Kuwaluhan.com: Awal Mula kota Bima
Kota Manado merupakan ibu kota dari provinsi Sulawesi Utara. Kota Manado seringkali disebut sebagai Menado.


Manado terletak di Teluk Manado, dan dikelilingi oleh daerah pegunungan. Kota ini memiliki penduduk sekitar 466.176 jiwa pada tahun 2017, menjadikannya kota terbesar kedua di Sulawesi setelah Makassar.

ASAL USUL KOTA MANADO

Asal mula Kota Manado menurut legenda dulu berasal dari “Wanua Wenang” sebutan penduduk asli Minahasa . Wanua Wenang telah ada sekitar abad XIII dan didirikan oleh Ruru Ares yang bergelar Dotulolong Lasut yang saat itu menjabat sebagai Kepala Walak Ares,dikenal sebagai Tokoh pendiri Wanua Wenang yang menetap bersama keturunannya.

Manado dikenal sebagai kota jauh disekitar tahun 1623 dimana bangsa Spanyol mendirikan benteng di daratan Minahasa khususnya WanuaWenang. Pada sekitar tahun tersebut terjadi wabah penyakit di pulau Manado Tua sehingga benteng di alihkan kedaratan Minahasa.

Perkembangan selanjutnya oleh pemerintah Belanda melalui VOC-nya pada tahun 1657 mendirikan benteng yang di namai “De Nedrlandche Vatigkoid atas perintah Gubernur Simon.cos . Didalam benteng terdapat loji untuk perkantoran VOC (pusat pertokoan 45 saat ini).

Kemudian dengan beslit Gubernur Jendral Hindia Belanda maka terhitung mulai tanggal 1 Juli 1919, gewest Manado di tetapkan sebagai Staats Gemeente yang kemudian dilengkapi dengan alat-alatnya ialah dewan Gemeente Raad yang diketuai oleh Walikota (Burgermaaster).

Versi lain mengatakan bahwa Kota Manado merupakan pengembangan dari sebuah negeri yang bernama Pogidon.Kota Manado diperkirakan telah dikenal sejak abad ke-16. Menurut sejarah, pada abad itu jugalah Kota Manado telah didatangi oleh orang-orang dari luar negeri.

Nama "Manado" daratan mulai digunakan pada tahun 1623 menggantikan nama "Pogidon" atau "Wenang". Kata Manado sendiri merupakan nama pulau disebelah pulau Bunaken, kata ini berasal dari bahasa daerah Minahasa yaitu Mana rou atau Mana dou yang dalam bahasa Indonesia berarti "di jauh".

Pada tahun itu juga, tanah Minahasa-Manado mulai dikenal dan populer di antara orang-orang Eropa dengan hasil buminya. Hal tersebut tercatat dalam dokumen-dokumen sejarah.

Keberadaan kota Manado dimulai dari adanya besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 1 Juli 1919. Dengan besluit itu, Gewest Manado ditetapkan sebagai Staatsgemeente yang kemudian dilengkapi dengan alat-alatnya antara lain Dewan gemeente atau Gemeente Raad yang dikepalai oleh seorang Wali kota (Burgemeester).

Pada tahun 1951, Gemeente Manado menjadi Daerah Bagian Kota Manado dari Minahasa sesuai Surat Keputusan Gubernur Sulawesi tanggal 3 Mei 1951 Nomor 223. Tanggal 17 April 1951, terbentuklah Dewan Perwakilan Periode 1951-1953 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Nomor 14.

Pada tahun 1953 Daerah Bagian Kota Manado berubah statusnya menjadi Daerah Kota Manado sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42/1953 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 15/1954. Tahun 1957, Manado menjadi Kotapraja sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957.

Tahun 1959, Kotapraja Manado ditetapkan sebagai Daerah Tingkat II sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Tahun 1965, Kotapraja Manado berubah status menjadi Kotamadya Manado yang dipimpin oleh Walikotamadya Manado KDH Tingkat II Manado sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

HARI JADI KOTA MANADO

Hari jadi Kota Manado yang ditetapkan pada tanggal 14 Juli 1623, merupakan momentum yang mengemas tiga peristiwa bersejarah sekaligus yaitu tanggal 14 yang diambil dari peristiwa heroik yaitu peristiwa Merah Putih 14 Februari 1946, di mana putra daerah ini bangkit dan menentang penjajahan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Kemudian bulan Juli yang diambil dari unsur yuridis yaitu bulan Juli 1919, yaitu munculnya Besluit Gubernur Jenderal tentang penetapan Gewest Manado sebagai Staatgemeente dikeluarkan dan tahun 1623yang diambil dari unsur historis yaitu tahun di mana Kota Manado dikenal dan digunakan dalam surat-surat resmi.

Berdasarkan ketiga peristiwa penting tersebut, maka tanggal 14 Juli 1989, Kota Manado merayakan HUT-nya yang ke-367. Sejak saat itu hingga sekarang tanggal tersebut terus dirayakan oleh masyarakat dan pemerintah Kota Manado sebagai hari jadi Kota Manado.

Sejarah Awal Mula Kota Manado Sulawesi Utara

Kabupaten Alor adalah sebuah kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibukota Alor berada di Kalabahi. Penduduk Alor saat ini berjumlah sekitar 209.974 jiwa , sedangkan luasnya adalah 2.864,6 km². Kabupaten ini berbentuk kepulauan dan dilintasi jalur pelayaran dagang internasional ke Samudera Pasifik.

SEJARAH KABUPATEN ALOR


Menurut cerita yang beredar di masyarakat Alor, kerajaan tertua di Kabupaten Alor adalah kerajaan Abui di pedalaman pegunungan Alor dan kerajaan Munaseli di ujung timur pulau Pantar. Suatu ketika, kedua kerajaan ini terlibat dalam sebuah Perang Magic. Mereka menggunakan kekuatan-kekuatan gaib untuk saling menghancurkan. Munaseli mengirim lebah ke Abui, sebaliknya Abui mengirim angin topan dan api ke Munaseli.

Perang ini akhirnya dimenangkan oleh Munaseli. Konon, tengkorak raja Abui yang memimpin perang tersebut saat ini masih tersimpan dalam sebuah goa di Mataru. Kerajaan berikutnya yang didirikan adalah kerajaan Pandai yang terletak dekat kerajaan Munaseli dan Kerajaan Bunga Bali yang berpusat di Alor Besar.

Munaseli dan Pandai yang bertetangga, akhirnya juga terlibat dalam sebuah perang yang menyebabkan Munaseli meminta bantuan kepada raja kerajaan Majapahit, mengingat sebelumnya telah kalah perang melawan Abui.

Sekitar awal tahun 1300-an, satu detasmen tentara bantuan kerajaan Majapahit tiba di Munaseli tetapi yang mereka temukan hanyalah puing-puing kerajaan Munaseli, sedangkan penduduknya telah melarikan diri ke berbagai tempat di Alor dan sekitarnya. Para tentara Majapahit ini akhirnya banyak yang memutuskan untuk menetap di Munaseli, sehingga tidak heran jika saat ini banyak orang Munaseli yang bertampang Jawa.

Peristiwa pengiriman tentara Majapahit ke Munaseli inilah yang melatarbelakangi disebutnya Galiau (Pantar) dalam buku Negarakartagama karya Mpu Prapanca yang ditulisnya pada masa jaya kejayaan Majapahit (1367). Buku yang sama juga menyebut Galiau Watang Lema atau daerah-daerah pesisir pantai kepulauan.

Galiau yang terdiri dari 5 kerajaan, yaitu Kui dan Bunga Bali di Alor serta Blagar, Pandai dan Baranua di Pantar. Aliansi 5 kerajaan di pesisir pantai ini diyakini memiliki hubungan dekat antara satu dengan lainnya, bahkan raja-raja mereka mengaku memiliki leluhur yang sama.

Pendiri ke 5 kerajaan daerah pantai tersebut adalah 5 putra Mau Wolang dari Majapahit dan mereka dibesarkan di Pandai. Yang tertua di antara mereka memerintah daerah tersebut. Mereka juga memiliki hubungan dagang, bahkan hubungan darah dengan aliansi serupa yang terbentang dari Solorsampai Lembata.

Jalur perdagangan yang dibangun tidak hanya di antara mereka tetapi juga sampai ke Sulawesi, bahkan ada yang menyebutkan bahwa kepulauan kecil di Australia bagian utara adalah milik jalur perdagangan ini. Mungkin karena itulah beberapa waktu lalu sejumlah pemuda dari Alor Pantar melakukan pelayaran ke pulau Pasir di Australia bagian utara.

Laporan pertama orang-orang asing tentang Alor bertanggal 8–25 Januari 1522 adalah Pigafetta, seorang penulis bersama awak armada Victoria sempat berlabuh di pantai Pureman, Kecamatan Alor Barat Daya. Ketika itu mereka dalam perjalanan pulang ke Eropasetelah berlayar keliling dunia dan setelah Magelhaen, pemimpin armada Victoria mati terbunuh di Philipina. Pigafetta juga menyebut Galiau dalam buku hariannya.

Observasinya yang keliru adalah penduduk pulau Alor memiliki telinga lebar yang dapat dilipat untuk dijadikan bantal sewaktu tidur. Pigafetta jelas telah salah melihat payung tradisional orang Alor yang terbuat dari anyaman daun pandan. Payung ini dipakai untuk melindungi tubuh sewaktu hujan.

MASUKNYA AGAMA DI KABUPATEN ALOR

Sebelum masuknya agama-agama besar, penduduk Alor menganut paham animisme dan dinamisme. Mereka menyembah matahari (Larra/Lera), bulan (Wulang), sungai (Neda/dewa air), hutan (Addi/dewa hutan), dan laut (Hari/dewa laut). Saat ini mayoritas penduduk Alor adalah penganut agama Kristen (Katolik dan Protestan), sementara sisanya adalah pemeluk agama Islam, Budha dan Hindu.

Agama Islam

Agama Islam masuk ke Alor melalui desa Gelubala (sekarang Baranusa) di Pulau Pantar, melalui kehadiran seorang mubaligh dari Kesultanan Ternate bernama Mukhtar Likur pada tahun 1522. Data ini diperkuat oleh catatan seorang anak buah penjelajah dunia Ferdinand Magellan dari Portugal bernama Fegafetta yang singgah di Alor pada tahun 1522 dalam pelayarannya kembali ke Eropa.

Dia mencatat bahwa di Kepulauan Alor, tepatnya di Pulau Pantar, mereka telah menemukan suatu komunitas Islam yang tinggal di kampung bernama Maloku, Baranusa. Dari tempat ini Islam mulai menyebar ke arah timur dan masuk ke desa-desa di Alor lainnya seperti Bungabali (sekarang Alor Besar), Alor Kecil, Dulolong dan lainnya.

Pada tahun 1523 tibalah lima Gogo bersaudara dari Ternate bernama Iang Gogo, Kima Gogo, Karim Gogo, Sulaiman Gogo dan Yunus Gogo disertai seorang mubaligh lainnya bernama Abdullah. Mereka memiliki misi yang sama dengan Mukhtar Likur, yaitu menyebarkan ajaran Islam di kepulauan Alor.

Untuk mencapai tujuan ini, mereka berpisah dan menyebar ke berbagai desa di Alor. Iang Gogo menetap di Bungabali (Alor Besar), Kima Gogo di Malua/Kui/Lerabaing, Karim Gogo di Malaga (nama Portugis untuk Nuha Beng atau Ternate Alor), Sulaiman Gogo di Panje (Pandai) - sebuh desa pantai di ujung paling utara Pulau Pantar, sedangkan Yunus Gogo dan Abdullah menetap di Gelubala, Baranusa.

Tiga desa pertama yang memeluk agama Islam berada di Bungabali Alor Besar (Laffong Beng), Alor Kecil (Laffo Kisu) dan Dulolong (Dalolu). Menurut catatan, cepatnya proses ketiga desa ini memeluk agama Islam adalah karena ketiga desa ini dibangun oleh satu keluarga yang sama, yaitu keturunan dari Sakubala Duli dan istrinya Bui Munangbela.

Di Alor Besar Iang Gogo meninggalkan suatu peninggalan bersejarah, yaitu sebuah kitab suci Al Quran yang ditulis tangan. Al Quran ini ditulis di kertas kulit kayu. Saat ini Al Quran tersebut disimpan oleh Saleh Panggo Gogo yang merupakan generasi ke-13 keturunan Iang Gogo.

Agama Kristen

Agama Kristen pertama kali masuk Alor pada masa administrasi Controleur Bouman pada tahun 1908 ketika seorang pendeta berkebangsaan Jerman, D.S. William-Bach, tiba dengan kapal Canokus dan kemudian kegiatan penyebaran agama Kristen dari Pantai Dulolong. Gereja pertama di Alor dibangun pada tahun 1912, dinamai Gereja Kalabahi (sekarang dikenal sebagai Gereja Pola).

Kayu-kayu bangunan gereja ini berasal dari Kalimantan dan menurut catatan dikerjakan oleh para tukang Muslim, bukti dari adanya toleransi antar-umat beragama di Alor sejak dulu.

Dari tahun 1950an hingga tahun 1980an para misionaris Kristen silih berganti datang ke Alor dan bekerja sebagai pendeta, perawat bahkan dokter. Dua diantaranya adalah suami-istri Dr. De Jong yang bekerja di RSUD Kalabahi. Dalam bukunya "Brieven aan Alor" (Surat-surat ke Alor) Dr. De Jong menceritakan pengalamannya selama hidup dan bekerja di Alor. Dokter asal Jerman lainnya, Dr. Kleven bahkan memberi nama lokal Alor, Loni, untuk putrinya.

Agama Budha

Agama Budha pertama kali masuk ke Alor melalui para pedagang Tionghoa. Orang Tionghoa pertama yang menjejakkan kakinya di bumi Alor adalah Ong Keng Tjau atau lebih dikenal dengan julukan OKT. Ia tiba di Alor pada tahun 1908 dari kota Fuzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok, dan menetap di Alor Kecil untuk memuali usaha hasil bumi. Dengan berpindahnya pusat pemerintahan, kegiatan perniagaan OKT juga dipindahkan ke Kalabahi pada tahun 1911.

Komunitas Tionghoa yang dibentuk oleh OKT dengan cepat membaur dengan komunitas lokal. OKT sendiri sempat menikahi wanita lokal bernama Ina Lipu yang beragama Islam. Penyebaran ajaran agama Budha di Alor pun lebih bersifat internal, yaitu hanya berkembang di kalangan warga Tionghoa dan keturunannya saja.

Itulah sedikit ulasan tentang sejarah kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur Indonesia.

Sejarah Asal Usul Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur

Kota Mataram merupakan ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Saat ini kota Mataram memiliki jumlah penduduk mencapai 419.506 jiwa dengan luas wilayah sekitar 61,30 km².

SEJARAH MATARAM


Pada masa lalu pulau Lombok diperintah oleh para raja-raja, Raja Mataram pada tahun 1842menaklukkan Kerajaan Pagesangan. Setahun kemudian tahun 1843 menaklukkan kerajaan Kahuripan. Kemudian ibukota Kerajaan dipidahkan ke Cakranegara dengan ukiran Kawi pada nama Istana Raja.

Raja Mataram (Lombok) selain terkenal kaya raya juga adalah raja yang ahli tata ruang kota, melaksanakan sensus penduduk kerajaan dengan meminta semua penduduknya mengumpulkan jarum. Penduduk laki - laki dan perempuan menggunakan jarum untuk menandakan suatu ikatan.

Setelah raja Mataram jatuh oleh pemerintah Hindia Belanda meskipun harus dibayar mahal, yaitu dengan tewasnya Jend. P.P.H. van Ham (monumennya ada di Karang Jangkong), Cakranegara mulai menerapkan sistem pemerintahan dwitunggal berada di bawah Afdeling Bali Lombok yang berpusat di Singaraja, Bali.

Pulau Lombok dalam pemerintahan dwitunggal terbagi menjadi 3 (tiga) onder afdeling, dari pihak kolonial sebagai wakil disebut kontrolir dan dari wilayah disebut Kepala Pemerintahan Setempat (KPS) sampai ke tingkat Kedistrikan. Adapun ketiga wilayah administratif masih disebut West Lombok(Lombok Barat), Middle Lombok (Lombok Tengah) dan East Lombok (Lombok Timur) dipimpin oleh seorang kontrolir dan Kepala Pemerintahan Setempat (KPS).

Untuk wilayah West Lombok (Lombok Barat) membawahi 7 (tujuh) wilayah administratif yang meliputi Kedistrikan Ampenan Barat di Dasan Agung, Kedistrikan Ampenan Tmur di Narmada, Kedistrikan Bayan di Bayan Belek, Asisten Distrik Gondang di Gondang, Kedistrikan Tanjung di Tanjung, Kedistrikan Gerung di Gerung, dan Kepenggawaan Cakranegara di Mayura.

TERBENTUKNYA KOTA MATARAM

Setelah secara resmi Nusa Tenggara Barat lahir menjadi salah satu daerah Swatantra Tingkat I dari pemekaran provinsi Sunda Kecil, selain Dati 1 Bali dan Nusa Tenggara Timur. Pada tanggal 17 Desember 1958 ditetapkanlah Mataram sebagai pusat Pemerintahan dan sekaligus sebagai ibu kotanya. Saat itu Mataram juga menjadi ibu kota Dati II Lombok Barat.

Kota Mataram sebagai sebuah ibu kota Nusa tenggara Barat dan Lombok Barat, terdiri dari 3 bagian kota yaitu Ampenan, Mataram, dan Cakranegara. Ampenan merupakan kota pelabuhan, Mataram menjadi pusat Pemerintahan dan pendidikan, sedangkan Cakranegara sebagai pusat perdagangan dan perekonomian.

Mataram sebagai ibu kota dari dua buah Pemerintahan, perkembangan kota semakin bertambah maju. Kebutuhan sarana prasarana dan fasilitas umum menjadi semakin besar. Demikian juga kebutuhan jaringan transportasi dan tempat pemukiman menjadi lebih luas, karena itu Pemerintah Dati NTB, yang saat itu Gubernurnya dijabat oleh Kolonel Raden Wasita Kusama, dan atas saran pertimbangan pembantu-pembantu gubernur, diusulkan ke Pemerintah pusat.

Departemen Dalam Negeri, agar kota Mataram dimekarkan menjadi kota Administratif yang untuk sementara masih berada dalam kendali Dati II Lombok Barat. Setelah usulan pemda tingkat II NTB disetujui oleh Departemen Dalam Negeri, maka dilakukan persiapan-persiapan administratif untuk sementara dalam persiapan menuju Kota Administratif, ditunjukkan pejabat Sementara (PjS) Wali kota Administratif Mataram, yaitu Drs Iswarto, yang pada saat itu sedang memangku jabatan sebagai Kepala Urusan Pegawai (UP) Sekretariat Daerah Nusa Tenggara.

Sebagai pejabat sementara Drs Iswarto ditugaskan mengurus dan menyelesaikan proses terwujudnya Kota Administratif Mataram. Dalam tugasnya sebagai PjS Wali Kota Adinistratif, dia dibantu oleh seorang sekretaris Wali Kota yang dijabat oleh Drs. Abu Bakar Achmad, setelah kurang lebih satu tahun melaksanakan tugas sebagai PjS Wali Kota, keluarlah surat keputusan resmi Kota Mataram pada tanggal 29 Agustus 1978.

Keberhasilan terwujudnya Kota Mataram dalam waktu yang relatif singkat dan peran dari beberapa pejabat dan pembantu gubernur R. Wasita Kusumah yaitu antara lain:

1. Sekretaris Daerah (sekda), Drs. Samiono 2. Kepala Direktorat Pemerintahan, Drs. Diro Suprobo
3. Kepala Inspektorat, Drs. Lalu Sri Gde
4. Kepala Administratif Pemerintahan, I Gusti Ngurah, BA
5. Gubernur Muda, Abidin Ishak
6. Bapak-bapak pembantu gubernur, yaitu: Messakh, Malada, Yusuf Tayib Nafis, Wenas, Drs. Iswarto, Drs. L. Azhar, Drs. L. syukri. Pejabat-pejabat administratif sekretariat daerah yang lain, seperti: Drs. H. Nanang Muhammad, Drs, Abdul Kadir, Kt. Ginantra, Drs. I. Wayan Langkir.

PERKEMBANGAN KOTA MATARAM

Sejarah perkembangan Kota Mataram berlangsung dalam 6 periode .Periode Pertama, berlangsung sebelum terbentuknya Negara Indoensia Timur dimana Lombok merupakan bagian dari Residensi Bali-Lombok. Periode Kedua, berlangsung selama berdirinya Negara Indoensia Timur, daerah otonom terbagi dalam 3 wilayah administrasi Pemerintahan setempat.


Wilayah Pemerintahan Lombok Barat sama seperti waktu sebelum terbentuknya Negara Indonesia Timur. Periode Ketiga, berlangsung ketika terbentuknya Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Barat ( 17 Desember 1959) yang terdiri dari 6 Daerah Swatanra Tingkat II, diantaranya DASWATI II LOMBOK BARAT, terdiri dari 6 kedistrikan.

1. Kedistrikan Ampenan Barat di dasan Agung,
2. Kedistrikan Ampenan Timur di Narmada,
3. Kedistrikan Bayan di bayan Beleq,
4. Kedistrikan Tanjung di Tanjung,
5. Kedistrikan Gerung di Gerung,
6. Kedistrikan Gondang di Gondang ditambah satu Wilayah Kepunggawaan yakni Kepunggawaan Cakranegara di Mayura.

Periode Keempat, sejak berlakunya Undang-undang No. 18 tahun 1965, dimana Daerah Tingkat II Lombok Barat dikembangkan menjadi beberapa kecamatan diantaraya Kecamatan Mataram, yang merupakan pemekaran Kecamatan Ampenan dan cakranegara.

Perode Kelima, sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1978 tentang pembentukan Kota Administratif Mataram, yang meliputi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Ampenan, Kecamatan Mataram dan Kecamatan Cakranegara. Sejak Tanggal 29 Agustus 1978, ketiga kecamatan tersebut tergabung menjadi satu yaitu Kota Mataram.

Periode keenam, peningkatan status Kota Administratif Mataram menjadi Kotamadya Dati II Mataram, berdasarkan Undang-Undang No. 4 Thn. 1993. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ( Moch. Yogi S Memet) meresmikan perubahan tersebut pada tanggal, 31 Agustus 1993, yang wilayahnya meliputi Kecamatan Mataram, Ampenan dan Kecamatan Cakranegara.

Itulah sedikit gambaran mengenai sejarah Asal Usul kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Indonesia.

Sejarah Asal Usul Kota Mataram Nusa Tenggara Barat Indonesia

Bima adalah sebuah kota otonom yang terletak di Pulau Sumbawa bagian timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia.
Kota Bima saat ini memiliki jumlah penduduk mencapai sekitar 141.294 jiwa dengan luas wilayah 437.465 Ha.

SEJARAH KOTA BIMA


Menurut Legenda sebagaimana termaktub dalam Kitab BO (Naskah Kuno Kerajaan dan Kesultanan Bima), kedatangan salah seorang musafir dan bangsawan Jawa bergelar Sang Bima di Pulau Satonda merupakan cikal bakal keturunan Raja-Raja Bima dan menjadi permulaan masa pembabakan Zaman pra sejarah di tanah ini. Pada masa itu, wilayah Bima terbagi dalam kekuasaan pimpinan wilayah yang disebut Ncuhi. Nama para Ncuhi terilhami dari nama wilayah atau gugusan pegunungan yang dikuasainya.

Ada lima orang ncuhi yang tergabung dalam sebuah Federasi Ncuhi yaitu, Ncuhi Dara yang menguasai wilayah Bima bagian tengah atau di pusat Pemerintah. Ncuhi  Parewa menguasai wilayah Bima bagian selatan, Ncuhi Padolo menguasai wilayah Bima bagian Barat, Ncuhi Banggapupa menguasai wilayah Bima bagian Timur, dan Ncuhi Dorowuni menguasai wilayah Utara. Federasi tersebut sepakat mengangkat Sang Bima sebagai pemimpin. Secara De Jure, Sang Bima menerima pengangkatan tersebut, tetapi secara de Facto ia menyerahkan kembali kekuasaannya kepada Ncuhi Dara untuk memerintah atas namanya.

Pada perkembangan selanjutnya, putera Sang Bima yang bernama Indra Zambrut dan Indra Komala datang ke tanah Bima. Indra Zamrutlah yang menjadi Raja Bima pertama. Sejak saat itu Bima memasuki Zaman kerajaan. Pada perkembangan selanjutnya menjadi sebuah kerajaan besar yang sangat berpengaruh dalam percaturan sejarah dan budaya Nusantara. Secara turun temurun memerintah sebanyak 16 orang raja hingga akhir abad 16.

Fajar islam bersinar terang di seluruh Persada Nusantara antara abad 16 hingga 17 Masehi. Pengaruhnya sagat luas hingga mencakar tanah Bima. Tanggal 5 Juli 1640 Masehi menjadi saksi dan tonggak sejarah peralihan sistem pemerintahan dari kerajaan kepada kesultanan.

Ditandai dengan dinobatkannya Putera Mahkota La Ka’i yang bergelar Rumata Ma Bata Wadu menjadi Sultan Pertama dan berganti nama menjadi Sultan Abdul Kahir (kuburannya di bukit Dana Taraha sekarang). Sejak saat itu Bima memasuki peradaban kesultanan dan memerintah pula 15 orang sultan secara turun menurun hingga tahun 1951.

Masa kesultanan berlangsung lebih dari tiga abad lamanya. Sebagaimana ombak dilautan, kadang pasang dan kadang pula surut. Masa-masa kesultanan mengalami pasang dan surut disebabkan pengaruh imperialisme dan kolonialisme yang ada di Bumi Nusantara.

Pada tahun 1951 tepat setelah wafatnya sultan ke-14 yaitu sultan Muhammad Salahudin, Bima memasuki Zaman kemerdekaan dan status Kesultanan Bima pun berganti dengan pembentukan Daerah Swapraja dan swatantra yang selanjutnya berubah menjadi daerah Kabupaten.

Pada tahun 2002 wajah Bima kembali di mekarkan sesuai amanat Undang-undang Nomor 13 tahun 2002 melaui pembentukan wilayah Kota Bima. Hingga sekarang daerah yang terhampar di ujung timur pulau sumbawa ini terbagi dalam dua wilayah administrasi dan politik yaitu Pemerintah kota Bima dan Kabupaten Bima. Kota Bima saat ini telah memliki 5 kecamatan dan 38 kelurahan dengan luas wilayah 437.465 Ha dan jumlah penduduk 419.302 jiwa dengan kepadatan rata-rata 96 jiwa/Km².

Suku asli masyarakat Kota Bima adalah suku Bima atau dikenal dalam bahasa lokal nya “Dou Mbojo” dengan mayoritas beragama islam dengan mata pencaharian nya Bertani, Bertenak, Melaut dan sebagian Pegawai Negeri Sipil. Salah satu ke-unikan Kota Bima adalah sebagian dari masyarakat nya juga berasal dari berbagai suku dan etnik di indonesia seperti; Jawa, Sunda, Timor, Flores, Bugis, Bajo, Madura, Sasak (Lombok), Bali, Minang dan Batak sehingga memberi warna tersendiri didalam keseharian mereka di Kota Bima (suku-suku ini selalu memeriahkan upacara dan pawai pada hari-hari besar di Kota Bima) dengan hidup berdampingan secara rukun dan damai serta suasana kondusif.

Itulah sedikit gambaran mengenai sejarah kota Bima Nusa Tenggara Barat Indonesia.

Sejarah Asal Usul Berdirinya Kota Bima Nusa Tenggara Barat

Subscribe Our Newsletter