Social Items

Showing posts with label Awal mula Lampung barat. Show all posts
Showing posts with label Awal mula Lampung barat. Show all posts
Kabupaten Way Kanan adalah salah satu kabupaten di provinsi Lampung, Indonesiayang merupakan salah satu pemekaran dari Lampung Utara. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten dari provinsi Lampungyang terjauh dari pusat pemerintah provinsi (Kota Bandar Lampung).

AWAL PEMBENTUKAN KABUPATEN WAY KANAN


Pada tahun 1957 dengan dipimpin oleh Wedana Way Kanan, Ratu Pengadilan, diadakanlah pertemuan yang pertama kali guna membahas rencana Pemerintah Pusat yang memerlukan 100.000 hektar tanah untuk keperluan transmigrasi.  Pada saat itu tiga kewedanaan yang ada, yaitu Kewedanaan Kotabumi, Kewedanaan Krui dan Kewedanaan Menggala menolak rencana Pemerintah Pusat.

Namun Kewedanaan Way Kanan menerima tawaran itu dengan pertimbangan agar kelak Way Kanan dapat cepat ramai penduduknya.  Pada saat itulah muncul gagasan awal yang dikemukakan oleh Hi. Ridwan Basyah selaku notulis dalam pertemuan tersebut, untuk menjadikan Way Kanan sebagai kabupaten yang berdiri sendiri terpisah dari Kabupaten Lampung Utara.

Pada tahun 1971, keinginan untuk menjadikan Way Kanan menjadi kabupaten yang berdiri sendiri muncul kembali.  Pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan para ilmuwan diselenggarakan di kediaman Hi. Ridwan Basyah di Tanjung Agung - Bandar Lampung.

Selanjutnya pada tahun 1975, Bapak Nasrunsyah Gelar Sutan Mangkubumi, di Bumi Agung - Kecamatan Bahuga melaksanakan acara adat Bugawi dengan mengundang tokoh-tokoh adat (penyimbang) sewilayah Way Kanan.  Pada kesempatan itu diadakan musyawarah khusus yang dipimpin oleh Hi. Ridwan Basyah membahas kembali gagasan untuk menjadikan Way Kanan sebagai Kabupaten yang berdiri sendiri, sekaligus mengajukan usul kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Utara dan Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Lampung.

Seiring perkembangan wilayah di Way Kanan, maka sampai saat ini, Kabupaten Way Kanan memiliki beberapa kecamatan, baik kecamatan baru dan kecamatan lama, kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Way Kanan itu sendiri terdiri dari:

  1. Kecamatan Bahuga
  2. Kecamatan Banjit
  3. Kecamatan Baradatu
  4. Kecamatan Blambangan Umpu
  5. Kecamatan Gunung Labuhan
  6. Kecamatan Kasui
  7. Kecamatan Negeri Batin
  8. Kecamatan Negeri Agung
  9. Kecamatan Negeri Besar
  10. Kecamatan Pakuan Ratu
  11. Kecamatan Rebang Tangkas
  12. Kecamatan Way Tuba
  13. Kecamatan Bumi Agung
  14. Kecamatan Buay Bahuga

Berdasarkan Surat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tingkat I Lampung, Nomor : 660/1990/II/1991 Tanggal 18 Februari 1991 yang ditujukan kepada Pembantu Bupati Wilayah Blambangan Umpu, maka Hi. Ridwan Basyah yang pada waktu itu menjabat sebagai Pembantu Bupati  menyelenggarakan Musyawarah besar (Mubes) dengan mengambil tempat di SESAT PURANTI GAWI Blambangan Umpu, pada tanggal 4 Mei 1991 dengan maksud untuk mempersiapkan lahan perkantoran, nama kabupaten, dan letak ibukota kabupaten sebagai persiapan Way Kanan menjadi Kabupaten.

Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 200 orang, terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, ilmuwan dan para pejabat. Dalam Mubes tersebut dibahas mengenai pemantapan usulan dan pernyataan dukungan sepenuhnya agar Way Kanan menjadi Kabupaten dengan ibukota di Blambangan Umpu dan terdiri dari 17 kecamatan.  Usulan tersebut ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, DPR-RI dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Lampung.

Berdasarkan usulan tersebut, maka diadakanlah rapat-rapat di tingkat propinsi, kabupaten dan di DPR-RI.  Kemudian dilanjutkan dengan kunjungan DPR-RI ke Balambangan Umpu.

Berkat perjuangan yang gigih oleh semua pihak dan dengan Ridho Allah SWT, maka pada tahun 1999 terbitlah Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.

Sebagai tindak lanjut pemberlakuan Undang-Undang tersebut, maka pada tanggal 27 April 1999, Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid menandatangani prasasti sebagai tanda peresmian Kabupaten Way kanan dan sekaligus melantik Drs. Tamanuri sebagai Pejabat Bupati Way Kanan.  Tanggal 27 April 1999 inilah yang dijadikan sebagai tanggal kelahiran Kabupaten Way Kanan.

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung

Kabupaten Tulang Bawang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Ibukotanya adalah Kota Menggala.

ASAL USUL TULANG BAWANG


Tulang Bawang digambarkan merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia, disamping kerajaan Melayu, Sriwijaya, Kutai, dan Tarumanegara. Meskipun belum banyak catatan sejarah yang mengungkapkan keberadaan kerajaan ini, namun catatan Cina kuno menyebutkan pada pertengahan abad ke-4 seorang pejiarah Agama Budha yang bernama Fa-Hien, pernah singgah di sebuah kerajaan yang makmur dan berjaya, To-Lang P’o-Hwang (Tulang Bawang) di pedalaman Chrqse (pulau emas Sumatera). Sampai saat ini belum ada yang bisa memastikan pusat kerajaan Tulang Bawang, namun ahli sejarah Dr. J. W. Naarding memperkirakan pusat kerajaan ini terletak di hulu Way Tulang Bawang (antara Menggala dan Pagardewa) kurang lebih dalam radius 20 km dari pusat kota Menggala.

Seiring dengan makin berkembangnya kerajaan Che-Li-P’o Chie (Sriwijaya), nama dan kebesaran Tulang Bawang sedikit demi sedikit semakin pudar. Akhirnya sulit sekali mendapatkan catatan sejarah mengenai perkembangan kerajaan ini.

Ketika Islam mulai masuk ke bumi Nusantara sekitar abad ke-15, Menggala dan alur sungai Tulang Bawang yang kembali marak dengan aneka komoditi, mulai kembali di kenal Eropa. Menggala dengan komoditi andalannya Lada Hitam, menawarkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan komoditi sejenis yang didapat VOC dari Bandar Banten. Perdagangan yang terus berkembang, menyebabkan denyut nadi Sungai Tulang Bawang semakin kencang, dan pada masa itu kota Menggala dijadikan dermaga “BOOM“, tempat bersandarnya kapal-kapal dari berbagai pelosok Nusantara, termasuk Singapura.

Perkembangan politik Pemerintahan Belanda yang terus berubah, membawa dampak dengan ditetapkanya Lampung berada dibawah pengawasan langsung Gubernur Jenderal Herman Wiliam Deandles mulai tanggal 22 November 1808. Hal ini berimbas pada penataan sistem pemerintahan adat yang merupakan salah satu upaya Belanda untuk mendapatkan simpati masyarakat.

Pemerintahan adat mulai ditata sedemikian rupa, sehingga terbentuk Pemerintahan Marga yang dipimpin oleh Kepala Marga (Kebuayan). Wilayah Tulang Bawang sendiri dibagi dalam 3 kebuayan, yaitu Buay Bulan, Buay Tegamoan dan Buay Umpu (tahun 1914, menyusul dibentuk Buay Aji).

Sistem Pemerintahan Marga tidak berjalan lama, dan pada tahun 1864 sesuai dengan Keputusan Kesiden Lampung No. 362/12 tanggal 31 Mei 1864, dibentuk sistem Pemerintahan Pesirah. Sejak itu pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan kolonial Belanda mulai dilakukan termasukdi Kabupaten Tulang Bawang.

Pada zaman pendudukan Jepang, tidak banyak perubahan yang terjadi di daerah yang dijuluki “Sai Bumi Nengah Nyappur” ini. Dan akhirnya sesudah Proklamasi kemerdekaan RI, saat Lampung ditetapkan sebagai daerah Keresidenan dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan, Tulang Bawang dijadikan wilayah Kewedanaan.

Pada saat terbentuknya/berdirinya Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 20 Maret 1997 wilayah Kabupaten Tulang Bawang pada saat itu memiliki wilayah terluas, 22% dari wilayah Provinsi Lampung. Dengan menyadari besarnya tantangan dan upaya percepatan pembangunan serta memperpendek rentang kendali pelayanan publik di wilayah Sai Bumi Nengah Nyappur ini, maka segenap elemen masyarakat dan sepenuhnya didukung oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Pada tahun 2008 Kabupaten Tulang Bawang ini dimekarkan menjadi 3 (tiga) wilayah daerah otonom baru (DOB) dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Mesuji dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Setelah wilayah ini dimekarkan, saat ini Kabupaten Tulang Bawang memiliki luas wilayah ± 4.361,83 Km2, yang tersebar dalam 15 wilayah Pemerintahan Kecamatan, 4 Kelurahan dan 148 Kampung. Walaupun wilayah ini telah dimekarkan, Kabupaten Tulang Bawang tetap memiliki beragam potensi sumber daya alam dan keragaman budaya yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam upaya mencapai kesejahteraan segenap lapisan masyarakat.

Sejarah Asal Usul Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung

Kabupaten Tanggamus adalah salah satu kabupaten di Propinsi Lampung, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Agung Pusat. Kabupaten Tanggamus diresmikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997, tanggal 21 Maret 1997. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 4.654,98 Km² dan berpenduduk sebanyak 640.588 jiwa.


Satu dari dua teluk besar yang ada di Provinsi Lampung terdapat di Kabupaten Tanggamus yaitu teluk Semaka dengan panjang daerah pantai 200 km dan sebagai tempat bermuaranya 2 (dua) sungai besar yaitu Way Sekampung dan Way Semaka.

AWAL MULA PEMBENTUKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Semasa pemerintahan Hindia Belanda, Kotaagung yang menjadi cikal-bakal ibu kota Kabupaten Tanggamus sudah berkembang sebagai wilayah pemerintahan kecil. Kotaagung tempo doeloe dipimpin seorang controller. Sebutan itu ditujukan bagi seorang pemimpin yang memerintah di Kotaagung pada saat Belanda mulai masuk di tahun 1889.

Ketika itu, pemerintahan dilaksanakan secara adat yang terdiri dari 5 marga. Masing-masing Gunungalip yang mendiami Talangpadang, Benawang, Belungun, Pematangsawa dan Ngarip. Masing-masing marga dipimpin seorang pesirah yang membawahkan beberapa kampung.

Pemerintah Belanda memberikan prioritas bagi para petani untuk terus meningkatkan hasil pertaniannya. Ditambah lagi, pungutan pajak yang tidak dilakukan pada hari Jumat, bulan puasa dan sewaktu petani sedang mengerjakan sawahnya, sebab Pemerintah Belanda menunggu sampai saat panen tiba.

Berikutnya, pada tahun 1944 berdiri pemerintahan kecamatan dan kewedanan yang dilanjutkan dengan pemerintahan negeri sekaligus menghapus pemerintahan adat atau marga pada 1953. Pada masa kewedanan ini, Kotaagung mengoordinasikan 4 wilayah kecamatan yaitu kecamatan Kotaagung, Wonosobo, Cukuhbalak dan Talang padang termasuk Pulau panggung.

Setelah Indonesia merdeka, sistem pemerintahan di Kotaagung pun mengalami perubahan. Satu yang paling berpengaruh adalah dihapuskannya sistem kewedanan. Sistem pemerintahan ini hanya berlangung sampai 1964. Sedangkan pemerintahan negeri berakhir 1971.

Perkembangan selanjutnya, dalam rangka mengatasi rentang kendali sekaligus persiapan pembentukan Pembantu Bupati Lampung Selatan untuk Wilayah Kotaagung yang berkedudukan di Kotaagung. Persiapan ini dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam negeri (Kepmendagri) Nomor 114 tanggal 30 Juni 1979.

Berdasarkan Kepmendagri ini, wilayah Kotaagung dibagi menjadi 10 kecamatan dan 7 perwakilan kecamatan dengan 300 desa atau pekon dan 3 kelurahan serta 4 desa persiapan. Hingga tahun 1985 perjuangan untuk menjadikan Kabupetan Tanggamus definitif terus bergulir.

Semangat otonomi daerah yang digulirkan bersamaan dengan tumbangnya orde baru yang ditandai dengan danya reformasi juga berpengaruh di wilayah Kotaagung dan sekitarnya. Keinginan masyarakat setempat untuk mandiri ditandai dengan perjuangan untuk menjadikan daerahnya sebagai kabupaten definitif.

Setelah melalui proses yang panjang, harapan ini pun terwujud. Pada tanggal 21 Maret 1997 melalui UU No 2 tahun 1997 wilayah Tanggamus yang semula termasuk dalam Kabupaten Lampung Selatan resmi menjadi kabupaten.

Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat adat, pada tanggal 12 Januari 2004 kepada adat Saibatin Marga Benawang merestui berdirinya Marga Negara Batin. Sebelumnya, marga ini termasuk dalam Marga Benawang.

Pengukuhan marga adat baru ini diprekuat dengan penobatan kepada adat Marga Negara Batin bergelar Sutan Batin Kamarullah Pemuka Raja Semaka V pada tanggal 10 Maret 2004 di pekon Negara Batin. Sehingga, masyarakat adat yang semula 5 kini menjadi 6 marga.

Kabupaten ini memiliki lambang daerah berbentuk perisai bersegi lima yang menggambarkan kesanggupan masyarakat Kabupaten Tanggamus dalam mempertahankan citra dan meningkatkan pembangunan daerah yang didiami oleh beberapa unsur golongan masyarakatnya.

Ketika dibentuk, Kabupaten yang kini berusia 10 tahun ini terdiri dari 11 kecamatan dan 6 perwakilan kecamatan. Pada tanggal 19 Juni 2000 disahkan Perda No. 18 tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan.

Dengan pengesahan Perda tersebut, jumlah kecamatan bertambah 6 sehingga menjadi 17. kemudian pada tahun 2005 jumlah kecamatan bertambah lagi menjadi 24 dengan disahkannya Perda Nomor 05 tahun 2005 dengan pekon yang berjumlah 317 dan 7 kelurahan. Dan, sejak 2006 lalu Kabupaten Tanggamus memiliki 28 kecamatan dimana peresmian keempat kecamatan tambahan itu dilakukan pada tahun 2007.

Itulah sedikit gambaran Pembentukan Kabupaten Tanggamus provinsi Lampung Indonesia.

Sejarah Asal Usul Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung

Pringsewu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Kabupaten ini disahkan menjadi kabupaten dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 29 Oktober 2008, sebagai pemekaran dari Kabupaten Tanggamus.


Saat ini Pringsewu disetujui menjadi kabupaten tersendiri karena perkembangannya yang bagus, baik dari segi pendapatan daerah, taraf ekonomi maupun pendidikan penduduk. Mata pencaharian yang utama di Pringsewu adalah bertani dan berdagang.

AWAL MULA PEMBENTUKAN KABUPATEN PRINGSEWU

Sejarah Pringsewu diawali dengan berdirinya sebuah perkampungan (tiuh) bernama Margakaya pada tahun 1738 Masehi, yang dihuni masyarakat asli suku Lampung-Pubian yang berada di tepi aliran sungai Way Tebu (4& km dari pusat Kota Pringsewu ke arah selatan saat ini).

Kemudian 187 tahun berikutnya, pada tahun 1925, sekelompok masyarakat dari Pulau Jawa, melalui program kolonisasi oleh pemerintah Hindia Belanda, juga membuka areal permukiman baru dengan membabat hutan bambu yang cukup lebat di sekitar tiuh Margakaya tersebut.

Karena begitu banyaknya pohon bambu di hutan yang mereka buka tersebut, oleh masyarakat desa yang baru dibuka tersebut dinamakan Pringsewu, yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya Bambu Seribu.

Saat ini daerah yang dahulunya hutan bambu tersebut telah menjelma menjadi sebuah kota yang cukup maju dan ramai di Provinsi Lampung, yakni yang sekarang dikenal sebagai ‘Pringsewu’ yang saat ini juga merupakan salah satu kota terbesar di Provinsi Lampung.

Selanjutnya, pada tahun 1936 berdiri pemerintahan Kawedanan Tataan yang beribukota di Pringsewu, dengan Wedana pertama yakni Bapak Ibrahim hingga 1943.

Selanjutnya Kawedanan Tataan berturut-turut dipimpin oleh Bapak Ramelan pada tahun 1943, Bapak Nurdin pada tahun 1949, Bapak Hasyim Asmarantaka pada tahun 1951, Bapak Saleh Adenan pada tahun 1957, serta pada tahun 1959 diangkat sebagai Wedana yaitu Bapak R.Arifin Kartaprawira yang merupakan Wedana terakhir hingga tahun 1964, saat pemerintahan Kawedanan Tataan dihapuskan.

Pada tahun 1964, dibentuk pemerintahan Kecamatan Pringsewu yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964, yang sebelumnya Pringsewu juga pernah menjadi bagian dari Kecamatan Pagelaran yang juga beribukota di Pringsewu.

Dalam sejarah perjalanan berikutnya, Kecamatan Pringsewu bersama sejumlah kecamatan lainnya di wilayah Lampung Selatan bagian barat yang menjadi bagian wilayah administrasi Pembantu Bupati Lampung Selatan Wilayah Kotaagung, masuk menjadi bagian wilayah Kabupaten Tanggamus berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997, hingga terbentuk sebagai daerah otonom yang mandiri.

Kabupaten Pringsewu merupakan wilayah heterogen terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, dengan masyarakat Jawa yang cukup dominan, disamping masyarakat asli Lampung, yang terdiri dari masyarakat yang beradat Pepadun (Pubian) serta masyarakat beradat Saibatin (Peminggir).

Kabupaten Pringsewu mempunyai luas wilayah 625 km2, berpenduduk 377.857 jiwa (data 2011) terdiri dari 195.400 laki–laki dan 182.457 perempuan.

Kabupaten Pringsewu terdiri dari 96 pekon (desa) dan 5 kelurahan, yang tersebar di 9 kecamatan, yaitu Kecamatan Pringsewu, Pagelaran, Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Banyumas dan Kecamatan Pagelaran Utara.

Dari segi luas wilayah, Kabupaten Pringsewu saat ini merupakan kabupaten terkecil, sekaligus terpadat di Provinsi Lampung.

Itulah sejarah terbentuknya kabupaten Pringsewu provinsi Lampung Indonesia.

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung

Kabupaten Pesawaran adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Kabupaten ini diresmikan pada tanggal 2 November 2007 berdasarkan Undang-UndangNomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran. Semula kabupaten ini merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Selatan. Daerah ini kaya akan sumberdaya alam pertanian, perkebunan dan kehutanan.


Kabupaten Pesawaran merupakan daerah penyangga Ibukota Provinsi Lampung. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Pesawaran adalah 1.173,77 km2 atau 117.377 Ha dengan Kecamatan Padang Cermin sebagai kecamatan terluas, yaitu 31.763 Ha.

Kabupaten Pesawaran terdiri atas 37 (tiga puluh tujuh) pulau. Tiga pulau yang terbesar adalah Pulau Legundi, Pulau Pahawang, dan Pulau Kelagian. Kabupaten Pesawaran juga mempunyai beberapa gunung yaitu Gunung Ratai di Kecamatan Padang Cermin dan yang tertinggi adalah Gunung Pesawaran di Kecamatan Kedondong dengan ketinggian 1.662 m. Sungai terpanjang di Kabupaten Pesawaran adalah Way Semah, dengan panjang 54 km dan daerah aliran seluas 135,0 km2.

AWAL MULA PEMBENTUKAN KABUPATEN PESAWARAN

Kabupaten Pesawaran terbentuk melalui tahapan proses perjuangan yang cukup panjang, diawali sebelum Provinsi Lampung memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercatat dalam sejarah sebagai berikut :


  1. Pada awal Tahun 1967 wilayah Lampung Selatan yang Ibukotanya di Tanjung Karang berasal dari 4 (empat) kewedanaan yaitu : Kewedanaan Kalianda, Kewedanaan Teluk Betung, Kewedanaan Gedong Tataan dan Kewedanaan Kota Agung.
  2. Pada Tahun 1968 Kabupaten Lampung Selatan diusulkan untuk dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu : Kabupaten Rajabasa dengan Ibukota Kalianda sekarang Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus dengan Ibukota Kota Agung yang terbentuk pada Tahun 1997 dan Kabupaten Pesawaran dengan Ibukota Gedong Tataan terbentuk pada Tahun 2007.
  3. Pada Tahun 1969 dengan disposisi oleh Pemerintahan Negeri dan DPR Negeri, mengusulkan kembali pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Selatan, yang terdiri dari Kewedanaan Pringsewu menjadi Kabupaten Pesawaran, Kewedanaan Kota Agung menjadi Kabupaten Tanggamus dan Kewedanaan Teluk Betung menjadi wilayah pemekaran Kotamadya Tanjung Karang (sekarang Kota Bandar Lampung).
  4. Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Pesawaran (P3KP) dibentuk pada tanggal 16 April 2001.
  5. Pada Tahun 2002 Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Lampung (UNILA) melakukan penelitian dan Pengkajian tentang Kelayakan Kabupaten Lampung Selatan untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten. Hasil penelitiannya Kabupaten Lampung Selatan Layak dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten dengan Kabupaten Pemekaran adalah Kabupaten Pesawaran. .


Berkat kegigihan perjuangan dari P3KP, maka pada tanggal 17 Juli 2007 DPR RI menyetujui Pembentukan Kabupaten Pesawaran yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung dengan 7 (tujuh) wilayah Kecamatan yaitu:


  1. Kecamatan Gedong Tataan.
  2. Kecamatan Negeri Katon.
  3. Kecamatan Tegineneng.
  4. Kecamatan Way Lima.
  5. Kecamatan Padang Cermin.
  6. Kecamatan Punduh Pedada.
  7. Kecamatan Kedondong


Kemudian sebagai tindak lanjut penetapan Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2007 Menteri dalam Negeri menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota melalui Surat Menteri dalam Negeri Nomor : 135/2051/SJ tanggal 31 Aagustus 2007 dan pada tanggal 2 November 2007 Menteri dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia, melaksanakan peresmian pembentukan Kabupaten Pesawaran dengan melantik Bapak Drs. H. HARIS FADILAH, M.M sebagai Penjabat Bupati Pesawaran yang pertama dan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.

Sejarah Asal Usul Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung

Kabupaten Mesuji adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Mesuji merupakan kabupaten dengan jarak terjauh dari Bandar Lampung, ibukota Lampung, serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Wilayah kabupaten Mesuji merupakan Daerah agraris dimana mata pencaharian pokok penduduknya berada di sektor pertanian. Hal ini dikarenakan daerah terluas merupakan daerah dataran yang cocok dimanfaatkan untuk pertanian.

AWAL MULA PEMBENTUKAN KABUPATEN MESUJI


Pada tahun 1865, Sirah Pulau Padang Kayu Agung Onder Afdeling Kayu Agung melaksanakan pemilihan pasirah. Pemilihan ini diadakan oleh Pemerintah Hindia Belanda di Kayu Agung.

Pemilihan pasirah saat itu diadakan dengan memilih antara dua kakak beradik yaitu Muhamad Ali bin Pangeran Djugal dan adiknya Muhamad Batun bin Pangeran Djugal. Sistem politik adu domba atau Devide et Impera terjadi saat itu dan yang menjadi sirah adalah Muhamad Batun bin Pangeran Djugal.

Hal ini mendatangkan perasaan tak menyenangkan bagi sang kakak, sehingga beliau hijrah dengan mendatangi daerah baru dengan mengajak pengikut-pengikutnya untuk membuka daerah baru yang merupakan cikal bakal dari Marga Mesuji Lampung.

Setelah perladangan (ume') yang dilakukan oleh Muhamad Ali ini berhasil, yaitu dengan nama sonor atau membakar lahan rawa kemudian ditabur benih gabah yang mereka dapat dari saudara atau desa daerah asal, namun bukan bibit padi yang berlabel seperti sekarang.

Pada tahun 1870, ia mengajak sanak keluarga, kerabat serta teman-temanya untuk pindah ke Sungai Kabung Mesuji. Adapun suku-suku yang ikut datang ke Sungai Kabung Mesuji, antara lain:

Suku Sirah Pulau Padang atau disebut Suku Seri PulauSuku Sugi Waras atau disebut Suku Sugi WarasSuku Kayu Agung atau disebut Suku Kayu AgungSuku Palembang atau disebut Suku PalembangSuku Lampung Tulang Bawang, yang tersebar di Sungai Sidang dan Talang Batu.

Setelah beberapa tahun, kampung tersebut terus menunjukkan peningkatan kesejahteraan penduduknya, sehingga pada tanggal 22 Oktober 1886 Pemerintah Hindia Belanda kemudian memberikan penghargaan kepada Muhammad Ali, dengan gelar Pangeran Mad, dengan simbol berupa payung obor-obor berwarna putih.

Hal ini menandakan bahwa Pangeran Mad sebagai raja adat di Mesuji dan mensyahkan warga dari kampung tua di Mesuji yang berasal dari Sumatera Selatan, Palembang, Seri Pulau Padang, dan Kayu Agung dengan sebutan Marga Mesuji. Penyebaran mereka terus dilakukan berpencar ke tepian sungai lain yang tidak jauh.

Terdapat sembilan kampung tua di Mesuji (sejak tahun 1875), yaitu:


  1. Wiralaga (Kampung tertua)
  2. Sungai Sidang
  3. Sungai Cambai
  4. Sungai Badak
  5. Nipah Kuning
  6. Sri Tanjung
  7. Kagungan Dalam
  8. Talang Batu
  9. Labuhan Batin


Kampung-kampung tua tersebut berada di pinggir sungai-sungai besar. Mata pencaharian masyarakatnya hanya mencari ikan dan menebang kayu, bukan hasil budidaya tetapi hasil alam yang dimanfaatkan. Selanjutnya hasil usaha dijual ke Jakarta menggunakan kapal kayu yang mereka buat, dengan jarak tempuh dua hari dua malam melewati sungai dan laut.

Alasan lebih memilih menggunakan jalur laut karena pada saat itu belum ada jalan darat menuju Bandar Lampung dan sekitar mereka merupakan hutan yang masih belantara.

Tahun 1930, jumlah Marga Mesuji (inlander/penduduk asli) sekitar 3.586 jiwa serta warga china (chineezen) berjumlah 8 jiwa.

Masa Kemerdekaan Indonesia

Pada era pasca kemerdekaan daerah Marga Mesuji digabungkan ke dalam wilayah Kabupaten Lampung Utara hingga tahun 1997. Setelah itu sempat masuk sebagai wilayah Kabupaten Tulang Bawang dari tahun 1997-2008.

Pada tahun 1982, Program Transmigrasi lokal yaitu perpindahan penduduk antar kabupaten dalam satu provinsi, ditempatkan di wilayah ini tersebar yang juga dilanjutkan pada tahun 1985, 1992, dan 1999.

Kabupaten Mesuji merupakan salah satu Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Lampung, hasil dari pemekaran Kabupaten Tulang Bawang. Mengingat wilayah Kabupaten Tulang Bawang saat itu sangat luas dan lokasi Kabupaten Mesuji (saat itu masih berupa Kecamatan Mesuji, wilayah Kabupaten Tulang Bawang) yang terlampau jauh dari pusat pemerintahan di Menggala.

Sesuai dengan amanah UU No.49 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji, ditetapkan bahwa ibu kota Kabupaten Mesuji adalah kecamatan Mesuji, berdasarkan hasil musyawarah tokoh-tokoh masyarakat ditetapkan bahwa ibukota terletak tepatnya di Wiralaga Mulya. Nama Wiralaga Mulya diambil dari penggabungan dua kampung di Kecamatan Mesuji yaitu Kampung Wiralagadan Kampung Sidomulyo yang merupakan hasil musyawarah tokoh masyarakat dan tetua Mesuji.

Sejarah Asal Usul Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung

Kabupaten Lampung Utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Kabupaten ini dulunya adalah kabupaten terluas/terbesar di Provinsi Lampung yang sekarang meliputi Kabupaten Lampung Utara sendiri, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat (yang melahirkan Kabupaten Pesisir Barat), dan Kabupaten Tulang Bawang(yang melahirkan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji).

AWAL MULA LAMPUNG UTARA


Pada awal masa kemerdekaan, berdasarkan UU RI Nomor 1 Tahun 1945, Lampung Utara merupakan wilayah administratif di bawah Karesidenan Lampung yang terbagi atas beberapa kawedanan, kecamatan dan marga.

Pemerintahan marga dihapuskan dengan Peraturan Residen 3 Desember 1952 Nomor 153/1952 dan dibentuklah “Negeri” yang menggantikan status marga dengan pemberian hak otonomi sepenuhnya berkedudukan di bawah kecamatan. Dengan terjadinya pemekaran beberapa kecamatan, terjadilah suatu negeri di bawah beberapa kecamatan, sehingga dalam tugas pemerintahan sering terjadi benturan. Status pemerintahan negeri dan kawedanan juga dihapuskan dengan berlakunya UU RI Nomor 18 Tahun 1965.

Berdasarkan UU RI Nomor 4 (Darurat) Tahun 1965, juncto UU RI Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Sumatera Selatan, terbentuklah Kabupaten Lampung Utara di bawah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan terbentuknya Provinsi Lampung berdasarkan UU RI Nomor 14 Tahun 1964, maka Kabupaten Lampung Utara masuk sebagai bagian dari Provinsi Lampung.

Kabupaten Lampung Utara telah mengalami tiga kali pemekaran sehingga wilayah yang semula seluas 19.368,50 km² kini tinggal 2.765,63 km². Pemekaran wilayah pertama terjadi dengan terbentuknya Kabupaten Lampung Barat berdasarkan UU RI Nomor 6 Tahun 1991, sehingga Wilayah Lampung Utara berkurang 6 kecamatan yaitu: Sumber Jaya, Balik Bukit, Belalau, Pesisir Tengah, Pesisir Selatan dan Pesisir Utara.

Pemekaran kedua tejadi dengan terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan UU RI Nomor 2 Tahun 1997. Wilayah Lampung Utara kembali mengalami pengurangan sebanyak 4 kecamatan yaitu: Menggala, Mesuji, Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik. Pemekaran ketiga terjadi dengan terbentuknya Kabupaten Way Kananberdasarkan UURI Nomor 12 Tahun 1999. Lampung Utara kembali berkurang 6 kecamatan yaitu: Blambangan Umpu, Pakuan Ratu, Bahuga, Baradatu, Banjit dan Kasui. Kabupaten Lampung Utara, saat ini tinggal 8 kecamatan yaitu: Kotabumi, Abung Selatan, Abung Timur, Abung Barat, Sungkai Selatan, Sungkai Utara, Tanjung Raja dan Bukit Kemuning.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 jumlah kecamatan dimekarkan menjadi 16 kecamatan dengan mendefinitifkan 8 kecamatan pembantu yaitu : Kotabumi Utara, Kotabumi Selatan, Abung Semuli, Abung Surakarta, Abung Tengah, Abung Tinggi, Bunga Mayang dan Muara Sungkai. Sedangkan hari kelahiran Kabupaten Lampung Utara Sikep ini, setelah melalui berbagai kajian, disepakati jatuh tanggal 15 Juni 1946 dan ini disahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tanggal 15 Agustus 2006 telah dimekarkan kembali 7 kecamatan yang baru, yaitu sebagai berikut:


  1. Kecamatan Hulu Sungkai ibukota Gedung Maripat
  2. Kecamatan Sungkai Tengah ibukota Batu Nangkop
  3. Kecamatan Sungkai Barat ibukota Sinar Harapan
  4. Kecamatan Sungkai Jaya ibukota Cempaka
  5. Kecamatan Abung Pekurun ibukota Pekurun
  6. Kecamatan Abung Kunang ibukota Aji Kagungan Kepala Kampung Syahrial Kunang
  7. Kecamatan Blambangan Pagar ibukota Blambangan
Itulah awal mula pembentukan kabupaten Lampung Utara Indonesia.

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Lampung Utara

Kabupaten Lampung Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sukadana. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.325,03 km² dan berpenduduk sebesar 1.113.976 jiwa.

Kabupaten ini memiliki semboyan "Bumei Tuwah Bepadan". Kabupaten ini sebelumnya termasuk dalam Kabupaten Lampung Tengah.

AWAL PEMBENTUKAN LAMPUNG TIMUR


Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, diresmikan pada tanggal 27 April 1999, dengan ibu kota di Sukadana. Pada waktu awal terbentuknya, Kabupaten Lampung Timur terdiri atas 10 kecamatan definitif, 13 kecamatan pembantu dan 232 desa.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999, 2 (dua) kecamatan pembantu yaitu kecamatan pembantu Marga Tiga dan Sekampung Udik statusnya ditingkatkan menjadi kecamatan definitif.

Dengan demikian wilayah Kabupaten Lampung Timur bertambah 2 (dua) kecamatan menjadi 12 kecamatan definitif dan 11 kecamatan pembantu dan 232 desa. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan 11 (sebelas) kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

Sehingga sejak Tahun 2012 Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 24 Kecamatan definitif dan 264 desa. Sebagaimana kabupaten lain di Indonesia, Kabupaten Lampung Timur pun memiliki seloka yaitu Bumei Tuwah Bepadan, yang mengandung arti bahwa daerah Lampung Timur merupakan daerah yang selalu memberikan kemakmuran bagi masyarakat apabila segala keputusan diambil melalui cara musyawarah untuk mufakat.

Seloka ini tercantum dalam lambang daerah Kabupaten Lampung Timur yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2000 tentang Lambang Daerah.

Pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda merupakan Onder Afdeling Sukadana yang di kepalai oleh seorang controleur berkebangsaan Belanda dan dalam pelaksanaannya di Bantu oleh seorang demang pribumi/Indonesia. Onder Afdeling Sukadana terbagi atas 3 distrik, Yaitu :


  1. Onder Distrik Sukadana.
  2. Onder Distrik Labuan Maringgai.
  3. Onder Distrik Gunung Sugih.


Masing-masing Onder Distrik dikepalai oleh asisten Demang yang berkedudukan sebagai pembantu Demang untuk mengkoordinir pesirah.

Masa Pendudukan Jepang

Wilayah Kabupaten Lampung Tengah pada Pemerintahan Jepang merupakan wilayah Bun Shu Metro, yang terbagi dalam beberapa Bun Shu, Marga-marga dan kampung-kampung. Bun Shu dikepalai oleh seorang, Bun Shu Cho dan Bun Shu Cho. Marga di kepalai oleh marga Cho, dan kampung dikepalai oleh seorang kepala kampung.

Masa Kemerdekaan Indonesia

Setelah Indonesia merdeka, dan dengan berlakunya peraturan peralihan pasal 2 UUD 1945, maka Bun Shu Metro berubah menjadi Kabupaten Lampung Tengah yang dikepalai oleh seorang Bupati. Bupati pertama Kabupaten Lampung Tengah adalah Burhanuddin dengan masa jabatan tahun 1945 hingga 1948.

Itulah sebabnya ditinjau dari perkembangan organisasi Pemerintahan maka pembagian Wilayah Lampung atas Kabupaten-Kabupaten dianggap terjadi pada zaman Pemerintahan Jepang.

Kejadian-Kejadian yang perlu di catat pada tahun 1946 s/d 1947 jumlah Marga bertambah 2 Marga yaitu :


  1. Marga Terusan Unyai
  2. Marga Selagai Lingga


Tambahan Marga ini terjadi karna adanya perubahan batas wilayah ataupun karena terjadinya perpindahan dan perkembangan penduduk.

Masa Pemerintahan Negeri

Dengan di bubarkannya Pemerintah Marga sebagai gantinya di bentuk pemerintahan Negeri yang terdiri dari seorang kepala Negeri dan Dewan Negeri, Kepala Negeri di pilih oleh Dewan Negeri dan para Kepala kampong, pada masa ini di Kabupaten Lampung Tengahterdapat 9 (sembilan) Negeri, yang 5 di antaranya berada di wilayah Kabupaten Lampung Timur sekarang yaitu :

  1. Negeri Pekalongan dengan pusat pemerintahan di Pekalongan.
  2. Negeri Sribawono dengan pusat Pemerintahan Di Banar Joyo.
  3. Negeri Sekampung dengan pusat Pemerintahan di Sumbergede.
  4. Negeri Sukadana dengan pusat Pemerintahan di Sukadana.
  5. Negeri Labuhan Maringgai dengan pusat Pemerintahan di Labuhan Maringgai

Dalam Praktik Sistem Pemerintahan Negeri tersebut di rasakan adanya kurang keserasian dengan Pemerintah Kecamatan dan keadanya ini menyulitkan Tugas Pemerintah. Oleh sebab itu Gubernur Kepala Daerah Tinggat I Lampung mulai tahun 1972 mengambil kebijaksanaan secara bertahap untuk menghapus Pemerintahan Negeri dengan jalan tidak lagi mengangkat Kepala Negeri yang telah habis masa jabatannya dan dengan demikian secara bertahap Pemerintahan negeri di Lampung Tengah hapus, sedangkan hak dan kewajiban Pemerintah Negeri beralih kepada Pemerintahan Kecamatan setempat.

Dalam rangka membantu tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah di bagian timur maka di bentuk wilayah kerja pembantu Bupati Lampung Tengah Wilayah Timur di Sukadana yang meliputi 10 (sepuluh) Kecamatan.

Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat, serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka dipandang perlu Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah ditata menjadi 3 (Tiga) Daerah Tingkat II. Pada tahun 1999, dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999, Wilayah Pembantu Bupati Kabupaten Lampung Tengah Wilayah Sukadana dibentuk menjadi Kabupaten Lampung Timur yang meliputi 10 (sepuluh) Kecamatan Definitif dan 13 (tiga belas) Kecamatan Pembantu.

Sejarah Asal Usul Berdirinya Kabupaten Lampung Timur