Social Items

Showing posts with label Asal usul Aceh Barat Daya. Show all posts
Showing posts with label Asal usul Aceh Barat Daya. Show all posts
Kabupaten Pidie adalah salah satu kabupatendi provinsi Aceh, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini berada di Sigli, kabupaten ini merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar ke 2 di provinsi aceh setelah kabupaten aceh utara.


Dua pertiga masyarakat kabupaten ini ada di perantauan, buat masyarakat wilayah ini merantau adalah sebuah kebiasaan yang turun temurun untuk melatih kemandirian dan keterampilan.

Masyarakat wilayah ini mendominasi pasar-pasar di berbagai wilayah di provinsi Aceh dan sebagian ke provinsi sumatera utara dan negara tetangga malaysia. Selain itu, wilayah ini juga terkenal sebagai daerah asal tokoh-tokoh terkenal Aceh.

SEJARAH TERBENTUKNYA KABUPATEN PIDIE

Sebelum Islam masuk ke Aceh, di Aceh telah berkembang kota-kota kerajan hindu seperti : Kerajaan Poli di Pidie yang berkembang sekitar tahun 413 M. Kerajan Sahe sering juga di sebut Sanghela di kawasan Ulei Gle dan Meureudu, kerajan ini terbentuk dan dibawa oleh pendatang dari pulau Ceylon.

Kerajaan Indrapuri di Indrapuri. Kerajaan Indrapatra di Ladong. Kerajaan Indrapurwa di Lampageu, Kuala pancu (Ujong Pancu, -red).

Semua kota-kota Hindu tersebut setelah islam kuat di Aceh dihancurkan. Bekas-bekas kerajaan itu masih bisa diperiksa walau sudah tertimbun, seperti di kawasan Paya Seutui Kecamatan Ulim (perbatasan Ulim dengan Meurah Dua), reruntuhan di Ladong.

Bahkan menurut H M Zainuddin, mesjid Indrapuri dibangun diatas reruntuhan candi. Pada tahun 1830, Haji Muhammad, yang lebih dikenal sebagai Tuanku Tambusi juga meruntuhkan candi-candi dan batunya kemudian dimanfaatkan untuk membangun mesjid dan benteng-benteng.

Untuk mengungkap tentang keberadaan Kerajaan Sahe/Sanghela itu, maka perlu diadakan penelitian secara arkeologi ke daerah Paya Seutui yang disebut H M Zainuddin tersebut.

Dalam makalahnya H M Zainuddin mengatak pernah ada temuan sisa-sisa kerajaan Sahe/Sanghela itu di kawasan persawahan di Paya Seutui, namun ia tidak jelas menyebutkan di Paya Seutui bagian mana itu ditemukan.

Untuk mengetahui keberadaan para pendiri dan penduduk Kerajaan Sahe/Sanghela tersebut, informasi dari asal-usul kerajaan Poli/Pedir di Kabupaten Pidie sekarang mungkin bisa membantu, karena keberadaan negeri Meureudu dan Negeri Pedir keduanya tak bisa dipisahkan.

Selama ini kita mengetahui asal mula daerah Pidie sekarang adalah Kerajaan Poli atau Pedir, tapi ternyata jauh sebelumnya sudah ada Kerajaan Sama Indra sebagai cikal bakalnya. Kuat dugaan, Kerajaan Sama Indra ini berkembang pada waktu yang sama dengan kerajaan Sahe/Sanghela di Meureudu atau bisa jadi satu kesatuan yang hidup saling berdampingan.

Informasi tentang keberadaan Kerajaan Sama Indra ini diungkap oleh sejarawan lainnya, M Junus Djamil dalam sebuah buku yang disusun dengan ketikan mesin tik. Buku dengan judul Silsilah Tawarick Radja-radja Kerajaan Aceh itu diterbitkan oleh Adjdam-I/Iskandar Muda tidak lagi jelas tahun penerbitnya. Tapi pada kata pengantar yang ditulis dengan ejaan lama oleh Perwira Adjudan Djendral Kodam-I/Iskandar Muda, T Muhammad Ali, tertera 21 Agustus 1968.

Buku setebal 57 halaman itu pada halaman 24 berisi tentang sejarah Negeri Pidie/Sjahir Poli. Kerajaan ini digambarkan sebagai daerah dataran rendah yang luas dengan tanah yang subur, sehingga kehidupan penduduknya makmur.

M Junus Djamil menyebutkan batas-batas kerajaan ini meliputi, sebelah timur dengan Kerajaan Samudra/Pasai, sebelah barat dengan Kerajaan Aceh Darussalam, sebelah selatan dengan pegunungan, serta dengan selat Malaka di sebelah utara. Bila merujuk pada batas yang disebutkan tersebut, berarti kerajaan Sahe/Sanghela termasuk dalam wilayah kerjaan Sama Indra di bagian timur.

Suku yang mendiami kerajaan ini berasal dari Mon Khmer yang datang dari Asia Tenggara yakni dari Negeri Campa. Suku Mon Khmer itu datang ke Poli beberapa abad sebelum masehi. Rombongan ini dipimpin oleh Sjahir Pauling yang kemudian dikenal sebagai Sjahir Poli. Mereka kemudian berbaur dengan masyarakat sekitar yang telah lebih dahulu mendiami kawasan tersebut.

Setelah berlabuh dan menetap di kawasan itu, Sjahir Poli mendirikan sebuah kerajaan yang dinamai Kerajaan Sama Indra. Waktu itu mereka masih menganut agama Budha Mahayana atau Himayana. Oleh M Junus Djamil diyakini dari agama ini kemudian masuk pengaruh Hindu.

Tentang kedatangan bangsa Mon Khmer itu juga diungkapkan H Muhammad Said dalam makalah sejarahnya, Wajah Rakyat Aceh dalam Lintasan Sejarah, pada Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) II, Agustus 1972 Ia menjelaskan, pada tahun 1891, seorang peneliti asing bernama G K Nieman sudah menemukan 150 kata dari bahasa Campa dalam bahasa Aceh. Demikian juga dengan bahasa Khmer (Kamboja) tetapi yang sangat dominan adalah bahasa Melayu dan bahasa Arab.

Sementara tentang pengaruh Hindu di Aceh pernah diungkapkan oleh sejarawan Belanda JC Van Luer, yang mengatakan bahwa sejarah dan budaya Aceh sebelum kedatangan Islam dan bangsa barat telah terisi dengan landasan Hindu-sentris (Indonesia Trade and Society, hal 261)

Lama kelamaan Kerajaan Sama Indra pecah mejadi beberapa kerajaan kecil. Seperti pecahnya Kerajaan Indra Purwa (Lamuri) menjadi Kerajaan Indrapuri, Indrapatra, Indrapurwa dan Indrajaya yang dikenal sebagai kerajaan Panton Rie atau Kantoli di Lhokseudu.

Bisa jadi juga, Kerjaan Sahe/Sanghela berdiri setelah Kerajaan Sama Indra ini pecah menjadi beberapa kerajaan kecil, hingga kemudian membentuk sebuah kerajaan tersendiri.

Kala itu Kerajaan Sama Indra menjadi saingan Kerajaan Indrapurba (Lamuri) di sebelah barat dan kerajaan Plak Plieng (Kerajaan Panca Warna) di sebelah timur. Kerajaan Sama Indra mengalami goncangan dan perubahan yang berat kala itu.

Menurut M Junus Djamil, pada pertengahan abad ke-14 masehi penduduk di Kerajaan Sama Indra beralih dari agama lama menjadi pemeluk agama Islam, setelah kerajaan itu diserang oleh Kerajaan Aceh Darussalam yang dipimpin Sultan Mansyur Syah (1354 – 1408 M). Selanjutnya, pengaruh Islam yang dibawa oleh orang-orang dari Kerajaan Aceh Darussalam terus mengikis ajaran hindu dan budha di daerah tersebut.

Setelah kerajaan Sama Indra takluk pada Kerajaan Aceh Darussalam, makan sultan Aceh selanjutnya, Sultan Mahmud II Alaiddin Johan Sjah mengangkat Raja Husein Sjah menjadi sultan muda di negeri Sama Indra yang otonom di bawah Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Sama Indra kemudian berganti nama menjadi Kerajaan Pedir, yang lama kelamaan berubah menjadi Pidie seperti yang dikenal sekarang.

