Kuwaluhan.com: Asal usul kabupaten Siak
Kabupaten Mamasa adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Mamasa. Kabupaten Mamasa memiliki luas wilayah sekitar 2.759,23 km2 dengan jumlah Penduduk saat ini mencapai sekitar 203.599 jiwa.

SEJARAH SINGKAT KABUPATEN MAMASA


Nama Mamasa sebenarnya berasal dari nama “mamase”, yang berarti tanah yang penuh kasih. Nama ini diberikan oleh Nenek Dettumanan, sebab setiap ia datang berburu di lembah itu, selalu pulang dengan hasil buruan yang melimpah seperti anoa dan ikan di sungai tersebut. Sehingga ia member nama “lembang mamase” yang berarti “lembah yang pengasih”


Menurut cerita, pada suatu hari datanglah sebuah keluarga yang terdiri dari sepasang suami-istri. Dia adalah Gualipadang, anak dari Sabalima dari Koa atau Tabang. Mereka tinggal di pinggir sungai (kini disebut Salu Kuse dekat kampung Rantebuda sekarang ini). Kedatangannya secara diam-diam dan tersembunyi, tanpa seijin Dettumanan di Tabulahan sebagai penguasa lembah Mamasa pada waktu itu.

Pada suatu hari Dettumanan pergi berburu, sampai di puncak gunung Mambulilling. Sesampainya di Mambulilling, terlihat olehnya kepulan asap api di dekat sungai Mamasa. Ia lalu semakin mendekat ke tempat asap itu, idapatinya sebuah pondok yang didiami oleh Gualipadang bersama istrinya di dekat sungai Mamasa.

Nenek Dettumana marah dan mengusir Gualipadang bersama istrinya. Namun Gualipadang berkeras tidak ingin meninggalkan tempat tinggalnya itu. Kemudian Dettumana mengutuk Gualipadang bersama istrinya.

“Jangan kamu harap akan memperoleh berkat pada tempat ini, karena tempat yang kamu huni ini adalah tanah kepunyaanku dan kamu mendiaminya tanpa sepengetahuan saya. Anakmu nanti akan menjadi makanan binatang penghuni hutan ini,tanaman padimu akan tumbuh menjadi alang-alang, tanaman jagungmu akan menjadi pimping (tille), buah labumu akan berubah menjadi batu dan kamu akan menderita di lembah milikku ini”.

Lalu Dettumana menonggalkan mereka dan kembali ke Tabulahan dengan penuh amarah.

Beberapa bulan kemudian setelah kejadian itu, istri Gualipadang hamil dan melahirkan seoarng anak laki-laki. Tetapi ketika anak itu mulai tumbuh besar, tiba-tiba datanglah seekor Kus-kus (kuse) lalu menerkam anak itu, lalu dibawa ke atas pohon hendak dimakannya. Segala kutukan nenek Dettumanan, satu persatu mulai muncul sebagai malapetaka buat keluarga Gualipadang.

Karena sudah tidak tahan tinggal di sana, mereka lalu kembaki ke Koa (Tabang) untuk menyampaikan kepada orangtuanya. Orangtuanya kemudian memberi nasehat bahwa pergilah berburu dan semua hasil buruanmu akan dibawa ke Tabulahan dan diberikan kepada Nenek Dettumanan. Orangtua Gualipadang kemudian mempersiapkan dua kantong  jagung goring tumbuk disertai daging kering babi dan anoa.

Maksudnya agar setibanya di Tabulahan dengan hasil buruannya, tidak akan mau memakan makanan yang disajikan oleh Nenek Dettumanan kepadanya, tetapi akan memakan bekal dari orangtuanya, agar Nenek Dettumanan berbelas kasihan kepadanya dan memberikan lembah Mamasa kepada Gualipadang.

Gualipadang kemudian berangkat ke hutan untuk berburu dengan beberapa hambanya. Setelah mendapatkan hasil buruan, kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Tabulahan. Setibanya di Tabulahan, Nenek Dettumanan pergi ke kebun untuk menghindar pertemuan dengan Gualipadang. Setiap kali istri Dettumanan memberikan makanan pada Gualipadang, Gualipadang tidak memakannya.

Istri Dettumanan berfikir jangan-jangan Gualipadang akan mati kelaparan di tangan Istri Dettumanan. Apalagi kelihatannya Gualipadang dalam keadaan sakit parah. Istri Dettumanan segera berangkat memanggil suaminya dan menyampaikan bahwa Gualipadang terancam akan meninggal dunia di rumahnya. Dettumanan bersama istrinya kemudian kembali ke rumahnya, sementara didapati Gualipadang pura-pura sakit keras yang tinggal menunggu ajalnya.

“Biarlah engkau mati, saya tidak merasa sangat rugi bila kupotongkan 10 ekor kerbau, karena engkau amat kurang beradat, berani menduduki tanah ini tanpa seizing saya”, kata Dettumanan dengan nada jengkel.

Semakin dia dimarahi, Gualipadang semakin merendah diri dihadapannya.

“Jika betul-betul engkau mau tinggal di tanah milikku, maka maukah engkau menuruti janji yang akan engkau pertanggungjawabkan?”, Dettumanan melanjutkan.

“Asal kami diberi izin untuk tinggal di tempat ini kami akan menerima perjanjian itu walaupun berat”, jawab Gualipadang.

“Kalau begitu kamu pulang saja dan saya akan menyusul”, kata Dettumana lagi.

Kemudian Dettumanan menyusul setelah beberapa hari. Setibanya di lembah Mamasa, dia membuat satu syarat perjanjian sebagai berikut:

1. Maukah engkau menghuni tanah ini dibawah pengawasan Tabulahan?
2. Maukah engkau memberikan nasi yanh telah masak ataupun padi yang sedang disimpan diatas lubungmu nanti, aku akan ambil sebagian bila aku datang di tanah ini?
3. Maukah engkau rumahmu dibangun tidak boleh berpetak dua, dan nasi yang telah masak dibelangamu kau angkat untuk saya makan jika aku datang di tmpet ini?
4. Maukah engkau untuk tudak melakukan sesuatu sesuai keinginanmu, yang bisa merusakkan tanah ini dan menjatuhkan segenap kaumku yang berdiam didalammnya?
5. Maukah engkau menuruti segala keinginanku, baik hal yang kecil ataupun yang besar?

Lalu jawab Gualipadang, “segala perjanjianmu saya terima, sebab tanah ini begitu luas, sebagai bentangan langit di bawah bumi luasnya.”

Maka tinggallah Gualipadang dengan istri dan keturunannya di lembah Mamasa dengan penuh kebahagiaan tanpa ganjalan di hati mereka. Itulah sebebnya, jika Indo Litak dari Tabulahan tiba di Mamasa, maka penduduk lembah mamasa wajib memberikan sebagian hasil padi garapannya kepadanya untuk dibawa ke Tabulahan, sementara penghuni lembah Mamasa wajib menjamu atau memberi makan Indo’ Litak selama berada di lembah Mamasa sesuai dengan perjanjian.

Sumber : https://henry23ju.wordpress.com/2015/05/06/sejarah-dari-kabupaten-mamasa-sulawesi-barat/amp/

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di bagian timur Pulau Sumatera, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Jumlah penduduk di kota ini mencapai sekitar 886.226 jiwa dengan luas wilayah 632,27 km2.


Sejarah Kota ini berawal dari sebuah pasar (pekan) yang didirikan oleh para pedagang Minangkabau di tepi Sungai Siak pada abad ke-18. Hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784. Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, serta pelaksanaan otonomi daerah.

SEJARAH AWAL KOTA PEKANBARU


Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut  Batin. Daerah ini terus berkembang  menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah  perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar.

Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau  membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang.

Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya  Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih popular disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan  Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan  berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan.

PEKANBARU SEBAGAI IBU KOTA PROPINSI  RIAU

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru.

Dan pada tahun 1958, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI  mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibu kota propinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.

Untuk menanggapi maksud surat  kawat tersebut, dengan penuh pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swantantra Tingkat I Riau.

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah di Riau untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambillah ketetapan bahwa kota Pekanbaru terpilih sebagai ibukota Propinsi Riau. Keputusan  ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau sekaligus Pekanbaru memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Untuk merealisasi ketetapan tersebut, pemerintah pusat membentuk Panitia Interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjungpinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di daerah dibentuk suatu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh Penguasa Perang Riau Daratan Letkol. Kaharuddin Nasution.

Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan sejumlah bangunan dalam waktu singkat agar dapat menampung pemindahan kantor dan pegawai dari Tanjungpinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Panpres No. 6/1959 sekaligus direalisasi.

Gubernur Propinsi Riau Mr. S. M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik digedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960. Karena Kota Pekanbaru mempunyai gedung yang representatif, maka dipakailah gedung sekolah Pei Ing untuk tempat upacara.

Admisnistrasi Pemerintahan KOTA PEKANBARU

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km2 yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km2 dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km2.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

Sumber : http://pekanbaru.go.id/p/hal/sejarah-pekanbaru

Sejarah Asal Usul Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Kabupaten Siak adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia.
Kabupaten Siak memiliki Luas wilayah  8.556,09 km2 dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 415.128 jiwa.


Sebelumnya kawasan ini merupakan bagian dari Kesultanan Siak Sri Inderapura. Di awal kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Kasim II, merupakan Sultan Siak terakhir menyatakan kerajaannya bergabung dengan negara Republik Indonesia. Kemudian wilayah ini menjadi wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Pada tahun 1999 berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999, meningkat statusnya menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura.

SEJARAH AWAL KABUPATEN SIAK

Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putera Raja Johor (Sultan Mahmud Syah) dengan istrinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buantan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ.

Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada dibawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syahbandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut.

Pada awal tahun 1699 Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Syah II mangkat dibunuh Magat Sri Rama, istrinya yang bernama Encik Pong pada waktu itu sedang hamil dilarikan ke Singapura, terus ke Jambi. Dalam perjalanan itu lahirlah Raja Kecik dan kemudian dibesarkan di Kerajaan Pagaruyung Minangkabau. Sementara itu pucuk pimpinan Kerajaan Johor diduduki oleh Datuk Bendahara tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah.

Setelah Raja Kecik dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecik berhasil merebut tahta Johor. Tetapi tahun 1722 Kerajaan Johor tersebut direbut kembali oleh Tengku Sulaiman ipar Raja Kecik yang merupakan putera Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Dalam merebut Kerajaan Johor ini, Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa bangsawan Bugis.

Terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada kedua belah pihak, maka akhirnya masing-masing pihak mengundurkan diri. Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang, dan Raja Kecik mengundurkan diri ke Bintan dan seterusnya mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buantan (anak Sungai Siak). Demikianlah awal berdirinya kerajaan Siak di Buantan. Namun, pusat Kerajaan Siak tidak menetap di Buantan.

Pusat kerajaan kemudian selalu berpindah-pindah dari kota Buantan pindah ke Mempura, pindah kemudian ke Senapelan Pekanbaru dan kembali lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Assyaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864) pusat Kerajaan Siak dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap disana sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan Siak terakhir.

Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Assayaidis Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889-1908, dibangunlah istana yang megah terletak di kota Siak dan istana ini diberi nama Istana Asseraiyah Hasyimiah yang dibangun pada tahun 1889. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim ini Siak mengalami kemajuan terutama dibidang ekonomi. Dan masa itu pula beliau berkesempatan melawat ke Eropa yaitu Jerman dan Belanda.

Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dan sedang bersekolah di Batavia yaitu Tengku Sulung Syarif Kasim dan baru pada tahun 1915 beliau ditabalkan sebagai Sultan Siak ke-12 dengan gelar Assayaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin dan terakhir terkenal dengan nama Sultan Syarif Kasim Tsani (Sultan Syarif Kasim II).

Bersamaan dengan diproklamirkannya Kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pun mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak dan tak lama kemudian beliau berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan Mahkota Kerajaan serta uang sebesar Sepuluh Ribu Gulden. Dan sejak itu beliau meninggalkan Siak dan bermukim di Jakarta.Baru pada tahun 1960 kembali ke Siak dan mangkat di Rumbai pada tahun 1968.

Beliau tidak meninggalkan keturunan baik dari Permaisuri Pertama Tengku Agung maupun dari Permaisuri Kedua Tengku Maharatu. Pada tahun 1997 Sultan Syarif Kasim II mendapat gelar Kehormatan Kepahlawanan sebagai seorang Pahlawan Nasional Republik Indonesia.Makam Sultan Syarif Kasim II terletak di tengah Kota Siak Sri Indrapura tepatnya di samping Mesjid Sultan yaitu Mesjid Syahabuddin.

Diawal Pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan Wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999.

Sumber : http://siakkab.go.id/sejarah-siak

Sejarah Asal Usul Kabupaten Siak Provinsi Riau

Subscribe Our Newsletter