Social Items

Sejarah Kota Solok dahulunya merupakan satu wilayah nagari di Kabupaten Solok, yaitu Nagari Solok. Hasrat untuk menjadi Kotamadya dirintis sejak tahun 1946 dalam sidang Komite Nasional Cabang Solok, melalui panitia yang diketuai oleh Marah Adin Dt. Penghulu Sati, yang kemudian berkembang melalui suatu rapat umum di lapangan Kerapatan Adat Nagari Solok di Lubuk Sikarah, yang dihadiri oleh para penghulu dan pemuka masyarakat Nagari Solok yang dipimpin oleh NHT Dt. Bandaro Hitam, selajutnya secara bulat menyetujui dan mendukung pengembangan Nagari Solok menjadi Kotamadya Solok.


Berhubung terjadi agresi Belanda Tahun 1949, maka kerja panitia terhenti, dan setelah terbentuk Pemerintahan Darurat pada Bulan Mei 1949, maka kepanitian dilanjutkan oleh suatu Panitia Kota Kecil.

Harapan pembentukan kota ini kemudian mendapatkan sambutan dari Pemerintah Pusat, dan dalam rangka kemungkinan diresmikannya Nagari Solok menjadi Kotamadya, maka dibentuklah Panitia Persiapan Peresmian pada 6 Januari 1968 bertempat di Masjid Pasar Nagari Solok, yang dinamakan Panitia Sepuluh yang diketuai oleh NHT Dt. Bandaro Basa, serta melalui bantuan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Solok saat itu, Letkol. Drs.Zaghloel St.

Kebesaran, pada Tanggal 16 Desember 1970 usaha pemantapan realisasi Kotamadya Solok dipenuhi Pemerintah Pusat, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970, tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

Kota Solok akhirnya diresmikan tanggal 16 Desember 1970 oleh Menteri Dalam Negeri yang pada saat itu dijabat oleh Amir Mahmud. Dengan terbentuknya Kotamadya Dati. II Solok maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pemda 7/9–10-313 tanggal 23 November 1970 mengangkat Drs. Hasan Basri sebagai Pejabat Kepala Daerah yang pertama.

Pelayanan publik Pemerintah Kota Solok mulai secara resmi dibuka pada tanggal 21 Desember 1970 di Kantor Balaikota Solok dan mulai saat itu Pemerintah Kotamadya Solok secara bertahap melaksanakan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur, bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Wilayah Kota Solok berasal dari salah satu wilayah adat yaitu Nagari Solok berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1966, ditambah Jorong Laing dari bagian Nagari Guguk Sarai di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Solok. Dalam usaha penyempurnaan dan kelancaran pelayanan publik di Pemerintahan Daerah Tk. II Kotamadya Solok, maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Nomor 21/Desth/Wako/71 tanggal 10 Maret 1971 tentang Pembentukan 13 Resort Administrasi yaitu :

Resort Tanah GaramResort Enam SukuResort Sinapa PiliangResort IX KorongResort Kampai Tabu Karambie (KTK)Resort Aro IV KorongResort Simpang RumbioResort Koto PanjangResort Pasar Pandan AirmatiResort LaingResort Tanjung PakuResort Nan BalimoResort Kampung Jawa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kecamatan Padang Panjang Timur, Kecamatan Padang Panjang Barat di Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang, Kecamatan Sawahlunto Utara, Kecamatan Sawahlunto Selatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kecamatan Tanjung Harapandi Kotamadya Daerah Tingkat II Solok, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Barat dan Kecamatan Payakumbuh Timur di Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, maka seluruh Resort Administrasi tersebut menjadi Kelurahan.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka penggunaan istilah "Kotamadya" dirubah dengan istilah "Kota" sehingga secara resmi kemudian sebutan "Kotamadya Solok" diganti menjadi "Kota Solok".

Sumber : wikipedia.org

Sejarah Asal Usul Kota Solok Sumatera Barat

Sebelum tahun 2003 Kota Tomohon merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Minahasa. Dalam perkembangannya, Tomohon mengalami banyak sekali kemajuan, sehingga ada aspirasi dari warganya untuk meningkatkan status Tomohon menjadi sebuah kota.


Tomohon menjadi daerah otonom (kota) dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara oleh DPR RI.

Mayoritas masyarakat Tomohon adalah suku Tombulu, namun terdapat pula suku Toutemboan yang mendiami ujung Utara kota Tomohon, tepatnya di Desa Tinoor yang terdiri dari Tinoor Satu dan Tinoor dua. Tomohon juga didiami suku-suku lain, baik yang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara maupun suku lain di Indonesia.

AWAL MULA KOTA TOMOHON

Pada zaman dahulu, Tomohon adalah wilayah hutan pegunungan yang sangat kaya akan sumber air karena terletak di kaki gunung Lokon, Mahawudan Masarang. Penduduk yang tinggal dikawasan lembah pegunungan ini dikenal sebagai Tou Mu'ung.

kata "Tou" artinya orang, sedangkan kata "Mu'ung" belum ada yang tahu pasti. Sebagian orang berpendapat, kata “Mu’ung” berarti sumber mata air. 

Jadi arti Tou Mu'ung adalah orang mata air atau orang yang tinggal di sumber mata air.

Satu-satunya tempat yang memiliki nama “Mu’ung” adalah sebuah mata air besar yang kini menjadi tempat pemandian umum di Kelurahan Matani 2, yang berbatasan dengan “Wakas” di kelurahan Paslaten 2.

Mata air Mu'ung Beberapa orang tua berpendapat, ada kemungkinan nama tempat mata air inilah yang menjadi asal usul nama Tomohon.

Mata air kalimpesan Namun ada juga yang berpendapat lain, menurut mereka sebutan Mu'ung atau sumber mata air berlaku untuk wilayah Tomohon yang lebih luas. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya sumber air yang ada di hampir seluruh desa/kelurahan di Tomohon, seperti Sineleyan di Talete, Ma'langen danKalimpesan di Paslaten 2, dan banyak lagi.

Karena gubahan lidah dari waktu ke waktu sebutan “Tou Mu’ung” lambat laun menjadi Tomohon.
Tomohon adalah daerah Minahasa yang sub-etniknya termasuk dalam etnik Tombulu.

Sub-etnik ini sejak jaman purba tidak mengalami perubahan nama. Leluhur dalam periode ini yang menjadikan Mai'esu, dekat Tomohon, sebagai pusat pemerintahan yang dipimpin oleh Belung dan Kakemkeman.

Para kepala negeri atau Walak adalah Walean, Tumurang, dan Mandagi di Sarongsong, Tumbel Woto di Tombariri, Lumongdong di Kakaskasen, Mokoagow di Kinilow, Mangundap di Tanahwangko, dan Lolong di Wenang yang sekarang bernama Manado.

Pakasa'an Tombulu' terdiri dari tiga walak, yakni; Tonsarongsong di Selatan, Tomohon di tengah, dan Tombariri di Utara, dan tidak pernah berubah hingga sekarang ini 

Sejak dahulu Tomohon telah dituliskan dalam beberapa catatan sejarah. Salah satunya terdapat dalam karya etnografis Pendeta N. Graafland yang ketika pada tanggal 14 Januari 1864 di atas kapal Queen Elisabeth, ia menuliskan tentang suatu negeri yang bernama Tomohon yang dikunjunginya pada sekitar tahun 1850.

Menurut beberapa sumber, Tomohon asal kata (Tou mu'ung) dalam bahasa tombulu. Dikatakan bahwa Tomohon adalah salah satu daerah yang termasuk dalam etnis tombulu, ialah salah satu dari delapan etnis asli minahasa.

Perkembangan peradaban dan dinamika penyelenggaraan pembangunan dan kemasyarakatan dari tahun ke tahun menjadikan Tomohon sebagai salah satu ibukota kecamatan di Kabupaten Minahasa.

Dekade awal tahun 2000-an masyarakat di beberapa bagian wilayah kabupaten Minahasa melahirkan inspirasi dan aspirasi kecenderungan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal untuk melakukan pemekaran daerah.

Berhembusnya angin reformasi dan diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah, semakin mempercepat proses akomodasi aspirasi masyarakat untuk pemekaran daerah dimaksud.

BERDIRINYA KOTA TOMOHON

Melalui proses yang panjang secara yuridis dan pertimbangan yang matang dalam rangka akselerasi pembangunan bangsa bagi kesejahteraan masyarakat secara luas, maka Pemerintah Kabupaten Minahasa beserta Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Minahasa merekomendasikan aspirasi masyarakat untuk pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa Utara; yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon ditetapkan Pemerintah Pusat dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 dan pembentukan Kabupaten Minahasa Utara melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003.

Terbentuknya lembaga legislatif Kota Tomohon hasil Pemilihan Umum Tahun 2004, menghasilkan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 22 Tahun 2005 tentang Lambang Daerah dan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 29 Tahun 2005 tentang Hari Jadi Kota Tomohon.

HARI JADI KOTA TOMOHON

Kota Tomohon diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 4 Agustus 2003.

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Awal Mula Terbentuknya Kota Tomohon Sulawesi Utara

Subscribe Our Newsletter