Social Items

Showing posts with label Asal Usul Poso. Show all posts
Showing posts with label Asal Usul Poso. Show all posts
Kota Kotamobagu adalah salah satu kota di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Kota ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Jumlah penduduk dari hasil registrasi pada tahun 2017, yaitu sebesar 122.308 jiwa.

SEJARAH AWAL KOTA KOTAMOBAGU


Kota Kotamobagu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow yang bertujuan untuk memajukan daerah, membangun kesejahteraan rakyat, memudahkan pelayanan, dan memobilisasi pembangunan bagi terciptanya kesejahteraan serta kemakmuran rakyat totabuan.

Desa Bolaang terletak di tepi pantai utara yang pada abad 17 sampai akhir abad 19 menjadi tempat kedudukan istana raja, sedangkan desa Mongondow terletak sekitar 2 km selatan Kotamobagu. Nama Bolaang berasal dari kata "bolango" atau "balangon" yang berarti laut. Bolaang atau golaang dapat pula berarti menjadi terang atau terbuka dan tidak gelap, sedangkan Mongondow dari kata ‘momondow’ yang berarti berseru tanda kemenangan.

Penduduk asli wilayah Bolaang Mongondowberasal dari keturunan Gumalangit dan Tendeduata serta Tumotoibokol dan Tumotoibokat, yang awalnya tinggal di gunung Komasaan (Bintauna).

Pada abad ke 8-9, mereka menyebar ke timur di tudu in Lombagin, Buntalo, Pondoli', Ginolantungansampai ke pedalaman tudu in Passi, tudu in Lolayan, tudu in Sia', tudu in Bumbungon, Mahag, Siniow dan lain-lain.

Setiap kelompok keluarga dari satu keturunan dipimpin oleh seorang Bogani (laki-laki atau perempuan) yang dipilih dari anggota kelompok dengan persyaratan : memiliki kemampuan fisik (kuat), berani, bijaksana, cerdas, serta mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan kelompok dan keselamatan dari gangguan musuh.

Mokodoludut adalah punu’ Molantud yang diangkat berdasarkan kesepakatan seluruh bogani. Mokodoludut tercatat sebagai raja (datu yang pertama). Sejak Tompunu’on pertama sampai ketujuh, keadaan masyarakat semakin maju dengan adanya pengaruh luar (bangsa asing). Perubahan total mulai terlihat sejak Tadohe menjadi Tompunu’on, akibat pengaruh pedagang Belanda diubah istilah Tompunu’on menjadi Datu (Raja).

Tadohedikenal seorang Datu yang cakap, sistem bercocok tanam diatur dengan mulai dikenalnya padi, jagung dan kelapa yang dibawa bangsa Spanyol pada masa pemerintahan Mokodompit (ayah Tadohe). Tadohe melakukan penggolongan dalam masyarakat, yaitu pemerintahan (Kinalang) dan rakyat (Paloko’).

Paloko’ harus patuh dan menunjang tugas Kinalang, sedangkan Kinalang mengangkat tingkat penghidupan Paloko’ melalui pembangunan di segala bidang, sedangkan kepala desa dipilih oleh rakyat.

Pada zaman pemerintahan raja Corenelius Manoppo, raja ke-16 (1832), agama Islam masuk daerah Bolaang Mongondow melalui Gorontalo yang dibawa oleh Syarif Aloewiyang kawin dengan putri raja tahun 1866. Karena keluarga raja memeluk agama Islam, maka agama itu dianggap sebagai agama raja, sehingga sebagian besar penduduk memeluk agama Islam dan turut memengaruhi perkembangan kebudayaan dalam beberapa segi kehidupan masyarakat.

Pada tanggal 1 Januari 1901, Belanda dibawa pimpinan Controleur Anton Cornelius Veenhuizen bersama pasukannya secara paksa bahkan kekerasan berusaha masuk Bolaang Mongondow melalui Minahasa, setelah usaha mereka melalui laut tidak berhasil dan ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Riedel Manuel Manoppodengan kedudukan istana raja di desa Bolaang.

Raja Riedel Manuel Manoppo tidak mau menerima campur tangan pemerintahan oleh Belanda, maka Belanda melantik Datu Cornelis Manoppo menjadi raja dan mendirikan komalig (istana raja) di Kotobangon pada tahun 1901. Pada tahun 1904, dilakukan perhitungan penduduk Bolaang Mongondow dan berjumlah 41.417 jiwa.

Pada tahun 1906, melalui kerja sama dan kesepakatan dengan raja Bolaang Mongondow, W. Dunnebier mengusahakan pembukaan Sekolah Rakyat dengan tiga kelas yang dikelola oleh zending di beberapa desa; yakni : desa Nanasi, Nonapan, Mariri Lama, Kotobangon, Moyag, Pontodon, Pasi, Popo Mongondow, Otam, Motoboi Besar, Kopandakan, Poyowa Kecil dan Pobundayan dengan total murid sebanyak 1.605 orang, sedangkan pengajarnya didatangkan dari Minahasa.

Pada tahun 1937 dibuka di Kotamobagu sebuah sekolah Gubernemen, yaitu Vervolg School (sekolah sambungan) kelas 4 dan 5 yang menampung lepasan sekolah rakyat 3 tahun.

Ibukota Bolaang Mongondow sebelumnya terletak disalah satu tempat di kaki gunung Sia’ dekat Popo Mongondow dengan nama Kotabaru. Karena tempat itu kurang strategis sebagai tempat kedudukan controleur, maka diusahakan pemindahan ke Kotamobagu dan peresmiannya diadakan pada bulan April 1911oleh Controleur F. Junius yang bertugas tahun 1910-1915.

Pada tahun 1911 didirikan sebuah rumah sakit di ibukota yang baru Kotamobagu. Rakyat mulai mengenal pengobatan modern, namun ada juga yang masih mempertahankan dan melestarikan pengobatan tradisional melalui tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat obat dan sampai sekarang dibudayakan secara konvensional.

Sejak semula, masyarakat Bolaang Mongondow mengenal tiga macam cara kehidupan bergotong royong yang masih terpelihara dan dilestarikan terus sampai sekarang ini, yaitu : Pogogutat (potolu adi’), Tonggolipu’, Posad (mokidulu). Tujuan kehidupan bergotong royong ini sama, namun cara pelaksanaaannya agak berbeda.

Penduduk pedalaman yang memerlukan garam atau hasil hutan, akan meninggalkan desanya masuk hutan mencari damar atau ke pesisir pantai memasak garam (modapug) dan mencari ikan. Dalam mencari rezeki itu, sering mereka tinggal agak lama di pesisir, maka disamping masak garam mereka juga membuka kebun.

Tanah yang mereka tempati itulah yang disebut Totabuan yang dapat diartikan sebagai tempat mencari nafkah. Bila ada tamu yang bertandang pada masa kerajaan, biasanya disuguhi sirih pinang, tamu pria atau wanita terutama orang tua. Sirih pinang diletakkan dalam kabela' (dari kebiasaan ini diciptakan tari kabela sebagai tari penjemput tamu).

Tamu terhormat terutama pejabat di jemput dengan upacara adat. Tarian Kabela sampai saat ini tetap lestari di bumi Totabuan. Tarian yang ada di Bolaang Mongondow cukup beragam di antaranya tarian tradisional yang terdiri dari Tari Tayo, Tari Joke', Tari Mosau, Tari Rongko atau Tari Ragai, Tari Tuitan; juga tarian kreasi baru seperti Tari Kabela, Tari Kalibombang, Tari Pomamaan, Tari Monugal, Tari Mokoyut, Tari Kikoyog dan Tari Mokosambe.

Upacara monibi terakhir diadakan pada tahun 1939 di desa Kotobangon (tempat kedudukan istana raja) dan di desa Matali (tempat pemakaman raja dan keturunannya). Transmigran ke Bolaang Mongondow pertama kali datang pada tahun 1963 dengan jumlah 1.549 jiwa (349 KK) & ditempatkan di Desa Werdhi Agung.

Para transmigran berikutnya ditempatkan di desa Kembang Mertha (1964), Mopuya (1972/1975), Mopugad (1973/1975), Tumokang (1971/1972), Sangkub (1981/1982), Onggunai (1983/1984), Torosik (1983/1984) dan Pusian/Serasi 1992/1993). lengkapnya lihat hal. 90.

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Bolaang Mongondow menjadi bagian wilayah Provinsi Sulawesi yang berpusat di Makassar, kemudian tahun 1953 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1953 Sulawesi Utara dijadikan sebagai daerah otonom tingkat I.

Bolaang Mongondow dipisahkan menjadi daerah otonom tingkat II mulai tanggal 23 Maret 1954, sejak saat itu Bolaang mongondow resmi menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan PP No.24 Tahun 1954. Atas dasar itulah, mengapa setiap tanggal 23 Maret seluruh rakyat Bolaang Mongondow selalu merayakannya sebagai HUT Kabupaten Bolaang Mongondow.

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Asal Usul Berdirinya Kota Kotamobagu Sulawesi Utara

Kota Bitung adalah salah satu kota di provinsi Sulawesi Utara. Kota ini memiliki perkembangan yang cepat karena terdapat pelabuhan laut yang mendorong percepatan pembangunan.


Kota Bitung terletak di timur laut Tanah Minahasa. Kota Bitung merupakan kota industri, khususnya industri perikanan.

ASAL USUL KOTA BITUNG

Menurut cerita sejarah nama Bitung sebenarnya berasal dari sebuah nama pohon , yaitu Pohon Bitung atau Witung (Oncosperma tigillarium syn. O filamentosum:Nibung) yang banyak tumbuh di daerah utara Jazirah Pulau Sulawesi.

Sejarah ini bermula ketika Daerah Bitung yang dulunya banyak ditumbuhi oleh Pohon Bitung ini banyak digunakan oleh nelayan untuk berlabuh, singgah setelah melaut ataupun berlindung dari hantaman gelombang. maklum letak Kota Bitung sangat strategis dimana dilindungi oleh pulau lembeh sehingga gelombang yang menghantam tidak terlalu besar.

Simon Tudus yang merupakan seorang Nelayan sedang membangun sebuah gubuk/ sabuah tempat persinggahannya dari Laut. diperhatikannya bahwa daerah dimana gubuknya dibangun banyak terdapat Pohon Bitung yang tumbuh subur dimana2.

Setelah selesai membangun Sabuahnya si Tunduang Wanua Bitung ini merenung di tepi pantai dan memperhatikan segala aktifitas nelayan yang hilir mudik singgah dan melaut kembali. setelah disadarinya bahwa tempat ini (Pos 1 pelabuhan Bitung sekarang) merupakan tempat yang paling banyak disinggahi oleh para nelayan dari sekitaran Tonsea, Sangihe, Talaud, Minahasa, hingga Maluku.

Waktu terus berganti, Nelayanpun semakin banyak yang hilir mudik dan berganti. Daerah yang dulunya bermakna Pohon lama kelamaan telah bergeser maknanya menjadi tempat persinggahan Nelayan atau Wilayah yang tumbuh banyak pohon Bitung dan dinamakan Daerah Bitung.

SEJARAH VERSI DOTU

Penduduk yang pertama yang memberikan nama Bitung adalah Dotu Hermanus Sompotan yang dalam bahasa daerah disebut dengan Tundu'an atau pemimpin. Dotu Hermanus Sompotan tidak sendirian tetapi pada saat itu dia datang bersama dengan Dotu Rotti, Dotu Wullur, Dotu Ganda, Dotu Katuuk, Dotu Lengkong.

Pengertian kata Dotu adalah orang yang dituakan atau juga bisa disebut sebagai gelar kepemimpinan pada saat itu, sama seperti penggunaan kata Datuk bagi orang-orang yang ada di Sumatera. Mereka semua dikenal dengan sebutan 6 Dotu Tumani Bitung, mereka membuka serta menggarap daerah tersebut agar menjadi daerah yang layak untuk ditempati, mereka semua berasal dari Suku Minahasa, etnis Tonsea.

Sebagian besar penduduk Kota Bitung berasal dari suku Minahasa dan suku Sangihe. Terdapat juga komunitas etnis Tionghoa yang besar di Bitung. Para pendatang yang berasal dari suku Jawa dan suku Gorontalo, Suku Minangkabau, Suku Aceh juga banyak ditemui di Bitung, di mana sebagian besar dari mereka berprofesi sebagai pedagang. Ada juga pendatang dari tanah Maluku yang mengungsi dikota Bitung akibat bergolaknya kerusuhan di Halmahera.

Sumber : http://www.suzukimotormanado.com

Sejarah Terbentuknya Kota Bitung Sulawesi Utara

Kabupaten Bolaang Mongondow adalah kabupaten di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Ibukotanya adalah Lolak. Etnis Mayoritas di kabupaten ini adalah Suku Mongondow. Bahasa ibu penduduk asli di daerah ini adalah Bahasa Mongondow.


Kabupaten Bolaang Mongondow ditetapkan pada tanggal 23 Maret 1954, terletak pada salah satu daerah Sulawesi Utara yang secara historis geografis adalah bekas danau, serta merupakan daerah subur penghasil utama tambang dan hasil bumi lainnya.

Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow telah mengalami sejumlah pemekaran. Tahun 2007 dimekarkan menjadi Kota Kotamobagudan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pada tahun 2008 dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

SEJARAH BOLAANG MONGONDOW

Dilihat dari sejarah Kabupaten Bolaang Mongondow, maka berdasarkan data Pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow disebutkan bahwa Penduduk asli Bolaang Mongondow berasal dari keturunan Gumalangit dan Tendeduata serta Tumotoibokol dan Tumotoibokat, awalnya mereka tinggal di gunung Komasaan (Bintauna).

Kemudian menyebar ke timur di tudu in Lombagin, Buntalo, Pondoli’, Ginolantungan sampai ke pedalaman tudu in Passi, tudu in Lolayan, tudu in Sia’, tudu in Bumbungon, Mahag, Siniow dan lain-lain. Peristiwa perpindahan ini terjadi sekitar abad 8 dan 9. Nama Bolaang berasal dari kata “bolango” atau “balangon” yang berarti laut.

Bolaang atau golaang dapat pula berarti menjadi terang atau terbuka dan tidak gelap, sedangkan Mongondow dari kata ‘momondow’ yang berarti berseru tanda kemenangan.

Bolaang terletak di tepi pantai utara yang pada abad 17 sampai akhir abad 19 menjadi tempat  kedudukan  istana  raja, sedangkan  Mongondow  terletak  sekitar   Kotamobagu. Daerah pedalaman sering disebut dengan ‘rata Mongondow’. Dengan bersatunya seluruh kelompok masyarakat yang tersebar, baik yang yang berdiam di pesisir pantai maupun yang berada di pedalaman Mongondow di bawah pemerintahan Raja Tadohe, maka daerah ini dinamakan Bolaang Mongondow.

Setiap kelompok keluarga dari satu keturunan dipimpin oleh seorang Bogani (laki-laki atau perempuan) yang dipilih dari anggota kelompok dengan persyaratan : memiliki kemampuan fisik (kuat), berani, bijaksana, cerdas, serta mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan kelompok dan keselamatan dari gangguan musuh.

Mokodoludut adalah punu’ Molantud yang diangkat berdasarkan kesepakatan seluruh bogani. Mokodoludut tercatat sebagai raja (datu  yang  pertama). Sejak Tompunu’on pertama sampai ketujuh, keadaan masyarakat semakin maju dengan adanya pengaruh luar (bangsa asing). Perubahan total mulai terlihat sejak Tadohe menjadi Tompunu’on, akibat pengaruh pedagang Belanda dirubah istilah Tompunu’on menjadi Datu (Raja).

Tadohe dikenal seorang Datu yang cakap, system bercocok tanam diatur dengan mulai dikenalnya padi, jagung dan kelapa yang dibawa bangsa Spanyol pada masa pemerintahan Mokoagow (ayah Tadohe). Tadohe melakukan penggolongan dalam masyarakat, yaitu pemerintahan (Kinalang) dan rakyat (Paloko’). Paloko’ harus patuh dan menunjang tugas Kinalang, sedangkan Kinalang mengangkat tingkat penghidupan Paloko’ melalui pembangunan disegala bidang, sedangkan kepala desa dipilih oleh rakyat.

Tadohe berhasil mempersatukan seluruh rakyat yang hidup berkelompok dengan boganinya masing-masing, dan dibentuk sistem pemerintahan baru. Seluruh kelompok keluarga dari Bolaang Mongondow (Passi dan Lolayan), Kotabunan, Dumoga, disatukan menjadi Bolaang Mongondow. Di masa ini mulai dikenal mata uang real, doit, sebagai alat perdagangan.

Pada zaman pemerintahan raja Cornelius Manoppo, raja ke-16 (1832), agama Islam masuk daerah Bolaang Mongondow melalui Gorontalo yang dibawa oleh Syarif Aloewi yang kawin dengan putri raja tahun 1866. Karena keluarga raja memeluk agama Islam, maka agama itu dianggap sebagai agama raja, sehingga sebagian besar penduduk memeluk agama Islam dan turut mempengaruhi perkembangan kebudayaan dalam beberapa segi kehidupan masyarakat.

Sekitar tahun 1867 seluruh penduduk Bolaang Mongondow sudah menjadi satu dalam bahasa, adat dan kebiasaan yang sama (menurut N. P Wilken dan J. A. Schwarz) .

Pada tanggal 1 Januari 1901, Belanda dibawa pimpinann Controleur Anton Cornelius Veenhuizen bersama pasukannya secara paksa bahkan kekerasan berusaha masuk Bolaang Mongondow melalui Minahasa, setelah usaha mereka melalui laut tidak berhasil dan ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Riedel Manuel Manoppo dengan kedudukan istana raja di desa Bolaang.

Raja Riedel Manuel Manoppo tidak mau menerima campur tangan pemerintahan oleh Belanda, maka Belanda melantik Datu Cornelis Manoppo menjadi raja dan mendirikan komalig (istana raja) di Kotobangon pada tahun 1901. Pada tahun 1904, dilakukan perhitungan penduduk Bolaang Mongondow dan berjumlah 41.417 jiwa.

Pada tahun 1906, melalui kerja sama dan kesepakatan dengan raja Bolaang Mongondow, W. Dunnebier mengusahakan pembukaan Sekolah Rakyat dengan tiga kelas yang dikelola oleh zending di beberapa desa, yakni : desa Nanasi, Nonapan, Mariri Lama, Kotobangon, Moyag, Pontodon, Passi, Popo Mongondow, Otam, Motoboi Besar, Kopandakan, Poyowa Kecil dan Pobundayan dengan total murid sebanyak 1.605 orang, sedangkan pengajarnya didatangkan dari Minahasa.

Pada tahun 1937 dibuka di Kotamobagu sebuah sekolah Gubernemen, yaitu Vervolg School (sekolah sambungan) kelas 4 dan 5 yang menampung lepasan sekolah rakyat 3 tahun.

Ibukota Bolaang Mongondow sebelumnya terletak disala satu tempat di kaki gunung Sia dekat Popo Mongondow dengan nama Kotabaru. Karena tempat itu kurang strategis sebagai tempat kedudukan controleur, maka diusahakan pemindahan ke Kotamobagu dan peresmiannya diadakan pada bulan April 1911 oleh Controleur F. Junius yang bertugas tahun 1910-1915.

Pada tahun 1911 didirikan sebuah rumah sakit di ibukota yang baru Kotamobagu. Rakyat mulai mengenal pengobatan modern, namun ada juga yang masih mempertahankan dan melestarikan pengobatan tradisional melalui tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat obat dan sampai sekarang dibudayakan secara konvensional.

Sejak semula, masyarakat Bolaang Mongondow mengenal tiga macam cara kehidupan bergotong royong yang masih terpelihara dan dilestarikan terus sampai sekarang ini, yaitu : Pogogutat (potolu adi’), Tonggolipu’, Posad (mokidulu). Tujuan kehidupan bergotong royong ini sama, namun cara pelaksanaaannya agak berbeda.

Penduduk pedalaman yang memerlukan garam atau hasil hutan, akan meninggalkan desanya masuk hutan mencari damar atau ke pesisir pantai memasak garam (modapug) dan mencari ikan. Dalam mencari rezeki itu, sering mereka tinggal agak lama di pesisir, maka disamping masak garam mereka juga membuka kebun. Tanah yang mereka tempati itulah yang disebut Totabuan yang dapat diartikan sebagai tempat mencari nafkah.

Bila ada tamu yang bertandang pada masa kerajaan, biasanya disuguhi sirih pinang, tamu pria atau wanita terutama orang tua. Sirih pinang diletakkan dalam kabela’ (dari kebiasaan ini diciptakan tari kabela sebagai tari penjemput tamu). Tamu terhormat terutama pejabat di jemput dengan upacara adat. Tarian Kabela sampai saat ini tetap lestari di bumi Totabuan.

Tarian yang ada di Bolaang Mongondow cukup beragam diantaranya tarian tradisional yang terdiri dari Tari Tayo, Tari Joke’, Tari Mosau, Tari Rongko atau Tari Ragai, Tari Tuitan; juga tarian kreasi baru seperti Tari Kabela, Tari Kalibombang, Tari Pomamaan, Tari Monugal, Tari Mokoyut, Tari Kikoyog dan Tari Mokosambe.

Upacara monibi terakhir diadakan pada tahun 1939 di desa Kotobangon (tempat kedudukan istana raja) dan di desa Matali (tempat pemakaman raja dan keturunannya). Transmigran ke Bolaang Mongondow pertama kali datang pada tahun 1963 dengan jumlah 1.549 jiwa (349 KK) & ditempatkan di Desa Werdhi Agung. Para transmigran berikutnya ditempatkan di desa Kembang Mertha (1964), Mopuya (1972/1975), Mopugad (1973/1975), Tumokang (1971/1972), Sangkub (1981/1982), Onggunai (1983/1984), Torosik (1983/1984) dan Pusian/Serasi (1992/1993).

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Bolaang Mongondow menjadi bagian wilayah Propinsi Sulawesi yang berpusat di Makassar, kemudian tahun 1953 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1953 Sulawesi Utara dijadikan sebagai daerah otonom tingkat I.

Bolaang Mongondow dipisahkan menjadi daerah otonom tingkat II mulai tanggal 23 Maret 1954, sejak saat itu Bolaang mongondow resmi menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan PP No.24 Tahun 1954. Atas dasar itulah, mengapa setiap tanggal 23 Maret seluruh rakyat Bolaang Mongondow selalu merayakannya sebagai HUT Kabupaten Bolaang Mongondow.

Seiring dengan Nuansa Reformasi dan Otonomi Daerah, telah dilakukan pemekaran wilayah dengan terbentuknya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melalui Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2007 dan Kota Kotamobagu melalui Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2007 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow.

