Social Items

Kabupaten Karimun adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Karimun terletak di Tanjung Balai Karimun. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 7.984 km², dengan luas daratan 1.524 km² dan luas lautan 6.460 km². Kabupaten Karimun terdiri dari 198 pulau dengan 67 diantaranya berpenghuni. Karimun memiliki jumlah penduduk sebanyak 240.891 jiwa.

AWAL MULA KABUPATEN KARIMUN


Dahulu, Karimun berada di bawah kekuasaan kerajaan Sriwijaya hingga keruntuhannya pada abad ke-13, dan pada masa itu pengaruh agama Budha mulai masuk. Hal ini dibuktikan dengan adanya Prasasti di Desa Pasir Panjang. Pada masa itu disebutkan Karimun sering dilalui kapal-kapal dagang hingga pengaruh Kerajaan Malaka (Islam) mulai masuk tahun 1414.

Pada tahun 1511 Malaka jatuh ke tangan Portugis, saat itu Sultan Mansyur Syah yang memerintah memberi larangan pada keturunan raja-raja untuk tinggal di Malaka, dan mendirikan kerajaan-kerajaan kecil, lalu muncullah kerajaan Indrasakti, Indrapura, Indragiri, dan Indrapuri.

Sementara itu banyak rakyat Malaka yang tinggal berpencar di pulau-pulau yang berada di Kepulauan Riau termasuk Pulau Karimun. Sejak kejatuhan Malaka dan digantikan perannya oleh kerajaan Johor, Karimun dijadikan basis kekuatan angkatan laut untuk menentang Portugis sejak masa pemerintahan Sultan Mahmud Syah I (1518-1521) hingga Sultan Ala Jala Abdul Jalil Ri’ayat Syah (1559-1591).

Pada kurun waktu 1722-1784, Karimun berada dalam kekuasaan Kerajaan Riau-Lingga dan pada masa itu daerah Karimun, terutama Kundur dikenal sebagai penghasil gambir dan penghasil tambang (seperti : timah, granit, dll) dan Karimun berkembang menjadi daerah perdagangan serta mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Raja Ali Haji.

Jauh sebelum ditandatanganinya Treaty of London, Kerajaan Riau-Lingga dan Kerajaan Melayu dilebur menjadi satu sehingga semakin kuat dengan wilayah kekuasaan meliputi Kepulauan Riau, daerah Johor dan Malaka (Malaysia), Singapura dan sebagian kecil wilayah Indragiri Hilir.

Setelah Sultan Riau meninggal pada tahun 1911, Pemerintah Hindia Belanda menempatkan amir-amirnya sebagai District Thoarden untuk daerah yang besar dan Onder District Thoarden untuk daerah yang agak kecil. Pemerintah Hindia Belanda akhirnya menyatukan wilayah Riau-Lingga dengan Indragiri untuk dijadikan sebuah karesidenan yang dibagi menjadi 2 (dua) Afdelling, yaitu : Afdelling Tanjungpinang dan Afdelling Indragiri.

Berdasarkan Surat Keputusan delegasi Republik Indonesia, provinsi Sumatera Tengah tanggal 18 Mei 1950 No. 9/Deprt. menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia dan Kepulauan Riau diberi status daerah Otonom Tingkat II yang dikepalai oleh Bupati sebagai kepala daerah dengan membawahi 4 (empat) kawedanan sebagai berikut :

1. Kawedanan Tanjungpinang meliputi wilayah Kecamatan Bintan Selatan

2. Kawedanan Karimun meliputi wilayah Kecamatan Karimun, Kundur dan Moro

3. Kawedanan Lingga meliputi wilayah Kecamatan Lingga, Singkep dan Senayang

4. Kawedanan Pulau Tujuh meliputi wilayah Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan No. 26/K/1965 dengan mempedomani Instruksi Gubernur Riau tanggal 10 Februari 1964 No. 524/A/1964 dan Instruksi No. 16/V/1964 dan Surat Keputusan Gubernur Riau tanggal 9 Agustus 1964 No. UP/247/5/1965, tanggal 15 November 1965 No. UP/256/5/1965 menetapkan terhitung mulai 1 Januari 1966 semua daerah Administratif kawedanan dalam kabupaten Kepulauan Riau dihapuskan.

Pada tahun 1999, berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Natuna. Akhirnya, Karimun diresmikan sebagai kabupaten yang berdiri sendiri dengan terdiri dari 3 (tiga) wilayah kecamatan, 6 (enam) kelurahan, dan 24 (dua puluh empat) desa.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2001, Kabupaten Karimun dimekarkan menjadi 7 (tujuh) wilayah kecamatan dengan 19 (sembilan belas) kelurahan dan 25 (dua puluh lima) desa. Setelah itu Karimun mengalami pemekaran menjadi 9 kecamatan dengan 22 (duapuluh dua) kelurahan dan 32 (tigapuluh dua) desa.

Kemudian pada Tahun 2012, berdasarkan Perda No. 02 Tahun 2012, bulan Juli 2012, wilayah Kabupeten Karimun kembali mekar menjadi 12 (dua belas) kecamatan, dengan 42 (empat puluh dua) desa dan 29 (dua puluh sembilan) kelurahan.

Itulah kisah singkat kabupaten Karimun Kepulauan Riau Indonesia.

Sejarah Asal Usul Berdirinya Kabupaten Karimun Kepulauan Riau

Nama Bangka disebut-sebut juga dalam berbagai catatan asing, seperti misalnya catatan Tionghoa, Portugis, Belanda, Inggris, serta dokumen-dokumen Kesultanan Palembang-Darussalam dan Kesultanan Banten.


Dari catatan-catatan sejarah itu, diperoleh suatu gambaran bahwa Pulau Bangka merupakan sebuah pulau yang cukup kaya. Dengan hasil bumi (lada) dan hasil tambang (timah). Kedua hasil ini merupakan komoditi penting pada masa Kesultanan.

Selain itu letaknya cukup strategis di lintas pelayaran antara Jawa, India, Asia Tenggaradaratan, dan Tiongkok. Sebagai sebuah tempat yang memiliki sejarah yang cukup panjang, tentu banyak ditemukan peninggalan budayanya, baik yang berupa bangunan, maupun benda-benda hasil budaya.

Sejarah mengungkapkan bahwa Pulau Bangka pernah dihuni oleh orang-orang Hindupada abad ke-7. Padamasa Kerajaan Sriwijaya pulau Bangka termasuk pulau sebagai daerah taklukan dari kerajaan yang besar itu. Demikian pula Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Mataram tercatat pula sebagai kerajaan-kerajaan yang pernah menguasai Pulau Bangka.

Tetapi pada masa-masa itu pulau Bangka sedikit sekali mendapat perhatian orang, meskipun letaknya sangat strategis. Walaupun ditemukan oleh orang-orang Eropa, namun pulau tersebut tetap hanya merupakan sebuah embel-embel pulau Sumatra yang tidak ada artinya karena pulau itu tidak menghasilkan rempah-rempah sebagiamna diperlukan.

 Oleh karena itu diterbengkalaikan oleh orang-orang yang berkuasa saat itu, maka pulau bangka menjadi sasaran bajak laut (lanun), sehingga menimbulkan banyak malapetaka dan penderitaan bagi penduduk saat itu.

ASAL USUL NAMA BANGKA

Dalam berbagai publikasi dipertengahan abad 20, pulau ini ditulis dengan ejaan "Banka". Kemudian, seorang ahli tambang senior Cornelis de Groot mengusulkan untuk menulis nama dengan ejaan "Bangka". Berikut adalah penamaan pulau bangka:

Mo-Ho-Hsin

Asal-muasal nama Bangka oleh I-Tsing disebut Mo-Ho-Hsin, lokasinya di Kota Kapur, tetangga Sriwijaya. Kota Kapur berada di pantai Selat Bangka, berhadapan dengan delta sungai Musi. Moho berasal dari kata Sansekrta yaitu moha yang berarti "bingung" atau "lingung".

Berdasarkan pengertian itu Nia Kurnia (1983) menghubungkan kata bangka dengan istilah tua bangka yang berarti orang yang sudah tua dan linglung.

Vanka, Wangka

Pulau Bangka berasal dari kata wangka (vanca) yang berarti "timah" dalam bahasa Sanksekerta, karena wilayah ini memang kaya barang tambang timah. Nama "Wangka" muncul pertama kali bersama dengan nama "Swarnabhumi" dalam buku sastra India Milindrapantha yang ditulis abad ke 1 SM. Swarna bhumi diidentifikasikan sebagai pulau Sumatra, maka kuat dugaan bahwa yang disebut "Wangka" adalah pulau Bangka.

Loius-Charles Damais, dalam bukunya Epigrafi dan Sejarah Nusantara, mempertegas bahwa Bangka berasal dari kata wangka (vanca).

Bangkai

Pulau Bangka dalam sejarah Dinasti Ming(1368-1643) disebut Ma-Yi-dong atau Ma-yi-Tung. Ma-yi-dong konon terletak disebelah barat Pulau Gao-lan atau pulau Belitung. Istilah ma-yin-dong merupakan julukan para pedagang Arab untuk pulau Bangka. Kata itu berasal dari kata mayit, bahasa halus dari kata bangkai.

 Menurut pendapat umum, "bangkai" yang dimaksud adalah bangkai kapal yang banyak kendas atau pecah karena karang yang memenuhi bagian timur pulau ini.

Wangkang

Pendapat lain mengatakan nama pulau Bangka berasal dari kata waka atau wangkangyang berarti jung kapal Tiongkok, yang banyak pecah dan tengelam disekitar pulau bangka.

BANGKA PADA MASA PLEITOSEN

Pleistosen adalah masa antara 1.808.000 hingga 11.600 tahun yang lalu. Disebut juga zaman es ketika temperatur global 15 °C lebih dingin dari masa sekarang (zaman kauter). saat itu Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, Jawa, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kalimantan tergabung menjadi satu dengan Asia daratan.

Dizaman Pleistosen terjadi dua pristiwa geologi penting yaitu zaman glasial (ditandai meluasnya lapisan es di kedua kutub bumi) dan zaman interglasial(zaman es kembali mencair). Penjelasan geologi tersebut diperjelas dengan hasil pemetaan goemorfologi oleh Obdey pada tahun 1954. Ia menyimpulkan bahwa pada zaman Sriwijaya, Bangka dan Belitung masih tersambung dengan Kepulauan Lingga, Riau, dan Semenanjung Malaya.

Penemuan geraham gajah Elephas Sumatranus oleh F. Martin dilapisan endapan timah di Bangkapada tahun 1804 memperkuat pendapat bahwa Bangka masih menjadi satu dengan pulau Sumatera, Kalimantan Barat, dan daratan Asia pada masa Pleistosen. Seiring waktu, daratan ini pecah menjadi pulau-pulau kecil dan selat-selat sempit yang dangkal.

AWAL SEJARAH BANGKA

Hingga saat ini, satu satunya tempat yang mempunyai bukti tertulis tertua di Pulau Bangka dan bertarikh bahwa di Bangka telah ada hunian adalah Prasasti Kota Kapur. Prasasti yang ditemukan di Desa Penagan, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka bertanggal 28 April 686 Masehi. Prasasti kota kapur di tulis menggunakan huruf pallawa dalam bahasa Melayu Kuno.

Prasasti-prasasti kota kapur ini menunjukan pengaruh Kerajaan Sriwijayaatas pulau Bangka kala itu, diperkirakan antara abad ke-6 Masehi dan abad ke-7 Masehi. Prasasti itu dibuat masa pemerintahan Dapunta Hyang, penguasa kerajaan Sriwijaya. Artifak ini ditemukan oleh seseorang dari Belanda bernama J.K. Van Der Meulen di tahun 1892 di daerah kabupaten Bangka, kecamatan Mendo Barat.

 Kemudian artifak-artifak tersebut dianalisa oleh H. Kern, seorang ahli Epigrafi, dimana ia menganggap bahwa sriwijaya adalah nama seorang raja, karena srimengindikasikan seorang "raja". Hingga akhirnya George Cœdès (1886-1969), seorang sejarahwan dan arkeolog Perancismenyatakan bahwa Sriwijaya adalah sebuah Kerajaan. Prasasti ini dipahatkan pada sebuah batu yang berbentuk tugu bersegi-segi dengan ukuran tinggi 177 cm, lebar 32 cm pada bagian dasar, dan 19 cm pada bagian puncak.

 Isinya berupa low enforcement bagi orang-orang pulau Bangka, yakni semua orang yang melawan atau memberontak terhadap Sriwijaya akan dihukum dan dikutuk. Di dalam salah satu prasasti tersebut tertulis "VANKA" dalam huruf pallawa, yang diartikan "TIMAH".

 Secara geografis daerah Kota Kapur merupakan dataran yang berhadapan langsung dengan Selat Bangka yang bermuara juga sungai-sungai Upang, Sungsang, dan Saleh dari daratan Sumatra. Disekelilingnya, di sebelah barat, utara, dan timur masih tertutup hutan rawa pantai.

Disebelah selatan tanahnya agak berbukit-bukit. Bagian yang tertinggi disebut Bukit Besar dengan ketinggian sekitar 125 meter diatas permukaan laut. Di sebelah utara, membentang dari timur laut menuju barat mengalir Sungai Mendo yang bermuara di Selat Bangka setelah sebelumnya membelah daerah rawa-rawa.

Arca Wisnu

Di Kota Kapur selain batu prasasti persumpahan ditemukan juga empat buah arca Wisnu dari batu, runtuhan bangunan suci, dan benteng tanah. Arca Wisnu ditemukan dalam beberapa ukuran panjang; 19,5 cm, 33 cm, dan 108 cm. Salah satu patung terbuat dari batu andesit dan yang lainnya dari batu granit. Penutup kepalanya (kuluk) mempunyai corak khusus berupa silinder.

Untuk menentukan pertanggalan arca tersebut dapat dilihat dari bentuk mahkotanya. Dari penggambaran bentuk mahkota tampak dipahat dalam gaya seperti arca-arca Wisnu dari Kamboja, yaitu pada masa seni pre-Angkor. Stutterheim berpendapat bahwa arca tersebut berasal dari abad ke-7 Masehi dengan alasan karena tempat ditemukannya sama dengan Prasasti Kota Kapur yang ber-angka tahun 686 Masehi. Berdasarkan bentuk mahkota dan tempat temuannya, maka arca Wisnu Kota Kapur dapat ditempatkan pada abad ke 6-7 Masehi.

Lingga

Selain arca Wisnu, ditemukan juga sebuah lingga yang bentuk puncak dan badannya bulat telur, dengan garis tengahnya berukuran sekitar 30 cm. Namun bagian bawah lingga sudah hilang (patah). Menurut McKinnon, bentuk lingga yang bulat telur ini diduga berasal dari sekitar abad ke 5-6 Masehi. Dugaannya itu didasarkan atas perbandingan dengan bentuk-bentuk lingga dari India.

Prasasti Camundi

Jauh setelah Śrīwijaya, pulau Bangka dan Belitung masih diperhitugkan kerajaan lain. Dalam sejarah kuno Indonesia, daerah Bangka, Belitung, sampai Kerajaan Malayudidaerah Batanghari sejak tahun 1380-an termasuk wilayah Kerajaan Singasari.

Informasi tentang itu, secara tersirat telah disebut dalam Prasasti Camundi yang dikeluarkan oleh Kĕrtanāgara, Raja dari Singasari.

Data arkeologis yang ditemukan disitus Kota Kapur, dapat memberikan interpretasi bahwa pada sekitar abad ke 5-6 Masehi di Kota Kapur terdapat sebuah kompleks bangunan suci bagi masyarakat penganut ajaran Hindualiran Waisnawa.

Kompleks bangunan tersebut dikelilingi oleh tembok tanah yang panjangnya sekitar 2,5 km dengan ukuran lebar/tebal dan tinggi sekitar 4 meter. Tampaknya di beberapa tempat di lingkungan tembok tanah tersebut terdapat hunian kelompok masyarakat pendukung bangunan suci tersebut yang buktinya berupa pecahan keramik dan tembikar.

BANGKA DIBAWAH MAJAPAHIT

Kehadiran Majapahit di Bangka memberi arti penting dalam sejarah Bangka. Sistem Kepatihan (pemerintahan) yang teratur mulai diterapkan dan tapal batas kekuasaan ditetapkan. Majapahit mengirim ekspedisi ke Bangka dua kali, yang pertama dipimpin oleh Gajah Mada dan yang kedua dipimpin Tumenggung Dinata

 Namun tidak ada yang dapat memastikan tarikh kedua-duanya dan nama raja Majapahit yang memerintah pengiriman. Akan tetapi, kahadiran Majapahit ke Bangka dapat diketahui melalui Tulisan Haji Idris 1861 berikut:

Orang pertama yang mengenal Bangka adalah seorang pedagang Arab bernama nakhoda Sulaiman. Kapalnya singgah di pantai kaki gunung Menumbing. Sulaiman melafaskannya menumbing yang dalam bahasa Arab berarti "tempat berulang datang".

Setelah kembali ke Pulau Jawa (dari pulau Bangka) Sulaiman menghadap penguasa Majapahit, mengabarkan perihal pulau Bangka dan masyarakatnya. Tertarik dengan laporan sulaiman, raja Majapahit mengirim ekspedisi ke pulau Bangka dipimpin oleh patih Gajah Mada. Sulaiman ikut mendamping kembali ke Bangka.

Rombongan ini mendarat didaerah kaki gunung Menumbing. Untuk mengetahui situasi dan kondisi Gajah Mada menuju puncak gunung Menumbing. Dari ketinggian Gajah Mada melihat adanya lapangan terbuka dari kejauhan, menandakan daerah pemukiman.

Dilapangan terbuka terlihat sebuah tunggul sisa pohon besar yang ditebang, yang disebut punggur oleh masyarakat setempat. Tempat pemukiman tersebut kemudian dinamakan desa punggur. Seseorang kemudian diangkat untuk memimpin masyarakat disana.

Di samping mengangkat kepala desa, Gajah Mada juga menetapkan batas, menetapkan tata-cara pemerintahan, meninggalkan piagam daun lontar dan sepotong tembaga berbahasa Arab dan bertulis huruf Jawa sebagai simbol pengukuhan. Setelah perjalanan singkat itu rombongan Gajah Mada kembali ke Jawa.

Bertahun-tahun sudah ditinggal rombongan Majapahit, masyarakat Bangka berkembang lebih maju dengan mengikuti tatanan kemasyarakatan yang sudah diajarkan. Tempat, gunung dan sungai sudah bernama, diambil dari nama manusia, binatang, ikan, pohon, serta warna. Pulau Bangka ditinggalkan terbengkalai oleh Majapahit.

Tidak pernah ada utusan Majapahit yang datang dalam masa yang panjang. Akhirnya Majapahit mengutuskan pangeran Tumenggung Dinata untuk meninjau kembali. Rombongan pengeran datang melalui sungai Bantilan dan meneruskan jalan darat sampai kampung Mendo (Menduk) dan kampung Jeruk.

Di Mendo, dipilih seorang menjadi kepala kampung, dan diberi gelar Patih Tali. Dikampung Jeruk diangkat kepala kampung dengan gelar Patih Panjang Jiwa.

Tumenggung Dinata pun berlayar kembali ke Jawa dan menyerahkan wewenang kepada kedua patih itu. Selanjutnya Bangka sepenuhnya diatur oleh orang Bangka sendiri. Kepatihan Jeruk dipengang oleh Patih Raksa Kuning dibantu Hulubalang Selangor. Kepatihan Mendo dipengang Patih Ngincar, dan Depak dibawah patih Kembar, dibantu Layang Sedap, Mengandu, Mangirat, dan Sekapucik.

MELAWAN PEROMPAK (BAJAK LAUT )

Setelah kesultanan bangka sudah di kuasai belanda ,pulau bangka mengalami kekacauwan penduduk bangka mengalami penderitaan akibat penindasaan belanda. Di perairan pulau bangka ada sekelompok bajak laut yang mengganggu penduduk kampung pesisir dan para pedagang dari arab dan china sehingga para pedagang menjadi takut untuk berlayar melalui perairan bangka dan selat bangka hingga ke selat malaka.

Atas saran dari pedagang dari arab kepada salah seorang anak dari Sultan Muhammad Ali yaitu Raden Muhammad Akil yang selamat dari peperangan di laut Mentok yang terluka di selamatkan oleh pedagang dari arab hingga sampai di arab dan menetap di arab berapa tahun agar supaya menumpas para bajak laut atau Lanon. Atas saran itu maka Raden Muhamad Akil pulang ke bangka setelah menunaikan ibadah haji.

Setelah sampai di bangka menetap di kota Waringin dan kembali menghidupkan kembali KESULTANAN bangka secara diam-diam dari pemerintahan belanda (1856-1916) dan kembali mensyusun kekuatan dari Para pejuang bangka yang tersisa yang Masih ada hubungan saudara dengan Raden Muhammad Akil dari Sultan Muhammad Ali yang di kenal rakyat bangka dengan nama BATIN TIKALdi kumpulkan yaitu datuk Waringin,datuk Jakfar Sidiq.

Datuk terang datuk Paga,,datuk berembun dll. mereka adalah pejuang yang sudah berpengalaman dan terlatih di medan pertempuran darat maupun air sejak perang melawan belanda yang di pimpin oleh Fatih Krio Panting yaitu Sultan Muhammad Ali atau di kenal dengan julukan BATIN TIKAL.

Ilmu bela diri silat mereka gerakannya seperti bayangan dan kemampuan tenaga tubuh mereka seperti baja. mengadakan perlawanan menumpas para bajak laut yang di dukung oleh para pedagang dari arab dan China. Datuk Waringin di angkat atau di daulat menjadi Panglima Angin yang di bantu oleh Datuk Harimau Garang Al Minangkabau utusan dari kesultanan minangkabau atas permintaan pedagang dari arab yang tugasnya mengamankan perairan selat bangka sampai selat Malaka dan mebentuk satu armada perang.

Peperangan panglima angin ini masih di apresiasikan dalam bentuk perayaan penduduk desa tempilang kabupaten Bangka Barat dengan nama perang ketupat sampai sekarang. peperangan armada Panglima angin sangat dasyat pertumpahan darah membanjiri perairan laut bangka sampai selat malaka sehinga suku melayu darat dan suku melayu laut (Seka) yang tinggal di pulau-pulau yang masih memegang kepercayan anismisme dinamisme mengadakan ritual TABER LAUT (mandi laut atau membersihkan laut) atau BUANG JONG (buang sial) sebutan untuk suku seka menurut kepercayaan laut sudah sasa"a (kotor) dengan darah. Hingga setiap tahunnya ritual ini masih di pertahankan sampai sekarang.

Sedangkan Datuk jafar Sidiq di daulat menjaga penduduk tanjung tedung dan pulau nangka yang sering menjadi sasaran para lanon . Datuk Jafar Sidik menyamar menjadi petani di pulau Namgka. Datuk Terang di daulat menjaga kampung kurau juga sering menjadi sasaran lanon menyamar menjadi petani di kampung kurau.

Datuk Paga di daulat menjaga kampung Penyak yang juga menjadi sasaran lanon dan menyamar menjadi petani di kampung Penyak, Datuk Berembun di daulat menjaga kampung Tanjung berikat dan perairan sampai pulau kelasa menyamar menjadi nelayan di kampung tanjung berikat

Sultan Muhammad Akil juga mengadakan hubungan dagang kepada pedagang dari arab dan china secara diam-diam dari pemerintah belanda sehingga Sultan Muhammad Akil menjadi boronan hindia belanda.

Menurut suatu sumber Lanon adalah sisa-sisa pasukan Hulu Balang Nilam yang bersekutu dengan belanda. Lanon propaganda belanda untuk mengacaukan para pedagang dari arab dan china agar para pedagang menjadi takut untuk berdagang melalui perairan selat bangka sampai selat malaka sehingga belanda bisa menopoli perdagangan Timah dan rempah-rempah dari sunda kelapa pulau jawa sampai sumatra juga bangkaa karena jalur perdagangan ini sangat strategis yang ramai di lalui para pedagang pada waktun itu.

Bangka dibawah Kerajaan Palembang Darussalam

Setelah Bupati Nusantara wafat, kekuasaan jatuh ke tangan putri tunggalnya dan oleh karena putrinya telah dikawinkan dengan sultan Palembang yaitu Sultan Ratu Abdurrahman KhalifahtulSaydul Iman atau di kenal dengan sunan Cinde (1659-1706), maka dengan sendirinya pulau Bangka dan sekitarnya menjadi bagian dari kesultanan Palembang Darrussalam. Setelah meninggal Sultan Ratu Abdurrahman di gantikan anaknya yaitu Sultan Muhammad manyur Jayo ing lago (1706-1714) Semenjak kesultanan Palembang Darrussalam di perintahkan oleh Sultan Muhammad Mansyur Ing Lago daerah Jambi melepaskan diri di karenakan Sultan Manyur banyak menggunakan tangan besi dalam memerintah maka wilayah kesultanan palembang darussalam yaitu palembang dan bangka belitung, Setelah beliau Wafat tahun 1714 kemudian mau diangkat anaknya yaitu Pangeran Purbaya.

Karena Pangeran Purbaya meninggal di racun sebelum mau di angkat menjadi sultan maka Kesultanan palembang Darussalam di angkat menjadi sultan adalah adik sultan Mansyur Ing Lago yaitu Sultan Agung Kamaruddin Sri Terono (1714-1724) Setelah meningal Pangeran Purbaya keluarga dan adiK-adiknya di ungsikan ke kesultanan Banten yang masih hubungan saudara, di karenakan dalam keluarga kesultanan tidak harmonis lagi untuk menyelamatkan keselamatan anak dari almarhum Sultan Mansyur Ing Lago.

Pada tahun 1724 anak dari Sultan Muhammad Mansyur yaitu Pangeran Tumenggung Muhammad ali dan adiknya Raden Jayo Wikramo meminta kepada pamannya yaitu Sultan Agung Kamarudin mengembalikan kesultanan palembang Darussalam kepada mereka yang dari ayahnya yang di dukung oleh sultan banten Untuk menghindari pertumpahan darah dalam perselisihan dengan keponakannya itu, kemudian atas kebijaksanan pamannya maka Kesultanan Palembang di bagi 2 Yaitu Pulau Bangka di angkat Pangeran Tumenggung Muhammad ali menjadi Sultan di Bangka dengan nama Sultan Muhammad Ali !724-1851) dan Raden jayo Wikramo menjadi Sultan di palembang dengan nama Sultan Mahmud Badarudin (1724-1758) dengan syarat berpasangan dengan menantu beliau yang sudah janda.

KESULTANAN BANGKA (1724-1851) Setelah di angkatnya sultan Muhamad Ali di bangka belitung pusat pemerintahan berada di bangka kota (kute) dengan kepandaiannya dalam menata pemerintahan kesultanan, pulau bangka belitung menjadi maju pesat dalam pertanian seperti lada,karet,cengkeh dan hasil tambangnya yaitu timah. Kesultanan di bagi dalam raja kecil yaitu Bernama DEPATI di pimpin oleh sorang Demang.

Setiap DEPATI di dampingi seorang penasehat seorang ulama yang di panggil syeh. Syeh inilah sangat memegang peranan penting dalam sistim pemerintahan depati, dakwah islam di setiap daerah. Dalam bidang keamanan depati dipimpin seorang Hulu Balang (komandan) setiap Hulu balang di setiap Depati di bekali Kebatinan (ilmu keahlian). Di setiap kampung di kepalai seorang yang bernama KEGADING.

Setiap kegading di bantu beberapa orang Dukun sebagai sarana pengobatan rakyat serta keamanan.untuk urusan perkawinan di sebut PENGHULU untuk menikahkan perkawinan, Dalam penerimaan pajak di sebut PUNGUT sebagai zakat untuk di bayar kepada Kesultanan besarnya sudah di tentukan menurut syareat Isalam. Untuk pengaturan pengarapan lahan pertanian sudah di buat peraturan dengan nama Hukum Haminte.

Dalam penyebaran islam di bangka. kesultanan bangka ini cukup berhasil yang di bantu oleh para ulama dari luar bangka seperti dari kalimantan palembang juga pulau Jawa. Di semua daerah karena bangka sebelumnya masih banyak yang belum masuk islam., Kepercayaan masyarakatnya masih di pengaruhi kerajaan kota kapur dan sriwijaya yaitu kepercayaan anismisme dinamisme.

Sultan Muhammad Ali juga seorang panglima perang yaitu Fatih Krio panting (Panglima pantun) beliau di kenal dengan karomahnya ilmu bela diri yaitu Silat sambut dan dalam hal ilmu kebatinan beliau mempunyai ilmu atau batin yang tubuhnya di potong bisa nyambung lagi di kenal oleh masyarakat bangka batin tikal.rakyat bangka lebih mengenal beliau dengan julukan BATIN TIKA Mulai menjadi Fatih Krio Panting (Panglima pantun) tahun 1776 sejak merebut kembali kesultanan Mahmud Badarudin yaitu adiknya yang di ambil alih oleh sultan Ahmad Najamudin Adi kusumo (1758-1776) yang berkerja sama dengan Belanda, Kemudian di di angkat sultan menjadi Muhamad Badarrudin (1776-1804) menggantikan nashab Ahmad menjadi nashab Muhammad di depan nama sultan setelah menguasai wilayah palembang.

Dalam percakapan beliau selalu mengunakan sastra PANTUN sebagai komunikasi kepada bawahannya,boleh di katakan sastra PANTUN mulai terkenal pada jaman SULTAN MUHAMMAD ALI. Dalam urusan perdagangan kesultanan bangka menjalin hubungan erat dengan pedagang dari arab dan cina yang sudah lama terbentuk dari kerajaan palembang lama yang terkenal dengan jalur sutra. Sultan Muhammad ali dan Sultan Mahmud Badarrudin tidak mau kerjasama dengan VOC atau belanda untuk melnjutkan perjanjian Sultan Agung Kamarrudin pamannya karena perjanjian itu sangat merugikan pihak kesultanan

Di jaman sultan Muhammad Ali dan Sultan Mahmud Badarudin inilah masa keemasan pulau bangka dan palembang Darussallam berlangsung sehingga banyak sastra-sastra berkembang di bangsa melayu terutama pantun.

Perlawanan Sultan Muhammad Ali

sejak tahun 1804 Kesultanan Mahmud Badarudin 11 di tangkap belanda dan di buang ke manado kemudian Kesultanan di gantikan oleh Sultan Najamudin 11 (Husin Dhiauddin) 1813 di angkat Sultan oleh Belanda. Kemudian Belanda membuka residennya di Palembang semenjak itu Bangka menjadi sasaran target penyerangan.

Namun perlawanan rakyat bangka di pimpin lansung oleh Sultannya sendiri sebagai panglima perang dengan nama Fatih Krio Panting (panglima pantun) dan Hulu Balang Nilam sebagai komandan pasukan kesultanan mereka jberdua adalah saudara seperguruan mereka mempunyai keahlian ilmu bela diri ketangkasan silat bernama silat Sambut dan ilmu kebatinan bernama BATIN TIKAL ( ilmu tubuh terpotong bisa nyambung) di kenal dengan BATIN TIKAL .

Benteng pertahanan di tanjung Tedung dan pulau Nangka karena secara strategi perang Belanda tidak bisa langsung masuk ke sungai Bangka Kota di karena dangkal sedangkan Belanda mengunakan kapal yang besar maka Belanda dapat masuk melalui sungai Selan yang lebih dalam dan lebar maka di lakukan pertahanan di Tanjung Tedung dan pulau Nangka karena dekat dengan muara sungai selan.

Hingga akhirnya belanda menggunakan politik DE VEDE ET EMPERA (pecah belah). Pada tahun 1851 Belanda berhasil menghasut Hulu balang Nilam untuk berkerja sama dengan belanda untuk melawan Fatih Krio Panting dengan di janjikan di angkat menjadi Sultan di Bangka dan Hulu balang Nilam mesetujui perjanjian tersebut. kemudian Belanda mulus mendarat di sungai selan dan kemudian menyerang ke bangka kota melalui jalur darat dengan diam-diam dengan pasukan penuh yang bergabung dengan pasukan Hulu Balang Nilam yang setia pada Hulu Balang Nilam.

Perlawanan Depati Bahrin

Pada awal Oktober 1819, pasukan Belanda dibawah pimpinan Kapten Laemlin menyerang pasukan pertahanan Depati Bahrin di Bangka Kota. Tetapi Belanda tidak mampu menghadapi perlawanan hebat Depati Bahrindan pasukannya.

Pasukan Kapten Laemlin pun mundur kearah Mentok. Selama perjalanan mundur menuju Mentok dan melewati perkambungan, pasukan Leamlin tidak putus-putusnya diserang pengikut Bahrin. Setalah peristiwa Bangka Kota, Depati Bahrin memindahkan pusat kekuatannya ke Kota Waringin dan Kampung Nyireh.

Kemudian terjadi hal yang sangat memalukan Belanda dalam catatan sejarahnya, yaitu Residen Smissaert tewas dalam satu sergapan yang merupakan gabungan pengikut Depati Bahrin dari Kampung Jeruk. Belanda menaruh dendam pada Depati Bahrin atas kematian Smissaert dan kekalahan di tempat lain.

 Oleh karena itu, Belanda menjanjikan hadia sebesar 500 ringgit bagi mereka yang dapat membunuh Bahrin.

Perlawanan Depati Amir

Pada tahun 1830 setelah Depati Bahrin Menyerah, Belanda mengangkat anak sulung Bahrin yang bernama Depati Amir sebagai pengganti. Upaya ini adalah strategi Belanda untuk memikat hati rakyat Bangka. Depati Amir membawahi daerah Mendara dan Mentadai (Merawang). Tetapi sejak awal Amir menunjukan tidak mau diperintah Belanda.

Hal lain yang menambah kerisauan Belanda adalah Depati Amir ternyata mahir menghimpun pengikut untuk membangun kekuatan. Dalam laporan Belanda, dikatakan Amir menyusun kekuatan dengan menghimpun bajak laut, para pelarian penjahat dari pulau-pulau lain, dan preman-preman. Sikap perlawanan yang ditunjukan Amir terhadap Belanda, diartikan rakyat sebagai sinyal untuk memberontak melawan Belanda. Maka Amir dan pengikutnya masuk hutan dan melakukan perang gerilya.

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Bangka Belitung

Kota Jambi adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Jambi, Indonesia. Kota Jambi dibelah oleh sungai yang bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan yang bernama jembatan Aur Duri. Kota Jambi memiliki luas sekitar 205,38 km² dengan penduduknya berjumlah 583.487 jiwa (2017).

Semboyan kota jambi adalah Tanah Pilih Pesako Betuah secara filosofi mengandung pengertian bahwa Kota Jambi sebagai pusat pemerintahan kota sekaligus sebagai pusat sosial, ekonomi, kebudayaan, mencerminkan jiwa masyarakatnya sebagai duta kesatuan baik individu, keluarga, dan kelompok maupun secara institusional yang lebih luas ; berpegang teguh dan terikat pada nilai – nilai adat istiadat dan hukum adat serta peraturan perundang – undangan yang berlaku.

AWAL MULA KOTA JAMBI


Sejarah Dinasti Sung menguraikan bahwa Maharaja San-fo-tsi (Swarnabhumi) bersemayam di Chan-pi. Utusan dari Chan-pidatang untuk pertama kalinya di istana Kaisar China pada tahun 853M. Utusan ke dua kalinya datang pula pada tahun 871M. Informasi ini menorehkan bahwa Chan-pi(yang diidentifikasikan Prof. Selamat Mulyana sebagai Jambi) sudah muncul diberita China pada tahun – tahun tersebut. Dengan demikian Chan-pi atau Jambi sudah ada dan dikenal pada abad ke 9M. Berita China Ling Pio Lui (890-905M) juga menyebut Chan-pi (Jambi) mengirim misi dagang ke China.

Silsilah Raja-raja Jambi tulisan Ngebih Suto Dilago Priayi Rajo Sari pembesar dari kerajaan Jambi yang berbangsa 12, menulis Putri Selaro Pinang Masak anak rajo turun dari Pagaruyung di rajakan di Jambi. Dari sebutan Pinang dalam bahasa Jawa (Sunda) dilapas sebagai Jambe sehingga ditenggarai banyak orang sebagai asal kata Jambi. Jadi ada perubahan bunyi dan huruf dari Jambe ke Jambi. Identifikasi ini menginformasikan kata Jambe-Jambi terbuhul pada abad ke 15 yaitu di masa Puteri Selaro Pinang Masak memerintah dikerajaan Jambi Tahun 1460-1480.

Raden Syarif (yang kemudian diungkapkan kembali oleh Datuk Sulaiman Hasan) dari “Riwayat Tanjung Jabung Negeri Lamo” mencatat bahwa Puteri Selaro Pinang Masak mengilir dari Mangun Jayo ke Tanjung Jabung di pandu oleh sepasang itik besar (Angso Duo) yang mupur ditanah pilih pada tanggal 28 Mei 1401.

Legenda Tanah Pilih ini berbeda versi dengan Ngebi Suto Dilago. Silsilah Raja-raja Jambi menyebut Orang Kayo Hitam (salah seorang putera dari pasangan puteri Selaro Pinang Masak dengan Ahmad Barus II/Paduko Berhalo) yang mengilir mengikuti sepasang itik besak (Angso Duo) atas saran petuah mertuanya Temenggung Merah Mato Raja Air Hitam Pauh.

Profesor Moh. Yamin mengidentifikasi Jambi berada disekitar Kantor Gubernur Jambi di Telanaipura sekarang. Indikasi ini atas dasar mulai dari kawasan Mesjid Agung Al-falah sampai ke Pematang pinggiran Danau Sipin terdapat deretan struktur batuan bata candi yang diantaranya menunjukan sebagai komplek percandian yang cukup besar dikawasan kampung Legok.

Tidak tertutup kemungkinan penemuan tanah pilih oleh sepasang Angso yang mupur tersebut adalah pembukaan kembali Kota Chan-pi yang ditinggal karena kerajaan SwarnaBhumi (San-fo-tsi) diserang oleh Singosari dalam peristiwa Pamalayu tahun 1275M dan pindah ke pedalaman Batang Hari yang kemudian dikenal sebagai Darmasraya (Sumatera Barat). Dua Puteri Melayu/Darmasraya yaitu Dara Petak dan Dara Jingga diboyong oleh Mahisa Anabrang ke Singosari pada tahun 1292.

Ternyata di saat itu Singosari telah runtuh oleh pemberontak dan kemudian mendapat serbuan tentara Khu Bilaikhan. Singosari berganti menjadi Majapahit dengan Rajanya Raden Wijaya. Salah seorang keturunan Puteri melayu itu yaitu dari pasangan Dara Jingga yaitu Adityawarman kembali ke Darmasraya kemudian mendirikan dan menjadi Raja di Pagaruyung (1347-1375M).

Anaknya yang bernama Ananggawarman meneruskan teratah kerajaan Pagaruyung. Keturunan Ananggawarman salah satunya adalah Puteri Selaro Pinang Masak yang dirajakan di Jambi.

Setelah Orang Kayo Hitam dirajakan pusat kerajaan dipindahkan dari Ujung Jabung ke Tanah Pilih Jambi disekitar awal abad ke 16. Jadilah Jambi kembali sebagai tempat kedudukan Pemerintahan.

Pangeran Depati Anom yang naik tahta dikerajaan Jambi bergelar Sultan Agung Abdul Jalil (1643-1665M) pernah memberikan surat izin untuk mendirikan pasar tempat berjual beli di Muaro Sungai Asam pada seorang Belanda bernama Beschseven. Izin Sultan tersebut tertanggal 24 Juni 1657 dimana lokasi yang diizinkan itu kemudian berpindah dari Muaro Sungai Asam ke sekitar Muaro Sungai di bawah area WTC Batang Hari sekarang.

Jambi sebagai pusat pemukiman dan tempat kedudukan raja terus berlangsung. Istana yang dibangun di Bukit Tanah Pilih disebut sebagai istana tanah pilih yang terakhir sebagai tempat Sultan Thaha Saifuddin dilahirkan dan dilantik sebagai sultan tahun 1855. Istana Tanah Pilih ini kemudian di bumi hanguskan sendiri oleh Sultan Thaha tahun 1858 menyusul serangan balik tentara Belanda karena Sultan dan Panglimanya Raden Mattaher menyerang dan berhasil menenggelamkan 1 kapal perang Belanda Van Hauten di perairan Muaro Sungai Kumpeh.

Dari puing – puing Istana Tanah Pilih oleh Belanda dikuasai dan dijadikan tempat markas serdadu Belanda. Praktis setelah Sultan Thaha Saifuddin gugur tangga 27 April 1904 Belanda secara utuh menempatkan wilayah kerajaan Jambi sebagai bagian wilayah kekuasaan Kolonial Hindia Belanda. Jambi kemudian berstatus Under Afdeling di bawah Afdeling Palembang.

Pada Tahun 1906 Under Afdeling Jambi ditingkatkan sebagai Afdeling Jambi kemudian di tahun 1908 Afdeling Jambi menjadi Kerisidenan Jambi dengan residennya O.L. Helfrich berkedudukan di Jambi. Sampai masa Kemerdekaan pejabat Residen dari Keresidenan Jambi berkedudukan di Jambi. Setelah Republik Indonesia di Proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, berdasarkan berita RI Tahun II No. 07 hal 18 tercatat untuk sementara waktu daerah Negara Indonesia di bagi dalam 8 Provinsi yang masing – masing dikepalai oleh seorang Gubernur diantaranya Provinsi Sumatera.

Provinsi Sumatera ini kemudian pada tahun 1946 dibagi lagi dalam 3 sub Provinsi yaitu Sub Provinsi Sumatera Utara, Sub Provinsi Sumatera Tengah dan Sub Provinsi Sumatera Selatan. Keresidenan Jambi dengan hasil voting dimasikan ke dalam wilayah Sub Provinsi Sumatera Tengah.

Residen Jambi yang pertama di masa Republik adalah Dr. Asyagap sebagaimana tercantum dalam pengumuman Pemerintah tentang pengangkatan residen, Walikota di Sumatera dengan berdasarkan pada surat ketetapan Gubernur Sumatera tertanggal 03 Oktober 1945 No. 1-X.

Pada tahun 1945 tersebut sesuai Undang-undang no.1 tahun 1945 wilayah Indonesia terdiri dari Provinsi, Karesidenan, Kewedanaan dan Kota. Tempat kedudukan Residen yang telah memenuhi syarat, disebut Kota tanpa terbentuk struktur Pemerintahan Kota. Dengan demikian Kota Jambi sebagai tempat kedudukan Residen Keresidenan Jambi belum berstatus dan memiliki pemerintahan sendiri.

Kota Jambi baru diakui berbentuk pemerintahan ditetapkan dengan ketetapan Gubernur Sumatera No. 103 tahun 1946 tertanggal 17 Mei 1946 dengan sebutan Kota Besar dan Walikota pertamanya adalah Makalam.

Mengacu pada Undang-undang No. 10 tahun 1948 Kota Besar menjadi Kota Praja. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 18 tahun 1965 menjadi Kota Madya dan berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1999 Kota Madya berubah menjadi Pemerintah Kota Jambi sampai sekarang.

Dengan Undang-undang No. 19 Tahun 1958 Keresidenan Jambi sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Tengah dikukuhkan sebagai Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jambi. Kota Jambi sendiri pada saat berdirinya Provinsi Jambi telah berstatus Kota Praja dengan Walikotanya R. Soedarsono.

HARI JADI KOTA JAMBI

Tanggal penetapan Kota Jambi sebagai Kota Praja yang mempunyai Pemerintahan sendiri sebagai Pemerintah Kota dengan ketetapan Gubernur Sumatera No. 103 Tahun 1946 tertanggal 17 Mei 1946 dipilih dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jambi No. 16 Tahun 1985 dan disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi No. 156 Tahun 1986, tanggal 17 Mei 1946 itu sebagai Hari Jadi Pemerintah Kota Jambi.

Sejarah Asal Usul Berdirinya Kota Jambi

Kota Subulussalam adalah sebuah kota di provinsi Aceh, Indonesia. Kota ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007. Kota ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil.

SEJARAH BERDIRINYA KOTA SUBULUSSALAM


Sejarah mencatat, ketika proklamasi Kemerdekaan Repoblik Indonesia diperoklamasikan olah Soekarno-Hatta, pada Tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta, Negeri Rundeng telah menerima berita tentang kemerdekaan Repoblik Indonesia pada masa langsung  oeleh tentara jepang yang masih menduduki Rundeng dan berita tersebut diterima melalui telpon kabel ( Telegraf ) karna pada saat itu Rundeng sudah memiliki jalur telepon kabel, Mendengar berita tersebut, pada tanggal 18 Agustus 1945 maka

Bendera Sang Saka Merah Putih pun dikibarkan. Untuk mengenang sejarah tersebut, pada tahun 2004 pemerintah Daerah Singkil mendirikan Tugu Peringatan Pengibaran Bendera Merah Putih di Kecamatan Rundeng sebagai awal sejarah pada masa itu.

Selanjutnya masyarakat Rundeng bermusyawarah memindahkan Ibukota Kecamatan Simpang kiri ke satu tempat denagn jarak tempuh 6 Km dari Psar Rundeng, nama tempat tersebut adalah Bustaniyah (Km6) yang lazim disebut Rundeng baru ( sekarang menjadi kampong harapan baru).

Atas kespakatan masyarakat tersebut, maka dibangunlah sebuah bangunan untuk di jadikan kantor Asisten Wedana Kecamatan Simpang Kiri, Msyarakat telah mengambil kapling lahan masing-masing untuk perumahan.

Ketika masyarakat dan pemerintah saling bahu-membahu membangun kantor Asisten Wedana dan mengerjakan lahan perumahan tiba-tiba terjadi insiden gangguan ke amanan di perogil kabupaten Dairi Sumatra Utara oleh pemberontak yang di sebut PRR,.disana terjadi huru-hara sehingga sehingga penduduk daerah perogil dan sekitarnya mencari perlindungan untuk menghindari gangguan pembrontak menuju Kecamatan Simpang Kiri khususnya kemukiman kombih, Belegen dan Penanggalan.

Dengan adanya peristiwa tersebut, maka pemindahan ibukota kecamatan simpang kiri ke Bustaniyah  ( Km6 ) tertunda, akan tetapi roda Pemerintahan tetap berjalan. Asisten Wedana menghadap Bupati Atjeh selatan untuk mengusulkan pemindahan Ibukota Kecamatan Simpang Kiri ke Bustaniyah (Km6) besrta staf, pada saat itu Bupati Atjeh Selatan yang bernama Teuku Tjut mamat sadang bertugas di luardaerah yakni banda atjeh, maka yang menerima kedatangan asistaen wedana adalah bpatih TM

Hasil dari pembicaraan antara asisten wedana dan patih TM. Yunan tidak menemukan titik terang, karna patih TM. yunan tidak menyetjui pemindahan ibukota kecamatan simpang kiri ke bustaniyah dengan alasan dan pertimbangan bahwa bustaniyah (Km 6) belum ada penduduk yang mendiami kampong tersebut bersama pada saat itu juga tertangkapnya beberapa pembrontak PRRI di penanggalan pasir below yang berasal dari sungai kampar kiri sumatra utara berdasarkan surat yang disita pada pembrontak pada tahun b1959 BKPMD.

Tahun 1961, gubernur atjeh menunjuk kewedanaan singkil menjadi lokasi daerah kerja BKPMD ( Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa) Wdedana singkil yang bernama Aripin Thaib menunjuk kecamatan simpang kiri menjadi daerah BKPMD, yang belokasi disimpang empat kemukiman kombih karna simpang empat bertetangga dengan kemukiman penanggalan dan kemukiman belegen , pada waktu simpang empat belum memuliki ststus, yang ada hanya kampong pegayo (sekarang bernama mekem), karna letak kampong tersebut berada diempat persimpangan yaitu, rundeng, penanngalan, mekem, dan belegen oleh penduduk disebut kampong simpang empat.

Awal tahun 1962, bupati atjeh, T.Tjut. mamat bersama Dandim 0107 atjeh selatan melalui turney dinas kecamtan simpang kiri (pasar rundeng) mengadakan musyawarah untuk rencana pemindahan ibukota kecamatan simpang kiri ketempat lain, musyawarah tersebut dihadiri wedana singkil dan kepala jawatan, pada saat itu baru ada empat jawatan yakni, kantor urusan agama, juru penerangan, kantor kehutanan dan balai pengobatan serta kepala mukim binanga yang bernama alm. H. M. Layakhi. Para kepala kampong dalam kemukiman binanga dan toko-tokoh masyarakat.

Hasil dari musyawarah tersebut memutuskan bahwa ibukota kecamatan simpang kiri dipindahkan ke simpang empat lokasi BKPMD waktu status kampong masih dipegayo. Berbekal hasil musyawarah, kantor asisiten wedana dibustaniyah (Km 6 ) dipindah kesimpang empat dalam keadaan darurat dengan atap dari rumbia, tiang dan dinding dari kayu berlantai tanah.

Pada tanggal 6 maret 1962 kantor asisiten wedana bersama stapnyaresmi pindah ketempat yang baru bernama simpang empat dan menumpang dirumah sanak pamili, karna belum memiliki rumah.

PEMBERIAN NAMA SUBULUSSALAM

Bupati Atjeh selatan T. Tjut mamat memberikan bantuan berupa seng, semen untuk merenopasi kantor asisten widana dan mengganti nama simpang empat menjadi BANDAR BARU. Pada waktu bersamaan kepala mukim kombih dijabat oleh saudara Djamaluddin Alias Baba, kepala kampong belum ada bandar baru masih wilayah kampong pegayo kepela kampong nya bernama Nyak alih.

Gubernur disambut secara adat dan dipeusejuk dengan tepung  sitawar dan dikalungi bunga yang dirangkai dengan kaiin oleh ibu Hj latifah.

Ketika gubernur memberikan kata sambutannya yang di sambut dengan penuh semangat,lugas dan berwibawa,beliau dengan tegas menganti nama bandar baru menjadi SUBULUSALAM yang memiliki  arti jalan menuju keselamatan,kesejahteraan yang disahkan dengan surat keputusan gubernur Nomor Istimewa /XI/1962 pada tangal 14 September 1962 sekaligus dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan masjid jamil di ibu kota kecamatan simpang kiri.

Sebelum kabupaten aceh singkil mekar dari kabupaten aceh selatan,kecamtan simpang kiri,kecamatan rundeng,kecamatan pembanru longkip,kecamatan sultan daulat,dan desa penanggalan menjadi ibukota kecamatan penanggalan.

Jumlah desa di kecamatan simpang kiri 60 desa dimekarkan menjadi 74 desa. Berdasarkan UU Nomor 8 tahun 2007, tanggal 27 januari 2007, setatus subulussalam dari lima kecamatan dan 74 desa,menjadi salah satu kota di wiliyah indonesia yaitu kota SUBULUSSALAM.

Sumberhasmaudin.blogspot.co.id

Sejarah Asal Usul Kota Subulussalam, Provinsi Aceh

Kota Langsa adalah salah satu kota di Aceh, Indonesia. Kota Langsa adalah kota yang menerapkan hukum Syariat Islam.


Kota Langsa berada kurang lebih 400 km dari kota Banda Aceh. Kota Langsa sebelumnya berstatus Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Langsa.

Kota Administratif Langsa diangkat statusnya menjadi Kota Langsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tanggal 21 Juni 2001. Hari jadi Kota Langsa ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2001.

Kota Langsa terkenal sebagai kota pendidikan, kota perdagangan, kota kuliner/makanan, dan kota wisata.

Mayoritas penduduk Kota Langsa adalah suku Aceh, suku Melayu, suku Jawa, suku Tionghoa, dan suku Batak. Bahasa Aceh digunakan oleh mayoritas masyarakat Kota Langsa, namun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama.

Agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kota Langsa dan rakyat Aceh umumnya. Hukum Syariat Islam menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa. Agama Kristen juga menjadi bagian dari populasi, sementara Buddhabanyak diadopsi oleh komunitas warga Tionghoa (China).

Kota Langsa merupakan kota yang kaya akan perbedaan etnis dan penduduk tetap hidup dalam damai serta memiliki toleransi beragama yang kuat. Lokasi Kota Langsa sangat dekat dengan Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara, sehingga menempatkan Kota Langsa sebagai kota yang strategis dan ramai imigran.

SEJARAH TERBENTUKNYA KOTA LANGSA

Pada zaman dahulu berdiri dua kerajaan burung yang mempunyai kekuasaan luas dan tentara burung yang kuat. Yang pertama yaitu kerajaan Angsa yang menguasai Kuala Simpang (Aceh Tamiang) dan satu lagi kerajaan Elang yang menguasai Kuala Idi (Aceh timur). Pada suatu musim dimana persediaan ikan-ikan di kerajaan Elang sudah mulai menipis. Raja  Elang memerintahkan panglimanya untuk mencari daerah baru yang mempunyai persediaan ikan yang banyak.

Panglima Elang membawa seratus ekor pasukan elang untuk mencari daerah baru tersebut. Setelah dua hari terbang mencari dan mampir di beberapa daerah sampailah mereka di suatu kuala yang banyak ikannya.  Merasa senang hati mereka menemukan daerah itu kemudian mereka bernyanyi dan ramai-ramai menangkap ikan di kuala tersebut, akan tetapi mereka terusik dengan sekelompok burung yang lain yang sedang menangkap ikan ditempat itu lalu panglima elang mendekati kelompok tersebut dan menanyakan kegiatan mereka.
”Siapa kalian?”Hardik Panglima Elang
”Kami adalah prajurit pencari makanan dari Kerajaan Angsa” sekelompok burung memperkenalkan diri bahwa mereka dari kerajaan Angsa dan kegiatan mereka menangkap ikan disini karena kuala ini merupakan bagian dari kerajaan mereka.

”Apa kalian katakan?Mulai saat ini kuala ini milik kerajaan Elang” Panglima elang membentak para prajurit Angsa sambil mengepak-ngepakkan sayapnya yang kokoh itu.

”Tidak bisa! Dari dahulu daerah ini milik kami”

”Pergi dari sini! Jangan kembali lagi kemari” Panglima elang tidak senang dengan jawaban mereka lalu mengusir sekelompok angsa itu dan menyuruh mereka jangan kembali lagi. Merasa kalah jumlah sekelompok Angsa terbang meninggalkan tempat tersebut dan kembali kekerajaan mereka dan melaporkan kejadian itu kepada raja Angsa.

”Maaf Baginda Raja, kami mau melapor” para prajurit itu masuk kedalam istana dengan tergesa-gesa lalu memberi hormat kepada sang Raja Angsa.

”Ada apa gerangan?tanya sang Raja heran melihat prajurit-prajuritnya tergopoh-gopoh menghadapnya.

”Lapor baginda! Kuala tempat biasa kita mencari ikan dirampas oleh pasukan dari Kerajaan elang” Lapor seekor Angsa yang menjadi pemimpin kelompok Angsa lainnya.

”Apa kau katakan!mereka sudah menghina kerajaan kita. Siapkan prajurit-prajurit terbaik kita segera”  Raja Angsa marah besar dan memerintahkan mengerahkan pasukan Angsa yang berbadan besar dan kekar untuk merebut kembali kuala milik mereka.

Maka terbanglah lima ratus ekor angsa melaksanakan tugasnya. Sampai di tempat tujuan, mereka melihat para elang sedang berpesta pora, melihat kesempatan ini pasukan angsa langsung menyerang pasukan elang. Pasukan elang terkejut dan mereka tidak siap dengan serangan mendadak ini kemudian mereka terbang tunggang langgang terpencar tanpa tujuan. Pasukan Angsa bersorak gembira dengan kemenangan ini, mereka berhasil menguasai kuala milik mereka kembali.

Sedangkan panglima elang yang berhasil menghindar dari serangan tersebut mencoba mengumpulkan kembali anak buahnya sehingga terkumpul hanya 70 ekor elang. Melihat kondisi pasukannya lalu panglima elang mengutus seekor elang yang bisa terbang cepat untuk kembali kekerajaan mereka dan meminta bantuan.

Setelah mereka menunggu satu hari kemudian datang 150 pasukan elang yang terlatih dengan paruh dan kaki-kaki yang kuat. Panglima elang mengkomandoi pasukan elang untuk terbang kembali ke kuala untuk menyerang pasukan Angsa. Sedangkan pasukan Angsa yang memang sudah menunggu serangan balasan dari pasukan Angsa telah bersiap-siap.

Maka terjadilah pertempuran hebat diatas kuala. Pertempuran berlangsung sengit dan seru, satu, dua dan tiga hari pertempuran masih berlanjut sehingga mereka kelelahan dan akhirnya mereka memutuskan menghentikan pertempuran.

Kemudian masing-masing pihak beristirahat dibukit dan pohon-pohon sekitar kuala kemudian  mengumpulkan bangkai-bangkai teman mereka yang mati dan mengobati yang terluka.

Setelah beberapa hari beristirahat, panglima elang dan panglima angsa mengadakan perundingan mengenai masalah kuala. Panglima elang meminta, sebagian kuala menjadi milik mereka sedangkan panglima angsa tidak menyetujuinya karena kuala ini dalam kekuasaan kerajaan angsa.

Terjadi perundingan alot antara keduanya yang akhirnya berhasil mendapatkan kesepakataan yakni dalam satu minggu, lima hari menjadi milik Angsa dan dua hari menjadi milik Elang lalu daerah tempat mereka berunding mereka beri nama gabungan nama mereka yakni Elang dan Angsa menjadi Langsa dan kuala tempat mereka mencari ikan menjadi Kuala Langsa.

Tidak ada tanda-tanda atau sebuah tugu peringatan bahwa kota ini bermula dari Elang dan Angsa. Memang pada masa pertengkaran antara pemerintah dari sebagian rakyat Aceh yang menyebut dirinya GAM, kota ini merupakan kota yang teraman. Kabarnya kota ini adalah tempat kedua belah pihak mengurus keperluan makanan mereka. 

Itulah Kisah singkat Berdirinya Kota Langsa.

Sumber : WIKIPEDIA
fadlyrahman.wordpress.com

Sejarah Asal Usul Kota Langsa, Provinsi Aceh

Kabupaten Simeulue adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Berada kurang lebih 150 km dari lepas pantai barat Aceh, Kabupaten Simeulue berdiri tegar di Samudera Indonesia.


Kabupaten Simeulue merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 1999, dengan harapan pembangunan semakin ditingkatkan di kawasan ini.

Ibukota Kabupaten Simeulue adalah Sinabang, kalau diucapkan dengan logat daerah adalah Si navang yang berasal dari legenda Navang. Navang adalah si pembuat garam masa dulu di daerah Babang (pintu masuk teluk Sinabang.

SEJARAH TERBENTUKNYA KABUPATEN SIMEULUE

Dulunya Navang membuat garam dengan membendung air laut yang masuk ke pantai Babang, kemudian dikeringkan lalu menjadilah garam. Garam Navang lambat laun menjadi dikenal di sekitar Ujung Panarusan sampai ke Lugu.

Jika penduduk membutuhkan garam, maka mereka akan menuju si Navang, yang lambat laun konsonan 'V' pada Navang berubah menjadi Nabang. Sementara Sibigo ibukota kecamatan Simeulue Barat berasal dari kata/kalimat CV dan Co karena masa-masa penjajahan dulu, Sibigo adalah lokasi perusahaan pengolahan kayu Rasak - sejenis kayu sangat keras setara dengan Jati - yang dikirim ke Belanda via laut.

Peningkatan status Simeulue menjadi Kabupaten telah dirintis sejak lama dan lahir dari keinginan luhur masyarakat Simeulue sendiri yaitu melalui prakarsa sejumlah tokoh dan segenap komponen masyarakat. Tonggak sejarah perjuangan ini dimulai sejak Kongres Rakjat Simeulue yang sedianya dilaksanakan pada tahun 1956, namun terkendala saat itu dan baru dilaksanakan pada tahun 1957.

Salah satu bukti sejarah yang masih ada saat ini adalah dokumen Hasil Putusan Kongres Rakjat Kewedanaan Simeulue (Dok Rasmal Kahar) dan sebuah spanduk usang pelaksanaan kongres tersebut yang telah lusuh dimakan usia.

Saat itu Gubernur Aceh, Prof. Ali Hasjmi melakukan kunjungan ke Simeulue pada tahun 1957 sebagai wujud dukungan beliau terhadap isi pernyataan Kongres Rakjat Simeulue dalam upaya peningkatan status Simeulue.

Kemudian pada tahun 1963 kembali diadakan musyawarah Luan Balu dan dilanjutkan Musyawarah Rakyat Simeulue dan tahun 1980, dimana hasil semua pertemuan tersebut hanya ada satu kata dan satu tekad bahwa Simeulue harus berubah status menjadi Kabupaten Otonom.

Seiring dengan perjalanan waktu, perjuangan tetap diteruskan oleh tokoh-tokoh masyarakat Simeulue, sehingga atas perjuangan yang begitu gigih dan tak kenal lelah tersebut, kita memperoleh dukungan dari berbagai pihak yaitu dari DPRD Tingkat I Aceh dan DPRD Tingkat II Aceh Barat.

Perkembangan selanjutnya setelah Drs. H. Muhammad Amin dilantik menjadi Pembantu Bupati Simeulue, upaya ini terus digulirkan dengan sungguh-sungguh dan terbukti pada tahun 1995 Gubernur Aceh menurunkan tim pemutakhiran data ke Simeulue yang diikuti dengan kedatangan Dirjen Bangda ke Simeulue pada tanggal 12 Desember 1995.

Sebagai akhir dari perjalanan ini, yaitu dengan datangnya Dirjen PUOD, DPODS, dan Komisi II DPR-RI pada tanggal 30 Maret 1996 dan mengadakan rapat umum di depan pendopo Pembantu Bupati Simeulue.

Dimana pada saat itu, J. Sondakh selaku Ketua Komisi II DPR-RI mengatakan rapat hari ini seakan-akan sidang DPR-RI di luar gedung karena lengkap dihadiri oleh empat fraksi yaitu: Fraksi Golkar, PPP, PDI dan Fraksi Utusan Daerah dan beliau berjanji dalam waktu tidak begitu lama Simeulue akan ditingkatkan statusnya.

Alhamdulillah berkat Rahmat Allah SWT, akhirnya hasil dari semua kunjungan tersebut serta niat dan doa yang tulus dari seluruh masyarakat Simeulue, Presiden Republik Indonesia Bapak H. Mohammad Soeharto pada tanggal 13 Agustus 1996 menandatangani PP 53 tahun 1996 tentang peningkatan status wilayah Pembantu Bupati Simeulue menjadi Kabupaten Administratif Simeulue.

Selanjutnya pada tanggal 27 September 1996 bertempat di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Kabupaten Administratif Simeulue diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Yogie S. Memet sekaligus melantik Drs. H. Muhammad Amin sebagai Bupati Kabupaten Administratif Simeulue.

Simeulue telah berubah status meskipun masih bersifat administratif, seluruh masyarakat menyambut gembira disertai rasa syukur menggema dari Ujung Batu Belayar hingga batu Si Ambung-Ambung. Kabupaten yang dianggap mimpi oleh sebagian masyarakat selama ini telah hadir nyata dalam kehidupan masyarakat Simeulue. Status baru ini telah menambah semangat yang tinggi untuk berjuang menggapai satu tahap lagi yaitu daerah otonom.

Untuk mencapai usaha itu segala potensi dikerahkan, pikiran dan tenaga dicurahkan, keringat bercucuran dimana semua anak pulau bahu membahu dan disertai dengan doa yang senantiasa dipanjatkan demi sebuah cita-cita.

Akhirnya Allah SWT mengabulkan apa yang diinginkan, sehingga melalui UU No. 48 Tahun 1999 lahirlah Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Bireun sebagai Kabupaten Otonom dalam khazanah Pemerintahan Indonesia.

Kemudian pada tanggal 12 Oktober 1999 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ad Interim Faisal Tanjung meresmikan lahirnya Kabupaten Simeulue dan tanggal inilah yang dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Simeulue yang setiap tahunnya diperingati.

Sumber : Simeuleukab.go.id

Sejarah Asal Usul Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh

Kabupaten Pidie Jaya adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Ibukotanya adalah Meureudu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007, merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Pidie.

SEJARAH BERDIRINYA PIDIE JAYA


Pada zaman dahulu, Negeri Meureudu pernah dicalonkan sebagai ibu kota Kerajaan Aceh. Namun konspirasi politik kerajaan menggagalkannya. Sampai kerajaan Aceh runtuh, Meureudu masih sebuah negeri bebas.

Negeri Meureudu sudah terbentuk dan diakui sejak zaman Kerajaan Aceh. Ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa (1607-1636) Meureudu semakin diistimewakan. Menjadi daerah bebas dari aturan kerajaan.

Hanya satu kewajiban Meureudu saat itu, menyediakan persediaan logistik (beras) untuk kebutuhan kerajaan Aceh. Dalam perjalanan tugas Iskandar Muda ke daerah Semenanjung Melayu (kini Malaysia) tahun 1613, singgah di Negeri Meureudu, menjumpai Tgk Muhammad Jalaluddin, yang terkenal dengan sebutan Tgk Ja Madainah. Dalam percaturan politik kerajaan Aceh negeri Meureudu juga memegang peranan penting.

Hal itu sebegaimana tersebut dalam Qanun Al-Asyi atau Adat Meukuta Alam, yang merupakan Undang-Undangnya Kerajaan Aceh. Saat Aceh dikuasai Belanda, dan Mesjid Indra Puri direbut, dokumen undang-undang kerajaan itu jatuh ke tangan Belanda. Oleh K F van Hangen, dokumen itu kemudian diterbitkan dalam salah satu majalah yang terbit di negeri Belanda.

Dalam pasal 12 Qanun Al-Asyi disebutkan, Apabila Ulee balang dalam negeri tidak menuruti hukum, maka sultan memanggil Teungku Chik Muda Pahlawan Negeri Meureudu, menyuruh pukul Uleebalang negeri itu atau diserang dan Uleebalang diberhentikan atau diusir, segala pohon tanamannya dan harta serta rumahnya dirampas.

Kutipan Undang-Undang Kerajaan Aceh itu, mensahihkan tentang keberadaan Negeri Meureudu sebagai daerah kepercayaan sultan untuk melaksanakan segala perintah dan titahnya dalam segala aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan Kerajaan Aceh Darussalam.

Malah karena kemampun tersebut, Meureudu pernah dicalonkan sebagai ibu kota kerajaan. Caranya, dengan menimbang air Krueng Meureudu dengan air Krueng Aceh. Hasilnya Air Krueng Meureudu lebih bagus. Namun konspirasi elit politik di Kerajaan Aceh mengganti air tersebut.

Hasilnya ibu kota Kerajaan Aceh tetap berada di daerah Banda Aceh sekarang (seputar aliran Krueng Aceh). Untuk mempersiapkan pemindahan ibu kota kerajaan tersebut, sebuah benteng pernah dididirikan Sultan Iskandar Muda di Meureudu. Benteng itu sekarang ada di tepi sungai Krueng Meureudu.

Peranan Negeri Meureudu yang sangat strategis dalam percaturan politik Pemerintahan Kerajaan Aceh. Ketika Sultan Iskandar Muda hendak melakukan penyerangan (ekspansi) ke semenanjung Melayu (Malaysia-red). Ia mengangkat Malem Dagang dari Negeri Meureudu sebagai Panglima Perang, serta Teungku Ja Pakeh-juga putra Meureudu-sebagai penasehat perang, mendampingi Panglima Malem Dagang.

Setelah Semenanjung Melayu, yakni Johor berhasil ditaklukkan oleh Pasukan Pimpinan Malem Dagang, Sultan Iskandar Muda semakin memberikan perhatian khusus terhadap Negeri Meureudu. Kala itu sultan paling tersohor dari Kerajaan Aceh itu mengangkat Teungku Chik di Negeri Meureudu, putra bungsu dari Meurah Ali Taher yang bernama Meurah Ali Husein, sebagai perpanjangan tangan Sultan di Meureudu.

Negeri Meureudu negeri yang langsung berada di bawah Kesultanan Aceh dengan status nenggroe bibeueh (negeri bebas-red). Di mana penduduk negeri Meureudu dibebaskan darisegala beban dan kewajiban terhadap kerajaan.

Negeri Meureudu hanya punya satu kewajiban istimewa terhadap Kerajaan Aceh, yakni menyediakan bahan makanan pokok (beras-red), karena Negeri Meureudu merupakan lumbung beras utama kerajaan.

Keistimewaan Negeri Meureudu terus berlangsung sampai Sultan Iskandar Muda diganti oleh Sultan Iskandar Tsani. Pada tahun 1640, Iskandar Tsani mengangkat Teuku Chik Meureudu sebagai penguasa defenitif yang ditunjuk oleh kerajaan.

Ia merupakan putra sulung dari Meurah Ali Husein, yang bermana Meurah Johan Mahmud, yang digelar Teuku Pahlawan Raja Negeri Meureudu.

Sejak Meurah Johan Mahmud hingga kedatangan kolonial Belanda, negeri Meureudu telah diperintah oleh sembilan Teuku Chik, dan selama penjajahan Belanda, Landscap Meureudu telah diperintah oleh tiga orang Teuku Chik (Zelfbeestuurders).

Kemudain pada zaman penjajahan Belanda, Negeri Meureudu diubah satus menjadi Kewedanan (Orderafdeeling) yang diperintah oleh seorang Controlleur. Selama zaman penjajahan Belanda, Kewedanan Meureudu telah diperintah oleh empat belas orang Controlleur, yang wilayah kekuasaannya meliputi dari Ulee Glee sampai ke Panteraja.

Setelah tentara pendudukan Jepang masuk ke daerah Aceh dan mengalahkan tentara Belanda, maka Jepang kemudian mengambil alih kekuasaan yang ditinggalkan Belanda itu dan menjadi penguasa baru di Aceh. Di masa penjajahan Jepang, masyarakat Meureudu dipimpin oleh seorang Suntyo Meureudu Sun dan Seorang Guntyo Meureudu Gun.

Sesudah melewati zaman penjajahan, sejak tahun 1967, Meureudu berubah menjadi Pusat Kawedanan sekaligus pusat kecamatan. Selama Meureudu berstatus sebagai kawedanan, telah diperintah oleh tujuh orang Wedana.

Pada tahun 1967, Kewedanan Meureudu dipecah menjadi empat kecamatan yaitu Ulee Glee, Ulim, Meureudu dan Trienggadeng Penteraja, yang masing-masing langsung berada dibawah kontrol Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.

Kini Daerah Kawedanan Meureudu menjelma menjadi Kabupaten Pidie Jaya, dengan Meureudu sebagai ibu kotanya. Kabupaten Pidie Jaya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007.

Kabupaten Pidie Jaya yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Ad interim, Widodo AS di gedung Anjong Monmata Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada hari Jum’at tanggal 15 juni 2007.

Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan aspirasi 140.000, jiwa masyarakat di 8 (delapan) Kecamatan yaitu Kecamatan Bandar baru, Panteraja, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Jangka Buya dan Bandar Dua serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Untuk menunjang tugas-tugas pokok Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dibidang Pembangunan dan kemasyarakatan dimaksud, maka ditetapkanlah Penjabat Bupati Pidie Jaya pertama melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.11-138 tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Pidie Jaya atas nama Drs. Salman Ishak,M.,Si yang dilantik pada tanggal 15 juni 2007 oleh Mendagri.

Dan diperpanjang masa jabatannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.11-360 Tahun 2008 tanggal 26 Mei 2008. Kemudian melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.11-908A Tahun2008 tanggal 25 November 2008 terhitung, mulai tanggal serah terima jabatan ini telah diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai pejabat Bupati Pidie Jaya.

Sumber : Pidiejayakab.go.id dan Wikipedia

Sejarah Asal Usul Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh

Kabupaten Pidie adalah salah satu kabupatendi provinsi Aceh, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini berada di Sigli, kabupaten ini merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar ke 2 di provinsi aceh setelah kabupaten aceh utara.


Dua pertiga masyarakat kabupaten ini ada di perantauan, buat masyarakat wilayah ini merantau adalah sebuah kebiasaan yang turun temurun untuk melatih kemandirian dan keterampilan.

Masyarakat wilayah ini mendominasi pasar-pasar di berbagai wilayah di provinsi Aceh dan sebagian ke provinsi sumatera utara dan negara tetangga malaysia. Selain itu, wilayah ini juga terkenal sebagai daerah asal tokoh-tokoh terkenal Aceh.

SEJARAH TERBENTUKNYA KABUPATEN PIDIE

Sebelum Islam masuk ke Aceh, di Aceh telah berkembang kota-kota kerajan hindu seperti : Kerajaan Poli di Pidie yang berkembang sekitar tahun 413 M. Kerajan Sahe sering juga di sebut Sanghela di kawasan Ulei Gle dan Meureudu, kerajan ini terbentuk dan dibawa oleh pendatang dari pulau Ceylon.

Kerajaan Indrapuri di Indrapuri. Kerajaan Indrapatra di Ladong. Kerajaan Indrapurwa di Lampageu, Kuala pancu (Ujong Pancu, -red).

Semua kota-kota Hindu tersebut setelah islam kuat di Aceh dihancurkan. Bekas-bekas kerajaan itu masih bisa diperiksa walau sudah tertimbun, seperti di kawasan Paya Seutui Kecamatan Ulim (perbatasan Ulim dengan Meurah Dua), reruntuhan di Ladong.

Bahkan menurut H M Zainuddin, mesjid Indrapuri dibangun diatas reruntuhan candi. Pada tahun 1830, Haji Muhammad, yang lebih dikenal sebagai Tuanku Tambusi juga meruntuhkan candi-candi dan batunya kemudian dimanfaatkan untuk membangun mesjid dan benteng-benteng.

Untuk mengungkap tentang keberadaan Kerajaan Sahe/Sanghela itu, maka perlu diadakan penelitian secara arkeologi ke daerah Paya Seutui yang disebut H M Zainuddin tersebut.

Dalam makalahnya H M Zainuddin mengatak pernah ada temuan sisa-sisa kerajaan Sahe/Sanghela itu di kawasan persawahan di Paya Seutui, namun ia tidak jelas menyebutkan di Paya Seutui bagian mana itu ditemukan.

Untuk mengetahui keberadaan para pendiri dan penduduk Kerajaan Sahe/Sanghela tersebut, informasi dari asal-usul kerajaan Poli/Pedir di Kabupaten Pidie sekarang mungkin bisa membantu, karena keberadaan negeri Meureudu dan Negeri Pedir keduanya tak bisa dipisahkan.

Selama ini kita mengetahui asal mula daerah Pidie sekarang adalah Kerajaan Poli atau Pedir, tapi ternyata jauh sebelumnya sudah ada Kerajaan Sama Indra sebagai cikal bakalnya. Kuat dugaan, Kerajaan Sama Indra ini berkembang pada waktu yang sama dengan kerajaan Sahe/Sanghela di Meureudu atau bisa jadi satu kesatuan yang hidup saling berdampingan.

Informasi tentang keberadaan Kerajaan Sama Indra ini diungkap oleh sejarawan lainnya, M Junus Djamil dalam sebuah buku yang disusun dengan ketikan mesin tik. Buku dengan judul Silsilah Tawarick Radja-radja Kerajaan Aceh itu diterbitkan oleh Adjdam-I/Iskandar Muda tidak lagi jelas tahun penerbitnya. Tapi pada kata pengantar yang ditulis dengan ejaan lama oleh Perwira Adjudan Djendral Kodam-I/Iskandar Muda, T Muhammad Ali, tertera 21 Agustus 1968.

Buku setebal 57 halaman itu pada halaman 24 berisi tentang sejarah Negeri Pidie/Sjahir Poli. Kerajaan ini digambarkan sebagai daerah dataran rendah yang luas dengan tanah yang subur, sehingga kehidupan penduduknya makmur.

M Junus Djamil menyebutkan batas-batas kerajaan ini meliputi, sebelah timur dengan Kerajaan Samudra/Pasai, sebelah barat dengan Kerajaan Aceh Darussalam, sebelah selatan dengan pegunungan, serta dengan selat Malaka di sebelah utara. Bila merujuk pada batas yang disebutkan tersebut, berarti kerajaan Sahe/Sanghela termasuk dalam wilayah kerjaan Sama Indra di bagian timur.

Suku yang mendiami kerajaan ini berasal dari Mon Khmer yang datang dari Asia Tenggara yakni dari Negeri Campa. Suku Mon Khmer itu datang ke Poli beberapa abad sebelum masehi. Rombongan ini dipimpin oleh Sjahir Pauling yang kemudian dikenal sebagai Sjahir Poli. Mereka kemudian berbaur dengan masyarakat sekitar yang telah lebih dahulu mendiami kawasan tersebut.

Setelah berlabuh dan menetap di kawasan itu, Sjahir Poli mendirikan sebuah kerajaan yang dinamai Kerajaan Sama Indra. Waktu itu mereka masih menganut agama Budha Mahayana atau Himayana. Oleh M Junus Djamil diyakini dari agama ini kemudian masuk pengaruh Hindu.

Tentang kedatangan bangsa Mon Khmer itu juga diungkapkan H Muhammad Said dalam makalah sejarahnya, Wajah Rakyat Aceh dalam Lintasan Sejarah, pada Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) II, Agustus 1972 Ia menjelaskan, pada tahun 1891, seorang peneliti asing bernama G K Nieman sudah menemukan 150 kata dari bahasa Campa dalam bahasa Aceh. Demikian juga dengan bahasa Khmer (Kamboja) tetapi yang sangat dominan adalah bahasa Melayu dan bahasa Arab.

Sementara tentang pengaruh Hindu di Aceh pernah diungkapkan oleh sejarawan Belanda JC Van Luer, yang mengatakan bahwa sejarah dan budaya Aceh sebelum kedatangan Islam dan bangsa barat telah terisi dengan landasan Hindu-sentris (Indonesia Trade and Society, hal 261)

Lama kelamaan Kerajaan Sama Indra pecah mejadi beberapa kerajaan kecil. Seperti pecahnya Kerajaan Indra Purwa (Lamuri) menjadi Kerajaan Indrapuri, Indrapatra, Indrapurwa dan Indrajaya yang dikenal sebagai kerajaan Panton Rie atau Kantoli di Lhokseudu.

Bisa jadi juga, Kerjaan Sahe/Sanghela berdiri setelah Kerajaan Sama Indra ini pecah menjadi beberapa kerajaan kecil, hingga kemudian membentuk sebuah kerajaan tersendiri.

Kala itu Kerajaan Sama Indra menjadi saingan Kerajaan Indrapurba (Lamuri) di sebelah barat dan kerajaan Plak Plieng (Kerajaan Panca Warna) di sebelah timur. Kerajaan Sama Indra mengalami goncangan dan perubahan yang berat kala itu.

Menurut M Junus Djamil, pada pertengahan abad ke-14 masehi penduduk di Kerajaan Sama Indra beralih dari agama lama menjadi pemeluk agama Islam, setelah kerajaan itu diserang oleh Kerajaan Aceh Darussalam yang dipimpin Sultan Mansyur Syah (1354 – 1408 M). Selanjutnya, pengaruh Islam yang dibawa oleh orang-orang dari Kerajaan Aceh Darussalam terus mengikis ajaran hindu dan budha di daerah tersebut.

Setelah kerajaan Sama Indra takluk pada Kerajaan Aceh Darussalam, makan sultan Aceh selanjutnya, Sultan Mahmud II Alaiddin Johan Sjah mengangkat Raja Husein Sjah menjadi sultan muda di negeri Sama Indra yang otonom di bawah Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Sama Indra kemudian berganti nama menjadi Kerajaan Pedir, yang lama kelamaan berubah menjadi Pidie seperti yang dikenal sekarang.

Meski sebagai kerajaan otonom di bawah Kerajaan Aceh Darussalam, peranan raja negeri Pidie tetap dipererhitungkan. Malah, setiap keputusan Majelis Mahkamah Rakyat Kerajaan Aceh Darussalam, sultan tidak memberi cap geulanteu (stempel halilintar) sebelum mendapat persetujuan dari Laksamana Raja Maharaja Pidie. Maha Raja Pidie beserta uleebalang syik dalam Kerajaan Aceh Darussalam berhak mengatur daerah kekuasaannya menurut putusan balai rakyat negeri masing-masing.

Masih menurut M Junus Djamil, setelah Sultan Mahmud II Alaiddin Jauhan Syah raja Kerajaan Aceh Darussalam Mangkat, maka Sultan Husain Syah selaku Maharaja Pidie diangkat sebagai penggantinya. Ia memerintah Kerajaan Aceh dari tahun 1465 sampai 1480 Masehi.

Kemudian untuk Maharaja Pidie yang baru diangkat anaknya yang bernama Malik Sulaiman Noer. Sementara putranya yang satu lagi, Malik Munawar Syah diangkat menjadi raja muda dan laksamana di daerah timur, yang mencakup wilayah Samudra/Pase, Peureulak, Teuminga dan Aru dengan pusat pemerintahan di Pangkalan Nala (Pulau Kampey).

Sumber : pemkabpidie.go.id

Sejarah Asal Usul Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh

Subscribe Our Newsletter