Social Items

Kabupaten Banyuasin adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin yang terbentuk berdasarkan UU No. 6 Tahun 2002. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 11.832,99 km2 dengan jumlah Penduduk mencapai 803.895 jiwa.

AWAL PEMBENTUKAN KABUPATEN BANYUASIN


Nama kabupaten ini berasal dari nama Sungai Banyuasin, yang melintasi wilayah kabupaten ini dan Kabupaten Musi Banyuasin. Perkataan banyuasin sendiri berasal dari istilah bahasa Jawa banyu (air) dan asin, merujuk pada kualitas air sungai tersebut yang masin rasanya, terutama ke arah pantai.

Luas Kabupaten Banyuasin 11.875 km2 di mana terdapat beberapa suku yang menetap di kabupaten ini, antara lain Jawa, Madura, Bugis, Bali dan Penduduk asli Banyuasin (melayu). Batas Wilayah banyuasin mengelilingi 2/3 wilayah kota palembang, sehingga banyuasin dapat dikatakan sebagai wilayah penyangga ibukota provinsi sumatera selatan.

Kabupaten Banyuasin terbentuk atas pertimbangan cepatnya laju perkembangan dan kemajuan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin yang diperkuat oleh aspirasi masyarakat untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan guna menjamin Pelayanan dan Kesejahteraan masyarakat. Menurut Sejarah Banyuasin, Status daerah yang semula tergabung dalam Kabupaten Musi Banyuasin berubah menjadi Kabupaten tersendiri yang memerlukan penyesuaian, peningkatan maupun pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya roda pemerintahan. Selanjutnya, setelah melalui proses pemilihan yang demokratis oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Banyuasin, Ir. H. AMIRUDDIN INOED terpilih sebagai Bupati pertama di Kabupaten Banyuasin Periode 2003 — 2008. Hasil pemilihan tersebut, kemudian disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui penerbitan SK Mendagri Nomor 131.26-442 Tahun 2003. Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin secara resmi dilantik oleh Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 14 Agustus 2003.

Secara Hukum pembentukan Kabupaten Banyuasin disahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002. Berdasarkan Undang Undang tersebut maka Menteri Dalam Negeri RI dengan Keputusan Nomor 131.26- 255 Tahun 2002 menetapkan Ir. H. AMIRUDDIN INOED sebagai Pejabat Bupati Banyuasin.

Banyak pembangunan provinsi sumatera selatan yang dilaksanakan di pinggir wilayah banyuasin presis berbatasan dengan wilayah kota palembang dengan tujuan untuk mendukung pembangunan di palembang, seperti sarana LRT, sekolah, Dermaga pelabuhan tanjung api-api dan pemerintah kabupaten Banyuasin sangat konsen dengan pembangunan dimulai dari desa dengan melaksanakan program 500 juta perdesa sehingga infrastruktur dapat terealisasi langsung menyentuh rakyat desa.

Selain itu beliau telah melaksanakan program perbaikan sistem demokrasi dengan melaksanakan pilkades evoting di 160 desa pada tahun 2015 lalu yang merupakan terbanyak secara nasional di indonesia dan masuk nominasi record MURI.

Pelaksanaan egovernment di Banyuasin berjalan dengan cukup baik dan dikenal di seluruh Indonesia di mana pembangunan infrastruktur TIK telah dibangun sejak 2009 dengan menghubungkan seluruh dinas/badan/kantor dan kecamatan berbasis jaringen fiber optik.

Banyak penghargaan yang telah diraih oleh kabupaten banyuasin dibidang egovernment ini antara IOSA juara I Nasional, IDSA 2014, ICTpura dengan predikat utama, PEGI terbaik sesumatera. sehingga banyak kab/kota di indonesia menjadikan banyuasin sebagai tempat studi banding di dalam implementasi egovernment.

Ditahun 2017 pelaksanaan egoverment dikabupaten banyuasin kembali membanggakan, yaitu terpilih sebagai 24 kabupaten/kota dari 514 Kab/kota diindonesia sebagai kabupaten cerdas (smartcity) oleh pemerintah pusat dalam hal ini kementerian kominfo bekerjasama dengan kementerian dalam negeri. Ditahun 2018 terpilih sebagai juara I IndonesiaUP mewakili Indonesia pada ajang ASEAN ICT Award ditahun 2018.

Pertanian di Banyuasin juga sangat membanggakan yaitu sebagai lumbung padi sumatera selatan dan penyumbang 1,4 juta ton beras untuk sumatera selatan dan terus ditingkatkan dengan target 2 juta ton beras untuk tahun 2016 ini.

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Asal Usul Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan

Kabupaten Padang Pariaman merupakan sebuah kabupaten di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.328,79 km² dan populasi 462.125 jiwa 2017. Kabupaten ini bermotto "Saiyo Sakato".

Ibukota Kabupaten Padang Pariaman adalah Parit Malintang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) no 79 tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang pemindahan ibu kota kabupaten Padang Pariaman dari Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang di kecamatan Enam Lingkung.

AWAL MULA KABUPATEN PADANG PARIAMAN


Masyarakat Padang Pariaman, masih menurut narasi tambo, turun dari darek minangkabau, dari pedalaman tengah sumatera. penduduk daerah ini menurut laporan tahunan pemerintah daerah, berdasarkan pengakuan dari masyarakat padang pariaman sendiri, barasal dari paguruyung Batusangkar, yang terletak di darek minangkabau (Pemda Tk I Sumbar, 1978;7).

Rantau Pariaman, selanjutnya menurut Dobbin, didirikan oleh imigran yang berasal dari Batipuh yang dianggap memiliki landasan kerajaan (Dobbin, 2008:84). Dalam waktu yang tidak pernah diketahui secara pasti, berkemungkinan sejak tahun 1300 M, para perantau awal(peneruka) tersebut turun bergelombang  ke wilayah pantai barat dan membuka pemukiman.

Desa-desa awal di pantai Padang Pariaman, menurut catatan Suryadi, sesuai perjalanan waktu lalu menjadi entrepot-entrepot dagang dan pelabuhan. Entrepot dagang dan pelabuhan tersebut dikembangkan oleh orang -orang dari kampung-kampung tertentu didarek (seperti yang telah disebut diatas), yang semula tujuannya untuk memajukan kepentingan dagang mereka sendiri.

Ketika pemukiman koloni itu semangkin berkembang, daerah-daerah pemukiman juga terus membesarkan dirinya seperti fungi dikulit manusia.

Hamka Mengatakan, nama pariaman sendiri berasal dari kata dalam bahasa arab,"barri aman". sebagaimana yang dikutip suryadi, kata dalam bahasa arab tersebut kurang lebih memiliki arti: "tanah daratan yang aman sentosa" (suryadi, 2004:92).

Dalam literatur pribumi lain, kata Pariaman kadang juga dianggap berasal dari "parik nan aman", yang artinya kira-kira pelabuhan yang aman. Kapal-kapal yang singgah untuk berdagang di bandar-bandar di Rantau Pariaman dapat dengan aman bertransaksi dagang (Bagindo Armaidi Tanjung, 2006;11).

Sebelum orang eropa datang ke kawasan Rantau Pariaman, Kota-kota pelabuhan penting dikawasan ini, seperti pelabuhan pariaman dan tiku sudah dikunjungi pelaut-pelaut dari arab, china, dan gujarat (suryadi, 2004:93). Di kota-kota ini, komoditi dagang dari pedalaman minangkabau ini ditumpuk sebelum dikapalkan ke pelabuhan-pelabuhan lain.

Kota-kota ini sudah lama menjadi pelabuhan penyalur keluar emas dari pedalaman minangkabau (suryadi, 2004:94),  Kawasan tengah sumatera sejak dulu memang terkenal sebagai penghasil emas. Itulah sebabnya terkadang, Pulau Sumatera juga disebut sebagai pulau emas. Jalur penyalur emas yang dihasilkan pedalaman Minangkabau kemudian dibawa ke pesisir pantai baik ke pesisir barat maupun ke pesisir timur. ke pesisir barat dipasok melalui kampung-kampung pantai di Rantau Pariaman.

Setelah kemerdekaan, Daerah administrasi periode kolonial, priaman, tikoe en de danau districten kemudian disahkan menjadi Kabupaten dengan nama Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 dengan ibukota Kota Pariaman.

Pada awalnya Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Peraturan Komisaris Pemerintah di Sumatera No 81/Kom/U/1948 tentang Pembagian Kabupaten di Sumatera Tengah yang terdiri dari 11 Kabupaten diantaranya disebut dengan nama Kabupaten Samudera dengan ibukotanya Pariaman, meliputi daerah kewedanaan Air Bangis, Pariaman, Lubuk Alung, Padang Luar-Kota, Mentawai dan Nagari-Nagari Tiku, Sasak dan Katiagan.

Kabupaten Samudera ini terdiri dari 17 wilayah (gabungan nagari-nagari). Kabupaten Padang Pariaman dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tanggal 19 Maret 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, dimana Propinsi Sumatera tengah dibentuk menjadi 14 Kabupaten, yang salah satunya adalah Kabupaten Padang/Pariaman dengan batas-batas sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 dari Surat Ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No. 10/G.M/S.T.G./49, dikurangi dengan daerah Kampung-Kampung Ulak Karang, Gunung Pangilun, Marapalam, Teluk Bajur, Seberang Padang dan Air Manis dari kewedanaan Padang Kota yang telah dimasukkan kedalam daerah Kota Padang, sebagai dimaksud dalam Surat ketetapan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah Tanggal 15 Agustus 1950 No. 65/G.P./50 Bupati Padang Pariaman semasa Agresi Milter Belanda Tahun 1948 adalah Mr. BA. Murad

Kabupaten Padang Pariaman sampai tahun 2016 memiliki 17 Kecamatan, dan 103 nagari yang setelah dilakukan pemekaran nagari sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 120/453/PEM-2016 tanggal 26 Mei 2016, sehingga di Kabupaten Padang Pariaman terdapat 103 Nagari.

Kecamatan yang paling banyak memiliki nagari adalah Kecamatan VII Koto Sungai Sarik yaitu 12 Nagari, Kecamatan Lubuk Alung, Nan Sabaris sebanyak 9 Nagari, Kecamatan Batang Anai, 2x11 Enam Lingkung, V Koto Kampung Dalam, Ulakan Tapakis sebanyak 8 Nagari, Kecamatan Padang Sago, Patamuan, sebanyak 6 Nagari, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Sintuk Toboh Gadang, Enam Lingkung, sebanyak 5 Nagari, dan Kecamatan Sungai Geringging, Sungai Limau,V Koto Timur, 2x11 Kayutanam sebanyak 4 Nagari, kemudian Kecamatan Batang Gasan hanya mempunyai 3 nagari.

Sumber : http://www.padangpariamankab.go.id

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Sumatera Barat, Indonesia.


Kabupaten ini dibentuk berdasarkan UU RI No. 49 Tahun 1999 dan dinamai menurut nama asli geografisnya. Kabupaten ini terdiri dari 4 kelompok pulau utama yang berpenghuni yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan yang dihuni oleh mayoritas masyarakat suku Mentawai.

Selain itu masih ada beberapa pulau kecil lainnya yang berpenghuni namun sebagian besar pulau yang lain hanya ditanami dengan pohon kelapa.

SEJARAH KEPULAUAN MENTAWAI

Para nenek moyang orang Mentawai adat telah bermigrasi pertama ke wilayah tersebut di tempat antara 2000 - 500 SM (Reeves, 2000), sedangkan penjajah pertama kali dinyatakan, dalam dokumentasi awal oleh John Crisp yang terkait di pulau-pulau pada tahun 1792, telah tiba pada pertengahan 1700 di perjalanan orang Inggris yang membuat gagal dan untuk membangun sebuah pemukiman pertanian di pulau selatan Pagai Selatan (Crisp, 1799).

Selama bertambah-tahun sebelum perdagangan ini ada di antara masyarakat adat dan daratan Sumatera Cina dan Melayu (Francis, 1839).

Setelah disetujui mereka 40 tahun sebelumnya, sementara penandatanganan kontrol Sumatera dan Semenanjung Malaya, Belanda kembali pada tahun 1864 untuk mengklaim kepulauan Mentawai di bawah kedaulatan Hindia Timur (Mess, 1870); posisi istirahat sampai perang dunia kedua.

Selama periode ini hubungan antara masyarakat Belanda dan prima mengundang satu yang memuaskan, seperti yang didanai melalui percakapan dengan para tetua Mentawai yang berlabel kali ini sebagai “hari tua yang baik” di mana mereka “menerima harga yang adil dalam perdagangan dan bebas untuk mempraktekkan gaya hidup budaya mereka, Arat Sabulungan ” Arat Sabulungan adalah eksistensi budaya di mana masyarakat Mentawai adat hidup yang diselenggarakan bersama oleh sistem kepercayaan yang membayar penghormatan kepada arwah nenek moyang mereka, langit, tanah, laut, sungai, dan segala sesuatu di sana. Dipimpin oleh dukun (Kerei atau Sikerei), upacara ritual yang cukup umum.(Bakker, 1999).

Selain kampanye militer menegakkan pemberantasan perang suku - perubahan diminta oleh Islanders - catatan perubahan itu Belanda tidak ikut campur dengan kehidupan sehari-hari orang Mentawai. Jurnal yang ditulis selama periode bicara 'bunga-diterima' pribumi dan waktu yang dihabiskan untuk “pulau kebahagiaan” (Maass, 1902) di 'pulau kebahagiaan' (Karny, 1925).

Pada tahun 1901, August Lett, misionaris pertama ke Mentawai, tiba di pantai selatan Pagai Utara - membangun pandangan yang bertentangan dengan yang ada pada wisatawan awal abad 20 Belanda dan lainnya. Lett, dan misionaris selanjutnya dikirim ke pulau-pulau, ditolak dan diterima masyarakat adat karena keyakinan mereka takhayul, ritual, dan perilaku budaya; Melihat orang-orang sebagai "malas, terbelakang dan bodoh" dan memiliki "orang miskin terjebak dalam teror kejahatan" (Hammons, 2010).

Pada 1915, setelah beberapa kesulitan - termasuk kematian Agustus Lett (Persoon, 1987) - misionaris telah memperoleh kembali pertama mereka, diperluas untuk mereka ke Sipora dan Siberut dan, pada 1932, telah pergi untuk memulai misi di Maeleppet (Siberut), (Sihombing , 1979).

“Pada awal 1954, di bawah tujuan Indonesia, persatuan nasional dan adaptasi budaya, Pemerintah Nasional memulai pengembangan dan program peradaban yang dirancang untuk 'mengintegrasikan kelompok-kelompok suku ke dalam arus sosial utama dan budaya dari negara' (Persoon 2004)”

Dari sekian banyak perubahan yang dialami oleh orang-orang dari Siberut selama periode ini dan selanjutnya selanjutnya - yang merupakan kumpulan dari pemaksaan di Muara Siberut dan memulai dan mengontrak otoritas Jepang selama periode Perang Dunia Kedua - yang paling signifikan, dalam hal asimilasi masyarakat Mentawai, tiba pada tahun 1950 (setelah deklarasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945) kompilasi Mentawai menjadi bagian dari negara Indonesia (Bakker, 1999).

Pada awal tahun 1954, di bawah tujuan Indonesia persatuan nasional dan adaptasi budaya, Pemerintah Nasional mulai memperkenalkan program peradaban yang dirancang untuk 'mengintegrasikan kelompok suku ke dalam arus utama sosial dan budaya dari negara' (Persoon 2004) pengembangan dan.

Ini, untuk asli Mentawai, berarti pemberantasan praktik Arat Sabulungan; penyerahan paksa, pembakaran dan penghancuran harta yang digunakan untuk memfasilitasi perlindungan budaya atau ritual; dan mereka Sikerei (dukun) melepas jubah, dipukuli, dan dipindahkan menjadi pekerja paksa dan di penjara.

Berdasarkan Pancasila Pertama diartikulasikan pada 1 Juni 1945, Soekarno menentukan negara Indonesia masa depan harus sesuai Pancasila: nasionalisme Indonesia; internasionalisme, atau humanisme; persetujuan, atau demokrasi;kesejahteraan sosial; dan Ketuhanan yang Maha Esa.

Dalam konstitusi Republik Indonesia diundangkan pada tahun 1945, Pancasila telah mencatatkan pada urutan yang berbeda dan di dalam kata-kata yang berbeda: Ketuhanan yang Maha Esa, mendukung yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi di bawah asuhan pendukung, dan masalah sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

(Britannica, dilihat 2012), lima prinsip filsafat negara Indonesia yang dirumuskan oleh para pemimpin nasionalis Sukarno Indonesia, Pemerintah Indonesia juga mulai menerapkan kebijakan nasional agama baru mereka; Dikeluarkan oleh seluruh rakyat Indonesia harus menjadi milik salah satu dari lima agama yang dihargai.

Berdasarkan 'Ketuhanan yang Maha Esa' mendukung Indonesia, termasuk resmi hanya lima agama yang membutuhkan: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha (Tropenbos International 2004: Posisi Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Hutan Tropis).

Yang, untuk Kepulauan Mentawai, menggantikan masuknya segera misionaris dan meningkatkan kekerasan dan tekanan pada orang-orang untuk mengalihkan perubahan.

Pada akhirnya banyak yang memilih agama Kristen, karena pilihan yang fleksibel terhadap kepemilikan dan konsumsi babi yang memainkan peran integral dalam sejarah dan budaya Mentawai.

Pada inti dari strategi implementasi, program ini adalah pengembangan dari pemukiman kembali (PKMT  Sebuah singkatan untuk 'Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat terasing': desa Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang ditingkatkan. ) (1971); desa (1971); di mana rumah dibangun sesuai dengan desain seragam di daerah dikategorikan samping sungai utama / pantai dan orang-orang yang harus meninggalkan Uma mereka Uma adalah hub pusat untuk upacara budaya, ritual, dan penyimpanan semua barang suci;itu adalah jenis 'rumah panjang' dibangun untuk rumah seluruh klan (satu atau lebih keluarga inti) pada satu waktu, yang sangat dibutuhkan pada saat upacara. 'Uma' juga merupakan istilah yang digunakan kompilasi referensi seluruh kelompok. dan tanah leluhur untuk pindah.

Setelah jangka waktu lima tahun penyelesaian ini telah dikeluarkan dari status proyek dan di tangan kiri PNS dan pejabat pemerintah daerah untuk mempertahankan kemajuan dan kontrol. Ini juga merupakan waktu di mana perusahaan penebangan kayu mulai muncul di seluruh Kepulauan Mentawai.

Pada akhir 1980-an, setelah penebangan telah menghancurkan hutan Sipora, Utara dan Pagai Selatan, dan - sebelum ditantang oleh organisasi internasional. Pada tahun 1980, WWF (dana penyelam pemburu dunia) mencari proyek yang disiarkan 'Saving Siberut' 'yang, bersama dengan dukungan dari organisasi lain - UNESCO dan Survival Internasional - dan kepentingan internasional tambahan lainnya, membantu membujuk pemerintah Indonesia untuk menyetujui konsesi penebangan dan mengumumkan hutan Siberut cagar biosfer.- Juga dalam proses mencapai hal yang sama di Siberut, tekanan Pemerintah tentang pemukiman kembali santai.

Dengan ini, orang-orang di Mentawai menemukan mereka sekali lagi bebas untuk melakukan kegiatan budaya mereka - di daerah yang jauh dari desa-desa.

Namun, berawal dari trjadinya pemaksaan, dan sampai saat ini, jumlah masyarakat adat yang masih aktif menangani kebiasaan budaya, ritual dan upacara Arat Sabulungan sudah terbatas dengan sumbangan yang sangat kecil dari kelompok adat, yang dibagikan di sekitar Sarereiket dan Sakuddei di selatan Pulau Siberut .

Sumber : http://www.sukumentawai.org/id/sejarah

Sejarah Asal Usul Kabupaten Kepulauan Mentawai Sumatera Barat

Kabupaten Agam adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Agam memiliki luas wilayah mencapai 1.804,30 km2 dengan jumlah Penduduk sekitar 524.906 jiwa 2017.

AWAL MULA NAMA AGAM


Penamaan kabupaten ini dengan nama kabupaten Agam, didasari oleh Tambo, di mana sebelumnya beberapa nagari yang berada dalam kawasan kabupaten ini sekarang, dahulunya dikenal juga dengan nama Luhak Agam.

Kata agam dalam bahasa Minang hanya untuk merujuk kepada nama suatu kawasan, namun jika dirujuk dari bahasa Ibrani (agam, אגם), dapat bermaksud dengan danau atau kolam atau rawa-rawaserta juga dapat serumpun dengan kata agamon yang berarti alang-alang.

SEJARAH KABUPATEN AGAM

Kawasan kabupaten ini bermula dari kumpulan beberapa nagari yang pernah ada dalam kawasan Luhak Agam, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kawasan ini dijadikan Onderafdeeling Oud Agam dengan kota Bukittinggi sebagai ibukotanya pada masa itu.

Kabupaten Agam mempunyai sejarah yang panjang dan komplit, baik di bidang Pemerintahan maupun di bidang adat istiadat. Diawali dari Kerajaan Minangkabau pada pertengahan abad ke-17, dimana rakyat Minangkabau telah memanggul senjata untuk berontak melawan penjajahan Belanda.

Pemerintahan Minangkabau yang disebut Ranah Minang, dimana Kabupaten Agam tempo dulu, selain Sumatera Barat juga termasuk daerah Limo Koto Kampar (Bangkinang) yang sekarang termasuk Propinsi Riau, Daerah Kabupaten Kerinci (Sungai Penuh) sekarang termasuk Propinsi Jambi dan sebagian daerah Tapanuli Selatan (Koto Napan) yang sekarang secara administrasi berada di Propinsi Sumatera Utara.

Pemerintahan adat mencakup Luhak dan Rantau, dimana Pemerintahan Wilayah Luhak terdiri dari Luhak Tanah Datar, Luhak Limo Puluah dan Luhak Agam. Komisariat Pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera yang berkedudukan di Bukittinggi mengeluarkan peraturan tentang pembentukan daerah Otonom Kabupaten di Sumatera Tengah yang terdiri dari 11 Kabupaten yang salah satunya Kabupaten Singgalang Pasaman dengan ibukotanya Bukittinggi yang meliputi kewedanan Agam Tuo, Padang Panjang, Maninjau, Lubuk Sikaping dan Kewedanaan Talu ( kecuali Nagari Tiku, Sasak dan Katiagan).

Dalam masa Pemerintahan Belanda, Luhak Agam dirubah statusnya menjadi Afdeling Agam yang terdiri dari Onder Afdeling Distrik Agam Tuo, Onder Afdeling Distrik Maninjau dan Onder Afdeling Distrik Talu. Pada permulaan Kemerdekaan RI tahun 1945 bekas Daerah Afdeling Agam dirubah menjadi Kabupaten Agam yang terdiri dari tiga kewedanan masing-masing Kewedanaan Agam Tuo, Kewedanaan Maninjau dan Kewedanaan Talu.

PEMBENTUKAN KABUPATEN AGAM

Dengan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah No. 171 tahun 1949, daerah Kabupaten Agam diperkecil dimana Kewedanaan Talu dimasukkan ke daerah Kabupaten Pasaman, sedangkan beberapa nagari di sekitar Kota Bukittinggi dialihkan ke dalam lingkungan administrasi Kotamadya Bukittinggi.

Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah tersebut dikukuhkan dengan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, sehingga daerah ini menjadi Daerah Tingkat II Kabupaten Agam.

Pada tanggal 19 Juli 1993 secara de facto, ibukota Kabupaten Agam telah berada di Lubuk Basung yang dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ( PP Nomor 8 Tahun 1998 )


sumber : http://beritaagam.blogspot.com

Sejarah Awal Mula Berdirinya Kabupaten Agam Sumatera Barat

Subscribe Our Newsletter