Social Items

Showing posts with label awal mula mempawah. Show all posts
Showing posts with label awal mula mempawah. Show all posts
Pontianak merupakan kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat sekaligus menjadi ibu kota Provinsi.
Kota ini dikenal sebagai Kota Khatulistiwa karena dilalui garis khatulistiwa. Di utara kota Pontianak, tepatnya Siantan, terdapat Tugu Khatulistiwa yang dibangun pada tempat yang dilalui garis khatulistiwa. Selain itu, Kota Pontianak dilalui oleh Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Kedua sungai itu diabadaikan dalam lambang Kota Pontianak. Kota ini memiliki luas wilayah 107,82 kilometer persegi.

AWAL MULA PONTIANAK


Nama Pontianak yang berasal dari bahasa Melayu yang beraini dipercaya ada kaitannya dengan kisah Syarif Abdurrahman yang sering diganggu oleh hantu Kuntilanak ketika dia menyusuri Sungai Kapuas.

Menurut ceritanya, Syarif Abdurrahman terpaksa melepaskan tembakan meriam untuk mengusir hantu itu sekaligus menandakan di mana meriam itu jatuh, maka di sanalah wilayah kesultanannya didirikan. Peluru meriam itu jatuh di dekat persimpang Sungai Kapuas dan Sungai Landak, yang kini dikenal dengan nama Kampung Beting.

Kota Pontianak didirikan oleh Syarif Abdurrahman Alkadrie pada hari Rabu, 23 Oktober 1771 (14 Rajab 1185 H) yang ditandai dengan membuka hutan di persimpangan Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Kapuas Besar untuk mendirikan balai dan rumah sebagai tempat tinggal. Pada tahun 1778 (1192 H), Syarif Abdurrahman dikukuhkan menjadi Sultan Pontianak.

Letak pusat pemerintahan ditandai dengan berdirinya Masjid Jami' (kini bernama Masjid Sultan Syarif Abdurrahman) dan Istana Kadariah yang sekarang terletak di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur.

pendirian kota Pontianak yang dituliskan oleh seorang sejarawan Belanda, V.J. Verth dalam bukunya Borneos Wester Afdeling, yang isinya sedikit berbeda dari versi cerita yang beredar di kalangan masyarakat saat ini.

Menurutnya, Belanda mulai masuk ke Pontianak tahun 1194 Hijriah (1773 Masehi) dari Batavia. Verth menulis bahwa Syarif Abdurrahman, putra ulama Syarif Hussein bin Ahmed Alqadrie (atau dalam versi lain disebut sebagai Al Habib Husin), meninggalkan Kerajaan Mempawah dan mulai merantau. Di wilayah Banjarmasin, ia menikah dengan adik sultan Banjar Sunan Nata Alam dan dilantik sebagai Pangeran.

Ia berhasil dalam perniagaan dan mengumpulkan cukup modal untuk mempersenjatai kapal pencalang dan perahu lancangnya, kemudian ia mulai melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda.

Dengan bantuan Sultan Pasir, Syarif Abdurrahman kemudian berhasil membajak kapal Belanda di dekat Bangka, juga kapal Inggris dan Perancis di Pelabuhan Pasir. Abdurrahman menjadi seorang kaya dan kemudian mencoba mendirikan pemukiman di sebuah pulau di Sungai Kapuas. Ia menemukan percabangan Sungai Landak dan kemudian mengembangkan daerah itu menjadi pusat perdagangan yang makmur. Wilayah inilah yang kini bernama Pontianak.

MASA PENJAJAHAN BELANDA DAN JEPANG

Pada tahun 1778, kolonialis Belanda dari Batavia memasuki Pontianak dengan dipimpin oleh Willem Ardinpola. Belanda saat itu menempati daerah di seberang istana kesultanan yang kini dikenal dengan daerah Tanah Seribu atau Verkendepaal.

Pada tanggal 5 Juli 1779, Belanda membuat perjanjian dengan Sultan mengenai penduduk Tanah Seribu agar dapat dijadikan daerah kegiatan bangsa Belanda yang kemudian menjadi kedudukan pemerintahan Resident het Hoofd Westeraffieling van Borneo (Kepala Daerah Keresidenan Borneo Barat) dan Asistent Resident het Hoofd der Affleeling van Pontianak (Asisten Residen Kepala Daerah Kabupaten Pontianak). Area ini selanjutnya menjadi Controleur het Hoofd Onderafdeeling van Pontianak atau Hoofd Plaatselijk Bestuur van Pontianak.

Assistent Resident het Hoofd der Afdeeling van Pontianak (semacam Bupati Pontianak) mendirikan Plaatselijk Fonds. Badan ini mengelola eigendom atau kekayaan Pemerintah dan mengurus dana pajak. Plaatselijk Fonds kemudian berganti nama menjadi Shintjo pada masa kependudukan Jepang di Pontianak.

Berdasarkan besluit Pemerintah Kerajaan Pontianak tanggal 14 Agustus 1946 No. 24/1/1940 PK yang disahkan menetapkan status Pontianak sebagai stadsgemeente. R. Soepardan ditunjuk menjadi syahkota atau pemimpin kota saat itu. Jabatan Soepardan berakhir pada awal tahun 1948 dan kemudian digantikan oleh Ads. Hidayat.

Kemudian, pusat PPD ini dipindahkan ke Pontianak yang awalnya berasal dari Sanggaupada 1 November 1945 dan menjadi suatu wadah kebangkitan Dayak pada 3 November 1945, sekitar 74 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Pembentukan stadsgerneente bersifat sementara, maka Besluit Pemerintah Kerajaan Pontianak diubah dan digantikan dengan Undang-undang Pemerintah Kerajaan Pontianak tanggal 16 September 1949 No. 40/1949/KP. Dalam undang-undang ini disebut Peraturan Pemerintah Pontianak dan membentuk Pemerintah kota Pontianak, sedangkan perwakilan rakyat disebut Dewan Perwakilan Penduduk Kota Pontianak. Wali kota pertama ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Pontianak adalah Rohana Muthalib. Ia adalah seorang wanita pertama yang menjadi wali kota Pontianak.

Sesuai dengan perkembangan tata pemerintahan, maka dengan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, bentuk Pemerintahan Landschap Gemeente, ditingkatkan menjadi kota praja Pontianak. Pada masa ini urusan pemerintahan terdiri dari Urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan Daerah.

MENJADI KOTA MADYA

Pemerintah Kota Praja Pontianak diubah dengan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959 dan Penetapan Presiden No.5 Tahun 1960, Instruksi Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 1964 dan Undang-undang No. 18 Tahun 1965, maka berdasarkan Surat Keputusan DPRD-GR Kota Praja Pontianak No. 021/KPTS/DPRD-GR/65 tanggal 31 Desember 1965, nama Kota Praja Pontianak diganti menjadi Kotamadya Pontianak, kemudian dengan Undang-undang No.5 Tahun 1974, nama Kotamadya Pontianak berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah di Daerah mengubah sebutan untuk Pemerintah Tingkat II Pontianak menjadi sebutan Pemerintah Kota Pontianak, sebutan Kotamadya Potianak diubah kemudian menjadi Kota Pontianak.

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kota Pontianak Kalimantan Barat

Kabupaten Sintang adalah salah satu daerah otonom tingkat II di bawah provinsiKalimantan Barat. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Sintang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 21.635 km² dan berpenduduk sebesar ± 403.095 jiwa. Kepadatan penduduk 16 jiwa/km2 yang terdiri dari multietnis dengan mayoritas suku Dayak dan Melayu.

Daerah Pemerintahan Kabupaten Sintang, pada tahun 2005, terbagi menjadi 14 kecamatan, 6 kelurahan, dan 183 desa. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Ambalau dengan luas 29,52 persen dari total luas wilayah Kabupaten Sintang, sedangkan luas masing–masing kecamatan lainnya hanya berkisar 1–29 persen dari luas Kabupaten Sintang. Secara umum Kabupaten Sintang luasnya hampir menyamai luas Provinsi Sumatera Utara.

Kabupaten Sintang merupakan kabupaten terbesar ke-dua di Provinsi Kalimantan Barat, setelah Kabupaten Ketapang. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia. Mata pencaharian utama masyarakat di kawasan ini adalah petani sawit dan karet.

AWAL MULA KABUPATEN SINTANG


Kerajaan Sintang bermula dari kedatangan seorang tokoh penyebar agama Hindu dari Semenanjung Malaka (ada pula yang mengatakan berasal dari Jawa) bernama Aji Melayu.

Ia datang ke daerah Nanga Sepauk (sekitar 50 km dari Kota Sintang) pada abad ke-4 dan mendirikan perkampungan baru di tempat itu. Bukti-bukti kedatangan Aji Melayu dapat dilihat dari temuan arkeologis berupa Arca Putung Kempat dan batu berbentuk /phallus/ yang oleh masyarakat setempat disebut "Batu Kelebut Aji Melayu". Putung Kempat adalah istri Aji Melayu yang kemudian menurunkan raja-raja di Sintang. Di daerah ini juga ditemukan batu yang menyerupai lembu serta makam Aji Melayu.

Pendirian Kerajaan Sintang dilakukan oleh Demong Irawan, keturunan kesembilan Aji Melayu, pada abad ke-13 (_+_ 1262 M). Demong Irawan mendirikan keraton di daerah pertemuan Sungai Melawi dan Sungai Kapuas (yaitu di Kampung Kapuas Kiri Hilir sekarang). Mulanya daerah ini diberi nama /senetang,/ yaitu kerajaan yang diapit oleh beberapa sungai.

Lambat laun penyebutan /senetang /kemudian berubah menjadi /sintang. /Sebagai lambang berdirinya kerajaan itu, Demong Irawan yang memakai gelar Jubair Irawan I menanam sebuah batu yang menyerupai buah kundur. Batu yang kini berada di halaman Istana Sintang ini oleh masyarakat setempat dianggap keramat dan memiliki tuah.

Pada masa Kerajaan Sintang Hindu, Istana Sintang dibangun berdasarkan arsitektur rumah panjang, rumah khas masyarakat Dayak. Namun, setelah Kerajaan Sintang menganut agama Islam, terutama pada masa pemerintahan Raden Abdul Bachri Danu Perdana, dibangunlah gedung istana yang baru dengan nama Istana Al Mukarrammah.

Istana ini dibangun pada tahun 1937 dengan arsitek seorang Belanda. Konstruksi bangunannya masih menggunakan struktur rangka kayu, tetapi dengan pondasi tiang bersepatu beton. Atap istana yang terbuat dari sirap kayu belian juga diperkuat dengan plafon dari semen asbes. Demikian pula dinding istana dilapisi dengan semen setebal _+_ 3 cm. Sampai saat ini, kompleks Istana Sintang masih terawat dengan baik.

Di sebelah barat istana, terdapat bangunan masjid dengan nama Masjid Jamik Sultan Nata Sintang. Di bagian muka masjid itu, terdapat jembatan penyeberangan dari kayu yang menghubungkan masjid dan istana yang dipisahkan oleh jalan beraspal. Jembatan ini dibangun untuk memudahkan raja dan kerabat istana melaksanakan shalat di masjid. Konstruksi awal masjid ini dibangun pada masa Pangeran Tunggal dengan kapasitas sekitar 50 orang. Perbaikan dan perluasan masjid kemudian dilakukan oleh penerusnya, yakni Sultan Nata pada tahun 1672 M.

Selain bangunan istana dan masjid, ciri khas kompleks istana Melayu adalah makam atau tempat peristirahatan terakhir raja. Ada beberapa makam yang dianggap penting dalam perjalanan sejarah Kerajaan Sintang, antara lain:


  1. Makam Aji Melayu yang terdapat di Desa Tanjung Ria, Kecamaan Sepauk (sekitar 55 km dari Ibukota Kabupaten Sintang); 
  2. Makam Jubair Irawan I, raja pertama Kerajaan Sintang, yang terletak di Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kecamatan Sintang (sekitar 3 km dari Kota Sintang); 
  3. Makam Raja-raja Sintang di daerah Kampung Sei Durian, Kecamatan Sintang; 
  4. Makam Kerabat Istana yang terletak di belakang Istana Sintang.

Sejarah Asal Usul Kabupaten Sintang Kalimantan Barat

Kabupaten Sekadau adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Kabupaten Sekadau merupakan daerah kecil yang memiliki potensi jalur transportasi segitiga, yakni daerah Nanga Taman dan Nanga Mahap yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ketapang. Kota Sekadau merupakan kota inti yang dilewati oleh jalur ke kota maupun pedalaman, daerah Tiga Belitang berbatasan dengan Senaning, Kabupaten Sintang dan Sarawak, Malaysia Timur.


Komoditi unggulan Kabupaten Sekadau yaitu sektor perkebunan, pertanian dan jasa. Sektor Perkebunan komoditi unggulannya adalah Kelapa Sawit, Kakao, Karet, Kopi, Kelapa, dan Lada. Sub sektor Pertanian komoditi yang diunggulkan berupa Jagung, Ubi Jalar, dan Ubi Kayu. sub sektor jasa Pariwisatanya yaitu wisata alam.

SEJARAH AWAL MULA SEKADAU

Nama “SEKADAU” ter-asumsi menjadi dua versi, pertama. Terambil darisejenis pohon kayu yang banyak tumbuh di muara sungai yang sekarang disebut SUNGAI SEKADAU. Oleh penduduk, pohon kayu ini disebut “BATANGADAU”. Versi lain menyebutkan, masyarakat pedalama n pada zaman dahulu, jika melihat sesuatu yang asing, mereka menyebutnya “BARU ADAU” (Baru melihat).

Dengan dua pernyataan yang masih kontraversi itu, lahirlah sebutan istilah Sungai Sekadau.Asal mula penduduk Sekadau, dikisahkan berasal dari pecahan rombonganDara Nante. Rombongan ini masih ada lagi yang telah meneruskan perjalanannyake Hulu Sungai Kapuas. Dibawah pimpinan SINGA PATIH BARDAT danPATIH BANGI.

Rombongan Singa Patih Bardat, telah berkembang biak danmenurunkan suku Kematu, Suku Benawas, Sekadau, Melawang dan Ketungau. Rombongan yang dipimpin oleh Patih Bangi, meneruskan perjalanannya ke daerah Belitang sekarang. Di daerah inilah berkembangnya keturunan Daya’ Melawang, Ketungau yang menurunkan raja-raja Sekadau.

Mula-mula kerajaan Sekadau berdomisili di daerah KEMATU. Kuranglebih 3 km sebelah hilir Rawak. Didaerah ini benyak terdapat makam raja-raja.Kemudian dipindahkan ke Sekadau tepatnya di sungai Bara’. Disinilah ibu kota kerajaan Sekadau dibangun dengan kraton sebagai pusat pemerintahannya.

Suku-suku tersebut diatas masing-masing dipimpin oleh Kepala Adat yang dipanggilKiyai. Adapun gelar dari ke empat Kiyai tersebut adalah : Kiayi MASTUMENGGUNG, Kiayi DIPA DIRAJA, Kiayi MAS SUTADILAGA dan KiayiMAS SUTA NATA.

Kedudukan Kiayi-kiayi ini amat kuat karena mereka turutmenentukan pengangkatan seorang raja dan disamping itu merekalah yang bertanggung jawab atas soal ketentraman dan kelancaran pemungutan pajak.Gelar-gelar yang lebih tinggi sesudah Kiayi berturut-turut menurut tingkatannyaadalah : Tumenggung, Patih, Demang dan Naga Lantai. Yang dapat diangkatmenjadi Naga Lantai adalah yang mempunyai keahlian mengenai adat istiadat dan sudah berumur 70 tahun keatas.

Menurut kisah nyata dari rakyat Sekadau, bahwakerajaan Sekadau telah diperintahkan berturut-turut oleh keturunan PRABUJAYA dan keturunan RAJA-RAJA SIAK BULUN (Bahulun dari Sungai KeriauRaja turun temurun itu secara ditael tak dapat lagi disebutkan, karena tak ada data-data yang diketemukan.

Baik cerita rakyat, apalagi penulisannya, yang jelas itulah yang akandiuraikan sebagai berikut. Raja Sekadau pertama yang dapat disebutkan adalah PANGERAN ENGKONG.
Pangeran Engkong dengan empat bersaudara : 1.PANGERAN AGONG PRABU JAYA 2. PANGERAN ENGKONG 3.PANGERAN SENARONG 4. RATU KUDONG Dari ke empat bersaudaratersebut, Pangeran Engkonglah yang telah terpilih menjadi raja Sekadau sesudahayahnya wafat.

Sedangkan Pangeran Senarong menurunkan raja-raja Belitang.Pangeran Engkong adalah putra dari kedua. Menurut baginda telah memilihnya berdasarkan penelitian kecakapan mereka sendiri-sendiri. Pangeran Engkongternyata lebih bijaksana dari yang lainnya, ia tahu dan mengerti akan keadaanrakyat.

Pangeran Agong sangat berkecil hati, karena tidak terpilih sebagai pengganti ayahandanya. Ia tak kurang akal juga untuk mengatasi perasaannyayang gundah dan tertekan itu. Ia mengajak dan mempengaruhi segala rakyat yang senang padanya, mereka berunding dan berangkat meninggalkan Sekadau menujudaerah Kuari, daerah ini masih meninggalkan bekasnya, walaupun kelihatan telahmenghutan–belukar saja.

Hingga kini rakyat Sekadau menyebutnya “LAWANGKUARI” yang kini juga disebut sebagai simbol (khas) Sekadau, karena sudahmenjadi kabupaten baru menjadi sebutan “SEKADAU KOTA LAWANGKUARI” Banyak orang yang senang mendatangi Lawang Kuari untuk maksud-maksud tertentu.

Untuk mendatangi daerah ini harus tahu syarat-syarat tahayulnya. Banyak keanehan yang dapat diketemukan di daerah Lawang Kuari itu, oleh rakyat Sekadau daerah ini juga disebut “BATANG PANJANG MENGHILANG” Perkembangan Kerajaan Sekadau selanjutnya, diawali dengan perjalanan Sultan Anum oleh orang tuanya untuk mendatangi Mempawah guna untuk memperdalam pengetahuannya, terutama dalam bidang agama Islam.

Itulahsebabnya kerajaan Sekadau dikala pemerintahannya agama Islam sangat pesat penyebarannya, sehingga Daya’ Kematu yang telah banyak masuk dan memeluk  agama Islam dikala itu. Karena ramainya pemeluk agama Islam, pindahlah ibu kota kerajaan kehilir Sungai Bara’ Sekadau. Dengan bantuan rakyat yang rela berkorban dan dengan kesadaran, kerajaan Sekadau telah membangun sebuahmesjid untuk mereka bersembahyang, mesjid tersebut masih gagah hinggasekarang, cuma karena dipengaruhi renovasi oleh masyarakat setempat ciri khaskeasliannya sudah tidak tampak lagi.Pangeran Suma Negara meninggal dunia, telah digantikan oleh putramahkota Abang Todong dengan gelar SULTAN ANUM.

Setelah putra Mahkotadewasa, ia pun dinobatkan dan memerintah dengan gelar “SULTAN MANSUR” (Putra Sultan Anum ). Waktu itu oleh Belanda, Sekadau dianjurkan menggunakanPenembahan dibawah kekuasaan Sultan Pontianak.

Rakyat mendengar pernyataantersebut langsung menolak dan tak terima, maka terjadilah konflik horizontalantar rakyat, sehingga menimbulkan Perang Basah (Perang Saudara). KerajaanSekadau kemudian dialihkan kepada Gusti Mekah sebagai pejabat, Gusti Mekah bernama Sultan Mansur memerintah dengan gelar PANEMBAHAN GUSTIMEKAH SRI NEGARA. Sesudah pemerintahan Panembahan Mekah Sri Negaradan saudaranya Gusti Isa, dengan gelar Pangeran Perdana Menteri berakhir, MakaPanembahan Gusti Akhmad Sri Negara dinobatkan naik tahta kerajaan.

Tapi nasib malang bagi beliau dengan keluarganya, oleh penjajah Belanda telahmengasingkannya ke Jawa, di Malang. Dengan tuduhan palsu sebagai penghasut para tumenggung untuk melawan Belanda. Karena pengasingan PanembahanGusti Akhmad Sri Negara tersebut maka, Panembahan Haji Gusti Abdullahdiangkat dengan gelar Pangeran Mangku sebagai wakil Panembahan.

Ia pun dipersilahkan mendiami kraton di Sungai Bara’. Belum lama Pangeran Mangkudinobatkan sebagai wakil panembahan , iapun berpulang kerakhmatullah.Kedudukannya diganti oleh Panembahan Gusti Akhmad, yang kemudian digantilagi oleh Sri Utin ( Istri dari Gusti Hamid ), dengan gelar Sri Ratu Negara. Setelah kembalinya beliau kerakhmatullah, digantilah Panembahan Gusti Kelip sebagairaja Sekadau.

Gusti Kelip pun menjadi korban penyungkupan Jepang di Mandor padatahun 1944. Untuk meneruskan pemerintahan kerajaan Sekadau, rakyatmengangkat Gusti Mohammad Kolen Sri Negara (Cucu Sultan Anum) sebagai pemegang pucuk pemerintahan kerajaan Sekadau. Ia telah memerintah sekitar tahun 1944-1952. Tahun 1946, Gusti Adnan diangkat memimpin kembali kerajaan Belitang.

Pada bulan Juni 1952 Gusti Mohammad Kolen Sri Negara bersama Gusti Adnan, menyerahkan administrasi kerajaan langsung kepada pemerintah pusat di Jakarta. Pada waktu itu Mr.Mohammad Roem menjabatsebagai Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang disaksikan oleh SayutiMalik (Pengetik Naskah Proklamasi Kemerdekaan RI).

Sekembalinya mereka dariJakarta, Kerajaan Sekadau administrasinya diserahkan langsung kepada Swapraja.Setelah Sekadau menjadi Kewedanaan maka diangkatlah Gusti Adnan sebagai Wedana pertama di Sekadau.

Sejarah Asal Usul Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat

Kabupaten Sanggau adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sanggau merupakan salah satu daerah yang terletak di tengah-tengah dan berada di bagian utara provinsi Kalimantan Barat dengan luas daerah 12.857,70 km² dengan kepadatan 29 jiwa per km². Dilihat dari letak geografisnya kabupaten sanggau terletak di antara 1° 10" Lintang Utara dan 0° 35" Lintang Selatan serta di antara 109° 45", 111° 11" Bujur Timur. Daerah ini merupakan tempat kelahiran Gubernur Kalimantan Barat saat ini, Cornelis M.H.

SEJARAH AWAL MULA SANGGAU


Penyebutan “Sanggau” sendiri berasal dari nama tanaman yang tumbuh di tepi sungai daerah tempat berdirinya kerajaan itu, yakni Sungai Sekayam. Dalam buku Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat karya J.U. Lontaan disebutkan bahwa Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan yang dipimpin Dara Nante, seorang perempuan ningrat dari Kerajaan Sukadana, Ketapang, saat mencari suaminya yang bernama Babai Cinga. Namun ada juga pendapat yang meyakini bahwa nama “Sanggau” diambil dari nama Suku Dayak Sanggau, sebuah klan Suku Dayak yang menjadi suku asal Baba Cinga.

Kerajaan Sanggau

Dalam perjalanan menyusuri Sungai Sekayam, rombongan Dara Nante bertemu dengan orang-orang dari Suku Dayak Mualang yang dipimpin oleh Patih Bardat dan Patih Bangi. Rombongan Suku Dayak Mualang tersebut sedang berusaha menemukan sebuah tempat yang bernama Tampun Juah. Akhirnya, kedua rombongan itu bergabung dan bersama-sama mengarungi Sungai Sekayam. Di tengah perjalanan, ternyata di aliran Sungai Sekayam terdapat dua cabang anak sungai.

Rombongan besar ini kemudian memilih salah satu cabang Sungai Sekayam yang dikenal dengan nama Sungai Entabai. Ternyata pilihan itu tepat karena rombongan Dara Nante dan Suku Dayak Mualang berhasil menemukan Tampun Juah yang terletak di hulu Sungai Entabai. Berkah bagi Dara Nante karena di tempat itulah ia dapat menemukan Babai Cinga.

Tampun Juah merupakan tempat persinggahan dan salah satu pusat berkumpulnya suku-suku bangsa Dayak dari berbagai klan yang bermigrasi dari banyak daerah asal. Setelah beberapa saat menetap di Tampun Juah, rombongan Patih Bardat dan Patih Bangi memutuskan untuk meneruskan perjalanannya menuju hulu Sungai Kapuas. Kelak, rombongan Singa Patih Bardat menurunkan Suku Kematu, Benawas, Sekadau, dan Melawang. Sedangkan rombongan Patih Bangi adalah leluhur Suku Dayak Melawang yang menurunkan raja-raja Sekadau.

Dara Nante tidak menetap selamanya di Tampun Juah karena Dara Nante memutuskan untuk pulang ke Sukadana dan kembali menyusuri Sungai Sekayam. Namun, di tengah perjalanan, tepatnya di sebuah tempat yang dikenal dengan nama Labai Lawai, rombongan Dara Nante menghentikan perjalanannya dan membangun suatu kerajaan kecil di tempat itu, yang kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Sanggau. Rombongan Dara Nante sendiri sebelumnya pernah singgah di Labai Lawai dalam perjalanan pertama mereka ketika mencari Babai Cinga.

Hingga kini, di Labai Lawai masih dapat ditemukan situs sejarah peninggalan Kerajaan Sanggau, yakni berupa batu-batu keramat yang dinamakan Batu Dara Nante dan Batu Babai Cinga. Batu-batu itu menancap di tanah dan ditutup kain kuning berbentuk segi empat dengan ketinggian sekitar 1 meter. Hingga saat ini, warga setempat masih melakukan ritual adat yang rutin diadakan setiap tahun tersebut dengan memberikan sesaji untuk batu-batu yang disucikan tersebut.

Keturunan Kerajaan Sanggau di masa sekarang meyakini bahwa kerajaan leluhur mereka itu didirikan pertama kali pada tanggal 7 April 1310 M, yaitu ketika Dara Nante dinobatkan sebagai penguasa Kerajaan Sanggau yang pertama. Untuk itu, maka pada tanggal 26 Juli 2009, perwakilan tiga etnis yang terdapat di Sanggau, yaitu Melayu, Dayak, dan Tionghoa, menyepakati bahwa setiap tanggal 7 April diperingati sebagai hari jadi Kota Sanggau, meskipun hal ini masih sebatas pendeklarasian dan belum sebagai ketetapan pemerintah. Sedangkan upaya untuk mendapatkan peresmian dari pemerintah masih diperjuangkan sampai saat ini.

Kerajaan Sanggau mengalami masa-masa sulit ketika Dara Nante menitipkan pucuk pimpinanKerajaan Sanggau kepada orang kepercayaannya yang bernama Dakkudak. Namun, Dakkudak ternyata tidak mampu menjalankan amanat Dara Nante dengan semestinya. Berbagai perkara tidak dapat diselesaikannya dengan baik. Akibat kondisi yang kian terjepit dan tidak menguntungkan, Dakkudak kemudian memilih angkat kaki dari Kerajaan Sanggau dan pergi menuju ke daerah Semboja dan Segarong.

Kepergian Dakkudak membuat roda pemerintahan Kerajaan Sanggau tersendat. Kelanjutan riwayatKerajaan Sanggau setelah era pemerintahan Dakkudak belum diketahui dengan pasti, namun, pada tahun 1485 M, seorang perempuan yang masih memiliki garis keturunan dengan Dara Nante, bernama Dayang Mas Ratna (1485-1528 M), dinobatkan sebagai penguasa Sanggau.

Kebijakan pertama Dayang Mas Ratna setelah bertahta adalah memindahkan pusat pemerintahan dari Labai Lawai ke Mengkiang, sebuah tempat yang terletak di muara Sungai Sekayam. Dalam menjalankan pemerintahannya, Dayang Mas Ratna dibantu oleh suaminya yang bernama Nurul Kamal atau Abdurrahman, keturunan Kyai Kerang dari Banten (Lontaan, 1975:172). Meski Nurul Kamal diduga kuat adalah seorang muslim, namun belum diketahui apakah Kerajaan Sanggau sejak masa pemerintahan Dayang Mas Ratna juga telah bercorak Islam.

Pemimpin Kerajaan Sanggau pengganti Dayang Mas Ratna masih seorang perempuan, bernama Dayang Puasa yang kemudian bergelar Nyai Sura (1528-1569 M). Dalam menjalankan pemerintahan Kerajaan Sanggau, Dayang Puasa dibantu oleh suaminya yang bernama Abang Awal, seorang keturunan penguasa Kerajaan Embau di Kapuas Hulu.

Selain itu, masih pada era pemerintahan Nyai Sura, Kerajaan Sanggau telah menjalin hubungan kekerabatan dengan Kerajaan Sintang yang saat itu dipimpin oleh Raja Juhair atau Jubair. Jadi, dalam hal ini sebenarnya masih ada hubungan darah (famili) antara raja-raja Kerajaan Sanggau dengan raja-raja Kerajaan Sintang.

Selanjutnya, Kerajaan Sanggau dipimpin oleh seorang raja bernama Abang Gani dengan gelar Pangeran Adipati Kusumanegara Gani (1569-1614 M). Pada era ini, Kerajaan Sanggau terlibat perkara dengan Kerajaan Matan (Tanjungpura). Kasus ini bermula dari perkawinan puteri Sanggau, bernama Dayang Seri Gemala, dengan seorang penguasa dari Kerajaan Matan. Namun, beberapa tahun setelah perkawinan itu, terdengar kabar bahwa Raja Matan telah menikah lagi.

Oleh karena itu, pihak Kerajaan Sanggau bermaksud untuk menjemput Dayang Seri Gemala dari KerajaanMatan. Melalui berbagai perundingan antara Kerajaan Matan dan Kerajaan Sanggau, akhirnya Dayang Seri Gemala berhasil dipulangkan kembali ke Sanggau secara damai. Warga KerajaanSanggau menyambut kepulangan sang puteri dengan suka-cita (Lontaan, 1975:172).

Setelah Raja Abang Gani wafat pada tahun 1614 M, tampuk pemerintahan Kerajaan Sanggau diserahkan kepada putra mahkota yang bernama Abang Basun dengan gelar Pangeran Mangkubumi Pakunegara (1614-1658 M). Pemerintahan Pangeran Mangkubumi Pakunegara mendapat dukungan penuh dari saudaranya, bernama Abang Abon dengan gelar Pangeran Sumabaya, dan sepupunya yang bernama Abang Guneng.

Kesultanan Sanggau

Penerus pemerintahan Kerajaan Sanggau setelah Pangeran Mangkubumi Pakunegara adalah Abang Bungsu (Uju) yang bertahta sejak tahun 1658 hingga 1690 M. Abang Bungsu adalah anak lelaki Pangeran Mangkubumi Pakunegara dari istri ketiga yang berasal dari Tanah Silat, Kabupaten Kapuas Hulu. Pengangkatan Abang Bungsu menjadi raja dilakukan karena kedua istri Pangeran Mangkubumi yang lain tidak bisa memberikan anak laki-laki.

Abang Bungsu dinobatkan sebagai Raja Sanggau dengan gelar Sultan Mohammad Jamaluddin Kusumanegara. Menilik nama dan penyebutan gelar yang disematkan kepada Abang Bungsu, dapat dipastikan bahwa pemerintahan Sanggau pada masa ini telah bercorak Islam. Dengan demikian, nama Kerajaan Sanggau pun berubah menjadi Kesultanan Sanggau, sesuai dengan pemerintahan khas Islam.

Sultan Mohammad Jamaluddin memindahkan pusat pemerintahan dari Mengkiang ke tempat yang sekarang menjadi Kota Sanggau. Akan tetapi, masih banyak keturunan Abang Bungsu yang tetap bertahan di Mengkiang. Konon, Abang Bungsu atau Sultan Mohammad Jamaluddin pernah berkunjung ke Kesultanan Cirebon di Jawa Barat. Sultan Mohammad Jamaluddin membawa pulang oleh-oleh berupa tiga buah meriam yang diberi nama Bujang Juling, Dara Kuning, dan Dara Hijau (Lontaan, 1975:173).


Pada tahun 1690 M Sultan Mohammad Jamaluddin mangkat. Tahta Kerajaan Sanggau dijabat oleh anak sulungnya, bernama Abang Kamaruddin atau Abang Saka bergelar Sultan Akhmad Kamaruddin (1690-1722 M). Dalam mengelola pemerintahan, Sultan Akhmad dibantu oleh adiknya yang bernama Panembahan Ratu Surya Negara. Kedua putera almarhum Sultan Mohammad Jamaluddin ini saling bekerja sama untuk memajukan Kesultanan Sanggau.

Sultan Akhmad Kamaruddin berperan sebagai kepala pemerintahan dan menyandang gelar Gusti, sedangkan Panembahan Ratu Surya Negara, yang memperoleh gelar Ade, diangkat sebagai penasehatkesultanan sekaligus membawahi daerah perairan atau kawasan pesisir laut.

Pada suatu hari, Sultan Akhmad Kamaruddin menderita sakit. Ketika Sultan Akhmad Kamaruddin dalam kondisi lemah karena sakitnya itu, Panembahan Ratu Surya Negara berkali-kali datang menghadap sang kakak agar tahta pemerintahan Kesultanan Sanggau diserahkan kepadanya.

Awalnya, permintaan itu tidak ditanggapi secara serius oleh Sultan Akhmad Kamaruddin, namun karena Panembahan Ratu Surya Negara terus-menerus mendesak, maka akhirnya Sultan menyerahkan tahta kepada sang adik. Pada tahun 1722 M, Panembahan Ratu Surya Negara dinobatkan menjadi Sultan Sanggau dan bergelar Sultan Zainuddin (1722-1741 M). Selain itu, karena sebelum dinobatkan Panembahan Ratu Surya Negara selalu bertanya kepada kakaknya kapan ia bisa naik tahta menjadi raja, maka ia mendapat julukan Abang Sebilang Hari.

Pascawafatnya Sultan Zainuddin, terjadi sedikit perubahan dalam aturan suksesi KesultananSanggau. Mulai saat itu, pucuk kepemimpinan Kesultanan Sanggau dijabat secara bergantian oleh keturunan Sultan Akhmad Kamaruddin dan Sultan Zainuddin. Selain itu, kedua belah pihak juga menempati istana yang berbeda, yakni Istana Beringin (daerah darat) untuk pihak keturunan Sultan Akhmad Kamaruddin dan Istana Kuta (daerah laut) untuk pihak keturunan Sultan Zainuddin.

Pengganti Sultan Zainuddin (dari Istana Kuta di daerah laut) sebagai pemimpin Kesultanan Sanggau adalah Abang Tabrani dengan gelar Pangeran Ratu Surya Negara (1741-1762 M) dari daerah darat dan bertahta di Istana Beringin. Pada masa ini, terjalin hubungan akrab antara Kesultanan Sanggau dengan Kesultanan Kadriah Pontianak. Hal ini dibuktikan dengan pemberian sebuah meriam yang dinamakan “Gentar Alam” kepada Kesultanan Sanggau dari Sultan Kadriah Pontianak. Sebagai hadiah balasan, Pangeran Ratu Surya Negara mengirimkan balok-balok kayu belian yang kini masih tersimpan di Istana Kesultanan Kadriah Pontianak.

Hubungan antara Kesultanan Sanggau dan Kesultanan Kadriah Pontianak mulai retak pada tahun 1778 M. Penguasa Kesultanan Kadriah Pontianak saat itu berambisi melakukan sejumlah ekspansi untuk memperluas wilayahnya.

Kesultanan Kadriah Pontianak berhasil menduduki wilayah Kesultanan Sanggau sekaligus menguasai jalur perdagangan Sungai Kapuas. Sebagai legitimasi penguasaan atas wilayah Sanggau, Sultan Kadriah Pontianak mendirikan benteng yang dinamakan Jambu Basrah di Pulau Simpang Labi yang merupakan pulau milik Kerajaan Sanggau.

Setelah Pangeran Ratu Surya Negara wafat pada tahun 1762 M, tahta Kesultanan Sanggau kembali beralih ke Istana Kuta yang dijabat oleh Panembahan Mohammad Thahir I Surya Negara (1762-1785 M). Selanjutnya, Kesultanan Sanggau dipimpin oleh Pangeran Usman (di Istana Beringin) yang bergelar Panembahan Usman Paku Negara (1785-1812).

Pada masa pemerintahan Panembahan Usman Paku Negara, Kerajaan Sanggau menjalin hubungan kekerabatan denganKerajaan Sekadau melalui ikatan perkawinan. Ratu Godok, puteri Panembahan Usman Paku Negara, menikah dengan Raja Sekadau (Lontaan, 1975:174). Di sisi lain, pada tahun 1812, terjadi lagi perselisihan antara Kesultanan Sanggau dengan Kesultanan Kadriah Pontianak. Kali ini, KesultananSanggau dapat menghalau serangan dari Kesultanan Kadriah Pontianak

Setelah Panembahan Usman Paku Negara, tampuk kekuasaan Kerajaan Sanggau beralih kepada Panembahan Mohammad Ali Surya Negara (1812-1823) dari Istana Kuta. Era pemerintahan Panembahan Mohammad Ali Mangku Negara berakhir pada tahun 1823 dan digantikan oleh wakil dari Istana Beringin, yakni Sultan Ayub Paku Negara, yang memimpin Kerajaan Sanggau sampai tahun 1828.

Pada masa pemerintahannya, Sultan Ayub mengagagas pembangunan Masjid Jami’ Syuhada yang diperkirakan berdiri pada tahun 1826. Selain itu, menurut laporan yang ditulis Bassilius dalam surat kabar Pontianak Pos edisi 28 September 2004 dan terangkai dalam tulisan berseri dengan judul “Melihat Perkembangan Sanggau dari Masa ke Masa”, disebutkan bahwa Sultan Ayub memindahkan pusat pemerintahan Kesultanan Sanggau ke Kampung Kantuk.

Saudara Sultan Ayub, bernama Ade Akhmad, naik tahta menjadi Sultan Sanggau dengan gelar Panembahan Mohammad Kusuma Negara. Penobatan Ade Akhmad yang notabene masih berasal dari pihak Istana Beringin itu disebabkan karena calon sultan dari Istana Kuta masih kecil dan belum cukup umur untuk memimpin Kesultanan Sanggau.

Setelah Ade Akhmad atau Panembahan Mohammad Kusuma Negara wafat pada tahun 1860, giliran wakil dari keluarga Istana Kuta yang naik tahta, yakni Panembahan Mohammad Thahir II (1860-1876). Panembahan Mohammad Thahir II pernah merumuskan batas-batas wilayah hukum antara Kesultanan Sanggau dengan KesultananBrunei. Namun, tanda batas yang telah dibuat Panembahan Mohammad Thahir II tersebut kini belum dapat dilacak dan ditemukan.

Pada era pemerintahan Panembahan Mohammad Thahir II, wilayah Kesultanan Sanggau didatangi bangsa Belanda. Pada awalnya, kedatangan Belanda disambut dengan baik oleh rakyat dan keluarga Kesultanan Sanggau. Belanda memanfaatkan sambutan baik ini dengan memohon untuk diizinkan menetap di Sanggau. Permintaan Belanda ini dikabulkan oleh Panembahan Mohammad Thahir II. Dengan demikian, Belanda mulai menanamkan pengaruhnya di wilayah KesultananSanggau.

Panembahan Mohammad Thahir II wafat pada tanggal 23 Maret 1876,. Kedudukannya sebagai Sultan Sanggau digantikan oleh Ade Sulaiman (dari Istana Beringin) yang bergelar Panembahan Haji Sulaiman Paku Negara (1876-1908). Sejak saat inilah roda pemerintahan di KesultananSanggau mulai dipengaruhi oleh hegemoni Belanda, termasuk dalam hal mengangkat, memecat, dan menggantikan kedudukan seorang sultan, serta berbagai perjanjian yang dilakukan antara pihak Kesultanan Sanggau dengan Belanda.

Pada tahun 1877, misalnya, dilakukan penandatanganan surat kontrak mengenai penyewaan tanahKesultanan Sanggau oleh Belanda, yang ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda J.W. van Lansberge (1875-1881) serta pihak Kesultanan Sanggau yang diwakili oleh Sultan Sanggau, Panembahan Muhammad Saleh (Mangkubumi), Pangeran Ratu Mangku Negara (Raja di Semerangkai), Pangeran Mas Paduka Putera (Raja di Balai Karangan), dan Pangeran Adi Ningrat selaku (Menteri Kesultanan Sanggau). Dalam perjanjian itu, ditetapkan bahwa Tanjung Sekayam disewakan kepada Belanda.

Setelah Panembahan Haji Sulaiman Paku Negara meninggal dunia pada tahun 1908, tampuk pemerintahan Kesultanan Sanggau diteruskan oleh Panembahan Gusti Mohammad Ali Surya Negara (dari Istana Kuta) yang berkuasa sampai tahun 1915 (Faturrahman, et.al., tt:98). Pemangku tahtaKesultanan Sanggau berikutnya adalah Pangeran Gusti Mohammad Said Paku Negara (dari Istana Beringin).

Era Pangeran Gusti Mohammad Said Paku Negara berakhir pada tahun 1921 setelah beliau dipensiunkan oleh Belanda. Belanda yang telah berhasil masuk ke dalam setiap kebijakan pemerintahan Kesultanan Sanggau kemudian menobatkan Panembahan Thahir III Surya Negara (dari Istana Kuta) menjadi pemimpin Kesultanan Sanggau yang selanjutnya. Kekuasaan Panembahan Thahir III Surya Negara bertahan hingga tahun 1941 dan digantikan oleh Gusti Mohammad Arif Paku Negara dari pihak keluarga Istana Beringin.

Pada tahun 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Sejak itulah masa pendudukan Jepang di Indonesia, termasuk di wilayah Kesultanan Sanggau, dimulai. Era kekuasaan Gusti Mohammad Arif Paku Negara hanya bertahan selama satu tahun karena pada tahun 1942 beliau ditangkap dan kemudian dibunuh oleh tentara Jepang.

Sepeninggal Gusti Mohammad Arif Paku Negara, atas campur-tangan pemerintah pendudukan Jepang, Ade Marhaban Saleh diangkat sebagai pemangku adat Kesultanan Sanggau (Faturrahman, et.al., tt:98). Ade Marhaban Saleh sejatinya juga berasal dari pihak Istana Beringin. Namun, kondisi ini menjadi hal yang bisa dimaklumi karena adanya tekanan dari pihak pemerintah militer Jepang.

Ade Marhaban Saleh digantikan oleh Panembahan Gusti Ali Akbar, masih dari keluarga Istana Beringin, pada tahun 1944. Panembahan Gusti Ali Akbar mengemban mandat sebagai pemangku adat Kesultanan Sanggau pada saat-saat terakhir pendudukan Jepang di Indonesia.

Tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada pasukan Sekutu. Tiga hari kemudian, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Namun, pada bulan September 1945, Belanda yang menjadi bagian dari pemenang Perang Dunia ke-2, datang ke wilayah Indonesia dan bermaksud berkuasa lagi, termasuk berkeinginan untuk kembali menanamkan pengaruhnya diKesultanan Sanggau.

Oleh karena itu, Belanda kemudian mengirim utusannya yang bernama Riekerk untuk menempati posisi sebagai Asisten Residen di wilayah Sanggau. Riekerk, yang datang ke Sanggau bersama pasukan militer bersenjata lengkap, kemudian menurunkan Panembahan Gusti Ali Akbar dari singgasana Kesultanan Sanggau dan mengangkat Panembahan Gusti Mohammad Taufik Surya Negara sebagai pengganti Gusti Mohammad Taufik Surya Negara berasal dari pihak keluarga Istana Kuta.

Tahta Panembahan Panembahan Gusti Mohammad Taufik Surya Negara bertahan hingga Sanggau diubah menjadi daerah swapraja. Dengan demikian, maka Panembahan Gusti Mohammad Taufik Surya Negara merupakan Sultan Sanggau yang terakhir. Pada tanggal 2 Mei 1960 dilakukan serah terima pemerintahan Swapraja Sanggau kepada M. Th. Djaman selaku Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Sanggau. Sejak saat inilah riwayatKesultanan Sanggau mengalami kemandegan seiring perubahan statusnya menjadi ibu kota Kabupaten Sanggau di Provinsi Kalimantan Barat.

Setelah mati suri selama kurang lebih 49 tahun lamanya, akhirnya pada tanggal 26 Juli 2009, dimulailah kebangkitan Kesultanan Sanggau, meski tidak lagi memiliki kewenangan dalam hal politik dan bersifat adat semata. Pada tanggal tersebut, Pangeran Ratu H. Gusti Arman Surya Negara dinobatkan sebagai Sultan Sanggau. Acara agung itu dihadiri oleh beberapa tokoh, seperti Sultan Iskandar Machmud Badarudin dari Kesultanan Palembang Darussalam, Pangeran Ratu Gusti Suryansyah dari Istana Ismayana, dan Bupati Sanggau Ir. H. Setiman H. Sudin.

Sejarah Asal Usul Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat

Kabupaten Sambas merupakan salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sambas memiliki luas wilayah 6.395,70 km²atau 639.570 ha (4,36% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat), merupakan wilayah Kabupaten yang terletak pada bagian pantai barat paling utara dari wilayah provinsi Kalimantan Barat. Panjang pantai ± 128,5 km dan panjang perbatasan negara ± 97 km.

SEJARAH AWAL MULA SAMBAS


Sejarah Kerajaan Sambas berkaitan dengan Kerajaan Majapahit dan Kesultanan Banjar. Kerajaan Sambas kemudian dilanjutkan oleh Kesultanan Sambas yang asal-usulnya tidak bisa terlepas dari kerajaan di Brunei Darussalam. Antara kedua kerajaan ini mempunyai kaitan persaudaraan yang sangat erat.

Pada zaman dahulu, di Negeri Brunei Darussalam bertahta seorang raja yang bergelar Sri Paduka Sultan Muhammad. Setelah dia wafat, tahta kerajaan diserahkan kepada anak cucunya secara turun temurun. Sampailah pada keturunan yang kesembilan, yaitu Sultan Abdul Djalil Akbar.

Menurut Staatsblad van Nederlandisch Indië tahun 1849, wilayah ini termasuk dalam zuid-ooster-afdeeling berdasarkan Bêsluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, pada 27 Agustus 1849, No. 8.

Perpindahan Ibukota Kabupaten Sambas dari kota Singkawang ke Kota Sambas merupakan kegiatan yang monumental dari seluruh rangkaian kegiatan proses pemekaran wilayah Kabupaten Sambas yang secara formal diusulkan kepada Pemerintah Pusat pada Tahun 1997.

Perjuangan pemindahan Ibukota Kabupaten Sambas dimaksud melalui proses yang panjang yang dimulai dengan adanya aspirasi dan desakan masyarakat Sambas yang menginginkan Ibukota Kabupaten Sambas dikembalikan ke Kota Sambas setelah secara formal dipindahkan ke Kota Singkawang dengan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor : Dbs.52/2/36-33 tanggal 1 April 1963.

Tuntutan masyarakat Sambas didasarkan atas penetapan Ibukota Kabupaten Sambas di Kota Sambas menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor : 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan.

Gubernur Kalimantan Barat, yang pada waktu itu di jabat Bapak J. C. Oepang Oeray, dalam menyikapi aspirasi dan desakan masyarakat Sambas tersebut telah mengambil langkah dengan melakukan pembangunan gedung dan rumah-rumah dinas di kompleks pembangunan Desa Dalam Kaum sebagai langkah awal persiapan pengembalian Ibukota Kabupaten Sambas ke Kota Sambas.

Berkenaan dengan itu, menyikapi tuntutan masyarakat tersebut dengan mengacu pada Tap MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN, Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dengan dukungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat bersama-sama seluruh komponen masyarakat yang mendukung, melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku telah mengambil prakarsa dan melakukan perjuangan yang intensif untuk memekarkan Kabupaten Sambas menjadi 3 (tiga) Daerah Tingkat II, yakni :

Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas dengan Ibukota Sambas.Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang dengan Ibukota Bengkayang.Kotamadya Daerah Tingkat II Singkawang dengan Ibukota Singkawang.

Pengusulannya pada tahun 1997 didasarkan atas persetujuan rakyat Kabupaten Sambas yang tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Sambas Nomor : 12 Tahun 1997 tanggal 29 Maret 1997 tentang Persetujuan Atas Usul Rencana Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Pengembangan Daerah Tingkat II Sambas.

Selanjutnya dengan surat Nomor : 135/460/Tapem tanggal 31 Mei 1997, Bupati Sambas menyampaikan usul pemekaran wilayah Kabupaten Sambas kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk diteruskan kepada Pemerintah Pusat.  Gubernur Kalimantan Barat dengan surat Nomor 118/2113/Pem-C tanggal 5 Juni 1997 menyampaikan usul pemekaran wilayah Kabupaten Sambas tersebut kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri.

Setelah melalui pembahasan yang panjang, baik bersama Komisi II DPR-RI maupun dengan pihak Departemen Dalam Negeri, akhirnya ditetapkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tersebut Pasal 4      ayat (2) disebutkan bahwa dengan dibentuknya Kabupaten Bengkayang, Ibukota Kabupaten Sambas dipindahkan dari Singkawang ke Sambas.

Melalui berbagai pertimbangan dan atas dasar permintaan masyarakat Sambas dalam upaya menindak lanjuti Undang-undang      Nomor 10 Tahun 1999 tersebut, tanggal 15 Juli 1999 dipilih sebagai hari yang tepat untuk secara resmi Ibukota Kabupaten Sambas dipindahkan ke Kota Sambas.

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas Nomor 320. A Tahun 1999 serta persiapan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam suatu upacara pada tanggal 15 Juli 1999 secara resmi Ibukota Kabupaten Sambas dipindahkan dari Kota Singkawang ke Kota Sambas.

DARI KOTA SINGKAWANG KE KOTA SAMBAS

Perpindahan Ibukota Kabupaten Sambas dari kota Singkawang ke Kota Sambas merupakan kegiatan yang monumental dari seluruh rangkaian kegiatan proses pemekaran wilayah Kabupaten Sambas yang secara formal diusulkan kepada Pemerintah Pusat pada Tahun 1997.

Perjuangan pemindahan Ibukota Kabupaten Sambas dimaksud melalui proses yang panjang yang dimulai dengan adanya aspirasi dan desakan masyarakat Sambas yang menginginkan Ibukota Kabupaten Sambas dikembalikan ke Kota Sambas setelah secara formal dipindahkan ke Kota Singkawang dengan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor : Dbs.52/2/36-33 tanggal 1 April 1963.

Tuntutan masyarakat Sambas didasarkan atas penetapan Ibukota Kabupaten Sambas di Kota Sambas menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor : 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan.

Gubernur Kalimantan Barat, yang pada waktu itu di jabat            Bapak J. C. Oepang Oeray, dalam menyikapi aspirasi dan desakan masyarakat Sambas tersebut telah mengambil langkah dengan melakukan pembangunan gedung dan rumah-rumah dinas                    di kompleks pembangunan Desa Dalam Kaum sebagai langkah awal persiapan pengembalian Ibukota Kabupaten Sambas ke Kota Sambas.

Berkenaan dengan itu, menyikapi tuntutan masyarakat tersebut dengan mengacu pada Tap MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN, Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dengan dukungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat bersama-sama seluruh komponen masyarakat yang mendukung, melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku telah mengambil prakarsa dan melakukan perjuangan yang intensif untuk memekarkan Kabupaten Sambas menjadi 3 (tiga) Daerah Tingkat II, yakni :

Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas dengan Ibukota Sambas.Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang dengan Ibukota Bengkayang.Kotamadya Daerah Tingkat II Singkawang dengan Ibukota Singkawang.

Pengusulannya pada tahun 1997 didasarkan atas persetujuan rakyat Kabupaten Sambas yang tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Sambas Nomor : 12 Tahun 1997 tanggal 29 Maret 1997 tentang Persetujuan Atas Usul Rencana Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Pengembangan Daerah Tingkat II Sambas.

Selanjutnya dengan surat Nomor : 135/460/Tapem tanggal 31 Mei 1997, Bupati Sambas menyampaikan usul pemekaran wilayah Kabupaten Sambas kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk diteruskan kepada Pemerintah Pusat.  Gubernur Kalimantan Barat dengan surat Nomor 118/2113/Pem-C tanggal 5 Juni 1997 menyampaikan usul pemekaran wilayah Kabupaten Sambas tersebut kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri.

Setelah melalui pembahasan yang panjang, baik bersama Komisi II DPR-RI maupun dengan pihak Departemen Dalam Negeri, akhirnya ditetapkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tersebut Pasal 4      ayat (2) disebutkan bahwa dengan dibentuknya Kabupaten Bengkayang, Ibukota Kabupaten Sambas dipindahkan dari Singkawang ke Sambas.

Melalui berbagai pertimbangan dan atas dasar permintaan masyarakat Sambas dalam upaya menindak lanjuti Undang-undang      Nomor 10 Tahun 1999 tersebut, tanggal 15 Juli 1999 dipilih sebagai hari yang tepat untuk secara resmi Ibukota Kabupaten Sambas dipindahkan ke Kota Sambas.

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas Nomor 320. A Tahun 1999 serta persiapan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam suatu upacara pada tanggal 15 Juli 1999 secara resmi Ibukota Kabupaten Sambas dipindahkan dari Kota Singkawang ke Kota Sambas.

PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN SAMBAS

Perpindahan Ibukota Kabupaten Smbas dari Kota Singkawang ke Kota Sambas merupakan kegiatan yang monumental dari seluruh rangkaian kegiatan proses pemekaran wilayah Kabupaten Sambas yang secara formal diusulkan kepada Pemerintah Pusat pada Tahun 1997.

Perjuangan pemindahan Ibukota Kabupaten Sambas dimaksud melalui proses yang panjang yang dimulai dengan adanya aspirasi dan desakan masyarakat Sambas yang menginginkan Ibukota Kabupaten Sambas dikembalikan ke Kota Sambas setelah secara formal dipindahkan ke Kota Singkawang dengan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor : Dbs.52/2/36-33 tanggal 1 April 1963.

Tuntutan masyarakat Sambas didasarkan atas penetapan Ibukota Kabupaten Sambas di Kota Sambas menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor : 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan.

Gubernur Kalimantan Barat, yang pada waktu itu di jabat Bapak J. C. Oepang Oeray, dalam menyikapi aspirasi dan desakan masyarakat Sambas tersebut telah mengambil langkah dengan melakukan pembangunan gedung dan rumah-rumah dinas di kompleks pembangunan Desa Dalam Kaum sebagai langkah awal persiapan pengembalian Ibukota Kabupaten Sambas ke Kota Sambas.

Berkenaan dengan itu, menyikapi tuntutan masyarakat tersebut dengan mengacu pada Tap MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN, Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dengan dukungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat bersama-sama seluruh komponen masyarakat yang mendukung, melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku telah mengambil prakarsa dan melakukan perjuangan yang intensif untuk memekarkan Kabupaten Sambas menjadi 3 (tiga) Daerah Tingkat II, yakni :


  1. Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas dengan Ibukota Sambas.
  2. Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang dengan Ibukota Bengkayang.
  3. Kotamadya Daerah Tingkat II Singkawang dengan Ibukota Singkawang.


Pengusulannya pada tahun 1997 didasarkan atas persetujuan rakyat Kabupaten Sambas yang tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Sambas Nomor : 12 Tahun 1997 tanggal 29 Maret 1997 tentang Persetujuan Atas Usul Rencana Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Pengembangan Daerah Tingkat II Sambas.

Selanjutnya dengan surat Nomor : 135/460/Tapem tanggal 31 Mei 1997, Bupati Sambas menyampaikan usul pemekaran wilayah Kabupaten Sambas kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk diteruskan kepada Pemerintah Pusat.  Gubernur Kalimantan Barat dengan surat Nomor 118/2113/Pem-C tanggal 5 Juni 1997 menyampaikan usul pemekaran wilayah Kabupaten Sambas tersebut kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri.

Setelah melalui pembahasan yang panjang, baik bersama Komisi II DPR-RI maupun dengan pihak Departemen Dalam Negeri, akhirnya ditetapkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tersebut Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa dengan dibentuknya Kabupaten Bengkayang, Ibukota Kabupaten Sambas dipindahkan dari Singkawang ke Sambas.

Melalui berbagai pertimbangan dan atas dasar permintaan masyarakat Sambas dalam upaya menindak lanjuti Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tersebut, tanggal 15 Juli 1999 dipilih sebagai hari yang tepat untuk secara resmi Ibukota Kabupaten Sambas dipindahkan ke Kota Sambas.

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas Nomor 320. A Tahun 1999 serta persiapan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam suatu upacara pada tanggal 15 Juli 1999 secara resmi Ibukota Kabupaten Sambas dipindahkan dari Kota Singkawang ke Kota Sambas.

Sejarah Asal Usul Kabupaten Sambas Kalimantan Barat

Kota Mempawah adalah Ibu kota Kabupaten Mempawah yang memiliki julukan kota Bestari atau Bumi Galaherang dengan luas 264,40 km2. Kota ini terletak di jalur perdagangan antara Pontianak,Singkawangdan Sambas.

Kota ini terdiri dari 9 kecamatan yaitu Mempawah Hilir, Mempawah Timur, Sungai Kunyit, Sungai Pinyuh, Siantan, Anjongan, Toho dan Sadaniang. Kota ini bukan lah kota madya melainkan hanya kota kabupaten di provinsi Kalimantan Barat. Kota ini di belah oleh sungai Mempawah yang membagi kota ini menjadi 2 bagian yaitu hilir dan timur.

AWAL MULA NAMA MEMPAWAH


Mempawah berasal dari kata ‘Buah Asam Paoh’, sementara sumber lain dari Mempawah Hilir menyebutkan bahwa Mempawah berasal dari kata ‘Mempelam Paoh’. Baik pohon maupun buah mempelam paoh ini dulunya banyak di temukan di sekitar kota Mempawah, tepatnya disela-sela pohon nipah, di daratan yang tidak jauh dari laut.

Pendapat berbeda juga di kemukakan oleh sejumlah sumber lain, dimana mereka menyebutkan mempawah berasal dari bahasa Cina, yakni ‘Nam Pa Wa’,yang berarti ‘Arah Selatan’. Pendapat ini terbilang cukup mendasar karena berdasarkan catatan sejarah yang ada orang-orang Cina dulu pernah datang ke daerah pesisir pantai Kalimantan Barat, sekitar pertengahan abad ke 16 (ketika itu Kerajaan Bangkule masih berdiri) sampai abad ke 18 (saat Belanda menduduki tanah air).

Karena dialog orang-orang Cina, kata Nam Pa Wa di lafaskan menjadi kata Mempawah.Catatan sejarah yang lain menyebutkan bahwa Pendiri kerajaan Mempawah,Panembahan Adijaya, menamakan kerajaannya dengan nama Mempawah. Nama ini terinspirasi dari imbasan kata Asam Paoh, Mempelam Paoh, dan Nam Pa Wah.

Di zaman pemerintahan Hindia Belanda, mereka kemudian mengubah nama Mempawah menjadi Mempawa. Seiring dengan berjalannya waktu, oleh almarhum Panembahan Muhammad Taufik Accamaddin (sumber Buku Hari Jadi/Lahir Kota Mempawah oleh M. Yusuf Sahar) nama Mempawa dikembalikan lagi ke nama asalnya, yakni Mempawah.Lantas, mengapa setiap tanggal 15 Februari diperingati sebagai hari jadi kota Mempawah?

Menurut catatan yang di buat oleh M. Yusuf Sahar dalam bukunya yang berjudul Hari Jadi/Lahir Kota Mempawah, disana dituliskan hari Rabu, tanggal 8 Jumaidil Akhir 1175 H atau 1761 M sebagai hari lahirnya kota Mempawah. Pendapat Yusuf Sahar ini terbilang cukup beralasan karena dirinya mencatat ada 3 peristiwa penting yang satu sama lain saling bertalian.

Ke 3 peristiwa itu adalah berpindahnya ibukota Kerajaan yang di sebut Mempawah sekarang dari Sebukit Kerajaan oleh Panembahan Adijaya yang menamakannya; hapusnya sebuah kerajaan bernama Bungkale Rajakng secara otomatis; dan berdirinya sebuah kerajaan Mempawah dengan raja pertamanya Panembahan Adijaya pada hari Rabu, tanggal 8 Jumaidil Akhir 1175 H atau 1761 M.

Dalam sarasehan kedua, 15 Februari 1980, pendapat M. Yusuf Sahar ini sempat di bahas secara mendalam oleh para peserta. Di akhir pertemuan tersebut, para peserta sepakat menerima pendapat tersebut dan menetapkan penggunaan hitungan tahun Masehi sebagai metode penghitungan hari jadi kota Mempawah. Sedangkan ritual acara Robok-Robok di sepakati untuk digelar pada hari Rabu, minggu terakhir di bulan Syafar.

Sebagai upaya pelestarian sejarah, sekaligus mensukseskan program pemerintah dalam penanaman seribu pohon, Marsupandi, salah seorang staf di Kantor Informasi, Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Pontianak, memberikan secara simbolis bibit pohon Mempelam Paoh kepada bupati Pontianak, Ria Norsan.

Penyerahan pohon bersejarah ini disampaikan diacara peringatan HUT ke-49 Pemindahan Ibukota Kabupaten Pontianak di Mempawah, Jumat (3/2) lalu. Upacara bendera ini digelar di Halaman Kantor Bupati Pontianak. Baik pemimpin, pembina maupun panitia upacara semuanya mengenakan busana Telok Belaga’ bermotifkan Awan Berarak. Tak ketinggalan peserta upacaranya pun mengenakan busana bermotif Awan Berarak.

KERAJAAN MEMPAWAH

Kerajaan Panembahan Mempawah adalah sebuah kerajaan Islam yang saat ini menjadi wilayah Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat. Penguasa kerajaan ini bergelar Panembahan (bukan Sultan). Dahulu kalanya Kerajaan Mempawah merupakan

bawahan/cabang dari kerajaan Tanjungpura/Kesultanan Sukadana, namun pada masa kolonial Belanda, pemerintah Hindia Belanda menunjuk Kesultanan

Pontianak sebagai wakil Belanda untuk memimpin semua raja-raja di Kalbar. Karena itu penguasa Mempawah dan 12 raja-raja daerah lainnya bergelar Panembahan dan hanya 2 raja yang bergelar Sultan (gelar ini lebih tinggi daripada gelar Panembahan) yaitu Sultan Pontianak dan Sultan Sambas.

Nama Mempawah diambil dari istilah Mempauh, yaitu nama pohon yang tumbuh di hulu sungai yang kemudian juga dikenal dengan nama Sungai Mempawah.Pada perkembangannya, Mempawah menjadi lekat sebagai nama salah satu

kerajaan yang berkembang di Kalimantan Barat. Riwayat pemerintahan adat Mempawah sendiri terbagi atas dua periode, yakni pemerintahan kerajaan Suku Dayak yang berdasarkan ajaran Hindu dan masa pengaruh Islam.

Tradisi Robo-Robo

Awal diperingatinya Robo-robo ini sendiri, bermula dengan kedatangan rombongan Opu Daeng Manambon dan Putri Kesumba dari Kerajaan Matan ke Mempawah pada tahun 1148 Hijriah atau 1737 Masehi.

Masuknya Opu Daeng Manambon dan istrinya Putri Kesumba ke Mempawah, bermaksud menerima kekuasaan dari Panembahan Putri Cermin kepada Putri Kesumba yang bergelar Ratu Agung Sinuhun bersama suaminya, Opu Daeng Manambon yang selanjutnya bergelar Pangeran Mas Surya Negara sebagai pejabat raja dalam Kerajaan Bangkule Rajangk (Panembahan Senggaok) yang pada saat itu rajanya dirangkap oleh Sultan dari Kerajaan Matan.

Berlayarnya Opu Daeng Manambon dari Kerajaan Matan Tanjungpura (Kabupaten Ketapang) diiringi sekitar 40 perahu.Saat masuk di Muara Kuala Mempawah, rombongan disambut dengan suka cita oleh masyarakat Mempawah. Penyambutan itu dilakukan dengan memasang berbagai kertas dan kain warna warni di rumah-rumah penduduk yang berada di pinggir sungai. Bahkan, beberapa warga pun menyongsong masuknya Opu Daeng Manambon ke Sungai Mempawah dengan menggunakan sampan.

Terharu karena melihat sambutan rakyat Mempawah yang cukup meriah, Opu Daeng Manambon pun memberikan bekal makanannya kepada warga yang berada di pinggir sungai untuk dapat dinikmati mereka juga. Karena saat kedatangannya bertepatan dengan hari Minggu terakhir bulan Syafar, lantas rombongan tersebut menyempatkan diri turun di Kuala Mempawah.Selanjutnya Opu Daeng Manambon yang merupakan keturunan dari Kerajaan Luwu Sulawesi Selatan, berdoa bersama dengan warga yang menyambutnya,mohon keselamatan kepada Allah agar dijauhkan dari bala dan petaka.

Usai melakukan doa, kemudian dilanjutkan dengan makan bersama. Prosesi itulah yang kemudian dijadikan sebagai awal digelarnya hari Robo-robo,yang saban tahun rutin dilakukan warga Mempawah, dengan melakukan makan di luar rumah bersama sanak saudara dan tetangga.

Bagi sebagian masyarakat di beberapa daerah di Indonesia, bulan Safar diyakini sebagai bulan naas dan sial. Sang Pencipta dipercayai menurunkan berbagai malapetaka pada bulan Safar. Oleh sebab itu, masyarakat yang meyakininya akan menggelar ritual khusus agar terhindar dari marabahaya.

Sejarah Asal Usul Kabupaten dan Kota Mempawah Kalimantan Barat