Social Items

Showing posts with label Asal Usul Banda Aceh. Show all posts
Showing posts with label Asal Usul Banda Aceh. Show all posts
Kabupaten Bima merupakan salah satu Daerah Otonom di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terletak di ujung timur dari Pulau Sumbawa bersebelahan dengan Kota Bima (pecahan dari Kota Bima). Kabupaten Bima memiliki jumlah penduduk mencapai sekitar 524.677 jiwa.

SEJARAH KABUPATEN BIMA


Menurut Legenda yang tertulis dalam Kibat Bo’, suku Bima mempunyai 7 pemimpin di setiap daerah yang disebut Ncuhi. Pada masa pemberontakan di Majapahit, salah satu dari Pandawa Lima, Bima, melarikan diri ke Bima melalui jalur selatan agar tidak ketahuan oleh para pemberontak lalu berlabuh di Pulau Satonda.

Setelah berlabuh, Bima menetap dan menikah dengan salah seorang putri di wilayah tersebut, hingga memiliki anak. Bima adalah seseorang yang memiliki karakter kasar dan keras, tapi teguh dalam pendirian serta tidak mudah mencurigai orang lain. Karena itulah, para Ncuhi mengangkat Bima menjadi Raja pertama wilayah tersebut yang kemudian menjadi daerah yang bernama Bima. Sang Bima dianggap sebagai raja Bima pertama.

Tetapi Bima meminta kepada para Ncuhi agar anaknyalah yang diangkat sebagai raja. Karena dia akan kembali lagi ke Jawa. Bima menyuruh ke dua anaknya untuk memerintah Kerajaan Bima. Karena Bima berasal dari Jawa, sehingga sebagian bahasa Jawa Kuno kadang-kadang masih digunakan sebagai bahasa halus di Bima.

VERSI LAIN

Kabupaten Bima berdiri pada tanggal 5 Juli 1640 M, ketika Sultan Abdul Kahir (La Kai) dinobatkan sebagai Sultan Bima I yang menjalankan Pemerintahan berdasarkan Syariat Islam. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Bima yang diperingati setiap tahun. 

Bukti-bukti sejarah kepurbakalaan yang ditemukan di Kabupaten Bima seperti Wadu Pa’a, Wadu Nocu, Wadu Tunti (batu bertulis) di dusun Padende Kecamatan Donggo menunjukkan bahwa daerah ini sudah lama dihuni manusia. Dalam sejarah kebudayaan penduduk Indonesia terbagi atas bangsa Melayu Purba dan bangsa Melayu baru. 

Demikian pula halnya dengan penduduk yang mendiami Daerah Kabupaten Bima, mereka yang menyebut dirinya Dou Mbojo, Dou Donggo yang mendiami kawasan pesisir pantai. Disamping penduduk asli, juga terdapat penduduk pendatang yang berasal dari Sulawesi Selatan, Jawa, Madura, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Maluku.

Kerajaan Bima

Kerajaan Bima dahulu terpecah–pecah dalam kelompok-kelompok kecil yang masing-masing dipimpin oleh Ncuhi. Ada lima Ncuhi yang menguasai lima wilayah, yaitu:

  1. Ncuhi Dara, memegang kekuasaan wilayah Bima Tengah
  2. Ncuhi Parewa, memegang kekuasaan wilayah Bima Selatan
  3. Ncuhi Padolo, memegang kekuasaan wilayah Bima Barat
  4. Ncuhi Banggapupa, memegang kekuasaan wilayah Bima Utara
  5. Ncuhi Dorowani, memegang kekuasaan wilayah Bima Timur

Kelima Ncuhi ini hidup berdampingan secara damai, saling hormat menghormati dan selalu mengadakan musyawarah mufakat bila ada sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama. Dari kelima Ncuhi tersebut yang bertindak selaku pemimpin dari Ncuhi lainnya adalah Ncuhi Dara. 

Pada masa-masa berikutnya, para Ncuhi ini dipersatukan oleh seorang utusan yang berasal dari Jawa. Menurut legenda yang dipercaya secara turun temurun oleh masyarakat Bima, cikal bakal Kerajaan Bima adalah Maharaja Pandu Dewata yang mempunyai 5 orang putra, yaitu:
  1. Darmawangsa
  2. Sang Bima
  3. Sang Arjuna
  4. Sang Kula
  5. Sang Dewa

Salah seorang dari lima bersaudara ini yakni Sang Bima berlayar ke arah timur dan mendarat di sebuah pulau kecil di sebelah utara Kecamatan Sanggar yang bernama Satonda. Sang Bima inilah yang mempersatukan kelima Ncuhi dalam satu kerajaan, yakni Kerajaan Bima dan Sang Bima sebagai raja pertama bergelar Sangaji. 

Sejak saat itulah Bima menjadi sebuah kerajaan yang berdasarkan Hadat dan saat itu pulalah Hadat Kerajaan Bima ditetapkan berlaku bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. Hadat ini berlaku terus menerus dan mengalami perubahan pada masa pemerintahan raja Ma Wa’a Bilmana. 

Setelah menanamkan sendi-sendi dasar pemerintahan berdasarkan Hadat, Sang Bima meninggalkan Kerajaan Bima menuju timur, tahta kerajaan selanjutnya diserahkan kepada Ncuhi Dara hingga putra Sang Bima yang bernama Indra Zamrud sebagai pewaris tahta datang kembali ke Bima pada abad XIV/XV.

Hubungan kekerabatan dan kekeluargaan yang terjalin selama kurun waktu 1625–1819 (194 tahun) pun terputus hingga hari ini. Hubungan kekeluargaan antara dua kesultanan besar di kawasan Timur Indonesia, yaitu Kesultanan Gowa dan Kesultanan Bima terjalin sampai pada turunan yang ke VII. 

Hubungan ini merupakan perkawinan silang antara Putra Mahkota Kesultanan Bima dan Putri Mahkota Kesultanan Gowa terjalin sampai turunan ke VI, sedangkan yang ke VII adalah pernikahan Putri Mahkota Kesultanan Bima dan Putra Mahkota Kesultanan Gowa.

Ada beberapa catatan yang ditemukan, bahwa pernikahan Salah satu Keturunan Sultan Ibrahim (Sultan Bima ke XI) masih terjadi dengan keturunan Sultan Gowa, sebab pada tahun 1900 (pada kepemimpinan Sultan Ibrahim), terjadi acara melamar oleh Kesultanan Bima ke Kesultanan Gowa. Mahar pada lamaran tersebut adalah Tanah Manggarai yang dikuasai oleh kesultanan Bima sejak abad 17.

Itulah sedikit kisah mengenai awal mula Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.

Sejarah Asal Usul Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat

Kota Subulussalam adalah sebuah kota di provinsi Aceh, Indonesia. Kota ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007. Kota ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil.

SEJARAH BERDIRINYA KOTA SUBULUSSALAM


Sejarah mencatat, ketika proklamasi Kemerdekaan Repoblik Indonesia diperoklamasikan olah Soekarno-Hatta, pada Tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta, Negeri Rundeng telah menerima berita tentang kemerdekaan Repoblik Indonesia pada masa langsung  oeleh tentara jepang yang masih menduduki Rundeng dan berita tersebut diterima melalui telpon kabel ( Telegraf ) karna pada saat itu Rundeng sudah memiliki jalur telepon kabel, Mendengar berita tersebut, pada tanggal 18 Agustus 1945 maka

Bendera Sang Saka Merah Putih pun dikibarkan. Untuk mengenang sejarah tersebut, pada tahun 2004 pemerintah Daerah Singkil mendirikan Tugu Peringatan Pengibaran Bendera Merah Putih di Kecamatan Rundeng sebagai awal sejarah pada masa itu.

Selanjutnya masyarakat Rundeng bermusyawarah memindahkan Ibukota Kecamatan Simpang kiri ke satu tempat denagn jarak tempuh 6 Km dari Psar Rundeng, nama tempat tersebut adalah Bustaniyah (Km6) yang lazim disebut Rundeng baru ( sekarang menjadi kampong harapan baru).

Atas kespakatan masyarakat tersebut, maka dibangunlah sebuah bangunan untuk di jadikan kantor Asisten Wedana Kecamatan Simpang Kiri, Msyarakat telah mengambil kapling lahan masing-masing untuk perumahan.

Ketika masyarakat dan pemerintah saling bahu-membahu membangun kantor Asisten Wedana dan mengerjakan lahan perumahan tiba-tiba terjadi insiden gangguan ke amanan di perogil kabupaten Dairi Sumatra Utara oleh pemberontak yang di sebut PRR,.disana terjadi huru-hara sehingga sehingga penduduk daerah perogil dan sekitarnya mencari perlindungan untuk menghindari gangguan pembrontak menuju Kecamatan Simpang Kiri khususnya kemukiman kombih, Belegen dan Penanggalan.

Dengan adanya peristiwa tersebut, maka pemindahan ibukota kecamatan simpang kiri ke Bustaniyah  ( Km6 ) tertunda, akan tetapi roda Pemerintahan tetap berjalan. Asisten Wedana menghadap Bupati Atjeh selatan untuk mengusulkan pemindahan Ibukota Kecamatan Simpang Kiri ke Bustaniyah (Km6) besrta staf, pada saat itu Bupati Atjeh Selatan yang bernama Teuku Tjut mamat sadang bertugas di luardaerah yakni banda atjeh, maka yang menerima kedatangan asistaen wedana adalah bpatih TM

Hasil dari pembicaraan antara asisten wedana dan patih TM. Yunan tidak menemukan titik terang, karna patih TM. yunan tidak menyetjui pemindahan ibukota kecamatan simpang kiri ke bustaniyah dengan alasan dan pertimbangan bahwa bustaniyah (Km 6) belum ada penduduk yang mendiami kampong tersebut bersama pada saat itu juga tertangkapnya beberapa pembrontak PRRI di penanggalan pasir below yang berasal dari sungai kampar kiri sumatra utara berdasarkan surat yang disita pada pembrontak pada tahun b1959 BKPMD.

Tahun 1961, gubernur atjeh menunjuk kewedanaan singkil menjadi lokasi daerah kerja BKPMD ( Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa) Wdedana singkil yang bernama Aripin Thaib menunjuk kecamatan simpang kiri menjadi daerah BKPMD, yang belokasi disimpang empat kemukiman kombih karna simpang empat bertetangga dengan kemukiman penanggalan dan kemukiman belegen , pada waktu simpang empat belum memuliki ststus, yang ada hanya kampong pegayo (sekarang bernama mekem), karna letak kampong tersebut berada diempat persimpangan yaitu, rundeng, penanngalan, mekem, dan belegen oleh penduduk disebut kampong simpang empat.

Awal tahun 1962, bupati atjeh, T.Tjut. mamat bersama Dandim 0107 atjeh selatan melalui turney dinas kecamtan simpang kiri (pasar rundeng) mengadakan musyawarah untuk rencana pemindahan ibukota kecamatan simpang kiri ketempat lain, musyawarah tersebut dihadiri wedana singkil dan kepala jawatan, pada saat itu baru ada empat jawatan yakni, kantor urusan agama, juru penerangan, kantor kehutanan dan balai pengobatan serta kepala mukim binanga yang bernama alm. H. M. Layakhi. Para kepala kampong dalam kemukiman binanga dan toko-tokoh masyarakat.

Hasil dari musyawarah tersebut memutuskan bahwa ibukota kecamatan simpang kiri dipindahkan ke simpang empat lokasi BKPMD waktu status kampong masih dipegayo. Berbekal hasil musyawarah, kantor asisiten wedana dibustaniyah (Km 6 ) dipindah kesimpang empat dalam keadaan darurat dengan atap dari rumbia, tiang dan dinding dari kayu berlantai tanah.

Pada tanggal 6 maret 1962 kantor asisiten wedana bersama stapnyaresmi pindah ketempat yang baru bernama simpang empat dan menumpang dirumah sanak pamili, karna belum memiliki rumah.

PEMBERIAN NAMA SUBULUSSALAM

Bupati Atjeh selatan T. Tjut mamat memberikan bantuan berupa seng, semen untuk merenopasi kantor asisten widana dan mengganti nama simpang empat menjadi BANDAR BARU. Pada waktu bersamaan kepala mukim kombih dijabat oleh saudara Djamaluddin Alias Baba, kepala kampong belum ada bandar baru masih wilayah kampong pegayo kepela kampong nya bernama Nyak alih.

Gubernur disambut secara adat dan dipeusejuk dengan tepung  sitawar dan dikalungi bunga yang dirangkai dengan kaiin oleh ibu Hj latifah.

Ketika gubernur memberikan kata sambutannya yang di sambut dengan penuh semangat,lugas dan berwibawa,beliau dengan tegas menganti nama bandar baru menjadi SUBULUSALAM yang memiliki  arti jalan menuju keselamatan,kesejahteraan yang disahkan dengan surat keputusan gubernur Nomor Istimewa /XI/1962 pada tangal 14 September 1962 sekaligus dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan masjid jamil di ibu kota kecamatan simpang kiri.

Sebelum kabupaten aceh singkil mekar dari kabupaten aceh selatan,kecamtan simpang kiri,kecamatan rundeng,kecamatan pembanru longkip,kecamatan sultan daulat,dan desa penanggalan menjadi ibukota kecamatan penanggalan.

Jumlah desa di kecamatan simpang kiri 60 desa dimekarkan menjadi 74 desa. Berdasarkan UU Nomor 8 tahun 2007, tanggal 27 januari 2007, setatus subulussalam dari lima kecamatan dan 74 desa,menjadi salah satu kota di wiliyah indonesia yaitu kota SUBULUSSALAM.

Sumberhasmaudin.blogspot.co.id

Sejarah Asal Usul Kota Subulussalam, Provinsi Aceh

Kota Sabang adalah salah satu kota di Aceh, Indonesia. Kota ini berupa kepulauan di seberang utara pulau Sumatera, dengan Pulau Weh sebagai pulau terbesar.

SEJARAH KOTA SABANG


Sekitar tahun 301 sebelum Masehi, seorang Ahli bumi Yunani, Ptolomacus berlayar ke arah timur dan berlabuh di sebuah pulau tak terkenal di mulut selat Malaka, pulah Weh! Kemudian dia menyebut dan memperkenalkan pulau tersebut sebagai Pulau Emas di peta para pelaut.

Pada abad ke 12, Sinbad mengadakan pelayaran dari Sohar, Oman, jauh mengarungi samudera melalui rute Maldives, Pulau Kalkit (India), Sri Langka, Andaman, Nias, Weh, Penang, dan Canton (China). Sinbad berlabuh di sebuah pulau dan juga menamainya Pulau Emas, pulau itu yang dikenal orang sekarang dengan nama Pulau Weh.

Dan pada awal abad ke-15. Penjelajah asal China, Cheng Ho, pernah singgah di sana tahun 1413-1415. Catatan Ma Huan, salah satu penerjemah Cheng Ho, menjelaskan bahwa di sebelah barat laut dari Aceh terdapat daratan dengan gunung menjulang, yang dia beri nama Gunung Mao. Di sana terdapat sekitar 30 keluarga. Banyak para ahli sejarah menegaskan bahwa yang dimaksud Gunung Mao itu adalah Pulau Weh.

Dalam bukunya Ying Yai Sheng Lan yang kemudian diterjemahkan menjadi The Overall Survey of The Ocean’s Shores, Ma Huan menceritakan bahwa daratan itu menjadi salah satu tempat persinggahan para saudagar dari berbagai negara.

Gunung Mao yang tampak mencolok dari lautan itu menjadi suar atau petanda bagi para saudagar. Sabang sendiri merupakan penghasil kayu laka terbaik serta penghasil bunga teratai.

Erond juga menduga bahwa Sabang saat itu menjadi salah satu bagian dari jaringan perdagangan maritim yang membentang dari Teluk Persia sampai China Selatan pada abad ke-12 sampai ke-15. Thailand, Sri Lanka, dan India termasuk di dalamnya.

Asal Mula Nama Sabang

Nama Sabang sendiri, berasal dari bahasa Aceh ”Saban”, yang berarti sama rata atau tanpa diskriminasi. Kata itu berangkat dari karakter orang Sabang yang cenderung mudah menerima pendatang atau pengunjung. Karakter ini agak berbeda dengan karakter orang Aceh umumnya yang cenderung tertutup terhadap orang yang baru mereka kenal.

Versi lain menyebutkan bahwa nama Sabang berasal dari bahasa arab, yaitu "Shabag" yang artinya gunung meletus. Dahulu kala masih banyak gunung berapi yang masih aktif di Sabang, hal ini masih bisa dilihat di gunung berapi di Jaboi dan Gunung berapi di dalam laut Pria Laot.

MASA PENJAJAHAN BELANDA

Sebelum Perang Dunia II , Kota sabang adalah kota pelabuhan terpenting dibandingkan Temasek (sekarang Singapura).

Sabang telah dikenal luas sebagai pelabuhan alam bernama Kolen Station oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1881. Pada tahun 1887, Firma Delange dibantu Sabang Haven memperoleh kewenangan menambah, membangun fasilitas dan sarana penunjang pelabuhan.

Era pelabuhan bebas di Sabang dimulai pada tahun 1895, dikenal dengan istilah vrij haven dan dikelola Maatschaappij Zeehaven en Kolen Station yang selanjutnya dikenal dengan nama Sabang Maatschaappij.

Perang Dunia II ikut memengaruhi kondisi Sabang dimana pada tahun 1942 Sabang diduduki pasukan Jepang, kemudian dibom pesawat Sekutu dan mengalami kerusakan fisik hingga kemudian terpaksa ditutup.

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Sabang menjadi pusat pertahanan Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan wewenang penuh dari pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertahanan RIS Nomor 9/MP/50.

Semua aset pelabuhan Sabang Maatschaappij dibeli Pemerintah Indonesia. Kemudian pada tahun 1965 dibentuk pemerintahan Kotapraja Sabang berdasarkan UU No 10/1965 dan dirintisnya gagasan awal untuk membuka kembali sebagai Pelabuhan Bebas dan Kawasan Perdagangan Bebas.

Gagasan itu kemudian diwujudkan dan diperkuat dengan terbitnya UU No 3/1970tentang Perdagangan Bebas Sabang dan UU No 4/1970 tentang ditetapkannya Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Dan atas alasan pembukaan Pulau Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasBatam, Sabang terpaksa dimatikan berdasarkan UU No 10/1985.

Kemudian pada tahun 1993 dibentuk Kerja Sama Ekonomi Regional Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) yang membuat Sabang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi di kawasan Asia Selatan.

Pada tahun 1970, pemerintahan Republik Indonesia merencanakan untuk mengembangkan Sabang di berbagai aspek, termasuk perikanan, industri, perdagangan dan lainnya. Pelabuhan Sabang sendiri akhirnya menjadi pelabuhan bebas dan menjadi salah satu pelabuhan terpenting di Indonesia. Tetapi akhirnya ditutup pada tahun 1986 dengan alasan menjadi daerah yang rawan untuk penyelundupan barang.

Pada tahun 1997 di Pantai Gapang, Sabang, berlangsung Jambore Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) yang diprakarsai BPPTdengan fokus kajian ingin mengembangkan kembali Sabang.

Disusul kemudian pada tahun 1998 Kota Sabang dan Kecamatan Pulo Aceh dijadikan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang bersama-sama KAPET lainnya, diresmikan oleh Presiden BJ Habibie dengan Keppes No. 171 tahun 1998 pada tanggal 28 September 1998.

Era baru untuk Sabang, ketika pada tahun 2000 terjadi Pencanangan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas oleh Presiden KH. Abdurrahman Wahiddi Sabang dengan diterbitkannya Inpres No. 2 tahun 2000 pada tanggal 22 Januari 2000.

Dan kemudian diterbitkannya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2000 tanggal 1 September 2000 selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasSabang.

Aktivitas Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang pada tahun 2002 mulai berdenyut dengan masuknya barang-barang dari luar negeri ke kawasan Sabang. Tetapi pada tahun 2004 aktivitas ini terhenti karena Aceh ditetapkan sebagai Daerah Darurat Militer.

Awal Januari 2000 Presiden Abdurrahman Wahid menegaskan Sabang sebagai pelabuhan bebas dan kawasan perdagangan bebas. Barang-barang yang diimpor lewat Sabang bebas pajak. Mobil-mobil mewah asal Singapura dijual murah di kota itu.

Namun, ketika Aceh ditetapkan sebagai daerah operasi militer, aktivitas Sabang sebagai pelabuhan bebas terhenti. Aktivitas pelabuhan bebas makin sepi dengan terbitnya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) Nomor 610/MPP/Kep/ 10/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menperindag Nomor 756/MPP/Kep/12/2003 tentang Impor Barang Modal Bukan Baru. Tak boleh lagi ada barang bekas yang boleh masuk dari seluruh daerah perbatasan Indonesia, termasuk Sabang.

Sumber : musuhbersama.blogspot.com & Wikipedia

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kota Sabang, Provinsi Aceh

Kota Lhokseumawe adalah sebuah kota di provinsi Aceh, Indonesia. Kota ini berada persis di tengah-tengah jalur timur Sumatera. Berada di antara Banda Aceh dan Medan, sehingga kota ini merupakan jalur vital distribusi dan perdagangan di Aceh.


Dalam Bahasa Aceh, Lhok dapat berarti dalam, teluk, palung laut, dan Seumawe bermaksud air yang berputar-putar atau pusat mata air pada laut sepanjang lepas pantai Banda Sakti dan sekitarnya. Keberadaan kawasan ini tidak lepas dari kemunculan Kerajaan Samudera Pasai sekitar abad ke-13, kemudian kawasan ini menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh sejak tahun 1524.

Sejarah Kota Lhokseumawe

Sebelum abad ke-20, negeri ini telah diperintah oleh Uleebalang Kutablang. Tahun 1903 setelah perlawanan pejuang Aceh terhadap penjajah Belanda melemah, Aceh mulai dikuasai.

Lhokseumawe menjadi daerah taklukan dan mulai saat itu status Lhokseumawe menjadi Bestuur Van Lhokseumawe dengan Zelf Bestuurder adalah Teuku Abdul Lhokseumawe tunduk di bawah Aspiran Controeleur dan di Lhokseumawe berkedudukan juga Wedana serta Asisten Residen atau Bupati.

Pada dasawarsa kedua abad ke-20 itu, di antara seluruh daratan Aceh, Kota Lhokseumawe sebagai salah satu pulau kecil dengan luas sekitar 11 km² yang dipisahkan dengan Sungai Krueng Cunda diisi bangunan-bangunan Pemerintah Umum, Militer, dan Perhubungan Kereta Api oleh Pemerintah Belanda.

Pulau kecil dengan desa-desa (Gampong) Kampung Keude Aceh, Kampung Jawa, Kampung Kutablang, Kampung Mon Geudong, Kampung Teumpok Teungoh, Kampung Hagu, Kampung Uteuen Bayi, dan Kampung Ujong Blang yang keseluruhannya baru berpenduduk 5.500 jiwa secara jamak di sebut Lhokseumawe.

Bangunan demi bangunan mengisi daratan ini sampai terwujud embrio kota yang memiliki pelabuhan, pasar, stasiun kereta api dan kantor-kantor lembaga pemerintahan.

Pada Masa Kemerdekaan

Sejak Proklamasi Kemerdekaan, Pemerintahan Negara Republik Indonesia belum terbentuk sistemik sampai kecamatan ini. Pada mulanya Lhokseumawe digabung dengan Bestuurder Van Cunda. Penduduk didaratan ini makin ramai berdatangan dari daerah sekitarnya seperti Buloh Blang Ara, Matangkuli, Blang Jruen, Lhoksukon, Nisam, cunda serta Pidie.

Pada tahun 1956 dengan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, terbentuk daerah-daerah otonom kabupaten-kabupaten dalam lingkup daerah Provinsi Sumatera Utara, di mana salah satu kabupaten diantaranya adalah Aceh Utara dengan ibukotanya Lhokseumawe.

Kemudian Pada Tahun 1964 dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 34/G.A/1964 tanggal 30 November 1964, ditetapkan bahwa kemukiman Banda Sakti dalam Kecamatan Muara Dua, dijadikan Kecamatan tersendiri dengan nama Kecamatan Banda Sakti.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, berpeluang meningkatkan status Lhokseumawe menjadi Kota Administratif, pada tanggal 14 Agustus 1986 dengan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 1986 Pembentukan Kota Administratif Lhokseumawe ditandatangani oleh Presiden Soeharto, yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Soeparjo Roestam pada tanggal 31 Agustus 1987.

Dengan adanya hal tersebut maka secara de jure dan de factoLhokseumawe telah menjadi Kota Administratif dengan luas wilayah 253,87 km² yang meliputi 101 desa dan 6 kelurahan yang tersebar di lima kecamatan yaitu: Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Dewantara, Kecamatan Muara Batu, dan Kecamatan Blang Mangat.

Sejak Tahun 1988 gagasan peningkatan status Kotif Lhokseumawe menjadi Kotamadya mulai diupayakan sehingga kemudian lahir UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe tanggal 21 Juni 2001 yang ditandatangani Presiden RI Abdurrahman Wahid, yang wilayahnya mencakup tiga kecamatan, yaitu: Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Blang Mangat.

Pada tahun 2006 kecamatan Mura Dua mengalami pemekaran menjadi Kecamatan Muara Dua dan Muara Satu sehingga jumlah kecamatan di Kota Lhokseumawe menjadi empat kecamatan.

Sumber : Wikipedia

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh

Kota Langsa adalah salah satu kota di Aceh, Indonesia. Kota Langsa adalah kota yang menerapkan hukum Syariat Islam.


Kota Langsa berada kurang lebih 400 km dari kota Banda Aceh. Kota Langsa sebelumnya berstatus Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Langsa.

Kota Administratif Langsa diangkat statusnya menjadi Kota Langsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tanggal 21 Juni 2001. Hari jadi Kota Langsa ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2001.

Kota Langsa terkenal sebagai kota pendidikan, kota perdagangan, kota kuliner/makanan, dan kota wisata.

Mayoritas penduduk Kota Langsa adalah suku Aceh, suku Melayu, suku Jawa, suku Tionghoa, dan suku Batak. Bahasa Aceh digunakan oleh mayoritas masyarakat Kota Langsa, namun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama.

Agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kota Langsa dan rakyat Aceh umumnya. Hukum Syariat Islam menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa. Agama Kristen juga menjadi bagian dari populasi, sementara Buddhabanyak diadopsi oleh komunitas warga Tionghoa (China).

Kota Langsa merupakan kota yang kaya akan perbedaan etnis dan penduduk tetap hidup dalam damai serta memiliki toleransi beragama yang kuat. Lokasi Kota Langsa sangat dekat dengan Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara, sehingga menempatkan Kota Langsa sebagai kota yang strategis dan ramai imigran.

SEJARAH TERBENTUKNYA KOTA LANGSA

Pada zaman dahulu berdiri dua kerajaan burung yang mempunyai kekuasaan luas dan tentara burung yang kuat. Yang pertama yaitu kerajaan Angsa yang menguasai Kuala Simpang (Aceh Tamiang) dan satu lagi kerajaan Elang yang menguasai Kuala Idi (Aceh timur). Pada suatu musim dimana persediaan ikan-ikan di kerajaan Elang sudah mulai menipis. Raja  Elang memerintahkan panglimanya untuk mencari daerah baru yang mempunyai persediaan ikan yang banyak.

Panglima Elang membawa seratus ekor pasukan elang untuk mencari daerah baru tersebut. Setelah dua hari terbang mencari dan mampir di beberapa daerah sampailah mereka di suatu kuala yang banyak ikannya.  Merasa senang hati mereka menemukan daerah itu kemudian mereka bernyanyi dan ramai-ramai menangkap ikan di kuala tersebut, akan tetapi mereka terusik dengan sekelompok burung yang lain yang sedang menangkap ikan ditempat itu lalu panglima elang mendekati kelompok tersebut dan menanyakan kegiatan mereka.
”Siapa kalian?”Hardik Panglima Elang
”Kami adalah prajurit pencari makanan dari Kerajaan Angsa” sekelompok burung memperkenalkan diri bahwa mereka dari kerajaan Angsa dan kegiatan mereka menangkap ikan disini karena kuala ini merupakan bagian dari kerajaan mereka.

”Apa kalian katakan?Mulai saat ini kuala ini milik kerajaan Elang” Panglima elang membentak para prajurit Angsa sambil mengepak-ngepakkan sayapnya yang kokoh itu.

”Tidak bisa! Dari dahulu daerah ini milik kami”

”Pergi dari sini! Jangan kembali lagi kemari” Panglima elang tidak senang dengan jawaban mereka lalu mengusir sekelompok angsa itu dan menyuruh mereka jangan kembali lagi. Merasa kalah jumlah sekelompok Angsa terbang meninggalkan tempat tersebut dan kembali kekerajaan mereka dan melaporkan kejadian itu kepada raja Angsa.

”Maaf Baginda Raja, kami mau melapor” para prajurit itu masuk kedalam istana dengan tergesa-gesa lalu memberi hormat kepada sang Raja Angsa.

”Ada apa gerangan?tanya sang Raja heran melihat prajurit-prajuritnya tergopoh-gopoh menghadapnya.

”Lapor baginda! Kuala tempat biasa kita mencari ikan dirampas oleh pasukan dari Kerajaan elang” Lapor seekor Angsa yang menjadi pemimpin kelompok Angsa lainnya.

”Apa kau katakan!mereka sudah menghina kerajaan kita. Siapkan prajurit-prajurit terbaik kita segera”  Raja Angsa marah besar dan memerintahkan mengerahkan pasukan Angsa yang berbadan besar dan kekar untuk merebut kembali kuala milik mereka.

Maka terbanglah lima ratus ekor angsa melaksanakan tugasnya. Sampai di tempat tujuan, mereka melihat para elang sedang berpesta pora, melihat kesempatan ini pasukan angsa langsung menyerang pasukan elang. Pasukan elang terkejut dan mereka tidak siap dengan serangan mendadak ini kemudian mereka terbang tunggang langgang terpencar tanpa tujuan. Pasukan Angsa bersorak gembira dengan kemenangan ini, mereka berhasil menguasai kuala milik mereka kembali.

Sedangkan panglima elang yang berhasil menghindar dari serangan tersebut mencoba mengumpulkan kembali anak buahnya sehingga terkumpul hanya 70 ekor elang. Melihat kondisi pasukannya lalu panglima elang mengutus seekor elang yang bisa terbang cepat untuk kembali kekerajaan mereka dan meminta bantuan.

Setelah mereka menunggu satu hari kemudian datang 150 pasukan elang yang terlatih dengan paruh dan kaki-kaki yang kuat. Panglima elang mengkomandoi pasukan elang untuk terbang kembali ke kuala untuk menyerang pasukan Angsa. Sedangkan pasukan Angsa yang memang sudah menunggu serangan balasan dari pasukan Angsa telah bersiap-siap.

Maka terjadilah pertempuran hebat diatas kuala. Pertempuran berlangsung sengit dan seru, satu, dua dan tiga hari pertempuran masih berlanjut sehingga mereka kelelahan dan akhirnya mereka memutuskan menghentikan pertempuran.

Kemudian masing-masing pihak beristirahat dibukit dan pohon-pohon sekitar kuala kemudian  mengumpulkan bangkai-bangkai teman mereka yang mati dan mengobati yang terluka.

Setelah beberapa hari beristirahat, panglima elang dan panglima angsa mengadakan perundingan mengenai masalah kuala. Panglima elang meminta, sebagian kuala menjadi milik mereka sedangkan panglima angsa tidak menyetujuinya karena kuala ini dalam kekuasaan kerajaan angsa.

Terjadi perundingan alot antara keduanya yang akhirnya berhasil mendapatkan kesepakataan yakni dalam satu minggu, lima hari menjadi milik Angsa dan dua hari menjadi milik Elang lalu daerah tempat mereka berunding mereka beri nama gabungan nama mereka yakni Elang dan Angsa menjadi Langsa dan kuala tempat mereka mencari ikan menjadi Kuala Langsa.

Tidak ada tanda-tanda atau sebuah tugu peringatan bahwa kota ini bermula dari Elang dan Angsa. Memang pada masa pertengkaran antara pemerintah dari sebagian rakyat Aceh yang menyebut dirinya GAM, kota ini merupakan kota yang teraman. Kabarnya kota ini adalah tempat kedua belah pihak mengurus keperluan makanan mereka. 

Itulah Kisah singkat Berdirinya Kota Langsa.

Sumber : WIKIPEDIA
fadlyrahman.wordpress.com

Sejarah Asal Usul Kota Langsa, Provinsi Aceh

Kabupaten Simeulue adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Berada kurang lebih 150 km dari lepas pantai barat Aceh, Kabupaten Simeulue berdiri tegar di Samudera Indonesia.


Kabupaten Simeulue merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 1999, dengan harapan pembangunan semakin ditingkatkan di kawasan ini.

Ibukota Kabupaten Simeulue adalah Sinabang, kalau diucapkan dengan logat daerah adalah Si navang yang berasal dari legenda Navang. Navang adalah si pembuat garam masa dulu di daerah Babang (pintu masuk teluk Sinabang.

SEJARAH TERBENTUKNYA KABUPATEN SIMEULUE

Dulunya Navang membuat garam dengan membendung air laut yang masuk ke pantai Babang, kemudian dikeringkan lalu menjadilah garam. Garam Navang lambat laun menjadi dikenal di sekitar Ujung Panarusan sampai ke Lugu.

Jika penduduk membutuhkan garam, maka mereka akan menuju si Navang, yang lambat laun konsonan 'V' pada Navang berubah menjadi Nabang. Sementara Sibigo ibukota kecamatan Simeulue Barat berasal dari kata/kalimat CV dan Co karena masa-masa penjajahan dulu, Sibigo adalah lokasi perusahaan pengolahan kayu Rasak - sejenis kayu sangat keras setara dengan Jati - yang dikirim ke Belanda via laut.

Peningkatan status Simeulue menjadi Kabupaten telah dirintis sejak lama dan lahir dari keinginan luhur masyarakat Simeulue sendiri yaitu melalui prakarsa sejumlah tokoh dan segenap komponen masyarakat. Tonggak sejarah perjuangan ini dimulai sejak Kongres Rakjat Simeulue yang sedianya dilaksanakan pada tahun 1956, namun terkendala saat itu dan baru dilaksanakan pada tahun 1957.

Salah satu bukti sejarah yang masih ada saat ini adalah dokumen Hasil Putusan Kongres Rakjat Kewedanaan Simeulue (Dok Rasmal Kahar) dan sebuah spanduk usang pelaksanaan kongres tersebut yang telah lusuh dimakan usia.

Saat itu Gubernur Aceh, Prof. Ali Hasjmi melakukan kunjungan ke Simeulue pada tahun 1957 sebagai wujud dukungan beliau terhadap isi pernyataan Kongres Rakjat Simeulue dalam upaya peningkatan status Simeulue.

Kemudian pada tahun 1963 kembali diadakan musyawarah Luan Balu dan dilanjutkan Musyawarah Rakyat Simeulue dan tahun 1980, dimana hasil semua pertemuan tersebut hanya ada satu kata dan satu tekad bahwa Simeulue harus berubah status menjadi Kabupaten Otonom.

Seiring dengan perjalanan waktu, perjuangan tetap diteruskan oleh tokoh-tokoh masyarakat Simeulue, sehingga atas perjuangan yang begitu gigih dan tak kenal lelah tersebut, kita memperoleh dukungan dari berbagai pihak yaitu dari DPRD Tingkat I Aceh dan DPRD Tingkat II Aceh Barat.

Perkembangan selanjutnya setelah Drs. H. Muhammad Amin dilantik menjadi Pembantu Bupati Simeulue, upaya ini terus digulirkan dengan sungguh-sungguh dan terbukti pada tahun 1995 Gubernur Aceh menurunkan tim pemutakhiran data ke Simeulue yang diikuti dengan kedatangan Dirjen Bangda ke Simeulue pada tanggal 12 Desember 1995.

Sebagai akhir dari perjalanan ini, yaitu dengan datangnya Dirjen PUOD, DPODS, dan Komisi II DPR-RI pada tanggal 30 Maret 1996 dan mengadakan rapat umum di depan pendopo Pembantu Bupati Simeulue.

Dimana pada saat itu, J. Sondakh selaku Ketua Komisi II DPR-RI mengatakan rapat hari ini seakan-akan sidang DPR-RI di luar gedung karena lengkap dihadiri oleh empat fraksi yaitu: Fraksi Golkar, PPP, PDI dan Fraksi Utusan Daerah dan beliau berjanji dalam waktu tidak begitu lama Simeulue akan ditingkatkan statusnya.

Alhamdulillah berkat Rahmat Allah SWT, akhirnya hasil dari semua kunjungan tersebut serta niat dan doa yang tulus dari seluruh masyarakat Simeulue, Presiden Republik Indonesia Bapak H. Mohammad Soeharto pada tanggal 13 Agustus 1996 menandatangani PP 53 tahun 1996 tentang peningkatan status wilayah Pembantu Bupati Simeulue menjadi Kabupaten Administratif Simeulue.

Selanjutnya pada tanggal 27 September 1996 bertempat di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Kabupaten Administratif Simeulue diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Yogie S. Memet sekaligus melantik Drs. H. Muhammad Amin sebagai Bupati Kabupaten Administratif Simeulue.

Simeulue telah berubah status meskipun masih bersifat administratif, seluruh masyarakat menyambut gembira disertai rasa syukur menggema dari Ujung Batu Belayar hingga batu Si Ambung-Ambung. Kabupaten yang dianggap mimpi oleh sebagian masyarakat selama ini telah hadir nyata dalam kehidupan masyarakat Simeulue. Status baru ini telah menambah semangat yang tinggi untuk berjuang menggapai satu tahap lagi yaitu daerah otonom.

Untuk mencapai usaha itu segala potensi dikerahkan, pikiran dan tenaga dicurahkan, keringat bercucuran dimana semua anak pulau bahu membahu dan disertai dengan doa yang senantiasa dipanjatkan demi sebuah cita-cita.

Akhirnya Allah SWT mengabulkan apa yang diinginkan, sehingga melalui UU No. 48 Tahun 1999 lahirlah Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Bireun sebagai Kabupaten Otonom dalam khazanah Pemerintahan Indonesia.

Kemudian pada tanggal 12 Oktober 1999 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ad Interim Faisal Tanjung meresmikan lahirnya Kabupaten Simeulue dan tanggal inilah yang dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Simeulue yang setiap tahunnya diperingati.

Sumber : Simeuleukab.go.id

Sejarah Asal Usul Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh

Kabupaten Pidie Jaya adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Ibukotanya adalah Meureudu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007, merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Pidie.

SEJARAH BERDIRINYA PIDIE JAYA


Pada zaman dahulu, Negeri Meureudu pernah dicalonkan sebagai ibu kota Kerajaan Aceh. Namun konspirasi politik kerajaan menggagalkannya. Sampai kerajaan Aceh runtuh, Meureudu masih sebuah negeri bebas.

Negeri Meureudu sudah terbentuk dan diakui sejak zaman Kerajaan Aceh. Ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa (1607-1636) Meureudu semakin diistimewakan. Menjadi daerah bebas dari aturan kerajaan.

Hanya satu kewajiban Meureudu saat itu, menyediakan persediaan logistik (beras) untuk kebutuhan kerajaan Aceh. Dalam perjalanan tugas Iskandar Muda ke daerah Semenanjung Melayu (kini Malaysia) tahun 1613, singgah di Negeri Meureudu, menjumpai Tgk Muhammad Jalaluddin, yang terkenal dengan sebutan Tgk Ja Madainah. Dalam percaturan politik kerajaan Aceh negeri Meureudu juga memegang peranan penting.

Hal itu sebegaimana tersebut dalam Qanun Al-Asyi atau Adat Meukuta Alam, yang merupakan Undang-Undangnya Kerajaan Aceh. Saat Aceh dikuasai Belanda, dan Mesjid Indra Puri direbut, dokumen undang-undang kerajaan itu jatuh ke tangan Belanda. Oleh K F van Hangen, dokumen itu kemudian diterbitkan dalam salah satu majalah yang terbit di negeri Belanda.

Dalam pasal 12 Qanun Al-Asyi disebutkan, Apabila Ulee balang dalam negeri tidak menuruti hukum, maka sultan memanggil Teungku Chik Muda Pahlawan Negeri Meureudu, menyuruh pukul Uleebalang negeri itu atau diserang dan Uleebalang diberhentikan atau diusir, segala pohon tanamannya dan harta serta rumahnya dirampas.

Kutipan Undang-Undang Kerajaan Aceh itu, mensahihkan tentang keberadaan Negeri Meureudu sebagai daerah kepercayaan sultan untuk melaksanakan segala perintah dan titahnya dalam segala aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan Kerajaan Aceh Darussalam.

Malah karena kemampun tersebut, Meureudu pernah dicalonkan sebagai ibu kota kerajaan. Caranya, dengan menimbang air Krueng Meureudu dengan air Krueng Aceh. Hasilnya Air Krueng Meureudu lebih bagus. Namun konspirasi elit politik di Kerajaan Aceh mengganti air tersebut.

Hasilnya ibu kota Kerajaan Aceh tetap berada di daerah Banda Aceh sekarang (seputar aliran Krueng Aceh). Untuk mempersiapkan pemindahan ibu kota kerajaan tersebut, sebuah benteng pernah dididirikan Sultan Iskandar Muda di Meureudu. Benteng itu sekarang ada di tepi sungai Krueng Meureudu.

Peranan Negeri Meureudu yang sangat strategis dalam percaturan politik Pemerintahan Kerajaan Aceh. Ketika Sultan Iskandar Muda hendak melakukan penyerangan (ekspansi) ke semenanjung Melayu (Malaysia-red). Ia mengangkat Malem Dagang dari Negeri Meureudu sebagai Panglima Perang, serta Teungku Ja Pakeh-juga putra Meureudu-sebagai penasehat perang, mendampingi Panglima Malem Dagang.

Setelah Semenanjung Melayu, yakni Johor berhasil ditaklukkan oleh Pasukan Pimpinan Malem Dagang, Sultan Iskandar Muda semakin memberikan perhatian khusus terhadap Negeri Meureudu. Kala itu sultan paling tersohor dari Kerajaan Aceh itu mengangkat Teungku Chik di Negeri Meureudu, putra bungsu dari Meurah Ali Taher yang bernama Meurah Ali Husein, sebagai perpanjangan tangan Sultan di Meureudu.

Negeri Meureudu negeri yang langsung berada di bawah Kesultanan Aceh dengan status nenggroe bibeueh (negeri bebas-red). Di mana penduduk negeri Meureudu dibebaskan darisegala beban dan kewajiban terhadap kerajaan.

Negeri Meureudu hanya punya satu kewajiban istimewa terhadap Kerajaan Aceh, yakni menyediakan bahan makanan pokok (beras-red), karena Negeri Meureudu merupakan lumbung beras utama kerajaan.

Keistimewaan Negeri Meureudu terus berlangsung sampai Sultan Iskandar Muda diganti oleh Sultan Iskandar Tsani. Pada tahun 1640, Iskandar Tsani mengangkat Teuku Chik Meureudu sebagai penguasa defenitif yang ditunjuk oleh kerajaan.

Ia merupakan putra sulung dari Meurah Ali Husein, yang bermana Meurah Johan Mahmud, yang digelar Teuku Pahlawan Raja Negeri Meureudu.

Sejak Meurah Johan Mahmud hingga kedatangan kolonial Belanda, negeri Meureudu telah diperintah oleh sembilan Teuku Chik, dan selama penjajahan Belanda, Landscap Meureudu telah diperintah oleh tiga orang Teuku Chik (Zelfbeestuurders).

Kemudain pada zaman penjajahan Belanda, Negeri Meureudu diubah satus menjadi Kewedanan (Orderafdeeling) yang diperintah oleh seorang Controlleur. Selama zaman penjajahan Belanda, Kewedanan Meureudu telah diperintah oleh empat belas orang Controlleur, yang wilayah kekuasaannya meliputi dari Ulee Glee sampai ke Panteraja.

Setelah tentara pendudukan Jepang masuk ke daerah Aceh dan mengalahkan tentara Belanda, maka Jepang kemudian mengambil alih kekuasaan yang ditinggalkan Belanda itu dan menjadi penguasa baru di Aceh. Di masa penjajahan Jepang, masyarakat Meureudu dipimpin oleh seorang Suntyo Meureudu Sun dan Seorang Guntyo Meureudu Gun.

Sesudah melewati zaman penjajahan, sejak tahun 1967, Meureudu berubah menjadi Pusat Kawedanan sekaligus pusat kecamatan. Selama Meureudu berstatus sebagai kawedanan, telah diperintah oleh tujuh orang Wedana.

Pada tahun 1967, Kewedanan Meureudu dipecah menjadi empat kecamatan yaitu Ulee Glee, Ulim, Meureudu dan Trienggadeng Penteraja, yang masing-masing langsung berada dibawah kontrol Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.

Kini Daerah Kawedanan Meureudu menjelma menjadi Kabupaten Pidie Jaya, dengan Meureudu sebagai ibu kotanya. Kabupaten Pidie Jaya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007.

Kabupaten Pidie Jaya yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Ad interim, Widodo AS di gedung Anjong Monmata Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada hari Jum’at tanggal 15 juni 2007.

Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan aspirasi 140.000, jiwa masyarakat di 8 (delapan) Kecamatan yaitu Kecamatan Bandar baru, Panteraja, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Jangka Buya dan Bandar Dua serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Untuk menunjang tugas-tugas pokok Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dibidang Pembangunan dan kemasyarakatan dimaksud, maka ditetapkanlah Penjabat Bupati Pidie Jaya pertama melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.11-138 tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Pidie Jaya atas nama Drs. Salman Ishak,M.,Si yang dilantik pada tanggal 15 juni 2007 oleh Mendagri.

Dan diperpanjang masa jabatannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.11-360 Tahun 2008 tanggal 26 Mei 2008. Kemudian melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.11-908A Tahun2008 tanggal 25 November 2008 terhitung, mulai tanggal serah terima jabatan ini telah diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai pejabat Bupati Pidie Jaya.

Sumber : Pidiejayakab.go.id dan Wikipedia

Sejarah Asal Usul Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh

Kabupaten Pidie adalah salah satu kabupatendi provinsi Aceh, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini berada di Sigli, kabupaten ini merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar ke 2 di provinsi aceh setelah kabupaten aceh utara.


Dua pertiga masyarakat kabupaten ini ada di perantauan, buat masyarakat wilayah ini merantau adalah sebuah kebiasaan yang turun temurun untuk melatih kemandirian dan keterampilan.

Masyarakat wilayah ini mendominasi pasar-pasar di berbagai wilayah di provinsi Aceh dan sebagian ke provinsi sumatera utara dan negara tetangga malaysia. Selain itu, wilayah ini juga terkenal sebagai daerah asal tokoh-tokoh terkenal Aceh.

SEJARAH TERBENTUKNYA KABUPATEN PIDIE

Sebelum Islam masuk ke Aceh, di Aceh telah berkembang kota-kota kerajan hindu seperti : Kerajaan Poli di Pidie yang berkembang sekitar tahun 413 M. Kerajan Sahe sering juga di sebut Sanghela di kawasan Ulei Gle dan Meureudu, kerajan ini terbentuk dan dibawa oleh pendatang dari pulau Ceylon.

Kerajaan Indrapuri di Indrapuri. Kerajaan Indrapatra di Ladong. Kerajaan Indrapurwa di Lampageu, Kuala pancu (Ujong Pancu, -red).

Semua kota-kota Hindu tersebut setelah islam kuat di Aceh dihancurkan. Bekas-bekas kerajaan itu masih bisa diperiksa walau sudah tertimbun, seperti di kawasan Paya Seutui Kecamatan Ulim (perbatasan Ulim dengan Meurah Dua), reruntuhan di Ladong.

Bahkan menurut H M Zainuddin, mesjid Indrapuri dibangun diatas reruntuhan candi. Pada tahun 1830, Haji Muhammad, yang lebih dikenal sebagai Tuanku Tambusi juga meruntuhkan candi-candi dan batunya kemudian dimanfaatkan untuk membangun mesjid dan benteng-benteng.

Untuk mengungkap tentang keberadaan Kerajaan Sahe/Sanghela itu, maka perlu diadakan penelitian secara arkeologi ke daerah Paya Seutui yang disebut H M Zainuddin tersebut.

Dalam makalahnya H M Zainuddin mengatak pernah ada temuan sisa-sisa kerajaan Sahe/Sanghela itu di kawasan persawahan di Paya Seutui, namun ia tidak jelas menyebutkan di Paya Seutui bagian mana itu ditemukan.

Untuk mengetahui keberadaan para pendiri dan penduduk Kerajaan Sahe/Sanghela tersebut, informasi dari asal-usul kerajaan Poli/Pedir di Kabupaten Pidie sekarang mungkin bisa membantu, karena keberadaan negeri Meureudu dan Negeri Pedir keduanya tak bisa dipisahkan.

Selama ini kita mengetahui asal mula daerah Pidie sekarang adalah Kerajaan Poli atau Pedir, tapi ternyata jauh sebelumnya sudah ada Kerajaan Sama Indra sebagai cikal bakalnya. Kuat dugaan, Kerajaan Sama Indra ini berkembang pada waktu yang sama dengan kerajaan Sahe/Sanghela di Meureudu atau bisa jadi satu kesatuan yang hidup saling berdampingan.

Informasi tentang keberadaan Kerajaan Sama Indra ini diungkap oleh sejarawan lainnya, M Junus Djamil dalam sebuah buku yang disusun dengan ketikan mesin tik. Buku dengan judul Silsilah Tawarick Radja-radja Kerajaan Aceh itu diterbitkan oleh Adjdam-I/Iskandar Muda tidak lagi jelas tahun penerbitnya. Tapi pada kata pengantar yang ditulis dengan ejaan lama oleh Perwira Adjudan Djendral Kodam-I/Iskandar Muda, T Muhammad Ali, tertera 21 Agustus 1968.

Buku setebal 57 halaman itu pada halaman 24 berisi tentang sejarah Negeri Pidie/Sjahir Poli. Kerajaan ini digambarkan sebagai daerah dataran rendah yang luas dengan tanah yang subur, sehingga kehidupan penduduknya makmur.

M Junus Djamil menyebutkan batas-batas kerajaan ini meliputi, sebelah timur dengan Kerajaan Samudra/Pasai, sebelah barat dengan Kerajaan Aceh Darussalam, sebelah selatan dengan pegunungan, serta dengan selat Malaka di sebelah utara. Bila merujuk pada batas yang disebutkan tersebut, berarti kerajaan Sahe/Sanghela termasuk dalam wilayah kerjaan Sama Indra di bagian timur.

Suku yang mendiami kerajaan ini berasal dari Mon Khmer yang datang dari Asia Tenggara yakni dari Negeri Campa. Suku Mon Khmer itu datang ke Poli beberapa abad sebelum masehi. Rombongan ini dipimpin oleh Sjahir Pauling yang kemudian dikenal sebagai Sjahir Poli. Mereka kemudian berbaur dengan masyarakat sekitar yang telah lebih dahulu mendiami kawasan tersebut.

Setelah berlabuh dan menetap di kawasan itu, Sjahir Poli mendirikan sebuah kerajaan yang dinamai Kerajaan Sama Indra. Waktu itu mereka masih menganut agama Budha Mahayana atau Himayana. Oleh M Junus Djamil diyakini dari agama ini kemudian masuk pengaruh Hindu.

Tentang kedatangan bangsa Mon Khmer itu juga diungkapkan H Muhammad Said dalam makalah sejarahnya, Wajah Rakyat Aceh dalam Lintasan Sejarah, pada Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) II, Agustus 1972 Ia menjelaskan, pada tahun 1891, seorang peneliti asing bernama G K Nieman sudah menemukan 150 kata dari bahasa Campa dalam bahasa Aceh. Demikian juga dengan bahasa Khmer (Kamboja) tetapi yang sangat dominan adalah bahasa Melayu dan bahasa Arab.

Sementara tentang pengaruh Hindu di Aceh pernah diungkapkan oleh sejarawan Belanda JC Van Luer, yang mengatakan bahwa sejarah dan budaya Aceh sebelum kedatangan Islam dan bangsa barat telah terisi dengan landasan Hindu-sentris (Indonesia Trade and Society, hal 261)

Lama kelamaan Kerajaan Sama Indra pecah mejadi beberapa kerajaan kecil. Seperti pecahnya Kerajaan Indra Purwa (Lamuri) menjadi Kerajaan Indrapuri, Indrapatra, Indrapurwa dan Indrajaya yang dikenal sebagai kerajaan Panton Rie atau Kantoli di Lhokseudu.

Bisa jadi juga, Kerjaan Sahe/Sanghela berdiri setelah Kerajaan Sama Indra ini pecah menjadi beberapa kerajaan kecil, hingga kemudian membentuk sebuah kerajaan tersendiri.

Kala itu Kerajaan Sama Indra menjadi saingan Kerajaan Indrapurba (Lamuri) di sebelah barat dan kerajaan Plak Plieng (Kerajaan Panca Warna) di sebelah timur. Kerajaan Sama Indra mengalami goncangan dan perubahan yang berat kala itu.

Menurut M Junus Djamil, pada pertengahan abad ke-14 masehi penduduk di Kerajaan Sama Indra beralih dari agama lama menjadi pemeluk agama Islam, setelah kerajaan itu diserang oleh Kerajaan Aceh Darussalam yang dipimpin Sultan Mansyur Syah (1354 – 1408 M). Selanjutnya, pengaruh Islam yang dibawa oleh orang-orang dari Kerajaan Aceh Darussalam terus mengikis ajaran hindu dan budha di daerah tersebut.

Setelah kerajaan Sama Indra takluk pada Kerajaan Aceh Darussalam, makan sultan Aceh selanjutnya, Sultan Mahmud II Alaiddin Johan Sjah mengangkat Raja Husein Sjah menjadi sultan muda di negeri Sama Indra yang otonom di bawah Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Sama Indra kemudian berganti nama menjadi Kerajaan Pedir, yang lama kelamaan berubah menjadi Pidie seperti yang dikenal sekarang.

Meski sebagai kerajaan otonom di bawah Kerajaan Aceh Darussalam, peranan raja negeri Pidie tetap dipererhitungkan. Malah, setiap keputusan Majelis Mahkamah Rakyat Kerajaan Aceh Darussalam, sultan tidak memberi cap geulanteu (stempel halilintar) sebelum mendapat persetujuan dari Laksamana Raja Maharaja Pidie. Maha Raja Pidie beserta uleebalang syik dalam Kerajaan Aceh Darussalam berhak mengatur daerah kekuasaannya menurut putusan balai rakyat negeri masing-masing.

Masih menurut M Junus Djamil, setelah Sultan Mahmud II Alaiddin Jauhan Syah raja Kerajaan Aceh Darussalam Mangkat, maka Sultan Husain Syah selaku Maharaja Pidie diangkat sebagai penggantinya. Ia memerintah Kerajaan Aceh dari tahun 1465 sampai 1480 Masehi.

Kemudian untuk Maharaja Pidie yang baru diangkat anaknya yang bernama Malik Sulaiman Noer. Sementara putranya yang satu lagi, Malik Munawar Syah diangkat menjadi raja muda dan laksamana di daerah timur, yang mencakup wilayah Samudra/Pase, Peureulak, Teuminga dan Aru dengan pusat pemerintahan di Pangkalan Nala (Pulau Kampey).

Sumber : pemkabpidie.go.id

Sejarah Asal Usul Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh