Social Items

Kabupaten Konawe adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Unaaha.


Dulu kabupaten ini bernama Kabupaten Kendari. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 16.480 km² dan berpenduduk sebanyak 253.659 jiwa (2017). Kabupaten Konawe dikenal sebagai lumbung beras di provinsi Sulawesi Tenggara.

SEJARAH AWAL KABUPATEN KONAWE

Terbentuknya Kabupten Kendari (Konawe) terdiri dari 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Kendari, Sampara, Wawotobi, Lambuya, Ranomeeto, Moramo, Unaaha, Asera, Lainea, Wawonii, Lasolo dan Tinanggea. Perkembangan Pemerintahan Daerah Tk. II Kabupaten Kendari sejak Tanggal 3 Maret 1960 sampai dengan Tanggal 28 September 1962, ibukota Kabupaten Daerah Tk. II Kendari berkedudukan di Kendari.

Pada masa pemerintahan H. Andri Jufri, SH sebagai Bupati Kabupaten Daerah Tk. II kendari yang Ganda ibukota Kabupaten Daerah Tk. II Kendari dipindahkan dari wilayah administrasif Kota Kendari ke wilayah Kecamatan Unaaaha dengan Ibukota Unaaha.

Pada Tahun 1995, Kabupaten Daerah Tk. II Kendari memekarkan sebagian wilayahnya berdasarkan UU. 6 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Kota Madya Kendari saat itu Kabupaten Tk. II Kendari terdiri dari 27 wilayah Kecamatan dan 345 Desa / Kelurahan.

Pada Tahun 2003 Kabupaten Daerah Tk. II Kendari memekarkan wilayahnya berdasarkan UU. 4 Tahun 2003 Tanggal 23 Februari 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan.

Wilayah Kabupaten Daerah Tk. II Kendari mengubah nama menjadi Kabupten Konawe dengan ibukota Unaaha pada Tanggal 28 September 2004 berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama dari Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe. Saat itu Pemerintah Kabupaten Kendari dipimpin oleh Drs. H. Lukman Abunawas, SH. M.Si sebagai bupati dan Drs. H. Tony Herbiansyah sebagai wakil bupati.

Pada tahun 2007 Kabupaten Konawe sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi DOB Baru berdasarkan UU. 13 Tahun 2007 Tanggal 2 Juli 2007 Tentang Pembentukan DOB Kabupaten Konawe Utara. Pada Tahun 2013 Kabupaten Konawe memekarkan wilayahnya lagi di Kepulauan Wawonii berdasarakn UU. 13 Tahun 2013 Tanggal 12 April 2013 Tentang Pembentukan DOB Baru Konawe Kepulauan. Sampai dengan Tahun 2013 wilayah administrasi Kabupaten Konawe 29 Kecamatan dan 335 Desa / Kelurahan.

Sejak berdirinya hingga saat ini, Kabupaten Konawe dipimpin oleh beberapa bupati, yaitu:

1. Drs. Abdullah Silondae (Bupati) Periode 1960-1969
2. Aboenawas (Bupati) Periode 1969-1973
3. Konggoasa (PJS. Bupati) Periode 1973
4. Abdul hamid (Bupati) Periode 1973-1977
5. H. Andri Jufri, SH (Bupati) ) Periode 1977-1988
6. Drs. H. Anas Bunggasi (Bupati) Periode 1988-1992
7. Drs. H. Razak Porosi (Bupati) Periode 1992-2003
8. Drs. H. Lukman Abunawas, SH. M.Si (Bupati) - Drs. H. Tony Herbiansyah, M.Si (Wakil Bupati) Periode 2003-2008

Sejak berlakunya UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dipilih langsung melalui pemelihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau pilkada. Kabupaten Konawe membuat pilkada langsung pada Tahun 2008.

Sumber : https://konawekab.go.id

Sejarah Asal Usul Berdirinya Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara

Sejarah kabupaten Kolaka pada zaman dahulu merupakan wilayah Kerajaan Mekongga yang penduduknya bersuku bangsa Tolaki (artinya orang berani). Pada zaman dahulu jazirah, Sulawesi Tenggara dikenal dengan nama “Tanah Alau”, yang berarti tanah di sebelah timur, karena orang di Sulawesi Selatan selalu melihat matahari terbit di sebelah timur tempat mereka.


Nama asli daerah Kolaka adalah “Wonua Sorume” yang berarti negeri Anggrek alasan di daerah ini banyak Anggrek berwarna kuning emas dan mengkilat, Anggrek ini dibuat khusus, tempat rokok dan lain-lain yang harganya mahal.Pada zaman dahulu hanya raja-raja dan bangsawan saja yang bisa memakai benda-berbeda yang dibuat dari Anggrek ini.

Pada abad ke 14, dua orang dari keluarga Sawerigading menuju Sulawesi Tenggara (Tanah Alau). Kedua saudara tersebut yaitu Larumbalangi (laki-laki) dan Wekoila (puteri).Wekoila merupakan nama julukan, terdiri atas 'Kami' menyatakan wanita, dan 'Koila' adalah sejenis siput di laut yang putih bersih.

Wekoila ini adalah seorang puteri yang cantik, kulitnya putih bersih seperti koila.Nama sebenarnya dari Wekoila adalah Tenrirawe (We Tenrirawe). Larumbalangi membentuk kerajaan Mekongga yang bertempat tinggal di Wundulako, Ulu Balandete. Saat Wekoila terus ke daerah Kendari dan membuat Kerajaan Konawe.

Susunan pemerintahan Kerajaan Mekongga, yaitu: (1) Pemerintah Pusat Kerajaan, terdiri atas (a) Mokole atau Bokeo adalah Raja, (b) Kapita, tangan besi Mokole, (c) Pabitara, Penyambung Lidah, (d) Sapati, adalah urusan umum dan rumah tangga (2) Penguasa Wilayah atau Pu Tobu, menguasai beberapa daerah dan tugasnya diatur oleh Osara (adat) di wilayah hukumnya; (3) Penguasa Daerah, setiap daerah dikepalai oleh Tonomotuo, yang disetujui oleh (a) Pabitara, disetujui dan diselesaikan perkara, (b) Tolea, yang didukung pernikahan / perceraian dan (c) Posudo, sebagai pembantu umum.

Sejarah Perkembangan Pemerintahan Tanah Mekongga

Lokasi Kerajaan Mekongga terletak di daratan Sulawesi Tenggara. Pusat pemerintahan atau Ibukota Kerajaan Mekongga pada awalnya terletak di Kolumba (Ulu Balandete) yang terletak kira-kira enam kilometer dari Kota Kolaka sekarang. Namun dalam perkembangannya pusat pemerintahan Kerajaan Mekongga kemudian pindah ke Puunaha (wilayah Wundulako sekarang) .4 Wilayah Kerajaan Mekongga mencakup empat wilayah hukum (Siwolembatohuuo), seperti berikut:

1. Wilayah sebelah Utara dikuasai oleh seorang yang bergelar Kapitayang berkedudukan di Balandete,
2. Wilayah sebelah Timur dikuasai oleh seorang yang bergelar Pabitarayang berkedudukan di Epe.
3. Wilayah sebelah Selatan dikuasai oleh seorang yang bergelar Putobuuyang berkedudukan di La Mekongga.
4. Wilayah sebelah Barat dikuasai oleh seorang Sapatiyang berkedudukan di Lelewawo.

Masa Penjajahan Belanda

Kedatangan Belanda ke daerah ini pada tahun 1906, susunan pemerintahan dirubah menjadi lengkap Bokeodan Kapita. Wilayah Kolaka diambil tujuh distrik, setiap distrik dikepalai oleh seorang Anakia yang bergelar Mokole. Jadi kedudukan Mokoleyang diterbitkan oleh Kerajaan Mekongga, maka dengan ini diturunkan menjadi Kepala Distrik.

Tonomutuo ditiadakan dan diganti dengan Kepala Kampung, didukung seorang yang bergelar Sarea. Ketujuh distrik tersebut yaitu: Distrik Kolaka (ibu negerinya Kolaka), Distrik Mambulo (ibu negerinya Rate-Rate), Distrik Singgere (ibu negerinya Tinondo), Distrik Tawanga (ibu negerinya Tawanga), Distrik Lapai (ibu negerinya Tongauna), Distrik Konaweha ( ibu negerinya Watumendonga), dan Distrik Kondeeha (ibu negerinya Mala-Mala). Seiring dengan perjalanan waktu, akibat politik Belanda,

Pada tahun 1933 Belanda mengadakan perubahan lagi susunan pemerintahan distrik, yaitu: (1) Bokeo, (2) Kapita, dan (3) Sapati. Akan tetapi tujuh distrik yang dibangun Belanda dibuat tiga distrik saja, yaitu: (1) Distrik Kolaka (ibukotanya Kolaka), (2) Distrik Sulewatu (ibukotanya Mowewe), dan (3) Distrik Patampanua (Ibukotanya Mala-Mala).Selanjutnya Distrik Kolaka dibagi dua bagian, yaitu Utara dan Selatan, masing-masing dikepalai oleh Sapati dan Bokeo.

Distrik Solewatu dikepalai oleh Kapita, Distrik Patampanua dikepalai oleh Mokole Patampanua. Dengan sendirinya Bokeo, Kapita dan Sapati menjadi Kepala Distrik dan Sulewatang yang berkuasa. Setiap distrik terdiri dari tiga Order Distrik dengan gelaran Kepala Distrik Bawahan.

Masa Penjajahan Jepang

Pada zaman penjajahan Jepang susunan pemerintahan tidak berubah, akan tetapi sebutan untuk kepemimpinan pemerintahan diubah menjadi bahasa Jepang. Selanjutnya pada zaman Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945, perubahan juga tidak ada, Sulewetang waktu itu Andi Kasim diangkat menjadi Kepala Pemerintah Negara Republik Indonesia di Daerah Kolaka.

Setelah terjadi pertempuran yang luar biasa antara PKR dengan NICA, NICA membahas Kota Kolaka pada tanggal 7 Februari 1946. Selanjutnya NICA membentuk pemerintahan dengan susunan sebagai berikut: (1) Bokeo, (2) Kapita, (3) Pabitara, dan ( 4) Sapati. Adat kampung dimulai seperti semula, tetapi tidak berkembang dengan cepat. Pada zaman Negara Indonesia Timur ini menjadi Neo Swapraja.

Keuangan Swapraja Kendari dan Kolaka disatukan menjadi Kas Konawe. Oleh karena itu Distrik Patampanua mengubah diri dari Kolaka dan tetap pada status afdeeling Luwu pada tahun 1947 sampai keluarnya UU No. 29/1959. Dengan demikian Daerah Kolaka hanya terdiri dari dua distrik, yaitu Distrik Kolaka (ibukotanya Kolaka) dan Distrik Solewatu (Ibukotanya Mowewe).

Kemerdekaan Republik Indonesia

Pada tanggal 30 April 1950 Pemuda Republik Indonesia (PRI) Kolaka (yang dibentuk pada tanggal 17 September 1945) mengadakan rapat dan salah satu keputusannya adalah seluruh Negara bagian yang ada di seluruh Indonesia segera melebur dan masuk ke Republik Indonesia.

Selanjutnya beberapa organisasi politik yang ada di Kolaka membuat klaim, meminta agar Daerah Kolaka yang berstatus Kewedanan menjadi kabupaten (Kabupaten Kolaka).Perjuangan ini berlangsung sejak tahun 1950, namun terwujud pada tahun 1960. Perjuangan pertama menuntut agar Kabupaten Sulawesi Tenggara dipecah dua, menjadi: (1) Kabupaten Buton / Muna, dan (2) Kabupaten Kendari / Kolaka.

Dengan timbulnya perkembangan baru, maka lahirlah gagasan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi untuk menjadikan setiap kewedanan menjadi kabupaten, maka Kolaka meminta menjadi kabupaten itu sendiri dan terwujud pada tahun 1960, berdasarkan UU No. 29/1959.Berdasarkan Undang- Undang tersebut istilah distrik ditiadakan.

Daerah Kolaka dibagi atas tiga kecamatan, yaitu: Kecamatan Kolaka (ibukota Wundulako), Kecamatan Tirawuta (ibukota Rate-Rate) dan Kecamatan Batu Putih (ibukota Wawo) .Wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Kolaka pada tahun 1999 terdiri dari 10 wilayah kecamatan, 173 desa dan 39 kelurahan. Daerah ini juga dibagi atas dua wilayah kerja pelayan Bupati, yaitu:

· Pembantu Bupati Wilayah Kolaka Bagian Selatan dan Timur berkedudukan di Anaiwoi
· Dengan wilayah kerja diterbitkan: Kecamatan Tirawuta, Ladongi, Mowewe, Wundulako, Pomalaa, Watubangga dan Kolaka
· Pembantu Bupati Wilayah Kolaka Utara dan Barat yang berkedudukan di Mala-Mala dengan wilayah kerja di Kecamatan Wolo, Lasusua, dan Pakue.
· Pulau - pulau yang ada di Kabupaten Kolaka antara lain:

1. Pulau Padamarang
2. Pulau Lambasina Kecil
3. Pulau Lambasina Besar
4. Pulau Maniang
5. Pulau Buaya
6. Pulau Pisang
7. Pulau Lemo


Sumber : https://www.kolakakab.go.id

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara

Kabupaten Bombana adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia, dengan ibukota Rumbia, dibentuk berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Buton.

SEJARAH SINGKAT BOMBANA


BOMBANA dikenal sebagai wilayah yang dihuni oleh Suku 'Moronene' sebagai penduduk asli, salah satu etnis terbesar di Sulawesi Tenggara, dimitoskan sebagai Negeri Dewi Padi (Dewi Sri).

Konon, sang dewi pernah turun di sebuah tempat yang belakangan disebut Tau Bonto (saat ini lebih dikenal dengan penulisan Taubonto, ibukota Kecamatan Rarowatu). Dalam Bahasa Moronene, 'tau bonto' berarti tahun pembusukan, karena ketika Dewi Padi itu turun di tempat tersebut, produksi padi ladang melimpah ruah sehingga penduduk kewalahan memanennya.

Akibatnya, banyak padi tertinggal dan membusuk di ladang. Padahal, luasan ladang yang dibuka tak seberapa, hanya beberapa hektare saja untuk setiap keluarga.

Taubonto menjadi pusat pemerintahan pada zaman kekuasaan mokole, gelar raja di wilayah Moronene pada masa lalu. Pada masa pemerintahan swapraja Butonpascakemerdekaan, wilayah kekuasaan mokole berubah menjadi wilayah distrik dan selanjutnya sekarang menjadi kecamatan.

Secara historis, wilayah Moronene di daratan besar jazirah Sulawesi Tenggara mencakup sebagian Kecamatan Watubangga di Kabupaten Kolaka sekarang. Namun, yang masuk wilayah administrasi Kabupaten Buton(waktu itu) hanya Kecamatan Poleang dan Kecamatan Rumbia. Saat itu telah berkembang menjadi empat kecamatan. Dua kecamatan tambahan sebagai hasil pemekaran adalah Poleang Timur dan Rarowatu. Kecamatan Rarowatu berpusat di Taubonto.

Pulau Kabaena juga termasuk wilayah Moronene, sebab penduduk asli pulau penghasil gula merah itu adalah suku Moronene. Meski demikian, pemerintahan Mokole di Kabaena bersifat otonom, tidak ada hubungan struktural maupun hubungan afiliatif dengan kekuasaan Mokole di daratan besar, akan tetapi hubungan kekerabatan di antara mokole dan rakyat sangat erat terutama bahasa dan budaya yang khas.

Kekuasaan mokole di Kabaena berada di bawah kontrol Kesultanan Buton, seperti halnya mokole lainnya di daratan besar jazirah Sulawesi Tenggara. Sultan Buton menempatkan petugas keraton di Kabaena yang bergelar Lakina Kobaena.

Karena itu secara struktural Kabaena lebih dekat dengan Buton, walaupun begitu secara kultural lebih dekat dengan Bombana, terkait budaya dan bahasa, serta ras.

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Asal Usul Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara

Subscribe Our Newsletter