Meski sebagai kerajaan otonom di bawah Kerajaan Aceh Darussalam, peranan raja negeri Pidie tetap dipererhitungkan. Malah, setiap keputusan Majelis Mahkamah Rakyat Kerajaan Aceh Darussalam, sultan tidak memberi cap geulanteu (stempel halilintar) sebelum mendapat persetujuan dari Laksamana Raja Maharaja Pidie. Maha Raja Pidie beserta uleebalang syik dalam Kerajaan Aceh Darussalam berhak mengatur daerah kekuasaannya menurut putusan balai rakyat negeri masing-masing.

Masih menurut M Junus Djamil, setelah Sultan Mahmud II Alaiddin Jauhan Syah raja Kerajaan Aceh Darussalam Mangkat, maka Sultan Husain Syah selaku Maharaja Pidie diangkat sebagai penggantinya. Ia memerintah Kerajaan Aceh dari tahun 1465 sampai 1480 Masehi.

Kemudian untuk Maharaja Pidie yang baru diangkat anaknya yang bernama Malik Sulaiman Noer. Sementara putranya yang satu lagi, Malik Munawar Syah diangkat menjadi raja muda dan laksamana di daerah timur, yang mencakup wilayah Samudra/Pase, Peureulak, Teuminga dan Aru dengan pusat pemerintahan di Pangkalan Nala (Pulau Kampey).

Sumber : pemkabpidie.go.id

Sejarah Asal Usul Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh

Kabupaten Gayo Lues adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara dengan Dasar Hukum UU No.4 Tahun 2002 pada tanggal 10 April 2002. Kabupaten ini berada di gugusan pegunungan Bukit Barisan.


Sebagian besar wilayahnya merupakan areal Taman Nasional Gunung Leuser yang telah dicanangkan sebagai warisan dunia. Kabupaten ini merupakan kabupaten yang paling terisolasi di Aceh. Selain itu, daerah ini merupakan asal Tari Saman yang pada Desember 2012 telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia tak benda oleh UNESCO di Bali.

Pada mulanya daerah Gayo dan Alas membentuk pemerintahan sendiri terpisah dari Kabupaten Aceh Tengah. Oleh karena itu terbentuklah Kabupaten Aceh Tenggara (UU No. 4/1974). Namun karena daerah Gayo mengalami kesulitan, mereka pun membentuk kabupaten tersendiri yang dinamakan Kabupaten Gayo Lues (UU No. 4/2002).

Pusat pemerintahan dari kabupaten ini dikendalikan dari Desa Cinta Maju sedangkan pusat perekonomian tetap di ibukota Blangkejeren. Adapun pejabat Bupati ditetapkan Ir. Muhammad Ali Kasim, M.M.

SEJARAH KABUPATEN GAYO LUES

Sejarah berdirinya Kabupaten Gayo Lues tidak terlepas dari keberadaan sebuah organisasi keagamaan yaitu Al-Jam’iyatul Washliyah. Ketika Pimpinan Daerah Al-Jam’iyatul Washliyah untuk pertama sekali berdiri di Gayo Lues pada tahun 1997, pada acara pelantikan pengurusnya yang diketua oleh H. Muhammmad Sulthan dengan sekretaris Drs. Buniyamin S, oleh Pimpinan Wilayah Jam’iyatul Washliyah Provinsi Aceh, almarhum Drs. H, M Kaoy Syah yang juga anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan saat itu dalam kata sambutannya mengatakan dan meminta kepada semua elemen masyarakat Gayo Lues untuk saatnya memikirkan Gayo Lues agar dapat menjadi sebuah kabupaten sendiri.

Dalam penjelasannya Kaoy Syah  mengatakan beberapa pertimbangan, diantaranya kalau ada orang luar berkunjung ke Blangkejeren-Gayo Lues baik dari arah Aceh Tenggara maupun Aceh Tengah, maka oarang tersebut mengira kalau Gayo Lues adalah sebuah daerah-kabupaten sendiri karena rentang daerah yang cukup jauh dengan daerah lainnya.

Pertimbangan lain Gayo Lues memiliki wilayah yang cukup luas yang menyebabkan layanan pemerintahan dengan ibu kota Aceh Tenggara mengalamai kendala sehingga pemerataan pembangunan tidak dapat berjalan efektif. Dikatakan, Gayo Lues dengan Aceh Tenggara memiliki suku, budaya dan bahasa yang berbeda maka layak masing-masing mengurus rumah tangganya sendiri-sendiri, agar pelayana kepada masyarakat terpenuhi dan pemerataan pembangunan bisa tercapai.

Berselang satu minggu dari acara tersebut, pada tanggal 28 November 1997 jam 20.00 beberapa tokoh berkumpul di Kantor Pimpinan Daerah Jam’iyatul Washliyah Gayo Lues, yang hadir saat itu adalah, Drs. Ma’at Husin, H. Abdullah Wirasaslihin, AK Wijaya, H. Husin Sabli, H.M Saleh Adamy dan Drs. Buniyamin S. Dalam pertemuan pertama ini dibahas dari masukan yang diberikan Pimpinan Wilayah Al-Jam’iyatul Washliyah, Drs. H. M Kaoy Syah tentang kemungkinan diperjuangkannya Gayo Lues menjadi kabupaten sendiri. Selain itu menentukan waktu pertemuan selanjutnya dan menginventaris tokoh-tokoh yang akan diundang.

Pada tanggal 23 Desember 1997 digelarlah pertemuan kedua dengan mengundang lima belas tokoh Gayo Lues bertempat di di Kantor PD Al-Jam’iyatul Washliyah Gayo Lues Jalan Kutapanjang No. 1 Blangkejeren, namun yang hadir saat itu hanya delapan orang. Mereka tersebut adalah, Drs. Ma’at Husin, H. Abdullah Wirasalihin, H. Husin Sabli, AK Wijaya, H. M. saleh Adamy, H.M Yacob Mas. Sahudin Tamin dan Drs. Buniyamin S.

Keesokan harinya tanggal 24 Desember 1997, pukul 10.35 ditetapkanlah dalam sebuah keputusan Panitia Persiapan Peningkatan Status Pembantu Bupati Gayo Lues Blangkejeren Aceh Tenggara dengan Ketua Drs. Ma’at Husin, Wakil ketua H. Husin Sabli, wakil ketua H. Abdullah Wirasalihin, wakil Ketua AK Wijaya, wakil ketua Sahudin Tamin. Sekretaris H.M Saleh Adamy, wakil sekretaris Drs. Buniyamin S dan bendahara H.M Yacob Mas.

Setelah ditetapkannya panitia tersebut terjadi pro kontra diantara sejumlah tokoh, baik tokoh Gayo Lues maupun tokoh-tokoh dari Tanah Alas Aceh Tenggara. Tokoh Aceh Tenggara saat itu dinilai wajar menantang usaha dari tokoh-tokoh Gayo Lues ini. Tantangan gencar juga dilakukan tokoh-tokoh Gayo Lues.

Saat itu beberapa tokoh mengatakan usaha yang dilakukan tersebut adalah menantang arus, juga dinilai panitia tersebut adalah pekerjaan tokoh-tokoh yang tidak memiliki pekerjaan, malah dijuluki dengan sebutan “Singa Ompong”.

Dengan tidak mengindahkan cercaan dan makian, panitia berjalan pasti. Maka pada tanggal 26 januari 1998 keluarlah Surat keputusan Bupati Aceh Tenggara atas usulan Panitia daerah dengan no SK. 05/1998 tahun 1998 tentang Susunan Pantia Persiapan Peningkatan Status Pembantu Bupati Gayo Lues Blangkejeren Aceh Tenggara yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Tenggara, Drs. H. Syahbudin BP. Dengan komposisi. Ketua Drs. Ma’at Husin, wakil H. Husin Sabli, wakil H. Abdullah Wirasalihin, wakil AK wijaya, wakil Sahudin Tamin. Sekretaris H.M Saleh Adami. Wakil sekretis Drs. Buniyamin S dan bendahara, H.M. Yacob Mas.

Dengan keluarnya SK Bupati Aceh Tenggara tersebut, maka panitia mengeluarkan mandat no.03/PPPS/PBGL/AT/II/1998 tentang penetapan Perwakilan Panitia di luar daerah, diantaranya untuk Banda Aceh, H. MZ Abidin. Ir. Saidi Hasan Porang dan Drs. TA Karim Sabdin. Medan, H. Sahudin Tamin. Ir. Jalaludin Daud dan Drs. Zulkifli. Jakarta, Drs. Ridwan Salam, Drs. Abdul Gafar. Takengon, Drs. Aminudin MS, Ir. Ibrahim dan Sabdin. Kutacane, H. Husin Sabli, H.M Yacob Mas dan H.M Syarif Senarebung.

Dengan keluarnya SK dari Bupati Aceh Tenggara, bagi sebagian tokok Gayo Lues yang selama ini menantang usaha tersebut berbalik arah mendukung Pantia Persiapan tersebut dan adanya usaha penggeseran komposisi kepanitiaan yang telah disahkan oleh Drs. H. Syahbuddin BP, karena telah dinilai perjuangan tersebut legal.

Karena Bupati Aceh Tenggara tidak berkenan merubah komposisi kepanitiaan, maka Pembantu Bupati Gayo Lues, Drs. Syamsul Bahri mengeluarkan SK Pengukuhan sekaligus penambahan Panitia Persiapan Peningkatan Status Wilayah Kerja Pembantu Bupati Gayo Lues No. 14.a/tahun 1998 tanggal 1 Desember 1998 dengan susunan, Ketua Drs, Maat Husin, wakil H Husin Sabli, wakil H. Abdullah Wirasalihin, wakil AK Wijaya, wakil H. Sahudin Tamin, Sekretaris H.M Saleh Adamy, wakil sekretaris M Arifin Ismail, wakil sekretaris Hardansyah, bendahara H.M Yacob Mas wakil bendahara H. Samin Dopot, wakil bendahara Muhammad Cane.

Sebagian kalangan menilai SK tersebut illegal karena membuat SK lain walaupun sifatnya pengukuhan yang seharusnya tidak ada pencopotan dan penambahan personil dari SK Bupati sebelumnya. Panitia ini dilengkapi dengan sejumlah biro.

Dari perjalanan sejarah tersebut perlu beberapa catatan bahwa para penyumbang dana perdana sebelum keluarnya SK Bupati tentang personil Panitia tersebut adalah, Awalaudin S.Ag,  kertas HVS dua  rim dan clover enam lembar.

Sumber : Lintasgayo.com & Wikipedia

Sejarah Asal Usul Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh

Kabupaten Bener Meriah adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri atas tujuh kecamatan.


Kabupaten Bener Meriah yang beribukota di Simpang Tiga Redelong memiliki luas 1.919,69 km² terdiri dari 10 Kecamatan dan 233 desa. penduduk terbesar di wilayah ini adalah suku gayo suku aceh dan ikuti suku jawa. Bahasa gayo bahasa aceh dan bahasa jawa di pakai oleh sebagian besar penduduk selain bahasa indonesia.

Kabupaten Bener Meriah merupakan Kabupaten termuda dalam wilayah Provinsi Aceh, yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah, Berdasarkan undang- undang No. 41 tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh.

Hari jadi kabupaten Bener Meriah telah Diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri yaitu pada tanggal 7 Januari tahun 2004 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas :
  • Sebelah Utara dengan Kabupaten Aceh Bireuen.
  • Sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Tengah.
  • Sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Timur.
  • Sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Tengah.

Bener Meriah, didominasi oleh suku Gayo, sehingga di daerah ini masih tetap tegak budaya leluhur yakni adat Gayo, yang keberadaannya masih bertahan di daerah pemekaran Aceh Tengah ini.

SEJARAH KABUPATEN BENER MEEIAH

Sebagai daerah seribu bukit, Bener Meriah acap dikunjungi wisatawan mancanegara. Karena di antara bukit- bukit yang menjulang tinggi, terdapat gunung api Burni Telong, yang memperkaya daerah ini dengan sumber air panas. Konon, air panas yang berada di kaki bukit Burni Telong ini dapat menyembuhkan penyakit kulit. Hal itu pula yang mengundang banyak masyarakat di luar daerah berkunjung sekalian berobat kulit.

Gunung api yang diprediksi masih aktif itu, letaknya tak jauh dari pusat Kota Redelong SP, hanya berjarak sekitar 2,5 km. Dari berbagai literatur yang didapat menyebutkan, Gunung Burni Telong pernah meletus pada beberapa puluh tahun yang silam. Masyarakat setempat khawatir dengan seringnya terjadi gempa bumi. Soalnya, gempa tersebut memicu pergesekan dalam perut bumi hingga retak sehingga menimbulkan letusan.

Namun kenyataan tersebut tidak terjadi. Gempa bumi dan gelombang dahsyat tsunami yang menerpa Aceh akhir Desember 2004, dilewatinya begitu saja, tak ada tanda-tanda terlihat bahwa gunung api itu akan meletus.

Kekayaan potensi alam Bener Meriah, membangkitkan pesona tersendiri bagi pengunjungnya. Hawa dingin yang terasa menusuk tulang, akan dirasakan bagi para pengunjung yang berlibur ke daerah ini. Belum lagi hempasan angin kala sore hari menjelang senja. Semua proses alam yang ada di wilayah ini, merupakan ciri khas tersendiri bagi daerah Bener Meriah.

Kilas balik dari sejarah kemerdekaan RI yang pada saat itu di ambang pintu keruntuhan. Pada saat penyerbuan agresi meliter Belanda ke dua, dari daerah inilah tepatnya wilayah rimba raya, melalui sebuah transmisi radio dipancarkan keseluruh pelosok dunia bahwa Indonesia masih ada, Indonesia masih merdeka. Kini Tugu Radio Rimba Raya, yang merupakan monumen nasional telah berdiri megah di daerah ini. Akan tetapi sayang tugu ini kurang terawat.

Terlepas dari hal tersebut, di gerbang pintu Bener Meriah tepatnya di Kampung Blang Rakal telah berdiri satu pondok pesantren modern sebagai pertanda bahwa daerah ini kuat akan agamanya. Banyak potensi daerah yang dijadikan objek wisata yang sifatnya masih alami, bahkan ada di antaranya belum disentuh oleh manusia.

Daerah penghasil kopi terbesar di Asia dan kedua di dunia ini, kini sedang bangkit dari keterpurukannya akibat diterpa konflik Aceh beberapa tahun yang silam.

Kembalinya suasana damai, aman di negeri asal Gajah Putih (Sejarah Legenda Gayo – Red) telah membangkitkan semangat warga untuk membenahi diri, terutama memperbaiki kebun kopi mereka yang telah terlantar, serta sedang disibukkan dengan rehabilitasi maupun rekonstruksi sarana perumahan yang dulunya terbakar maupun dibakar.

Selain kopi, di daerah inipun biasanya dibanjiri pula buah- buahan seperti durian, jeruk, avokad dan jenis buah lainnya. Khusus durian, di sepanjang pinggir jalan raya, tepatnya di Kampung Timang Gajah, Kecamatan Timang Gajah, Bener Meriah, berjejer pondok-pondok kecil.

Sumber : Wikipedia dan sejarahnya.com

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh

Kabupaten Aceh Utara adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Aceh, Indonesia.

Ibukota kabupaten ini dipindahkan dari Lhokseumawe ke Lhoksukon, menyusul dijadikannya Lhokseumawe sebagai kota otonom.

Kabupaten ini tergolong sebagai kawasan industri terbesar di provinsi ini dan juga tergolong industri terbesar di luar pulau Jawa, khususnya dengan dibukanya industri pengolahan gas alam cair PT. Arun LNG di Lhokseumawe pada tahun 1974. Di daerah wilayah ini juga terdapat pabrik-pabrik besar lainnya: Pabrik Kertas Kraft Aceh, pabrik Pupuk AAF (Aceh Asean Fertilizer) dan pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM).

Dalam sektor pertanian, daerah ini mempunyai unggulan reputasi sendiri sebagai penghasil beras yang sangat penting. maka secara keseluruhan Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah Tingkat II yang paling potensial di provinsi dan pendapatan per kapita di atas paras Rp. 1,4 juta tanpa migas atau Rp. 6 juta dengan migas.

Sejarah Kabupaten Aceh Utara


Aceh Utara sekarang menempati bekas wilayah Kerajaan Islam Samudera Pasai. Kesultanan Pasai menurut beberapa pendapat disebutkan sebagai kerajaan pertama yang mengadopsi sistem pemerintahan Islam di Nusantara.

Kesultanan Pasai mengalami lebih kurang 300 tahun masa jaya hingga kedatangan penjelajah dari Eropa yang menundukkan kesultanan itu hingga hampir tak bersisa. Sedikit saja dari jejak sejarah kebesaran Kesultanan Pasai yang masih kita jumpai saat ini.

Situs sejarah Samudera Pasai yang paling menonjol adalah kompleks makam Sultan Malikussaleh dan Makam Sultanah Nahrasiyah yang berlokasi di pesisir kecamatan Samudera sekarang.

Pada masa lalu seringkali artefak sejarah berupa koin uang emas ditemukan terpendam berserakan di tanah pada bekas pertapakan ibukota Kesultanan Pasai masa lampau, namun kini penemuan ini sudah jarang terjadi.

Ketika Belanda menginvasi Aceh dan berhasil menegakkan pemerintahan kolonial pada 1904, Aceh Utara ditetapkan sebagai sebuah (Kabupaten) Afdeeling yang dipimpin oleh Asisten Residen. Wilayah yang luas ini dinamakan sebagai Afdeeling Noord Kust Van Aceh (Kabupaten Aceh Utara).

Afdeeling ini dibagi dalam 3 onderafdeeling (Kewedanaan) yang dikepalai seorang Countroleur (Wedana) yaitu :

  • Onder Afdeeling Bireuen, 
  • Onder Afdeeling Lhokseumawe 
  • Onder Afdeeling Lhoksukon. 

Disamping itu pemerintah Hindia Belanda juga menetapkan beberapa Daerah Kekuasaan Ulee Balang yang memiliki pemerintahan sendiri terhadap daerah dan rakyatnya.

Daerah ini dinamakan sebagai Zelf Bestuur yaitu Selain Onder Afdeeling tersebut di Aceh Utara juga terdapat beberapa Daerah Ulee Balang (Zelf Bestuur) yang berhak memerintah sendiri terhadap daerah dan rakyatnya yaitu Ulee Balang Keureutoe, Geureugok, Jeumpa, dan Peusangan masing-masing Zelf Bestuur ini dipimpin oleh Ampon Chik.

Kerajaan-kerajaan Islam di Aceh Ulasan pasang surut, mulai dari zaman Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, kedatangan Portugis ke Malaka pada tahun 1511 Bayern 10 tahun kemudian Samudera Pasai turut diduduki, hingga masa penjajahan Belanda.

Secara umum, Belanda pada tahun 1904, yaitu iseng-iseng belaka di Aceh, Glee di Batee Iliek di Samalanga. Dengan surat keputusan Vander Geuvemement Jenderal Van Nederland Indie tanggal 7 September 1934, Pemerintah Hindia Belanda menetapkan Daerah Aceh atas 6 (enam) Afdeeling (Kabupaten) yang dipimpin sebagai Penduduk Asisten, salah satunya adalah Affleefing Noord Kust Van Aceh (Kabupaten Aceh Utara) yang meliputi Aceh Utara sekarang ditambah Kecamatan Bandar Dua yang kini telah termasuk Kabupaten Pidie ( Monografi Aceh Utara tahun 1986, BPS dan BAPPEDA Aceh Utara ).

Selain Onder Afdeeling tersebut terdapat juga beberapa Daerah Ulee Balang (Zelf Bestuur) yang dapat memerintah sendiri terhadap daerah dan rakyatnya yaitu Wee Balang Keuretoe, Geurogok, Jeumpa, dan Peusangan yang diketuai oleh Ampon Chik.

Pada masa pendudukan Jepang disebut Afdeeling diganti dengan Bun, Onder Afdeeling disebut Gun, Zelf Bestuur Disebut Sun, Mukim disebut Kun dan Gampong disebut Kumi. Sesudah Indonesia diproklamirkan sebagai Negara Merdeka, Aceh Utara disebut Luhak yang dikepalai oleh seorang Kepala Luhak sampai dengan tahun 1949.

Melalui Konfrensi Meja Bundar, pada 27 Desember 1949 Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari beberapa negara bagian. Salah satunya adalah Negara Bagian Sumatera Timur. Tokoh-tokoh Aceh saat itu tidak mengakui dan tidak mencerminkan pada Negara Republik Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik Indonesia Serikat kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dan selanjutnya Undang-Undang 1950 menjadi negara bagian dan statusnya berubah menjadi propinsi.

Aceh yang pada saat itu bukan negara bagian, Propinsi Sumatera Utara. Dengan Undang Undang Darurat Nomor 7 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom setingkat Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, terbentuklah Daerah Tingkat II Aceh Utara yang juga termasuk dalam wilayah Propinsi Sumatera Utara.

Keberadaan Aceh di bawah Propinsi Sumatera Utara memungkinkan rasa tidak puas pada para tokoh Aceh yang membutuhkan agar Aceh tetap menjadi provinsi dan tidak di bawah Sumatera Utara. Gagasan ini tidak didukung oleh sebagian masyarakat Aceh terutama yang berada di luar Aceh.

Keadaan ini memicu pembentukan tokoh-tokoh Aceh dan perkembangan pemberontakan DIMI pada tahun 1953. Pemberontakan ini baru dilakukan dengan Wakil Perdana Menteri Bapak Hardi ke Aceh yang dikenal dengan Missi Hardi dan kemudian menghasilkan Daerah Istimewa Aceh.

Dengan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor I / Missi / 1957, lahirlah Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dengan sendirinya Kabupaten Aceh Utara masuk ke dalam wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Berdasarkan Undang Undang Nomor I tahun 1957 dan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 1959.

Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara terbagi dalam 3 (tiga) Kewedanaan yaitu:

1. Kewedanaan Bireuen Terdiri atas 7 kecamatan
2. Kewedanan Lhokseumawe Terdiri atas 8 Kecamatan
3. Kewedanaan Lhoksukon Terdiri atas 8 kecamatan

Dua tahun kemudian keluar Undang Undang Nomor 18 tahun 1959 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Berdasarkan UU wilayah kewedanaan pemotongankan dan wilayah kecamatan langsung di bawah Kabupaten Daerah Tingkat II.

Dengan surat keputusan Gubemur Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 07 / SK / 11 / Des / 1969 tanggal 6 Juni 1969, wilayah bekas kewedanaan Bireuen ditetapkan menjadi daerah wakil Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara yang dikepalai seorang kepala perwakilan yang kini sudah menjadi kabupaten Bireun.

Dengan berkembangnya Kabupaten Aceh Utara yang semakin pesat, pada tahun 1986 dibentuklah Kotif (Kota Administratif) Lhokseumawe dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1986 yang membawahi 5 kecamatan.

Dan berdasarkan Kep Mendagri Nomor 136.21-526 tanggal 24 Juni 1988 tentang pendirian wilayah kerja pembantu Bupati Pidie dan Pembantu Bupati Aceh Utara dalam wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, maka terbentuklah Bupati Pembantu Bupati Aceh Utara di Lhoksukon, pada saat ini Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 2 Pembantu Bupati, 1 administrasi kota, 26 kecamatan kecamatan yaitu 23 kecamatan yang sudah ada ditambah dengan 3 kecamatan pemekaran baru.

Sebagai penjabaran dari UU nomor 5 tahun 1974 pasal 11 yang disebutkan dengan titik berat otonomi daerah pada tingkat II lalu pernerintah untuk proyek otonomi daerah. Aceh Utara ditunjuk sebagai daerah tingkat II percontohan otonomi daerah.

Pada tahun 1999 Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari 26 Kecamatan dimekarkan lagi menjadi 30 kecamatan dengan membawahi empat kecamatan baru berdasarkan PP Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999.

Berkeinginan dengan pemekaran kecamatan baru tersebut, Aceh Utara harus merelakan sepertiga sepertiga wilayahnya untuk menjadi kabupaten baru, yaitu Kabuparten Bireuen berdasarkan Undang Undang nomor 48 tahun 1999. Wilayahnya meliputi bekas wilayah Pembantu Bupati di Bireuen.

Kemudian pada Oktober 2001, tiga kecamatan dalam wilayah Aceh Utara, yaitu Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Blang Mangat digunakan Kota Lhokseumawe. Saat ini Kabupaten Aceh Utara dengan luas wilayah sebesar 3.296,86 Km2 dan berpenduduk sebanyak 541.878 jiwa dalam 27 kecamatan.

Sumber : acehutara.go.id

Sejarah Asal Usul Berdirinya Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh

Kabupaten Aceh Timur adalah sebuah kabupaten yang berada di sisi timur Aceh, Indonesia. Kabupaten ini juga termasuk kabupaten kaya minyak selain Aceh Utara dan Aceh Tamiang.


Kawasan ini juga termasuk basis Gerakan Aceh Merdeka sebelum diberlakukannya Darurat Militer sejak Mei 2003. Sebelum penerapan Darurat Militer ini, kawasan Aceh Timur termasuk kawasan hitam, terutama di kawasan Peureulak dan sekitarnya.

Pemindahan Ibukota

Sebelumnya ibukota Kabupaten Aceh Timur adalah Kota Langsa tetapi dengan disetujui UU No. 3 Tahun 2001, ibukota Kabupaten Aceh Timur dipindahkan ke Idi Rayeuk yang berpenduduk sekitar 34.282 jiwa (Sensus Penduduk Tahun 2010).

SEJARAH KABUPATEN ACEH TIMUR

Daratan Aceh Timur telah didiami manusia sejak Zaman Batu Pertengahan (Zaman Mesolitikum). Hal ini didasarkan kepada hasil penelitian yang dilakukan oleh DR. H. Kupper yang menyebutkan bahwa telah dijumpai perkakas yang terbuat dari batu bergosok sebelah yang digunakan oleh manusia tersebut pada penggalian dikawasan antara Kuta Binjai dan Alue Ie Mirah ± 15 Km dari Kota Idi.

Zaman Batu Muda (Neolitikum) di Asia Tenggara diperkirakan sekitar 1.000 tahun sebelum Masehi. Pada saat itu muncul Bangsa Proto Malay (Melayu Tua) yang menyebar ke berbagai penjuru termasuk Aceh Timur dan Aceh Utara. Kebudayaan mereka lebih maju dibandingkan dengan bangsa sebelumnya, mereka telah memasak makanan dan bercocok tanam.

Kemudian sekitar 300 tahun menjelang Masehi muncul Bangsa Deutoro Malay (Melayu Baru) dengan kebudayaan yang lebih maju. Kedatangan mereka di Aceh membuat sebagian Bangsa Proto Malay (Melayu Tua) yang tidak mau berassimilasi mengungsi ke pedalaman. Menurut para ahli sejarah sisa-sisa Bangsa Proto Malay ini adalah nenek moyangnya orang Gayo, Batak, Nias dan Toraja.

Manakala perjalanan laut telah maju pesat, berdatangan pula ke Aceh para pedagang Parsia, Gujarat (India), China dan Eropah untuk berdagang dan mencari pohon Pohon Peureulak untuk dijadikan kapal. Setelah agama Islam berkembang di jazirah Arab diutus pula para pendakwah ke timur untuk menyebarkan agama Islam. Mereka ada yang mendarat di Peureulak dan menetap disana.

Pada hari Selasa 1 Muharram 225 H (840 M) diproklamirkan berdiri nya Kerajaan Islam Peureulak dengan dinobatkannya Sayed Maulana Abdul Aziz Syah (840-864M) sebagai raja pertama, dengan ibukota kerajaan bernama Bandar Khalifah.

Ibnu Bathuthah dan Marcopolo pernah berkunjung ke Peureulak dan menulis dalam catatannya bahwa negeri itu telah maju pesat dibawah pemerintahan seorang raja yang taat beragama. Masyarakatnya telah menganut agama Islam meskipun masih ada yang menganut paham animisme dan sangat primitif.

Sejarah Asal Usul Berdirinya Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh

Kabupaten Aceh Tenggara adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. kabupaten ini beribukota Kutacane, Kabupaten ini berada di daerah pegunungan dengan ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut, yakni bagian dari pegunungan Bukit Barisan.

Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan daerah cagar alam nasional terbesar terdapat di kabupaten ini. Pada dasarnya wilayah Kabupaten Aceh Tenggara kaya akan potensi wisata alam, salah satu diantaranya adalah Sungai Alas yang sudah dikenal luas sebagai tempat olah raga Arung Sungai yang sangat menantang.

SEJARAH BERDIRINYA ACEH TENGGARA


Secara umum ditinjau dari potensi pengembangan ekonomi, wilayah ini termasuk Zona Pertanian. Potensi ekonomi daerah berhawa sejuk ini adalah padi, kakao, kembiri, rotan, kayu glondongan, ikan air tawar dan hasil hutan lainnya. Dalam bidang Pertambangan, Aceh Tenggara memiliki deposit bahan galian golongan-C yang sangat beragam dan potensial dalam jumlah cadangannya.

Kabupaten Aceh Tenggara adalah pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah,awal berdirinya kab,Agara(kabupaten Aceh tenggara) adalah di mulai ketika pada tgl 06 Desember 1957 terbentuk panitia tuntutan rakyat Alas dan Gayo Lues melalui sebuah rapat di sekolah Min prapat hulu yg di hadiri oleh 60 pemuka adat Alas dan Gayo lues, dan hasilnya adalah. :

1) Ibukota Aceh tengah di pindahkan dari Takengon ke kutacane.

2) jika tidak memungkinkan memindahkan ibukota ke Kutacane,maka kewedanan Alasdan gayo lues di jadikan satu kabupaten yg tidak terlepas dari Provinsi Aceh.

Atas tuntutan itu diadakanlah rapat raksasa pada tanggal 18 Desember 1957 dengan ketua terpilih T. Syamsuddin di Kutacane yg di hadiri lebih dari 200.000 orang untuk menyatakan sikap mendukung pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara.

Kehadiran Lettu Syahadat pada tahun 1957 sebagai Kepala Staf Sektor VII KDMA membawa angin segar bagi upaya pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara. Gubernur Aceh kemudian menunjuk Syahadat sebagai Kepala Perwakilan Kabupaten Aceh Tengah untuk Tanah Alas dan Gayo Luas di Kutacane, yang kemudian menyusun Catur Program Pembangunan Aceh Tenggara.

Setelah melalui perjuangan tanpa kenal lelah, akhirnya Mayor Syahadat berhasil meyakinkan Pangkowilhan I Letjend. Koesno Oetomo untuk secara de facto menyatakan mengesahkan Daerah Tanah Alas dan Gayo Luas Menjadi Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 14 Nopember 1967.

Pada 22 Desember 1972 Pemerintah Pusat mengirim tim yang dipimpin Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Mayjen. Sunandar Priyosudharmo (belakangan menjadi Gubernur Jawa Timur) untuk mengecek persiapan terakhir di Kutacane.

Pada tahun 1974, setelah berjuang selama 17 tahun sejak tahun 1956, Pemerintah akhirnya menerbitkan UU No. 4/1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara dan peresmiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud pada tanggal 26 Juni 1974 dalam suatu acara yang khidmat di Kutacane.

Pada hari itu juga Gubernur Daerah Istimewa Aceh A. Muzakkir Walad melantik Syahadat sebagai Pejabat Bupati Kabupaten Aceh Tenggara. Pada tanggal 24 Juli 1975 Syahadat secara definitif diangkat sebagai Bupati Aceh Tenggara yang pertama.

Berdirinya Kabupaten Aceh Tenggara tak lepas dari sejarah panjang perjuangan kemerdekaan. Di daerah ini banyak ditemukan kuburan yang berada di atas gunung, seperti kuburan Raja Dewa di atas gunung Lawe Sikap, kuburan Panglima Seridane di atas Gunung Batu Bergoh, dan kuburan Panglima Panjang di atas Gunung Panjang. Nama alas sendiri diyakini bermakna tikar atau landasan, karena berbentuk lapangan yang sangat luas hamparannya.

Sejarah perjuangan rakyat Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan, khususnya di Aceh, tidak dapat dilepaskan dari perang yang terjadi di Lembah Alas dan dataran tinggi Gayo Lues, dua wilayah yang menjadi cikal bakal lahirnya Kabupaten Aceh Tenggara.

Beberapa pertempuran besar terjadi di Tanah Alas dan Gayo Lues, seperti perang Likat dan perang Kuta Rih.

Setelah kemerdekaan, susunan pemerintahan di seluruh Aceh mulai dibenahi pada awal tahun 1946 dengan mengelompokkan daerah-daerah yang berada di tengah Aceh yakni Takengon, Gayo Lues dan Tanah Alas ke dalam satu keluhakan yang disebut Keluhakan Aceh Tengah. Ibukota keluhakan direncanakan digilir setiap enam bulan antara Takengon, Blangkejeren dan Kutacane.

Jarak yang sangat jauh dan waktu tempuh yang sangat lama antara Kutacane ke Takengon (sekitar 250 km ditempuh dalam waktu 5-8 hari dengan jalan kaki) atau kalau menggunakan kenderaan harus melalui Medan, Aceh Timur, dan Aceh Utara dengan menempuh jarak sekitar 850 km, menyebabkan pelaksanaan pemerintahan tidak berjalan efektif.

Terlebih pada tanggal 21 September 1953 meletus peristiwa Aceh (Daud Bereueh), yang mendorong beberapa tokoh yang berasal dari Sumatera Utara mencoba memasukkan daerah Tanah Alas ke dalam wilayah Sumatera Utara. Namun upaya ini tidak mendapat dukungan dari rakyat di Tanah Alas.

Pada tahun 1956 Pemerintah Pusat menyadari bahwa salah satu penyebab meletusnya Peristiwa Aceh adalah dileburnya Provinsi Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara, sehingga lalu memutuskan untuk mengembalikan status provinsi kepada Aceh.

Hal ini semakin mendorong pemimpin di Tanah Alas dan Gayo Lues untuk membentuk kabupaten sendiri, terlepas dari Kabupaten Aceh Tengah.

Jadilah, kemudian berdiri Kabupaten Aceh Tenggara, yang kemudian mekar menjadi satu kabupaten lagi yaitu Gayo Lues, hingga keduanya berkembang seperti sekarang ini.  

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh

Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dan terletak di perbatasan Aceh-Sumatera Utara. Istilah "Tamiang" berasal dari kata Da Miang.

Sejarah menunjukkan tentang eksistensi wilayah Tamiang seperti prasasti Sriwijaya, kemudian ada riwayat dari Tiongkok karya Wee Pei Shih yang mencatat keberadaan negeri Kan Pei Chiang (Tamiang), atau Tumihang dalam Kitab Nagarakretagama.

Daerah ini juga dikenal dengan nama Bumi Muda Sedia, sesuai dengan nama Raja Muda Sedia yang memerintah wilayah ini selama 6 tahun (1330-1336). Raja ini mendapatkan Cap Sikureung dan hak Tumpang Gantung dari Sultan Acehatas wilayah Karang dan Kejuruan Muda pada masa itu.
Sedangkan Hari jadi kabupaten Aceh Tamiang yaitu pada tanggal 10 April tahun 2002 M.

Sejarah Aceh Tamiang


Kesultanan Benua Tamiang merupakan kerajaan Islam di Aceh, Indonesia, setelah Kesultanan Perlak. Belum ditemukan data dan sumber yang pasti tentang kapan masuknya Islam, proses yang berkembang, hingga terbentuknya Kesultanan Benua Tamiang yang telah ditemukan oleh sistem politik yang berasaskan Islam. Inilah yang akan mencerahkan masa awal pembentukan Negara Tamiang sebagai cikal bakal berdirinya Kesultanan Benua Tamiang .

Awal Pembentukan Tamiang

Bukti Pengadaan Negeri Tamiang adalah bersumber dari data-data sejarah, seperti dalam Prasasti Sriwijaya, buku Wee Pei Shih yang mencatat Negeri Kan Pei Chiang (Tamiang), dan buku Nagarakretagama yang menyebut "Tumihang", serta benda-benda peninggalan budaya yang ada di situs Tamiang.

Pada tahun 960, di wilayah Aceh Timur telah berkuasa seorang raja di Negeri Tamiang Disebut Tan Ganda. Negeri ini berpusat di Bandar Serangjaya. Bandar ini pernah diserang oleh Raja Indra Cola I yang menyebabkan Raja Tan Ganda Ganda. Anak Raja Tan Ganda, Tan Penuh berhasil dari serangan itu.

Ketika kondisi Negeri Tamiang telah aman, ia menempatkan pusat pemerintahan ke daerah pedalaman, yaitu Bandar Bukit Karang, di dekat Sungai Simpang Kanan.Pada saat pemindahan itu, maka mulai berdirilah Kerajaan Bukit Karang dengan raja-rajanya sebagai berikut: Tan Penuh (1023-1044); Tan Kelat (1044-1088); Tan Indah (1088-1122); Tan Banda (1122-1150); dan Tan Penok (1150-1190).

Sepeninggalan Tan Penok, karena tidak memiliki anak kandung, maka anak angkatnya bernama Pucook Sulooh Dibutuhkan sebagai raja yang mengangkat dirinya. Pada saat itu, Kerajaan Bukit Karang dikuasai oleh Dinasti Sulooh, dengan rara-rajanya sebagai berikut:

  • Raja Pucook Sulooh (1190-1256); 
  • Raja Po Pala (1256-1278);
  • Raja Po Dewangsa (1278-1300); 
  • Raja Po Dinok (1300-1330).

Pada akhir pemerintahan Raja Po Dinok (1330), sebuah rombongan para da'i yang dikirim oleh Sultan Ahmad Bahian Syah bin Muhammad Malikul Thahir (1326-1349) dari Samudera Pasai tiba di Tamiang. Kedatangan para da'i itu tidak mendapat respon positif oleh Raja Po Dinok. Ia menyerang rombongan yang menyebabkan dirinya mati di medan perang. Sejak saat itu, Islam mulai berkembang di Tamiang.

Kesultanan Benua Tamiang

Proses islamisasi di Tamiang berlangsung relatif singkat. Setelah masuknya rombongan da'i ke Tamiang dan melakukan dakwah, banyak orang Tamiang yang kemudian memeluk Islam.

Berdasarkan kesepakatan antara Sultan Ahmad Bahian Syah dengan para bangsawan dan rakyat Tamiang yang telah memeluk Islam, maka ditunjuklah Sultan Muda Setia sebagai Sultan I di Kesultanan Benua Tamiang (1330-1352).Dengan demikian, kesultanan ini mulai berdiri pada tahun 1330. Pusat pemerintahan kesultanan ini membuat kini di Kota Kualasimpang.

Pada akhir pemerintahan Sultan Muda Setia (1352), Kesultanan Benua Tamiang diserang oleh Kerajaan Majapahit. Mangkubumi Muda Sedinu ternyata mampu mengatasi serangan-serangan tersebut, meskipun demikian, Kesultanan Benua Tamiang berhasil menguasai porak-poranda.

Atas kemampuannya tersebut, Mangkubumi Muda Sedinu dipercaya mengeluarkan kedudukan Sultan Muda Sedia pada tahun 1352, namun tidak dalam kedudukannya sebagai sultan, hanya sebagai pemangku sultan saja.

Pada masa pemerintahan Muda Sedinu ini, pusat pemerintahan kesultanan dipindahkan ke Pagar Alam (kini berkeliling daerah Simpang Jenih) karena alasan keamanan dan pertahanan. Pemerintahan Muda Sedinu berakhir pada tahun 1369.

Tahta kekuatan kesultanan kemudian beralih ke Sultan Po Malat sebagai Sultan II (1369-1412). Pada masanya, serangan Majapahit masih berlanjut hingga menghasilkan kegiatan-kegiatan Islam di kesultanan ini tidak berjalan sesuai mestinya.

Penggantinya, Sultan Po Tunggal atau Sultan III (1412-1454) juga tidak dapat berbuat banyak. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh Sultan Po Tunggal hanya mengkoordinir kekuatan baru dan mengombinasikan pemerintahan kembali.

Keadaan baru dapat kembali stabil di masa pemerintahan Sultan Po Kandis atau Sultan IV (1454-1490). Pada masanya, pusat pemerintahan kesultanan dipindahkan dari Pagar Alam ke Kota Menanggini (kini bernama Karang Baru). Kegiatan penyiaran Islam dapat dilakukan di masa ini. Sultan Po Kandis memprioritaskan kegiatan pendidikan Islam dan pembinaan seni budaya yang bernafaskan Islam sebagai program utama pemerintahannya.

Sultan Po Kandis digantikan oleh sendiri, Sultan Po Garang sebagai Sultan V (1490-1528). Oleh karena tidak memiliki anak, ia kemudian digantikan oleh menantunya Po Kandis, ipar Po garang, yang bernama Pendekar Sri Mengkuta (1528-1558).

Peristiwa penting yang terjadi pada masa Sultan VI ini adalah penggabungan Tamiang menjadi bagian dari Kesultanan Aceh Darussalam pada masa Sultan Ali Mughayat Syah (1514-1530).

Saat itu Sultan Ali Mughayat Syah gencar mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil di Aceh dalam satu federasi yang kokoh, yang dilibatkan sebagai strategi yang penting untuk menghadapi serangan Portugis. Masa pemerintahan Sultan VI ini dapat digunakan sebagai masa berakhirnya Kesultanan Benua Tamiang.

Silsilah

Urutan sultan-sultan yang berkuasa di Kesultanan Benua Tamiang adalah sebagai berikut:
  1. Sultan Muda Setia (1330-1352) 
  2. Mangkubumi Muda Sedinu (1352-1369) 
  3. Sultan Po Malat (1369-1412) 
  4. Sultan Po Kandis (1454-1490) 
  5. Sultan Po Garang (1490-1528) 
  6. Pendekar Sri Mengkuta (1528-1558)

Periode Pemerintahan

Kesultanan Benua Tamiang dapat eksis selama dua abad lebih (1320-1558).Selama rentang waktu yang panjang itu, kesultanan ini pernah menjadi masa pasang surut. Kesultanan ini telah dimasukkan ke dalam sistem masa modern, yaitu Kabupaten Aceh Tamiang.

Terbentuknya kabupaten ini pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2002, tertanggal 10 April 2002. Pada tanggal 2 Juli 2002, kabupaten ini resmi menjadi kabupaten otonom yang terpisah dari Kabupaten Aceh Timur.

Wilayah Kekuasaan

Wilayah utama Kesultanan Benua Tamiang Tiga wilayah yang kini masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu: Bendahara, Karangbaru, Kejuruan Muda, Kuala Simpang, Manyak Dibayar, Rantau, Seruway, dan Tamiang Hulu.

Struktur Pemerintahan

Kesultanan Benua Tamiang diperintah oleh seorang sultan. Dalam kegiatan pemerintahan sehari-hari, ia dibantu oleh seorang mangkubumi yang memberikan wawasan untuk pemerintahan dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada sultan.

Dalam bidang hukum, Dibutuhkan Qadhi Besar yang melahirkan, baik oleh pemerintah sendiri maupun oleh lembaga-lembaga penegak hukum.
Di tingkat pemerintahan daerah, sultan dibantu oleh tiga sistem kepemimpinan, yaitu:
  • Datuk-datuk Besar yang bergerak daerah-daerah kedatuan;
  • Datuk-datuk Delapan Suku yang memimpin daerah-daerah suku perkauman;
  • Raja-raja Imam yang memimpin para imam di daerah-derah dan sekaligus bertindak sebagai penegak hukum di daerah. 

Dalam bidang dan keamanan kesultanan, juga membentuk laskar-laskar rakyat yang menjadi tanggung jawab seorang panglima. Panglima ini juga membawahi tujuh panglima daerah, yaitu :
  1. Panglima Birin, 
  2. Panglima Gempal Alam, 
  3. Panglima Nayan, 
  4. Panglima Kuntum Menda, 
  5. Panglima Ranggas, 
  6. Penglima Megah Burai, 
  7. Panglima Nakuta Banding (khusus untuk di laut). Tingkat peminjaman yang paling bawah di kelaskini adalah Panghut yang ada di setiap kampung di daerah-daerah kekuasaan Kesultanan Benua Tamiang.

Kehidupan Sosial-Budaya

Data kehidupan sosio-budaya berikut ini merupakan data pada masa modern, yaitu pada masa Kabupaten Aceh Tamiang. Kabupaten ini merupakan satu-satunya kawasan di Aceh yang dikuasai oleh istilah Melayu. Di samping istilah Melayu, di kabupaten ini juga terdiri dari jenis-jenis dari Aceh, Gayo, Jawa, Karo, dan lain sebagainya.

Sektor pertanian masih sangat penting dalam ekonomi masyarakat Tamiang sebab penduduk di kabupaten ini berprofesi sebagai petani. Sekitar 29.201 rumah tangga petani menggeluti dunia bercocok tanam, yang terbanyak berada di Kecamatan Kejuruan Muda (7.093 rumah tangga).

Tanaman pangan yang biasa ditanam adalah padi, palawija, sayur mayur, dan buah-buahan.Sedangkan tanaman perkebunan yang dibudidayakan adalah karet, kelapa sawit, kopi, kelapa, kakao, dan jeruk.Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 40 persen lebih, dan lebih besar dari tanaman bahan pangan, yaitu sekitar 20 persen.

Wilayah Aceh Tamiang dialiri dua cabang sungai besar, yaitu Sungai Tamiang (yang terbagi menjadi Sungai Simpang Kiri dan Sungai Simpang Kanan) dan Sungai / Krueng Kaloy. Keberadaan sungai-sungai bagi Masyarakat Tamiang sangat penting karena di samping dapat digunakan sebagai bahan bangunan, seperti untuk mengangkut produksi pertanian, perkebunan, dan juga untuk mengangkut bahan-bahan kebutuhan konsumsi, dagang, dan konstruksi.

Sumber : AcehTamiangkab.go.id

Sejarah Asal Usul Berdirinya Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh

Kabupaten Aceh Singkil adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan dan sebagian wilayahnya berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.

Kabupaten ini juga terdiri dari dua wilayah, yakni daratan dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Singkil adalah Kepulauan Banyak. Ibu kota Kabupaten Aceh Singkil terletak di Singkil.

Singkil sendiri berada di jalur barat Sumaterayang menghubungkan Banda Aceh, Medandan Sibolga. Namun, jalurnya lebih bergunung-gunung dan perlu dilakukan banyak perbaikan akses jalan agar keterpencilan wilayah dapat diatasi.

Diharapkan dalam waktu dekat Pelabuhan Singkil dapat dipergunakan sebagai pelabuhan transit untuk jalur barat Sumatera.
Hari jadi kabupaten Aceh Singkil sendiri yaitu tepat pada tanggal 20 April tahun 1999 M.

SEJARAH BERDIRINYA ACEH SINGKIL


Singkil menurut cerita rakyat asal katanya berasal dari “sekel” yang artinya“mau” ada pula yang mengatakan bahwa pada awalnya daerah ini bernama “Singkir”(R) bukan Singkil (L) Dipameokan begitu karena letaknya yang amat jauh dari Banda Aceh.

Namun, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut bahwa arti Singkil adalah pertama berasa tidak enak pada pendengaran (seperti ketika mendengar seseorang mengikir besi, ngilu) kedua Singkil adalah tali ikat pinggang yang biasa dipakai oleh perempuan yang sedang hamil.

Sejarah Kabupaten Aceh Singkil yang ada saat ini dimulai dari adanya sebuah kota singkil yang merupakan daerah pusat keraajaan. Pengembangan daerah ini selanjutnya diteruskan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Kota Singkil di fungsikan sebagai mana layaknya sebuah kota yang kelahirannya dimulai pada masa penjajahan Belanda sehingga Singkil difungsikan sebagai pusat kota dagang dan pusat pelabuhan dagang dipantai Selatan Aceh, pada masa itu (diperkirakan pada abad ke 15 M).

Kapan kota Singkil pertama sekali di bangun bukanlah hal yang mudah untuk memastikannya. Diperlukan berbagai pendekatan terutama melalui pendekatan sejarah dan dilanjutkan dengan pendekatan empiris yaitu berdasarkan pengalaman yang ditemui dari alam dan hasil penemuan – penemuan melalui sebuahpenelitian yang komperehensif dan melibatkan berbagai pakar terutama dalam bidang arkeologi dan palean tropologi yang mengkaji asal – usul manusia, warna kulit, bentuk fisik, adat istiadat dan kepercayaan pada masa lampau.

Seperti tersebut dalam sejarah bahwa Syeikh Abdurra’uf As-Singkily lahir pada tahun 1615 M atau 1024 H. Apabila dikaitkan dengan kelahirannya maka secara tidak langsung menunjukan bahwa kemungkinan Singkil telah dibangun pada tahun tersebut atau abad sebelumnya.

Menurut legenda asal – usul Singkil itu dari tiga tempat yaitu dari kampong Gelombang di alur lae soraya, Simpang Kiri. Simpang kiri adalah daerah yang pertama kali terhempas oleh gelombang pasang naik dan sebagai muaranya adalah kuala kepeng.

Akibat erosi sungai, lama kelamaan menimbulkan tanah yang muncul kepermukaan sehingga sungai menjadi dangkal dan beralih kedaerah lain. Akibat dari erosi sungai tersebut  muncula daerah Paya Bumbung, Rantau Gedang, Teluk Ambun, Kuala Baru, dan kampong Singkil lama.

Menurut cerita kampong Singkil lama sudah tenggelam, kampong ini dahulu terletak di seberang kilangan yang bernama Pasir Tengah. Pada hari jumat terjadi amukan Hindia (lautan Indonesia), terjadi pergeseran dilaut yang begitu cepat, gelombang besar menghantam pantai pelabuhan singkil sehingga hilang dari permukaan, warga yang selamat dari amukan gelombang pindah ke daerah singkil yang ada sekarang, yang oleh belanda di namakan new Singkil di sekitar pasir tengah apabila terjadi pasang surut akan tampak batu – batu bekas peninggalan jaman dahulu.

Seorang pencatat bangsa portugis bernama Tome Pires, menulis buku laporan mengenai Nusantara dari tempat tinggalnya di malaka antara tahun 1512 – 1515 M, dia menulis mengenai pantai barat sumatra seperti pariaman minhak baras (Nias) dan baruus (Barus). Dia juga menulis tentang kerajaan ching guele atau Quencel (Singkil).

Dia menyebut bahwa kerajaan singkil berbatasan dengan barus, disebelah utara berbatasan dengan kerajaan mencopa atau daya (Aceh Barat). Aceh singkil pada waktu itu belum beragama kerajaan singkil waktu itu banyak menghasilkan damar, lada, emas. Singkil mempunyai perahu yang laju, dan ada sungai-sungai. Kerajaan singkil melakukan hubungan dagang dengan pasai, barus, dan pariaman.

Perkembangan kota singkil selanjutnya bagaikan sebuah drama yang meninggalkan sebuah tragedi yang memilukan. Saat kota singkil berada pada perkembangan ekonomi yang sanggat pesat, tiba-tiba pada tanggal 12 fepbruari 1861 kota singkil hancur karena dilanda gempa bumi (tektonik).

Dan gelombang yang sanggat dahsyat. Daerah lainya dipantai barat Aceh yang dilanda gempa bumi yang hebat adalah meukhik, susoh dan kuala bate. Gempa bumi telah mengakibatkan hancurnya semua inprastruktur yang dibangun pemerintah belanda sebelum tahun 1822.

MASA PENJAJAHAN BELANDA

Pada masa klonel singkil pernah dipimpin oleh raja yang bernama lebai depha. Pada mulanya raja ini menerima kehadiran belanda disingkil, bahkan ia memperlakukan belanda secara istimewa karena janji belanda yang menyanggupi membantu singkil untuk melepaskn diri dari kekuasaan kesultanan Aceh.

Janji belanda tersebut hanya tipu muslihat saja pada tanggal 14 maret 1672 singkil dipaksa untuk menanda tanda tangani perjanjianbelateral yang sangat merugikan yaitu bahwa kerajaan singkil harus setia sepenuhnya kepada belanda, semua hasil bumi harus dijual kepada asosiasi dagang belanda (VOC) dengan harga yang ditentukan Belanda.

Sekitar abad ke 17 asosiasi dengan inggris East indian company memasuki wilayah Singkil. Inggris lantas merampas hasil bumi yang sudah menjadi wewenang belanda. Memasuki abad ke18 singkil tidak lagi loyal kepada belanda.

Hal ini desebabkan karena kapal – kapal dagang inggris dan amerika mulai berdatangan. Kedua negara itu menumbuhkan iklim perdagangan bebas, berbeda dengan belanda yang memakai cara monopoli sehingga belanda mulai tersingkir dari singkil. Namun singkil lebih memilih bangsa amerika untuk menjual hasil buminya karena amerika mampu membeli dengan harga yang lebih mahal.

Pada suatu waktu pedagang amerika melakukan penipuan, hasil bumi yang telah diserahkan oleh orang singkil tidak di bayar. Rakyat singkil marah dan menyita sebuah kapal amerika. Membalas tindakan ini presiden amerika mengirim kapal perang Potomac pada tahun 1931 dan menyerang singkil.

MASA PENJAJAHAN JEPANG

Pada masa pendudukan jepang rakyat singkil sangat menderita. Kerja paksa rakyat singkil dalam membangun jalan runding / sidikalang telah menimbulkan korban jiwa yang cukup banyak.

Rakyat juga kekurangan makanan, pakaian dan menderita penyakit malaria. Bahan makanan sangat langka karena bahan makanan banyak yang di ambil oleh jepang untuk kebutuhan serdadu nya dan selebihnya di buang ke laut, rakyat hanya di beri makanan yang sangat terbatas. Pakaian tersebut terbuat dari kulit kayu dan getah.

Pakaian kulit kayu tidak saja dipakai untuk pakaian sehari – hari tetapi juga dipakai untuk naik pelaminan dan kain kapan. Rakyat yang berbgabung dalam keibodan(hansip, sekarang) di paksa untuk jaga malam di tepi pantai agar cepat di ketahui jika ada serangan musuh (sekutu).

Selain itu juga bekerja menggali parit – parit pertahanan. Apabila ada pejabat atau tokoh masyarakat yang mencoba membela kepentingan rakyat maka di tempeleng dan di tangkap untuk disisksa dengan alasan mata – mata sekutu. Setiap pegawai dan anak – anak sekolah bahkan masyarakat bisa pada setiap pagi mengikuti upacara dan di haruskan membungkuk (seikerei)kepada dewa matahari tersebut (tenno haika) raja syowa, sebagai penghoramatan.

Kota Singkil amat menarik untuk di kaji baik dari segi sejarah, sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Berdasarkan sejarah kota singkil pernah mengalami kejayaan terutama di bidang ekonomi pada sekitar awal abad ke 18. Ketika itu kota singkil menjadi bandar (pelabuhan) di bagian pantai selatan aceh dan sekaligus menjadi kota perdagangan.

Pada saat itu segala perdagangan lada, damar, sutra emas, dan hasil rempah – rempah yang akan di ekspor ke amerika sekrikat, harus melalui pelabuhan singkil, sehingga kota singkil menjadi daya tarik penduduk daerah lain sebagai tempat mencari pekerjaan. Kapal –kapal inggris dan amerika berdatangan ke singkil.

Kedua negara ini menumbuhkan iklim perdagangan bebas, berbeda dengan belanda yang memakai cara monopoli, sehingga belanda tersingkir dari singkil. Pada waktu itu pelabuhan utama singkil ada di tiga tempat di sebelah utara ditarik garis sampai ke barat ujung bawang, di sebelah timur pohon yang tinggi di sebelah barat ke arah selatan adalah bekas jalan ke singkil (depan benteng singkil).

Sumber : ogeksingkil.blogspot.co.id

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh