Tampilkan postingan dengan label Asal usul kabupaten labuhan batu. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Asal usul kabupaten labuhan batu. Tampilkan semua postingan
Kabupaten Langkat adalah sebuah kabupaten yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kotanya berada di Stabat. Kabupaten Langkat terdiri dari 23 Kecamatan dengan luas 6.272 km² dan berpenduduk sejumlah 1.013.385 jiwa 2017.

SEJARAH AWAL TERBENTUKNYA KABUPATEN LANGKAT


Nama Langkat diambil dari nama Kesultanan Langkat yang dulu pernah ada di tempat yang kini merupakan kota kecil bernama Tanjung Pura, sekitar 20 km dari Stabat.

Pada masa Pemerintahan Belanda, Kabupaten Langkat masih berstatus keresidenan dan kesultanan (kerajaan) dengan pimpinan pemerintahan yang disebut Residen dan berkedudukan di Binjai dengan Residennya Morry Agesten. 

Residen mempunyai wewenang mendampingi Sultan Langkat di bidang orang-orang asing saja sedangkan bagi orang-orang asli (pribumi/ bumiputera) berada di tangan pemerintahan kesultanan Langkat. Kesultanan Langkat berturut-turut dijabat oleh :
1. Sultan Haji Musa Almahadamsyah 1865-1892
2. Sultan Tengku Abdul Aziz Abdul Jalik Rakhmatsyah 1893-1927
3. Sultan Mahmud 1927-1945/46

Di bawah pemerintahan Kesultanan dan Assisten Residen struktur pemerintahan disebut LUHAK dan di bawah luhak disebut Kejuruan (Raja kecil) dan Distrik, secara berjenjang disebut Penghulu Balai (Raja Kecil Karo) yang berada di desa.

Pemerintahan Luhak dipimpin seorang Pangeran, Pemerintahan Kejuruan dipimpin seorang Datuk, Pemerintahan Distrik dipimpin seorang kepala Distrik, dan untuk jabatan kepala kejuruan/Datuk harus dipegang oleh penduduk asli yang pernah menjadi raja di daerahnya.

Pemerintahan Kesultanan di Langkat dibagi atas 3 (tiga) kepala Luhak, yakni :

1. Luhak Langkat Hulu Berkedudukan di Binjai dipimpin oleh T.Pangeran Adil. Wilayah ini terdiri dari 3 Kejuruan dan 2 Distrik yaitu :

- Kejuruan Selesai
- Kejuruan Bahorok
- Kejuruan Sei Bingai
- Distrik Kwala
- Distrik Salapian

2. Luhak Langkat Hilir Berkedudukan di Tanjung Pura dipimpin oleh Pangeran Tengku Jambak/ T. Pangeran Ahmad. Wilayah ini mempunyai 2 kejuruan dan 4 distrik yaitu :

- Kejuruan Stabat
- Kejuruan Bingei
- Distrik Secanggang
- Distrik Padang Tualang
- Distrik Cempa
- Distrik Pantai Cermin

3. Luhak Teluk Haru Berkedudukan di Pangkalan Berandan dipimpin oleh Pangeran Tumenggung (Tengku Djakfar). Wilayah ini terdiri dari satu kejuruan dan dua distrik.

- Kejuruan Besitang meliputi Langkat Tamiang dan Salahaji.
- Distrik Pulau Kampai
- Distrik Sei Lepan

MASA KEMERDEKAAN

Pada Awal tahun 1942, kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda beralih ke Pemerintahan jepang, namun sistem pemerintahan tidak mengalami perubahan, hanya sebutan Keresidenan berubah menjadi SYU, yang dipimpin oleh Syucokan. Afdeling diganti dengan Bunsyu dipimpin oleh Bunsyuco Kekuasaan Jepang ini berakhir pada saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17-08-1945.

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, Sumatera dipimpin oleh seorang Gubernur yaitu Mr.T.M.Hasan, sedangkan Kabupaten Langkat tetap dengan status keresidenan dengan asisten residennya atau kepala pemerintahannya dijabat oleh Tengku Amir Hamzah, yang kemudian diganti oleh Adnan Nur Lubis dengan sebutan Bupati.

Pada tahun 1947-1949, terjadi agresi militer Belanda I, dan II, dan Kabupaten Langkat terbagi dua, yaitu Pemerintahan Negara Sumatera Timur (NST) yang berkedudukan di Binjai dengan kepala Pemerintahannya Wan Umaruddin dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di Pangkalan Berandan, dipimpin oleh Tengku Ubaidulah.

Berdasarkan PP No.7 Tahun 1956 secara administratif Kabupaten Langkat menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dengan kepala daerahnya (Bupati) Netap Bukit.

Mengingat luas Kabupaten Langkat, maka Kabupaten Langkat dibagi menjadi 3 (tiga) kewedanan yaitu : 1. Kewedanan Langkat Hulu berkedudukan di Binjai 2. Kewedanan Langkat Hilir berkedudukan di Tanjung Pura 3. Kewedanan Teluk Haru berkedudukan di Pangkalan Berandan.

Pada tahun 1963 wilayah kewedanan dihapus sedangkan tugas-tugas administrasi pemerintahan langsung di bawah Bupati serta Assiten Wedana (Camat) sebagai perangkat akhir.

Pada tahun 1965-1966 jabatan Bupati Kdh. Tingkat II Langkat dipegang oleh seorang Caretaker (Pak Wongso) dan selanjutnya oleh Sutikno yang pada waktu itu sebagai Dan Dim 0202 Langkat.

Dan secara berturut-turut jabatan Bupati Kdh. Tingkat II Langkat dijabat oleh: 1. T. Ismail Aswhin 1967 – 1974 2. HM. Iscad Idris 1974 – 1979 3. R. Mulyadi 1979 – 1984 4. H. Marzuki Erman 1984 – 1989 5. H. Zulfirman Siregar 1989 – 1994 6. Drs. H. Zulkifli Harahap 1994 – 1998 7. H. Abdul Wahab Dalimunthe, SH 3-9-1998 s/d 20-2-1999 8. H. Syamsul Arifin, SE 1999-2009 9. Ngogesa Sitepu : 2009 s/d sekarang.

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Asal Usul Kabupaten Langkat Sumatera Utara

Kabupaten Labuhanbatu adalah salah satu kabupatenyang ada di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Rantau Prapat. Kabupaten Labuhanbatu terkenal dengan hasil perkebunan kelapa sawit dan karet.


Dua Kesultanan besar pernah berdiri di sini, yakni Kesultanan Bilah yang beribukota di Negeri Lama dan Kesultanan Panai yang beribukota di Labuhan Bilik.

AWAL MULA KABUPATEN LABUHAN BATU

Sistem Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu sebelum penjajahan Belanda adalah bersifat monarkhi. Kepala pemerintahan disebut Sultan dan Raja yang dibantu oleh seorang yang bergelar Bendahara Paduka Sri Maharaja dan bertugas sebagai Kepala Pemerintahan sehari.hari (semacam Perdana Menteri).

Kesultanan/kerajaan yang terdapat di wilayah Kabupaten Labuhanbatu pada waktu itu terdiri dari 4 (empat) kesultanan yaitu :

Kesultanan Kota Pinang berkedudukan di Kota Pinang.Kesultanan Kualuh berkedudukan di Tanjung Pasir.Kesultanan Bilah berkedudukan di Negeri Lama.Kesultanan Panai berkedudukan di Labuhan Bilik.Ditambah 1 (satu) Half-bestuur yaitu Kerajaan Kampung Raja berkedudukan di Tanjung Medan.

Masa Penjajahan Belanda

Secara pasti tidak diketahui kapan Belanda masuk ke Labuhanbatu, dari berbagai keterangan yang dihimpun diperoleh keterangan bahwa Belanda masuk Labuhanbatu berkisar tahun 1825. Namun ada pula keterangan yang mengatakan bahwa kedatangan Belanda ke Labuhanbatu setelah selesai Perang Paderi (sekitar tahun 1831).

Pada tahun 1862 kesatuan Angkatan Laut Belanda di Bawah Pimpinan “Bevel Hebee” datang kekampung Labuhanbatu (di Hulu Kota Labuhan Bilik sekarang) melalui sungai Barumun. Di Kampung Labuhanbatu tersebut Belanda membangun tempat pendaratan yang terbuat dari batu beton.

Lama kelamaan tempat pendaratan tersebut berkembang menjadi tempat pendaratan/persinggahan kapal-kapal yang kemudian menjadi sebuah kampong yang lebih besar, namanya menjadi “Pelabuhan Batu”, akhirnya nama Pelabuhan Batu ini dipersingkat sebutannya menjadi “Labuhanbatu”. Kemudian nama itu melekat dan ditetapkan menjadi nama Wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

Dalam perkembangan selanjutnya Pemerintah Kolonial Belanda secara yuridis formal menetapkan Gouverment Bisluit Nomor 2 Tahun 1867 tertanggal 30 September 1867 tentang pembentukan Afdeling Asahan yang meliputi 3 (tiga) Onder Afdeling yaitu :

1. Onder Afdeling Batu Bara dengan Ibukota Labuhan Ruku.
2. Onder Afdeling Asahan dengan Ibu Kota Tanjung Balai.
3. Onder Afdeling Labuhanbatu dengan Ibukota Kampung Labuhanbatu.

Dan secara administratif pemerintahan wilayah Labuhanbatu merupakan bagian dari wilayah Afdeling Asahan yang dipimpin Asisten Residen (Bupati) sedangkan Onder Afdeling dipimpin Contreleur (Wedana).

Pada awalnya Contreleur Labuhanbatu berkedudukan di Kampung Labuhanbatu, kemudian pada tahun 1895dipindahkan ke Labuhan Bilik, tahun 1924 dipindahkan ke Marbau, tahun 1928 dipindahkan ke Aek Kota Batudan pada tahun 1932 dipindahkan ke Rantauprapatsampai kemerdekaan diproklamirkan 17 Agustus 1945

Zaman Penjajahan Jepang

Pada Tanggal 3 Maret 1942 bala tentara Dai Nippon (Jepang) mendarat di Perupuk (Tanjung Tiram). Dari Perupuk tentara Jepang bergerak ke Tanjung Balai dan selanjutnya masuk ke wilayah Labuhanbatu untuk merebut Kota Rantauprapat.

Pada masa pemerintahan Jepang Sistem Pemerintahan Hindia Belanda dilanjutkan dengan Sistem Pemerintahan Zelf Bestuur dan kekuasaan Sultan/Raja berlangsung. Untuk memonitoring kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sultan/Raja, Pemerintah Jepang membentuk Fuku Bunsyuco. Disamping itu istilah-istilah Pimpinan Tingkatan Pemerintahan diganti dari Bahasa Belanda ke Bahasa Jepang.

Masa Kemerdekaan

Pada tanggal 2 Oktober 1945, Mr. Teuku Muhammad Hasan dingakat menjadi Gubernur Sumatera, kemudian pada tanggal 3 Oktober 1945 Gubernur Sumatera mengabarkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang pada saat itu dihadiri oleh utusan/wakil-wakil daerah. Sesampainya di daerah masing-masing Utusan Daerah tersebut mengadakan pertemuan dengan pemuka-pemuka masyarakat untuk membentuk Komite Nasional Daerah (KND) Labuhan batu.

Pada tanggal 16 malam 17 Oktober 1945 bertempat di rumah dinas Kepala PLN Rantauprapat diadakan rapat dan secara resmi tanggal 17 Oktober 1945 dibentuk Komite Nasional Daerah Labuhanbatu. Dalam rapat tersebut juga ditetapkan sebagai Ketua adalah Abdul Rahman sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan dan wakil ketuanya dr.hidayat.

Setelah terbentuknya Komite Nasional Daerah Labuhanbatu, maka Pemerintahan Swapraja di Labuhanbatu menjadi berakhir. Tugas dan Tanggung Jawab Pemrintahan diambil alih oleh Komite Nasional daerah Labuhanbatu. Dengan Demikian pada tanggal 17 Oktober 1945 secara resmi telah dibentuk Pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu.

Pada tanggal 26 Juni 1946 Dewan (Legislatif) Keresidenan Sumatera Timur menetapkan antara lain : mengangkat 6 orang Bupati untuk 6 Kabupaten di Sumatera Timur, salah satu diantaranya adalah Gause Gautama Pimpinan Taman Siswa Kisaran diangkat menjadi Bupati Labuhanbatu.

Ketetapan dimaksud selanjutnya dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera tanggal 26 Juni 1946 dan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 1946. dengan demikian istilah Bupati mulai digunakan sejak tanggal 1 Juli 1946 di 6 Kabupaten di Sumatera Timur termasuk Labuhanbatu.

Sumber : http://santosndrew.blogspot.com/2013/11/sejarah-kabupaten-labuhan-batu.html

Sejarah Awal Mula Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara