Tampilkan postingan dengan label berdirinya kabupaten Dairi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label berdirinya kabupaten Dairi. Tampilkan semua postingan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan pintu gerbang provinsi Sumatera Utara ditinjau dari provinsi Riau. Kesultanan Kota Pinang dahulu terletak di kabupaten ini, yang beribukotakan di Kota Pinang.


Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang beribukota di Kota Pinang, Kota Pinang adalah kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 pada 24 Juni 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, semasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

AWAL TERBENTUKNYA KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN

Pada waktu itu Tanggal 22 Juli Tahun 2002 Datang saudara Rifai Nasution bersama 2 rekannya ke rumah Almarhum H Rustam Nasution membawa beberapa file.

Dalam pertemuan itu H. Rustam Nasution didampingi oleh pertemuan yaitu Mirwan Hasibuan dan Rifai Nasution berbincang membahas agar meminta H. Rustam dapat membahas hasil penelitian tim perumusan pemekaran Kabupaten Labuhanbatu.
Rifai Nst juga pada saat itu memberikan arahan akan Manfaat dari pemekaran tersebut.

Bila 5 Kecamatan Satu Kabupate (Lima) melewatkan Kecamatan Kotapinang, Kecamatan Kampung Rakyat, Kec. Torgamba, Kec. Silangkitang dan Kecamatan Sungaikanan. Dari pembahasan itu Almarhum H. Rustam Meminta waktu akan memusyawarahkan hal tersebut dengan para tokoh masyarakat Kotapinang.

Kemudian, pada Tanggal 26 Juli Tahun 2002, H. Rustam Nst meminta kepada Saudara Mirwan Hasibuan agar mengundang para tokoh masyarakat untuk membahas tentang pemekaran Kabupaten Labuhanbatu dan tempat-tempat titik berkumpul di rumah tokoh masyarakat H. Tamlihon Nst, setelah dilakukan meminta kepada para tokoh nasarakat dan Alim Ulama Kotapinang

Selanjutnya, pada Tanggal 5 Agustus Tahun 2002 diadakanlah pertemuan di rumah H. Tamlihon, pada musawarah saat itu, H. Rustam tidak hadir pada saat itu, yang hadir pada waktu itu adalah H. Tamlihon, H. Mursir Nst, H. Alwi Nst, H. Sukri Nst, H. Rifai Nst, H. Pai Nst, Ust H. Asli Pulungan, H. Ahmad Dewani Hrp, Tukka Tua Pardosi, Aman Hsb, Mirwan Hsb dan beberapa tokoh masyarakat lainnya.

Dari hasil rapat itu, setelah hasil rapat, dapatlah persetujuan mendukung perencanaan pemekaran Labuhanbatu menjadi 3 Kabupaten dan menyusun tim kecil untuk mengundang para Tokoh masyarakat dari 5 (Lima) Kecamatan, yang diketuai H Tamlihon dan di Seketarisi oleh Mirwan Hsb.

Kemudian, Pada Tgl 7 Agustus Tahun 2002, dilaksanakan rapat pembahasan pemekaran oleh tokoh masyarakat Dari 5 (Lima) Kecamatan, tempat pertemuan kala itu diadakan dirumah H. Rustam, dihadir tokoh masyarakat di Kecamatan Kampung Rakyat Ramlan Lubis Dan H. Lindung Nst, dari Kecamatan Torgamba H. Seno, Ir Miran Dan Bangun Hrp, Dari Kecamatan Sungai Kanan Romali S.Ag, Dari Kecamatan Silangkitang Abdul Wahab.

Sedangkan dari Kecamatan Kotapinang dihadiri oleh Ketua PAC PDIP Suarno, Ketua PKP TK Tampubolon, Ketua Golkar H Ali Napiah, Ketua PKB Tuka Tua Pardosi. Sementara dari tokoh kepemudaan di hadiri oleh Pengurus Pancasila Suria Darma, dari Pemuda Panca Marga (PPM) Jam Jam, dari PAN Ismail Puad.

Kemudian juga dihadiri H. Rustam, Mirwan Hsb, H. Mursir, H. Dewan, H. Alwi, Ir Hefrin Hrp, M. Yunus S.Sos Rizal Sambiring, Ustadz Asli Pulungan, H. Tamlihon, H. Hasmi, Jamrin Inti Nst, H. Sukri dan H. Sapii.

Hasil Rapat saat itu ditetapkanlah H. Rustam sebagai Ketua dan M Yunus S.Sos sebagai Sekretaris, kemudian dibentuklah organisasi yang bernama Masyarakat Peduli Pemekaran Labuhanbatu (MPPL), Kemudian Corp Surat ini ditanda tangani oleh elemen masyarakat untuk disodorkan ke DPRD Labuhanbatu agar DPRD Labuhanbatu mendukung permohonan pemekaran Labuhanbatu.

Kemudian pada bulan September Tahun 2002, masyarakat dari Daerah Selatan dan Daerah Utara serentak datang ke kantor DPRD Labuhanbatu yang dipandu Tim Pemikir putra daerah asal Labuhanbatu yang ada di Medan, seperti Jon Tambu Ritonga, H Ridwan Siregar, Sahminan Pasaribu, Rifai Nst, Usman Nst, dll.

Saat itu langsung diterima oleh Ketua DPRD Labuhanbatu H Dahlan Hsb, Abdul Roni Hrp, Abdul Wahab Rambe dan Anggota DPRD Lainnya.

Tim Pemikir Pemekaran memaparkan tunjangan bagi masyarakat jika Labuhanbatu di mekarkan menjadi 3 (Tiga) Kabupaten perlu percepatan Infrasuturuktur, dari peminjaman semua orang di DPRD akan diupayakan dan akan membantu pemekaran dengan Bupati Labuhanbatu HT Milwan.

Tim MPPL yang diketuai H Rustam Pada bulan April Tahun 2003 mengundang semua calon Anggota DPRD Labuhanbatu yang akan bertarung 2004. Acara pada saat itu bertempat di Hotel Istana 9, lebih dari 50 calon Anggota DPRD dari Dapil Labuhanbatu 2 untuk membuat perjanjian politik, dapat dilihat, dipilih calon tersebut harus memperjuangkan Pemekaran Labuhanbatu.

Diantara calon DPRD adalah H Zainal Hrp, H Pangonal Hrp, Ir Hefrin Hrp, H Panggar Nst, Jahara Pohan, Hj Kasmah dan Para Caleg Lainya dipilih dan menanda Tangani transaksi politik sesuai permintaan, maka akan menjadi pilihan terbaik pemekaran Labuhanbatu tiba ter, demikian mulai dari pada perjuangan pemekaran Labuhanbatu sehingga terwujud.

Maka pada Tanggal 24 Juni Tahun 2007, DPR RI yang memadatkan itu Sidang Paripurna Dipimpin Muhaimin Iskandar Memutuskan 12 Daerah serentak dimekarkan, maka dari hasil penetapan itu salah satu Kabupaten Labuhanbatu Selatan di syahkan sesuai UU No. 22 Tahun 2007 dan demikian juga dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara seauai UU No. 23 Tahun 2007.

H. Zainal Hrp menjelaskan yang mana Terwujudnya pemekaran karena insiatif Komisi 2 Komisi RI yang menyusunnya diketuai Surio Sugritno Dari Fraksi PDI Perjuangan. Karena pada saat itu Bupati Labuhanbatu tidak menanda tangani menyetujui pemekaran.

"Pada saat itu, Pimpinan Dewan berkoordinasi dengan Ketua DPRD Sumut Abdul Wahap Dalimunthe dan Guberbur Sumut Rudolf Pardede, mengatur pengajuan pemekaran tidak ke otonomi daerah, hal ini kami lakukan bersama Sahminan Pasaribu," terang Mirwan Hasibuan salah satu Tokoh Pemekaran Labuhanbatu.

“Makanya tim peninjau layak tidaknya yang pertama turun ke lapangan dari Komisi 2 DPR RI, kemudian tim DPD RI.
Terakhir, barulah Tim Dari DPRD. Setelah penghujung Tahun 2006, barulah Bupati Labuhan Batu H. T Milwan menanda tangani menerima pemekaran itu, maka pada Tanggal 24 Juni 2007 meminta pemekaran itu terwujud melalui Paripurna DPR RI.

SEJARAH KOTA PINANG


Pada Awalnya sebuah pemerintahan kecamatan di bawah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang berbatasan pada Provinsi Riau, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Bilah Hulu, dan Kecamatan Sungai Kanan.

Berdasarkan sejumlah bukti sejarah berupa kuburan dan sebagainya, diperkirakan Kota pinang telah berdiri sejak 250 tahun lalu. Menurut Hj Tengku Aznah seorang tetua di daerah itu, asal nama Kotapinang sendiri diambil dari kata Huta Pinangaon, yang artinya pinang yang mengawan atau pinang yang menjulang sampai ke awan. Pinang itu menurut cerita tumbuh di depan istana kesultanan Kotapinang.

Kesultanan Kotapinang pada mulanya bernama Kesultanan Pinang Awan. Sultan yang pertama memerintah adalah Sultan Batara Sinombah yang disebut juga dengan Sultan Batara Guru Gorga Pinayungan, yang memiliki makam di Hotang Mumuk Negeri Pinang Awan.

Sultan Batara Sinombah merupakan keturunan dari alam Minang Kabau Negeri Pagaruyung yang bernama Sultan Alamsyah Syaifuddin.

Namun kata dia, yang membuat nama Kotapinang melekat disebabkan di sepanjang sungai Barumun dulunya berpagar pinang. Sehingga kala itu Kotapinang juga dikenal dengan pagar pinang. Karena Kotapinang awalnya sebuah kesultanan, maka kala itu hiduplah di daerah itu seorang sultan.

Awal berdirinya, di daerah Kotapinang hanya dihuni dua suku besar yakni Dasopang dan Tamba yakni 30 Km dari Kotapinang. Bekas kekuasaan kedua suku itu terlihat dari peninggalannya berupa kuburan. Kedua suku inilah yang bertahun-tahun bermukim di kawasan itu.

Selama kedua suku itu berkuasa, timbul percekcokan bahkan sering terjadi perkelahian antara kedua suku, karena masing-masing ingin menguasai daerah itu. Karena perselisihan tak dapat diselesaikan, maka mereka sepakat suapaya kekuasaan diserahkan pada siapa pendatang di daerah itu. Mereka pun sama-sama mencari orang yang mampu memimpin daerah itu.

Dalam usaha mencari siapa yang akan diangkat jadi pemimpin, kala itu kedua suku tersebut menemukan seorang pendatang bernama Batara Guru Pinayungan. Sesuai ikrar, maka Batara Guru Pinayungan diangkatlah menjadi raja dan mengayomi seluruh masyarakat termasuk warga di luar kedua suku besar tersebut.

Batara Guru Pinayungan diyakini berasal dari daerah Pagaruyung. Kedatangannya ke daerah itu juga penuh dengan cerita mistis. Menurut penuturan Alm Tengku Yakub semasa masih hidup, Batara Guru Pinayungan memiliki kesaktian yang tinggi. Dia datang dari Pagaruyung melayang dan terdampar di Kotapinang.

Pernyataan itu diperkuat oleh Tengku Aznah, menurutnya Batara Guru Pinayungan memiliki kesaktian yang bisa mengikut arah angin. Batara Guru Pinayungan memiliki saudara. Saudara laki-lakinya bernama Batara Guru Payung dan seorang saudara perempuannya bernama Lingga Gani.

Kesultanan Kotapinang pada mulanya bernama Kesultanan Pinang Awan. Sultan yang pertama memerintah adalah Sultan Batara Sinombah yang disebut juga dengan Sultan Batara Guru Gorga Pinayungan, yang memiliki makam di Hotang Mumuk Negeri Pinang Awan.

Sultan Batara Sinombah merupakan keturunan dari alam Minang Kabau Negeri Pagaruyung yang bernama Sultan Alamsyah Syaifuddin.
Sultan Batara Sinombah bersama saudaranya Batara Payung beserta saudara tirinya perempuan Putri Lenggani meninggalkan Negeri Pagaruyung pergi ke daerah Mandailing.

Dalam perjalanannya, Batara Payung memutuskan untuk tinggal di Mandailing dan menjadi asal-usul raja-raja di daerah itu. Sedangkan Batara Sinombah dan Puteri Lenggani meneruskan perjalanannya sampai ke Hotang Mumuk (Pinang Awan).

Keturunan Batara Sinombah dari putranya Mangkuto alam merupakan asal-usul dari beberapa kerajaan yang terdapat di daerah Labuhanbatu seperti Raja Indra yang tertua
menetap di Kambul (Bilah Hulu) dan keturunannya menjadi raja-raja Panai dan Bilah.

Sedangkan yang nomor dua Raja Segar menetap di Sungai Toras menjadi Zuriat raja Kampung Raja, dan yang termuda Raja Awan menetap di Sungai Tasik menjadi Zuriat raja di Kotapinang. Yang dipertuan Pagar Ruyung Batara Guru Panjang Batara Sinombah Puteri Lenggani (Raja Mandailing) (Marhumsin. Batara Guru Gorga (Adik Tiri).

Setelah diangkat dan didaulat sebagai raja, Batara Guru Pinayungan menjadi raja dan bertempat tinggal di Kotapinang. Saat itu Lingga Gani ikut bersamanya memimpin desa kecil tersebut. Sedangkan Batara Guru Payung berpisah dari mereka dan pergi menuju tanah Mandailing bersama seekor anjing bernama Sipagatua.

Dalam kepemimpinan Batara Guru Pinayungan, suku Tamba dan Dasopang juga memilih pergi dari perkampungan tersebut untuk membuka perkampungan baru. Dalam masa pemerintahan raja itu juga diciptakan sistim keamanan dan rakyat setia kepada raja.

Setelah raja meninggal dunia, maka otomatis kekuasaan beralih ke tangan anaknya. Tak jelas siapa nama anak Batara Guru Pinayungan. Namun oleh anaknya itu, kerajaan kemudian dipindahkan ke pinggiran sungai Barumun tepatnya di seberang Labuhan Lama. Puing kerajaan itu sampai kini masih dapat dilihat.

Sumber : Kotapinang.wordpress.com

Sejarah Asal Usul Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Kabupaten Dairi adalah sebuah kabupaten di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kotanya ialah Sidikalang.

Kabupaten Dairi merupakan salah satu dari 33 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 192.780 hektare, yaitu sekitar 2,69% dari luas Provinsi Sumatera Utara (7.160.000 hektare) yang terletak di sebelah barat laut Provinsi Sumatera Utara.

Jumlah penduduk Kabupaten Dairi akhir tahun 2017 adalah sebanyak 279.020 jiwa.

SEJARAH AWAL KABUPATEN DAIRI


Dizaman sebelum Pemerintah Hindia Belanda di Daerah Dairi  telah ada struktur Pemerintahan yang dikenal dengan Pemerintahan Dairi dikendalikan oleh Raja Ikuten/Takal Aur/Suak Dan Partaki.

  Semasa Pemerintahan Hindia Belanda, Raja Ikuten Takal Aur sama kedudukannya dengan Kepala Negeri, Pertaki sebagai kepala kampung dimana Raja Ikuten, Takal Aur, Suak maupun Partaki adalah sama-sama Kepala Pemerintahan merangkap Raja Adat.

  Daerah Dairi dulunya sangat luas, meliputi 5 (lima) Suak yang disebut pula dengan istilah “Aur” terdiri dari :


1.  Suak/Aur Pegagan dan Karo Kampung, meliputi :
 Silalahi, Paropo, Tongging ( Sitolu Huta ), Pegagan Jehe dan Tanah Pinem.

2. Suak/Aur Keppas, meliputi : Sitellu Nempu, Parbuluan, SiempatNempu, Lae Luhung/Lae Mberen dan Siimapungga-pungga

3. Suak/Aur Simsim, meliputi :Kerajaan, Siempat Rube, Salak, Sitellu Tali Urang Jeh, Sitellu Tali Urang Julu dan Manik;

4. Suak/Aur Sienem Koden, meliputi :Sienem Koden, Mandaumas dan Barus;

5. Suak/Aur Boang, meliputi :Simpang Kanan, Lipat Kajang, Singkil Simpang Kiri, Beleggen, Gelombang dan Runding.

Pemerintahan Belanda dimulai semenjak wafatnya Alm. Raja Sisingamangaraja XII tgl. 17 juni 1970 yang ditembak Belanda ata perintah Komandan Batalion Marsuse, Kapten Kristopel di Ambalo Sienem Koden. Sebelumnya Raja Sisingamangaraja semasa hidupnya hijrah ke Daerah Dairi untuk meneruskan perjuangannya, berhubung karena Bakkara dan Daerah Toba seluruhnya telah dibakar habis oleh Belanda sehingga tidak mungkin lagi ada tempat bertahan Raja Sisingamangaraja XII di Tapanuli Utara, maka beliau pindah ke Dairi di wilaah simsim, yang diterima oleh Raja-Raja Adat disana.

Setelah Kolonial Belanda menguasai Daerah Dairi, maka Daerah Dairi menjadi suatu Onderafdeling yang dipimpin oleh Cotroleur Der Dairi Landen (Bangsa Belanda) dan seorang Demang (bangsa indonesia), disebut dengan Demang Der Dairi landen.

Onderafdeling Dairi dibagi dalam 3 (tiga) Onder District, yaitu :

1. Onder District Van Pakpak
2. Onder District Van Simsi
3. Onder Distrik Van Karo Kampung

Pada masa pendudukan Jepang tgl. 23 Maret 1942 Pemerintahan di Dairi pada umumnya tidak berobah hanya saja istilah Nama jabatan dirobah yaitu :

· Demang diganti menjadi Guntyo
· Asisten Demang diganti menjadi Huku Guntyo
·  Kepala Negeri diganti menjadi Bun Dantyo
·  kepala Kampung/Desa diganti menjadi Hutyo

  Semenjak kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 hingga Tahun 1965, Masyarakat Dairi turut mengambil bagian dan bahu membahu dengan masyarakat lainnya untuk membela Kemerdeekaan Bangsa dan Negara yang baru diproklamasikan itu. Dan perwujudannya adalah pengaturan Pemerintah di Kota Sidikalang disusunlah Komite Nasional tahun 1946/1947 sebagai realisasi dari UU No. 1 Tahun 1945 tgl. 23 September 1945.

Pada tanggal 6 juli 1947 oleh Dr. Ferdinand Lumban Tobing Residen Tapanuli dalam menghadapi Agressi I Belanda membagi Tapanuli menjadi beberapa Kabupaten antara lain :

·  Kabupaten Dairi
·  kabupaten Toba Samosir
·  Kabupaten Humbang, dan
·  Kabupaten Silindung

Berdasarkan surat Residen Tapanuli tgl. 12 september 1947 Nomor : 1526 ditetapkan PAULUS MANURUNG menjadi Bupati pertama di Dairi terhitung mulai tgl. 1 oktober 1974. Kabupaten Dairi dibagi menjadi 3 Kewedanaan yaitu : 

1. Kewedanaan Sidikalang meliputi Kec. Sidiklang dan Sumbul
2. Kewedanaan Simsim meliputi Kec. Kerajaan dan salak
3. Kewedanaan Karo Kampung meliputi Kec. Tigalingga dan Tanah Pinem.

    Pada tgl. 10 Desember 1949 Pemerintah Kabupaten Dairi diciutkan dari 12 Kecamatan menjadi 8 kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Sidikalang
2. Kecamatan Sumbul
3. Kecamatan Silimapungga-pungga
4. Kecamatan Siempat Nempu
5. Kecamatan Tigalingga
6. Kecamatan Salak
7. Kecamatan Kerajaan
8.  Kecamatan Tanah Pinem

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1948, semua Kabupaten yang tersebut pada Agressi I dan II di keresidenan Tapanuli dilebur, sehingga Kabupaten Dairi yang terbentuk pada tanggal 1 Oktober 1947 bergabung kembali menjadi bagian dari Tapanuli Utara dengan ibukotanya Tarutung. Sejak tanggal. 1 April 1950 delapan Kecamatan yang ada di Kabupaten Dairi menjadi bagian Tapanuli Utara.

Sesuai dengan UU No. 4/perpu tahun 1964 tgl. 13 Februari 1964 yang berlaku surut mulai tgl. 1 januari 1964 menghunjuk R. M. Aritonang sebagai Pejabat Bupati KDH Tingkat II Dairi dengan dengan tugas mempersiapkan Pembentukan DPRD dan pemilihan Bupati KDH Tk. II Dairi yang definitip. Berdasarkan UU No. 4/perpu tahun 1964 ditetapkanlah DPRD Kabupaten Dati II Dairi dengan jumlah anggota 20 orang.

Dan kemudian dilaksanakan pemilihan Bupati KDH Tk. II Dairi, yang mendapat suara terbanyak adalah Raja Nembah Maha yang sekaligus diangkat menjadi Bupati KDH Tk. II Dairi dan Sekwilda adalah Wal Mantas Habeahan.

Peresmian Kabupaten Daerah Tingkat II dairi menjadi Daerah Tingkat II Otonom dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara pada tanggal. 2 Mei 1964 bertempat di Gedung Nasional Sidikalang.

Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi didasarkan pada UU No. 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi terhitung mulai tgl. 1 Januari 1964.

Peresmian pembentukan 4 (empat) Wilayah Kerja Perwakilan Kecamatan tersebut telah dilaksanakan pada tgl. 25 Mei 1985 oleh Pembantu GUBSU Wilayah II yang dipusatkan di Sigalingging ibukota Perwakilan Kecamatan Parbuluan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan serta pengawasan di wilayah kecamatan/perwakilan Kecamatan telah dibentuk 2 (dua) Kantor Pembantu Bupati KDH Tk. II Dairi sesuai dengan keputusan Mendagri No. 136.22-310 tgl. 9 april 1985 tentang pembentukan wilayah kerja pembantu Bupati KDH Tk. II Dairi dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan keputusan Gubernur KDH Tk. I Sumatera Utara Nomor 061.1-2384 tentang Pembentukan Bupati KDH Tk. II Dairi Wilayah I dan II.

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan No.50 Tahun 1991 tanggal 7 september 1991, perwakilan Kecamatan parbuluan telah menjadi kecamatan Difinitif dan diresmikan oleh Gubernur KDH Tk. I Sumatera Utara tgl. 30 Oktober 1991.

Dan PP No. 35 Tahun 1992, Perwakilan Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Siempat Nempu Hulu dan Pegagan Hilir telah disyahkan menjadi Kecamatan Difinitip dan diresmikan oleh Gubernur KDH Tk. I Sumatera Utara pada tanggal 19 Oktober 1992 di Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara.

Pada Masa Agresi 1 Berdasarkan surat Residen Tapanuli Nomor 1256 tanggal 12 September 1947, maka ditetapkanlah PAULUS MANURUNG sebagai Kepala Daerah Tk. II pertama di Kabupaten Dairi yang berkedudukan di Sidikalang, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1947 (catatan : hari bersejarah ini berdasarkan kesepakatan pemerintah dan masyarakat kelak dikukuhkan sebagai hari jadi Kabupaten Dairi, melalui Keputusan DPRD Kab. Dati II Dairi Nomor 4/K-DPRD/1997 tanggal 26 April 1977) Dengan demikian, PAULUS MANURUNG (HATIAN PAULUS MANURUNG), seorang Ahli Hukum dari Medan, Ketua Pengadilan Tebing Tinggi, Pendidik, merupakan Bupati Pertama Kabupaten Dairi.

Pada Masa Sesudah Tahun 1960 : Kabupaten Dairi didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi, selanjutnya wilayahnya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Wilayah Kecamatan di Kabupaten Dairi, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara.

Penjabat Bupati Kepala Daerah Dairi pertama ditetapkan Rambio Muda Aritonang yang bertugas mempersiapkan pembentukan DPRD Dairi serta pemilihan Bupati definitif. Pada kesempatan pertama Bupati Kepala Daerah Dairi terpilih dengan suara terbanyak adalah MAYOR RAJA NEMBAH MAHA pada tanggal 2 Mei 1964.

Sejak tahun 1999 sampai dengan 2009 Kabupaten Dairi dipimpin oleh Bupati Dr. MASTER PARULIAN TUMANGGER dan pada akhirnya digantikan oleh wakilnya, Kanjeng Raden Adipati (KRA) Johnny Sitohang Adinegoro. Kanjeng Raden Adipati (KRA) Johnny Sitohang Adinegoro dan Irwansyah Pasi, S.H. menjadi Bupati dan Wakil Bupati Dairi periode 2009-2014.

Kabupaten ini kemudian dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Dairi sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Pakpak Bharat dengan dasar hukum Undang Undang Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan yang dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2003.

Sejarah Asal Usul Kabupaten Dairi Sumatera Utara