JOMBANG JATIM - Puluhan warga berunjuk rasa di kantor Desa Sumberagung, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Mereka menuntut dua perangkat desa setempat dicopot lantaran diduga berzina.

Puluhan warga Desa Sumberagung mengawali aksinya dengan berorasi di depan kantor desa setempat. Massa emak-emak dan kaum pria tersebut juga membentangkan sejumlah poster berisi tuntutan. Seperti 'Turunkan perangkat mesum yang tak bermoral' dan 'Jangan ada perangkat desa yang tak bermoral'.

Perwakilan Warga Desa Sumberagung Pambudi (38) mengatakan, warga mendesak Kepala Desa Sumberagung mencopot dua perangkatnya. Yakni Kaur Umum Supaji dan Kasi Pemerintahan Ernawati.

"Warga Sumberagung menuntut kedua perangkat itu diberhentikan secara hukum. Yang mereka lakukan adalah perzinaan," kata Pambudi kepada wartawan di lokasi unjuk rasa, Senin (19/10/2020).

Pambudi menjelaskan Ernawati pernah ketahuan warga berselingkuh dengan pria idaman lain. Kasi Pemerintahan Desa Sumberagung itu membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya. Namun, Ernawati justru diduga berselingkuh dengan Supaji. Padahal keduanya sudah berkeluarga.

"Kami akan demo dengan massa lebih besar kalau tuntutan warga tidak dikabulkan," tegasnya.

Dibantu polisi dan TNI, Pemerintah Desa Sumberagung menggelar audiensi dengan perwakilan warga. Pemdes meminta lima ketua RW di desa ini menyampaikan tuntutannya secara tertulis.

Kepala Desa Sumberagung Indarto menjelaskan, tuntutan warga dari 5 RW ternyata sama. Yakni meminta Supaji dan Ernawati dicopot dari jabatan mereka. Dia membenarkan kedua perangkatnya itu menjalin hubungan terlarang.

"Sudah ada pernyataan tertulis dari masing-masing oknum, dia mengakui perbuatannya," ungkapnya.

Indarto menambahkan, pihaknya tidak bisa serta merta mencopot kedua perangkat Desa Sumberagung. Karena kewenangan pemberhentian perangkat desa di tangan Camat Megaluh.

"Kami tetap akan menerima tuntutan warga yang meminta kedua perangkat ini dilepas dari jabatannya. Namun, keputusan nanti ada di tingkat kecamatan," tandasnya

Sumber : detik.com

Gegara ada Perangkat Desa Yang Zina, Warga Jombang Demo

JOMBANG JATIM - Puluhan warga berunjuk rasa di kantor Desa Sumberagung, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Mereka menuntut dua perangkat desa setempat dicopot lantaran diduga berzina.

Puluhan warga Desa Sumberagung mengawali aksinya dengan berorasi di depan kantor desa setempat. Massa emak-emak dan kaum pria tersebut juga membentangkan sejumlah poster berisi tuntutan. Seperti 'Turunkan perangkat mesum yang tak bermoral' dan 'Jangan ada perangkat desa yang tak bermoral'.

Perwakilan Warga Desa Sumberagung Pambudi (38) mengatakan, warga mendesak Kepala Desa Sumberagung mencopot dua perangkatnya. Yakni Kaur Umum Supaji dan Kasi Pemerintahan Ernawati.

"Warga Sumberagung menuntut kedua perangkat itu diberhentikan secara hukum. Yang mereka lakukan adalah perzinaan," kata Pambudi kepada wartawan di lokasi unjuk rasa, Senin (19/10/2020).

Pambudi menjelaskan Ernawati pernah ketahuan warga berselingkuh dengan pria idaman lain. Kasi Pemerintahan Desa Sumberagung itu membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya. Namun, Ernawati justru diduga berselingkuh dengan Supaji. Padahal keduanya sudah berkeluarga.

"Kami akan demo dengan massa lebih besar kalau tuntutan warga tidak dikabulkan," tegasnya.

Dibantu polisi dan TNI, Pemerintah Desa Sumberagung menggelar audiensi dengan perwakilan warga. Pemdes meminta lima ketua RW di desa ini menyampaikan tuntutannya secara tertulis.

Kepala Desa Sumberagung Indarto menjelaskan, tuntutan warga dari 5 RW ternyata sama. Yakni meminta Supaji dan Ernawati dicopot dari jabatan mereka. Dia membenarkan kedua perangkatnya itu menjalin hubungan terlarang.

"Sudah ada pernyataan tertulis dari masing-masing oknum, dia mengakui perbuatannya," ungkapnya.

Indarto menambahkan, pihaknya tidak bisa serta merta mencopot kedua perangkat Desa Sumberagung. Karena kewenangan pemberhentian perangkat desa di tangan Camat Megaluh.

"Kami tetap akan menerima tuntutan warga yang meminta kedua perangkat ini dilepas dari jabatannya. Namun, keputusan nanti ada di tingkat kecamatan," tandasnya

Sumber : detik.com