Tampilkan postingan dengan label Awal mula Lampung barat. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Awal mula Lampung barat. Tampilkan semua postingan
Kabupaten Lampung Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Gunung Sugih. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 4.789,82 km² dan berpenduduk sebanyak 1.468.875 jiwa. Merupakan salah satu kabupaten yang terkurung daratan (land lock) di provinsi Lampung.

Kabupaten ini dulunya merupakan kabupaten terluas kedua di Lampung sampai dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 12 tahun 1999 yang memecah kabupaten ini menjadi beberapa daerah lain sehingga luasnya menjadi lebih kecil. Kabupaten Lampung Tengah dulunya meliputi Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, dan Kota Metro.

Sebelum tahun 1999 ibukota Lampung Tengah terletak di Metro, yang kemudian dimekarkan menjadi kota otonom sendiri, maka setelah tahun 1999 pusat pemerintahan Lampung Tengah dipindahkan ke Gunung Sugih.

AWAL PEMBENTUKAN LAMPUNG TENGAH


Pada masa pemerintahan Belanda, Lampung Tengah merupakan Onder Afdeling Sukadana yang initerdiriatas 3 (tiga) distrik yaitu :

  1. Onder Distrik Sukadana, terdiri atas Marga Sukadana, MargaTiga, Marga Nuban dan Marga Unyai Way Seputih.
  2. Onder Distrik Labuhan Meringgai, terdiri atas Marga Sekampung Ilir, Sekampung Udik, dan Marga Subing Labuhan.
  3. Onder Distrik Gunung Sugih, terdiri atas Marga Unyi, Subing, Anak Tuha Dan Marga Pubian.


Onderafdeling Sukadana dikepalai oleh seorang Controleur berkebangsaan Belanda, yang pelaksanaannya dibantu oleh seorang Demang bangsa Pribumi. Masing-masing Onder Distrik dikepalai oleh seorang Asisten Demang.

Pada zaman penjajahan Jepang, wilayah Lampung Tengah adalah wilayah Bun Shu Metro yang terbagi dalam beberapa Gun Shu, marga-margadan kampung-kampung. Bun Shudi kepalai oleh seorang Bun Shu Cho, Gun Shu Oleh seorang Gun Shu Cho dan Kampung dikepalai oleh seorang kepala Kampung.

Setelah Indonesia merdeka dan dengan berlakunya Peraturan Peralihan pasal 2 UUD 1945, maka Bun Shu Metro berubah menjadi Kabupaten Lampung Tengah dikepalai seorang bupati. Bertitik tolak dari hal tersebut, ditinjau dari aspek perkembangan organisasi pemerintahan maka pembagian wilayah Lampung atas Kabupaten-kabupaten terjadipada zaman penjajahan Jepang.

Secara hukum pembentukan Kabupaten Lampung Tengah didasarkanatas Undang Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan.

Pada masa ini pemerintahan Marga dibubarkan dan diganti dengan sistem Pemerintahan Negeri. Pemerintahan Negeri terdiridari seorang Kepala Negeri dan Dewan Negeri. Kepala Negeri dipilih oleh Dewan Negeri dan Kepala Kampung. Pada masa ini di Kabupaten Lampung Tengah terdapat 9 (sembilan) Negeri yaitu Negeri Trimurjo, Negeri Metro, Pekalongan, Tribawono, Sekampung, Sukadana, Labuhan Maringgai, Way Seputih dan Negeri Seputih Barat.

Karena Sistem Pemerintahan Negeri dirasakan kurang serasi dengan Pemerintahan Kecamatan, makapada Tahun 1972 Gubernur Daerah Tingkat I Lampung mengambil kebijakan secara bertahap menghapus pemerintahan Negeri dengan jalan tidak lagi mengangkat kepala  negeri yang telah habis masa jabatannya. Secara yuridis hapusnya Pemerintahan Negeri terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa.

 Masa Otonomi Daerah (1999 s/d sekarang)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Way Kanan, Kabupaten Daerah TK.II Lampung Timurdan Kota Madya Daerah Tk.II Metro, maka kabupaten Lampung Tengah dimekarkan menjadi Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah Sendiri. Konsekuensi logis dari pemekaran tersebut,  Ibukota kabupaten yang sebelumnya berkedudukan di Metro, dipindahkan ke Kota Gunung Sugih.

Setelah mengalami pemekaran yang sebelumnya terdiri atas 24 kecamatan menjadi 13 kecamatan definitive dan 14 Kecamatan persiapan. Tahun 2001 terjadi pemekaran menjadi 26 kecamatan. Selanjutnyas ejak Agustus 2004 dengan definitivenya kecamatan Anak Ratu Aji, maka jumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 28 Kecamatan dengan 276 kampungdan 10 kelurahan.

Penduduk Lampung Tengah terdiridari 2 (dua) unsur yaitu masyarakat pribumi dan masyarakat pendatang. Masyarakat pribumi; warga penduduk asli yang sudah lama menetap bahkan turun temurun mendiami tempat ini. Sedangkan masyarakat pendatang adalah penduduk pendatang yang tinggal dan menetap di sini. Bila melihat perkembangannya, pembauran masyarakat yang ada di Lampung Tengah secara garis besar dikarenakan dulu adanya transmigrasi sejumlah kelompok masyarakat terutama dari Pulau Jawa dan Bali.

Selama dalam tahun 1952 sampai dengan 1970 pada objek-objek transmigrasi daerah Lampung telah ditempatkansebanyak 53.607 KK, dengan jumlah sebanyak 222.181 jiwa, tersebar pada 24 (dua puluh empat) objek dan terdiri dari 13 jenis/ kategori transmigrasi. Untuk Kabupaten Lampung Tengah saja antara tahun itu terdiri dari 4 (empat) objek,  dengan jatah penempatan sebanyak 6.189 KK atau sebanyak 26.538 jiwa.

Kampung paling dominan di Kabupaten Lampung Tengah dihuni oleh masyarakat suku Jawa. Agama yang dianut mayoritas Islam dan sebagian lagi agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha dan Hindu. Selain suku Jawa, di Kabupaten Lampung Tengah terdapat masyarakat suku Sunda namun jumlahnya tak sebanyak suku Jawa.

Mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Mereka jugaa walnya adalah transmigran yang ditempatkan di beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Masyarakat dominan lain yang bermukim di Lampung Tengah adalah penduduk suku Bali. Sebagian besar mendiami di beberapa kecamatan di wilayah timur dan sisanya berada di kecamatan lain di Lampung Tengah.

Agama yang di anut mayoritas memeluk agama Hindu-Bali. Kampung-kampung Bali akan terasa bila saat berada di lingkungan setempat. Sama halnya dengan masyarakat suku Jawadan Sunda,  masyarakat suku Bali bermula dari transmigran yang ditempatkan di daerah ini. Penempatan itu terdiri dari beberapa tahapan. Sehari-harinya, penduduk setempat mempergunakan bahasa Bali sebagai penutur.

Sejarah Asal Usul Berdirinya Kabupaten Lampung Tengah

Kabupaten Lampung Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung. Ibu kotakabupaten ini terletak di Kalianda. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.109,74 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 1.269.262 jiwa.

AWAL MULA PEMBENTUKAN LAMPUNG SELATAN


Terbentuknya Kabupaten Lampung Selatan erat kaitannya dengan UUD1945. Di dalam UUD 1945 bab VI Pasal 18 menyebutkan bahwa "Pembagian Daerah di Indonesia atas Daerah Besar dan Kecil, dengan bentuk susunanPemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara dan Hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa"

Sebagai realisasi dari pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dimaksud, lahirlah Undang-Undang nomor 1 tahun 1945 yang mengatur tentang kedudukan Komite Nasional Daerah yang pertama, antara lain mengembalikan kekuasaan pemerintah di daerah kepada aparatur yang berwenang yaitu Pamong Praja dan Polisi.Selain itu juga untuk menegakkan pemerintah di daerah yang rasional dengan mengikutsertakan wakil-wakil rakyat atas dasar kedaulatan rakyat.

Selanjutnya disusul dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa Pembentukan Daerah Otonom dalam Wilayah Republik Indonesia yang susunan tingkatannya adalah sebagai berikut :


  1. Provinsi daerah Tingkat I
  2. Kabupaten/Kota madya(Kota Besar), Daerah TK II
  3. Desa (Kota Kecil) Daerah TK III


Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1948 dimaksud, maka lahirlah Provinsi Sumatera Selatan dengan Perpu Nomor 33 tanggal 14 Agustus 1950 yang dituangkan dalam Perda Sumatera Selatan nomor 6 tahun 1950. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1950 tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah untuk Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil, maka keluarlah Peraturan Provinsi Sumatera Selatan nomor 6 tahun 1950 tentang pembentukan DPRD Kabupaten di seluruh Provinsi Sumatera Selatan.

Perkembangan selanjutnya, guna lebih terarahnya pemberian Otonomi kepada Daerah bawahannya yaitu diatur selanjutnya dengan Undang-Undang Darurat nomor 4 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Dearah Provinsi Sumatera selatan sebanyak 14 Kabupaten, di antaranya Kabupaten Dati II Lampung Selatan beserta DPRD dan 7 (tujuh)dinas otonom yang ditetapkan tanggal 14 Nopember 1956. dengan ibu kota di Tanjung Karang-Teluk Betung atau yang sekarang dikenal dengan kota Bandar Lampung.

Selanjutnya dalam perjalanan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, Kabupaten Lampung Selatan secara resmi menjadi Daerah otonom pada tanggal 14 Nopember 1954, akan tetapi pimpinan daerah telah ada dan dikenal sejak tahun 1946.

Sebelum menjadi daerah otonom, wilayah lampung selatan sejak awal kemerdekaan, terdiri dari 4 (empat) kewedanan masing-masing :


  1. Kewedanan Kota Agung, meliputi kecamatan Wonosobo, Kota Agung dan Cukuh Balak. (sekarang menjadi wilayah Kabupaten Tanggamus)
  2. Kewedanan Pringsewu, meliputi Kecamatan Pagelaran, Pringsewu, Gadingrejo, Gedong tataan dan Kedondong. (sebagian menjadi wilayah Kabupaten Pringsewu dan (Kabupaten Pesawaran)
  3. Kewedanan Teluk Betung, meliputi Kecamatan Natar, Teluk Betung dan Padang Cermin. (sekarang sebagian menjadi wilayah (Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung)
  4. Kewedanan Kalianda, meliputi Kecamatan Kalianda dan Penengahan.


Pada tahun 1959, dibentuk Sistem Pemerintahan Negeri yang merupakan penyatuan dari beberapa negeri yang ada pada saat itu, yaitu :


  • Negeri Cukuk Balak, meliputi Kecamatan Cukuk balak, Tahun 1990 Kecamatan Cukuk Balak di bagi dua kecamatan yaitu Kecamatan Cukuk Balak dan Negeri Kelumbayan.
  • Negeri Way Lima, meliputi Kecamatan Kedondong. Tahun 1970 Kecamatan Kedondong dibagi dua yaitu Kecamatan Kedondong dan Pardasuka, kemudian tahun 1990 Kecamatan Kedondong di bagi dua yaitu Kecamatan Kedondong dan Way Lima.
  • Negeri Gedong Tataan, meliputi Kecamatan Gedong Tataan. Pada tahun 1990 Kecamatan Gedong Tataan dibagi 2 yaitu Kecamatan Gedong Tataan dan Negeri Katon.
  • Negeri Gadingrejo, meliputi Kecamatan Gadingrejo.
  • Negeri Pringsewu, meliputi Kecamatan Pringsewu, tahun 1970 kecamatan ini di bagi dua yaitu Kecamatan Pringsewu dan Sukoharjo. Tahun 1990 Kecamatan Sukoharjo dibagi dua yaitu Kecamatan Sukoharjo dan Adi Luwih.
  • Negeri Pugung, meliputi Kecamatan Pagelaran.
  • Negeri Talang Padang, meliputi Kecamatan Talang Padang. Pada tahun 1970 Kecamatan ini dibagi dua yakni Kecamatan Talang Padang dan Pulau Panggung.
  • Negeri Kota Agung, meliputi Kecamatan Kota Agung. Tahun 1990 Kecamatan Kota Agung dibagi dua yakni Kecamatan Kota Agung dan Pematang Sawah.
  • Negeri Semangka, meliputi Kecamatan Wonosobo. Tahun 1990 Kecamatan Wonosobo di bagi dua yaitu Kecamatan Wonosobo dan Way Semangka.
  • Negeri Buku, meliputi Kecamatan Natar. Tahun 2000 Kecamatan ini dibagi dua yaitu Natar dan Tegineneng.
  • Negeri Balau termasuk Kecamatan Natar pada tahun 1968 Kecamatan Kedaton dipindahkan dari Kecamatan Natar yang meliputi Negeri Balau. 
  • Negeri Kalianda meliputi Kecamatan Kalianda.
  • Negeri Kalianda meliputi Kalianda, Katibung dan Sidomulyo. Kemudian tahun 1990 Kecamatan Kalianda di bagi dua yaitu Kecamatan Kalianda dan Rajabasa. Kecamatan Sidomulyo dibagi dua yakni Kecamatan Sidomulyo dan Candipuro, sedangkan Kecamatan Katibung di bagi dua yaitu Katibung dan Merbau Mataram. Selanjutnya pada tahun 2006 Kecamatan Sidomulyo dibagi dua Kecamatan Sidomulyo dan Way Panji dan Kecamatan Katibung di bagi dua yaitu Katibung dan Way Sulan.
  • Negeri Dataran Ratu meliputi Kecamatan Penengahan dan Palas. Tahun 1990 Kecamatan penengahan dibagi dua Kecamatan yakni penengahan dan Ketapang. Kecamatan Palas dibagi dua Kecamatan Palas dan Sragi. Kemudian tahun 2006 Kecamatan Penengahan di bagi dua yakni Penengahan dan Bakauheni.
  • Negeri Teluk Betung meliputi Kecamatan Teluk Betung dan Kecamatan Panjang. (sekarang masuk Kota Bandar Lampung)
  • Negeri Padang Cermin meliputi Kecamatan Padang Cermin. Tahun 1990 kecamatan ini dibagi dua yaitu Kecamatan Padang Cermin dan Punduh Pidada.


Pada tahun 1963 wilayah kewedanan berikut jabatan wedana dihapus selanjutnya diganti menjadi jabatan kepala negeri yang masa jabatannya lima tahun, pada tahun 1970 tidak dipilih lagi dan tugasnya diangkat oleh camat. Pada tahun 1972 semua negeri seluruh Lampung di hapus.

Pemindahan Ibu Kota

Pada Awalnya terbentuk, Lampung Selatan masih merupakan bagian dari Wilayah Sumatera Selatan. Berdasarkan UU no 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Daerah TK I Lampung, maka Daerah TK II Lampung Selatan secara resmi merupakan salah satu Kabupaten dalam daerah TK I Lampung.

Dengan ditingkatkannya status kota Tanjung Karang-Teluk Betung menjadi Kotaprajaberdasarkan UU nomor 28 tahun 1959, praktis kedudukan ibukota Kabupaten Dati II Lampung Selatan berada di luar Wilayah Administrasinya.

Usaha-usaha untuk memindahkan Ibu Kota Kabupaten Daerah TK II Lampung Selatan dari Wilayah Kota Madya Daerah TK II Tanjung Karang-Teluk Betung ke Wilayah Administrasi Kabupaten Daerah TK II Lampung Selatan telah dimulai sejak tahun 1968.

Atas dasar Surat Edaran Mendagri tanggal 15 Mei 1973 nomor Pemda 18/2/6 yang antara lain mengharapkan paling lambat tahun pertama Repelita III setiap Ibu Kota Kabupaten/Kotamadya harus telah mempunyai rencana induk (master plan), maka telah diadakan Naskah Kerjasama antara Pemda TK I Lampung dan Lembaga Penelitian dan Planologi Departemen Planologi Institut Teknologi Bandung (LPP-ITB) nomor OP.100/791/Bappeda/1978 dan nomor : LPP.022/NKS/Lam/1978 tanggal 24 Mei 1978.

Dari hasil penelitian terhadap 20 (dua puluh) ibu kota kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Daerah TK II Lampung Selatan, maka terpilih 2 (dua) kota yang mempunyai nilai tertinggi untuk di jadikan calon ibu kota, yaitu Pringsewu dan Kalianda.

Dengan Surat Perintah Tugas tanggal 17 Mei 1980 nomor 259/V/BKT/1980 Tim Departemen Dalam Negeri melakukan Penelitian Lapangan dari tanggal 19 sampai dengan 29 Mei 1980 terhadap 6 (enam) kota kecamatan sebagai alternatif calon ibu kota baru Lampung Selatan, yaitu Kota Agung, Talang Padang, Pringsewu, Katibung, Kalianda dan Gedung Tataan.

Hasil Penelitian Tim Depdagri tersebut berkesimpulan bahwa Kalianda adalah pilihan yang tepat sebagai calon ibu kota yang baru Kabupaten Dati II Lampung Selatan. Dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Juli 1980 nomor 135/3009/PUOD, ditetapkan lokasi calon ibu kota Kabupaten Dati II Lampung Selatan di Desa Kalianda, Desa Bumi Agung dan Desa Way Urang.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah no 39 tahun 1981 tanggal 3 Nopember 1981, ditetapkan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah TK II Lampung Selatan dari Wilayah Kota Madya Tanjung Karang-Teluk Betung ke Kota Kalianda yang terdiri dari Kelurahan Kalianda, Kelurahan way Urang dan Kelurahan Bumi Agung.

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri nomor 135/102/PUOD tanggal 2 Januari 1982, peresmiannya dilakukan pada tanggal 11 Februari 1982 oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Bapak Amir Machmud. Sedangkan kegiatan Pusat Pemerintahan di Kalianda ditetapkan mulai tanggal 10 Mei 1982.

Sejarah Asal Usul Pembentukan Kabupaten Lampung Selatan

Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu kabupaten di provinsi Lampung, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Liwa. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tanggal 16 Agustus 1991 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara. 

AWAL MULA PEMBENTUKAN LAMPUNG BARAT


Sejarah pembentukan Kabupaten Lampung Barat sendiri sudah dimulai sejak tahun 1967, saat diselenggarakannya Musyawarah besar (Mubes) Pemuda Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Lampung Barat Se-Indonesia. Hasil dari musyawarah terbentuklah Panitia Nasional dan Panitia Nasional dan Panitia Eksekutif yang menghasilkan Sembilan Resolusi.

Dalam hal ini, DPRD Tingkat II Lampung Utara menggunakan dan memberikan beberapa keputusan untuk Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung terhadap resolusi presidium musyawarah Nomor: 01 / res / 1967 yang menuntut diimpornya eks kewedanan Krui menjadi Daerah Tingkat II Lampung Barat. Dukungna DPRD Kabupaten Lampung Utara yang tertuang dalam suratnya yang ditujukan Kepada Bupati Daerah Tingkat II Lampung Utara tertanggal 20April 1967 dan dapat dibaca oleh Ketua Dewan.

Pada tanggal 11 Juli 1967, DPRD Tingkat II Lampung Utara mengeluarkan Keputusan Nomor: 30 / II / DPRD / 67 tentang pemotongan kewarganegaraan menjadi Daerah Tingkat II Lampung Barat. Isi keputusan tersebut diberikan kepada warga eks ge- latan Krui menjadi Daerah Tingkat II Lampung Barat.

Perjuangan Keluarga Pelajar dan mahasiswa (KPM) dan Masyarakat Lampung Barat itulah yang menjadi dasar pertimbangan Bupati Daerah Tingkat II Lampung Utara dalam sumbang sarannya kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung tentang calon Ibukota eks Kewedanan Krui yang tertuang dalam suratnya Nomor PU.000 / 1232 / Bank. LU / 1978 tertanggal 27 September 1978.

Sebelum resmi menjadi daerah yang definitif, Lampung Barat merupakan wilayah pembantu bupati Lampung Utara yang beribukota di Liwa. Hal ini berdasarkan Kepmendagri Nomor 114/1978 tentang penciptaan Wilayah-wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Selatan yaitu wilayah Kota Agung dan Wilayah Pembantu Lampung Utara yaitu wilayah Liwa dan Menggala.

Pada tahun 1991 keluarga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17/1991 tentang Penyusunan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembinaan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat. Pada tanggal 24 September 1991 Menteri Dalam Negeri yang pada saat itu dijabat oleh Rudini Melaksanakan peresmian berdirinya Kabupaten Lampung Barat, sekaligus melantik Pejabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat yang pertama yaitu Hakim Saleh Umpu Singa. Bupati yang pertama kali ini tidak melalui pemilihan, sebab Lembaga DPRD antar baru terbentuk. Jumlah anggota DPDR pada saat itu 32 orang, jumlah ini berdasarkan hasil perimbangan suara yang diperoleh masing-masing kontestan pada pemilu 1987.   

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Lampung Barat