Social Items

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur   adalah salah satu  kabupaten  di  Provinsi  Sumatera Selatan dengan luas wilayah 3.370 km2 dengan Ibukota Kabupaten ini terdiri dari  Martapura yang didiami penduduk dengan beragam suku bangsa dengan penduduk asli suku komering kemudian ada suku jawa, ogan, bali, dan beragam suku lainnya yang ada di nusantara tetap demikian hidup rukun penuh kekerabatan yang sangat kental.

AWAL MULA TERBENTUKNYA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR


Pada awalnya berdirinya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdiri dari atas 10 Kecamatan, 199 Desa dan 3 Kelurahan, dan saat ini OKU Timur sudah ada 20 kecamatan, 305 desa, 7 kelurahan dan 20 desa dibuat.

Secara historis pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah pengulangan bentuk pembagian wilayah Pemerintahan yang telah ada dan yang sudah dibahas sebelumnya yang terkait dengan Afdeling (Kabupaten) Ogan dan Komering Ulu pada tahun 1918 dengan Ibu Kota Muaradua yang kemudian dipindahkan ke Baturaja.

Pada tahun 1947 ditetapkan sebagai daerah otonom yang diberikan 3 Onder Afdeling, yaitu:

Onder Afdeling Ogan Komering Ulu dengan Ibukota Baturaja
Onder Afdeling Komering Ulu dengan Ibukota Martapura
Onder Afdeling Makakau dan Ranau dengan ibukotanya Muaradua
PADA Tahun 1950 Terjadi pembubaran Nomor 11 Tahun 1950. Selanjutnya berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1959 Kembali dibentuk Kabupaten Ogan Komering Ulu DENGAN Ibukotanya Baturaja.

Setelah 15 Tahun menjalankan sistem pemerintahan perubahan yang sangat mendasar dengan dikeluarkannya UU Nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah dan UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang mengeluarkankan sistem pemerintahan Marga.

Maka berdasarkan kedua UU tersebut, Kabupaten Ogan Komering Ulu dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah Pembantu Bupati, yaitu:

Pembantu Bupati Wilayah I (satu) Eks Kawedanan Baturaja dengan Ibukotanya Lubuk Batang.
Pembantu Bupati Wilayah II (dua) Eks Kawedanan Komering Ulu dengan Ibukotanya Martapura.
Pembantu Bupati Wilayah III (tiga) Eks Kawedanan Muaradua dengan Ibukotanya Muaradua.
Perjalanan sejarah ini menggambarkan pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terkait erat dan tidak terlepas dari latar belakang sejarah sistem pembagian wilayah pemerintahan yang pernah ada dan berlaku sebelumnya di masa lamapau.

Didasari semangat reformasi, lahirlah komitmen masyarakat yang menghendaki pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan persetujuan untuk mempersingkat rangkuman pengunduran diri meningkatkan pengadministrasian meningkatkan pengadministrasian dan meningkatkan keselamatan daerah dalam penguplikasian sumber daya alam, pengerjaan proses pembangunan untuk penguat tercapainya masyarakat.

Rencana pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi 3 (tiga) Kabupaten mendapat dukungan dari Tokoh Masyarakat, Partai Politik dan berbagai elemen masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Menyikapi hal itu pada tanggal 25 Mei Tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui surat Nomor 136 / II / 2001 mengusuln rencana pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu ke DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Selanjutnya DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu dikeluarkan dengan mengeluarkan surat keputusan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 33 Tahun 2001 tanggal 13 Juli 2001 yang isinya sesuai rencana pemekaran wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Melalui surat keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 125 / 10.A / SK / 2001 membentuk tim perencanaan pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu dan melalui surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 670 / SK / W / 2001 tanggal 13 Februari 2001 Rencana penetapan Kabupaten dan Kota Administratif menjadi Kotamadya di Propinsi Suamtera Selatan.

Untuk mewujudkan keinginan tersebut maka pada tanggal 15 Agustus Tahun 2001 membentuk panitia menyiapkan persiapan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan ketua HARasyid Yusuf dan kawan-kawan.

Panitia Perjuangan Persiapan Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (PPP-KOT).

Panitia pembantu ini dimulai pada tanggal 6 Juli 2002 Diperbarui menjadi Panitia Persiapan Pemebntukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (yang disingkat PPP-KOT) diketuai oleh Drs. Syahrir Oesman yang bertugas di antara menyiapkan fasilitas lain dan prasarana seperti membawa lahan untuk perkantoran dan hal-hal yang diperlukan.

Namun dalam kurun waktu 2 (dua) tahun rencana pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu belum menunjukkan kepastian sehingga seluruh elemen masyarakat termasuk Panitia Persiapan Pembentukan Kabgan Ogan Komering Ulu Timur (PPP-KOT) memberikan aspirasi terbuka di lapangan Ahmad Yani Baturaja.

Penyampaian aspirasi ini menghasilkan positif yang didapat dari DPRD Propinsi Sumatera Selatan melalui surat keputusan DPRD Propinsi Sumatera Selatan nomor 10 tahun 2002 tanggal 23 Agustus 2002 yang isinya memberikan dukungan terhadap rencana pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi 3 (tiga) Kabupaten.

Pada tanggal 19 hingga 21 juli tahun 2002, DPR RI melalui komisi II melalui Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan Tim Departemen Dalam Negeri melakukan kunjungan survei dan evaluasi.

Di daerah rencana pemekaran sebagai klimaks perjuangan PPP-KOT dan seluruh elemen masyarakat membuahkan hasil dengan pembentukannya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan ditetapkannya UU Nomor 37 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan.

Tanggal 17 Januari 2004 Gubernur Sumatera Selatan melantik Drs. Amri Iskandar sebagai pejabat Bupati Ogan Komering Ulu Timur dan telah menyetujui awal dari penataan kelembagaan dan memulai jalannya roda Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diminta oleh Drs.Sujiadi, MM sebagai pembantu Bupati sampai dengan dilantiknya Bupati Ogan Komering Ulu Timur yang definitif.

H.Herman Deru, SH dan HMKholid Mawardi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur yang dilantik pada tanggal 23 Agustus 2005 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur terbukalah yang diundang Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 39 Tahun 2007 yang menetapkan tanggal 17 Januari adalah Hari Jadi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Dari perjalanan waktu yang ditandai berakhirnya jabatan H Herman Deru dan HM Kholid Mawardi dari jabatannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur pada priode kedua tahun 2010-2015.

Selanjutnya, tampuk Pimpinan di Kabupaten OKU Timur dipercayakan Gubernur Sumsel kepada Richard Chahyadi AP, M.Si sebagai Penjabat Bupati OKU Timur hingga dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur hasil Pilkada Tahun 2015.

Berdasarkan rapat Pleno Buka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015 / yang di gelar KPU OKU Timur di Martapura tanggal 16 Desember 2015 menempatkan pasangan HM Kholid Mawarsi S.Sos M.Si dan Ferry Antoni SE sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur memenangkan Priode 2016-2021 dengan suara sebanyak 180.677 (58,55%) dari total jumlah suara sah 308.587 dengan jumlah pemilih di OKU Timur 330.679 mata pilih.

Pasangan HM Kholid Mawardi dan Ferry Antoni dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur Priode 2016-2021 oleh Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin pada tanggal 17 Februari 2016 di Palembang / bersama dengan pelantikan enam pasangan Bupati dan Wakil Bupati di Sumsel hasil Pilkada tahun 2015.

Sumber : http://www.okutimurkab.go.id/sejarah

Sejarah Berdirinya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB) di Sumatera Selatan yang merupakan pemekaran dari kabupaten induknya yakni Kabupaten Musi Rawas. Ibu kota kabupaten ini berada di Rupit dan berpenduduk ±195.000 jiwa.

PEMBENTUKAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA


Kabupaten musirawas utara sebagai daerah otonomi baru (DOB) telah memiliki administrasi pemerintahan, batas wilayah kabupaten warga masyarakatnya yang bermukim di wilayah daerah aliran Sungai Rupit dan Sungai Rawas, ternyata telah lama ter-arsip dalam perjalanan sejarah bangsanya.

Tahun 1825 Kesultanan Palembang jatuh ketangan Belanda, dan wilayah Rawas masuk dalam Keresidenan Palembang dengan status Onder-afdeling Rawas, ber Ibukota di Surulangun (Rawas), Rawas adalah bagian dari Wilayah Afdeling Palembangsche Bovenlanden berkedudukan di Lahat.

Tanggal 20 April 1943 oleh Pemerintahan Pendudukan Jepang Onder-Afdeling Rawas diganti dengan nama “Rawas Gun”. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia 1945, Rawas Gun berganti nama lagi menjadi “Kewedanan” dan ibukota di Surulangun (Rawas), dan sempat juga ibukotanya di Muara Rupit. Sejak Jaman Pendudukan Jepang wilayah Kewedanan Rawas dan Kewedanan Musi Ulu disatukan menjadi Kabupaten Musi Ulu Rawas (Musi Rawas).

Kabupaten Musi Rawas Utara yang wilayahnya dilewati oleh Sungai Rupit dan Sungai Rawas sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), hasil pemekaran dari Kabupaten Induk : Kabupaten Musi Rawas adalah Kabupaten terlahir dari kesejarahan wilayah, budaya, bahasa daerah, adat istiadat dan administrasi pemerintahan daerah yang telah berjalan puluhan tahun ditengah-tengah masyarakat dan telah diakui serta tercatat dalam perjalanan sejarah pemerintahan republik Indonesia.

Keinginan masyarakat Rupit Rawas waktu itu Kewedanan Rawas Untuk memisakan  diri dari Kabupaten Musi Rawas sudah dimulai sejak tahun 1960. Pada tanggal 5 agustus 1967 Panitia Besar Persiapan Kabupaten Musi Rawas di muara rupit memberikan surat mandat kepada Panitia Besar Persiapan Kabupaten Rawas Konsulat Palembang untuk mengadakan rapat persiapan pembentukan Kabupaten Rawas.

Berdasarkan surat mandat tersebut diadakan rapat pada tannggal 27 Agustus 1967 di Markas Daerah Legiun Veteran RI Sumatera Selatan. Rapat tersebut dihadiri oleh masyarakat Rawas yang berada di Kota Palembang beserta pengurus dan anggota IPPM – MURA Palembang. Tugas dari Panitia Besar Persiapan Kabupaten Rawas Konsulat Palembag yaitu :

Menampung tuntutan rakyat Rawas yang menuntut Ex. Kewedanan Rawas dijadikan Kabupaten Rawas.
Mengolah dan merumuskan tuntutan rakyat Rawas tesebut.mengajukan tuntutan rakyat Rawas tersebut pada pihak yang berwenang.

Keinginan tersebut banyak menemui hambatan dan kendala, tetapi generasi penerus tidak tinggal diam, pada tahun 2004 dibentuklah Presidium Persiapan Kabupaten Musi Rawas Utara (PPK MURATARA). PPK MURATARA tersebut beberapa kali disempurnakan komposisi pengurusannya.

Pada bulan april 2005 lebih kurang 3000 masyarakat dari 7 kecamatan di wilayah Muratara  menyampaikan aspirasinya ke DPRD dan Pemkab Musi Rawas. Masyarakat menuntut pemekaran segera diwujudkan. Masyarakat diterima oleh ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Drs. HA. Karim AR, Bupati Musi Rawas Ir. Ibnu Amin, M.Sc, Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Drs. HM. Syarif Hidayat, MM dan disepakati Bupati dan Ketua DPRD  menugaskan sekda sebagai ketua tim dengan tugas memperbaharui semua administrasi dan kelengkapan pemekaran Kabupaten Musi Rawas. Dalam tempo 15 hari hasil kerja tim telah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Musi Rawas dan dibentuk Pansus pembahasan Pemekaran Kabupaten Musirawas.

Tahun 2007 masyarakat di wilayah Musi Rawas Utara kembali melakukan demonstrasi dengan jumlah yang lebih besar lagi lebih kurang sekitar 7000 massa mendatangi kantor DPRD dan kantor bupati Musi Rawas. Masyarakat diterima oleh Bupati Musi Rawas Ridwan Mukti dan ketua beserta anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas.

Masyarakat menuntut agar Bupati segera menyetujui pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara. Pada saat demontrasi tersebut massa terpancing melempari kaca gedung DPRD karena merasa dilecehkan oleh orasi Bupati Musi Rawas. Karena situasi semakin memanas Bupati diamankan ke dalam gedung DPRD. Selanjutnya ribuan masyarakat tersebut bergerak menuju kearah perbatasan Muratara dengan kabupaten Musi Rawas didekat jembatan air dulu.

Masyarakat menutup jalan lintas sumatera dan tetap menuntut pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara. Pada saat itu disepakati dalam surat perjanjian yang ditulis tangan oleh Ir. Arjuna Jipri, ditandatangani oleh wakil dari Pemkab Musi Rawas, Unsur Muspida, Ketua DPRD dan Ketua Presidium, sepakat membuka jalan lintas dan Bupati musi Rawas menandatangani persetujuan Pemekaran Kabupaten Musirawas Utara.

Usaha tersebut belum juga berjalan mulus, maka Presidium menemui Gubernur, Kapolda dan Pangdam. Sementara Tokoh-tokoh Muratara mendatangi Bupati Musi Rawas di rumah dinas (pendopo kabupaten) untuk menandatangani persetujuan pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara. Terbentuknya Kabupaten Musi Rawas Utara terus diperjuangkan melalui berbagai cara dan pada puncaknya terjadilah bentrokan tersebut.

Peristiwa Terjadinya Bentrokan

Rentetan waktu yang begitu panjang untuk menunggu dan berharap, setidaknya dari lahirnya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Musi Rawas Nomor : 12/KPT/DPRD/2005 tanggal 3 september 2005 tentang Persetujuan usul Pemekaran Kabupaten Ex. Kewedanaan Rawas, mengakibatkan warga masyarakat Musi Rawas Utara lelah menunggu dan  menanti, pertanyaan selalu “menggema”, kapan kabupaten DOB Musi Rawas Utara disetujui dan disahkan  oleh Pemerintah Republik Indonesia bersama DPR RI.

Ditengah-temgah ketidakpastian, terlambat dan tersendatnya komunikasi public pemerintah pusat dan daerah, kepada warga masyarakat tentang kepastian waktu, kapan RUU DOB Kabupaten  Musi Rawas Utara disetujui dan disahkan menjadi undang-undang oleh pemerintah RI.

Hari senin tanggal 23 April 2013, terjadilah pemblokadean jalan Lintas Sumatera (jalinsum) dengan cara membakar ban-ban bekas sebagai bentuk tuntutan, protes, warga masyarakat Musi Rawas Utara, agar Kabupaten Musi Rawas Utara segera lahir dan disahkan.. dalam waktu singkat hari itu juga, aksi ini menutup totsl akses lalu lintas jalan Negara, yaitu jalur yang menghubunngkan Jambi, Palembang dan Bengkulu.

Bahkan keinginan polisi agar warga membuka sebagian jalan yang diblokir justru dibalas dengan lemparan batu, secara missal dan menyatu. Menjelas sore, aksi warga masih berlangsung. Mereka menyatakan baru akan membuka blokade bila Gubernur dan Menteri Dalam Negeri RI datang menemui warga.

Aksi tetap berlangsung hingga malam hari. Pukul 20.00 WIB, Wakil Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang datang membujuk warga untuk membuka blokir jalan, juga tidak digubris, gambaran nyata saat itu warga yang sudah larut dalam semangat, emosi dalam satu tuntutan, Kabupaten kami harus mekar dan lahir. Sekitar pukul 21.00 WIB, senin malam Kapolres Musi Rawas kembali meminta massa membubarkan diri.

Namun ribuan warga justru merapat dalam posisi berhadap-hadapan. Letusan yang diduga berasal dari senjata api terdengar. Aksi sempat mereda. Tapi, justru satu jam kemudian, massa dengan beringas kembali melempari petugas. Bentrokan tak dapat dihindari.

Kemarahan warga sudah tidak terkendali lagi, setelah mereka mengetahui ada empat orang yang meninggal dalam bentrokan itu diyakini karena peluru pihak aparat yang berusaha membubarkan massa. Massa yang marah kemudian merusak dan membakar markas Polsek Muara Rupit. Dua mobil, satu sepeda motor dan sejumlah rumah di asrama polisi ikut mereka hancurkan.

Mereka juga lalu membakar dua mobil patrol polisi dan markas Polsek Rupit. Dalam kejadian itu puluhan demonstran mengalami luka-luka, 4 orang meninggal dunia, dan 6 polisi mengalami cedera. Para korban demonstran yang meninggal dunia adalah mikson (35), Apriyanto (18), Suharto (18), Fadilah (40) semuanya warga muratara. Empat korban yang tewas akibat penembakan dalam bentrokan antara demonstran dan pihak aparat tersebut, dimakamkan keesokan hari,  Selasa siang, 30 Aprl 2013.

Sementara itu, belasan korban luka-luka lainnya dirawat di rumah sakit terdekat di Lubuk Linggau dan Rumah Sakit, Puskesmas terdekat. Para korban yang meninggal dan luka-luka adalah para pejuang pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara dan Warga Masyarakat Musi Rawas Utara, akan mempatrikan nama-nama mereka sebagai pejuang dalam perjalanan sejarah berdirinya, mengisi pembangunan kabupaten DOB Musi Rawas Semangat dan pengorbanan para pejuang berdirinya kabupaten Musi Rawas Utara, dimotori oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh Presedium pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara, para pejuang baik yang berada dijajaran legislatif, eksekutif dipemerintahan Kabupaten Musi Rawas dan Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional, bahwa sejarah perjalanan penuh pengorbanan ini adalah “Amunisi Semangat” untuk menjadikan Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai Kabupaten yang bermasrtabat, makmur dan lestari, untuk warga Musi Rawas Utara dan rakyat Indonesia, semoga, amin.

Setelah Peristiwa Bentrokan

Pada tanggal 30 April 2013 jalan lintas Sumatera dan 2 buah jembatan masih ditutup oleh masyarakat. Gubernur sumsel Bapak Ir. Alex Noerdin yang pagi harinya masih berada di Jakarta mengikuti acara Musrenbangnas meminta izin kepa Presiden untuk kembali dan datang ke Muara Rupit. Pada pukul 16.00 WIB rombongan Gubernur mendarat di Bandara Silampari Lubuk Linggau.

Gubernur didampingi Pangdam II Sriwijaya Bapak Mayjen TNI Nugroho Widyotomo langsung menuju Muara Rupit. Situasi Muara Rupit masih mencekam, dengan pengawalan Dandim 0406 Mura Letkol CZI Widyo Hartanto dan anggota beserta tokoh-tokoh masyarakat yang dari pagi menunggu Gubernur Sumsel Bapak Ir. Alex Noerdin.

Gubernur dan Pangdam menemui salah satu keluarga korban di rumah duka untuk menyampaikan bantuan kepada keluarga korban dan ketiga korban lainnya. Gubernur selamjutnya menemui masyarakat di simpang empat jalan Lintas Sumatera Muara Rupit dan dihadapan ribuan masyarakat Muratara Gubernur meminta Jalan Lintas dibuka demi kepentingan masyarakat banyak.

Gubernur menjamin dan bertanggungjawab Kabupaten Musi Rawas Utara akan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Ribuan masyarakat menyambut baik dan meneriakkan yel-yel “Hidup Gubernur”, “Hidup Pangdam”. Pada pukul 18.30 WIB Gubernur beserta rombongan pulang ke Palembang. Situasi Muara Rupit mulai kondusif, Jalan Lintas Sumatera dibuka oleh masyarakat dan arus lalu lintas kembali normal.

Pada hari ketiga setelah itu, Kapolda Sumsel Bapak Irjen Saud Usman Nasution didampingi Dandim 0406 Mura dan tokoh-tokoh Muratara menyembelih 1 (satu) ekor kerbau tanda perdamaian di simpang empat Jalan Lintas Sumatera Muara Rupit.

Perjalanan panjang pembentukan daerah Otonom baru (DOB) Muratara, akhirnya mencapai titik terang, namun masih terkendala soal tapal batas. Peta batas Muratara dengan Mura dan Provinsi Jambi, sudah selesai. Menteri Dalam Negeri yang memfasilitasi antara provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Jambi dan antara Muratara dengan Kabupaten Surolangun berjalan lancardan tepat waktu.

Sengketa suban jadikan Pembentukan Muratara kembali terhambat karena DPR RI mengusulkan kasus itu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum Musi Rawas Utara terbentuk. Blok Suban IV yang berada diantara perbatasan Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) dengan Kabupaten Musi Rawas, Blok Suban ini sebagaimana diatur didalam Permendagri Nomor 63 Tahun 2007 dimasukkan ke wilayah Kabupaten Musi Rawas dan sekarang masuk dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Terkait permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasindengan Musi Rawas sengketa ini menjadi penghalang pembentukan kabupaten Musi Rawas Utara, melalui negosiasi yang ulet dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya disepakati pembentukan batas wilayah tersebut, dapat diselesaikan melalui fasilitator Kementrian Dalam Negeri RI.

Komisi II DPR RI akan memasukkan agenda pembahasan DOB Kabupaten Musi Rawas Utara pada masa siding DPR RI tanggal 13 Mei sampai Juli 2013, selanjutnya diagendakan untuk dishkan dalam siding paripurna DPR RI. Pada tanggal 14 Juni 2013 Persetujuan itu diambil setelah Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsah menyakan kepada seluruh anggota Komisi II dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Komite I DPD, di Gedung DPR RI Senayan Jakarta. Komisi II DPR mengupayakan pengesahan RUU Pembentukan kabupaten Muratara menjadi UU di Sidang Paripurna pada 11 Juni 2013.

Sidang Paripurna 11 Juni 2013

Keputusan pengesahan RUU tentang Pembentukan DOB Kabupaten Musi Rawas Utara menjadi Undang-undang, diambil setelah seluruh fraksi dalam rapat paripurna menyetujui usulan pembentukan kabupaten tersebut.

Ketua Komisi II Agun Gunandjar mengatakan pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah yang menjamin hubungan antar daerah lainya. Artinya mampu membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.

Setelah melalui perjalanan panjang proses pembentukan kabupaten Muratara yang dirintis sejak tahun 1960 an akhirnya terbentuk dan lahir Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Daerah Otonomi Baru (DOB), tepatnya pada hari selasa, tanggal 11 Juni 2013, Kabupaten Musi Rawas Utara, kabupaten yang ke 15 dari 19 DOB disahkan oleh Paripurna DPR RI periode 2009-2014. Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Kabupaten /Kota ke-17 di Sumatera Selatan.

HARI JADI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Pada tanggal 10 Juli 2013 Kabupaten Musi Rawas Utara resmi terbentuk dan berdiri serta disahkan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utaradi Provinsi Sumatera Selatan, termuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112.

Sumber : https://www.muratarakab.go.id

Sejarah Berdirinya Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan

Kabupaten Musi Rawas atau Musirawas adalah salah satu kabupaten di ProvinsiSumatera Selatan, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 6.357,17 km2 dengan jumlah penduduk mencapai 408.597 jiwa 2017.

AWAL PEMBENTUKAN KABUPATEN MUSI RAWAS


Awalnya Kabupaten Musi Rawas termasuk dalam wilayah keresidenan Palembang (Tahun 1825-1866). Hal ini diawali oleh jatuhnya Kesultanan Palembang dan Perlawan Benten Jati serta 6 Pasirah dari Pasema Lebar ketangan Pemerintah Belanda.

Sejak Itu Belanda mengadakan ekspansi dan meyusun Pemerintahan didaerah ulu Palembang yang berhasil dikuasai. Sistem yang dipakai adalah sistem dekonsentrasi dengan beberapa wilayah binaan (Afdeling).

Setiap Afdeling itu dipimpin oleh Asisten Residen yang membawahi Onder Afdeling yang dipimpin oleh Controluer (Kontrolir). Setiap Onder Afdeling juga membawahi Onder Distrik dengan Demang sebagai pimpinannya. Musi Rawas berada pada wilayah Afdeling Palembang Cheboven Landen.

Pada Tahun 1907, Onder District Muara Beliti Dan Muara Kelingi diintegrasi dalam suatu onder Afdeling Yaitu : Onder Afdeling Musi Ulu. Tahun 1933 jaringan kereta api Palembang – Lahat – Lubuklinggau (Dibuat Sekitar Tahun 1928-1933) dibuka oleh pemerintah Belanda.

Hal ini menyebabkan dipindahnya Ibukota Onder Afdeling Musi Ulu dari Muara Beliti ke LubukLinggau, yang menjadi cikal bakal Ibukota Kabupaten Musi Rawas.

Pada Tanggal 17 Pebruari 1942, kota Lubuklinggau diduduki oleh Jepang dan Kepala Onder Afdeling Musi Ulu, Controluer De Mey, serta Aspiran Controluer Ten Kate menyerahkan jabatan kepada Jepang.

Pada tanggal 20 April 1943 Jepang mengadakan perubahan instansi dan jabatan ke dalam bahasa jepang. Perubahan inilah yang menjadi titik tolak Hari Jadi Kabupaten Musi Rawas.

Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, peralihan kekuasaan terjadi dari Pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia. Dalam masa peralihan ini, Raden Ahmad Abu Samah diangkat sebagai Bupati Kepala Daerah Musi Rawas.

Setelah dibentuk Komite Nasional Daerah yang diketuai oleh Dr. Soepa’at pada bulan Nopember 1945, pada tanggal 23 Juli 1947 Residenan Palembang, Abdul Rozak memindahkan pusat pemerintahan dari Lahat ibu kota Afdeling Palembangche Boven Landen Lahat ke Lubuklinggau sebagai Ibukota Musi Rawas.

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Musi Rawas No.7/SK/1999 tentang usul pemindahan lokasi Ibukota Kabupaten Musi Rawas ke wilayah Kecamatan Muara Beliti dan Keputusan DPRD Kabupaten Musi Rawas No.08/KPTS/DPRD/2004 tentang Persetujuan usul nama Ibukota dan lokasi Pusat Pemerintahan maka Pusat Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas yang baru adalah di Desa Muara Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti.

Dengan keluarnya undang-undang No. 7 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota LubukLinggau, maka Kota Lubuklinggau yang selama ini berkedudukan sebagai ibukota Kabupaten Musi Rawas, Telah Berdiri Sendiri sebagai Pemerintahan Kota Lubuklinggau yang otonom.

Kabupaten Musi Rawas Merupakan Salah Satu Kabupaten Di Provinsi Sumatera Selatan,  Disebelah Barat Dihulu Sungai Musi Dan Sepanjang Sungai Rawas. Kabupaten Ini Berbatas Dengan Provinsi Jambi Dibagian Utara, Dibagian Selatan Berbatas Dengan Kabupaten Empat Lawang, Dibagian Barat Berbatas Dengan Provinsi Bengkulu Dan Dibagian Timur Berbatas  Dengan Kabupaten Musi Banyu Asin Dan Kabupaten Muara Enim.

Kabupaten Musi Rawas dapat ditempuh melalui transpotasi darat dan udara. Melalui darat dengan menggunakan jasa angkutan kereta api atau menggunakan jasa mobil travel (angkutan umum), dari Jakarta bisa langsung ke Kab.Musi Rawas melalui terminal 1 C Bandara Soekarno Hatta.

Sumber : http://disbudpar.musirawaskab.go.id

Sejarah Berdirinya Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan

Kabupaten Musi Banyuasin adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatandengan ibu kota Kota Sekayu. Kabupaten ini memiliki luas wilayah ±14.265,96 km² dengan jumlah Penduduk mencapai 608.125 jiwa 2017.


Kabupaten ini bermotto Bumi Serasan Sekatedengan ibukota Sekayu Kota Randik ("Rapi, Aman, Damai, Indah, dan Kenangan") dan merupakan bagian dari Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan.

AWAL PEMBENTUKAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Periode 1945 – 1950

Setelah diproklamasikannya Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintahan awal mulai melakukan penataan dan penyesuaian sistem penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan darisistem otokrasi dan birokrasi warisan kolonial ke sistem demokrasi. Namun usaha ini menjadi tersendat-sendat dikarenakan pemerintah lebih berkonsentrasi menghadapi Agresi Militer Belanda I yang ingin menjajah kembali lndonesia.

Untuk menghadapi ancaman Belanda dan sekutu-sekutunya, pemerintah dalam hal ini Panitia Persiapan Kemerdekaan lndonesia (PPKI) yang dibentuk tanggal 22 Agustus 1945, mengintruksikan kepada KNI Daerah untuk membentuk Partai Nasional dan Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Pada awal kemerdekaan, Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari dua kewedanaan yang berada di bawah keresidenan Palembang. Yaitu Kewedanaan Musi Ilir yang berkedudukan di Sekayu dan Kewedanaan Banyuasin yang berkedudukan di Talang Betutu.

Oleh karena itu seiring terbentuknya BKR Palembang maka pada tanggal 27 September 1945 dibentuklah BKR Musi Banyuasin yang berkedudukan di Sekayu. Badan Keamanan Rakyat (BKR) Musi Banyuasin dipimpin oleh Kapten Usman Bakar dan didampingi dua wakil pimpinan, yaitu A. Munandar Wasyik (Wakil Pimpinan I), serta Nawawi Gaffar dan A.Kosim Dahayat (Wakil Pimpinan II).

Ditengah-tengah kancah revolusi mempertahankan kemerdekaan melawan agresi Belanda, pada tanggal 10 Juli 1948 diterbitkan Undang Undang Nomer 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.  Undang Undang ini berisikan antara lain membagi tingkatan Badan-Badan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Propinsi, Kabupaten, dan atau Kota Besar.

Tingkatan yang lebih bawah lagi belum dapat ditentukan karena nama-namanya ditiap daerah Ikota besar berbeda-beda. Namun Pasal 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 menyebutkan bahwa Republik lndonesia dibagi dalam tiga tingkatan yaitu Propinsi, Kabupaten dan Desa/Kota Kecil, Negeri, Marga, dan lain-lain yang berhak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Adanya beberapa wilayah yang berhasil dikuasai Belanda kembali, menyebabkan adanya perubahan sistem pemerintahan. Pada tanggal 30 Agustus 1948 Belanda menyetujui dan memberikan hak kepada Dewan untuk membentuk suatu lembaga dengan satu kabinet yang bertanggung jawab pada seorang presiden.

Presiden yang mempunyai kuasa perundang-undangan yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian melantik Abdul Malik sebagai Wali Negara Sumatera Selatan untuk masa empat tahun, sedangkan DPR-nya dilantik oleh Regening Comisoris Besture Aongelegenheden (Recomba) pada bulan April 1948. Negara Sumatera Selatan dibentuk dengan alasan seobagai embrio salah satu anggota Negara Republik lndonesia Serikat (RIS) yang akan datang.

Pembentukan Negara Sumatera Selatan inilah yang menyebabkan dikeluarkannya Marga Panukal Abab dari Musi Banyuasin. Selanjutnya tanggal 10 Februari 1950 DPR Negara Sumatera Selatan memutuskan untuk menyerahkan kekuasaannya pada RIS. Tindakan DPR Negara Sumatera Selatan ini mempengaruhi negara bagian lain bentukan Belanda untuk menyerahkan kekuasaaannya kepada RIS.

Perlu diketahui Negara Sumatera Selatan, yang bentukan Belanda, sejak didirikan hingga menyerahkan kekuasaan kepada RIS tidak berfungsi karena ditentang rakyat. Namun sebaliknya Pemerintahan Republik masih tetap dihormati dan ditaati rakyat. Hal ini ditandai masih terus diperjuangkannya perlawanan terhadap Agresi Belanda I.

Begitu pula staf Pemerintah Daerah Sumatera Selatan, bentukan Republik, selalu mendapat tekanan dari Belanda. Untuk menghindari tekanan tersebut dan demi kelancaran pemerintahan maka dr. M. Isa yong menjabat Gubernur Muda Sumatera Selatan, mengungsi dari Palembang melalui Sungai Musi dengan menggunakan kapal roda lambung menuju Lubuk Linggau pada tanggal 23 September 1947, selanjutnya menetap di Curup sebagai pusat pemerintahan Sumatera Selatan.

Selanjutnya berdasarkan perjanjian Renville, diadakan pertemuan antara pihak Republik dengan Belanda yang bertempat di Lahat. Pada pertemuan tersebut ditetapkan garis statisko Daerah Musi Banyuasin yang hanya mencakup sebagian Kewedanaan Musi Ilir di bagian utara yang meliputi Marga Lawang Wetan, Marga Babat, Marga Sanga Desa, Marga Pinggap, dan Marga Tanah Abang.

Periode 1950-1957

Sejak terbentuknya Republik lndonesia Serikat (RIS). pada 18 Maret 1950 dibubarkan Negara Sumatera Selatan dan disahkan sebagai Negara Serikat oleh RIS pada 25 Maret 1950 yang kemudian disusul penetapan Daerah Istimewa Bangka Belitung pada 22 April 1950.

Sejak saat itu susunan pemerintah di Sumatera Selatan terdiri dari Keresidenan, Kabupaten, dan Kewedanaan. Untuk Keresidenan Palembang terdiri dari 6 Kabupaten dengan 14 Kewedanaan. Susunan tingkat pemerintahan dan status Pemerintahan Otonomi tersebut masih tetap mengacu pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 meskipun Undang Undang RIS yang diberlakukan.

Selanjutnya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1950 sebagai pengganti Undang Undang. Sebagai realisasi dari PP Nomor 3 Tahun 1950 ini, Badan Pekerja yang semula hanya membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya diganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sumatera Selatan dan DPRS yang memiliki sendiri ketuo dan wakil ketuanya.

Namun PP Nomor 3 Tahun 1950 belum dapatdiloksanakan sebagai mana mestinya. Oleh karena itu Kepala Daerah bersama-sama Badan Pekerja masih tetap menjalankan segala tugasnya yang semula menjadi tanggung jawab Gubernur atau Bupati.

Masih dalam rangka penataan pemerintahan di daerah, diterbitkan pula PP Nomor 39 Tahun 1950 yang menetapkan Propinsi Sumatera Selatan (termasuk lampung dan Bengkulu) dibagi atas 14 (empat belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota Besar Palembang, serta 1 (satu) calon Kota Besar Tanjung Karang atau Teluk Betung.

Sebagai pelaksanaannya terlebih dahulu dibentuk dewan-dewan kabupaten yang baru terbentuk 4 (empat) dewan kabupaten, yaitu tiga di lampung dan satu di Bengkulu. Selanjutnya PP Nomor 39 Tahun 1950 tersebut dibekukan sebagai akibat mosi dari Hadi Kusumo. Sehingga dengan demikian pembentukan Dewan Kabupaten dan sekaligus Kabupaten Musi Banyuasin tertunda hingga tahun 1954.

Berhubung pembentukan kabupaten terus semakin mendesak, dengan mengacu pada Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (Mendagri) Nomor 2 Tahun 1951 dan dengan alasan demi kemajuan demokrasi dan revolusi makapara pemuka masyarakat, kalangan DPR dan Gubernur mengadakan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 53 Tahun 1954, yang antara lain menetapkan agar segera menata Pemerintahan Marga yang maksudnya agar pemerintahan marga ini menjadi sendi dasar yang kokoh dari pemerintahan atasan dengan menggunakan hak otonomi menurut hukum asli.

Hal ini memudahkan penyesuaian diri dengan pembentukan otonomi daerah sambil menunggu Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang sedang ditinjau kembali.

Ide untuk menata Pemerintah Marga sebagai daerah otonomi yang berhak mengurus diri sendiri itu, kelihatannya mendapat pengakuan Kolonial Belanda yang ditandai dengan dikeluarkannya Indis Gemente Ordonanti Buitinguresten (IGOB) Stl 1938 Nomor 490 yang mengatur keuangan Pemerintahan Marga.

Berhubung penataan pemerintahan Marga sebagai daerah yang paling rendah menampakkan hasil yang positif, karena disamping dapat mengatur diri sendiri juga ditaati rakyat sehingga pemerintah marga terkesan lebih efektif dan dihormati oleh rakyat. Sambil menunggu Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 diberlakukan kembali, diadakan pembentukan desa percobaan sebagai pilot proyek daerah otonom yang lebih kecil, yaitu Desa Rantau Bayur pada tahun 1953.

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pembentukan kabupaten otonom, sementara menunggu ketentuan lebih lanjut SK Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 2 Tahun 1951 tanggal 25 Febuari 1951, Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera mengeluarkan Surat Instruksi Kebijasanaan Nomor: GB.30/ 1/1951 dan Surat Gubernur tanggal 10 Juli 1951 Nomor: D.P /9/ 1951 tentang persyaratan dan kriteria Pembentukan Kabupaten Daerah Otonom.

Sebagai realisasi kedua surat tersebut, Panitia Pembentukan Kabupaten Otonom (PPKO) mulai melaksanakan tugasnya.

Periode 1957-1965  

Sebagai titik tolak kegiatan reformasi dan rekontruksi dibidang pemerintahan periode 1957-1965, adalah hasil Pemilihan Umum (Pemilu) yang pertama tahun 1955. Pelaksanaan Pemilu ini diharapkan mampu memperkokoh struktur politik disamping sebagai landasan dasar untuk melakukan penataan bidang pemerintahan sebagai peralihan dari sistem otokrasi birokrasi kepada sistem demokrasi yang berkedaulatan dan otonom.

Bagi Daerah Musi Banyuasin, sebelum terbentuknya kabupaten tidak dapat berbuat banyak untuk melaksanakan Perundang-undangan tersebut. Baru setelah terbentuk Kabupaten Musi lIir-Banyuasin pada tanggal 28 September 1956, berhasil melaksanakan tugas dengan terpilihnya R.Ahmad Abusamah sebagai Kepala Daerah, Zainal Abidin Nuh sebagai Bupati, dan Ki.H.Mursal dari Partai Masyumi sebagai Ketua DPR.

Kemudian diperkokoh dengan Undang Undang Nomor:28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dan Kot Praja di Sumatera Selatan.
Gagalnya Dewan Konstituante membentuk Undang Undang Pengganti UUD Sementara RIS, mengakibatkan dikeluarkanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang isinya antara lain membubarkan Dewan Konstituante, dan memberlakukan kembali UUD 1945, dan menyatakan UUD Sementara RIS tidak berlaku lagi.

Sebagai tindak lanjut peristiwa ini, semua produk hukum yang bersumber pada UUD Sementara RIS diadakan penyesuaian kembali, bahkan ada yang diganti dengan produk hukum yang bersumber pada UUD 1945.  Sementara menunggu ketetapan lebih lanjut, demi kelangsungan roda pemerintahan di daerah maka dikeluarkan penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tanggal 7 Nopember 1959 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada Bab I Pasal l penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 ini disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu setelah penyesuaian penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, kedudukan Kepala Daerah masih tetop dijabat R. Ahmad Abusamah, dan Sekretaris Daerah dijabat Abul Korry (Abdul Korry Marajib).

Kemudian dikeluarkan pula penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRDGR). Dengan maksud penetapan Presiden tersebut Ketua DPRDGR ditetapkan Ki.H. Oemar Mustafah dari Partai Nahdatul Ulama (NU) dan untuk Bupati Kepada Daerah dicalonkan 2 (dua) orang, yaitu Usman Bakar, calon dari Veteran Angkatan 45, dan R. Ahmad Abusamah dari Partai Nasional lndonesio IPNII. Dari hasil pemilihan ini terpilihlah Usman Bakar sebagai Kepala Daerah yang dilantik pada tahun 1961 bertempat di Balai Pertemuan Sekanak Palembang oleh Gubernur Propinsi Sumatera Selatam Kol.Pol. Ahmad Bastari.

Sesuai dengan isi Bab II Pasal 14 Ayat 1, Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, bahwa Kepala Daerah adalah alat Pemerintah Pusat dan alat Pemerintah Daerah. Dengan demikian Kepala Daerah diubah menjadi Bupati Kepala Daerah yang dalam hal ini adalah Bupati Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Musi Banyuasin, disingkat dengan Daswati II Musi Banyuasin.

Karena itu, Usman Bakar sebagai Bupati Kepala Daerah pada waktu serah terima, menerima dua jabatan yaitu sebagai Bupati serah terima dengan Bupati Zainal Abidin Nuh dan sebagai Kepala Daerah serah terima dengan R. Ahmad Abusamah.

Untuk membantu Bupati Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya, dibentuklah Badan Pemerintah Harian (BPH). Namun saat itu pembentukan BPH masih belum memungkinkan maka Bupati Kepala Daerah masih dibantu Dewan Pemerintah Daerah (DPD).

Pada saat dilantiknya Usman Bakar sebagai Bupati Kepala Daerah Daswati II Musi Banyuasin, seluruh kantor pemerintahan masih berada di Kota Praja Palembang, kecuali Kantor Pekerjaan Umum dan Kesehatan yang telah berada di Sekayu. Hal ini disebabkan pada waktu pembentukan kabupetn otonom oleh PPKO, Kabupaten otonom Musi Banyuasin tergabung dalam Kabupaten Palembang Ilir di bawah Keresidenan Palembang.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor: Des.52/2/37-34 tanggal 1 April 1963 secara resmi ditetapkan Sekayu sebagai Ibukota Kabupaten Daswati II Musi Banyuasin.

Kemudian masa jabatan Bupati Kepala Daerah Daswati II Musi Banyuasin (Usman Bakar) berakhir. Sementara menunggu pemilihan Bupati, ditunjuk M. Sohan sebagai Pejabat Bupati Kepala Daerah Daswati II Musi Banyuasin yang ditugaskan melaksanakan pemerintahan disamping melaksanakan pemilihan Bupati.

Pada saat pemilihan terdapat 3 (tiga) orang calon yang dlpllih, yaitu Abdullah Awam dari ABRI/TNI AD, M.Suhud Umar dari Polri, dan Arbain dari Partai Sarikat lslam lndonesia (PSII). Dari pemilihan tersebut terpilihlah Abdullah Awam yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: UP.14/11/39-1992 tanggal 18 Desember 1965.

Pada saat pemilihan Bupati Abdullah Awam, Ketua DPRD-GR masih dijabat Ki.H.Umar Mustofah dan kemudian pada masa jabatan Bupati yang sama, digantikan oleh Abusamah Sahamid dari PSII. Setelah itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: Pemda.7 /2/25/82 tanggal 3 Maret 1971 Bupati Abdullah Awam mengakhiri masa jabatannya yang kemudian digantikan oleh Syaibani Azwari periode 1971-1976 dengan Ketua DPRD-GR Abdullah Suin.

Selanjutnya masih dalam rangka penertiban struktur Pemerintah Daerah, diterbitkan Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah. Dan sejak dikeluarkannya Undang Undang ini penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin tertib dan efektif.

Hal ini dikarenakan Undang Undang tersebut lebih menyentuh kepentingan Pemerintah Pusat dan Daerah dengan adanya azas Dekonsentrasi dan Desentralisasi serta azas Pembantuan. Dengan demikian kedudukan menjadi Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dan sebagai alat Pemerintah Pusat di daerah semakin jelas, sehingga Bupati sebagai penguasa tunggal di daerah merupakan salah satu sarana koordinasi yang paling tepat untuk menyentuh persepsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974, dilaksanakan pemilihan Bupati Kepala Daerah selama 5 tahun sekali demikian juga dengan pemilihan Ketua dan Wakil Wakil Ketua DPRD setiap usai Pemilu. Pelaksanaan UU tersebut mulai berjalan mantap sejak periode Bupati Kepala Daerah dijabat H.Amir Hamzah sampai dengan terpilihnya H. Nazom Nurhawi.

Pada tahun 1999 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian pada tahun 2004 terjadi perubahan atas Undang-Undang tersebut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Sumber : http://mubakab.go.id/sejarah-musi-banyuasin

Sejarah Terbentuknya Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan

Subscribe Our Newsletter