun usul/surat tersebut ditandatangani oleh 8 (delapan) orang atas nama masyarakat pedalaman BULANG (Bulik, Lamandau dan Delang) yaitu :

1.   C.S Phaing ( Almarhum )

2.   Drs. NahsonTaway

3.   Drs. Don F. Ringkin

4.   HariganoRingkas

5.   Musringin

6.   Sama DJ. Mamud (Almarhum)

7.   HelkiaPenyang

8.   Tommy Hermal Ibrahim.

Pada tanggal 17 Nopember 1999, Drs. Iba Tahan,MS, Inte Sartono, SH, Markos DJ. Mamud, S.Hut, Charles Rakam, S.Pd melakukan ekspose melalui SKH Kalteng Pos untuk menjelaskan keinginan masyarakat pedalaman Kotawaringin Barat untuk menyatukan Kecamatan Bulik, Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Delang dalam Kabupaten Lamandau (SKH Kalteng Pos tanggal 18 Nopember 1999, halaman 2).

Pada tanggal 20 Nopember 1999, beberapa tokoh masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Pedalaman (FKMP) Kecamatan Bulik yaitu H. Muchlisin, H. Arsyadi Madiah, Andreas Nahan, S.IP, Darmawi Juwahir dan Thedan Usith mengumpulkan dan mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Pada pertemuan tersebut dihadiri pula oleh Tommy Hermal Ibrahim (Anggota DPRD Kotawaringin Barat) sebagai salah satu penandatangan surat usulan Pembentukan Kabupaten Lamandau tertanggal 10 Nopember 1999 tersebut di atas.

HARI JADI KABUPATEN LAMANDAU

Kabupaten Lamandau Berdiri dan diresmikan oleh pemerintah setempat yaitu tepat pada tanggal 4 Agustus tahun 2002 M.

Sejarah Terbentuknya Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah

Kabupaten Gunung Mas adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kapuas provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan UU Nomor 5 tahun 2002.


Jumlah penduduk Kabupaten Gunung Mas sekitar 96.838 jiwa dengan klasifikasi 51.385 laki-laki dan 45.453 perempuan serta jumlah Rumah Tangga sebanyak 22.933 KK Hasil Sensus 2010). Motto kabupaten ini adalah "Habangkalan Penyang Karuhei Tatau", berasal dari bahasa Sangiang yang mempunyai arti:

Habangkalan: Kumpulan, himpunan, cita-cita yang menyatu menjadi satu kebulatan tekad
Penyang: Kekuatan jiwa, semangat, spiritual yang dilandasi oleh iman
Karuhei: Daya usaha-upaya untuk mencapai suatu tujuan
Tatau: Kesejahteraan, kebahagian, kejayaan

Secara lengkap "Habangkalan Penyang Karuhei Tatau" berarti: Kumpulan, himpunan cita-cita yang menyatu atas dasar tekad dengan semangat yang tinggi dengan didasari agama dan keimanan dalam upaya bersama untuk membangun yang bertujuan mensejahterakan, membahagiakan dan kejayaan seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Gunung Mas. Kabupaten ini secara astronomi terletak pada ± 0° 18’ 00” Lintang Selatan s/d 01° 40’ 30” Lintang Selatan dan ± 113° 01’ 00” Bujur Timur s/d 114° 01’ 00” Bujur Timur. Luas wilayah kabupaten Gunung Mas adalah 10.804 km² dan merupakan kabupaten terluas keenam dari 14 kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah (7,04% dari luas Provinsi Kalimantan Tengah). Luas wilayah tersebut terdiri atas :

Kawasan hutan belantara
Kawasan pemukiman
Sungai, danau dan rawa
Daerah pertanian (sawah, ladang dan kebun)

Menurut Staatsblad van Nederlandisch Indië tahun 1849, wilayah Dayak Besar termasuk daerah ini merupakan bagian dari dalam zuid-ooster-afdeeling berdasarkan Bêsluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, pada 27 Agustus 1849, No. 8. Batas wilayah kabupaten Gunung Mas adalah: Batas wilayah kabupaten Gunung Mas adalah:
UTARA
- Kabupaten Murung Raya
SELATAN
- Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya
BARAT
- Kabupaten Katingan dan Provinsi Kalimantan Barat
TIMUR
- Kabupaten Kapuas

Wilayah Gunung Mas termasuk dataran tinggi yang memiliki potensi untuk dijadikan daerah perkebunan. Daerah utara merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara ± 100-500 meter dari permukaan air laut dan mempunyai tingkat kemiringan ± 8-15° serta mempunyai daerah pegunungan dengan tingkat kemiringan ± 15-25°.

Pada daerah tersebut terdapat pegunungan Muller dan pegunungan Schwanner dengan puncak tertinggi (Bukit Raya) mencapai 2.278 meter dari permukaan laut. Bagian selatan terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa yang sering mengalami banjir pada musim hujan. Kabupaten Gunung Mas juga memiliki wilayah perairan yang meliputi danau, rawa-rawa dan terdapat 4 jalur sungai yang melintasi wilayah ini, yaitu:

Sungai Manuhing dengan panjang ± 28,75 km
Sungai Rungan dengan panjang ± 86,25 km
Sungai Kahayan dengan panjang ± 600 km
Sungai Miri


Kabupaten Gunung Mas terdiri atas 11 kecamatan, antara lain:
Kahayan Hulu Utara
Damang Batu
Miri Manasa
Kurun
Manuhing
Manuhing Raya
Rungan
Rungan Hulu
Sepang
Mihing Raya
Tewah

Kabupaten Gunung Mas yang dipimpin Bupati Hambit Bintih dan Wakil Bupatinya Arton S. Dohong ini mempunyai potensi wisata yang mampu menyumbang devisa. Diantaranya wisata alam Air Terjun Bawin Kameloh. Ini merupakan cagar alam yang juga tempat rekreasi masyarakat berupa hutan-hutan alami dengan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan/pepohonan alami dan tanaman industri.

Daya tarik yang menonjol dari air terjun Bawin Kameloh adalah terdapatnya hutan alami, ditumbuhi beraneka ragam pepohonan hutan beserta semak belukarnya serta terdapatnya tanaman produksi sehingga menambah indahnya panorama dan kesejukan alam sekitarnya. Lokasi ini juga sering digunakan untuk perkemahan.

Fasilitas menuju lokasi tersebut berupa jalan permanen menuju kelokasi dari pintu gerbang, papan nama berserta peta lokasi, wc umum dan tempat istirahat (pendopo, rumah). Lokasi wisata ini secara administratif berada terletak di km. 7 arah jalan trans Kurun-Hurun Tampang ke arah Kapuas Hulu. Arboretum Bawi Kameloh. Lokasi ini mempunyai luas areal 500 hektar, dan kelerengan mencapai 5-20%. Selain itu terdapat Batu Suli yang merupakan Obyek wisata alam yang berlokasi di tepian Sungai Kahayan antara desa Upon Batu dan desa Tumbang Manange , kecamatan Tewah.

Obyek wiasata ini menawarkan pemandangan yang indah dan mempesona, berbentuk batu besar yang berdiri menjulang tinggi di sungai Kahayan. Dari segi budaya lokal Batu Suli dikenal sebagai legenda yang cukup merakyat, dipuncak Batu Suli ada onggokan batu yang disebut Batu Antang (Batu Tingkes/teka-teki) mempunyai arti ” lorong yang sempit “.

Batu Suli dalam sejarah lisan Suku Dayak Ngaju adalah bekas pemukiman Temanggung Mambu salah satu tokoh di daerah Kahayan Hulu dan hidup di jaman Sasana Bandar. Selain filosopi yang ada pada objek wisata Batu Suli juga terkenal dengan keindahan dan panaroma disekitar lokasi yang masih asri dan menarik sebagai tempat wisata. Dengan latar belakang sungai kahayan menambah nilai keasrian panoroma alam Batu Suli.

Disekitar objek wisata masih sangat alami, dengan tumbuhan dan pepohonan hutan yang tumbuh disekitarnya. Lokasi wisata Batu Suli ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua maupun roda empat dari Kota Kuala Kurun sejauh 37,7 km, luas areal yang ada kurang lebih 50 hektar. Jalan masuk ke lokasi masih berupa jalan tanah.

Fasilitas yang tersedia hanya berupa pondok-pondok kecil sebagai tempat persinggahan sementara bagi pengunjung dengan daya tampung sangat minim. Selain mnawarkan pesona alam, Kbaupaten Gunung Mas mempunyai wisata budaya yang cukup menarik antara lain, Rumah Betang Temanggung Singa, Damang Batu ,Tiwah,Tumbang Korik dan situs Tambun Bungai. Situs ini terletak di Tumbang Pajangei, Kecamatan Tewah dan menyimpan berbagai bentuk peninggalan sejarah, antara lain berupa : patung Tambun Bungai, Kumpulan Penyang Pusaka, Pasah Patahu Tambun Bungai, situs Batu Bulan, Sandung Tamanggung Sempung.Dilihat dari berbagai koleksi peninggalan sejarah yang dimiliki, situs ini bisa dikembangkan sebagai sarana wisata sejarah disamping juga untuk kegiatan pedagogik (muatan lokal).

HARI JADI KABUPATEN GUNUNG MAS

Pemerintah setempat sepakat dan menyatakan bahwa hari jadi kabupaten Gunung Mas yaitu tepat pada tanggal 21 Juni tahun 2003 M.

Sejarah Berdirinya Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah

Berdasarkan Peraturan Swapraja Tahun 1938, maka pada tanggal 27 Desember 1946 Pemerintah NICA di Banjarmasin membentuk sebuah badan bernama Dayak Besar, dengan wilayah kekuasaan meliputi Kapuas Barito.


Namun, sebenarnya upaya Belanda tersebut tidak lebih sebagai niat busuk untuk menancapkan kembali kuku jajahannya di Indonesia, yakni dengan cara memecah belah negara kesatuan menjadi negara bagian. Tetapi, jiwa dan semangat rakyat Kalimantan yang pada saat itu tetap setiap pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Kemudian atas desakan seluruh rakyat, pada tanggal 14 April 1949, maka Dewan Dayak Besar mengeluarkan pernyataan secara resmi “meleburkan diri” kedalam negara Kesatuan RI. Tindakan tegas Dewan Dayak Besar itu kemudian diikuti pula oleh negara-negara bagian lainnya di Kalimantan.

Secara bertahap, dalam upaya menetapkan status secara de facto dan de jure, atas wilayah bekas negara-negara bagian buatan Belanda ke dalam wilayah hukum Pemerintah RI, maka Presiden RI mengeluarkan Surat Keputusan pada tanggal 14 April 1950, No.133/S/9 tentang Penetapan Pengahapusan status Daerah Banjar, Daerah Dayak Besar, Daerah Kalimantan Tenggara sebagai negara bagian RIS, dan langsung masuk kedalam wilayah Pemerintah RI, yang saat itu berkedudukan di Yogyakarta.

Guna menetapkan status dan pembagian wilayah, dari bekas negara-negara bagian tersebut, maka Mendagri RI berdasarkan UU No.22 Tahun 1946, melalui SK pada 29 Juni 1950 No.0.17/15/3, menetapkan daerah-daerah di Kalimantan yang sudah bergabung dalam wilayah RI, yang terbagi atas 5 (lima) wilayah Kabupaten, yaitu :

- Kabupaten Banjar berkedudukan di Martapura
- Kabupaten Hulu Sungai berkedudukan di Kandangan
- Kabupaten Kotabaru berkedudukan di Kotabaru
- Kabupaten Barito berkedudukan di Muara Teweh
- Kabupaten Kotawaringin Timur berkedudukan di Sampit

Selain 5 (lima) Kabupaten tersebut, Pemerintah RI juga menetapkan wilayah daerah swapraja yaitu Swapraja Kutai, Berau dan Bulungan, yang masing-masing berkedudukan di Samarinda, Berau dan Bulungan.

Untuk melaksanakan ketetapan tersebut Gubernur Kalimantan pada tanggal 3 Agustus 1950 mengeluarkan SK No.154/OPB/92/04, yang merupakan dasar bagi daerah untuk melaksanakan SK Mendagri dimaksud. Sejak itu, lahirlah Kabupaten Barito dengan wilayah meliputi kewedanaan Barito Hulu, Barito Tengah dan Kewedanaan Barito Timur yang berkedudukan di Muara Teweh.

Dalam Perkembangan berikutnya, lahirlah UU Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten / Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten/Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan UU Darurat inilah, untuk pertama kalinya diadakan penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom.

Dalam kontek kembalinya wilayah-wilayah tersebut, kedalam pangkuan negara Kesatuan RI yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka melalui SK Mendagri RI pada 27 April 1951 dengan No.115/7/4/28, diangkatkan George Obos sebagai Bupati Kabupaten Barito. Sementara C.Luran akhirnya terpilih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Barito yang pertama.

6 (enam) tahun kemudian lahirlah UU No.27 Tahun 1959 tentang Penetapan UU Darurat No.3 Tahun 1953 menjadi UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Sebagai realisasi dari UU itu, maka pada 1960 Kabupaten Barito dibagi menjadi 2 (dua) Kabupaten, yakni Kabupaten Barito Utara ibukotanya di Muara Teweh dan Kabupaten Barito Selatan ibukotanya di Buntok.

Berdasarkan kajian sejarah tersebut, maka ditetapkanlah hari jadi Kabupaten Barito Utara yakni pada tanggal 29 Juni 1950 ditandai dengan keluarnya Keputusan Mendagri No.C.17/15/3 tanggal 29 Juni 1950 tentang Pembentukan Daerah yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri.

Hari jadi Kabupaten Barito Utara tanggal 29 Juni 1950 tersebut disetujui DPRD Kabupaten Barito Utara melalui SK tanggal 9 Nopember 1985 No.55/SK-DPRD/1985 dan Keputusan Bupati Barito Utara tanggal 10 Pebruari 1986 No.74 Tahun 1986. Dengan demikian pada 29 Juni 2005 ini Kabupaten Barito Utara sudah memasuki usia yang ke-55 tahun.

Pada awalnya, wilayah Kabupaten Dati II Barito Utara sebagai daerah otonom membawahi wilayah kabupaten administrasi Murung Raya, dengan ibukotanya di Puruk Cahu. Dalam Struktur Pemerintahan, Kabupaten Administrasi Murung Raya mengkoordinir 5 (lima) Kecamatan yang terletak dibagian utara sungai barito, meliputi Kecamatan Murung, Sumber Barito, Tanah Siang, Laung Tuhup, Permata Intan.

Selanjutnya, menyesuaikan dengan keberadaan UU No.5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, maka sejak tahun 1982 Kabupaten Administrastif Murung Raya diubah statusnya menjadi Kantor Pembantu Bupati Wilayah Murung Raya dengan ibukota tetap di Puruk Cahu. Siiring perkembangan wilayah, khususnya dalam kaitan perkembangan pemerintahan, dan pembangunan, maka wilayah Kabupaten Barito Utara dengan 1 (satu) wilayah Pembantu Bupati dan 11 sebelas Kecamatan, yaitu wilayah Pembantu Bupati yaitu Kecamatan Murung, Laung Tuhup, Tanah Siang, Sumber Barito, Permata Intan, Teweh Tengah, Montallat, Gunung Timang, Lahei, Teweh Timur dan Gunung Purei. Pada saat itu wilayah Kabupaten Barito Utara masih sangat luas, yakni mencakup wilayah seluas 32.000 KM2, terluas ketiga setelah Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kapuas.

HARI JADI KABUPATEN BARITO UTARA

Dari keterangan di atas Pemerintah setempat telah menetapkan bahwa hari jadi kabupaten Barito Utara yaitu tepat pada tanggal 29 Juni tahun 1950 M.

Sejarah Terbentuknya Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah

Banjarmasin adalah ibu kota provinsiKalimantan Selatan, Indonesia. Banjarmasin yang dijuluki Kota Seribu Sungai ini memiliki wilayah seluas 98,46 km² yang wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil (delta) yang dipisahkan oleh sungai-sungai di antaranya pulau Tatas, pulau Kelayan, pulau Rantauan Keliling, pulau Insan dan lain-lain.


Berdasarkan data BPS Kota Banjarmasin tahun 2016, Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 675.440 jiwa dengan kepadatan 9.381 jiwa per km². Wilayah metropolitan Banjarmasin yaitu Banjar Bakula memiliki penduduk sekitar 1,9 juta jiwa.

SEJARAH VERSI PERTAMA

Banjar Masin sebelum tahun 1526 adalah nama kampung yang terletak di bagian utara muara sungai Kuin, yaitu kawasan Kelurahan Kuin Utara dan Alalak Selatan saat ini. Kampung Banjar Masih terbentuk oleh lima aliran sungai kecil, yaitu sungai Sipandai, sungai Sigaling, sungai Keramat, sungai Jagabaya dan sungai Pangeran yang semuanya bertemu membentuk sebuah danau. Kata banjar berasal dari bahasa Melayu yang berarti kampung atau juga berarti berderet-deret sebagai letak perumahan kampung berderet sepanjang tepian sungai.

Pada abad ke-16 muncul Kerajaan Banjar Masih dengan raja pertama Raden Samudera, seorang pelarian yang terancam keselamatannya oleh pamannya Pangeran Tumenggung yang menjadi raja Kerajaan Negara Daha sebuah kerajaan Hindu di pedalaman (Hulu Sungai). Kebencian Pangeran Tumenggung terjadi ketika Maharaja Sukarama masih hidup berwasiat agar cucunya Raden Samudera yang kelak menggantikannya sebagai raja.

Raden Samudera sendiri adalah putra dari pasangan Puteri Galuh Intan Sari (anak perempuan Maharaja Sukarama) dan Raden Bangawan (keponakan Maharaja Sukarama). Atas bantuan Arya Taranggana, mangkubuminegara Daha, Raden Samudera melarikan diri ke arah hilir sungai Barito yang kala itu terdapat beberapa kampung di antaranya kampung Banjar (disebut juga Banjar Masih).

Sekitar tahun 1520, Patih Masih (kepala Kampung Banjar) dan para patih (kepala kampung) sekitarnya sepakat menjemput Raden Samudera yang bersembunyi di kampung Belandean dan setelah berhasil merebut Bandar Muara Bahan di daerah Bakumpai, yaitu bandar perdagangan negara Daha dan memindahkan pusat perdagangan ke pelabuhan Bandar (dekat muara sungai Kelayan) beserta para penduduk dan pedagang, kemudian menobatkan Raden Samudera menjadi raja dengan gelar Pangeran Samudera.

Hal ini menyebabkan peperangan dan terjadi penarikan garis demarkasi dan blokade ekonomi dari pantai terhadap pedalaman. Pangeran Samudera mencari bantuan militer ke berbagai wilayah pesisir Kalimantan, yaitu Kintap, Satui, Swarangan, Asam Asam, Laut Pulo, Pamukan, Pasir, Kutai, Berau, Karasikan, Biaju, Sebangau, Mendawai, Sampit, Pembuang, Kota Waringin, Sukadana, Lawai dan Sambas. Hal ini untuk menghadapi Kerajaan Negara Daha yang secara militer lebih kuat dan penduduknya kala itu lebih padat.

Bantuan yang lebih penting adalah bantuan militer dari Kesultanan Demak yang hanya diberikan kalau raja dan penduduk memeluk Islam. Kesultanan Demak dan majelis ulama Walisanga kala itu sedang mempersiapkan aliansi strategis untuk menghadapi kekuatan kolonial Portugis yang memasuki kepulauan Nusantara dan sudah menguasai Kesultanan Malaka.

Sultan Trenggono mengirim seribu pasukan dan seorang penghulu Islam, yaitu Khatib Dayan yang akan mengislamkan raja Banjar Masih dan rakyatnya. Pasukan Pangeran Samudera berhasil menembus pertahanan musuh. Mangkubumi Arya Taranggana menyarankan rajanya daripada rakyat kedua belah pihak banyak yang menjadi korban, lebih baik kemenangan dipercepat dengan perang tanding antara kedua raja. Tetapi pada akhirnya Pangeran Tumenggung akhirnya bersedia menyerahkan kekuasaan kepada Pangeran Samudera.

Dengan kemenangan Pangeran Samudera dan diangkutnya rakyat negara Daha (orang Hulu Sungai) dan penduduk Bandar Muara Bahan (orang Bakumpai) maka muncullah kota baru, yaitu Banjar Masih yang sebelumnya hanya sebuah desa yang berpenduduk sedikit.

Pada 24 September 1526 bertepatan tanggal 6 Zulhijjah 932 H, Pangeran Samudera memeluk Islam dan bergelar Sultan Suriansyah (1526-1550). Rumah Patih Masih dijadikan keraton, juga dibangun paseban, pagungan, sitilohor(sitihinggil), benteng, pasar dan masjid(Masjid Sultan Suriansyah). Muara sungai Kuin ditutupi cerucuk (trucuk) dari pohon ilayung untuk melindungi keraton dari serangan musuh. Di dekat muara sungai Kuinterdapat rumah syahbandar, yaitu Goja Babouw Ratna Diraja seorang Gujarat.

Kerajaan Banjar Masih berkembang pesat, Sultan Suriansyah digantikan anaknya Sultan Rahmatullah 1550-1570, selanjutnya Sultan Hidayatullah 1570-1620 dan Sultan Musta'in Billah 1520-1620. Untuk memperkuat pertahanan terhadap musuh, Sultan Mustainbillah mengundang Sorang, yaitu panglima perang suku Dayak Ngaju beserta sepuluh orang lainnya untuk tinggal di keraton.

Seorang masuk Islam dan menikah dengan adik sultan, kemungkinan dia adik dari isteri Sultan, yaitu Nyai Siti Diang Lawai yang berasal dari kalangan suku Biaju (Dayak Ngaju). Tahun 1596, Belanda merampas 2 jung lada dari Banjarmasin yang berdagang di Kesultanan Banten. Hal ini dibalas ketika ekspedisi Belanda yang dipimpin Koopman Gillis Michaelszoon tiba di Banjarmasin tanggal 7 Juli 1607.

Pada tahun 1612, armada Belanda tiba di Banjar Masih (Banjar Lama) untuk membalas atas ekspedisi tahun 1607. Armada ini menyerang Banjar Masih dari arah pulau Kembang dan menembaki keraton di sungai Kuin pusat pemerintahan Kesultanan Banjar sehingga kota Banjar (kini Banjar Lama) atau kampung Keraton dan sekitarnya hancur, sehingga ibukota kerajaan dipindahkan dari Banjar Masih ke Martapura.

Walaupun ibukota kerajaan telah dipindahkan tetapi aktivitas perdagangan di pelabuhan Banjarmasin (kota Tatas) tetap ramai. Menurut berita dinasti Ming tahun 1618 menyebutkan bahwa terdapat rumah-rumah di atas air yang dikenal sebagai rumah Lanting (rumah rakit) hampir sama dengan apa yang dikatakan Valentijn. Di Banjarmasin (kota Tatas) banyak sekali rumah dan sebagian besar mempunyai dinding terbuat dari bambu (bahasa Banjar: pelupuh) dan sebagian dari kayu. Rumah-rumah itu besar sekali, dapat memuat 100 orang, yang terbagi atas kamar-kamar.

Rumah besar ini dihuni oleh satu keluarga dan berdiri di atas tiang yang tinggi. Menurut Willy, kota Tatas (kini Banjarmasin Tengah di sungai Martapura) terdiri dari 300 buah rumah. Bentuk rumah hampir bersamaan dan antara rumah satu dengan lainnya yang dihubungkan dengan titian. Alat angkutan utama pada masa itu adalah jukung atau perahu.

Selain rumah-rumah panjang di pinggir sungai terdapat lagi rumah-rumah rakit yang diikat dengan tali rotan pada pohon besar di sepanjang tepi sungai. Kota Tatas (kini Banjarmasin) merupakan sebuah wilayah yang dikelilingi sungai Barito, sungai Kuin dan Sungai Martapura seolah-olah membentuk sebuah pulau sehingga dinamakan pulau Tatas.

Di utara Pulau Tatas adalah Banjar Lama (Kuin) bekas ibukota pertama Kesultanan Banjar, wilayah ini tetap menjadi wilayah Kesultanan Banjar hingga digabung ke dalam Hindia Belanda tahun 1860. Sedangkan pulau Tatas dengan Benteng Tatas (Fort Tatas) menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda yang sekarang menjadi pusat kota Banjarmasin saat ini.

Nama Banjarmasih, oleh Belanda lama kelamaan diubah menjadi Banjarmasin, namun nama Banjarmasin biasanya mengaju kepada kota Tatas di sungai Martapura, sedangkan nama Banjar Masih mengacu kepada Banjar Lama di sungai Kuin. Kota Banjarmasin modern merupakan aglomerasi pulau Tatas (kota Tatas), Kuin (Banjar Lama) dan daerah sekitarnya.

Kesultanan Banjar dihapuskan Belanda pada tanggal 11 Juni 1860, merupakan wilayah terakhir di Kalimantan yang masuk ke dalam Hindia Belanda, tetapi perlawanan rakyat di pedalaman Barito baru berakhir dengan gugurnya Sultan Muhammad Seman pada 24 Januari 1905. Kedudukan golongan bangsawan Banjar sesudah tahun 1864, sebagian besar hijrah ke wilayah Baritomengikuti Pangeran Antasari, sebagian lari ke rimba-rimba, antara lain hutan Pulau Kadap Cinta Puri, sebagian kecil dengan anak dan isteri dibuang ke Betawi, Bogor, Cianjur dan Surabaya, sebagian mati atau dihukum gantung. Sementara sebagian kecil menetap dan bekerja dengan Belanda mendapat ganti rugi tanah, tetapi jumlah ini amat sedikit.

SEJARAH VERSI KEDUA

Kawasan Banjarmasin awalnya sebuah perkampungan bernama "Banjarmasih" (terletak di Bagian utara Banjarmasin). Tahun 1606 pertama kali VOC-Belanda mengunjungi Banjarmasin, saat itu masih terletak di muara sungai Kuin. Kota-kota yang terkenal di pulau Kalimantan pada awal abad ke-18 adalah Borneo (Brunei City), Ноrmata (Karimata), Marudo, Bendamarfin (Banjarmasin), dan Lava (Lawai).

Pada Tahun 1747, VOC-Belanda memperoleh Pulau Tatas (Banjarmasin bagian Barat) yang menjadi pusat Banjarmasin semenjak saat itu hingga ditinggalkan Belanda tahun 1809. Tahun 1810 Inggris menduduki Banjarmasin dan menyerahkannya kembali kepada Belanda tahun 1817.

Daerah Banjar Lama (Kuin) dan Banjarmasin bagian Timur masih tetap menjadi daerah pemerintahan pribumi di bawah Sultan Banjar dengan pusat pemerintahan di keraton Martapura (istana kenegaraan) hingga diserahkan pada tanggal 14 Mei 1826. Tahun 1835, misionaris mulai beroperasi di Banjarmasin.

Pada Tahun 1849, Banjarmasin (Pulau Tatas) menjadi ibukota Divisi Selatan dan Timur Borneo. Saat itu rumah Residen terletak di Kampung Amerong berhadap-hadapan dengan Istana pribadi Sultan di Kampung Sungai Mesa yang dipisahkan oleh sungai Martapura.

Pulau Tatas yang menjadi daerah hunian orang Belanda dinamakan kotta-blanda. Ditetapkan dalam Staatblaad tahun 1898 no. 178, kota ini merupakan Onderafdeeling Banjarmasin en Ommelanden (1898-1902), yang merupakan bagian dari Afdeeling Bandjermasin en Ommelanden (Banjarmasin dan daerah sekitarnya).

Pada Tahun 1918, Banjarmasin, ibukota Residentie Zuider en Ooster Afdeeling van Borneo mendapat Gemeente-Raad. Pada 1 Juli 1919, Deean gemeente mulai berlaku beranggotakan 7 orang Eropa, 4 Bumiputradan 2 Timur Asing. Pada tahun 1936 ditetapkan Ordonantie pembentukan Gouvernementen Sumatra, Borneo en de Groote-Oost (Stbld. 1936/68). Borneo Barat dan Borneo Selatan-Timur menjadi daerah Karesidenan dan sebagai Gouvernementen Sumatra, Borneo en de Groote-Oost yang pusat pemerintahannya adalah Banjarmasin.

Pada Tahun 1937, otonomi kota Banjarmasin ditingkatkan dengan Stads Gemeente Banjarmasin karena Banjarmasin sebagai ibukota Gouvernement Borneo. Tanggal 16 Februari 1942, Jepang menduduki Banjarmasin.

Kemudian dibentuk pemerintahan pendudukan bagi Borneo & kawasan Timur di bawah Angkatan Laut Jepang. Tanggal 17 September 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu (tentara Australia) yang memasuki Banjarmasin. Tanggal 1 Juli 1946 H. J. van Mook menerima daerah Borneo en de Groote-Oost dari tentara pendudukan Sekutu dan menyusun rencana pemerintahan federal melalui Konferensi Malino (16-22 Juli 1946) dan Konferensi Denpasar (7-24 Desember 1946) yang memutuskan pembentukan 4 negara bagian yaitu Jawa, Sumatera, Borneo (Netherlands Borneo) dan Timur Besar (Negara Indonesia Timur), namun pembentukan negara Borneo terhalang karena ditentang rakyat Banjarmasin.

Pada Tahun 1946 Banjarmasin sebagai ibukota Daerah Banjarsatuan kenegaraan sebagai daerah bagian dari Republik Indonesia Serikat. Kotapradja Banjarmasin termasuk ke dalam Daerah Banjar, meskipun demikian Daerah Banjar tidak boleh mencampuri hak-hak dan kewajiban rumah-tangga Kotapradja Banjarmasin dalam daerahnya sendiri.

HARI JADI KOTA BANJARMASIN

Dari hasil keterangan di atas, Pemerintah setempat sepakat untuk menetapkan Bahwa hari jadi kota Banjarmasin yaitu tepat pada tanggal 24 September tahun 1526 M.

Sejarah Asal usul Terbentuknya Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Indonesia