Social Items

Showing posts with label Pahlawan Nasional. Show all posts
Showing posts with label Pahlawan Nasional. Show all posts
Sri Sultan Hamengkubuwono IX lahir di Ngayogyakarta Hadiningrat, 12 April 1912 –dan meninggal di Washington, DC, Amerika Serikat, 2 Oktober 1988 pada umur 76 tahun. Dia adalah seorang Sultan yang pernah memimpin di Kasultanan Yogyakarta (1940–1988) dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama setelah kemerdekaan Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang kedua antara tahun 1973 dan 1978. Ia juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia, dan pernah menjabat sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

ASAL USUL DAN SILSILAH

Lahir di Yogyakarta dengan nama Gusti Raden Mas Dorodjatun di Ngasem, Hamengkubuwana IX adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwana VIII dan permaisuri Kangjeng Raden Ayu Adipati Anom Hamengkunegara. Di umur 4 tahun Hamengkubuwana IX tinggal pisah dari keluarganya. Dia memperoleh pendidikan di Europeesche Lagere School di Yogyakarta. Pada tahun 1925 ia melanjutkan pendidikannya ke Hoogere Burgerschool di Semarang, dan Hoogere Burgerschool te Bandoeng - HBS Bandung. Pada tahun 1930-an ia berkuliah di Rijkuniversiteit (sekarang Universiteit Leiden), Belanda ("Sultan Henkie").

Hamengkubuwana IX dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta pada tanggal 18 Maret1940 dengan gelar "Ngarsa Dalem Sampéyan Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengkubuwana Sénapati ing Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sanga ing Ngayogyakarta Hadiningrat". Ia merupakan sultan yang menentang penjajahan Belanda dan mendorong kemerdekaan Indonesia. Selain itu, dia juga mendorong agar pemerintah RI memberi status khusus bagi Yogyakarta dengan predikat "Istimewa".

 Sebelum dinobatkan, Sultan yang berusia 28 tahun bernegosiasi secara alot selama 4 bulan dengan diplomat senior Belanda Dr. Lucien Adam mengenai otonomi Yogyakarta. Pada masa Jepang, Sultan melarang pengiriman romusha dengan mengadakan proyek lokal saluran irigasi Selokan Mataram. Sultan bersama Paku Alam IX adalah penguasa lokal pertama yang menggabungkan diri ke Republik Indonesia.

 Sultan pulalah yang mengundang Presiden untuk memimpin dari Yogyakarta setelah Jakarta dikuasai Belanda dalam Agresi Militer Belanda I. Sultan Hamengkubuwana IX tercatat sebagai Gubernur terlama yang menjabat di Indonesia antara 1945-1988 dan Raja Kesultanan Yogyakarta terlama antara 1940-1988.

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, keadaan perekonomian sangat buruk. Kas negara kosong, pertanian dan industri rusak berat akibat perang. Blokade ekonomi yang dilakukan Belanda membuat perdagangan dengan luar negeri terhambat. Kekeringan dan kelangkaan bahan pangan terjadi di mana-mana, termasuk di Yogyakarta.

 Oleh karena itu, untuk menjamin agar roda pemerintahan RI tetap berjalan, Sultan Hamengkubuwana IX menyumbangkan kekayaannya sekitar 6.000.000 Gulden, baik untuk membiayai pemerintahan, kebutuhan hidup para pemimpin dan para pegawai pemerintah lainnya. Setelah Perundingan Renville, pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melakukan Agresi Militer yang ke-2. Sasaran penyerbuan adalah Ibukota Yogyakarta.

 Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 1948 Presiden Sukarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Sutan Syahrir dan para pembesar lainnya di tangkap Belanda dan diasingkan ke Pulau Bangka. Sementara itu, Sultan Hamengkubuwana IX tidak ditangkap karena kedudukannya yang istimewa, dikhawatirkan akan mempersulit keberadaan Belanda di Yogyakarta.

 Selain itu, waktu itu Belanda sudah mengakui Yogyakarta sebagai kerajaan dan menghormati kearifan setempat. Akan tetapi, Sultan menolak ajakan Belanda untuk bekerja sama dengan Belanda. Untuk itu, Sultan Hamengkubuwana IX menulis surat terbuka yang disebarluaskan ke seluruh daerah Yogyakarta. Dalam surat itu dikatakan bahwa Sultan "meletakkan jabatan" sebagai Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.

 Pengunduran diri Sultan kemudian diikuti oleh Sri Paku Alam. Hal ini bertujuan agar masalah keamanan di wilayah Yogyakarta menjadi beban tentara Belanda. Selain itu dengan demikian, Sultan tidak akan dapat diperalat untuk membantu musuh. Sementara itu, secara diam-diam Sultan membantu para pejuang RI, dengan memberikan bantuan logistik kepada para pejuang, pejabat pemerintah RI dan orang-orang Republiken.

 Bahkan di lingkungan keraton, Sultan memberikan tempat perlindungan bagi kesatuan-kesatuan TNI. Pada Februari 1949, dengan bantuan kurir, Sultan menghubungi Panglima Besar Sudirman untuk meminta persetujuannya melaksanakan serangan umum terhadap Belanda.

 Setelah mendapat persetujuan Panglima Sudirman, Sultan langsung menghubungi Letkol Soeharto untuk memimpin serangan umum melawan Belanda di Yogyakarta. Serangan ini berhasil menguasai Yogyakarta selama sekitar enam jam. Kemenangan ini penting untuk menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia masih terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya. Sesuai dengan hasil Perundingan Roem-Royen, maka pasukan Belanda harus ditarik dari daerah Yogyakarta. Pihak Belanda minta jaminan keamanan selama penarikan itu berlangsung.

 Untuk itu, Presiden Sukarno mengangkat Sri Sultan sebagai penanggung jawab keamanan dan tugas itu dilaksanakannya dengan baik. Pada tanggal 27 Desember 1949 ketika di Belanda berlangsung penyerahan kedaulatan, maka di Istana Rijkswik (Istana Merdeka) Jakarta, juga terjadi penyerahan kedaulatan dari Wakil Tinggi Mahkota Belanda kepada Pemerintah RIS. Sri Sultan Hamengkubuwana IX kembali mendapatkan kepercayaan untuk menerima penyerahan kedaulatan itu sebagai wakil dari pemerintahan RIS.

SERANGAN UMUM 1 MARET 1949

Peranan Sultan Hamengkubuwana IX dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 oleh TNI masih tidak sinkron dengan versi Soeharto. Menurut Sultan, ialah yang melihat semangat juang rakyat melemah dan menganjurkan serangan umum. Sedangkan menurut Suharto, ia baru bertemu Sultan malah setelah penyerahan kedaulatan. Sultan menggunakan dana pribadinya (dari istana Yogyakarta) untuk membayar gaji pegawai republik yang tidak mendapat gaji semenjak Agresi Militer ke-2.

Sejak 1946 ia pernah beberapa kali menjabat menteri pada kabinet yang dipimpin PresidenSukarno. Jabatan resminya pada tahun 1966adalah ialah Menteri Utama di bidang Ekuin. Pada tahun 1973 ia diangkat sebagai wakil presiden. Pada akhir masa jabatannya pada tahun 1978, ia menolak untuk dipilih kembali sebagai wakil presiden dengan alasan kesehatan. Namun, ada rumor yang mengatakan bahwa alasan sebenarnya ia mundur adalah karena tak menyukai Presiden Soeharto yang represif seperti pada Peristiwa Malari dan hanyut pada KKN.

Ia ikut menghadiri perayaan 50 tahun kekuasaan Ratu Wilhelmina di Amsterdam, Belanda pada tahun 1938.

MENJADI BAPAK PRAMUKA INDONESIA

Sejak usia muda Hamengkubuwana IX telah aktif dalam organisasi pendidikan kepanduan. Menjelang tahun 1960-an, Hamengkubuwana IX telah menjadi Pandu Agung (Pemimpin Kepanduan). Pada tahun 1961, ketika berbagai organisasi kepanduan di Indonesia berusaha disatukan dalam satu wadah, Sri Sultan Hamengkubuwana IX memiliki peran penting di dalamnya. Presiden RI saat itu, Sukarno, berulang kali berkonsultasi dengan Sri Sultan tentang penyatuan organisasi kepanduan, pendirian Gerakan Pramuka, dan pengembangannya.

Pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden Sukarnomembentuk Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka. Panitia ini beranggotakan Sri Sultan Hamengkubuwana IX, Prof. Prijono (Menteri P dan K), Dr.A. Azis Saleh (Menteri Pertanian), dan Achmadi (Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa). Panitia inilah yang kemudian mengolah Anggaran Dasar Gerakan Pramuka dan terbitnya Keputusan Presiden RI Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961.

Pada tanggal 14 Agustus 1961, yang kemudian dikenal sebagai Hari Pramuka, selain dilakukan penganugerahan Panji Kepramukaan dan defile, juga dilakukan pelantikan Mapinas (Majelis Pimpinan Nasional), Kwarnas dan Kwarnari Gerakan Pramuka. Sri Sultan Hamengkubuwana IX menjabat sebagai Ketua Kwarnas sekaligus Wakil Ketua I Mapinas (Ketua Mapinas adalah Presiden RI).

Sri Sultan bahkan menjabat sebagai Ketua Kwarnas (Kwartir Nasional) Gerakan Pramuka hingga empat periode berturut-turut, yakni pada masa bakti 1961-1963, 1963-1967, 1967-1970 dan 1970-1974. Sehingga selain menjadi Ketua Kwarnas yang pertama kali, Hamengkubuwana IX pun menjadi Ketua Kwarnas terlama kedua, yang menjabat selama 13 tahun (4 periode) setelah Letjen. Mashudi yang menjabat sebagai Ketua Kwarnas selama 15 tahun (3 periode).

Keberhasilan Sri Sultan Hamengkubuwana IX dalam membangun Gerakan Pramuka dalam masa peralihan dari “kepanduan” ke “kepramukaan”, mendapat pujian bukan saja dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Dia bahkan akhirnya mendapatkan Bronze Wolf Award dari World Organization of the Scout Movement (WOSM) pada tahun 1973. Bronze Wolf Award merupakan penghargaan tertinggi dan satu-satunya dari World Organization of the Scout Movement (WOSM) kepada orang-orang yang berjasa besar dalam pengembangan kepramukaan.

Atas jasa tersebutlah, Musyawarah Nasional (Munas) Gerakan Pramuka pada tahun 1988 yang berlangsung di Dili (Ibukota Provinsi Timor Timur, sekarang negara Timor Leste), mengukuhkan Sri Sultan Hamengkubuwana IX sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Pengangkatan ini tertuang dalam Surat Keputusan nomor 10/MUNAS/88 tentang Bapak Pramuka.

KEMATIAN

Minggu malam 2 Oktober 1988, Sri Sultan Hamengkubuwana IX meninggal dunia di George Washington University Medical Centre, Amerika Serikat karena serangan jantung dan dimakamkan di pemakaman para sultan Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Indonesia.

Asal Usul Hamengkubuwono IX Gubernur Pertama Yogyakarta

Syafruddin Prawiranegara lahir di Serang, Banten, 28 Februari 1911 – meninggal di Jakarta, 15 Februari 1989 pada umur 77 tahun. Dia adalah seorang pejuang kemerdekaan, Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Wakil Perdana Menteri dan pernah menjabat sebagai Ketua (setingkat presiden) Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Ia menerima mandat dari presiden Sukarno ketika pemerintahan Republik Indonesia yang kala itu beribukota di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda akibat Agresi Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948. Ia kemudian menjadi Perdana Menteri bagi kabinet tandingan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatra Tengah tahun 1958.

ASAL USUL SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

Sjafruddin memiliki nama kecil "Kuding", yang berasal dari kata Udin pada nama Sjafruddin. Ia memiliki darah keturunan Banten dari pihak ayah dan Minangkabau dari pihak ibu. Buyutnya dari pihak ibu, Sutan Alam Intan, masih keturunan raja Pagaruyung di Sumatra Barat, yang dibuang ke Banten karena terlibat Perang Padri. Ia menikah dengan putri bangsawan Banten, melahirkan kakeknya yang kemudian memiliki anak bernama Raden Arsyad Prawiraatmadja. Ayah Syafruddin bekerja sebagai jaksa, namun cukup dekat dengan rakyat, dan karenanya dibuang oleh Belanda ke Jawa Timur.

Syafruddin menempuh pendidikan ELS pada tahun 1925, dilanjutkan ke MULO di Madiunpada tahun 1928, dan AMS di Bandung pada tahun 1931. Pendidikan tingginya diambilnya di Rechtshoogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) di Jakarta (sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia) pada tahun 1939, dan berhasil meraih gelar Meester in de Rechten(saat ini setara dengan Magister Hukum).

Sebelum kemerdekaan, Syafruddin pernah bekerja sebagai pegawai siaran radio swasta (1939-1940), petugas pada Departemen Keuangan Belanda (1940-1942), serta pegawai Departemen Keuangan Jepang.

Setelah kemerdekaan Indonesia, ia menjadi anggota Badan Pekerja KNIP (1945), yang bertugas sebagai badan legislatif di Indonesia sebelum terbentuknya MPR dan DPR. KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Syafruddin adalah orang yang ditugaskan oleh Soekarno dan Hatta untuk membentuk Pemerintahan Darurat RI (PDRI), ketika Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditangkap pada Agresi Militer II, kemudian diasingkan oleh Belanda ke Pulau Bangka, 1948. Hatta yang telah menduga Soekarno dan dirinya bakal ditahan Belanda segera memberi mandat Sjafruddin untuk melanjutkan pemerintahan, agar tak terjadi kekosongan kekuasaan.

Atas usaha Pemerintah Darurat, Belanda terpaksa berunding dengan Indonesia. Perjanjian Roem-Royen mengakhiri upaya Belanda, dan akhirnya Soekarno dan kawan-kawan dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta. Pada 13 Juli 1949, diadakan sidang antara PDRI dengan Presiden Sukarno, Wakil Presiden Hatta serta sejumlah menteri kedua kabinet. Serah terima pengembalian mandat dari PDRI secara resmi terjadi pada tanggal 14 Juli 1949 di Jakarta.

JABATAN PEMERINTAHAN

Syafruddin Prawiranegara pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Kemakmuran. Ia menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan pada tahun 1946, Menteri Keuangan yang pertama kali pada tahun 1946 dan Menteri Kemakmuran pada tahun 1947. Pada saat menjabat sebagai Menteri Kemakmuran inilah terjadi Agresi Militer II dan menyebabkan terbentuknya PDRI.

Seusai menyerahkan kembali kekuasaan Pemerintah Darurat RI, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri RI pada tahun 1949, kemudian sebagai Menteri Keuangan antara tahun 1949-1950. Selaku Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta, pada bulan Maret 1950 ia melaksanakan pengguntingan uang dari nilai Rp 5 ke atas, sehingga nilainya tinggal separuh. Kebijaksanaan moneter yang banyak dikritik itu dikenal dengan julukan Gunting Syafruddin.

Syafruddin kemudian menjabat sebagai Gubernur Bank Sentral Indonesia yang pertama, pada tahun 1951. Sebelumnya ia adalah Presiden Direktur Javasche Bank yang terakhir, yang kemudian diubah menjadi Bank Sentral Indonesia.

KETERLIBATAN PRRI

Pada awal tahun 1958, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRIdidirikan di Sumatra Tengah akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah karena ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi dan pengaruh komunis (terutama PKI) yang semakin menguat. Syafruddin diangkat sebagai Perdana Menteri PRRI dan kemudian membentuk Kabinet tandingan sebagai jawaban atas dibentuknya kabinet Ir Juanda di Jawa, namun PRRI tetap mengakui Soekarno sebagai Presiden PRRI, karena ia diangkat secara konstitusional.

PRRI segera ditumpas oleh pemerintahan pusat hingga pada bulan Agustus 1958, perlawanan PRRI dinyatakan berakhir dan pemerintah pusat di Jakarta berhasil menguasai kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya bergabung dengan PRRI. Keputusan Presiden RI No.449/1961 kemudian menetapkan pemberian amnesti dan abolisi bagi orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan, termasuk PRRI.

MASA TUA

Syafrudin Prawiranegara memilih lapangan dakwah sebagai kesibukan masa tuanya. Namun berkali-kali bekas tokoh Partai Masyumi ini dilarang naik mimbar. Pada bulan Juni 1985, ia diperiksa sehubungan dengan isi khotbahnya pada hari raya Idul Fitri 1404 H di masjid Al-A'raf, Tanjung Priok, Jakarta. Dalam aktivitas keagamaannya, ia pernah menjabat sebagai Ketua Korp Mubalig Indonesia (KMI). Kegiatan-kegiatannya yang berkaitan dengan pendidikan, keislaman, dan dakwah, antar lain:

Anggota Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan & Pembinaan Manajemen (PPM), kini dikenal dengan nama PPM Manajemen(1958)Anggota Pengurus Yayasan Al Azhar/Yayasan Pesantren Islam (1978)Ketua Korps Mubalig Indonesia (1984-??)

Ia juga sempat menyusun buku Sejarah Moneter, dengan bantuan Oei Beng To, direktur utama Lembaga Keuangan Indonesia. Syafruddin Prawiranegara meninggal di Jakarta, pada tanggal 15 Februari 1989, pada umur 77 tahun. "Saya ingin mati di dalam Islam. Dan ingin menyadarkan, bahwa kita tidak perlu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada Allah".



Sejarah Asal Usul Syafruddin Prawiranegara Pahlawan Asal Banten

Raden Otto Iskandardinata lahir di Bandung, Jawa Barat, 31 Maret 1897 – meninggal di Mauk, Tangerang, Banten, 20 Desember 1945 pada umur 48 tahun. Dia adalah salah satu Pahlawan Nasional Indonesia. Ia mendapat nama julukan si Jalak Harupat.

ASAL USUL OTTO ISKANDARDINATA

Otto Iskandardinata lahir pada 31 Maret 1897 di Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Ayah Otto adalah keturunan bangsawan Sunda bernama Nataatmadja. Otto adalah anak ketiga dari sembilan bersaudara.

Otto menempuh pendidikan dasarnya di Hollandsch-Inlandsche School (HIS) Bandung, kemudian melanjutkan di Kweekschool Onderbouw (Sekolah Guru Bagian Pertama) Bandung, serta di Hogere Kweekschool (Sekolah Guru Atas) di Purworejo, Jawa Tengah. Setelah selesai bersekolah, Otto menjadi guru HIS di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pada bulan Juli 1920, Otto pindah ke Bandung dan mengajar di HIS bersubsidi serta perkumpulan Perguruan Rakyat.

Dalam kegiatan pergarakannya pada masa sebelum kemerdekaan, Otto pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Budi Utomo cabang Bandung pada periode 1921-1924, serta sebagai Wakil Ketua Budi Utomo cabang Pekalongan tahun 1924. Ketika itu, ia menjadi anggota Gemeenteraad ("Dewan Kota") Pekalongan mewakili Budi Utomo.

Oto juga aktif pada organisasi budaya Sundabernama Paguyuban Pasundan. Ia menjadi Sekretaris Pengurus Besar tahun 1928, dan menjadi ketuanya pada periode 1929-1942. Organisasi tersebut bergerak dalam bidang pendidikan, sosial-budaya, politik, ekonomi, kepemudaan, dan pemberdayaan perempuan.

Otto juga menjadi anggota Volksraad ("Dewan Rakyat", semacam DPR) yang dibentuk pada masa Hindia Belanda untuk periode 1930-1941.

Pada masa penjajahan Jepang, Otto menjadi Pemimpin surat kabar Tjahaja (1942-1945). Ia kemudian menjadi anggota BPUPKI dan PPKI yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang sebagai lembaga-lembaga yang membantu persiapan kemerdekaan Indonesia.

PASCA KEMERDEKAAN

Setelah proklamasi kemerdekaan, Otto menjabat sebagai Menteri Negara pada kabinet yang pertama Republik Indonesia tahun 1945. Ia bertugas mempersiapkan terbentuknya BKR dari laskar-laskar rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Otto diperkirakan telah menimbulkan ketidakpuasan pada salah satu laskar tersebut. Ia menjadi korban penculikan sekelompok orang yang bernama Laskar Hitam, hingga kemudian hilang dan diperkirakan terbunuh di daerah Banten.

MENJADI PAHLAWAN NASIONAL

Otto Iskandardinata diangkat sebagai Pahlawan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 088/TK/Tahun 1973, tanggal 6 November 1973. Sebuah monumen perjuangan Bandung Utara di Lembang, Bandung bernama "Monumen Pasir Pahlawan" didirikan untuk mengabadikan perjuangannya. Nama Otto Iskandardinata juga diabadikan sebagai nama jalan di beberapa kota di Indonesia.

Sejarah Asal Usul Otto Iskandardinata Pahlawan Asal Bandung Jawa Barat

K.H. R. Abdullah Bin Noeh adalah tokoh pejuang kemerdekaan di Bogor. Lahir di Cianjur tanggal 30 Juni 1905 dan wafat di Bogor tanggal 26 Oktober 1987. Selain sebagai tokoh pejuang kemerdekaan, Abdullah bin Noeh merupakan ulama, sastrawan, dan pendidik. Ia dikenal sebagai pendiri pesantren Al Ghozali, Bogor.

ASAL USUL NASAB

H. R. Abdullah putra K.H. R. Nuh; putra Rd. H. Idris, putra Rd. H. Arifin, putra Rd. H. Sholeh, putra Rd. H. Muhyiddin Natapradja, putra Rd. Aria Wiratanudatar V (Dalem Muhyiddin), putra Rd. Aria Wiratanudatar IV (Dalem Sabiruddin), putra Rd. Aria Wiratanudatar III (Dalem Astramanggala), putra Rd. Aria Wiratanudatar II (Dalem Wiramanggala), putra Rd. Anawiratanudatar I (Dalem Cikundul).

Sejak kecil mendapat pendidikan agama Islam yang sangat keras dari ayahnya, yakni K.H.R. Muhammad Nuh bin Muhammad Idris. Juga seorang ulama besar, pendiri Sekolah AI’ Ianah Cianjur.

Dalam pengawasan ketat ayahnya ini, Abdullah kecil belajar agama dan bahasa Arab setiap hari. Sehingga dalam waktu relatif masih muda, ia sudah mampu berbicara bahasa Arab. Di samping mampu pula menalar kitab alfiah (kitab bahasa arab seribu bait) serta swakarsa belajar bahasa Belanda dan Inggris.

Berbekal ilmu yang telah dikuasainya itu, Abdullah bin Nuh muda mengajar di Hadralmaut School. Sekaligus menjadi redaktur majalah Hadralmaut, sebuah mingguan berbahasa Arab yang terbit di Surabaya, Jawa Timur sejak tahun 1922 hingga tahun 1926. Setelah itu ayahnya mengirim Abdullah untuk menimba ilmu di Fakultas Syariah Universitas AI-Azhar, Kairo, Mesir.

Setelah dua tahun lamanya Abdullah belajar di AI-Azhar, Kairo, Mesir, ia kembali ke tanah air dan aktif mengajar di Cianjur serta Bogor. Hal itu dilakukannya sejak tahun 1928 hingga tahun 1943.

KEMERDEKAAN INDONESIA

Sejarah mencatat bahwa PETA lahir pada bulan November 1943, lalu diikuti lahirnya HIZBULLAH beberapa minggu kemudian di mana para alim ulama kemudian masuk menjadi anggota organisasi itu. Tahun 1943 tersebut benar benar merupakan tahun penderitaan yang amat berat khususnya bagi umat Islam dan bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Boleh dikatakan bahwa saat itu adalah salah satu ujian paling berat bagi bangsa Indonesia. Pada akhir tahun 1943 itulah AI-Ustadz Rd. H. Abdullah bin Nuh masuk PETA dengan pangkat DAIDANCOyang berasrama di Semplak Bogor.

Lalu pulang lagi ke Cianjur dan ia membantu (jadi guru bantu) mengajar di AI-I’anah, waktu itu nadhirnya AI-Ustadz Rd. H.M. Sholeh AI-Madani (sekitar tahun 1930). Setelah itu ia pergi lagi ke Bogor kedua kalinya dan bertempat tinggal di Panaragan. Pekerjaan ia adalah: 1. Mengajar para kyai. 2. Jadi korektor Percetakan IHTIAR (Inventaris S.I.)

Pemimpin-pemimpin umat ini, para alim ulama di sana-sini ditangkap oleh Dai Nippon, di antaranya Hadlorotnya Syekh Hasyim Asy’ari pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Ia dipenjarakan di Bubutan, Surabaya. Di Jawa Barat perlakuan serupa dilakukan terhadap KH. Zainal Mustofa, Tasikmalaya, bahkan sampai gugurnya karena di siksa Dai Nippon. Ia adalah Pemimpin Pondok Pesantren Sukamanah, Tasikmalaya. Tanggal 6 Agustus 1945 senjata dahsyat bom atom dijatuhkan Amerika Serikat di atas kota Hiroshima, disusul kemudian tanggal 9 Agustus born atom gelombang kedua dijatuhkan pula di atas Nagasaki. Sekutu mengumandangkan kemenangannya.

 Bangsa Indonesia saat itu sangat optimis dengan tekuk lututnya Jepang terhadap sekutu. Ternyata pada tanggal 17 Agustus 1945beberapa hari setelah pengeboman terhadap kedua kota itu kita bangsa Indonesia memperoleh hikmah, yaitu kemerdekaan yang diperoklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta.

Cobaan demi cobaan telah dan akan selalu kita hadapi. Pada tanggal 19 September 1945 di Surabaya terjadi peristiwa besar yang merupakan titik awal yang menyulut semangat kepahlawanan rakyat Surabaya. Beberapa personel Belanda yang saat itu membonceng sekutu berhasil menyamar sebagai Missi Sekutu mengibarkan bendera merah putih biru di Hotel Yamato, Tunjungan Surabaya. Kemudian personel Belanda lainnya setelah tiba di Tanjung Priok merayap keseluruh pelosok Jawa di antaranya ke Bandung, Yogya, Magelang dan Surabaya.

Ini merupakan tantangan berat lagi bagi bangsa Indonesia. Namun rakyat tiada mengenal mundur atau menyerah. Begitu pula AI-Ustadz Rd. H. Abdullah bin Nuh terus melanjutkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan memimpin barisan Hizbutlah dan BKRI TKR di kota Cianjur bersama-sama dengan barisan lainnya hingga pertengahan tahun 1945.

Pada tanggal 21 Romadhon 1363 H/ 29 Agustus 1945 M, di Jakarta dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNlP) dan sekaligus melangsungkan sidang pertamanya. Ketua KNIP ditetapkan Mr. Kasman Singodimedjo, salah seorang bakes Daidanco PETA Jakarta. Anggota KNIP di antaranya adalah AI-¬Ustadz Rd. Abdullah bin Nuh. Pada tanggal 4 Juni 1946 Pemerintahan RI pindah ke Yogyakarta.

KARYA TULIS

Karya-karya tulis dengan bahasa Arab yaitu berbentuk natsar (karangan bebas) dan syi’ir (puisi)

Selain mengarang K.H.R. Abdullah bin Nuh juga menterjemahkan kitab-kitab berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia dan Sunda.

Kitab-kitab yang ia terjemahkan kebanyakan karangan Imam AI-Ghazaly yang ia kagumi. Di antara terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia adalah:

Renungan;O’Anak;Pembebasan dari Kesesatan;Cinta dan Bahagia;Menuju Mukmin Sejati (Minhajul-Abidin, karangan terakhir imam Ghazaly.)

Adapun yang ia terjemahkan ke dalam bahasa Sunda di antaranya berjudul: 1. Akhlaq; 2. Dzikir Sebagai seorang Ahli bahasa Arab, K.H.R. Abdullah bin Nuh menyempatkan diri menyusun kamus bersama sahabatnya H. Umar Bakry, di antara kamusnya adalah:

Kamus Arab - Indonesia;Kamus Indonesia - Arab - Inggris;Kamus Inggris - Arab - Indonesia;Kamus Arab - Indonesia - Inggris;Kamus Bahasa Asing (Eropa), berkisar hubungan: - diplomatik politik- ekonomi, dll.

Sejarah Asal Usul KH Abdullah Bin Nuh Pejuang dan Ulama Asal Cianjur

Iwa Kusumasumantri; lahir di Ciamis, 31 Mei 1899 – meninggal 27 November 1971 pada umur 72 tahun. Dia adalah seorang politikus Indonesia. Iwa lulus dari sekolah hukum di Hindia Belanda(sekarang Indonesia) dan Belanda sebelum menghabiskan waktu di sebuah sekolah di Uni Soviet.

ASAL USUL

Iwa lahir di Ciamis, Jawa Barat, pada tanggal 31 Mei 1899. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di sekolah yang dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda, ia berangkat ke Bandung, di mana ia masuk di Sekolah Pegawai Pemerintah Pribumi (Opleidingsschool Voor inlandse Ambtenaren, atau OSVIA ).

 Tidak mau mengadaptasi budaya Barat dalam menuntut ilmu di sekolah, ia keluar dan pindah ke Batavia (sekarang Jakarta) untuk masuk di sekolah hukum, sementara ketika di ibukota kolonial tersebut, ia juga bagian dari Jong Java, sebuah organisasi untuk pemuda Jawa.

Iwa lulus pada tahun 1921 dan melanjutkan studinya di Universitas Leiden di Belanda. Di negara itu ia bergabung dengan Serikat Indonesia (Indonesische Vereeniging), sebuah kelompok nasionalis para intelektual Indonesia. Dia menekankan bahwa Indonesia harus bekerja sama, terlepas dari ras, keyakinan, atau kelas sosial, untuk memastikan kemerdekaan dari Belanda; ia menyerukan tentang non-kerjasama dengan kekuatan-kekuatan kolonial.

 Pada tahun 1925 ia pindah ke Uni Soviet untuk menghabiskan setengah tahun belajar di Universitas Komunis kaum tertindas dari Timur di Moskow. Di Uni Soviet ia sempat menikah dengan seorang wanita Ukrainabernama Anna Ivanova; keduanya memiliki seorang putri, bernama Sumira Dingli.

Setelah kembali ke Hindia tahun 1927, Iwa bergabung dengan Partai Nasional Indonesiadan bekerja sebagai pengacara. Dia kemudian pindah ke Medan, Sumatra Utara, di mana ia mendirikan surat kabar Matahari Terbit; koran yang mengaspirasi hak-hak pekerja dan mengkritik perkebunan milik Belanda yang besar di daerah itu.

 Karena tulisan-tulisannya, dan mengikuti upaya untuk mengorganisir serikat dagang, pada 1929 Iwa ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda dan menghabiskan satu tahun di penjara sebelum dibuang ke Banda Neira, di Kepulauan Banda, untuk jangka waktu sepuluh tahun. Dan pada tahun 1929 tersebut Iwa memimpin media Matahari Indonesia.


Sementara ketika di Banda Iwa menjadi seorang Muslim yang taat, namun ia terus percaya pada nilai Marxisme. Dia juga bertemu beberapa tokoh nasionalis terkemuka yang juga ada di pengasingan, termasuk Muhammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Tjipto Mangunkusumo. Iwa kemudian kembali ke Batavia dan, selama pendudukan Jepang (1942-1945) dioperasikan sebuah firma hukum di sana. Ia juga memberikan beberapa kuliah tentang penyebab nasionalis, di bawah pengawasan ketat pasukan pendudukan Jepang.

KEMERDEKAAN INDONESIA

Sebagai akibat dari kekalahan Jepang di Pasifik yang semakin jelas, pemimpin nasionalis Indonesia mulai mempersiapkan kemerdekaan. Iwa menyarankan penggunaan istilah proklamasi, yang akhirnya digunakan, dan membantu menyusun UUD 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Selama bulan-bulan awal revolusi yang kemudian diikuti dengan proklamasi, Iwa bekerja sama dengan elemen baru, pribumi, dan pemerintah. Pada tanggal 31 Agustus ia terpilih sebagai Menteri Sosial dalam kabinet pertama di bawah Presiden Soekarno. Dia menjabat sampai November 1945. Ia kemudian bergabung dengan Persatuan Perjuangan, yang dipimpin oleh Tan Malaka.

 Ia dituduh terlibat dan sempat ditahan karena didakwa terlibat dalam Peristiwa 3 Juli 1946, yang menyebabkan pemerintah Indonesia memenjarakannya; tahanan lainnya termasuk Muhammad Yamin, Achmad Soebardjo, dan Tan Malaka.

Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, dan di Republik Indonesia Serikat yang baru ini, Iwa menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat hingga 1950. Pada tahun 1953 Iwa terpilih sebagai Menteri Pertahanan Pertama di Kabinet Ali Sastroamidjojo, di bawah Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo; masa jabatannya berlangsung sampai tahun 1955. Pada tahun 1957 Iwa menjadi rektor di Universitas Padjadjaran di Bandung. Istilah politik terakhir, 1963-1964, adalah sebagai menteri untuk Kabinet Kerja IV.

Setelah pensiun dari politik Iwa menulis panjang lebar, yang sering bertema tentang sejarah. Karya yang diterbitkan dalam periode ini termasuk Revolusi Hukum di Indonesia, Sejarah Revolusi Indonesia (dalam tiga jilid). Pokok-Pokok dan Ilmu Politik (Muamalah Politik). Dia meninggal pada 27 November 1971 di Jakarta dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bivak.

Pada 6 November 2002 Iwa dinyatakan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Menurut sejarawan Indonesia Asvi Warman Adam, ini adalah sebuah proses, karena afiliasi Iwa dengan Tan Malaka dan kepentingan komunis lainnya, upaya yang sebelumnya tidak didukung oleh pemerintahan Orde Baru di bawah rezim Presiden Suharto.

Sejarah Asal Usul Iwa Kusuma Sumantri Pahlawan Asal Ciamis Jawa Barat

Juanda Kartawijaya lahir di Tasikmalaya, Hindia Belanda, 14 Januari 1911 – meninggal di Jakarta, 7 November 1963 pada umur 52 tahun. Dia adalah Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir. Ia menjabat dari 9 April 1957 hingga 9 Juli 1959. Setelah itu ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja I.

ASAL USUL

Ir. H. Djuanda dilahirkan di Tasikmalaya, 14 Januari 1911, merupakan anak pertama pasangan Raden Kartawidjaja dan Nyi Monat, ayahnya seorang Mantri Guru pada Hollandsch Inlansdsch School (HIS). Pendidikan sekolah dasar diselesaikan di HIS dan kemudian pindah ke sekolah untuk anak orang Eropa Europesche Lagere School (ELS), tamat tahun 1924.

 Selanjutnya oleh ayahnya dimasukkan ke sekolah menengah khusus orang Eropa yaitu Hoogere Burgerschool te Bandoeng (HBS Bandung, sekarang di tempati SMA Negeri 3 Bandung dan SMA Negeri 5 Bandung), dan lulus tahun 1929. Pada tahun yang sama dia masuk ke Technische Hoogeschool te Bandoeng (THS) sekarang Institut Teknologi Bandung (ITB) di Bandung, mengambil jurusan teknik sipil dan lulus tahun 1933.

 Semasa mudanya Djuanda hanya aktif dalam organisasi non politik yaitu Paguyuban Pasundan dan anggota Muhammadiyah, dan pernah menjadi pimpinan sekolah Muhammadiyah. Karier selanjutnya dijalaninya sebagai pegawai Departemen Pekerjaan Umum provinsi Jawa Barat, Hindia Belanda sejak tahun 1939.

Ir. H. Djuanda seorang abdi negara dan abdi masyarakat. Dia seorang pegawai negeri yang patut diteladani. Meniti karier dalam berbagai jabatan pengabdian kepada negara dan bangsa. Semenjak lulus dari TH Bandung(1933) dia memilih mengabdi di tengah masyarakat. Dia memilih mengajar di SMA Muhammadiyah di Jakarta dengan gaji seadanya.

 Padahal, kala itu dia ditawari menjadi asisten dosen di TH Bandung dengan gaji lebih besar. Selain itu, ia juga memulai keaktifan organisasinya sejak sebelum kemerdekaan di Pergerakan Pasoendan.

Setelah empat tahun mengajar di SMA Muhammadiyah Jakarta, pada 1937, Djuanda mengabdi dalam dinas pemerintah di Jawaatan Irigasi Jawa Barat. Selain itu, dia juga aktif sebagai anggota Dewan Daerah Jakarta.

DEKLARASI JUANDA

Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja, deklarasi ini menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI atau dalam konvensi hukum laut United Nations Convention on Law of the Sea(UNCLOS), dikenal sebagai negara kepulauan.

Isi dari Deklarasi Juanda ini menyatakan:

"Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiriBahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuanKetentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan :Untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulatUntuk menentukan batas-batas wilayah NKRI, sesuai dengan asas negara KepulauanUntuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI"

Pernyataan yang dibacakan oleh Djuanda tersebut menjadi landasan hukum bagi penyusunan rancangan undang-undang yang digunakan untuk menggantikan Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie tahun 1939.

Sumbangannya yang terbesar dalam masa jabatannya adalah Deklarasi Djuanda tahun 1957 yang menyatakan bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI atau dikenal dengan sebutan sebagai negara kepulauan dalam konvensi hukum laut United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS).

Namanya diabadikan sebagai nama Bandar Udara di Surabaya, Jawa Timur yaitu Bandar Udara Internasional Juanda atas jasanya dalam memperjuangkan pembangunan lapangan terbang tersebut sehingga dapat terlaksana. Selain itu juga diabadikan untuk nama hutan raya di Bandung yaitu Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, dalam taman ini terdapat Museum dan Monumen Ir. H. Djuanda. Dan namanya pun juga diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta yaitu JL. Ir. Juanda di bilangan Jakarta Pusat, dan nama salah satu Stasiun Kereta Api di Indonesia, yaitu Stasiun Juanda.

Djuanda wafat di Jakarta 7 November 1963 karena serang jantung dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No.244/1963 Ir. H. Djuanda Kartawidjaja diangkat sebagai tokoh nasional/pahlawan kemerdekaan nasional.

Pada tanggal 19 Desember 2016, atas jasa jasanya, Pemerintah Republik Indonesia, mengabadikan Djoeanda di pecahan uang kertas rupiah baru NKRI, pecahan Rp50.000.

Kisah Asal Usul Juanda Kartawijaya Pahlawan Asal Tasikmalaya Jawa Barat

Raden Dewi Sartika  lahir di Cicalengka, Bandung, 4 Desember 1884 – meninggal di Cineam, Tasikmalaya, 11 September 1947 pada umur 62 tahun. Dia adalah tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita. Ia diakui sebagai Pahlawan Nasional oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1966.

Dewi Sartika lahir dari keluarga Sunda yang ternama, yaitu R. Rangga Somanegara dan R. A. Rajapermas di Cicalengka pada 4 Desember 1884. Ketika masih kanak-kanak, ia selalu bermain peran menjadi seorang guru ketika seusai sekolah bersama teman-temannya.

Setelah ayahnya meninggal, ia tinggal bersama dengan pamannya. Ia menerima pendidikan yang sesuai dengan budaya Sunda oleh pamannya, meskipun sebelumnya ia sudah menerima pengetahuan mengenai budaya barat. Pada tahun 1899, ia pindah ke Bandung.

Pada 16 Januari 1904, ia membuat sekolah yang bernama Sekolah Isteri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Ciguriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kaoetamaan Isteri pada tahun 1910. Pada tahun 1912, sudah ada sembilan sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, lalu kemudian berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada tahun 1920.

Pada September 1929, sekolah tersebut berganti nama menjadi Sekolah Raden Dewi.

Ia meninggal pada 11 September 1947 di Cineam ketika dalam masa perang kemerdekaan.

Pada tahun 1906, ia menikah dengan Raden Kanduruhan Agah Suriawinata yang merupakan guru dari Sekolah Karang Pamulang.

Ia dianugerahi gelar Orde van Oranje-Nassaupada ulang tahun ke-35 Sekolah Kaoetamaan Isteri sebagai penghargaan atas jasanya dalam memperjuangkan pendidikan. Pada 1 Desember 1966, ia diakui sebagai Pahlawan Nasional.

Asal Usul Dewi Sartika Pahlawan Pendidikan Asal Bandung

Wage Rudolf Soepratman adalah pengarang lagu kebangsaan Indonesia, "Indonesia Raya", dan pahlawan nasional Indonesia.

Hari kelahiran Soepratman, 9 Maret, oleh Megawati Soekarnoputri saat menjadi presiden RI, diresmikan sebagai Hari Musik Nasional. Namun tanggal kelahiran ini sebenarnya masih diperdebatkan, karena ada pendapat yang menyatakan Soepratman dilahirkan pada tanggal 19 Maret 1903 di Dukuh Trembelang, Desa Somongari, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

ASAL USUL SUPRATMAN

Wage Rudolf Soepratman adalah anak ketujuh dari sembilan bersaudara. Ayahnya bernama Djoemeno Senen Sastrosoehardjo, seorang tentara KNIL Belanda, dan ibunya bernama Siti Senen. Kakak sulungnya bernama Roekijem. Pada tahun 1914, Soepratman ikut Roekijem ke Makassar. Di sana ia disekolahkan dan dibiayai oleh suami Roekijem yang bernama Willem van Eldik.

Soepratman lalu belajar bahasa Belanda di sekolah malam selama tiga tahun, lalu melanjutkan ke Normaalschool di Makassarhingga selesai. Ketika berumur 20 tahun, ia menjadi guru di Sekolah Angka 2. Dua tahun selanjutnya ia mendapat ijazah Klein Ambtenaar.

Beberapa waktu lamanya ia bekerja pada sebuah perusahaan dagang. Dari Makassar, ia pindah ke Bandung dan bekerja sebagai wartawan di harian Kaoem Moeda dan Kaoem Kita. Pekerjaan itu tetap dilakukannya walaupun ia telah pindah ke Jakarta. Dalam masa tersebut, ia mulai tertarik pada pergerakan nasional dan banyak bergaul dengan tokoh-tokoh pergerakan. Rasa tidak senang terhadap penjajahan Belanda mulai tumbuh dan akhirnya dituangkan dalam buku Perawan Desa. Buku itu disita dan dilarang beredar oleh pemerintah Belanda.

Soepratman dipindahkan ke kota Sengkang. Di situ tidak lama lalu minta berhenti dan pulang ke Makassar lagi. Roekijem sendiri sangat gemar akan sandiwara dan musik. Banyak karangannya yang dipertunjukkan di mes militer. Selain itu Roekijem juga senang bermain biola, kegemarannya ini yang membuat Soepratman juga senang main musik dan membaca-baca buku musik.

MENCIPTAKAN LAGU INDONESIA RAYA

Sewaktu tinggal di Makassar, Soepratman memperoleh pelajaran musik dari kakak iparnya yaitu Willem van Eldik, sehingga pandai bermain biola dan kemudian bisa menggubah lagu. Ketika tinggal di Jakarta, pada suatu kali ia membaca sebuah karangan dalam majalah Timbul. Penulis karangan itu menantang ahli-ahli musik Indonesia untuk menciptakan lagu kebangsaan.

Soepratman tertantang, lalu mulai menggubah lagu. Pada tahun 1924 lahirlah lagu Indonesia Raya. Pada waktu itu ia berada di Bandung dan berusia 21 tahun.

Pada bulan Oktober 1928 di Jakarta dilangsungkan Kongres Pemuda II. Kongres itu melahirkan Sumpah Pemuda. Pada malam penutupan kongres, tanggal 28 Oktober 1928, Soepratman memperdengarkan lagu ciptaannya secara instrumental di depan peserta umum (secara intrumental dengan biola atas saran Soegondo berkaitan dengan kondisi dan situasi pada waktu itu, lihat Sugondo Djojopuspito). Pada saat itulah untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya dikumandangkan di depan umum.

 Semua yang hadir terpukau mendengarnya. Dengan cepat lagu itu terkenal di kalangan pergerakan nasional. Apabila partai-partai politik mengadakan kongres, maka lagu Indonesia Raya selalu dinyanyikan. Lagu itu merupakan perwujudan rasa persatuan dan kehendak untuk merdeka.

Sesudah Indonesia merdeka, lagu Indonesia Raya dijadikan lagu kebangsaan, lambang persatuan bangsa. Tetapi, pencipta lagu itu, Wage Roedolf Soepratman, tidak sempat menikmati hidup dalam suasana kemerdekaan.

Akibat menciptakan lagu Indonesia Raya, ia selalu diburu oleh polisi Hindia Belanda, sampai jatuh sakit di Surabaya. Karena lagu ciptaannya yang terakhir "Matahari Terbit" pada awal Agustus 1938, ia ditangkap ketika menyiarkan lagu tersebut bersama pandu-pandu di NIROM Jalan Embong Malang, Surabaya dan ditahan di penjara Kalisosok, Surabaya. Ia meninggal pada tanggal 17 Agustus 1938 karena sakit.

Soepratman diberi gelar Pahlawan Nasional oleh pemerintah Indonesia dan Bintang Maha Putera Utama kelas III pada tahun 1971.

Kisah Asal Usul WR Supratman Pencipta Lagu Indonesia Raya

Cipto Mangunkusumo adalah seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Ernest Douwes Dekker dan Ki Hajar Dewantara ia dikenal sebagai "Tiga Serangkai" yang banyak menyebarluaskan ide pemerintahan sendiri dan kritis terhadap pemerintahan penjajahan Hindia Belanda. Ia adalah tokoh dalam Indische Partij, suatu organisasi politik yang pertama kali mencetuskan ide pemerintahan sendiri di tangan penduduk setempat, bukan oleh Belanda. Pada tahun 1913 ia dan kedua rekannya diasingkan oleh pemerintah kolonial ke Belanda akibat tulisan dan aktivitas politiknya, dan baru kembali 1917.

ASAL USUL 

Cipto Mangunkusumo dilahirkan pada 4 Maret 1886 di desa Pecangaan, Kabupaten Jepara. Ia adalah putera tertua dari Mangunkusumo, seorang priyayi rendahan dalam struktur masyarakat Jawa. Karier Mangunkusumo diawali sebagai guru bahasa Melayu di sebuah sekolah dasar di Ambarawa, kemudian menjadi kepala sekolah pada sebuah sekolah dasar di Semarang dan selanjutnya menjadi pembantu administrasi pada Dewan Kota di Semarang. Sementara, sang ibu adalah keturunan dari tuan tanah di Mayong, Jepara.

Meskipun keluarganya tidak termasuk golongan priyayi birokratis yang tinggi kedudukan sosialnya, Mangunkusumo berhasil menyekolahkan anak-anaknya pada jenjang yang tinggi. Cipto beserta adik-adiknya yaitu Gunawan, Budiardjo, dan Syamsul Ma’arif bersekolah di STOVIA, sementara Darmawan, adiknya bahkan berhasil memperoleh beasiswa dari pemerintah Belanda untuk mempelajari ilmu kimia industri di Universitas Delft, Belanda. Si bungsu, Sujitno terdaftar sebagai mahasiswa STIH Jakarta.

Ketika menempuh pendidikan di STOVIA, Cipto mulai memperlihatkan sikap yang berbeda dari teman-temannya. Teman-teman dan guru-gurunya menilai Cipto sebagai pribadi yang jujur, berpikiran tajam dan rajin. “Een begaafd leerling”, atau murid yang berbakat adalah julukan yang diberikan oleh gurunya kepada Cipto. Di STOVIA, Cipto juga mengalami perpecahan antara dirinya dan lingkungan sekolahnya. Berbeda dengan teman-temannya yang suka pesta dan bermain, Cipto lebih suka menghadiri ceramah-ceramah, baca buku dan bermain catur. Penampilannya pada acara khusus, tergolong eksentrik, ia senantiasa memakai surjan dengan bahan lurik dan merokok kemenyan. Ketidakpuasan terhadap lingkungan sekelilingnya, senantiasa menjadi topik pidato nya. Baginya, STOVIA adalah tempat untuk menemukan dirinya, dalam hal kebebasan berpikir, lepas dari tradisi keluarga yang kuat, dan berkenalan dengan lingkungan baru yang diskriminatif.

Beberapa Peraturan-peraturan di Stovia menimbulkan ketidakpuasan pada dirinya, seperti semua mahasiswa Jawa dan Sumatrayang bukan Kristen diharuskan memakai pakaian tadisional bila sedang berada di sekolah. Bagi Cipto, peraturan berpakaian di STOVIA merupakan perwujudan politik kolonial yang arogan dan melestarikan feodalisme. Pakaian Barat hanya boleh dipakai dalam hierarki administrasi kolonial, yaitu oleh pribumi yang berpangkat bupati. Masyarakat pribumi dari wedana ke bawah dan yang tidak bekerja pada pemerintahan, dilarang memakai pakaian Barat. Akibat dari kebiasaan ini, rakyat cenderung untuk tidak menghargai dan menghormati masyarakat pribumi yang memakai pakaian tradisional.

Keadaan ini senantiasa digambarkannya melalui De Locomotief, surat harian kolonial yang sangat berkembang pada waktu itu, di samping Bataviaasch Nieuwsblad. Sejak tahun 1907 Cipto sudah menulis di harian De Locomotief. Tulisannya berisi kritikan, dan menentang kondisi keadaan masyarakat yang dianggapnya tidak sehat. Cipto sering mengkritik hubungan feodal maupun kolonial yang dianggapnya sebagai sumber penderitaan rakyat. Rakyat umumnya terbatas ruang gerak dan aktivitasnya, sebab banyak kesempatan yang tertutup bagi mereka.

Kondisi kolonial lainnya yang ditentang oleh Cipto adalah diskriminasi ras. Sebagai contoh, orang Eropa menerima gaji yang lebih tinggi dari orang pribumi untuk suatu pekerjaan yang sama. Diskriminasi membawa perbedaan dalam berbagai bidang misalnya, peradilan, perbedaan pajak, kewajiban kerja rodi dan kerja desa. Dalam bidang pemerintahan, politik, ekonomi dan sosial, bangsa Indonesia menghadapi garis batas warna. Tidak semua jabatan negeri terbuka bagi bangsa Indonesia. Demikian juga dalam perdagangan, bangsa Indonesia tidak mendapat kesempatan berdagang secara besar-besaran, tidak sembarang anak Indonesia dapat bersekolah di sekolah Eropa.

Tulisan-tulisannya di harian De Locomotief, mengakibatkan Cipto sering mendapat teguran dan peringatan dari pemerintah. Untuk mempertahankan kebebasan dalam berpendapat Cipto kemudian keluar dari dinas pemerintah dengan konsekuensi mengembalikan sejumlah uang ikatan dinas nya yang tidak sedikit.

Selain dalam bentuk tulisan, Cipto juga sering melancarkan protes dengan bertingkah melawan arus. Misalnya larangan memasuki sociteit bagi bangsa Indonesia tidak diindahkannya. Dengan pakaian khas yakni kain batik dan jas lurik, ia masuk ke sebuah sociteit yang penuh dengan orang-orang Eropa. Cipto kemudian duduk dengan kaki dijulurkan, hal itu mengundang kegaduhan di sociteit. Ketika seorang opas (penjaga) mencoba mengusir Cipto untuk keluar dari gedung, dengan lantang nya, Cipto memaki-maki sang opas serta orang-orang berada di dekatnya dengan mempergunakan bahasa Belanda. Kewibawaan Cipto dan penggunaan bahasa Belanda nya yang fasih membuat orang-orang Eropa terperangah.

BUDI UTOMO

Terbentuknya Budi Utomo pada 20 Mei 1908disambut baik Cipto sebagai bentuk kesadaran pribumi akan dirinya. Pada kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta, jati diri politik Cipto semakin tampak. Walaupun kongres diadakan untuk memajukan perkembangan yang serasi bagi orang Jawa, namun pada kenyataannya terjadi keretakan antara kaum konservatif dan kaum progesif yang diwakili oleh golongan muda. Keretakan ini sangat ironis mengawali suatu perpecahan ideologi yang terbuka bagi orang Jawa.

Dalam kongres yang pertama terjadi perpecahan antara Cipto dan Radjiman Wedyodiningrat. Cipto menginginkan Budi Utomo sebagai organisasi politik yang harus bergerak secara demokratis dan terbuka bagi semua rakyat Indonesia. Organisasi ini harus menjadi pimpinan bagi rakyat dan jangan mencari hubungan dengan atasan, bupati dan pegawai tinggi lainnya. Sedangkan Radjiman ingin menjadikan Budi Utomo sebagai suatu gerakan kebudayaan yang bersifat Jawa.

Cipto tidak menolak kebudayaan Jawa, tetapi yang ia tolak adalah kebudayaan keraton yang feodalis. Cipto mengemukakan bahwa sebelum persoalan kebudayaan dapat dipecahkan, terlebih dahulu diselesaikan masalah politik. Pernyataan-pernyataan Cipto bagi zaman nya dianggap radikal. Gagasan-gagasan Cipto menunjukkan rasionalitas nya yang tinggi, serta analisis yang tajam dengan jangkauan masa depan, belum mendapat tanggapan luas. Untuk membuka jalan bagi timbulnya persatuan di antara seluruh rakyat di Hindia Belanda yang mempunyai nasib sama di bawah kekuasaan asing, ia tidak dapat dicapai dengan menganjurkan kebangkitan kehidupan Jawa. Sumber keterbelakangan rakyat adalah penjajahan dan feodalisme.

Meskipun diangkat sebagai pengurus Budi Utomo, Cipto akhirnya mengundurkan diri dari Budi Utomo yang dianggap tidak mewakili aspirasinya. Sepeninggal Cipto tidak ada lagi perdebatan dalam Budi Utomo akan tetapi Budi Utomo kehilangan kekuatan progesif nya.

Setelah mengundurkan diri dari Budi Utomo, Cipto membuka praktik dokter di Solo. Meskipun demikian, Tjipto tidak meninggalkan dunia politik sama sekali. Di sela-sela kesibukan nya melayani pasien nya, tjyipto mendirikan Raden Ajeng Kartini Klub yang bertujuan memperbaiki nasib rakyat. Perhatiannya pada politik semakin menjadi-jadi setelah dia bertemu dengan Douwes Dekker yang tengah berpropaganda untuk mendirikan Indische Partij. Cipto melihat Douwes Dekker sebagai kawan seperjuangan. Kerja sama dengan Douwes Dekker telah memberinya kesempatan untuk melaksanakan cita-citanya, yakni gerakan politik bagi seluruh rakyat Hindia Belanda. Bagi Cipto Indische Partij merupakan upaya mulia mewakili kepentingan-kepentingan semua penduduk Hindia Belanda, tidak memandang suku, golongan, dan agama.

Pada tahun 1912 Cipto pindah dari Solo ke Bandung, dengan dalih agar dekat dengan Douwes Dekker. Ia kemudian menjadi anggota redaksi penerbitan harian de Express dan majalah het Tijdschrijft. Perkenalan antara Cipto dan Douwes Dekker yang sehaluan itu sebenarnya telah dijalin ketika Douwes Dekker bekerja pada Bataviaasch Nieuwsblad. Douwes Dekker sering berhubungan dengan murid-murid STOVIA.

Pada November 1913, Belanda memperingati 100 tahun kemerdekaannya dari Perancis. Peringatan tersebut dirayakan secara besar-besaran, juga di Hindia Belanda. Perayaan tersebut menurut Cipto sebagai suatu penghinaan terhadap rakyat bumi putera yang sedang dijajah. Cipto dan Suwardi Suryaningrat kemudian mendirikan suatu komite perayaan seratus tahun kemerdekaan Belanda dengan nama Komite Bumi Putra. Dalam komite tersebut Cipto dipercaya untuk menjadi ketuanya. Komite tersebut merencanakan akan mengumpulkan uang untuk mengirim telegram kepada Ratu Wilhelmina, yang isinya meminta agar pasal pembatasan kegiatan politik dan membentuk parlemen dicabut. Komite Bumi Putra juga membuat selebaran yang bertujuan menyadarkan rakyat bahwa upacara perayaan kemerdekaan Belanda dengan mengerahkan uang dan tenaga rakyat merupakan suatu penghinaan bagi bumi putera.

Aksi Komite Bumi Putera mencapai puncaknya pada 19 Juli 1913, ketika harian De Express menerbitkan suatu artikel Suwardi Suryaningrat yang berjudul “Als Ik Een Nederlander Was” (Andaikan Saya Seorang Belanda). Pada hari berikutnya dalam harian De Express Cipto menulis artikel yang mendukung Suwardi untuk memboikot perayaan kemerdekaan Belanda. Tulisan Cipto dan Suwardi sangat memukul Pemerintah Hindia Belanda, pada 30 Juli 1913 Cipto dan Suwardi dipenjarakan, pada 18 Agustus 1913 keluar surat keputusan untuk membuang Cipto bersama Suwardi Suryaningrat dan Douwes Dekker ke Belanda karena kegiatan propaganda anti Belanda dalam Komite Bumi Putera.

Selama masa pembuangan di Belanda, bersama Suwardi dan Douwes Dekker, Cipto tetap melancarkan aksi politiknya dengan melakukan propaganda politik berdasarkan ideologi Indische Partij. Mereka menerbitkan majalah De Indier yang berupaya menyadarkan masyarakat Belanda dan Indonesia yang berada di Belanda akan situasi di tanah jajahan. Majalah De Indier menerbitkan artikel yang menyerang kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda.

Kehadiran tiga pemimpin tersebut di Belanda ternyata telah membawa pengaruh yang cukup berarti terhadap organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda. Indische Vereeniging, pada mulanya adalah perkumpulan sosial mahasiswa Indonesia, sebagai tempat saling memberi informasi tentang tanah airnya. Akan tetapi, kedatangan Cipto, Suwardi dan Douwes Dekker berdampak pada konsep-konsep baru dalam gerakan organisasi ini. Konsep “Hindia bebas dari Belanda dan pembentukan sebuah negara Hindia yang diperintah rakyatnya sendiri mulai dicanangkan oleh Indische Vereeniging. Pengaruh mereka semakin terasa dengan diterbitkannya jurnal Indische Vereeniging yaitu Hindia Poetra pada 1916.

Oleh karena alasan kesehatan, pada tahun 1914 Cipto diperbolehkan pulang kembali ke Jawa dan sejak saat itu dia bergabung dengan Insulinde, suatu perkumpulan yang menggantikan Indische Partij. Sejak itu, Cipto menjadi anggota pengurus pusat Insulinde untuk beberapa waktu dan melancarkan propaganda untuk Insulinde, terutama di daerah pesisir utara pulau Jawa. Selain itu, propaganda Cipto untuk kepentingan Insulinde dijalankan pula melalui majalah Indsulinde yaitu Goentoer Bergerak, kemudian surat kabar berbahasa Belanda De Beweging, surat kabar Madjapahit, dan surat kabar Pahlawan. Akibat propaganda Cipto, jumlah anggota Insulinde pada tahun 1915 yang semula berjumlah 1.009 meningkat menjadi 6.000 orang pada tahun 1917. Jumlah anggota Insulinde mencapai puncaknya pada Oktober 1919 yang mencapai 40.000 orang. Insulinde di bawah pengaruh kuat Cipto menjadi partai yang radikal di Hindia Belanda. Pada 9 Juni 1919 Insulinde mengubah nama menjadi Nationaal-Indische Partij (NIP).

Pada tahun 1918 Pemerintah Hindia Belanda membentuk Volksraad (Dewan Rakyat). Pengangkatan anggota Volksraad dilakukan dengan dua cara. Pertama, calon-calon yang dipilih melalui dewan perwakilan kota, kabupaten dan provinsi. Sedangkan cara yang kedua melalui pengangkatan yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Gubernur jenderal Van Limburg Stirum mengangkat beberapa tokoh radikal dengan maksud agar Volksraad dapat menampung berbagai aliran sehingga sifat demokratisnya dapat ditonjolkan. Salah seorang tokoh radikal yang diangkat oleh Limburg Stirum adalah Cipto.

Bagi Cipto pembentukan Volksraad merupakan suatu kemajuan yang berarti, Cipto memanfaatkan Volksraad sebagai tempat untuk menyatakan pemikiran dan kritik kepada pemerintah mengenai masalah sosial dan politik. Meskipun Volksraad dianggap Cipto sebagai suatu kemajuan dalam sistem politik, namun Cipto tetap menyatakan kritiknya terhadap Volksraad yang dianggapnya sebagai lembaga untuk mempertahankan kekuasaan penjajah dengan kedok demokrasi.

Pada 25 Nopember 1919 Cipto berpidato di Volksraad, yang isinya mengemukakan persoalan tentang persekongkolan Sunan dan residen dalam menipu rakyat. Cipto menyatakan bahwa pinjaman 12 gulden dari sunan ternyata harus dibayar rakyat dengan bekerja sedemikian lama di perkebunan yang apabila dikonversi dalam uang ternyata menjadi 28 gulden.

DIASINGKAN

Melihat kenyataan itu, Pemerintah Hindia Belanda menganggap Cipto sebagai orang yang sangat berbahaya, sehingga Dewan Hindia (Raad van Nederlandsch Indie) pada 15 Oktober 1920 memberi masukan kepada Gubernur Jenderal untuk mengusir Cipto ke daerah yang tidak berbahasa Jawa. Akan tetapi, pada kenyataannya pembuangan Cipto ke daerah Jawa, Madura, Aceh, Palembang, Jambi, dan Kalimantan Timur masih tetap membahayakan pemerintah. Oleh sebab itu, Dewan Hindia berdasarkan surat kepada Gubernur Jenderal mengusulkan pengusiran Cipto ke Kepulauan Timor. Pada tahun itu juga Cipto dibuang dari daerah yang berbahasa Jawa tetapi masih di pulau Jawa, yaitu ke Bandung dan dilarang keluar kota Bandung. Selama tinggal di Bandung, Cipto kembali membuka praktik dokter. Selama tiga tahun Cipto mengabdikan ilmu kedokterannya di Bandung, dengan sepedanya ia masuk keluar kampung untuk mengobati pasien.

Di Bandung, Cipto dapat bertemu dengan kaum nasionalis yang lebih muda, seperti Sukarno yang pada tahun 1923 membentuk Algemeene Studie Club. Pada tahun 1927 Algemeene Studie Club diubah menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI). Meskipun Cipto tidak menjadi anggota resmi dalam Algemeene Studie Club dan PNI, Cipto tetap diakui sebagai penyumbang pemikiran bagi generasi muda. Misalnya Sukarno dalam suatu wawancara pers pada 1959, ketika ditanya siapa di antara tokoh-tokoh pemimpin Indonesia yang paling banyak memberikan pengaruh kepada pemikiran politiknya, tanpa ragu-ragu Sukarno menyebut Cipto Mangunkusumo.

Pada akhir tahun 1926 dan tahun 1927 di beberapa tempat di Indonesia terjadi pemberontakan komunis. Pemberontakan itu menemui kegagalan dan ribuan orang ditangkap atau dibuang karena terlibat di dalamnya. Dalam hal ini Cipto juga ditangkap dan didakwa turut serta dalam perlawanan terhadap pemerintah. Hal itu disebabkan suatu peristiwa, ketika pada bulan Juli 1927 Cipto kedatangan tamu seorang militerpribumi yang berpangkat kopral dan seorang kawannya. Kepada Cipto tamu tersebut mengatakan rencananya untuk melakukan sabotase dengan meledakkan persediaan-persediaan mesiu, tetapi dia bermaksud mengunjungi keluarganya di Jatinegara, Jakarta, terlebih dahulu. Untuk itu dia memerlukan uang untuk biaya perjalanan. Cipto menasihatkan agar orang itu tidak melakukan tindakan sabotase, dengan alasan kemanusiaan Cipto kemudian memberikan uangnya sebesar 10 gulden kepada tamunya.

Setelah pemberontakan komunis gagal dan dibongkarnya kasus peledakan gudang mesiu di Bandung, Cipto dipanggil pemerintah untuk menghadap pengadilan karena dianggap telah memberikan andil dalam membantu anggota komunis dengan memberi uang 10 gulden dan diketemukannya nama-nama kepala pemberontakan dalam daftar tamu Cipto. Sebagai hukumannya Cipto kemudian dibuang ke Banda pada tahun 1928.

KEMATIAN CIPTO MANGUNKUSUMO

Dalam pembuangan, penyakit asmanya kambuh. Beberapa kawan Cipto kemudian mengusulkan kepada pemerintah agar Cipto dibebaskan. Ketika Cipto diminta untuk menandatangani suatu perjanjian bahwa dia dapat pulang ke Jawa dengan melepaskan hak politiknya, Cipto secara tegas mengatakan bahwa lebih baik mati di Banda daripada melepaskan hak politiknya. Cipto kemudian dialihkan ke Makasar, dan pada tahun 1940 Cipto dipindahkan ke Sukabumi. Kekerasan hati Cipto untuk berpolitik dibawa sampai meninggal pada 8 Maret 1943.

Kisah Asal Usul Cipto Mangunkusumo Pahlawan Asal Jepara Jawa Tengah

Masa kecil Soepeno tidak banyak diketahui. Soepeno lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada 12 Juni 1916. Dia merupakan anak dari Soemarno, seorang pegawai rendah yang bekerja di perusahaan kereta api milik pemerintah kolonial Hindia Belanda di Stasiun Tegal. Setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas di Algemeene Middelbare School (AMS) Semarang, ia melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Tinggi Teknik (Technische Hogeschool te Bandoeng) di Bandung.

 Hanya dua tahun ia menuntut ilmu di sekolah itu karena ia pindah ke Sekolah Tinggi Hukum (Rechts Hogeschool te Batavia) di Batavia. Ia menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Hukum (Rechts Hogeschool te Batavia) selama empat tahun. Di kota yang menjadi pusat pemerintahan kolonial inilah Soepeno semakin tertarik untuk turut ambil bagian dalam era pergerakan nasional.

 Ia memimpikan bangsa Indonesia bisa lepas dari penjajahan Belanda. Di kota itu juga, Soepeno bergabung dengan Perkumpulan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI), lalu oleh rekan-rekannya, ia terpilih sebagai ketua. Ia juga memimpin Badan Permusyawaratan Pelajar-Pelajar Indonesia (BAPERPPI) sejak 1941.

Selama di Jakarta, Soepeno menetap tinggal di asrama Perkumpulan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) di Jalan Cikini Raya 71, ia juga menjadi ketua asrama/pondokan tersebut. Di asrama itulah, untuk pertama kalinya Soepeno bertemu langsung dengan Mohammad Hatta. Menurut Rosihan Anwar dalam bukunya, Soepeno: Pejuang Politik dan Gerilyawan disebutkan bahwa Soepeno pernah menjadi anggota Indonesia Moeda. Ia juga sempat mendirikan dan diangkat sebagai Ketua Balai Pemuda di Solo.

 Menurut Julinar Said dkk, Soepeno menjadi anggota Indonesia Moeda selama di Pekalongan dan Tegal. Menurut Sejarawan Benedict R. O'G Anderson, tidak hanya di Indonesia Moeda Pekalongan dan Tegal, Soepeno juga aktif di Indonesia Moeda Semarang dan Bandung. Ia juga terlibat dalam mempromosikan PPPI melawan saingannya, Unitas Studiosorum Indonesiensis, organisasi pelajar berkebangsaan Belanda yang penurut.

 Istri Soepeno, Kamsitin Wasiyatul Chakiki Danoesiswojo atau Tien Soepeno menyebutkan, pada masa-masa awal kemerdekaan, ia juga menjadi konseptor sejumlah lembaga negara seperti Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat(KNIP), yang merupakan lembaga legislatif pertama sekaligus menjadi anggota lembaga tersebut.

 Pada akhir tahun 1945 (dalam rapat pada 20 Desember 1945) diangkat dan dipilihlah 25 orang dalam Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), anggota Partai Sosialis, Soepeno terpilih sebagai ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat.

Pada tahun 1946, terjadi krisis dalam pemerintahan Kabinet Sjahrir III, karena dianggap menjual negara dengan menyetujui perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia, contohnya beberapa partai seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata. Partai-partai tersebut menyatakan bahwa perundingan itu adalah bukti lemahnya pemerintahan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia.

 Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 6/1946 ditetapkan pada tanggal 28 Desember 1946, dimana bertujuan menambah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat agar pemerintah mendapat suara untuk mendukung perundingan Linggarjati. Peraturan Presiden No. 6/1946 berisi tentang penyempurnaan susunan Komite Nasional Indonesia Pusat, berbentuk penambahan jumlah anggotanya dari 200 menjadi 514 orang.

 Di samping itu supaya lebih dapat mencakup semua lapisan dan golongan yang ada. Dalam Sidang Komite Nasional Indonesia Pusat pada 2 Maret 1947 menyetujui tindakan Presiden Soekarno menambah jumlah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat tersebut. Dalam persetujuan penambahan anggota KNIP, maka Badan Pekerja KNIP yang lama dibubarkan. Pada Sidang KNIP tanggal 3 Maret 1947 disusun dan dipilih Badan Pekerja KNIP yang baru.

 Jumlah anggota Badan Pekerja KNIP meningkat dari 25 orang menjadi 47 orang. Partai Sosialis memperoleh lima (menempatkan lima orang perwakilan) dari 47 kursi di Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat tersebut, dan salah satu perwakilannya sebagai anggota adalah Soepeno.

Ia juga kemudian bergabung ke dalam partai bentukan Hatta-Syahrir, PNI-Pendidikan (PNI-Baru) setelah PNI Soekarno dilarang oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada tahun 1932. Pada tanggal 19 November 1945, anggota Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI-Pendidikan mengadakan pertemuan di Grand Hotel, Cirebon. Syahrir tidak hadir dan hanya mengutus pengikutnya, Subadio Sastrosatomo, L.M. Sitorus, T.B. Simatupangserta salah satunya adalah Soepeno. Dalam pertemuan tersebut mereka bersepakat mendukung Kabinet Sutan Sjahrir-Amir Sjarifuddin, yang telah dilantik lima hari sebelumnya.

 Untuk menyesuaikan dengan situasi politik yang baru semasa revolusi, PNI-Pendidikan menjadi partai politik yang baru. Karena situasi politik yang baru haruslah membutuhkan nama baru. Maka dalam pertemuan itu juga diputuskan nama PNI-Pendidikan diubah menjadi Partai Rakyat Sosialis atau Paras.

Pada 16-17 Desember 1945, Partai Rakyat Sosialis dan Partai Sosialis Indonesia (Parsi) bentukan Amir mengadakan kongres fusi di Cirebon. Hasil dari kongres tersebut, kedua partai setuju untuk bergabung, dan terbentuklah Partai Sosialis. Dalam komposisi kepengurusan Partai Sosialis, Soepeno duduk dalam Dewan Pimpinan Pusat Partai Sosialis. Ia juga merupakan orang yang dekat dengan Sutan Syahrir.

 Ketika terjadi keretakan antara kelompok Syahrir dengan kelompok Amir Syarifuddin sesudah jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin II, Syahrir memilih untuk membentuk partai baru, yaitu Partai Sosialis Indonesia (PSI), pada tanggal 12 Februari 1948 di Yogyakarta dan memberikan dukungan kepada Kabinet Hatta I dengan mengikutsertakan anggotanya yakni Soepeno duduk dalam Kabinet Hatta I.

 Menurut dr. A. Halim (simpatisan PSI, namun bukan anggota partai), pendirian PSI pada 12 Februari 1948 terjadi dalam pertemuan di rumah Ibu Soebadio Sastrosatomo di Kliteran. Hadir dalam rapat itu kira-kira sepuluh orang, Soebadio Sastrosatomo, Soepeno, Djohan Sjahroezah, Sugondo Djojopuspito, Iskandar Tedjasukmana, dan lain-lain (termasuk dr. A. Halim). Beberapa anggota Kelompok Syahrir, seperti Soepeno, Kusno, Djohan Sjahroezah, Soebadio Sastrosatomo, L.M. Sitorus, Soedarsono, Sugondo Djojopuspito, dan lain-lain juga keluar dari Partai Sosialis dan ikut mendirikan Partai Sosialis Indonesia bersama Syahrir.

Soepeno menikah dengan Kamsitin Wasiyatul Chakiki Danoesiswojo atau Tien Soepeno, wanita kelahiran Banjarnegara, yang lahir tahun 1923. Mereka menikah di Klampok Banjarnegara, Agustus 1943. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai putri satu-satunya, Soepeni Rokoetiningajoe Judianingsih (lahir pada tahun 1944). Rosihan Anwar dalam In Memoriam: Mengenang yang Wafat (2002: 135) menyebut Soepeno merupakan sosok yang tangguh dan sederhana. "Soepeno, orang yang suka bekerja keras. Dia mirip dengan workaholic. Di asrama Badan Pekerja KNIP di Purworejo, Soepeno makan apa adanya, tidur di atas tikar, hidup sederhana. Dia bagaikan keranjingan dengan kerja sehingga melalaikan kadang-kadang keluarganya.”, tulis Rosihan.

MENJADI MENTERI

Pada tahun 1948, Soepeno pergi ke Sumatra untuk mengkonsolidasi Republik di Sumatra(Bukittinggi) dan mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya perang kembali serta pindahnya pemerintahan ke Sumatra. Kemudian pada 29 Januari 1948 ia dipanggil kembali ke Jawa, ia diangkat menjadi Menteri Pembangunan dan Pemudadalam Kabinet Hatta I (Kabinet Presidentil I). Ia adalah satu-satunya anggota sayap kiri yang duduk di Kabinet Hatta I atas nama perseorangan.

MENINGGAL DUNIA

Sewaktu Belanda menyerang Indonesia pada 19 Desember 1948 yang dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II, membuat Ibukota NKRI, Yogyakarta berhasil dikuasai Belanda. Presiden Soekarno, Perdana Menteri Mohammad Hatta dan sejumlah pejabat pemerintahan ditangkap. Saat itu Soepeno menjadi Menteri Pemuda dan Pembangunan RI. Setelah Yogyakarta jatuh, Soepeno ikut bergerilya dan pasukan Belanda terus memburunya.

 Soepeno lolos karena sedang bertugas di luar Yogyakarta, tepatnya di Cepu, Jawa Tengah. Dikisahkan oleh Djoeir Moehamad & Abrar Yusra dalam Memoar Seorang Sosialis (1997: 208), Soepeno saat itu sebenarnya dalam perjalanan pulang ke ibukota dari Cepu. Saat sampai di Prambanan, sisi timur Yogyakarta, ia merasa ada yang tidak beres. Ternyata benar, pusat pemerintahan telah diduduki Belanda. Dari Prambanan, Soepeno mengarahkan mobilnya balik jalan, menuju Tawangmangu, dekat Solo. Di sana, ia akan bergabung dengan para pejabat negara lainnya yang lolos dari penangkapan. Setelah berkoordinasi di Tawangmangu, diputuskan bahwa masing-masing pejabat akan turut bergerilya, berpindah-pindah lokasi, hingga situasi terkendali. Soepeno dan beberapa orang lainnya diarahkan menuju timur, ke suatu tempat di lereng Gunung Wilis di mana Panglima Besar Jenderal Soedirman dan pasukannya bermarkas. Rombongan kecil ini berangkat dengan berjalan kaki dari kampung ke kampung, dari hutan ke hutan, dalam ancaman yang setiap saat bisa saja hadir.

Bersama Soesanto Tirtoprodjo, kedua "Menteri Gerilya" itu berkelana di daerah pegunungan Jawa Timur menggerakkan rakyat berjuang terus melawan Belanda. Seorang wanita ikut dalam rombongan mereka, yaitu Nyonya Susilowati Rikerk, anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dari Partai Sosialis Indonesia (PSI).

Hampir tiga pekan berjalan, rombongan Soepeno tiba di Desa Wayang, Ponorogo. Di desa itu, mereka bertemu dengan Kapten Soepardjo Roestam, ajudan Jenderal Soedirman yang memang diutus untuk mencari keberadaan para pejabat RI (Departemen Penerangan RI, Djendral Soedirman Pahlawan Sedjati, 1950: 45). Setelah memberitahu di mana posisi pasukan Jenderal Soedirman kendati tetap saja cukup sulit untuk menemukan tempat itu, Kapten Soepardjo pamit karena harus melanjutkan tugas. Soepeno dan rombongan juga meneruskan perjalanan. Medan liar yang amat sulit dan harus berkali-kali memutar jalan agar terhindar dari sergapan musuh membuat perjalanan yang ditempuh memakan waktu semakin lama. Sementara itu, tentara Belanda kian gencar mengejar. Pada 20 Februari 1949, Soepeno dan kawan-kawan menjejakkan kaki di Dusun Ganter, Nganjuk. Di dusun ini, mereka menginap di rumah warga dan berniat menetap selama beberapa hari sebelum melanjutkan perjalanan yang entah kapan akan berakhir.

Setelah berbulan-bulan bergerilya, Soepeno dan rombongannya tertangkap Belanda di Desa Ganter, Dukuh Ngliman, Nganjuk setelah Belanda menyerang wilayah Ganter pada 24 Februari 1949. Tentara Belanda menyuruhnya jongkok dan mengintrogasi dia. Belanda juga berhasil menangkap seluruh pembesar sipil di Jawa Timur. Soepeno mengatakan bahwa ia adalah penduduk daerah tersebut namun Belanda tidak percaya. Akhirnya, pelipisnya ditembak dan Soepeno tewas seketika.

 Belanda kemudian mengeksekusi rombongan Soepeno yang terdiri dari enam orang, termasuk ajudan Soepeno, Mayor Samudro juga ditembak mati. Eksekusi-eksekusi dilakukan di depan umum, menurut laporan TNI, sebagai alat untuk mengintimidasi penduduk. Soepeno pun kemudian dimakamkan di Nganjuk. Setahun kemudian, pada 29 Februari 1950 makamnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Istri Soepeno, Tien Soepeno, mengaku karena kurangnya informasi, baru mengetahui kabar suaminya tewas dieksekusi Belanda sebulan kemudian.

Makam Menteri Soepeno berada di sisi kanan tempat peristirahatan terakhir Jenderal Oerip Soemohardjo yang berdampingan dengan nisan Panglima Besar Jenderal Soedirman (Solichin Salam, Djenderal Soedirman Pahlawan Kemerdekaan, 1963: 95). Sesuai surat keputusan pemerintah, Surat Keputusan Presiden RI No. 039/TK/Th. 1970 tgl. 13 Juli 1970, pada pertengahan tahun 1970, atas segala pengorbanan yang telah dia berikan kepada perjuangan kemerdekaan, Soepeno ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.

 la dianugerahi pula Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Kelas III secara anumerta, yakni sebagai penghargaan atas sifat-sifat kepahlawanannya serta atas keberanian dan ketebalan tekad melampaui dan melebihi panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugasnya yang telah disumbangkan terhadap Negara dan Bangsa Indonesia. Masyarakat mengenangnya sebagai menteri gerilya. Rekan seperjalanannya, Soesanto Tirtoprodjo, merekam eksekusi tersebut dalam sebuah tembang Jawa, Durma:

"Duk semana Pak Soepeno nekad koerban,

Pahlawan loehoer jekti

Koesoemaning bangsa,

Lila ngetohken djiwa

Mrih kawanira basoeki,

Aroem asmanja,

Langgeng cinathet pasthi."

Dalam terjemahan bebas, yang dilakukan oleh perintis kemerdekaan sekaligus sastrawan Jawa dengan nama pena Kamadjaja, makna tembang tersebut sebagai berikut:

"Pada waktu itu, Pak Soepeno dengan sengaja telah berkorban, sebagai layaknya seorang pahlawan dengan budi luhur. Selain itu, sebagai kusuma bangsa, beliau rela mengorbankan nyawanya dengan tidak pernah mengaku (sebagai menteri dan bisa membahayakan jiwa rekan-rekannya). Dengan demikian namanya tetap harum dan abadi, untuk dikenang..."

Menurut Tien Soepeno, jejak sejarah Soepeno lebih banyak dibangun di Semarang, walaupun Soepeno selama hidupnya lebih banyak dihabiskan di Jakarta dan Yogyakarta. Kini namanya diabadikan menjadi nama jalan di Kota Semarang dan juga di beberapa kota lainnya di Indonesia. Tak hanya itu, patungnya juga dibangun di Kompleks Stadion Jatidiri, Semarang.

Kisah Asal Usul Soepeno Pahlawan Asal Pekalongan Jawa Tengah

Jendral TNI Slamet Riyadi  lahir di Surakarta, 26 Juli 1927 – meninggal di Ambon, 4 November 1950 pada umur 23 tahun. Dia adalah seorang tentara Indonesia. Riyadi terlahir di Surakarta, Jawa Tengah, putra dari seorang tentara dan penjual buah. "Dijual" pada pamannya dan sempat berganti nama saat masih balita untuk menyembuhkan penyakitnya, Riyadi tumbuh besar di rumah orangtuanya dan belajar di sekolah milik Belanda.

 Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda, Riyadi menempuh pendidikan di sekolah pelaut yang dikelola oleh Jepang dan bekerja untuk mereka setelah lulus; ia meninggalkan tentara Jepang menjelang akhir Perang Dunia II dan membantu mengobarkan perlawanan selama sisa pendudukan.

ASAL USUL SLAMET RIYADI

Riyadi terlahir dengan nama Soekamto di Surakarta, Jawa Tengah, Hindia Belanda, pada tanggal 26 Juli 1927; ia adalah putra kedua dari pasangan Raden Ngabehi Prawiropralebdo, seorang perwira pada tentara kesultanan, dan Soetati, seorang penjual buah.

 Saat Soekamto berusia satu tahun, ibunya menjatuhkannya; ia kemudian jadi sering sakit-sakitan. Untuk membantu menyembuhkan penyakitnya, keluarganya "menjualnya" dalam ritual tradisional suku Jawa kepada pamannya, Warnenhardjo; setelah ritual, nama Soekamto diganti menjadi Slamet. Meskipun setelah ritual secara formal ia adalah putra Warnenhardjo, Slamet tetap dibesarkan di rumah orangtuanya. Ia menganut Katolik Roma,serta dikatakan bahwa sejak kecil Slamet menyukai "'tirakat' berpuasa dan hal-hal 'mistik'".

Slamet umumnya menempuh pendidikan di sekolah milik Belanda. Sekolah dasar dilaluinya di Hollandsch-Inlandsche Schooll Ardjoeno, sebuah sekolah swasta yang dimiliki dan dikelola oleh kelompok agamawan Belanda.

 Saat bersekolah di Sekolah Menengah Mangkoenegaran, ia memperoleh nama belakang Rijadi karena ada banyak siswa yang bernama Slamet di sekolah tersebut. Saat di sekolah menengah juga ayahnya kembali "membelinya" dari sang paman.

 Setelah tamat sekolah menengah dan saat Jepang menduduki Hindia Belandapada tahun 1942, ia melanjutkan pendidikannya ke akademi pelaut di Jakarta. Setelah lulus, ia bekerja sebagai navigator di sebuah kapal laut.

Saat tidak bekerja di laut, Rijadi tinggal di sebuah asrama di dekat Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, sesekali ia juga bertemu dengan para pejuang bawah tanah. Pada 14 Februari 1945, setelah Jepang mulai mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II, Rijadi beserta rekannya sesama pelaut meninggalkan asrama mereka dan mengambil senjata; Rijadi pulang ke Surakarta dan mulai mendukung gerakan perlawanan di sana.

 Ia tidak ditangkap oleh polisi militer Jepang atau unit lainnya selama masa pendudukan, yang berakhir dengan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

REVOLUSI NASIONAL

Setelah Jepang menyerah, Belanda berupaya untuk kembali menjajah Indonesia; karena tidak mau dijajah kembali, rakyat Indonesia-pun melawan balik. Rijadi memulai kampanye gerilya melawan Belanda dan dengan cepat memperoleh kenaikan pangkat.

 Ia bertanggung jawab atas Resimen 26 di Surakarta. Selama Agresi Militer Belanda I, yaitu serangan umum yang dilancarkan oleh belanda pada pertengahan 1947, Rijadi memimpin pasukan Indonesia di beberapa daerah di Jawa Tengah, termasuk Ambarawadan Semarang; ia juga memimpin pasukan penyisir di sepanjang Gunung Merapi dan Merbabu.

Pada bulan September 1948, Rijadi dipromosikan dan diserahi kontrol atas empat batalion tentara dan satu batalion tentara pelajar. Dua bulan kemudian, Belanda melancarkan serangan kedua, kali ini menyasar kota Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota negara.

 Meskipun Rijadi dan pasukannya melancarkan serangan terhadap tentara Belanda yang berusaha mendekati Solo melalui Klaten, tentara Belanda akhirnya berhasil memasuki kota. Dengan menerapkan kebijakan "berpencar dan menaklukkan", Rijadi mampu menghalau tentara Belanda dalam waktu empat hari. Setelah itu, Rijadi dikirim ke Jawa Barat untuk melawan Angkatan Perang Ratu Adil bentukan Raymond Westerling.

Tak lama setelah berakhirnya perang, Republik Maluku Selatan (RMS) mendeklarasikan kemerdekaannya dari Indonesia yang baru lahir. Rijadi dikirim ke garis depan pada tanggal 10 Juli 1950 sebagai bagian dari Operasi Senopati.

 Untuk merebut kembali Pulau Ambon, Rijadi membawa setengah pasukannya dan menyerbu pantai timur, sedangkan sisanya ditugaskan untuk menyerang dari pantai utara. Meskipun pasukan kedua mengobarkan perlawanan dengan sengit, pasukan Rijadi mampu mengambil alih pantai tanpa perlawanan; mereka kemudian mendaratkan lebih banyak infanteri dan perlengkapan zirah.

Pada tanggal 3 Oktober, pasukan Rijadi, bersama dengan Kolonel Alexander Evert Kawilarang, ditugaskan untuk mengambil alih ibu kota pemberontak di New Victoria. Rijadi dan Kawilarang memimpin tiga serangan; pasukan darat menyerang dari utara dan timur, sedangkan pasukan laut langsung diterjunkan di pelabuhan Ambon.

 Pasukan Rijadi merangsek mendekati kota melewati rawa-rawa bakau, perjalanan yang memakan waktu selama sebulan. Dalam perjalanan, tentara RMS yang bersenjatakan Jungle Carbine dan Owen Gun terus menembaki pasukan Rijadi, seringkali membuat mereka terjepit.

Setibanya di New Victoria, pasukan Rijadi diserang oleh pasukan RMS. Namun, ia tidak mengetahui akhir pertempuran tersebut. Ketika Rijadi sedang menaiki sebuah tankmenuju markas pemberontak pada tanggal 4 November, selongsong peluru senjata mesinmenembakinya.

 Peluru tersebut menembus baju besi dan perutnya. Setelah dilarikan ke rumah sakit kapal, Rijadi bersikeras untuk kembali ke medan pertempuran. Para dokter lalu memberinya banyak morfin dan berupaya untuk mengobati luka tembaknya, namun upaya ini gagal. Rijadi gugur pada malam itu juga, dan pertempuran berakhir pada hari yang sama. Riyadi dimakamkan di Ambon.

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Rijadi memimpin tentara Indonesia di Surakarta pada masa perang kemerdekaan melawan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dimulai dengan kampanye gerilya, pada 1947 ia berperang dengan sengit melawan Belanda di Ambarawa dan Semarang, bertanggung jawab atas Resimen 26.

 Selama Agresi Militer I, Belanda mengambil alih kota tetapi berhasil direbut kembali oleh Rijadi, dan kemudian mulai melancarkan serangan ke Jawa Barat. Pada tahun 1950, setelah berakhirnya revolusi, Rijadi dikirim ke Maluku untuk memerangi Republik Maluku Selatan. Setelah operasi perlawanan selama beberapa bulan dan berkelana melintasi Pulau Ambon, Rijadi gugur tertembak menjelang operasi berakhir.

Sejak kematiannya, Riyadi telah menerima banyak penghormatan. Sebuah jalan utama di Surakarta dinamakan menurut namanya, begitu juga dengan fregat TNI AL, KRI Slamet Riyadi. Selain itu, Rijadi juga dianugerahi beberapa tanda kehormatan secara anumertapada tahun 1961, dan ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada tanggal 9 November 2007.

Kisah Asal Usul Jendral Slamet Riyadi Pahlawan Asal Surakarta Jawa Tengah

Siti Hartinah lahir di Desa Jaten, Surakarta, Jawa Tengah, 23 Agustus 1923 – meninggal di Jakarta, 28 April 1996 pada umur 72 tahun. Dia adalah istri Presiden Indonesia kedua, Jenderal Besar Purnawirawan Soeharto. Siti Hartinah, yang sehari-hari dipanggil Ibu Tien Soeharto merupakan anak kedua pasangan KPH Soemoharjomo dan Raden Ayu Hatmanti Hatmohoedojo.

 Ia merupakan canggah Mangkunagara III dari garis ibu. Hartinah menikah dengan Soeharto pada tanggal 26 Desember 1947 di Surakarta. Siti kemudian dianugerahi gelar pahlawan nasional Indonesia tak lama setelah kematiannya.

ASAL USUL SITI HARTINAH

Waktu kecil, hidupnya berpindah-pindah mengikuti penempatan tugas bapaknya sebagai pamong praja, mulai dari Klaten ke Jumapolo, lalu ke Matesih, Solo, dan Kerjo. Ia juga sempat diadopsi oleh teman bapaknya, Abdul Rachman, namun karena sakit-sakitan, dikembalikan ke keluarga asal.

Terkait pendidikan, Siti Hardianti mengaku hanya mengikuti Sekolah Dasar Dua Tahun (Ongko Loro), namun sebenarnya masih mengikuti HIS Siswo hingga tahun 1933. Sambil sekolah, ia ikut les membatik dan mengetik. Saat tentara Jepang datang, ia ikut serta dalam Barisan Pemuda Putri di bawah Fujinkai. Setelah kemerdekaan, Barisan Pemuda Putri ini menjadi Laskar Putri Indonesia, di mana ia menjadi salah satu pelopornya. Ia ikut serta membantu perang kemerdekaan di dapur umum dan palang merah, yang menjadi alasan pengangkatannya sebagai pahlawan nasional pada 1996.

MENJADI ISTRI SOEHARTO

Soeharto adalah pribadi yang sangat mempercayai keyakinan diri dan masukan keluarganya. Karena itu posisi Siti Hartinah sangat menentukan dalam beberapa keputusan penting. Antara lain saat Soeharto memutuskan terus menjadi tentara saat ia merasa mengalami badai fitnah pada tahun 1950-an. Soeharto nyaris berhenti dan menjadi petani atau supir taksi pada saat itu. Ia memberikan saran,

“Saya dulu diambil istri oleh seorang prajurit dan bukan oleh supir taksi. Seorang prajurit harus dapat mengatasi setiap persoalan dengan kepala dingin walaupun hatinya panas,”.

Siti Hartinah juga berpengaruh dalam pelarangan poligami bagi pejabat di Indonesia. Sebagai penggerak Kongres Wanita Indonesia, ia mendesak perlunya larangan poligami yang akhirnya keluar dalam wujud Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang tegas melarang PNS untuk berpoligami dan juga UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Soeharto sendiri menegaskan kesetiaan kepadanya

"Hanya ada satu Nyonya Soeharto dan tidak ada lagi yang lainnya. Jika ada, akan timbul pemberontakan yang terbuka di dalam rumah tangga Soeharto"

Ia juga mempengaruhi rencana suksesi Soeharto pada akhir tahun 1990-an, dengan menyarankan petinggi Golkar agar tidak lagi mencalonkan suamimnya. Walaupun saran ini akhirnya terlambat dilakukan. Siti Hartinah meninggal pada tahun 1996 dan Soeharto kembali dicalonkan.

KEMATIAN SITI HARTINAH

Siti Hartinah meninggal akibat penyakit jantung yang menimpanya pada Minggu, 28 April 1996, di RS Gatot Subroto, Jakarta. Berawal dari saat Siti Hartinah terbangun akibat sakit jantung yang menimpanya, lalu dilarikan ke RS Gatot Subroto. Namun tim dokter telah berusaha maksimal, takdir berkata lain. Siti Hartinah meninggal dunia pada Minggu, 28 April 1996, jam 05.10 WIB. Soeharto sangat lama merasa terpukul atas kematian Siti.

Siti Hartinah dimakamkan di Astana Giri Bangun, Jawa Tengah, pada 29 April 1996sekitar pukul 14.30 WIB. Upacara pemakaman tersebut dipimpin oleh inspektur upacara yaitu Ketua DPR/MPR saat itu, Wahono dan Komandan upacara Kolonel Inf G. Manurung, Komandan Brigif 6 Kostrad saat itu.

Sedangkan sebelumnya saat pelepasan almarhumah, bertindak sebagai inspektur upacara, Letjen TNI (Purn) Achmad Tahir dan Komandan Upacara Kolonel Inf Sriyanto, Komandan Grup 2 Kopassus Kartasura zaman itu.

Kisah Asal Usul Siti Hartinah Pahlawan Asal Surakarta Jawa Tengah

Suprapto yang lahir di Purwokerto, 20 Juni 1920, ini boleh dibilang hampir seusia dengan Panglima Besar Sudirman. Usianya hanya terpaut empat tahun lebih muda dari sang Panglima Besar. Pendidikan formalnya setelah tamat MULO (setingkat SLTP) adalah AMS (setingkat SMU) Bagian B di Yogyakarta yang diselesaikannya pada tahun 1941.

Sekitar tahun itu pemerintah Hindia Belanda mengumumkan milisi sehubungan dengan pecahnya Perang Dunia Kedua. Ketika itulah ia memasuki pendidikan militer pada Koninklijke Militaire Akademie di Bandung. Pendidikan ini tidak bisa diselesaikannya sampai tamat karena pasukan Jepang sudah keburu mendarat di Indonesia. Oleh Jepang, ia ditawan dan dipenjarakan, tetapi kemudian ia berhasil melarikan diri.

Selepas pelariannya dari penjara, ia mengisi waktunya dengan mengikuti kursus Pusat Latihan Pemuda, latihan keibodan, seinendan, dan syuisyintai. Dan setelah itu, ia bekerja di Kantor Pendidikan Masyarakat.

Di awal kemerdekaan, ia merupakan salah seorang yang turut serta berjuang dan berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Cilacap. Selepas itu, ia kemudian masuk menjadi anggota Tentara Keamanan Rakyat di Purwokerto. Itulah awal dirinya secara resmi masuk sebagai tentara, sebab sebelumnya walaupun ia ikut dalam perjuangan melawan tentara Jepang seperti di Cilacap, namun perjuangan itu hanyalah sebagai perjuangan rakyat yang dilakukan oleh rakyat Indonesia pada umumnya.

Selama di Tentara Keamanan Rakyat (TKR), ia mencatatkan sejarah dengan ikut menjadi salah satu yang turut dalam pertempuran di Ambarawa melawan tentara Inggris. Ketika itu, pasukannya dipimpin langsung oleh Panglima Besar Sudirman. Ia juga salah satu yang pernah menjadi ajudan dari Panglima Besar tersebut.

Setelah Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan, ia sering berpindah tugas. Pertama-tama ia ditugaskan sebagai Kepala Staf Tentara dan Teritorial (T&T) IV/ Diponegoro di Semarang. Dari Semarang ia kemudian ditarik ke Jakarta menjadi Staf Angkatan Darat, kemudian ke Kementerian Pertahanan. Dan setelah pemberontakan PRRI/Permesta padam, ia diangkat menjadi Deputy Kepala Staf Angkatan Darat untuk wilayah Sumatra yang bermarkas di Medan. Selama di Medan tugasnya sangat berat sebab harus menjaga agar pemberontakan seperti sebelumnya tidak terulang lagi.

Asal Usul Jendral Suprapto Pahlawan Asal Purwokerto Jawa Tengah

Sri Susuhunan Pakubuwan X yang lahir di Surakarta, 29 November 1866 – meninggal di Surakarta, 22 Februari 1939 pada umur 72 tahun, dia adalah raja Kasunanan Surakarta yang memerintah pada tahun 1893 – 1939.

ASAL USUL PAKUBUWO X

Nama lahirnya (asma timur) adalah Raden Mas Sayyidin Malikul Kusna (Bahasa Jawa: Raden Mas Sayyidin Malikul Kusno), putra Pakubuwana IX yang lahir dari permaisuri KRAy. Kustiyah, pada tanggal 29 November1866. Pada usia 3 tahun ia telah ditetapkan sebagai putra mahkota bergelar Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunegara Sudibya Rajaputra Narendra ing Mataram VI.

Konon, kisah kelahirannya menjadi cermin ketidakharmonisan hubungan antara ayahnya dengan pujangga Ranggawarsita. Dikisahkan, pada saat KRAy. Kustiyah baru mengandung, Pakubuwana IX bertanya apakah anaknya kelak lahir laki-laki atau perempuan. Ranggawarsita menjawab kelak akan lahir hayu. Pakubuwana IX kecewa mengira anaknya akan lahir cantik alias perempuan. Padahal ia berharap mendapat bisa putra mahkota dari KRAy. Kustiyah.

Selama berbulan-bulan Pakubuwana IXmenjalani puasa atau tapa brata berharap anaknya tidak lahir perempuan. Akhirnya, KRAy. Kustiyah melahirkan Sayyidin Malikul Kusno. Pakubuwana IX dengan bangga menuduh ramalan Ranggawarsita meleset.

Ranggawarsita menjelaskan bahwa istilah hayu bukan berarti ayu atau "cantik", tetapi singkatan dari rahayu, yang berarti "selamat". Mendengar jawaban Ranggawarsita ini, Pakubuwana IX merasa dipermainkan, karena selama berbulan-bulan ia terpaksa menjalani puasa berat.

Ketidakharmonisan hubungan Pakubuwana IXdengan Ranggawarsita sebenarnya dipicu oleh fitnah pihak Belanda yang sengaja mengadu domba keturunan Pakubuwana VI dengan keluarga Yasadipura.

MASA PEMERINTAHAN

Sayyidin Malikul Kusno naik tahta sebagai Pakubuwana X pada tanggal 30 Maret 1893menggantikan ayahnya yang meninggal dua minggu sebelumnya. Pakubuwana X memiliki dua permaisuri, yang pertama adalah GKR. Pakubuwana, putri KGPAA. Mangkunegara IV, dan yang kedua adalah GKR. Hemas, putri dari Sultan Hamengkubuwana VII. Dari dua permaisurinya Pakubuwana X tidak memiliki putra laki-laki, pernikahannya dengan GKR. Hemas ia hanya dikaruniai seorang putri yang bernama GRAj. Sekar Kedaton yang kelak bergelar GKR. Pembayun.

Pakubuwana X juga memiliki 39 orang istri selir, dan dengan keseluruhan istrinya baik selir maupun permaisuri, Pakubuwana X memiliki 63 orang putra dan putri. Banyak dari putra-putri Pakubuwana X nantinya yang berpengaruh dan berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, antara lain GPH. Jatikusumo, Kepala Staf TNI Angkatan Daratpertama, KGPH. Hangabehi, yang pernah menjabat sebagai pelindung Sarekat Islam[2], dan KGPH. Suryohamijoyo, yang menjadi anggota BPUPKI dan PPKI serta ketua Pekan Olahraga Nasional saat diselenggarakan di Surakarta pada tahun 1948.

Masa pemerintahan Pakubuwana X ditandai dengan kemegahan tradisi dan suasana politik kerajaan yang stabil. Pada masa pemerintahannya yang cukup panjang, Kasunanan Surakarta mengalami transisi, dari kerajaan tradisional menuju era modern, sejalan dengan perubahan politik di Hindia Belanda.

Dalam bidang sosial-ekonomi, Pakubuwana X memberikan kredit untuk pembangunan rumah bagi warga kurang mampu. Di bidang pendidikan, ia mendirikan sekolah Pamardi Putri dan Kasatriyan untuk kepentingan kerabat keraton. Infrastruktur modern kota Surakarta banyak dibangun pada masa pemerintahannya, seperti bangunan Pasar Gede Harjonagoro, Stasiun Solo Jebres, Stasiun Solo-Kota (Sangkrah), Stadion Sriwedari, Kebun Binatang Jurug, Jembatan Jurug yang melintasi Bengawan Solo di timur kota, gapura-gapura di batas Kota Surakarta, rumah pemotongan hewan ternak di Jagalan, rumah singgah bagi tunawisma, dan rumah perabuan (pembakaran jenazah) bagi warga Tionghoa.

Pada tanggal 21 Januari 1932, Pakubuwana X mendapatkan bintang kehormatan Sri Maharaja dari Ratu Wilhelmina dari Belandaberupa Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw dengan sebutan rajadalam Bahasa Belanda, Zijne Vorstelijke Hoogheid.

Meskipun berada dalam tekanan politikpemerintah kolonial Hindia Belanda, Pakubuwana X memberikan kebebasan berorganisasi dan penerbitan media massa. Ia mendukung pendirian organisasi Sarekat Dagang Islam, salah satu organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia I di Surakarta(1938) diadakan pada masa pemerintahannya.

KEMATIAN PAKUBUWO X

Pakubuwana X meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1939. Ia disebut sebagai Sinuhun Wicaksana atau raja besar dan bijaksana. Pemerintahannya kemudian digantikan oleh putranya, GRM. Antasena (KGPH. Hangabehi), yang kemudian bergelar Pakubuwana XI. Pakubuwana X mendapat anugerah gelar Pahlawan Nasional dari pemerintah Indonesiapada tahun 2011 atas jasa-jasanya dalam mendukung perjuangan organisasi pergerakan nasional.

Asal Usul Pakubuwono X Pahlawan Asal Surakarta Jawa Tengah