Tujuan utama pembentukan Kab. Bolmong Utara dan Kota Kotamobagu adalah untuk memajukan daerah, membangun kesejahteraan rakyat, memudahkan pelayanan, dan memobilisasi pembangunan bagi terciptanya kesejahteraan serta kemakmuran rakyat totabuan.

Semangat untuk memperoleh kesetaraan pemerintahan, ekonomi, sosial dan politik telah membawa Kabupaten Bolaang Mongondow mekar menjadi 4 Kabupaten dan 1 Kota yang menyebabkan berpindahnya ibukota pemerintahan dari Kecamatan kotamobagu ke Ibukota yang baru yaitu di kecamatan Lolak, ditandai dengan terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, serta Undang-undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Sumber : https://bolmongkab.go.id/sejarah

Sejarah Asal Usul Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara

Sejarah kabupaten Kolaka pada zaman dahulu merupakan wilayah Kerajaan Mekongga yang penduduknya bersuku bangsa Tolaki (artinya orang berani). Pada zaman dahulu jazirah, Sulawesi Tenggara dikenal dengan nama “Tanah Alau”, yang berarti tanah di sebelah timur, karena orang di Sulawesi Selatan selalu melihat matahari terbit di sebelah timur tempat mereka.


Nama asli daerah Kolaka adalah “Wonua Sorume” yang berarti negeri Anggrek alasan di daerah ini banyak Anggrek berwarna kuning emas dan mengkilat, Anggrek ini dibuat khusus, tempat rokok dan lain-lain yang harganya mahal.Pada zaman dahulu hanya raja-raja dan bangsawan saja yang bisa memakai benda-berbeda yang dibuat dari Anggrek ini.

Pada abad ke 14, dua orang dari keluarga Sawerigading menuju Sulawesi Tenggara (Tanah Alau). Kedua saudara tersebut yaitu Larumbalangi (laki-laki) dan Wekoila (puteri).Wekoila merupakan nama julukan, terdiri atas 'Kami' menyatakan wanita, dan 'Koila' adalah sejenis siput di laut yang putih bersih.

Wekoila ini adalah seorang puteri yang cantik, kulitnya putih bersih seperti koila.Nama sebenarnya dari Wekoila adalah Tenrirawe (We Tenrirawe). Larumbalangi membentuk kerajaan Mekongga yang bertempat tinggal di Wundulako, Ulu Balandete. Saat Wekoila terus ke daerah Kendari dan membuat Kerajaan Konawe.

Susunan pemerintahan Kerajaan Mekongga, yaitu: (1) Pemerintah Pusat Kerajaan, terdiri atas (a) Mokole atau Bokeo adalah Raja, (b) Kapita, tangan besi Mokole, (c) Pabitara, Penyambung Lidah, (d) Sapati, adalah urusan umum dan rumah tangga (2) Penguasa Wilayah atau Pu Tobu, menguasai beberapa daerah dan tugasnya diatur oleh Osara (adat) di wilayah hukumnya; (3) Penguasa Daerah, setiap daerah dikepalai oleh Tonomotuo, yang disetujui oleh (a) Pabitara, disetujui dan diselesaikan perkara, (b) Tolea, yang didukung pernikahan / perceraian dan (c) Posudo, sebagai pembantu umum.

Sejarah Perkembangan Pemerintahan Tanah Mekongga

Lokasi Kerajaan Mekongga terletak di daratan Sulawesi Tenggara. Pusat pemerintahan atau Ibukota Kerajaan Mekongga pada awalnya terletak di Kolumba (Ulu Balandete) yang terletak kira-kira enam kilometer dari Kota Kolaka sekarang. Namun dalam perkembangannya pusat pemerintahan Kerajaan Mekongga kemudian pindah ke Puunaha (wilayah Wundulako sekarang) .4 Wilayah Kerajaan Mekongga mencakup empat wilayah hukum (Siwolembatohuuo), seperti berikut:

1. Wilayah sebelah Utara dikuasai oleh seorang yang bergelar Kapitayang berkedudukan di Balandete,
2. Wilayah sebelah Timur dikuasai oleh seorang yang bergelar Pabitarayang berkedudukan di Epe.
3. Wilayah sebelah Selatan dikuasai oleh seorang yang bergelar Putobuuyang berkedudukan di La Mekongga.
4. Wilayah sebelah Barat dikuasai oleh seorang Sapatiyang berkedudukan di Lelewawo.

Masa Penjajahan Belanda

Kedatangan Belanda ke daerah ini pada tahun 1906, susunan pemerintahan dirubah menjadi lengkap Bokeodan Kapita. Wilayah Kolaka diambil tujuh distrik, setiap distrik dikepalai oleh seorang Anakia yang bergelar Mokole. Jadi kedudukan Mokoleyang diterbitkan oleh Kerajaan Mekongga, maka dengan ini diturunkan menjadi Kepala Distrik.

Tonomutuo ditiadakan dan diganti dengan Kepala Kampung, didukung seorang yang bergelar Sarea. Ketujuh distrik tersebut yaitu: Distrik Kolaka (ibu negerinya Kolaka), Distrik Mambulo (ibu negerinya Rate-Rate), Distrik Singgere (ibu negerinya Tinondo), Distrik Tawanga (ibu negerinya Tawanga), Distrik Lapai (ibu negerinya Tongauna), Distrik Konaweha ( ibu negerinya Watumendonga), dan Distrik Kondeeha (ibu negerinya Mala-Mala). Seiring dengan perjalanan waktu, akibat politik Belanda,

Pada tahun 1933 Belanda mengadakan perubahan lagi susunan pemerintahan distrik, yaitu: (1) Bokeo, (2) Kapita, dan (3) Sapati. Akan tetapi tujuh distrik yang dibangun Belanda dibuat tiga distrik saja, yaitu: (1) Distrik Kolaka (ibukotanya Kolaka), (2) Distrik Sulewatu (ibukotanya Mowewe), dan (3) Distrik Patampanua (Ibukotanya Mala-Mala).Selanjutnya Distrik Kolaka dibagi dua bagian, yaitu Utara dan Selatan, masing-masing dikepalai oleh Sapati dan Bokeo.

Distrik Solewatu dikepalai oleh Kapita, Distrik Patampanua dikepalai oleh Mokole Patampanua. Dengan sendirinya Bokeo, Kapita dan Sapati menjadi Kepala Distrik dan Sulewatang yang berkuasa. Setiap distrik terdiri dari tiga Order Distrik dengan gelaran Kepala Distrik Bawahan.

Masa Penjajahan Jepang

Pada zaman penjajahan Jepang susunan pemerintahan tidak berubah, akan tetapi sebutan untuk kepemimpinan pemerintahan diubah menjadi bahasa Jepang. Selanjutnya pada zaman Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945, perubahan juga tidak ada, Sulewetang waktu itu Andi Kasim diangkat menjadi Kepala Pemerintah Negara Republik Indonesia di Daerah Kolaka.

Setelah terjadi pertempuran yang luar biasa antara PKR dengan NICA, NICA membahas Kota Kolaka pada tanggal 7 Februari 1946. Selanjutnya NICA membentuk pemerintahan dengan susunan sebagai berikut: (1) Bokeo, (2) Kapita, (3) Pabitara, dan ( 4) Sapati. Adat kampung dimulai seperti semula, tetapi tidak berkembang dengan cepat. Pada zaman Negara Indonesia Timur ini menjadi Neo Swapraja.

Keuangan Swapraja Kendari dan Kolaka disatukan menjadi Kas Konawe. Oleh karena itu Distrik Patampanua mengubah diri dari Kolaka dan tetap pada status afdeeling Luwu pada tahun 1947 sampai keluarnya UU No. 29/1959. Dengan demikian Daerah Kolaka hanya terdiri dari dua distrik, yaitu Distrik Kolaka (ibukotanya Kolaka) dan Distrik Solewatu (Ibukotanya Mowewe).

Kemerdekaan Republik Indonesia

Pada tanggal 30 April 1950 Pemuda Republik Indonesia (PRI) Kolaka (yang dibentuk pada tanggal 17 September 1945) mengadakan rapat dan salah satu keputusannya adalah seluruh Negara bagian yang ada di seluruh Indonesia segera melebur dan masuk ke Republik Indonesia.

Selanjutnya beberapa organisasi politik yang ada di Kolaka membuat klaim, meminta agar Daerah Kolaka yang berstatus Kewedanan menjadi kabupaten (Kabupaten Kolaka).Perjuangan ini berlangsung sejak tahun 1950, namun terwujud pada tahun 1960. Perjuangan pertama menuntut agar Kabupaten Sulawesi Tenggara dipecah dua, menjadi: (1) Kabupaten Buton / Muna, dan (2) Kabupaten Kendari / Kolaka.

Dengan timbulnya perkembangan baru, maka lahirlah gagasan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi untuk menjadikan setiap kewedanan menjadi kabupaten, maka Kolaka meminta menjadi kabupaten itu sendiri dan terwujud pada tahun 1960, berdasarkan UU No. 29/1959.Berdasarkan Undang- Undang tersebut istilah distrik ditiadakan.

Daerah Kolaka dibagi atas tiga kecamatan, yaitu: Kecamatan Kolaka (ibukota Wundulako), Kecamatan Tirawuta (ibukota Rate-Rate) dan Kecamatan Batu Putih (ibukota Wawo) .Wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Kolaka pada tahun 1999 terdiri dari 10 wilayah kecamatan, 173 desa dan 39 kelurahan. Daerah ini juga dibagi atas dua wilayah kerja pelayan Bupati, yaitu:

· Pembantu Bupati Wilayah Kolaka Bagian Selatan dan Timur berkedudukan di Anaiwoi
· Dengan wilayah kerja diterbitkan: Kecamatan Tirawuta, Ladongi, Mowewe, Wundulako, Pomalaa, Watubangga dan Kolaka
· Pembantu Bupati Wilayah Kolaka Utara dan Barat yang berkedudukan di Mala-Mala dengan wilayah kerja di Kecamatan Wolo, Lasusua, dan Pakue.
· Pulau - pulau yang ada di Kabupaten Kolaka antara lain:

1. Pulau Padamarang
2. Pulau Lambasina Kecil
3. Pulau Lambasina Besar
4. Pulau Maniang
5. Pulau Buaya
6. Pulau Pisang
7. Pulau Lemo


Sumber : https://www.kolakakab.go.id

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara

Kabupaten Buton adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kabupaten Buton terletak di Pulau Buton yang merupakan pulau terbesar di luar pulau induk Kepulauan Sulawesi, yang menjadikannya pulau ke-130 terbesar di dunia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pasar Wajo.

SEJARAH AWAL MULA BUTON


Pada zaman dahulu di daerah ini pernah berdiri kerajaan Buton yang kemudian berkembang menjadi Kesultanan Buton.

Buton dikenal dalam Sejarah Indonesia karena telah tercatat dalam naskah Nagarakertagama karya Prapanca pada Tahun 1365 Masehi dengan menyebut Buton atau Butuni sebagai Negeri (Desa) Keresian atau tempat tinggal para resi dimana terbentang taman dan didirikan lingga serta saluran air. 

Rajanya bergelar Yang Mulia Mahaguru. Nama Pulau Buton juga telah dikenal sejak zaman pemerintahan Majapahit. Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa, menyebut nama Pulau Buton.

Untuk menjadi sebuah Kerajaan pertama kali dirintis oleh kelompok Mia Patamiana (si empat orang) yaitu Sipanjonga, Simalui, Sitamanajo, Sijawangkati yang oleh sumber lisan mereka berasal dari Semenanjung Tanah Melayu pada akhir abad ke – 13.

Mereka mulai membangun perkampungan yang dinamakan Wolio (saat ini berada dalam wilayah Kota Bau-Bau serta membentuk sistem pemerintahan tradisional dengan menetapkan 4 Limbo (Empat Wilayah Kecil) yaitu Gundu-gundu, Barangkatopa, Peropadan Baluwu yang masing-masing wilayah dipimpin oleh seorang Bonto sehingga lebih dikenal dengan Patalimbona.

Keempat orang Bonto tersebut disamping sebagai kepala wilayah juga bertugas sebagai pelaksana dalam mengangkat dan menetapkan seorang Raja. Selain empat Limbo yang disebutkan di atas, di Buton telah berdiri beberapa kerajaan kecil seperti Tobe-tobe, Kamaru, Wabula, Todanga dan Batauga.

Maka atas jasa Patalimbona, kerajaan-kerajaan tersebut kemudian bergabung dan membentuk kerajaan baru yaitu kerajaan Buton dan menetapkan Wa Kaa Kaa (seorang wanita bersuamikan Si Batara seorang turunan bangsawan Kerajaan Majapahit) menjadi Raja I pada tahun 1332 setelah mendapat persetujuan dari keempat orang bonto/patalimbona (saat ini hampir sama dengan lembaga legislatif).

Dalam periodisasi Sejarah Buton telah mencatat dua Fase penting yaitu masa Pemerintahan Kerajaan sejak tahun 1332sampai pertengahan abad ke – 16 dengan diperintah oleh 6 (enam) orang raja diantaranya 2 orang raja perempuan yaitu Wa Kaa Kaa dan Bulawambona.

Kedua raja ini merupakan bukti bahwa sejak masa lalu derajat kaum perempuan sudah mendapat tempat yang istimewa dalam masyarakat Buton. Fase kedua adalah masa Pemerintahan Kesultanan sejak masuknya agama Islam di Kerajaan Buton pada tahun 948 Hijriah ( 1542 Masehi ) bersamaan dilantiknya Laki La Ponto sebagai Sultan Buton I dengan Gelar Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul Khamis sampai pada Muhammad Falihi Kaimuddin sebagai Sultan Buton ke – 38 yang berakhir tahun 1960.

SUKU BUTON


Secara umum, orang Buton adalah masyarakat yang mendiami wilayah kekuasaan Kesultanan Buton. Daerah-daerah itu kini telah menjadi beberapa kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara diantaranya Kota Baubau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Muna Barat.

Selain merupakan masyarakat pelaut, masyarakat Buton juga sejak zaman dulu sudah mengenal pertanian. Komoditas yang ditanam antara lain padi ladang, jagung, singkong, ubi jalar, kapas, kelapa, sirih, nanas, pisang, dan segala kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Orang Buton terkenal pula dengan peradabannya yang tinggi dan hingga saat ini peninggalannya masih dapat dilihat di wilayah-wilayah Kesultanan Buton, diantaranya Benteng Keraton Buton yang merupakan benteng terbesar di dunia, Istana Malige yang merupakan rumah adat tradisional Buton yang berdiri kokoh setinggi empat tingkat tanpa menggunakan sebatang paku pun, mata uang Kesultanan Buton yang bernama Kampua, dan banyak lagi.

Jika melihat dari Sejarah Suku Buton dan asal usulnya dapat diketahui dengan mengungkapkan lebih dahulu sejarah kedatangan Sipanjonga dan kawan-kawannya, yang dikenal dalam sejarah wolio dengan nama Kesatuannya “Mia Pata Mianan” yang artinya “empat orang” lebih jelasnya dimaksudkan dengan empat pemuka yaitu Sipanjonga, Simalui, Sijawangkati dan Siuamanajo.

Dan dengan berpegang pada buku silsilah dari Raja-raja di Wolio, keempat orang tersebut konon menurut riwayat berasal dari tanah Semenanjung Johor (Malaysia) pulau Liya Melayu, di mana tibanya di Buton dapat diperkirakan berkisar akhir abad ke 13 atau setidaknya pada awal abad ke 14. Perkiraan tibanya Sipanjonga dan kawan-kawannya.

Dalam Riwayat H. J. Van Den Berg, ia menuliskan antara lain:

Dalam tahun 1275 bertolaklah satu tentara kertanagara dari pelabuhan Tuban. Tentara itu mendarat di daerah muara sungai Jambi dan: rebut daerah itu, yang lalu dijadikan daerah takluk bagi kerajaan Singosari. Dalam waktu 10 tahun saja, jajahan kerajaan Jawa itu telah dapat diluaskan sampai kedaerah hulu sungai jambi.

Didirikanlah kembali kerjaan Melayu lama didaerah itu, tetapi sebagai negara bagian pada kerajaan Singosari. Raja Melayu dijadikan Raja takluk kepada Baginda Kertanagara. Kerajaan Melayu menjadi penting kedudukannya, sehingga dalam abad ke 14 seluruh Sumatera kerapkali disebut juga melayu.

Suatu kumpulan karya, yang di dapat orang di daerah jambi, atas perintah Kertanagara diangkut ke melayu dalam tahun 1286. Maksud kertanagara telah jelas, yaitu mendirikan satu kerajaan Jawa di Sumatera tengah, yang akan menjadi pusat kebudayaan Jawa dipulau itu. Kerajaan Jawa yang di Sumatera itu merupakan suatu bahaya yang besar sekali bagi Sriwijaya. Akan tetapi Sriwijaya terlalu lemah untuk mencegah maksud Kertanagara itu.

Kekuasaan Sriwijaya telah runtuh pada segenap pihak. Dibagian Utara Semenanjung Malaka. Sebagian dari daerah Sriwijaya telah direbut kerajaan Siam yang baru saja berdiri. Di Aceh pun telah mulai pula timbul kerajaan baru, umpamanya kerajaan Perlak dan Kesultanan Samudra Pasai. Kerajaan baru itu telah menjadi kerajaan islam (yang pertama di Indonesia). Perhubungannya dengan Sriwijayahampir tidak ada lagi.

Kerajaan Pahang pun yang terletak di Semenanjung Malaka, rupanya telah menjadi daerah takluk juga pada kerajaan Singosari, yang telah sejak lama mengakui kekuasaan tertinggi dari Sriwijaya, rupanya terlepas pula dalam zaman itu dan telah menjadi bagian kerjaan Singosari.

Sipanjonga dan teman-temannya serta pengikut-pengikutnya, sebagai seorang raja di negerinya, yang termasuk di dalam kerjaan Sriwijaya, mengetahui kedudukan Sriwijaya sudah demikian lemahnya, Ia mengambil kesempatan untuk meninggalkan kerajannya mencari daerah lain untuk tempat tinggalnya dan Untuk dapat menetap sebagai seorang raja yang berkuasa dan tibalah mereka di Pulau Buton.

Tibanya Sipanjonga dengan kawan-kawan tidak bersama-sama dan tidak pula pada suatu tempat yang sama dan rombongannya terdiri dalam dua kelompok, dengan tumpangan mereka yang disebut dalam zaman “palulang”.

Kelompok pertama Sipanjonga dengan Sijawangkati sebagai kepala rombongan mengadakan pendaratan yang pertama di Kalaupa, suatu daerah pantai dari raja tobo-Tobo, sedangkan Simalui dan Sitamanajo mendarat di Walalogusi (kira-kira kampung Boneatiro atau di sekitar kampung tersebut Kecamatan Kapontori sekarang). Pada waktu pendaratan pertama itu Sipanjonga mengibarkan bendera kerajaannya pada suatu tempat tidak jauh dari Kalampa, pertanda kebesarannya. Bendera Sipanjonga inilah yang menjadi bendera kerajaan buton yang disebut “tombi pagi” yang berwarna warni, “longa-longa” bahasa wolionya.

Di kemudian tempat di mana pengibaran bendera tersebut dikenal dengan nama “sula” yang sampai sekarang masih dikenal, terdapat di dalam desa Katobengke Kecamatan Wolio, tidak jauh lapangan udara Betoambari.

Kemudian maka keempat pemuka tersebut di atas yang membuat dan meninggalkan sejarah dan kebudayaan wolio, sedangkan kerajaan yang pada zamannya pernah menjadi kerajaan yang berarti, dan merekalah pula yang mengawali pembentukan kampung-kampung, yang kemudian sesuai dengan perkembangannya menjadi kerajaan dan inilah yang dimaksudkan dengan kerajaan Buton, yang sebagai Rajanya yang pertama Ratu I Wa Kaa Kaa.

Di tempat pendaratannya tersebut Sipanjonga dan kawan-kawannya membangun tempat kediamannya yang lambat laun menjadi sebuah kampung yang besar, yang tidak lama setelah pendaratannya itu Rombongan Simalui dan Sitamanajo bersatu kembali dengan Sipanjonga di Kalampa.

Oleh karena letak tempat tinggal dari Sipanjonga dekat pantai bukanlah suatu hal yang tidak mungkin terjadinya gangguan-gangguan keamanan, terutama sekali dari bajak laut yang berasal dari Tobelo Maluku – masyuurnya gangguan keamanan dari apa yang dikenal dengan tobelo, demikian di takuti sehingga menjadi akta menakuti anak-anak dari kalangan orang tua dengan “jaga otobelo yitu” artinya “awas tobelo itu”.

Untuk mengindarkan diri dari gangguan keamanan Sipanjonga dan rakyatnya meninggalkan Kalampa menuju arah gunung yang tidak jauh dari tempatnya itu kira-kira 5 km dari tepi pantai di tempat yang baru inilah Sipanjonga dan rakyatnya bermukim.

Karena di tempat yang baru itu masih penuh dengan hutan belukar maka untuk membangun tempat kediaman mereka ditebasnya belukar-belukar itu, yang pekerjaan menebas itu dalam bahasa wolionya dikatakan “Welia”. Inilah asal nama “Wolio” dan tempat inilah pula yang menjadi tempat pusat kebudayaan Wolio ibu kota kerajaan.

Diriwayatkan lebih jauh bahwa pada waktu Sipanjonga dan teman-teman menebas hutan belukar di tempat itu didapati banyak pohon enau. Terlebih di atas sebuah bukit bernama “Lelemangura” Rahantulu – Di tempat ini diketemukan putri Raja Wa Kaa Kaa. Lelemangura bahasa Wolio terdiri dari anak kata “lele” dan “mangura”. Lele berarti tetap dan mangura mudah. Ini mengandung makna kiasan terhadap putri Wa Kaa Kaa yang karena ditemukan dan dianggap sebagai bayi dalam arti “diberi baru menerima, disuap lalu menganga dan hanya menangis dan tertawa yang dikenalnya”. Tujuan hakekatnya supaya tetap diingat bahwa Raja adalah “anak” dari Betoambari Bontona Peropa dan Sangariarana Bontona Baluwu Siolimbona pada keseluruhannya

Bukit inilah yang kemudian masyur dengan sebutan Lelemangura. Salah seorang teman dari Sipanjonga yang bernama Sijawangkati mendapatkan enau dan dengan diam-diam ia menyadap enau itu. Ketika yang empunya enau yang bernama Dungkungeangia datang menyadap enaunya, didapatinya enaunya sudah di sedap orang yang tidak diketahuninya. Timbullah marahnya. Dipotongnya sebatang kayu yang cukup besar. Melihat potongan batang kayu itu, timbul dalam pemikirannya betapa besar dan kuat orang yang memotong kayu itu namun tidak menimbulkan rasa takut pada diri Sijawangkati.

Untuk mengimbangi potongan kayu itu, dipotongnya rotan yang panjangnya satu jengkal yang cukup besar juga, kemudian batang rotan itu disimpulnya. Karena kekuatan simpulan pada batang rotan itu, hampir tidak kelihatan, kemudian diletakkannya di atas bekas potongan batang kayu itu. Tentu orang yang menyadap enau saya ini adalah orang yang sakti dan mungkin bukan manusia biasa.

Suatu waktu secara kebetulan keduanya bertemu di tempat itu. Maka terjadilah perkelahian yang sengit, yang sama-sama kuat. Masing-masing tidak ada yang kalah. Pada akhirnya keduanya karena sudah kepayahan berdamai. Mufakatlah keduanya untuk hidup damai dan saling membantu dan bagi anak cucu mereka dikemudian akan hidup di dalam alam kesatuan dan persatuan. Dengan adanya perdamaian sijawangkai Dungkusangia tersebut maka negeri tobe-tobe masuk dan bersatu dengan Wolio. Letak negeri tobe-Tobe itu dari tempat tinggal Sipanjonga +7 KM.

Dapat dijelaskan disini bahwa Dungkusangia dimaksudkan menurut keterangan leluhur adalah berasal dari Cina yang selanjutnya dalam buku silsilah bangsawan Buton dikatakan asal “fari” asal “peri”. Menurut Pak La Hude (Sejarawan) dikatakan orangnya amat putih, sama halnya dengan putihnya isi kelapa yang dimakan fari (binatang semacam serangga).

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Asal Usul Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara

Kabupaten Bombana adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia, dengan ibukota Rumbia, dibentuk berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Buton.

SEJARAH SINGKAT BOMBANA


BOMBANA dikenal sebagai wilayah yang dihuni oleh Suku 'Moronene' sebagai penduduk asli, salah satu etnis terbesar di Sulawesi Tenggara, dimitoskan sebagai Negeri Dewi Padi (Dewi Sri).

Konon, sang dewi pernah turun di sebuah tempat yang belakangan disebut Tau Bonto (saat ini lebih dikenal dengan penulisan Taubonto, ibukota Kecamatan Rarowatu). Dalam Bahasa Moronene, 'tau bonto' berarti tahun pembusukan, karena ketika Dewi Padi itu turun di tempat tersebut, produksi padi ladang melimpah ruah sehingga penduduk kewalahan memanennya.

Akibatnya, banyak padi tertinggal dan membusuk di ladang. Padahal, luasan ladang yang dibuka tak seberapa, hanya beberapa hektare saja untuk setiap keluarga.

Taubonto menjadi pusat pemerintahan pada zaman kekuasaan mokole, gelar raja di wilayah Moronene pada masa lalu. Pada masa pemerintahan swapraja Butonpascakemerdekaan, wilayah kekuasaan mokole berubah menjadi wilayah distrik dan selanjutnya sekarang menjadi kecamatan.

Secara historis, wilayah Moronene di daratan besar jazirah Sulawesi Tenggara mencakup sebagian Kecamatan Watubangga di Kabupaten Kolaka sekarang. Namun, yang masuk wilayah administrasi Kabupaten Buton(waktu itu) hanya Kecamatan Poleang dan Kecamatan Rumbia. Saat itu telah berkembang menjadi empat kecamatan. Dua kecamatan tambahan sebagai hasil pemekaran adalah Poleang Timur dan Rarowatu. Kecamatan Rarowatu berpusat di Taubonto.

Pulau Kabaena juga termasuk wilayah Moronene, sebab penduduk asli pulau penghasil gula merah itu adalah suku Moronene. Meski demikian, pemerintahan Mokole di Kabaena bersifat otonom, tidak ada hubungan struktural maupun hubungan afiliatif dengan kekuasaan Mokole di daratan besar, akan tetapi hubungan kekerabatan di antara mokole dan rakyat sangat erat terutama bahasa dan budaya yang khas.

Kekuasaan mokole di Kabaena berada di bawah kontrol Kesultanan Buton, seperti halnya mokole lainnya di daratan besar jazirah Sulawesi Tenggara. Sultan Buton menempatkan petugas keraton di Kabaena yang bergelar Lakina Kobaena.

Karena itu secara struktural Kabaena lebih dekat dengan Buton, walaupun begitu secara kultural lebih dekat dengan Bombana, terkait budaya dan bahasa, serta ras.

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Asal Usul Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara

Palu adalah Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Kota Palu merupakan kota lima dimensi yang terdiri atas lembah, lautan, sungai, pegunungan, dan teluk.

Luas wilayah kota Palu sekitar 395,06 km2 dan Penduduk di Kota Palu berjumlah 363.867 jiwa (2017).

ASAL USUL KOTA PALU


Asal usul nama kota Palu adalah kata Topalu'e yang artinya Tanah yang terangkatkarena daerah ini awalnya lautan, karena terjadi gempa dan pergeseran lempeng (palu koro) sehingga daerah yang tadinya lautan tersebut terangkat dan membentuk daratan lembah yang sekarang menjadi Kota Palu.

Istilah lain juga menyebutkan bahwa kata asal usul nama Kota Palu berasal dari bahasa kaili VOLO yang berarti bambu yang tumbuh dari daerah Tawaeli sampai di daerah sigi.

Bambu sangat erat kaitannya dengan masyarakat suku Kaili, ini dikarenakan ketergantungan masyarakat Kaili dalam penggunaan bambu sebagai kebutuhan sehari-hari mereka. baik itu dijadikan Bahan makanan (Rebung), Bahan bangunan (Dinding, tikar, dll), Perlengkapan sehari hari, permainan (Tilako), serta alat musik (Lalove)

PEMBENTUKAN KOTA PALU

Kota Palu sekarang ini adalah bermula dari kerajaan yang terdiri dari kesatuan empat kampung, yaitu: Besusu, Tanggabanggo yang sekarang bernama Kelurahan Kamonji, Panggovia yang sekarang bernama Kelurahan Lere, dan Boyantongo yang sekarang bernama Kelurahan Baru. Mereka membentuk satu Dewan Adat disebut Patanggota.

Salah satu tugasnya adalah memilih raja dan para pembantunya yang erat hubungannya dengan kegiatan kerajaan. Kerajaan Palu lama-kelamaan menjadi salah satu kerajaan yang dikenal dan sangat berpengaruh. Itulah sebabnya Belanda mengadakan pendekatan terhadap Kerajaan Palu.

Belanda pertama kali berkunjung ke Palu pada masa kepemimpinan Raja Maili (Mangge Risa) untuk mendapatkan perlindungan dari Manado pada tahun 1868. Pada tahun 1888, Gubernur Belanda untuk Sulawesi bersama dengan bala tentara dan beberapa kapal tiba di Kerajaan Palu, mereka pun menyerang Kayumalue.

Setelah peristiwa perang Kayumalue, Raja Maili terbunuh oleh pihak Belanda dan jenazahnya dibawa ke Palu. Setelah itu ia digantikan oleh Raja Jodjokodi, pada tanggal 1 Mei 1888 Raja Jodjokodi menandatangani perjanjian pendek kepada Pemerintah Hindia Belanda.

Pada awal mulanya, Kota Palu merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Palu. Pada masa penjajahan Belanda, Kerajaan Palu menjadi bagian dari wilayah kekuasaan (Onder Afdeling Palu) yang terdiri dari tiga wilayah yaitu Landschap Palu yang mencakup distrik Palu Timur, Palu Tengah, dan Palu Barat; Landschap Kulawi; dan Landschap Sigi Dolo.

Pada tahun 1942, terjadi pengambilalihan kekuasaan dari Pemerintahan Belanda kepada pihak Jepang. Pada masa Perang Dunia II ini, kota Donggala yang kala itu merupakan ibukota Afdeling Donggala dihancurkan oleh pasukan Sekutu maupun Jepang. Hal ini mengakibatkan pusat pemerintahan dipindahkan ke kota Palu pada tahun 1950.

Saat itu, kota Palu berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) setingkat wedana dan menjadi wilayah daerah Sulawesi Tengah yang berpusat di Kabupaten Poso sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Kota Palu kemudian mulai berkembang setelah dibentuknya Residen Koordinator Sulawesi Tengah Tahun 1957 yang menempatkan Kota Palu sebagai Ibukota Keresidenan.

Terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, status Kota Palu sebagai ibukota ditingkatkan menjadi Ibukota Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah. Kemudian pada tahun 1978, Kota Palu ditetapkan sebagai kota administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978. Kini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 Kota Palu ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Palu.

PRISTIWA PENTING KOTA PALU

Gempa 2005

Pada tanggal 24 Januari 2005 pukul 04.10 WITA, gempa berkekuatan 6,2 pada Skala Richter mengguncang Palu. Pusat gempa terjadi di Desa Bora Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, 16 km arah tenggara Palu tepatnya ,di kedalaman 30 km. Gempa itu berada pada 1°03′ LS - 119°99′ BT.

Warga panik dan langsung mengungsi karena takut kemungkinan adanya tsunami seperti yang terjadi di Aceh. Sebagian dari mereka melarikan diri ke perbukitan dan pegunungan. Akibatnya, satu orang meninggal, empat orang cedera dan 177 bangunan rusak. Warga sekitar Biromaru Malah Mengungsi didekat tempat pusat gempa.

Gempa 2018 Dan Tsunami

Pada tanggal 28 September 2018 pukul 18.02 WITA, gempa berkekuatan 7,4 Mwmengguncang daerah Donggala, Palu, Sigi dan sekitarnya. Selain, korban jiwa, gempa dan tsunami menyebabkan sarana dan prasarana rusak. Salah satunya Jembatan Kuning yang menjadi ikon Kota Palu ambruk. Berikut informasi terkini terkait bangunan yang rusak:


  1. Bangunan dan utilitas kota sepanjang teluk Palu yang tersapu tsunami dengan radius pencapaian gelombang rata-rata 300 meter dari bibir pantai.
  2. Hotel Roa-Roa berlantai 8 di Jalan Pattimura rata dengan tanah. Di hotel terdapat 76 kamar dari 80 kamar yang terisi oleh tamu.
  3. Permukiman padat Perumahan Nasional Perumnas Balaroa, Palu Barat yang terdampak likuifaksi, setidaknya lebih dari 1800 bangunan amblas 4 meter dan 550 korban meninggal dunia tertimbun tanah dan reruntuhan. Kawasan terdampak likuifaksi dizonasi sebagai kawasan dilarang membangun (red zone).
  4. Permukiman beserta lahan pertanian di Kelurahan Petobo yang terdampak likuifaksi.
  5. Desa Jono oge dan Desa Sibalaya Kabupaten Sigi dan lahan pertanian sekitar terdampak likuifaksi.
  6. Bandar udara Mutiara SIS Al-jufri mengalami kerusakan pada landasan pacu sepanjang 400 meter dari panjang utama 2400 meter, menara pemantau (ATC) roboh dengan 1 korban meninggal dunia, dan bangunan utama bandar udara yang rusak dan retak.
  7. Pusat perbelanjaan atau salah satu mal terbesar di kota Palu, Mal Tatura Jalan Emy Saelan ambruk.
  8. Pusat perbelanjaan Palu Grand Mall terletak di jalan Diponegoro terhempas tsunami terletak persis berhadapan dengan Teluk Palu.
  9. Hotel Mercure terletak di jalan Cumi-cumi dan Hotel Palu Golden terletak di jalan Raden Saleh rusak dan terhempas tsunami.
  10. Arena Festival Pesona Palu Nomonimerupakan kawasan sepanjang teluk sebagai tempat acara utama Hari jadi Kota Palu dimana terdapat ratusan hingga ribuan orang pengisi acara.
  11. Gedung Anutapura Medical Centre (AMC) di Rumah Sakit Anutapura yang berlantai empat di Jalan Kangkung, Palu robohJembatan Kuning Ponulele roboh diguncang gempa dan diterjang tsunami.
  12. Jalur trans Sulawesi Palu dari Polo-Poso-Makassar tertutup longsor, jalur trans Sulawesi Palu-Mamuju-Makassar, dan jalur trans Sulawesi Palu-Donggala-Toli-toli tertutup material tsunami.
  13. Garis patahan sesar Palu-Koro terlihat mengalami pergeseran tanah mendatar kurang lebih meter hingga 5,5 meter membentuk garis lurus membelah kota yang ditandai dengan bengkoknya jalan-jalan strategis kota diantaranya Jalan Cumi-cumi, jalan Diponegoro, jalan Lasoso, jalan Asam, jalan Kedondong, jalan Pipa air, jalan Cemara, jalan Manggis, jalan Kamboja (Perumnas Balaroa), hingga jalan Padanjakaya, semuanya membentuk garis dengan perpindahan yang sama.


Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kota Palu Sulawesi Tengah

Kabupaten Tolitoli atau Toli-Toli merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Tolitoli.


Kabupaten ini memiliki luas wilayah 4.079,6 km² dan berpenduduk sebanyak 225.875 Jiwa (2017). Kabupaten Tolitoli sebelumnya bernama Kabupaten Buol Toli-Toli, pada tahun 2000 berdasarkan UU No. 51 Tahun 1999, daerah ini dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Tolitoli sebagai kabupaten indukdan Kabupaten Buol sebagai kabupaten hasil pemekaran.

ASAL USUL KABUPATEN TOLI-TOLI

Mengenai asal usul nama Tolitoli, menurut legenda, berasal dari kata Totolu yang artinya tiga. Maksudnya, suku bangsa Tolitoli berasal dari 3 manusia kayangan yang menjelma ke bumi ini masing-masing melalui: Olisan Bulan (bambu Emas), Bumbung Lanjat (puncak pohon Langsat), dan Ue saka (sejenis Rotan). Yang menjelma Olisan Bulan di Kenal sebagai Tau Dei Baolan atau Tamadika Baolan.

Sepanjang sejarah yang diketahui, Tolitoli mempunyai pemerintahan yang bersifat kerajaan. Puncak kejayaannya dicapai setelah masuknya agama islam, sekitar abad ke-17, yang dibawa mubalig dari kesultanan ternate.

Kemudian nama Totolu ( Tau Tolu ) berubah menjadi Tontoli sebagaimana yang tertulis dalam Lange-Contrack 5 juli 1858 yang ditandatangani antara Dirk Francois dari pihak belanda dengan Raja Bantilan Syafiuddin. Tahun 1918 berubah menjadi Tolitoli, seperti yang terlihat dalam penulisan Korte verklaring yang di tandatangi Raja Haji Mohammad Ali dengan pemerintah Hindia Belanda, yang ketika itu ibukota kerajaan berpusat di Nalu.

Bahasa yang dipakai sehari-hari adalah Bahasa Geiga. Bahasa ini menurut Ahli Bahasa
AC Kruyt dan DR Adriani termasuk dalam kelompok Bahasa Tomini, yang daerah sebarnya
antara Desa Towera didaerah Kabupaten Donggala sampai dengan Desa Molosipat
diperbatasan Gorontalo.

Akan tetapi banyak warga asli tolitoli yang mengklaim bahwa keturunan raja pada awalnya bernama Raja Datuamas.

Sepanjang sejarah yang diketahui, Tolitoli mempunyai pemerintahan yang bersifat kerajaan. Puncak kejayaannya dicapai setelah masuknya agama islam, sekitar abad ke-17, yang dibawa mubalig dari kesultanan ternate. Pada waktu itu masyarakat benar-benar merasakan keamanan dan ketentraman dalam wilayah kerajaan.

Sejak itu hubungan kerajaan Tolitoli dengan Kesultanan Ternate terjalin baik, hingga kerjaan Tolitoli masuk dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate. Mulai saat itu Raja yang berkuasa di Tolitoli sudah di nobatkan di Ternate.

Salah satu Raja yang mendapat kehormatan untuk dilantik dan dinobatkan di ternateadalah Raja Imbaisug yang dengan kebesaran berlayar dengan perahu Banggakasaan menuju Ternate. Namun sayang sekali pada waktu kembali ke Tolitoli meninggal dalam perjalanan, kemudian dimakamkan di Tuweley.

Raja Imbaisug dan saudaranya Djamalul Alam dipilih bersama-sama di Ternate tahun 1773, dengan suatu ketentuan bahwa apabila Imbaisug meninggal dunia harus digantikan oleh Djamalul Alam.

Setelah pengakuan kerjaan Tolitoli terhadap kesultanan Ternate, pada saat itu pula untuk pertma kalinya raja dari kerajaan Tolitoli bergelar “ Tamadikanilantik “ yang untuk selanjutnya bergelar Sultan.

Kesultanan adalah suatu bentuk pemerintahan islam, maka dengan sindirinya kerajaan Tolitoli menjadi sebuah kerajaan islam dengan nama Kesultanan Tolitoli. Pada saat itu mulai terjadi perubahan hukum adat serta adat-istiadat lainnya yang kesemuanya disesuaikan denganajaranislam.

Disini Agama Islam yang mewarnai corak kehidupan masyarakat sekaligus sebagai sendi-sendi adatnya. Maka tidak mengherankan manakala unsur-unsur agama islam melatarbelakangi upacara-upacara tertentu, seperti upacara mandisafar, mauludan, khitanan, dan perkawinan.   

Setelah Sultan Djamalul Alam mangkat, digantikan putra sulungnya: Sultan Mirfaka, Tetapi memerintah di wilayah Dondo. Untuk Tolitoli diserahkan kepada Putra Keduanya, Muhiddin yang tidak lagi bergelar Sultan,melainkan bergelar Raja yang diberi julukan Tau Dei Beanna.

Sesudah Raja Muhiddin mangkat digantikan Oleh Mohammad Yusuf Syaiful Muluk Muidjuddin, yang bergelar Malatuang ( artinya yang patut disembah ). Oleh rakyatnya diberi julukan Tau Dei Buntuna.Dengan demikian jelas bahwa sebelum bangsa belanda masuk wilayah ini, kerajaan Tolitoli sidah ada dan diperintah oleh seorang Raja yang disebut Gaukan.

Menurut sejarah Raja Mohammad Yusuf “Malatuang” Syaiful Muluk Muidjuddin adalah Raja yang sudah diadatkan oleh Rakyat jauh sebelum kedatangan bangsa belanda, karena tercatat masa pemerintahannya berlangsung dari tahun 1781-1812. Makamnya di Buntuna, Desa Tambun, Kecamatan Baolan.

Dalam menjalankan pemerintahan, Raja adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang dibantu oleh sejumlah pejabat kerajaan yang diserahi tugas-tugas tertentu. Oleh karena pada waktu itu rakyat belum begitu banyak, maka perangkat kerajaan juga sangat sederhana.

Menurut cerita bahwa Raja Mohammad Yusuf Malatuang, pada masa pemerintahannya cukup arifbijaksana, sangat adil, serta cukup memperhatikan kehidupan rakyanya, sehingga walau Raja telah wafat, namanya tetap dikenang oleh Rakyat.

Pengagungan rakyat terhadap Raja, sampai sekarang masih terdengartuk Syair yang sering didendangkan oleh rakyat Tolitoli yang berbunyi :

"Sadang ilaeng Bona
Gaukan Dei Buntuna
Mau namo bukuna
Impong suang lipuna"

Yang artinya :

                "Daun pohon Bona
                Raja di Buntuna
                Walaupun tinggal Tulangnya
                Tetap diingat oleh isi negerinya"

Begitu banyak Raja yang menangani pemerintahan pada jamannya sehingga tidaklah mengherankan manakala rakyat menunjukkan rasa patuh terhadap Raja. Hari ini nampak terlihat bilamana rakyat berbicara tidak akan menyebut nama Raja tetapi mereka menggantinya dengan sebutan “KALANGAN” yang artinya mengandung pengertian sesuatu yang sangat di agungkan.

Selanjutnya sikap rakyat bilamana akan berjabat tangan dengan Raja maka mereka terlebih dahulu memegang kepalanya masing-masing sebagai suatu isyarat bahwa kepala adalah bagian tubuh yang dimuliakan manusia sehingga kaitannya begitu pulalah rasa kemuliaan mereka terhadap Raja.

Raja mohammad Yusuf Malatuang waktu itu berkedudukan di Kalangkangan pada tahun 1812. Raja ini mendirikan sebuah istana di kampung Nalu.istana itu kemudian di berinama BALE DAKO ( istana besar ) atau BALE MASIGI ( Istana yang puncaknya seperti kubah masjid ). Disinilah pusat kegiatan pelayaran kerajaan Tolitoli.

Kini bekas Istana Raja di kampung Nalu dekat Tolitoli itu hanya tinggal sebuah PUTUU ( Tiang Agung ) yang tetap berdiri sampai sekarang dekat sebuah pertigaan jalan.

Setelah Raja Malatuang mangkat maka pimpinan kerajaan diserahkan kepada putranya bernama BANTILAN SYAFIUDDIN di mana pada masa pemerintahan Raja inilah bangsa belanda masuk ke Kerajaan Tolitoli.

 KEDATANGAN BANGSA BELANDA

1. Raja Bantilan Syafiuddin (1859-1867)

Menurut sejarah, orang belanda yang pertama kali menginjakkan kakinya di wilayah kerajaan Tolitoli adalah Piet Broogh ditahun 1856 yang pada waktu itu Kerajaan Tolitoli telah dipegang oleh Raja Bantilan Syafiuddin  yang sudah diangkat “Adat” oleh rakyatnya.

Pada umumnya Raja Bantilan Syafiuddin dalam menghadapi kedatangan Belanda senantiasa menunjukkan sikap tidak bersahabat karena pada dasarnya Raja merasa tidak rela atas kehadiran bangsa belanda dalam Kerajaannya sebab merasa akan mengadakan penjajahan terhadap rakyatnya.

Namun bujuk rayu Belanda terhadap Raja terus dilakukan dalam setiap kesempatan sehingga dua tahun kemudian Belanda berhasil menciptakan suasana bersahabat yang dilanjutkan dengan penandatanganan Lange Contract ( kontrak Panjang ), pada tanggal 5 juli 1858 antara Dirk Francois dari pihak Belanda dan Raja Bantilan Syafiuddin.

Dalam masa pemerintahan Raja Bantilan Syafiuddin ini, pemerintahan boleh dikatakan berjalan dengan baik sesuai dengan keadaan pada waktu itu. Rakyat dianjurkan untuk berladang dan menanam pohon kelapa.

Hubungan dagang dengan pihak luar sering juga terjadi walaupun hanya melalui / mempergunakan perahu layar yang datang dari makassar dan Ternate serta lain-lain daerah dengan maksud berdagang yang diselingi dengan pekerjaan dakwah menyebarkan agama Islam pada watu itu.

Raja Bantilan Syafiuddin setelah wafat dimakamkan di Pulau Lutungan yang dikenal dengan sebutan Lobong Tau Dei Tando Kanau artinya kuburan Orang di Tanjung PohonEnau. Hal ini dapat dimaklumi karena pada waktu itu di pulau Lutungan yang terletak di depan kota Tolitoli, banyak sekali pohon Enau.

Menurut Hikayat yang ada, di saat jenazah almarhum Raja Bantilan Syafiuddin diusung dari Kampung Nali ke Pulau Lutungan maka seluruh perahu yang ada dalam Kawasan Kerajaan Tolitoli pada waktu itu dikerahkan untuk dijadikan jembatan penghubung dari kampung Nalu menuju kepulau Lutungan yang selanjutnya dimakamkan. Setelah Raja ini wafat maka tampuk pimpinan kerajaan diserahkan kepada puteranya yang tertua yakni Haji Abdul Hamid.

2. Raja Haji Abdul Hamid Bantilan (1869-1901)

Dalam perkembangan selanjutnya ternyata urusan pemerintahan nampak semakin baik dan lancar. Petugas-petugas yang mengurusi kegiatan di Istana, yang mengurusi bidang ekonomi maupun yang mengurus pelabuhan kesemuanya melaksanakan pekerjaannya dengan rapi dan teratur sebagaimana yang diharapkan.

Kapal-kapal dagang sudah seringkali berlabuh dipelabuhan Tolitoli dan bahkan pada waktu itu sudah ada kapal dagang yang membuat trayek tetap antara Makassar-Donggala-Tolitoli dimanapara penumpang terdapat pula orang-orang Cina. Dalam sejarah tercatat bahwa orang Cina pertama masuk ke Wilayah Kerajaan Tolitoli bernama Hong Bie.

Setelah Raja Haji Abdul Hamid Bantilan  wafat. Jenazahnya dimakamkan dipulau Lutungan berdampingan dengan makam ayahnya yakni Raja Bantilan Syafiuddin. Tampak pimpinan Kerajaan  kemudian diserahkan kepada adiknya yakni Haji Ismail Bantilan.

3. Pemerintahan Raja Haji Ismail Bantilan (1908-1918)

Raja Haji Ismail Bantilan mulai memerintah kerajaan setelah menandatangi Korte Verklaring no.1 tgl 12 Februari 1908 dengan pihak belanda.

Raja Haji Ismail Bantilan dalam masa pemerintahannya dikenal dengan gelar  TAU DEI BABO KASO artinya Orang diatas kasur. Meskipun telah menandatangi Korte Verklaring namun dalam sikapnya Raja ini selalu menunjukkan rasa tidak bersahabatnya dengan Belanda, sehingga terkenal sebagai raja yang keras dalam pendirian.

Hal ini terbukti dalam tahun 1911 Raja secara terang-terangan melawan belanda karena rakyatnya dipaksa bekerja heerendienst ( kerja rodi ) oleh pemerintah Hindia-Belanda. Akibatnya Raja Haji Ismail Bantilan diinternir oleh belanda selama 6 tahun (enam) bulan di Donggala, namun akhirnya juga dikembalikan lagi ke Tolitoli.

4. Pemerintahan Raha Haji Muhammad Ali Bantilan (1918-1919)

Pada tahun 1917 seorang tokoh Sarekat Islam (SI) bernama Sastro Kardono sebagai utusan langsung H.O.S. Cokroaminoto datang ke Tolitoli untuk membentuk Ssarekat Islam dan sekaligus menetapkan Haji Mohammad Ali sebagai Presiden S.I. yang pertama.

Sementara itu dalam buku sejarah juga tercantum bahwa dalam tahun 1917 tokoh pejuang Abdul Muis juga berkunjung ke Tolitoli dan kunjungan inilah yang kemudian dikaitkan telah menyebabkan timbulnya pemberontakan di Salumpaga bulan juni 1919 yang dicatat sebagai pemberontakan Tolitoli. Sebetulnya pemberontakan di Salumpaga tersebut merupakan Klimaks dari pada antipati rakyat terhadap penjajah belanda.

Dengan diangkatnya Haji Mohammad Ali Bantilan sebagai Raja dan Juga sebagai
Presiden Sarekat Islam yang pertama, maka dengan sendirinya keanggotaan Sarekat Islam di kerajaan Tolitoli semakin tumbuh dan berkembang dengan pesatnya. Hal ini dapat dimaklumi karena yang menjadi Presiden Sarekat Islam adalah Raja yang sangat dipatuhi oleh rakyatnya.

 5. Pemerintahan Raja Haji Mohammad Saleh Bantilan (1920-1922)

Setelah pemberontakan Salumpaga tahun 1919, maka selama kurang lebih satu tahun tidak pernah terdengar lagi Heerendients gemeentedients, istilah tersebut dianggap sangat berbahaya dan berbau politik. Namun, setelah Residen Menado F.J Kroon diganti oleh penggantinya  yang baru J.R Logeman maka pekerjaan kerja paksa (kerja Rodi) itupun dimulai kembali.

Peristiwa Salumpaga merupakan salah satu kegigihan dan kepahlawanan dari bangsa kita untuk mengusir penjajah. Masuk dalam sejarah Nasional Indonesia dan terkenal dengan pemberontakan Tolitoli.

Hubungan dagang dengan daerah-daerah lain semakin maju karena pelabuhan Tolitoli sering disinggahi kapal-kapal besar sehingga tidak mengherankan bila pada waktu itu mulai berdatangan suku-suku bangsa yang lain, seperti Bugis, Manado, Sangir, Jawa, dan tak ketinggalan Orang-orang Cina dengan maksud untuk berdagang.

B. KEDATANGAN BANGSA JEPANG

Menjelang kedatangan tentara jepang ke indonesia , saat itu di Tolitoli ditempatkan satu Kompi Tentara Belanda dibawah Pimpinan Letnan HAERBERTS. Penempatan tentara Belanda waktu itu karena Tolitoli dinilai sebagai daerah yang berbahaya yang harus diperintah oleh Militer sehubungan dengan kejadian/peristiwa SALUMPAGA yang menewaskan Controleur belanda.

Dan itu pula sebabnya selain sebagai Komandan Tentara Letnan Haerberts juga sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Sipil (GEZAGHEBBER-tahun1940 sampai dengan akhir tahun 1941).

Ketika jepang mulai menggempur Pearl Harbour di Hawai, maka pihak Belanda siap-siap untuk menghadapi Tentara jepang. Konsolidasi pasukan mulai dilakukan, demikian juga yang ada di Tolitolidikonsolidasikan di Poso di bawah Pimpinan Kapten DE JONG. Oleh karena itu pengamanan di Tolitoli diserahkan kepada satu peleton Polisi dibawah Pimpinan Inspektur BOERTJE.

Ketika tentara jepang mulai membanjir ke daerah selatan, maka pemerintah Hindia Belanda mulai Kalang kabut  sehingga kehilangan Koordinasi dengan daerah-daerah.Demikian juga di Tolitoli, pihak polisi di Tolitoli sendiri waktu itu telah mulai banyak bergaul dengan tokoh-tokoh politik terutama dari partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).

Karena melihat situasi makin tidak menentu , sedangkan perasaan anti Belanda masih membara , maka beberapa anggota polisi merencanakan mengadakan kudeta terhadap pimpinannya yang mencapai klimaksnya pada tanggal 25 januari 1942. Inspektur Boertje terbunuh sementara Controleur BRUKEL di Tolitoli dan Controleur de Vries dari Leok/Buol ditahan dirumah Controleur Tolitoli (rumah kediaman Bupati Kepala Daerah yang sekarang).

Namun rupanya kudeta tersebut kurang terencana sehingga dua orang dari sembilan orang polisi yang membentrok itu melarikan diri ke Palu dan melaporkan kejadian tersebut kepada Letnan Haerberts yang kebetulan masih ada di Palu. Keadaan rakyat maupun pemerintahan di Tolitoli makin kacau sementara berita tentang segera mendaratnya pasukan jepang makin Senter.

Sehingga bisa dimaklumi pihak polisi yang ada tidak lagi memikirkan hal-hal yang menyangkut kepentingan umum namun berpikir bagaimana menyelamatkan diri sendiri seaman mingkin andaikata ada serangan balasan dari pihak belanda atau kalau tentara jepang mendarat.

Pada tanggal 18 Februari 1942, akibat laporan dua Polisi yang melarikan diri dari Tolitoli, satu regu tentara belanda dibawah pimpinan Letnan Haerberts dan Sersan Welingga mendarat di pantai Kalangkangan. Dengan berjalan kaki ,mereka ini menuju ke Tolitoli.

Polisi-polisi yang melakukan Kudeta yang berada di Tolitoli setelah mendengar ada pendaratan di kalangkangan, mereka kabur sendiri-sendiri menyelamatkan diri di kaki-kaki Gunung Tuweley. Tapi kedua pimpinan mereka yakni AWUy dan WAANI dengan mengendarai se buah jeep menuju ke kalangkangan.

Ditengah perjalanan yakni di KM-3 kedua polisi tersebut bertemu dengan tentara Belanda dan terjadi tembak-menembak.Jeep kena tembak bannya, sementara Awuy terus lari menuju Buol sedangkan Waani lari kebukit-bukit di atas kampung Sidoarjo sekarang. Malam itu juga pasukan Belanda masuk ke kota Tolitoli dan seminggu kemudian polisi-polisi yang memberontak itu tertangkap semuanya, kecuali dua orang yakni J.Habibie dan Kamal yang dapat melarikan diri ke Gorontalo.

Waani, piring, Languyu, Supandi, Mokalu, Siswoyo dihukum mati di Gunung panasakan sedangkan Awuy yang tertangkap di Buol divonis di tempat tersebut. Tahun 1964 tulang-tulang atau kerangka jenazah mereka diangkat dan dimakamkan kembali di Taman Makam Pahlawan.

Setelah dirasa aman, pasukan belanda itu kembali lagi ke Palu dengan membawa
dua orang Controleur yang semula disekap di Tolitoli. Keaman diserahkan kembali kepada

polisi yang masih setia kepada belanda yang dibawah Koordinasi Waarnemend Matata Daeng Masese.
Gerakan dari para polisi yang melakukan Kudeta itu ternyata mendapat simpati massa.

PEMBERONTAKAN MALOMBA

Pejabat pemerintahan Jepang di Tolitoli waktu itu dipegang oleh Imaki Ken Kanrikan. Kemudian awal bulan Juli 1945 seorang rakyat bernama TANTONG MADAYUNI menyebarkan berita dari Tarakan Kalimantan bahwa Jepang sudah bertekuk Lutut yang berarti sudah tidak berkuasa lagi di Indonesia.

 Walaupun jepang masih kuat dan berkuasa di Tolitoli, namun karena jepang telah bertekuklutut pada sekutu, Tantong Madayuni bersama kawan-kawannya mencoba merencanakan pemberontakan terhadap jepang. Gerakan dibawah Tanah ini mendapat sambutan dari kepala kampung setempat yang bernama Lagorodi.

Gerakan ini mulai mengadakan aksinya antara lain mencoba menangkap polisi jepang yang sedang bertugas di Malomba yaitu Jos Paslah, Kere dan Manoppo. Dari ketiga orang polisi jepang tersebut Jos Paslah sempat diikat namun berhasil melarikan diri ke Tolitoli dan melaporkan kejadian tersebut Kepada Imaki Ken kanrikan. Adapun Manoppo melarikan diri ke tarakan sedang Kere lari ke jurusan Bambapula tapi akhirnya mati dibunuh oleh rakyat di sana.

Sesudah ada laporan tentang peristiwa tersebut pihak jepang segera menyiapkan rombongan ke malomba, yang terdiri dari : Imaki Ken Kanrikan, Raja Haji Mohammad Saleh Bantilan, Kepala Polisi Jepang, Buco Makalo, serta beberapa anggota polisi jepang. Rombongan ini naik perahu dan turun di Malala kemudian ke Tinabogan. Dari Tinabogan rombongan jepang tersebut bersama-sama kepala Distrik Selatan Haji Ibrahim Nangga menuju kampung Malomba.

Setelah sampai di malomba rombongan tersebut langsung berhadap-hadapan dengan para pemberontak yang pada saat itu belum ada tanda-tanda melakukan gerakan karena telah diisyaratkan oleh raja supaya rakyat tetap berada ditempat masing-masing.

Namun karena Buco Makalo melepaskan tembakan keatas sebagai isyarat aman, namun hal itu dianggapi lain oleh rakyat, terjadi salah paham, sehingga langsung menyebabkan pertumpahan darah dengan terbunuhnya Imaki Ken Kanrikan oleh pemberontak yang bernama Lanoni.

Pristiwa Malomba ini terjadi pada tanggal 18 juli 1945, yakni sebelum indonesiamenyatakan kemerdekaanya. Dalam pemberontakan ini tantong Madayuni sempat melarikan diri sedangkan kawan-kawannya yang tertangkap langsung dibawa Ke Tolitoli dimana mereka sekitar 13 orang mati di kaki Gunung panasakan di Tolitoli.

Pihak jepang memang mengerahkan seluruh kekuatannya baik yangpolisimaupun militer, semua kekuatan yang ada di Tolitoli dikerahkan untuk menumpas pemberontakan tersebut.

Peristiwa Malomba maupun dihukum matinya pahlawan-pahlawan kemerdekaan itu oleh pihak jepang, bukannya menjadikan rakyat takut, tapi malahan kebalikannya justru rakyat semakin berani mengadakan gerakan dibawah tanah yang apada akhirnya jepang yang masih ada sempat mereka penjarakan di Tolitoli. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945 secara berangsunr-angsur orang-orang jepang tersebut meninggalkan Tolitoli.

Seperti diketahui Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tidak begitu berpengaruh ataukedengaran di Tolitoli karena waktu itu jepang masih menyembunyikan persoalan tersebut sementara tentara jepang sendiri secara berangsur-angsur diangkut oleh kapal-kapalnya yang tersisa ke temapt-tempat yang strategis untuk selanjutnya menuju ke jepang atau ketempat dimana ada induk pasukannya.

Sisanya yang tidak sempat diangkut segera mencari tempat persembuyian sendiri seperti satuan tentara jepang dibawah Tanaka yang bersembunyi di Hulu Sungai Buol yang disebut Air Terang.

SETELAH INDONESIA MERDEKA.

Tepat satu bulan sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, di daerah Tolitoli terjadi pemberontakan rakyat Malomba yang merupakan salah satu dari diantara sekian banyak gerakan perlawanan rakyat yang terjadi di persada Tanah Air Indonesia dalam masa-masa perjuangan mendobrak pintu kemerdekaan bangsa Indonesia.

Setelah Bangsa Indonesia Mencanagkan Kemerdekaanya, maka rakyat di daerah ini telah mengibarkan berndera Sang Saka Merah Putih. Namun dalam perkembangan pemerintahan selanjutnya kelihatan bahwa penjajah belanda ingin kembali berkuasa di Indonesia yang terbukti pada tahun 1946 kembali memasuki wilayah Tolitoli sehingga disambut dengan perlawanan rakyat, tetapi pada akhirnya pihak belanda berhasil juga menguasai daerah ini yang selanjutnya mereka membentuk pemerintahan NICA (Nederlandsch Indische Civiel Administratie ).

Dalam tahun 1964 itu pemerintah belanda dari Morotai di daerah Maluku Utara, dengan melalui tarakan di Kalimantan Timur telah mengirimkan satu pasukan militer dibawah pimpinan Letnan de Vree datang ke Tolitoli. Mereka ini menjajagi keamanan di daerah inidengan maksud untuk mengatur kembali siasat politik Belanda yang akan membagi-bagi indonesia dalam beberapa negara bagian dimana Tolitoli masuk dalam wilayah Negara Indonesia Timur yang berkedudukan di Makassar.

Letnan de Vree hanya sempat tinggal selama 3 bulan menjalankan tugasnya. Namun kepergiannya juga ditandai dengan penemoatan Controleur de Claus yang memegang tampuk pemerintahan di Tolitoli tahun 1946-1948, dan Bestuurs Asisten waktu itu depegang oleh Rajawali Muhammad Pusadan, sedangkan kepala polisinya Vince ( bacanya Vinke ). Selanjutnya Controleur de Klausdiganti oleh de Kleer tahun 1948 sampai penyerahan kedaulatan 27 desember 1949.

 Walaupun status daerah Swapraja masih tetap diakui namun Raja Haji Muhammad Saleh Bantilansudah dalam keadaan istirahat sehingga pelaksanaan pemerintahan kerajaan yang disebut “KomisiPemerintahan Swapraja” sudah dirangkap oleh setiap pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah Belanda pada waktu itu.

Dalam perkembangan selanjutnya pemerintah belanda menempatkan pejabat di daerah ini dengan sebutan “Hoofd van Plaatselijke Bestuur” (HPB) yang untuk pertama kalinya dijabat oleh Rajawali Muhammad Pusadan. Sesudah itu jabatan HPB tersebut diserahkan lagi kepada Abdul Rahman Nento dimana saat itu terjadi satu peristiwa yang disebut Gerakan Pemuda yang dipimpin oleh Andi Cabambang dan Beddurangan.

Gerakan pemuda tersebut dimulai dari Soni (Kecamatan Dampal Selatan) yang mengorganisir para pemuda serta menangkapi polisi NICA di Dampal. Begitu digerakkan gerakan ini berhasil merebut senjata dari tangan polisi belanda dan mengambil perahu-perahu tangkapan yaitu perahu yang ditangkap karena
menyelundupkan kopra di Pilipina, Tawao dan lain-lain.

Kemudian sekelompok tokoh pemuda yang berasal dari kota Tolitoli ikut menggabungkan diri kedalam Gerakan Pemuda sehingga kalau dahulu Gerakan Pemuda tersebut belum jelas apa maksud dan tujuannya. Kini menjdi gerakan Pemuda yang benar-benar membantu Pemerintah dalam wilayah ini. Dengan demikian tidak terjadi gangguan keamanan sehingga jalannya pemerintahan berjalan dengan cukup baik.

 Dengan mampirnya pasukan H.V. Worang (bekas Gubernur Sulawesi Utara), maka senjata yang direbut oleh Gerakan Pemuda diambil oleh pihak yang berwajib dan dengan demikian secara otomatis Gerakan Pemuda mengakhiri kegiatannya waktu itu. Walau telah usai, Gerakan Pemuda tersebut nyata-nyata telah banyak jasanya di dalam ikut menumbuhkan situasi sedemikian rupa sehingga pemerintah dapat menjalankan tugas sebagai mana mestinya.

Selanjutnya pasukan Worang ini digantikan oleh tentara SUMU ( Sulawesi Utara Maluku Utara ). Awal tahun 1950 datang dari Menado sepasukan tentara yang dipimpin oleh kapten Mogot dan Letnan Manase dari kesatuan Branjangan. Mereka datang untuk pengamanan daerah Tolitoli , ikut mengatur susunan pemerintahan, menghentikan kegiatan-kegiatan yang mengacaukan masyarakat, memilih pemuda-pemuda yang berbakat untuk dijadikan tentara antara lain yang terpilih adalah Bathin (almarhum) dan Ismail Mailili(Mayor Purnawirawan dan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo).

Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dan berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), maka pemerintahan wilayah ini dipegang oleh Negara Indonesia Timur (NIT) sehingga pejabat yang berwenang memegang wilayah ini menjadi kepala pemerintahan Negeri (KPN).

Pada awal tahun 1951 kepala Pemerintahan Negeri Tolitoli yang tadinya dijabat oleh A.R. Nento diganti oleh Daeng Maraja Lamakarate. Kepala polisisnya pun diganti yakni sesudah kekuasaan pemuda diambil kembali oleh pemerintah maka datanglah seorang kepala polisi yang bernama Sitanala dan pasukan tentara pun bertukar lagi yaitu dari pasukan Branjangan diganti oleh pasukan Bdaka Hitam yang dipimpin oleh Letnan Mukmin Moito.

Dengan adanya pemerintahan yang makin teratur makin teratur pula kegiatan pemerintahan di daerah ini. Pada tahun 1953 kepala Pemerintahan Negeri Tolitoli dari Daeng Maraja Lamakarate digantikan oleh jafar Lapasere, kamudian Muhammad Kasim Razak dan terakhir Andi Mohammad Tahir.Setelah ini berturut-turut yang ,menduduki jabatan kepala Pemerintahan Negeri antara lain dijabat oleh Andi Musa, Andi Moh.Ali,A.M.Jotolembah dan Malaga B.A

Raja Haji Muhammad Saleh Bantilan wafat pada tahun 1956 di Tolitoli dan dimakamkan di Nalu dalam satu kompleks dengan makam ayahandanya yakni Raja Haji Ismail Bantilan serta kakaknya yakni Raja Haji Muhammad Ali Bantilan.

Oleh karena pada waktu itu secara formal belum ada penghapusan Daerah Swapraja. Maka setahun stelah Raja Haji Muhammad Saleh Bantilan wafat yakni pada tanggal 12 desember 1957 diumumkan oleh kepala pemerintahan Negeri Tolitoli Andi Muhammad Tahir bahwa Mohammad Yahya Bantilan sudah diangkat menjadi Kelala Swapraja Tolitoli serta duduk sebagai Anggota DPD.

Gubernur Militer Sulawesi Utara, Yang pada saat itu M.Y.Bantilan tersebut sudah menjabat sebagai Wakil Kepala Pemerintahan Negeri Tolitoli.

Akhirnya pada tanggal 21 Desember 1957 Mohammad Yahya Bantilan diupacarakan secara adat oleh rakyat Tolitoli sebagai Raja. Kemudian secara resmi tanggal 1 Juni 1958 dikeluarkan pengumuman No. 6/1958 yang ditujukan kepada semua instansi Pemerintah serta seluruh Masyarakat bahwa Pemerintahan Swapraja diserahkan kepada M.Y.Bantilan untuk mengkoordinir keswaprajaan di Tolitoli.

Pengumuman tersebut dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Tolitoli yang ditanda-tangi langsung oleh Kepala Pemerintahan Negeri Tolitoli Andi Muhammad Tahir dan Kepala Polisi wilayah J.F.Papilaya.

Setahun kemudian secara resmi Daerah Swapraja dihapuskan dan statusnya berubah menjadi Kewedanan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Donggala. Dan beberapa saat kemudian Keluarlah Undang-Undang No.29 tahun 1959 tanggal 31 Oktober 1959 yang menetapkan wilayah Tolitoli dan wilayah Buol menjadi satu yakni Kabupaten Buol Tolitoli.

Sumber : http://fruixerup.blogspot.com/2012/10/makalah-asal-usul-tolitoli.html?m=1

Sejarah Awal Terbentuknya Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah