Social Items

Showing posts with label Asal usul Aceh Besar. Show all posts
Showing posts with label Asal usul Aceh Besar. Show all posts
Kabupaten Pidie Jaya adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Ibukotanya adalah Meureudu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007, merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Pidie.

SEJARAH BERDIRINYA PIDIE JAYA


Pada zaman dahulu, Negeri Meureudu pernah dicalonkan sebagai ibu kota Kerajaan Aceh. Namun konspirasi politik kerajaan menggagalkannya. Sampai kerajaan Aceh runtuh, Meureudu masih sebuah negeri bebas.

Negeri Meureudu sudah terbentuk dan diakui sejak zaman Kerajaan Aceh. Ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa (1607-1636) Meureudu semakin diistimewakan. Menjadi daerah bebas dari aturan kerajaan.

Hanya satu kewajiban Meureudu saat itu, menyediakan persediaan logistik (beras) untuk kebutuhan kerajaan Aceh. Dalam perjalanan tugas Iskandar Muda ke daerah Semenanjung Melayu (kini Malaysia) tahun 1613, singgah di Negeri Meureudu, menjumpai Tgk Muhammad Jalaluddin, yang terkenal dengan sebutan Tgk Ja Madainah. Dalam percaturan politik kerajaan Aceh negeri Meureudu juga memegang peranan penting.

Hal itu sebegaimana tersebut dalam Qanun Al-Asyi atau Adat Meukuta Alam, yang merupakan Undang-Undangnya Kerajaan Aceh. Saat Aceh dikuasai Belanda, dan Mesjid Indra Puri direbut, dokumen undang-undang kerajaan itu jatuh ke tangan Belanda. Oleh K F van Hangen, dokumen itu kemudian diterbitkan dalam salah satu majalah yang terbit di negeri Belanda.

Dalam pasal 12 Qanun Al-Asyi disebutkan, Apabila Ulee balang dalam negeri tidak menuruti hukum, maka sultan memanggil Teungku Chik Muda Pahlawan Negeri Meureudu, menyuruh pukul Uleebalang negeri itu atau diserang dan Uleebalang diberhentikan atau diusir, segala pohon tanamannya dan harta serta rumahnya dirampas.

Kutipan Undang-Undang Kerajaan Aceh itu, mensahihkan tentang keberadaan Negeri Meureudu sebagai daerah kepercayaan sultan untuk melaksanakan segala perintah dan titahnya dalam segala aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan Kerajaan Aceh Darussalam.

Malah karena kemampun tersebut, Meureudu pernah dicalonkan sebagai ibu kota kerajaan. Caranya, dengan menimbang air Krueng Meureudu dengan air Krueng Aceh. Hasilnya Air Krueng Meureudu lebih bagus. Namun konspirasi elit politik di Kerajaan Aceh mengganti air tersebut.

Hasilnya ibu kota Kerajaan Aceh tetap berada di daerah Banda Aceh sekarang (seputar aliran Krueng Aceh). Untuk mempersiapkan pemindahan ibu kota kerajaan tersebut, sebuah benteng pernah dididirikan Sultan Iskandar Muda di Meureudu. Benteng itu sekarang ada di tepi sungai Krueng Meureudu.

Peranan Negeri Meureudu yang sangat strategis dalam percaturan politik Pemerintahan Kerajaan Aceh. Ketika Sultan Iskandar Muda hendak melakukan penyerangan (ekspansi) ke semenanjung Melayu (Malaysia-red). Ia mengangkat Malem Dagang dari Negeri Meureudu sebagai Panglima Perang, serta Teungku Ja Pakeh-juga putra Meureudu-sebagai penasehat perang, mendampingi Panglima Malem Dagang.

Setelah Semenanjung Melayu, yakni Johor berhasil ditaklukkan oleh Pasukan Pimpinan Malem Dagang, Sultan Iskandar Muda semakin memberikan perhatian khusus terhadap Negeri Meureudu. Kala itu sultan paling tersohor dari Kerajaan Aceh itu mengangkat Teungku Chik di Negeri Meureudu, putra bungsu dari Meurah Ali Taher yang bernama Meurah Ali Husein, sebagai perpanjangan tangan Sultan di Meureudu.

Negeri Meureudu negeri yang langsung berada di bawah Kesultanan Aceh dengan status nenggroe bibeueh (negeri bebas-red). Di mana penduduk negeri Meureudu dibebaskan darisegala beban dan kewajiban terhadap kerajaan.

Negeri Meureudu hanya punya satu kewajiban istimewa terhadap Kerajaan Aceh, yakni menyediakan bahan makanan pokok (beras-red), karena Negeri Meureudu merupakan lumbung beras utama kerajaan.

Keistimewaan Negeri Meureudu terus berlangsung sampai Sultan Iskandar Muda diganti oleh Sultan Iskandar Tsani. Pada tahun 1640, Iskandar Tsani mengangkat Teuku Chik Meureudu sebagai penguasa defenitif yang ditunjuk oleh kerajaan.

Ia merupakan putra sulung dari Meurah Ali Husein, yang bermana Meurah Johan Mahmud, yang digelar Teuku Pahlawan Raja Negeri Meureudu.

Sejak Meurah Johan Mahmud hingga kedatangan kolonial Belanda, negeri Meureudu telah diperintah oleh sembilan Teuku Chik, dan selama penjajahan Belanda, Landscap Meureudu telah diperintah oleh tiga orang Teuku Chik (Zelfbeestuurders).

Kemudain pada zaman penjajahan Belanda, Negeri Meureudu diubah satus menjadi Kewedanan (Orderafdeeling) yang diperintah oleh seorang Controlleur. Selama zaman penjajahan Belanda, Kewedanan Meureudu telah diperintah oleh empat belas orang Controlleur, yang wilayah kekuasaannya meliputi dari Ulee Glee sampai ke Panteraja.

Setelah tentara pendudukan Jepang masuk ke daerah Aceh dan mengalahkan tentara Belanda, maka Jepang kemudian mengambil alih kekuasaan yang ditinggalkan Belanda itu dan menjadi penguasa baru di Aceh. Di masa penjajahan Jepang, masyarakat Meureudu dipimpin oleh seorang Suntyo Meureudu Sun dan Seorang Guntyo Meureudu Gun.

Sesudah melewati zaman penjajahan, sejak tahun 1967, Meureudu berubah menjadi Pusat Kawedanan sekaligus pusat kecamatan. Selama Meureudu berstatus sebagai kawedanan, telah diperintah oleh tujuh orang Wedana.

Pada tahun 1967, Kewedanan Meureudu dipecah menjadi empat kecamatan yaitu Ulee Glee, Ulim, Meureudu dan Trienggadeng Penteraja, yang masing-masing langsung berada dibawah kontrol Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.

Kini Daerah Kawedanan Meureudu menjelma menjadi Kabupaten Pidie Jaya, dengan Meureudu sebagai ibu kotanya. Kabupaten Pidie Jaya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007.

Kabupaten Pidie Jaya yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Ad interim, Widodo AS di gedung Anjong Monmata Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada hari Jum’at tanggal 15 juni 2007.

Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan aspirasi 140.000, jiwa masyarakat di 8 (delapan) Kecamatan yaitu Kecamatan Bandar baru, Panteraja, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Jangka Buya dan Bandar Dua serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Untuk menunjang tugas-tugas pokok Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dibidang Pembangunan dan kemasyarakatan dimaksud, maka ditetapkanlah Penjabat Bupati Pidie Jaya pertama melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.11-138 tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Pidie Jaya atas nama Drs. Salman Ishak,M.,Si yang dilantik pada tanggal 15 juni 2007 oleh Mendagri.

Dan diperpanjang masa jabatannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.11-360 Tahun 2008 tanggal 26 Mei 2008. Kemudian melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.11-908A Tahun2008 tanggal 25 November 2008 terhitung, mulai tanggal serah terima jabatan ini telah diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai pejabat Bupati Pidie Jaya.

Sumber : Pidiejayakab.go.id dan Wikipedia

Sejarah Asal Usul Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh

Kabupaten Pidie adalah salah satu kabupatendi provinsi Aceh, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini berada di Sigli, kabupaten ini merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar ke 2 di provinsi aceh setelah kabupaten aceh utara.


Dua pertiga masyarakat kabupaten ini ada di perantauan, buat masyarakat wilayah ini merantau adalah sebuah kebiasaan yang turun temurun untuk melatih kemandirian dan keterampilan.

Masyarakat wilayah ini mendominasi pasar-pasar di berbagai wilayah di provinsi Aceh dan sebagian ke provinsi sumatera utara dan negara tetangga malaysia. Selain itu, wilayah ini juga terkenal sebagai daerah asal tokoh-tokoh terkenal Aceh.

SEJARAH TERBENTUKNYA KABUPATEN PIDIE

Sebelum Islam masuk ke Aceh, di Aceh telah berkembang kota-kota kerajan hindu seperti : Kerajaan Poli di Pidie yang berkembang sekitar tahun 413 M. Kerajan Sahe sering juga di sebut Sanghela di kawasan Ulei Gle dan Meureudu, kerajan ini terbentuk dan dibawa oleh pendatang dari pulau Ceylon.

Kerajaan Indrapuri di Indrapuri. Kerajaan Indrapatra di Ladong. Kerajaan Indrapurwa di Lampageu, Kuala pancu (Ujong Pancu, -red).

Semua kota-kota Hindu tersebut setelah islam kuat di Aceh dihancurkan. Bekas-bekas kerajaan itu masih bisa diperiksa walau sudah tertimbun, seperti di kawasan Paya Seutui Kecamatan Ulim (perbatasan Ulim dengan Meurah Dua), reruntuhan di Ladong.

Bahkan menurut H M Zainuddin, mesjid Indrapuri dibangun diatas reruntuhan candi. Pada tahun 1830, Haji Muhammad, yang lebih dikenal sebagai Tuanku Tambusi juga meruntuhkan candi-candi dan batunya kemudian dimanfaatkan untuk membangun mesjid dan benteng-benteng.

Untuk mengungkap tentang keberadaan Kerajaan Sahe/Sanghela itu, maka perlu diadakan penelitian secara arkeologi ke daerah Paya Seutui yang disebut H M Zainuddin tersebut.

Dalam makalahnya H M Zainuddin mengatak pernah ada temuan sisa-sisa kerajaan Sahe/Sanghela itu di kawasan persawahan di Paya Seutui, namun ia tidak jelas menyebutkan di Paya Seutui bagian mana itu ditemukan.

Untuk mengetahui keberadaan para pendiri dan penduduk Kerajaan Sahe/Sanghela tersebut, informasi dari asal-usul kerajaan Poli/Pedir di Kabupaten Pidie sekarang mungkin bisa membantu, karena keberadaan negeri Meureudu dan Negeri Pedir keduanya tak bisa dipisahkan.

Selama ini kita mengetahui asal mula daerah Pidie sekarang adalah Kerajaan Poli atau Pedir, tapi ternyata jauh sebelumnya sudah ada Kerajaan Sama Indra sebagai cikal bakalnya. Kuat dugaan, Kerajaan Sama Indra ini berkembang pada waktu yang sama dengan kerajaan Sahe/Sanghela di Meureudu atau bisa jadi satu kesatuan yang hidup saling berdampingan.

Informasi tentang keberadaan Kerajaan Sama Indra ini diungkap oleh sejarawan lainnya, M Junus Djamil dalam sebuah buku yang disusun dengan ketikan mesin tik. Buku dengan judul Silsilah Tawarick Radja-radja Kerajaan Aceh itu diterbitkan oleh Adjdam-I/Iskandar Muda tidak lagi jelas tahun penerbitnya. Tapi pada kata pengantar yang ditulis dengan ejaan lama oleh Perwira Adjudan Djendral Kodam-I/Iskandar Muda, T Muhammad Ali, tertera 21 Agustus 1968.

Buku setebal 57 halaman itu pada halaman 24 berisi tentang sejarah Negeri Pidie/Sjahir Poli. Kerajaan ini digambarkan sebagai daerah dataran rendah yang luas dengan tanah yang subur, sehingga kehidupan penduduknya makmur.

M Junus Djamil menyebutkan batas-batas kerajaan ini meliputi, sebelah timur dengan Kerajaan Samudra/Pasai, sebelah barat dengan Kerajaan Aceh Darussalam, sebelah selatan dengan pegunungan, serta dengan selat Malaka di sebelah utara. Bila merujuk pada batas yang disebutkan tersebut, berarti kerajaan Sahe/Sanghela termasuk dalam wilayah kerjaan Sama Indra di bagian timur.

Suku yang mendiami kerajaan ini berasal dari Mon Khmer yang datang dari Asia Tenggara yakni dari Negeri Campa. Suku Mon Khmer itu datang ke Poli beberapa abad sebelum masehi. Rombongan ini dipimpin oleh Sjahir Pauling yang kemudian dikenal sebagai Sjahir Poli. Mereka kemudian berbaur dengan masyarakat sekitar yang telah lebih dahulu mendiami kawasan tersebut.

Setelah berlabuh dan menetap di kawasan itu, Sjahir Poli mendirikan sebuah kerajaan yang dinamai Kerajaan Sama Indra. Waktu itu mereka masih menganut agama Budha Mahayana atau Himayana. Oleh M Junus Djamil diyakini dari agama ini kemudian masuk pengaruh Hindu.

Tentang kedatangan bangsa Mon Khmer itu juga diungkapkan H Muhammad Said dalam makalah sejarahnya, Wajah Rakyat Aceh dalam Lintasan Sejarah, pada Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) II, Agustus 1972 Ia menjelaskan, pada tahun 1891, seorang peneliti asing bernama G K Nieman sudah menemukan 150 kata dari bahasa Campa dalam bahasa Aceh. Demikian juga dengan bahasa Khmer (Kamboja) tetapi yang sangat dominan adalah bahasa Melayu dan bahasa Arab.

Sementara tentang pengaruh Hindu di Aceh pernah diungkapkan oleh sejarawan Belanda JC Van Luer, yang mengatakan bahwa sejarah dan budaya Aceh sebelum kedatangan Islam dan bangsa barat telah terisi dengan landasan Hindu-sentris (Indonesia Trade and Society, hal 261)

Lama kelamaan Kerajaan Sama Indra pecah mejadi beberapa kerajaan kecil. Seperti pecahnya Kerajaan Indra Purwa (Lamuri) menjadi Kerajaan Indrapuri, Indrapatra, Indrapurwa dan Indrajaya yang dikenal sebagai kerajaan Panton Rie atau Kantoli di Lhokseudu.

Bisa jadi juga, Kerjaan Sahe/Sanghela berdiri setelah Kerajaan Sama Indra ini pecah menjadi beberapa kerajaan kecil, hingga kemudian membentuk sebuah kerajaan tersendiri.

Kala itu Kerajaan Sama Indra menjadi saingan Kerajaan Indrapurba (Lamuri) di sebelah barat dan kerajaan Plak Plieng (Kerajaan Panca Warna) di sebelah timur. Kerajaan Sama Indra mengalami goncangan dan perubahan yang berat kala itu.

Menurut M Junus Djamil, pada pertengahan abad ke-14 masehi penduduk di Kerajaan Sama Indra beralih dari agama lama menjadi pemeluk agama Islam, setelah kerajaan itu diserang oleh Kerajaan Aceh Darussalam yang dipimpin Sultan Mansyur Syah (1354 – 1408 M). Selanjutnya, pengaruh Islam yang dibawa oleh orang-orang dari Kerajaan Aceh Darussalam terus mengikis ajaran hindu dan budha di daerah tersebut.

Setelah kerajaan Sama Indra takluk pada Kerajaan Aceh Darussalam, makan sultan Aceh selanjutnya, Sultan Mahmud II Alaiddin Johan Sjah mengangkat Raja Husein Sjah menjadi sultan muda di negeri Sama Indra yang otonom di bawah Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Sama Indra kemudian berganti nama menjadi Kerajaan Pedir, yang lama kelamaan berubah menjadi Pidie seperti yang dikenal sekarang.

Meski sebagai kerajaan otonom di bawah Kerajaan Aceh Darussalam, peranan raja negeri Pidie tetap dipererhitungkan. Malah, setiap keputusan Majelis Mahkamah Rakyat Kerajaan Aceh Darussalam, sultan tidak memberi cap geulanteu (stempel halilintar) sebelum mendapat persetujuan dari Laksamana Raja Maharaja Pidie. Maha Raja Pidie beserta uleebalang syik dalam Kerajaan Aceh Darussalam berhak mengatur daerah kekuasaannya menurut putusan balai rakyat negeri masing-masing.

Masih menurut M Junus Djamil, setelah Sultan Mahmud II Alaiddin Jauhan Syah raja Kerajaan Aceh Darussalam Mangkat, maka Sultan Husain Syah selaku Maharaja Pidie diangkat sebagai penggantinya. Ia memerintah Kerajaan Aceh dari tahun 1465 sampai 1480 Masehi.

Kemudian untuk Maharaja Pidie yang baru diangkat anaknya yang bernama Malik Sulaiman Noer. Sementara putranya yang satu lagi, Malik Munawar Syah diangkat menjadi raja muda dan laksamana di daerah timur, yang mencakup wilayah Samudra/Pase, Peureulak, Teuminga dan Aru dengan pusat pemerintahan di Pangkalan Nala (Pulau Kampey).

Sumber : pemkabpidie.go.id

Sejarah Asal Usul Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh

Kabupaten Gayo Lues adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara dengan Dasar Hukum UU No.4 Tahun 2002 pada tanggal 10 April 2002. Kabupaten ini berada di gugusan pegunungan Bukit Barisan.


Sebagian besar wilayahnya merupakan areal Taman Nasional Gunung Leuser yang telah dicanangkan sebagai warisan dunia. Kabupaten ini merupakan kabupaten yang paling terisolasi di Aceh. Selain itu, daerah ini merupakan asal Tari Saman yang pada Desember 2012 telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia tak benda oleh UNESCO di Bali.

Pada mulanya daerah Gayo dan Alas membentuk pemerintahan sendiri terpisah dari Kabupaten Aceh Tengah. Oleh karena itu terbentuklah Kabupaten Aceh Tenggara (UU No. 4/1974). Namun karena daerah Gayo mengalami kesulitan, mereka pun membentuk kabupaten tersendiri yang dinamakan Kabupaten Gayo Lues (UU No. 4/2002).

Pusat pemerintahan dari kabupaten ini dikendalikan dari Desa Cinta Maju sedangkan pusat perekonomian tetap di ibukota Blangkejeren. Adapun pejabat Bupati ditetapkan Ir. Muhammad Ali Kasim, M.M.

SEJARAH KABUPATEN GAYO LUES

Sejarah berdirinya Kabupaten Gayo Lues tidak terlepas dari keberadaan sebuah organisasi keagamaan yaitu Al-Jam’iyatul Washliyah. Ketika Pimpinan Daerah Al-Jam’iyatul Washliyah untuk pertama sekali berdiri di Gayo Lues pada tahun 1997, pada acara pelantikan pengurusnya yang diketua oleh H. Muhammmad Sulthan dengan sekretaris Drs. Buniyamin S, oleh Pimpinan Wilayah Jam’iyatul Washliyah Provinsi Aceh, almarhum Drs. H, M Kaoy Syah yang juga anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan saat itu dalam kata sambutannya mengatakan dan meminta kepada semua elemen masyarakat Gayo Lues untuk saatnya memikirkan Gayo Lues agar dapat menjadi sebuah kabupaten sendiri.

Dalam penjelasannya Kaoy Syah  mengatakan beberapa pertimbangan, diantaranya kalau ada orang luar berkunjung ke Blangkejeren-Gayo Lues baik dari arah Aceh Tenggara maupun Aceh Tengah, maka oarang tersebut mengira kalau Gayo Lues adalah sebuah daerah-kabupaten sendiri karena rentang daerah yang cukup jauh dengan daerah lainnya.

Pertimbangan lain Gayo Lues memiliki wilayah yang cukup luas yang menyebabkan layanan pemerintahan dengan ibu kota Aceh Tenggara mengalamai kendala sehingga pemerataan pembangunan tidak dapat berjalan efektif. Dikatakan, Gayo Lues dengan Aceh Tenggara memiliki suku, budaya dan bahasa yang berbeda maka layak masing-masing mengurus rumah tangganya sendiri-sendiri, agar pelayana kepada masyarakat terpenuhi dan pemerataan pembangunan bisa tercapai.

Berselang satu minggu dari acara tersebut, pada tanggal 28 November 1997 jam 20.00 beberapa tokoh berkumpul di Kantor Pimpinan Daerah Jam’iyatul Washliyah Gayo Lues, yang hadir saat itu adalah, Drs. Ma’at Husin, H. Abdullah Wirasaslihin, AK Wijaya, H. Husin Sabli, H.M Saleh Adamy dan Drs. Buniyamin S. Dalam pertemuan pertama ini dibahas dari masukan yang diberikan Pimpinan Wilayah Al-Jam’iyatul Washliyah, Drs. H. M Kaoy Syah tentang kemungkinan diperjuangkannya Gayo Lues menjadi kabupaten sendiri. Selain itu menentukan waktu pertemuan selanjutnya dan menginventaris tokoh-tokoh yang akan diundang.

Pada tanggal 23 Desember 1997 digelarlah pertemuan kedua dengan mengundang lima belas tokoh Gayo Lues bertempat di di Kantor PD Al-Jam’iyatul Washliyah Gayo Lues Jalan Kutapanjang No. 1 Blangkejeren, namun yang hadir saat itu hanya delapan orang. Mereka tersebut adalah, Drs. Ma’at Husin, H. Abdullah Wirasalihin, H. Husin Sabli, AK Wijaya, H. M. saleh Adamy, H.M Yacob Mas. Sahudin Tamin dan Drs. Buniyamin S.

Keesokan harinya tanggal 24 Desember 1997, pukul 10.35 ditetapkanlah dalam sebuah keputusan Panitia Persiapan Peningkatan Status Pembantu Bupati Gayo Lues Blangkejeren Aceh Tenggara dengan Ketua Drs. Ma’at Husin, Wakil ketua H. Husin Sabli, wakil ketua H. Abdullah Wirasalihin, wakil Ketua AK Wijaya, wakil ketua Sahudin Tamin. Sekretaris H.M Saleh Adamy, wakil sekretaris Drs. Buniyamin S dan bendahara H.M Yacob Mas.

Setelah ditetapkannya panitia tersebut terjadi pro kontra diantara sejumlah tokoh, baik tokoh Gayo Lues maupun tokoh-tokoh dari Tanah Alas Aceh Tenggara. Tokoh Aceh Tenggara saat itu dinilai wajar menantang usaha dari tokoh-tokoh Gayo Lues ini. Tantangan gencar juga dilakukan tokoh-tokoh Gayo Lues.

Saat itu beberapa tokoh mengatakan usaha yang dilakukan tersebut adalah menantang arus, juga dinilai panitia tersebut adalah pekerjaan tokoh-tokoh yang tidak memiliki pekerjaan, malah dijuluki dengan sebutan “Singa Ompong”.

Dengan tidak mengindahkan cercaan dan makian, panitia berjalan pasti. Maka pada tanggal 26 januari 1998 keluarlah Surat keputusan Bupati Aceh Tenggara atas usulan Panitia daerah dengan no SK. 05/1998 tahun 1998 tentang Susunan Pantia Persiapan Peningkatan Status Pembantu Bupati Gayo Lues Blangkejeren Aceh Tenggara yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Tenggara, Drs. H. Syahbudin BP. Dengan komposisi. Ketua Drs. Ma’at Husin, wakil H. Husin Sabli, wakil H. Abdullah Wirasalihin, wakil AK wijaya, wakil Sahudin Tamin. Sekretaris H.M Saleh Adami. Wakil sekretis Drs. Buniyamin S dan bendahara, H.M. Yacob Mas.

Dengan keluarnya SK Bupati Aceh Tenggara tersebut, maka panitia mengeluarkan mandat no.03/PPPS/PBGL/AT/II/1998 tentang penetapan Perwakilan Panitia di luar daerah, diantaranya untuk Banda Aceh, H. MZ Abidin. Ir. Saidi Hasan Porang dan Drs. TA Karim Sabdin. Medan, H. Sahudin Tamin. Ir. Jalaludin Daud dan Drs. Zulkifli. Jakarta, Drs. Ridwan Salam, Drs. Abdul Gafar. Takengon, Drs. Aminudin MS, Ir. Ibrahim dan Sabdin. Kutacane, H. Husin Sabli, H.M Yacob Mas dan H.M Syarif Senarebung.

Dengan keluarnya SK dari Bupati Aceh Tenggara, bagi sebagian tokok Gayo Lues yang selama ini menantang usaha tersebut berbalik arah mendukung Pantia Persiapan tersebut dan adanya usaha penggeseran komposisi kepanitiaan yang telah disahkan oleh Drs. H. Syahbuddin BP, karena telah dinilai perjuangan tersebut legal.

Karena Bupati Aceh Tenggara tidak berkenan merubah komposisi kepanitiaan, maka Pembantu Bupati Gayo Lues, Drs. Syamsul Bahri mengeluarkan SK Pengukuhan sekaligus penambahan Panitia Persiapan Peningkatan Status Wilayah Kerja Pembantu Bupati Gayo Lues No. 14.a/tahun 1998 tanggal 1 Desember 1998 dengan susunan, Ketua Drs, Maat Husin, wakil H Husin Sabli, wakil H. Abdullah Wirasalihin, wakil AK Wijaya, wakil H. Sahudin Tamin, Sekretaris H.M Saleh Adamy, wakil sekretaris M Arifin Ismail, wakil sekretaris Hardansyah, bendahara H.M Yacob Mas wakil bendahara H. Samin Dopot, wakil bendahara Muhammad Cane.

Sebagian kalangan menilai SK tersebut illegal karena membuat SK lain walaupun sifatnya pengukuhan yang seharusnya tidak ada pencopotan dan penambahan personil dari SK Bupati sebelumnya. Panitia ini dilengkapi dengan sejumlah biro.

Dari perjalanan sejarah tersebut perlu beberapa catatan bahwa para penyumbang dana perdana sebelum keluarnya SK Bupati tentang personil Panitia tersebut adalah, Awalaudin S.Ag,  kertas HVS dua  rim dan clover enam lembar.

Sumber : Lintasgayo.com & Wikipedia

Sejarah Asal Usul Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh

Kabupaten Aceh Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Ibu kotanya adalah Takengon, sebuah kota kecil berhawa sejuk yang berada di salah satu bagian punggung pegunungan Bukit Barisanyang membentang sepanjang Pulau Sumatera.

SEJARAH KABUPATEN ACEH TENGAH


1. Masa Penjajahan Belanda

Kedatangan kaum kolonial Belanda sekitar tahun 1904, tidak terlepas dari potensi perkebunan Tanah Gayo yang sangat cocok untuk budidaya Kopi Arabika, Tembakau dan Damar. Pada periode itu wilayah Kabupaten Aceh Tengah dijadikan Onder Afdeeling Nordkus Atjeh dengan Sigli sebagai ibukotanya.

Dalam masa kolonial Belanda tersebut di kawasan Takengon didirikan sebuah perusahaan pengolahan Kopi dan Damar. Sejak saat itu pula kawasan Takengon mulai berkembang menjadi sebuah pusat pemasaran hasil bumi Dataran Tinggi Gayo, khususnya Sayuran dan Kopi.

2. Masa Penjajahan Jepang

Sebutan Onder Afdeeling Takengon di era kolonial Belanda, berubah menjadi Gun pada masa pendudukan Jepang (1942-1945). Gun dipimpin oleh Gunco.

3. Masa Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, sebutan tersebut berganti menjadi wilayah yang kemudian berubah lagi menjadi kabupaten.

Aceh Tengah berdiri sebagai satuan administratif pada tanggal 14 April 1948 berdasarkan Oendang-Oendang Nomor 10 Tahoen 1948 dan dikukuhkan kembali sebagai sebuah kabupaten pada tanggal 14 November 1956 melalui Undang-Undang Nomor 7 (Darurat) Tahun 1956.
Wilayahnya meliputi tiga kawedanan, 
yaitu :
  • Kawedanan Takengon, 
  • Kawedanan Gayo Lues, 
  • Kawedanan Tanah Alas.


Sebagian besar penduduknya berasal dari suku Gayo. Selain itu terdapat pula suku-suku lainnya, seperti Suku Aceh, Suku Jawa, Suku Minang, Suku Batak, Suku Tionghoa. 99 persen masyarakat Aceh Tengah beragama Islam.

Pada umumnya, orang Gayo, dikenal dari sifat mereka yang sangat menentang segala bentuk penjajahan. Daerah ini dulu dikenal sebagai kawasan yang sangat menentang pemerintahan kolonial Belanda.

Masyarakat Gayo adalah penganut Islam yang kuat. Masyarakat di Gayo banyak yang memelihara kerbau, sehingga ada yang mengatakan jika melihat banyak kerbau di Aceh maka orang itu sedang berada di Gayo.

Sumber : rahmatzets.wordpress.com

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh

Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dan terletak di perbatasan Aceh-Sumatera Utara. Istilah "Tamiang" berasal dari kata Da Miang.

Sejarah menunjukkan tentang eksistensi wilayah Tamiang seperti prasasti Sriwijaya, kemudian ada riwayat dari Tiongkok karya Wee Pei Shih yang mencatat keberadaan negeri Kan Pei Chiang (Tamiang), atau Tumihang dalam Kitab Nagarakretagama.

Daerah ini juga dikenal dengan nama Bumi Muda Sedia, sesuai dengan nama Raja Muda Sedia yang memerintah wilayah ini selama 6 tahun (1330-1336). Raja ini mendapatkan Cap Sikureung dan hak Tumpang Gantung dari Sultan Acehatas wilayah Karang dan Kejuruan Muda pada masa itu.
Sedangkan Hari jadi kabupaten Aceh Tamiang yaitu pada tanggal 10 April tahun 2002 M.

Sejarah Aceh Tamiang


Kesultanan Benua Tamiang merupakan kerajaan Islam di Aceh, Indonesia, setelah Kesultanan Perlak. Belum ditemukan data dan sumber yang pasti tentang kapan masuknya Islam, proses yang berkembang, hingga terbentuknya Kesultanan Benua Tamiang yang telah ditemukan oleh sistem politik yang berasaskan Islam. Inilah yang akan mencerahkan masa awal pembentukan Negara Tamiang sebagai cikal bakal berdirinya Kesultanan Benua Tamiang .

Awal Pembentukan Tamiang

Bukti Pengadaan Negeri Tamiang adalah bersumber dari data-data sejarah, seperti dalam Prasasti Sriwijaya, buku Wee Pei Shih yang mencatat Negeri Kan Pei Chiang (Tamiang), dan buku Nagarakretagama yang menyebut "Tumihang", serta benda-benda peninggalan budaya yang ada di situs Tamiang.

Pada tahun 960, di wilayah Aceh Timur telah berkuasa seorang raja di Negeri Tamiang Disebut Tan Ganda. Negeri ini berpusat di Bandar Serangjaya. Bandar ini pernah diserang oleh Raja Indra Cola I yang menyebabkan Raja Tan Ganda Ganda. Anak Raja Tan Ganda, Tan Penuh berhasil dari serangan itu.

Ketika kondisi Negeri Tamiang telah aman, ia menempatkan pusat pemerintahan ke daerah pedalaman, yaitu Bandar Bukit Karang, di dekat Sungai Simpang Kanan.Pada saat pemindahan itu, maka mulai berdirilah Kerajaan Bukit Karang dengan raja-rajanya sebagai berikut: Tan Penuh (1023-1044); Tan Kelat (1044-1088); Tan Indah (1088-1122); Tan Banda (1122-1150); dan Tan Penok (1150-1190).

Sepeninggalan Tan Penok, karena tidak memiliki anak kandung, maka anak angkatnya bernama Pucook Sulooh Dibutuhkan sebagai raja yang mengangkat dirinya. Pada saat itu, Kerajaan Bukit Karang dikuasai oleh Dinasti Sulooh, dengan rara-rajanya sebagai berikut:

  • Raja Pucook Sulooh (1190-1256); 
  • Raja Po Pala (1256-1278);
  • Raja Po Dewangsa (1278-1300); 
  • Raja Po Dinok (1300-1330).

Pada akhir pemerintahan Raja Po Dinok (1330), sebuah rombongan para da'i yang dikirim oleh Sultan Ahmad Bahian Syah bin Muhammad Malikul Thahir (1326-1349) dari Samudera Pasai tiba di Tamiang. Kedatangan para da'i itu tidak mendapat respon positif oleh Raja Po Dinok. Ia menyerang rombongan yang menyebabkan dirinya mati di medan perang. Sejak saat itu, Islam mulai berkembang di Tamiang.

Kesultanan Benua Tamiang

Proses islamisasi di Tamiang berlangsung relatif singkat. Setelah masuknya rombongan da'i ke Tamiang dan melakukan dakwah, banyak orang Tamiang yang kemudian memeluk Islam.

Berdasarkan kesepakatan antara Sultan Ahmad Bahian Syah dengan para bangsawan dan rakyat Tamiang yang telah memeluk Islam, maka ditunjuklah Sultan Muda Setia sebagai Sultan I di Kesultanan Benua Tamiang (1330-1352).Dengan demikian, kesultanan ini mulai berdiri pada tahun 1330. Pusat pemerintahan kesultanan ini membuat kini di Kota Kualasimpang.

Pada akhir pemerintahan Sultan Muda Setia (1352), Kesultanan Benua Tamiang diserang oleh Kerajaan Majapahit. Mangkubumi Muda Sedinu ternyata mampu mengatasi serangan-serangan tersebut, meskipun demikian, Kesultanan Benua Tamiang berhasil menguasai porak-poranda.

Atas kemampuannya tersebut, Mangkubumi Muda Sedinu dipercaya mengeluarkan kedudukan Sultan Muda Sedia pada tahun 1352, namun tidak dalam kedudukannya sebagai sultan, hanya sebagai pemangku sultan saja.

Pada masa pemerintahan Muda Sedinu ini, pusat pemerintahan kesultanan dipindahkan ke Pagar Alam (kini berkeliling daerah Simpang Jenih) karena alasan keamanan dan pertahanan. Pemerintahan Muda Sedinu berakhir pada tahun 1369.

Tahta kekuatan kesultanan kemudian beralih ke Sultan Po Malat sebagai Sultan II (1369-1412). Pada masanya, serangan Majapahit masih berlanjut hingga menghasilkan kegiatan-kegiatan Islam di kesultanan ini tidak berjalan sesuai mestinya.

Penggantinya, Sultan Po Tunggal atau Sultan III (1412-1454) juga tidak dapat berbuat banyak. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh Sultan Po Tunggal hanya mengkoordinir kekuatan baru dan mengombinasikan pemerintahan kembali.

Keadaan baru dapat kembali stabil di masa pemerintahan Sultan Po Kandis atau Sultan IV (1454-1490). Pada masanya, pusat pemerintahan kesultanan dipindahkan dari Pagar Alam ke Kota Menanggini (kini bernama Karang Baru). Kegiatan penyiaran Islam dapat dilakukan di masa ini. Sultan Po Kandis memprioritaskan kegiatan pendidikan Islam dan pembinaan seni budaya yang bernafaskan Islam sebagai program utama pemerintahannya.

Sultan Po Kandis digantikan oleh sendiri, Sultan Po Garang sebagai Sultan V (1490-1528). Oleh karena tidak memiliki anak, ia kemudian digantikan oleh menantunya Po Kandis, ipar Po garang, yang bernama Pendekar Sri Mengkuta (1528-1558).

Peristiwa penting yang terjadi pada masa Sultan VI ini adalah penggabungan Tamiang menjadi bagian dari Kesultanan Aceh Darussalam pada masa Sultan Ali Mughayat Syah (1514-1530).

Saat itu Sultan Ali Mughayat Syah gencar mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil di Aceh dalam satu federasi yang kokoh, yang dilibatkan sebagai strategi yang penting untuk menghadapi serangan Portugis. Masa pemerintahan Sultan VI ini dapat digunakan sebagai masa berakhirnya Kesultanan Benua Tamiang.

Silsilah

Urutan sultan-sultan yang berkuasa di Kesultanan Benua Tamiang adalah sebagai berikut:
  1. Sultan Muda Setia (1330-1352) 
  2. Mangkubumi Muda Sedinu (1352-1369) 
  3. Sultan Po Malat (1369-1412) 
  4. Sultan Po Kandis (1454-1490) 
  5. Sultan Po Garang (1490-1528) 
  6. Pendekar Sri Mengkuta (1528-1558)

Periode Pemerintahan

Kesultanan Benua Tamiang dapat eksis selama dua abad lebih (1320-1558).Selama rentang waktu yang panjang itu, kesultanan ini pernah menjadi masa pasang surut. Kesultanan ini telah dimasukkan ke dalam sistem masa modern, yaitu Kabupaten Aceh Tamiang.

Terbentuknya kabupaten ini pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2002, tertanggal 10 April 2002. Pada tanggal 2 Juli 2002, kabupaten ini resmi menjadi kabupaten otonom yang terpisah dari Kabupaten Aceh Timur.

Wilayah Kekuasaan

Wilayah utama Kesultanan Benua Tamiang Tiga wilayah yang kini masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu: Bendahara, Karangbaru, Kejuruan Muda, Kuala Simpang, Manyak Dibayar, Rantau, Seruway, dan Tamiang Hulu.

Struktur Pemerintahan

Kesultanan Benua Tamiang diperintah oleh seorang sultan. Dalam kegiatan pemerintahan sehari-hari, ia dibantu oleh seorang mangkubumi yang memberikan wawasan untuk pemerintahan dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada sultan.

Dalam bidang hukum, Dibutuhkan Qadhi Besar yang melahirkan, baik oleh pemerintah sendiri maupun oleh lembaga-lembaga penegak hukum.
Di tingkat pemerintahan daerah, sultan dibantu oleh tiga sistem kepemimpinan, yaitu:
  • Datuk-datuk Besar yang bergerak daerah-daerah kedatuan;
  • Datuk-datuk Delapan Suku yang memimpin daerah-daerah suku perkauman;
  • Raja-raja Imam yang memimpin para imam di daerah-derah dan sekaligus bertindak sebagai penegak hukum di daerah. 

Dalam bidang dan keamanan kesultanan, juga membentuk laskar-laskar rakyat yang menjadi tanggung jawab seorang panglima. Panglima ini juga membawahi tujuh panglima daerah, yaitu :
  1. Panglima Birin, 
  2. Panglima Gempal Alam, 
  3. Panglima Nayan, 
  4. Panglima Kuntum Menda, 
  5. Panglima Ranggas, 
  6. Penglima Megah Burai, 
  7. Panglima Nakuta Banding (khusus untuk di laut). Tingkat peminjaman yang paling bawah di kelaskini adalah Panghut yang ada di setiap kampung di daerah-daerah kekuasaan Kesultanan Benua Tamiang.

Kehidupan Sosial-Budaya

Data kehidupan sosio-budaya berikut ini merupakan data pada masa modern, yaitu pada masa Kabupaten Aceh Tamiang. Kabupaten ini merupakan satu-satunya kawasan di Aceh yang dikuasai oleh istilah Melayu. Di samping istilah Melayu, di kabupaten ini juga terdiri dari jenis-jenis dari Aceh, Gayo, Jawa, Karo, dan lain sebagainya.

Sektor pertanian masih sangat penting dalam ekonomi masyarakat Tamiang sebab penduduk di kabupaten ini berprofesi sebagai petani. Sekitar 29.201 rumah tangga petani menggeluti dunia bercocok tanam, yang terbanyak berada di Kecamatan Kejuruan Muda (7.093 rumah tangga).

Tanaman pangan yang biasa ditanam adalah padi, palawija, sayur mayur, dan buah-buahan.Sedangkan tanaman perkebunan yang dibudidayakan adalah karet, kelapa sawit, kopi, kelapa, kakao, dan jeruk.Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 40 persen lebih, dan lebih besar dari tanaman bahan pangan, yaitu sekitar 20 persen.

Wilayah Aceh Tamiang dialiri dua cabang sungai besar, yaitu Sungai Tamiang (yang terbagi menjadi Sungai Simpang Kiri dan Sungai Simpang Kanan) dan Sungai / Krueng Kaloy. Keberadaan sungai-sungai bagi Masyarakat Tamiang sangat penting karena di samping dapat digunakan sebagai bahan bangunan, seperti untuk mengangkut produksi pertanian, perkebunan, dan juga untuk mengangkut bahan-bahan kebutuhan konsumsi, dagang, dan konstruksi.

Sumber : AcehTamiangkab.go.id

Sejarah Asal Usul Berdirinya Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh

Kabupaten Aceh Singkil adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan dan sebagian wilayahnya berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.

Kabupaten ini juga terdiri dari dua wilayah, yakni daratan dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Singkil adalah Kepulauan Banyak. Ibu kota Kabupaten Aceh Singkil terletak di Singkil.

Singkil sendiri berada di jalur barat Sumaterayang menghubungkan Banda Aceh, Medandan Sibolga. Namun, jalurnya lebih bergunung-gunung dan perlu dilakukan banyak perbaikan akses jalan agar keterpencilan wilayah dapat diatasi.

Diharapkan dalam waktu dekat Pelabuhan Singkil dapat dipergunakan sebagai pelabuhan transit untuk jalur barat Sumatera.
Hari jadi kabupaten Aceh Singkil sendiri yaitu tepat pada tanggal 20 April tahun 1999 M.

SEJARAH BERDIRINYA ACEH SINGKIL


Singkil menurut cerita rakyat asal katanya berasal dari “sekel” yang artinya“mau” ada pula yang mengatakan bahwa pada awalnya daerah ini bernama “Singkir”(R) bukan Singkil (L) Dipameokan begitu karena letaknya yang amat jauh dari Banda Aceh.

Namun, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut bahwa arti Singkil adalah pertama berasa tidak enak pada pendengaran (seperti ketika mendengar seseorang mengikir besi, ngilu) kedua Singkil adalah tali ikat pinggang yang biasa dipakai oleh perempuan yang sedang hamil.

Sejarah Kabupaten Aceh Singkil yang ada saat ini dimulai dari adanya sebuah kota singkil yang merupakan daerah pusat keraajaan. Pengembangan daerah ini selanjutnya diteruskan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Kota Singkil di fungsikan sebagai mana layaknya sebuah kota yang kelahirannya dimulai pada masa penjajahan Belanda sehingga Singkil difungsikan sebagai pusat kota dagang dan pusat pelabuhan dagang dipantai Selatan Aceh, pada masa itu (diperkirakan pada abad ke 15 M).

Kapan kota Singkil pertama sekali di bangun bukanlah hal yang mudah untuk memastikannya. Diperlukan berbagai pendekatan terutama melalui pendekatan sejarah dan dilanjutkan dengan pendekatan empiris yaitu berdasarkan pengalaman yang ditemui dari alam dan hasil penemuan – penemuan melalui sebuahpenelitian yang komperehensif dan melibatkan berbagai pakar terutama dalam bidang arkeologi dan palean tropologi yang mengkaji asal – usul manusia, warna kulit, bentuk fisik, adat istiadat dan kepercayaan pada masa lampau.

Seperti tersebut dalam sejarah bahwa Syeikh Abdurra’uf As-Singkily lahir pada tahun 1615 M atau 1024 H. Apabila dikaitkan dengan kelahirannya maka secara tidak langsung menunjukan bahwa kemungkinan Singkil telah dibangun pada tahun tersebut atau abad sebelumnya.

Menurut legenda asal – usul Singkil itu dari tiga tempat yaitu dari kampong Gelombang di alur lae soraya, Simpang Kiri. Simpang kiri adalah daerah yang pertama kali terhempas oleh gelombang pasang naik dan sebagai muaranya adalah kuala kepeng.

Akibat erosi sungai, lama kelamaan menimbulkan tanah yang muncul kepermukaan sehingga sungai menjadi dangkal dan beralih kedaerah lain. Akibat dari erosi sungai tersebut  muncula daerah Paya Bumbung, Rantau Gedang, Teluk Ambun, Kuala Baru, dan kampong Singkil lama.

Menurut cerita kampong Singkil lama sudah tenggelam, kampong ini dahulu terletak di seberang kilangan yang bernama Pasir Tengah. Pada hari jumat terjadi amukan Hindia (lautan Indonesia), terjadi pergeseran dilaut yang begitu cepat, gelombang besar menghantam pantai pelabuhan singkil sehingga hilang dari permukaan, warga yang selamat dari amukan gelombang pindah ke daerah singkil yang ada sekarang, yang oleh belanda di namakan new Singkil di sekitar pasir tengah apabila terjadi pasang surut akan tampak batu – batu bekas peninggalan jaman dahulu.

Seorang pencatat bangsa portugis bernama Tome Pires, menulis buku laporan mengenai Nusantara dari tempat tinggalnya di malaka antara tahun 1512 – 1515 M, dia menulis mengenai pantai barat sumatra seperti pariaman minhak baras (Nias) dan baruus (Barus). Dia juga menulis tentang kerajaan ching guele atau Quencel (Singkil).

Dia menyebut bahwa kerajaan singkil berbatasan dengan barus, disebelah utara berbatasan dengan kerajaan mencopa atau daya (Aceh Barat). Aceh singkil pada waktu itu belum beragama kerajaan singkil waktu itu banyak menghasilkan damar, lada, emas. Singkil mempunyai perahu yang laju, dan ada sungai-sungai. Kerajaan singkil melakukan hubungan dagang dengan pasai, barus, dan pariaman.

Perkembangan kota singkil selanjutnya bagaikan sebuah drama yang meninggalkan sebuah tragedi yang memilukan. Saat kota singkil berada pada perkembangan ekonomi yang sanggat pesat, tiba-tiba pada tanggal 12 fepbruari 1861 kota singkil hancur karena dilanda gempa bumi (tektonik).

Dan gelombang yang sanggat dahsyat. Daerah lainya dipantai barat Aceh yang dilanda gempa bumi yang hebat adalah meukhik, susoh dan kuala bate. Gempa bumi telah mengakibatkan hancurnya semua inprastruktur yang dibangun pemerintah belanda sebelum tahun 1822.

MASA PENJAJAHAN BELANDA

Pada masa klonel singkil pernah dipimpin oleh raja yang bernama lebai depha. Pada mulanya raja ini menerima kehadiran belanda disingkil, bahkan ia memperlakukan belanda secara istimewa karena janji belanda yang menyanggupi membantu singkil untuk melepaskn diri dari kekuasaan kesultanan Aceh.

Janji belanda tersebut hanya tipu muslihat saja pada tanggal 14 maret 1672 singkil dipaksa untuk menanda tanda tangani perjanjianbelateral yang sangat merugikan yaitu bahwa kerajaan singkil harus setia sepenuhnya kepada belanda, semua hasil bumi harus dijual kepada asosiasi dagang belanda (VOC) dengan harga yang ditentukan Belanda.

Sekitar abad ke 17 asosiasi dengan inggris East indian company memasuki wilayah Singkil. Inggris lantas merampas hasil bumi yang sudah menjadi wewenang belanda. Memasuki abad ke18 singkil tidak lagi loyal kepada belanda.

Hal ini desebabkan karena kapal – kapal dagang inggris dan amerika mulai berdatangan. Kedua negara itu menumbuhkan iklim perdagangan bebas, berbeda dengan belanda yang memakai cara monopoli sehingga belanda mulai tersingkir dari singkil. Namun singkil lebih memilih bangsa amerika untuk menjual hasil buminya karena amerika mampu membeli dengan harga yang lebih mahal.

Pada suatu waktu pedagang amerika melakukan penipuan, hasil bumi yang telah diserahkan oleh orang singkil tidak di bayar. Rakyat singkil marah dan menyita sebuah kapal amerika. Membalas tindakan ini presiden amerika mengirim kapal perang Potomac pada tahun 1931 dan menyerang singkil.

MASA PENJAJAHAN JEPANG

Pada masa pendudukan jepang rakyat singkil sangat menderita. Kerja paksa rakyat singkil dalam membangun jalan runding / sidikalang telah menimbulkan korban jiwa yang cukup banyak.

Rakyat juga kekurangan makanan, pakaian dan menderita penyakit malaria. Bahan makanan sangat langka karena bahan makanan banyak yang di ambil oleh jepang untuk kebutuhan serdadu nya dan selebihnya di buang ke laut, rakyat hanya di beri makanan yang sangat terbatas. Pakaian tersebut terbuat dari kulit kayu dan getah.

Pakaian kulit kayu tidak saja dipakai untuk pakaian sehari – hari tetapi juga dipakai untuk naik pelaminan dan kain kapan. Rakyat yang berbgabung dalam keibodan(hansip, sekarang) di paksa untuk jaga malam di tepi pantai agar cepat di ketahui jika ada serangan musuh (sekutu).

Selain itu juga bekerja menggali parit – parit pertahanan. Apabila ada pejabat atau tokoh masyarakat yang mencoba membela kepentingan rakyat maka di tempeleng dan di tangkap untuk disisksa dengan alasan mata – mata sekutu. Setiap pegawai dan anak – anak sekolah bahkan masyarakat bisa pada setiap pagi mengikuti upacara dan di haruskan membungkuk (seikerei)kepada dewa matahari tersebut (tenno haika) raja syowa, sebagai penghoramatan.

Kota Singkil amat menarik untuk di kaji baik dari segi sejarah, sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Berdasarkan sejarah kota singkil pernah mengalami kejayaan terutama di bidang ekonomi pada sekitar awal abad ke 18. Ketika itu kota singkil menjadi bandar (pelabuhan) di bagian pantai selatan aceh dan sekaligus menjadi kota perdagangan.

Pada saat itu segala perdagangan lada, damar, sutra emas, dan hasil rempah – rempah yang akan di ekspor ke amerika sekrikat, harus melalui pelabuhan singkil, sehingga kota singkil menjadi daya tarik penduduk daerah lain sebagai tempat mencari pekerjaan. Kapal –kapal inggris dan amerika berdatangan ke singkil.

Kedua negara ini menumbuhkan iklim perdagangan bebas, berbeda dengan belanda yang memakai cara monopoli, sehingga belanda tersingkir dari singkil. Pada waktu itu pelabuhan utama singkil ada di tiga tempat di sebelah utara ditarik garis sampai ke barat ujung bawang, di sebelah timur pohon yang tinggi di sebelah barat ke arah selatan adalah bekas jalan ke singkil (depan benteng singkil).

Sumber : ogeksingkil.blogspot.co.id

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh

Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Sebelum berdiri sendiri sebagai kabupaten otonom, calon wilayah Kabupaten Aceh Selatan adalah bagian dari Kabupaten Aceh Barat. Pembentukan Kabupaten Aceh Selatan ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 pada 4 November 1956.

SEJARAH BERDIRINYA ACEH SELATAN


Daerah Aceh Selatan pada zaman penjajahan Belanda termasuk dalam bagian Wilayah Aceh Barat yang waktu itu disebut “West Kust Van Aceh” (Daerah Aceh Barat). Bagitu juga pada zaman pemerintah Jepang disebut Nisi (juga diartikan Aceh Barat) dengan wilayahnya berbatas dengan Kabupaten Aceh Besar dan Sidikalang serta wilayah perairan, termasuk Simeulue dan Pulau Banyak.

Empat bulan setelah Indonesia merdeka, dikeluarkanlah keputusan Gubernur Sumatera Negara Republik Indonesia Nomor 70 tanggal 28 Desember 1945. Diumumkan kembali pada tanggal 15 Januari 1946 tentang pembagian Keresidenan Aceh menjadi 7 (tujuh) Luhak yaitu Luhak Aceh Besar, Luhak Pidie, Luhak Aceh Utara, Luhak Aceh Timur, Luhak Aceh Tengah, Luhak Aceh Barat dan Luhak Aceh Selatan. Luhak Aceh Selatan terdiri dari wilayah Tapaktuan, Bakongan dan Singkil.

Setelah ditetapkan Aceh Selatan menjadi Luhak dengan wilayah-wilayah sebagaimana disebutkan di atas, maka pada tanggal 23 Februari 1946 Residen Aceh dari Negara Republik Indonesia mengeluarkan Surat Penetapan/Pengangakatan Ibnoe Saadan sebagai Asisten Residen Aceh Selatan, merangkap sebagai Asisten Residen Aceh Barat.

Secara Juridis formal dengan ditetapkan Luhak Aceh Selatan melalui ketetapan Gubernur Sumatera N.R.I Nomor 70 tanggal 28 Desember 1945 dan pengangkatan Ibnoe Saadan sebagai Asisten Residen Aceh Selatan, menandai telah lahirnya Kabupaten Aceh Selatan, dengan perangkat daerah yang sangat sederhana.

Beberapa bulan kemudian, tepatnya 11 Agustus 1946, Gubernur Sumatera N.R.I dengan Surat Ketetapan Nomor 204, mengangkat kembali Ibnoe Saadan sebagai Bupati Aceh Selatan juga merangkap sebagai Bupati Aceh Barat. Namun sebelum ia dikukuhkan kembali sebagai bupati  tanggal 10 Oktober 1945, telah terbentuk Komite Nasional Kewedanan Tapaktuan yang beranggotakan 25 orang, diketahuai Ahmad Benuali wakil dari Kecamatan Tapaktuan.

Pada tanggal 5 Desember 1945, bertempat di rumah Controlir (Wedana) Tapaktuan (sekarang Losmen Bukit Barisan), Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Daerah (BPKNID) membahas suatu masalah penting yaitu tentang tuntutan adanya Kabupaten Aceh Selatan, terpisah dari Kabupaten Aceh Barat (Nisi Aceh Bunsyu).

Tuntutan pemisahan itu didasari beberapa argumentasi, sebagai berikut :


  • Kondisi alam Kabupaten Aceh Barat yang berbentangan sepanjang pesisir pantai mulai dari perbatasan Aceh Besar sampai ke perbatasan Sumatera Utara (Sidikalang) sangat luas, sehingga  menyulitkan pengawasan dan pelayanan.
  • Kurangya prasarana dan saran baik sarana perhubungan maupaun transportasi menyebabkan wilayah Selatan yang meliputi  Kewedanan Tapaktuan, Bakongan dan Singkil akan terus terisolir.
  • Keanekaragaman penduduk (heterogenitas), suku yang mendiami wilayah selatan perlu dipertimbangkan untuk dipersatukan guna menjaga keutuhan wilayah.
  • Wilayah Selatan lebih potensial dikembangkan, (baik potensi sumber daya  manusia,  maupun sumber daya alam) jika dibandingkan dengan  Meulaboh, Calang dan Simeulue.


Perkembangan selanjutnya, Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) meminta dukungan Komite Nasional Bakongan dan Singkil. Dukungan tersebut diterima dengan penuh harapan dan semangat untuk mengangkat status Selatan Aceh menjadi kabupaten tersendiri.

Komite Nasional akhirnya mengirimkan utusan Ahmad Benuali dan Tgk.H.Umar Thaher, menjumpai Residen Teuku Nyak Arief dan Ketua Komite Nasional Daerah Tuanku Mahmud.  Akan tetapi karena terjadinya pergantian Residen Aceh dari Teuku Nyak Arief kepada T.Chik M.Daud Syah, maka usulan Komite Nasional baru dapat dipertimbangkan pada masa Residen T.Chik M.Daud Syah.

Setelah status Aceh Selatan disetujui, maka Komite melanjutkan rapat pada bulan Mei 1946, bertempat di Sekolah Rakyat Nomor 2 Kedai Aru, dengan agenda pemilihan Bupati Aceh Selatan  pertama, setelah resmi menjadi kabupaten terpisah dari Kabupaten Aceh Barat. Dari sejumlah 25 anggota Komite, maka suara terbanyak diraih  Tgk.M.Sahim Hasyimi (16 suara).

Baru pada tanggal 10 Januari 1947, dengan Surat Ketetapan Nomor 24, Gubernur Sumatera NRI mengangkat M.Sahim Hasyimi sebagai Bupati Aceh Selatan, terhitung tanggal 15 Mei 1946, dan mengakhiri penunjukan Ibnoe Saadan dari jabatannya sebagai Bupati Aceh Selatan, dilantik secara resmi oleh T.M.Amin atas nama Residen Aceh yang saat  itu ikut dihadiri Prof. Aly Hasjmi.

Apa yang digambarkan di atas, merupakan rangkaian sejarah perjalanan panjang Kabupaten Aceh Selatan sejak Indonesia merdeka, dan saat Aceh Selatan masih menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Barat, sampai pada pemilihan bupati definitif pertama, setelah Aceh Selatan resmi menjadi kabupaten.

Perjalanan sejarah yang panjang itu telah menimbulkan persepsi berbeda para pelaku sejarah yang masih hidup dan sehat walafiat. Perbedaan persepsi itu, telah dimediasi Bupati Drs.H.Sayed Mudhahar Ahmad, melalui Seminar dan muzakarah Sejarah dan Kebudayaan Aceh Selatan pada tanggal 14-16 Mei 1989 di Tapaktuan.

Namun hasil seminar yang ikut dihadiri para tokoh terkemuka seperti Prof.Ibrahim Hasan, Prof.Ismail Sunny, Prof.Ali Hasjmy, Prof Peunoh Daly, serta para sejarawan Aceh dan nusantara lainnya, ternyata belum berhasil merumuskan ketetapan tanggal pasti, Hari Jadi Kabupaten Aceh Selatan.

Menindaklanjuti rekomendasi hasil seminar dan usul/saran anggota DPRD Tk.II Aceh Selatan, Bupati Aceh Selatan berikutnya Drs.M.Sari Subki akhirnya membentuk Tim Pengkajian/Verifikasi, guna menjajaki, menelesuri, mengkaji dan memverifikasi hari jadi Kabupaten Aceh Selatan.

Maka melalui Surat Keputusan Bupati bernomor 130.05/44/1995, tertanggal 13 Maret 1995, ditunjuk Tim Pengkajian/Verifikasi Hari Lahirnya Kabupaten Aceh Selatan, dari putra terbaik Aceh Selatan, baik sebagai pakar dan pelaku sejarah, maupun dari kalangan teknorat dan birokrat.

Mereka yang ditunjuk sebagai Tim Pengkajian/Verifikasi Hari Jadi Kabupaten Aceh Selatan itu meliputi, Prof M.Isa Sulaiman (Ketua), Prof M.Hakim Nyakpha (Wakil Ketua), Drs.Burhan (Sekretaris) dan Murkana,SE (Wakil Sekretaris), dengan anggotanya Said Abu Bakar, Drs.Thamren Z, Dr.R.Masbar, Ir.Rustam Husen,M.Eng, Chairuddin Zakas,SH, Ir.Drs.T.Syaiful Ahmad, Drs.M.Nasir Hasan, Drs.Sudarmansyah, Ir.Basri Emka dan Drs.M.Sukarni.

HARI JADI KABUPATEN ACEH SELATAN

Tim Verifikasi Hari Jadi Kabupaten Aceh Selatan telah bekerja maksimal dan membuahkan hasil gemilang, tentang Hari Jadi Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 28 Desember 1945, sebagaiman yang dituangkan dalam Surat Keputusan Tim Verifikasi Nomor : 05/1995, Tanggal 1 Mei 1995. Keputusan tim ini mengacu pada ketetapan Gubernur Sumatera N.R.I Nomor 70 tanggal 28 Desember 1945, sebagai cikal bakal lahirnya Kabupaten Aceh Selatan dan diterima semua pihak.

Hasil rumusan Tim Pengkajian/Verifikasi Hari Jadi Kabupaten Aceh Selatan ini, kemudian direkomendasi DPRD Tk.II Aceh Selatan, melalui suratnya bernomor 135/64, tanggal 11 September 1995.

Dari kedua dasar itulah, Bupati MS Subki, melalui Surat Keputusannya Nomor 2 Tahun 1995, menetapkan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan, tanggal 28 Desember 1945.

Sumber : Kluetmedia.blogspot.com

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh

Kabupaten Aceh Jaya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Aceh Jaya dibentuk tahun 2002 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat.

SEJARAH ACEH JAYA


Kabupaten Aceh Jaya, khususnya kecamatan Jaya terkenal dengan profil penduduknya yang khas. Sebagian penduduk Kecamatan Jaya ini berprofil seperti orang Eropa di mana ada yang berkulit putih, bermata biru, dan berrambut pirang. Mereka dipercaya merupakan keturunan prajurit Portugis pada abad ke-16 yang kapalnya terdampar di pantai Kerajaan Daya, dan ditawan oleh raja kawasan itu.

Para prajurit Portugis yang tertawan ini lama-kelamaan masuk Islam, menikah dengan penduduk setempat dan mengadaptasi tradisi Aceh secara turun-temurun. Keturunan mereka saat inilah yang terlihat khususnya di kecamatan Jaya (sekitar 75 km arah barat daya Banda Aceh).

Dahulu Kabupaten Aceh Jaya merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Barat dan terletak di wilayah pantai barat Provinsi Aceh. Mula dibangun oleh Sultan Saidil Mukawil (1588-1604 M) lalu dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M) dengan mendatangkan orang-orang dari Aceh Besar dan Pidie. Kerajaan pertama “Negeri Daya” muncul pada akhir abad ke-16 M dengan rajanya Sultan Alaidin Riatsyah bergelar Po Teumereuhom Daya. Kerajaan ini berlokasi di wilayah Kecamatan Jaya sekarang ini.

Pada zaman penjajahan Belanda, wilayah Kabupaten Aceh Jaya sekarang ini merupakan onderafdeeling dari Afdeeling Westkust van Atjeh (Aceh Barat), salah satu dari empat afdeeling Wilayah Kresidenan Aceh. Afdeeling Westkust van Atjeh merupakan suatu daerah administratif yang meliputi wilayah pantai barat Aceh dari Gunung Geurute sampai daerah Singkil dan Kepulauan Simeulue. Afdeeling ini dibagi menjadi enam onderafdeeling,

yaitu:

  1. Meulaboh dengan ibukotanya , dengan Meulaboh Tjalangibukotanya Tjalang (sebelum tahun 1910 ibukotanya adalah Lhok Kruet). 
  2. Landschapnya meliputi Keulueng, Kuala Daya, Lambeusoi, Kuala Unga, Lhok Kruet, Patek, Lageun, Rigaih, Krueng Sabee, dan Teunom.
  3. Tapak Tuan dengan ibukotanya Tapak Tuan
  4. Simeulue dengan ibukotanya Sinabang.
  5. Zuid Atjeh dengan ibukotanya Bakongan 
  6. Singkil dengan ibukotanya Singkil


MASA PENJAJAHAN JEPANG

Di zaman penjajahan Jepang struktur wilayah administratif tidak banyak mengalami perubahan kecuali pergantian cara penamaan wilayah. Afdeeling diubah menjadi Bunsyu yang dikepalai seorang Bunsyucho, Onderafdeeling menjadi Gun yang dikepalai seorang Guncho, dan Landshap menjadi Son yang dikepalai seorang Soncho.

Setelah Indonesia merdeka, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara, Wilayah Barat dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Selatan.

Kabupaten Aceh Barat terdiri dari 3 wilayah, yaitu Meulaboh, Calang, dan Simeulue. Wilayah Calang menjadi daerah otonom setelah memekarkan diri dari kabupaten induk menjadi Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002.

Wilayah administratif Kabupaten Aceh Jaya terdiri dari atas 6 kecamatan; Kecamatan Teunom, Panga, Krueng Sabee, Setia Bakti, Sampoiniet, dan Jaya. Kabupaten Aceh Jaya berada dalam iklim tropis yang hangat dan lembab. (Aceh Jaya Dalam  Angka 2014).

Sumber : Acehjayakab.go.id

Sejarah Asal Usul Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh