Kuwaluhan.com: Berdirinya Parigi Moutong
Poso merupakan ibu kota KabupatenPoso. Posisi Poso terletak di tengah Pulau Sulawesi, di pesisir Teluk Tomini, dan menjadi kota pelabuhan dan perhentian utama di pesisir tengah bagian selatan Teluk Tomini.

Kota Poso dilewati oleh Sungai Poso yang mengalir dari Danau Poso di kecamatan Pamona Puselemba. Kota ini merupakan aglomerasi dari tiga kecamatan, yaitu Poso Kota, Poso Kota Utara dan Poso Kota Selatan. Pada tahun 2017, penduduk Poso dari tiga kecamatan berjumlah 51.909 jiwa.

SEJARAH SINGKAT KOTA POSO


Pada tahun 1892, misionaris Belandabernama Albertus Christiaan Kruyt tiba di Poso untuk menjalankan misinya. Saat itu, penduduk yang telah menetap berada di daerah Sayo (sekarang di Kelurahan Sayo) yang merupakan tempat pendaratan perahu dari muara Sungai Poso.

Pada tanggal 5 September 1894, keadaan sempat tidak aman akibat perseteruan antar suku, dan hal ini membuat Kruyt meminta Pemerintah Hindia Belanda untuk mengatasi keadaan dan menempatkan aparatnya di daerah Poso yang dipimpin oleh kontrolir wilayah Teluk Tominibagian selatan yang berkedudukan di Mapane. Pada tanggal 1 Maret 1895, kedudukan kontrolir dipindahkan ke wilayah kota Poso yang sekarang ini.

Pada tahun 1940-an, Poso sebagai salah satu afdeling dari Daerah Otonom Sulawesi Tengah direkomendasikan untuk menjadi pusat pemerintahan (ibu kota) Daerah Sulawesi Tengah, sesuai keputusan Konfederasi Raja-raja Sulawesi Tengah. Rekomendasi ini terwujud pada tahun 1946.

Pertemuan lanjutan yang dipelopori oleh Magau Palu, Tjatjo Idjazah, diadakan di Parigi pada tanggal 27 November hingga 2 Desember tahun 1948. Keputusan ini diperkuat dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Perdana Menteri Negara Indonesia Timur, Ida Anak Agung Gde Agung, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Februari 1949.

Hingga tahun 1952, wilayah Sulawesi Tengah masih terbagi dua daerah otonom, yaitu Onderafdeeling Poso yang meliputi Poso, Luwuk Banggai dan Kolonodale yang beribu kota di Poso, dan Onderafdeeling Donggalameliputi Donggala, Palu, Parigi, dan Tolitolidengan ibu kota yang terletak di Palu. Wilayah tersebut sering disebut pembagian wilayah Sulawesi Tengah bagian Barat dan Timur. Hal ini membuktikan bahwa Poso telah menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan Sulawesi wilayah Timur sejak ratusan tahun yang lalu.

Pada tahun 1955, terjadi perkembangan wilayah menjadi 11 kampung dan sebagian kampung Gorontalo dilebur menjadi kampung Tawongan, kampung Tiongkok dan kampung Arab disatukan dengan kampung Gorontalo ditambah dengan kampung Madale/Karawasa, Buyumboyo dan Ranononcu yang meliputi wilayah Kagila/Lembomawo dan Moengko.

Pada tahun 1959, jumlah kampung kembali berkembang menjadi 14 kampung dengan bertambahnya Kampung Kagila, Kampung Tegalrejo dan kampung Gebangrejo sedangkan kampung Lage berubah nama menjadi kampung Lombogia.

Kota ini mulai berkembang sebagai kota pelabuhan kecil di mulut Sungai Poso pada akhir abad ke-19—menjadikannya sebagai salah satu kota tertua di Sulawesi Tengah, dan merupakan salah satu kota penting bagi Belanda untuk mengontrol wilayah selatan Teluk Tomini pada awal kedatangan mereka.

Poso adalah pusat pemerintahan dari Landschap Poso, Onderafdeling Poso, dan Afdeling Poso pada zaman kolonial. Pada pertengahan Perang Dunia II, Jepangmenjadikan Poso sebagai salah satu tangsi militer mereka. Poso sempat menjadi ibu kota Sulawesi Tengah pada tahun 1948, sebelum dipindahkan ke Palu.

Kota ini dilanda konflik komunal menjelang akhir tahun 1998, dan berlangsung sampai setidaknya tahun 2001. Kerusuhan terjadi dan menyebar ke hampir seluruh wilayah di Kabupaten Poso, menyebabkan sekitar 100 ribu jiwa mengungsi ke daerah lain. Pemerintah bertindak dengan menggelar deklarasi damai untuk kedua belah pihak, dan kerusuhan mulai menyurut—meskipun tidak sepenuhnya. Baru pada awal tahun 2007, operasi kepolisian berhasil menangkap mereka yang dianggap terlibat dalam serangkaian aksi teror di Poso. Tahun-tahun berikutnya ditandai dengan peningkatan kualitas ekonomi dan infrastuktur kota dalam berbagai sektor.

Dilayani oleh Bandar Udara Kasiguncu, Poso terhubung melalui udara dengan kota-kota lain di Indonesia seperti Palu dan Makassar. Posisi Poso yang terletak di tengah, dan dilalui oleh Jalan Nasional Trans Sulawesiyang merupakan jalur strategis yang menghubungkan antar provinsi di pulau Sulawesi, membuat kota ini menjadi pusat perhentian baik dari utara maupun selatan, atau dari barat dan timur Sulawesi. Alasan ini pula yang membuat penduduk Poso terdiri dari berbagai jenis suku, agama, dan latar belakang.

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Asal Usul Kota Poso Sulawesi Tengah

Kabupaten Parigi Moutong adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Parigi. Kabupaten Parigi Moutong melingkupi sebagian besar dari daerah pantai timur Sulawesi Tengah dan Teluk Tomini.


Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.231 km² dan berpenduduk sebanyak 444.513 jiwa.

SEJARAH AWAL PEMBENTUKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Sejarah Asal Usul pembentukan Kabupaten Parigi Moutong sudah dimulai sejak Tahun 1963 oleh sejumlah tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya. Perjuangan pembentukan Kabupaten Parigi Moutong diawali dengan lahirnya berbagai wadah perjuangan di beberapa Kecamatan, diantaranya GEMPAR di Kecamatan Parigi dan AMUK di Kecamatan Moutong.

Momentum penting perjuangan pembentukan Kabupaten Parigi Moutong terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 1965 dengan terbentuknya Yayasan pembangunan wilayah Pantai Timur dengan Akte Notaris Nomor 33 Tahun 1965. Yayasan ini merupakan lembaga pengumpul sekaligus yang mendanai perjuangan pembentukan Kabupaten Parigi Moutong.

Pendiri Yayasan ini hampir mencakup keterwakilan semua wilayah di Pantai Timur, antara lain, Arsid Passau (Parigi), Abd. Wadjid Tombolotutu (Tinombo), Abdullah Borman (Tinombo), Abdurachman Bachsyuan (Parigi), H. Moh. Dien Tombolotutu (Tomini), Ahim Dg. Rahmatu (Tomini), Mohammad Larekeng (Parigi), Haruna Depe Hasyim Marasobu (Parigi) dan Andi Palawa Tagunu (Parigi).

Ada tiga fase yang manandai lahirnya pembentukan Kabupaten Parigi Moutong. Fase pertama dilaksanakannya rapat raksasa oleh partai-partai politik dan seluruh komponen masyarakat Parigi Moutong yang berlangsung di lapangan Toraranga Parigi tahun 1963. Fase kedua, lahirnya memorandum DPRD Kabupaten Donggala tahun 1999 dan fase ketiga, aksi GEMPAR yang sempat melakukan aksi penutupan Kantor-Kantor Dinas Instansi selama kurang lebih 1 (satu) minggu.

Hal ini dilakukan agar secepatnya perhatian Pemerintah terkonsentrasi pada pembentukan Kabupaten ParigiMoutong. Bahkan aksi heroik yang dilakukan GEMPAR ini hampir saja dianggap sebagai tindakan makar. Tepat pada hari Minggu tanggal 1 Juli 1999 delegasi GEMPAR berturut-turut mengadakan audience baik dengan Bupati Donggala maupun dengan Gubernur Sulawesi Tengah yang diterima oleh Sekretaris Propinsi Drs. H. Samijono.

Akhirnya pada tanggal 30 september 1999 keluarlah surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 125/3004/rotapem tentang usul pembentukan Kabupaten Parigi Moutong. Jalan panjang tersebut dilanjutkan pada tanggal 1 Oktober 1999 dengan turunnya Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0445/tapem tentang pembentukan tim teknis dalam rangka pembentukan Kabupaten Daerah tingkat II Parigi Moutong yang diketuai Drs. Irsan H. Tantu yang saat itu menjabat Asisten Tata Praja Setwilda Donggala.

Selanjutnya pada tanggal 25 oktober 1999 turun surat keputusan dprd kabupatendonggala nomor 15 tahun 1999 yang saat itu deketuai sutomo borman tentang dukungan terhadap percepatan realisasi pembentukan kabupaten parigimoutong. Tanggal 26 November 1999 keluar surat DPRD Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 26/Pimp/DPRD/1999 tentang dukungan terhadap usul pembentukan Kabupaten Parigi Moutong.

Pada tanggal 28 November 1999 delegasi GEMPAR dengan menumpang KM Kambuna menuju Jakarta guna menyampaikan aspirasi pembentukan Kabupaten ParigiMoutong kepada Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Komisi II DPR RI.

Kemudian pada tanggal 16 Mei 2000 keluar Surat Bupati Donggala Nomor 146.1/0130/Bagian Tapem perihal pembentukan Kabupaten Parigi Moutong. Dan akhirnya pada tanggal 25 Mei 2000 keluar Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 125/1958/rotapem perihal pembentukan Kabupaten Parigi Moutong.

Pada tanggal 20 Oktober 2000 diterbitkan rekomendasi Gubernur Sulawesi Tengah yang ditandatangani oleh Sekretaris Provinsi Nomor 503/4229/rotapem kepada Drs Nur Alam Muis A. Mulhanan Tombolotutu SH, H. Moh. Noer Dg. Rahmatu SE, H.M. Yusuf HB, Ir Iskam Lasarika, Drs Ritman Paudi, Rusli A Borman, H Husen Mansur, Olumsyah Saehana, M Awalunsya Passau BA dan Aidar J Lapato untuk berangkat ke Jakarta menemui Menteri Dalam Negeri RI dan Komisi II DPR-RI.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2002 Anggota Presidium berangkat lagi ke Jakarta yang terdiri dari Rusli A Borman dan Aidar J Lapato dengan tugas mendapatkan jadwal pembahasan rancangan Undang-Undang pembentukan Kabupaten Parigi Moutong. Pada tanggal 10 Maret 2002 anggota Presidium dan masyarakat Parigi Moutong berangkat ke Jakarta untuk menghadiri rapat Paripurna pembentukan Kabupaten Parigi Moutong.

Akhirnya pada tanggal 11 Maret 2002 dilaksanakan rapat Paripurna pembahasan pembentukan 19 Kabupaten dan tiga Kota di Indonesia, salah satunya yang dibahas dalam rapat Paripurna tersebut adalah pembentukan Kabupaten Parigi Moutong.

Puncaknya pada tanggal 10 April 2002 DPR RI mensahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185.

Akhirnya pada tanggal 10 Juli 2002, Gubernur Sulawesi Tengah Prof. Drs. H Aminudin Ponulele MS melantik Drs H Longki Djanggola, MSi sebagai pejabat Bupati Parigi Moutong di Parigi, ibukota Kabupaten Parigi Moutong.

Sumber : http://www.parigimoutongkab.go.id/profil/sejarah.html

Sejarah Awal Terbentuknya Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah

Subscribe Our Newsletter