Social Items

Showing posts with label sejarah kota Subulussalam. Show all posts
Showing posts with label sejarah kota Subulussalam. Show all posts
Kota Batam adalah sebuah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Pulau Batam, Rempang, dan Galang terkoneksi oleh Jembatan Barelang. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam per 2017, jumlah penduduk Batam mencapai 1.062.250 jiwa.


Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Sebagai kota terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 1970-an oleh Otorita Batam (saat ini bernama BP Batam), kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk dan dalam tempo 40 tahun penduduk Batam bertumbuh hingga 158 kali lipat.

SEJARAH AWAL MULA KOTA BATAM

Masyarakat asli Kota Batam diperkirakan adalah orang-orang Melayu yang dikenal dengan sebutan Orang Selat atau Orang Laut. Penduduk ini paling tidak telah menempati wilayah itu sejak zaman kerajaan Tumasik (sekarang Singapura) dipenghujung tahun 1300 atau awal abad ke-14. Malahan dari catatan lainnya, kemungkinan Pulau Batam telah didiami oleh orang laut sejak tahun 231 M yang di zaman Singapura disebut Pulau Ujung.

Pada masa jayanya Kerajaan Malaka, Pulau Batam berada di bawah kekuasaan Laksamana Hang Tuah dan setelah Kerajaan Malaka jatuh, kekuasaan atas kawasan Pulau Batam dipegang oleh Laksamana Hang Nadim yang berkedudukan di Bentan (sekarang dikenal sebagai Pulau Bintan).

Ketika Hang Nadim menemui ajalnya, pulau ini berada di bawah kekuasaan Sultan Johor sampai pertengahan abad ke-18. Dengan hadirnya kerajaan Riau Lingga dan terbentuknya jabatan Yang Dipertuan Muda Riau, maka Pulau Batam beserta pulau-pulau lainnya berada di bawah kekuasaan Yang Dipertuan Muda Riau, sampai berakhirnya kerajaan Melayu Riau pada tahun 1911.

Di abad ke-18, persaingan antara Inggris dan Belanda amatlah tajam dalam upaya menguasai perdagangan di perairan Selat Melaka. Bandar Singapura yang maju dengan pesat, menyebabkan Belanda berusaha dengan berbagai cara menguasai perdagangan melayu dan perdagangan lainnya yang lewat di sana.

Hal ini mengakibatkan banyak pedagang yang secara sembunyi-sembunyi menyusup ke Singapura. Pulau Batam yang berdekatan dengan Singapura, amat bermanfaat bagi pedagang-pedagang untuk berlindung dari gangguan patroli Belanda. Pada abad ke-18, Lord Minto dan Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris melakukan Barter dengan pemerintah Hindia Belanda sehingga Pulau Batam yang merupakan pulau kembar dengan Singapura diserahkan kepada pemerintah Belanda.

Menurut sejarah, pengembangan Pulau Batam dapat dilihat pada tiga periode yang berbeda yakni periode masa lampau, periode pendudukan kolonial dan periode globalisasi. Perkembangan pulau Batam awalnya berasal dari Pemerintahan Kesultanan yang sekarang telah berbaur dengan Republik Singapura dan Kerajaan Malaysia yang terlebih dahulu menganut paham moderat.

Sejarah pulau Batam dapat ditelusuri ketika pertama kali Bangsa Mongolia dan Indo-Aryans pindah dan menetap di kerajaan Melayu sekitar tahun 1000 M atau sebelum Kerajaan Islam Malaka dan Bintan muncul serta saat datangnya Pemerintahan Kolonial Eropa yang diprakarsai oleh bangsa Portugis, Belanda dan Inggris. Sejak tahun 1513 M, pulau Batam dan Singapura telah menjadi bagian dari kesultanan Johor.

Penduduk pulau Batam sendiri berasal dari orang Melayu atau yang lebih dikenal dengan orang Selat atau orang Laut. Mereka menempati wilayah tersebut sejak zaman kerajaan Temasek atau paling tidak dipenghujung tahun 1300 M (awal abad ke-14). Referensi lain menyebutkan, pulau Batam telah dihuni orang Laut sejak 231 M. Ketika Singapura dinamai Temasek yang dikelilingi oleh perairan, wilayah ini telah dijadikan sebagai pusat perdagangan yang dikuasai oleh Tumenggung Tempatan (pemimpin wilayah).

Akibat dari pesatnya perdagangan tersebut membuat kerajaan Melayu Johor, Penyengat serta Lingga/Daik menjadi kuat dan mereka memperluas daerah kekuasaan sampai ke kawasan Malaka. Bukan itu saja, bahkan pulau Sumatera Bagian Timur juga menjadi bagian dari kekuasaan mereka.

Sampai akhirnya datang bangsa Belanda dan Inggris pada tahun 1824 M, yang kemudian mengambil alih kekuasaan sekaligus menjadi daerah jajahannya dan munculah paham politis yang baru.

Pada 17 Maret 1824, Pemerintah Inggris Baron Fagel dari Belanda menandatangani perjanjian London (Anglo-Deutch Tractate berisi : Belanda mengaku kedudukan Inggris di Malaka dan Singapura, sementara itu Bencoolen (Bengkulu, Sumatera) menjadi kekuasaan Belanda sekaligus menguasai kepuluan Riau).

Setelah kerajaan Melayu Riau yang berpusat di Lingga berpisah dari Johor, maka yang dipertuan besar bergelar Sultan membagi wilayah administrasi pemerintahan dalam kerajaan Melayu Lingga-Riau menjadi tiga bagian. Yakni kekuasaan Sultan di Daik Lingga, Yang Dipertuan Muda di Penyengat dan Tumenggung di Bulang.

Ketiga wilayah ini menjadi satu kesatuan yang utuh dalam menjalankan roda pemerintahan. namun secara umum yang menjadi titik sentral dalam menjalankan roda pemerintahan di kerajaan Melayu dipegang Yang Dipertuan Muda yang berkedudukan di Penyengat.

Batam sendiri saat itu, merupakan wilayah kekuasaan Tumenggung yang pertama di Bulang bergelar Tengku Besar. Sementara yang menjadi Tumenggung terakhir adalah Tumenggung Abdul Jamal. Sebagai pusat kekuasaan dan yang menjalankan roda pemerintahan, pada tahun 1898, Yang Dipertuan Muda yang berpusat di Penyengat, mengeluarkan sepucuk surat yang ditujukan kepada Raja Ali Kelana bersama seorang saudaranya untuk mengelola pulau Batam.

Bekal surat itulah, Raja Ali Kelana kemudian mengembangkan usahanya di pulau Batam. Salah satunya mendirikan pabrik batu bata. Pada tahun 1965 Temasek melepaskan diri dari Federasi Malaysia (1963-1965) untuk menjadi negara Singapura yang bebas. Pada awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945 hingga 1957, Tanjungpinang dinobatkan sebagai pusat pemerintahan dan bisnis di bagian Timur Sumatera.

Tanjungpinang kemudian ditetapkan sebagai Ibukota Propinsi Riau yang kemudian diikuti oleh Pekanbaru yang terletak di Sumatera. Semenjak itu, Tanjungpinang resmi menjadi Ibukota Kabupaten Kepuluan Riau yang melingkupi 17 kecamatan termasuk di antaranya pulau Batam.

Itulah sedikit kisah awal mula Batam Kepulauan Riau Indonesia.

Sejarah Asal Usul Berdirinya Kota Batam Kepulauan Riau

Kota Subulussalam adalah sebuah kota di provinsi Aceh, Indonesia. Kota ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007. Kota ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil.

SEJARAH BERDIRINYA KOTA SUBULUSSALAM


Sejarah mencatat, ketika proklamasi Kemerdekaan Repoblik Indonesia diperoklamasikan olah Soekarno-Hatta, pada Tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta, Negeri Rundeng telah menerima berita tentang kemerdekaan Repoblik Indonesia pada masa langsung  oeleh tentara jepang yang masih menduduki Rundeng dan berita tersebut diterima melalui telpon kabel ( Telegraf ) karna pada saat itu Rundeng sudah memiliki jalur telepon kabel, Mendengar berita tersebut, pada tanggal 18 Agustus 1945 maka

Bendera Sang Saka Merah Putih pun dikibarkan. Untuk mengenang sejarah tersebut, pada tahun 2004 pemerintah Daerah Singkil mendirikan Tugu Peringatan Pengibaran Bendera Merah Putih di Kecamatan Rundeng sebagai awal sejarah pada masa itu.

Selanjutnya masyarakat Rundeng bermusyawarah memindahkan Ibukota Kecamatan Simpang kiri ke satu tempat denagn jarak tempuh 6 Km dari Psar Rundeng, nama tempat tersebut adalah Bustaniyah (Km6) yang lazim disebut Rundeng baru ( sekarang menjadi kampong harapan baru).

Atas kespakatan masyarakat tersebut, maka dibangunlah sebuah bangunan untuk di jadikan kantor Asisten Wedana Kecamatan Simpang Kiri, Msyarakat telah mengambil kapling lahan masing-masing untuk perumahan.

Ketika masyarakat dan pemerintah saling bahu-membahu membangun kantor Asisten Wedana dan mengerjakan lahan perumahan tiba-tiba terjadi insiden gangguan ke amanan di perogil kabupaten Dairi Sumatra Utara oleh pemberontak yang di sebut PRR,.disana terjadi huru-hara sehingga sehingga penduduk daerah perogil dan sekitarnya mencari perlindungan untuk menghindari gangguan pembrontak menuju Kecamatan Simpang Kiri khususnya kemukiman kombih, Belegen dan Penanggalan.

Dengan adanya peristiwa tersebut, maka pemindahan ibukota kecamatan simpang kiri ke Bustaniyah  ( Km6 ) tertunda, akan tetapi roda Pemerintahan tetap berjalan. Asisten Wedana menghadap Bupati Atjeh selatan untuk mengusulkan pemindahan Ibukota Kecamatan Simpang Kiri ke Bustaniyah (Km6) besrta staf, pada saat itu Bupati Atjeh Selatan yang bernama Teuku Tjut mamat sadang bertugas di luardaerah yakni banda atjeh, maka yang menerima kedatangan asistaen wedana adalah bpatih TM

Hasil dari pembicaraan antara asisten wedana dan patih TM. Yunan tidak menemukan titik terang, karna patih TM. yunan tidak menyetjui pemindahan ibukota kecamatan simpang kiri ke bustaniyah dengan alasan dan pertimbangan bahwa bustaniyah (Km 6) belum ada penduduk yang mendiami kampong tersebut bersama pada saat itu juga tertangkapnya beberapa pembrontak PRRI di penanggalan pasir below yang berasal dari sungai kampar kiri sumatra utara berdasarkan surat yang disita pada pembrontak pada tahun b1959 BKPMD.

Tahun 1961, gubernur atjeh menunjuk kewedanaan singkil menjadi lokasi daerah kerja BKPMD ( Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa) Wdedana singkil yang bernama Aripin Thaib menunjuk kecamatan simpang kiri menjadi daerah BKPMD, yang belokasi disimpang empat kemukiman kombih karna simpang empat bertetangga dengan kemukiman penanggalan dan kemukiman belegen , pada waktu simpang empat belum memuliki ststus, yang ada hanya kampong pegayo (sekarang bernama mekem), karna letak kampong tersebut berada diempat persimpangan yaitu, rundeng, penanngalan, mekem, dan belegen oleh penduduk disebut kampong simpang empat.

Awal tahun 1962, bupati atjeh, T.Tjut. mamat bersama Dandim 0107 atjeh selatan melalui turney dinas kecamtan simpang kiri (pasar rundeng) mengadakan musyawarah untuk rencana pemindahan ibukota kecamatan simpang kiri ketempat lain, musyawarah tersebut dihadiri wedana singkil dan kepala jawatan, pada saat itu baru ada empat jawatan yakni, kantor urusan agama, juru penerangan, kantor kehutanan dan balai pengobatan serta kepala mukim binanga yang bernama alm. H. M. Layakhi. Para kepala kampong dalam kemukiman binanga dan toko-tokoh masyarakat.

Hasil dari musyawarah tersebut memutuskan bahwa ibukota kecamatan simpang kiri dipindahkan ke simpang empat lokasi BKPMD waktu status kampong masih dipegayo. Berbekal hasil musyawarah, kantor asisiten wedana dibustaniyah (Km 6 ) dipindah kesimpang empat dalam keadaan darurat dengan atap dari rumbia, tiang dan dinding dari kayu berlantai tanah.

Pada tanggal 6 maret 1962 kantor asisiten wedana bersama stapnyaresmi pindah ketempat yang baru bernama simpang empat dan menumpang dirumah sanak pamili, karna belum memiliki rumah.

PEMBERIAN NAMA SUBULUSSALAM

Bupati Atjeh selatan T. Tjut mamat memberikan bantuan berupa seng, semen untuk merenopasi kantor asisten widana dan mengganti nama simpang empat menjadi BANDAR BARU. Pada waktu bersamaan kepala mukim kombih dijabat oleh saudara Djamaluddin Alias Baba, kepala kampong belum ada bandar baru masih wilayah kampong pegayo kepela kampong nya bernama Nyak alih.

Gubernur disambut secara adat dan dipeusejuk dengan tepung  sitawar dan dikalungi bunga yang dirangkai dengan kaiin oleh ibu Hj latifah.

Ketika gubernur memberikan kata sambutannya yang di sambut dengan penuh semangat,lugas dan berwibawa,beliau dengan tegas menganti nama bandar baru menjadi SUBULUSALAM yang memiliki  arti jalan menuju keselamatan,kesejahteraan yang disahkan dengan surat keputusan gubernur Nomor Istimewa /XI/1962 pada tangal 14 September 1962 sekaligus dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan masjid jamil di ibu kota kecamatan simpang kiri.

Sebelum kabupaten aceh singkil mekar dari kabupaten aceh selatan,kecamtan simpang kiri,kecamatan rundeng,kecamatan pembanru longkip,kecamatan sultan daulat,dan desa penanggalan menjadi ibukota kecamatan penanggalan.

Jumlah desa di kecamatan simpang kiri 60 desa dimekarkan menjadi 74 desa. Berdasarkan UU Nomor 8 tahun 2007, tanggal 27 januari 2007, setatus subulussalam dari lima kecamatan dan 74 desa,menjadi salah satu kota di wiliyah indonesia yaitu kota SUBULUSSALAM.

Sumberhasmaudin.blogspot.co.id

Sejarah Asal Usul Kota Subulussalam, Provinsi Aceh