Tampilkan postingan dengan label Asal usul kabupaten Klungkung. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Asal usul kabupaten Klungkung. Tampilkan semua postingan
Pada awalnya semua kerajaan bernaung dibawah dinasti Gelgel yang memegang tampuk kekuasaan. Selain Gelgel, Kerajaan Tabanan merupakan pemegang kekuasaan kedua di Bali.


Dimana Arya Damar (Arya Kenceng) berperan sebagai menteri utama dalam struktur Raja Bali, memiliki kewenangan untuk mengatur tinggi rendah derajat kebangsawanan (catur jadma), menjatuhkan hukuman atau denda yang berat dan ringan, selain itu Arya Kenceng juga berhak untuk mengatur seluruh para arya, sedangkan para arya itu dilarang membantah Arya Kenceng (Babad Arya Tabanan, terjemahan Ida I Dewa Gde Catra). Kewenangan ini diberikan karena kesetiaan Arya Kenceng terhadap Dalem Sri Kepakisan.

Setelah mencapai puncak kejayaan pada masa Dalem Waturenggong, belakangan terjadi pemberontakan-pemberontakan, yang silih berganti yang menggoncang kekuasaan raja dinasti Gelgel. Kesemua pemberontakan tersebut dapat dipadamkan karena masih banyaknya rakyat yang setia pada raja.

Akan tetapi dalam pemberontakan terakhir yang dilakukan oleh I Gusti Agung Maruti (Kryan Maruti), kekuasaan dinasti Gelgel mulai tergerus, satu persatu kerajaan-kerajaan kecil yang berada dibawah Gelgel melepaskan diri dan menyatakan diri berdaulat. Dimulai dengan Buleleng, Karangasem, kemudian terdapat 10 kerajaan di Bali yang merdeka dan berdaulat (Sejarah Bali, 1980 : 69)

Walaupun akhirnya pemberontakan Kryan Maruti dapat dipadamkan dan keraton dapat kembali direbut akan tetapi pengaruh Gelgel pada saat itu sudah sangat tergerus. Dimana akhirnya banyak bermunculan kerajaan kecil dan gelar Dalem berubah menjadi Dewa Agungdan para anglurah menjadi raja yang merdeka secara politik, akan tetapi tetap mengakui Dewa Agung sebagai susuhunan.

Kerajaan Tabanan merupakan salah satu kerajaan yang menyatakan diri berdaulat penuh yang berada di daerah bali selatan dan yang masih merdeka sampai tahun 1906. Bahkan Geertz menyatakan bahwa Kerajaan Tabanan pada masa prakolonial adalah salah satu kerajaan di Bali yang paling maju, dimana kekuatannya dapat dilihat dari luas wilayah, jumlah penduduk dan tidak pernah dijajah.

Awal kehancuran Kerajaan Tabanan dimulai pada tahun 1903 dimana pada saat itu Belanda melarang diadakannnya mesatia pada saat palebon Arya Ngurah Tabanan. Walaupun pemerintah Belanda telah mengirimkan peringatan dimana akan menyerang Kerajaan Tabanan apabila mesatia tetap dilaksanakan. Kenyataannya, mesatia tetap dilaksanakan dan belanda tidak menyerang Kerajaan Tabanan pada saat itu karena tabanan punya hubungan baik dengan Kerajaan Badung.

Hal ini dikarenakan ada ketakutan dari pihak Belanda pada saat itu, apabila menyerang Kerajaan Tabanan maka Kerajaan Badung akan ikut campur membantu Kerajaan Tabanan, sedangkan pada saat itu Belanda masih sibuk dengan pertempuran-pertempuran lain. Setelah Kerajaan Badung runtuh tahun 1906, maka tinggal menunggu waktu saja bagi Kerajaan Tabanan. Alasan Belanda ialah karena Kerajaan Tabanan membantu Kerajaan Badung pada saat perang melawan Belanda.

Setelah wilayah Kerajaan Tabanan seluruhnya jatuh ke tangan pemerintah Belanda, struktur pemerintahan kolonial Belanda di Bali masih berakar pada struktur pemerintahan tradisional, dalam melaksanakan pemerintahan di daerah-daerah. Hal ini dikarenakan untuk mencegah perlawanan penduduk yang tentunya lebih segan kepada rajanya daripada pemerintah Belanda.

Karena itulah,kemudian belanda memutuskan untuk memulangkan keluarga Puri Gede (Puri Agung) ke Tabanan dan mengembalikan status raja kepada Puri Gede. Akan tetapi, kedudukan raja adalah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang pada waktu pemerintahan kolonial didampingi oleh seorang controleur. Dalam bidang pertanggung jawaban, raja langsung bertanggung jawab kepada Residen Bali dan Lombok yang berkedudukan  di Singaraja, sedangkan untuk Bali Selatan raja-rajanya bertanggung jawab kepada asisten residen yang berkedudukan di Denpasar.

Kemudian diangkatlah  I Gusti Ngurah Gede menjadi raja di Tabanan, dari pemulangan keluarga kerajaan Tabanan di Lombok. Masa pemerintahan I Gusti Ngurah Gede kelahiran Puri Gede Tabanan memegang tampuk pemerintahan di Kabupaten Tabanan mulai tahun 1942 jaman pemerintahan Hindia-Belanda sampai tahun 1952. Melalui tiga jaman yaitu jaman pemerintahan Hindia Belanda, jaman Jepang dan jaman kemerdekaan.

Dalam struktur pemerintahan tradisional raja membawahi seorang patih dan secara hierarki dibawahnya adalah punggawa, perbekel dan yang paling bawah adalah klian. Controleur sebagai pegawai pemerintah Belanda hanaya dibantu oleh seorang juru tulis atau (schryver). Hal ini masih tetap dipertahankan sampai era penjajahan Belanda dan Jepang, hanya berganti istilah saja.

Dalam jaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda, beliau memerintah berdasarkan Staadblaad 1938 nomor 539 merupakan salah satu dari delapan kerajaan yang diakui sebagai landschap (daerah swapraja) oleh pemerintah Hindia Belanda. Bersama-sama Badung, setelah diabhiseka Beliau bergelar Cokorda Tabanan yang sering juga disebut dengan Ida Tuanku Cokorda

Sebagai pimpinan swapraja diberikan wewenang mengurus rumah tangga sendiri (otonom) yang terbatas. Di samping berkewajiban menjalankan tugas-tugas untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Bersama raja-raja lainnya di Bali tergabung dalam Paruman Agung yang bertugas membuat peraturan bersama bagi kedelapan kerajaan di Bali.

Pada jaman pemerintahan pendudukan Jepang, pemerintah masih mengakui struktur pemerintahan di daerah yang berlaku sebelumnya, hanya menggantikannya dengan istilah dan nama lembaga-lembaga jepang antara lain Ken-Cee, Sen-Cee, dan Ku-cee.

Dalam jaman perang kemerdekaan, tanggal 24 Desember 1946 pemerintah Belanda berhasil membentuk Negara Indonesia Timur (NIT) yang tetap mengakui keberadaan Raja-Raja Bali, namun di lain pihak para pejuang bersama sebagian rakyat tetap mengakui keberadaan KNID.

Berdasarkan peraturan nomor : 1 tahun 1947 yang dibuat oleh Paruman Agung dalam sidangnya tanggal 26 Februari 1947 dengan nama Undang-undang Pembentukan Gabungan Kerajaan di Bali, mulai berlaku tanggal 1 Maret 1947 di masing-masing kerajaan terbentuk Paruman Negara yang bertugas membantu Raja melaksanakan pemerintahan.

Di lain pihak Presiden Republik Indonesia bersama Badan Pekerja KNIP menerapkan berlakunya Undang-undang nomor 22 tahun 1948 yang intinya mengarah pada sistem desentralisasi dibandingkan dengan sistem dekonsentrasi sebagai refleksi penerapan demokrasi parlementer di daerah. Dimana undang-undang tersebut mengatur kekuasaan legislatif yang dijalankan oleh DPRD dan aktivitas pemerintahan sehari-hari dilaksanakan oleh Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) dimana kepala daerah merangkap sebagai anggota DPD.

Setelah penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949 dimana sebagian besar pejuang kemerdekaan di Bali melakukan penurunan umum. Dan sejalan dengan perubahan sikap, dari melakukan gerakan militer aktif menjadi militer pasif. Muncul partai-partai politik seperti : PNI, PSI, PKI, NU Masyumi dan lain-lainnya. Berdasarkan tuntutan untuk segera memberlakukan UU Nomor: 22 tahun 1948 di Bali, maka pada tanggal 8 Juni 1950 Paruman Agung secara mendadak melakukan paruman dan menghasilkan Peraturan Nomor: 1/Darurat yang menetapkan segera dibentuk Badan Pelaksana Pemerintah di Bali.

Menjelang terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tanggal 17 Agustus 1950 Negara Indonesia Timur (NIT) mengeluarkan Undang-undang nomor : 44/1950 pada 15 Juni 1950 dalam rangka perubahan ketatanegaraan di Indonesia Timur. Setelah adanya NKRI, pimpinan daerah tidak lagi seorang raja, melainkan dijabat oleh pejabat publik dengan sistem pemilihan langsung dari pusat. Sedangkan I Gusti Ngurah Gede menjadi Cokorda yang lebih mengayomi permasalahan adat terutama subak. Bahkan diketahui pertama kali upacara nangluk meranayang melibatkan Cokorda di Desa Adat Kubontingguh dilaksanakan pada saat pemerintahan I Gusti Ngurah Gede.

Pada saat raja terakhir (I Gusti Ngurah Gede) yang diangkat Belanda seda, terjadi kekosongan kekuasaan yang sangat lama di Tabanan. Hal ini dikarenakan putra raja yang madeg Cokorda merasa belum siap menjadi Cokorda. Hal ini berlangsung bertahun-tahun sampai kemudian ada pawisik dari beberapa pura.

Pewisik pertama datang dari Pura Batukaru yang pada setiap odalan meminta adanya trah Cokorda yang madeg di Tabanan. Akan tetapi karena masih aktif sebagai di BRI, maka madeg Cokorda ditunda sampai I Gusti Ngurah Rupawan pensiun. setelah pensiun 1 tahun 8 bulan , kemudian semua subak, Mangku pura dan bendesa merapatkan barisan yang akhirnya memutuskan membentuk panitia untuk madeg Cokorda.

Sebelum panitia terbentuk, kemudian ada lagi pawisik dari Pura Dalem Purwa Kubontingguh dan Pura Puseh Desa Adat Kota Tabanan yang juga meminta adanya Cokorda yang ngancengin jagat Tabanan. Akhirnya pada 21 maret 2008 diadakanlah upacara Madeg Cokorda Tabanandengan gelar Ida Anglurah Cokorda Tabanan X.

Pengangkatan Cokorda ini bukan dikarenakan murni karena ingin mengembalikan Tabanan menjadi daerah feodal, akan tetapi karena kebutuhan dan keinginan dari elemen masyarakat yang membutuhkan seorang figur yang mampu mengayomi mereka, tapi tidak ikut-ikutan berpolitik. Wilayah kekuasaan Cokorda yang sekarang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Tabanan, akan tetapi beberapa daerah seperti Pupuan, Baturiti memiliki otonomi tersendiri.

HARI JADI KABUPATEN TABANAN

Kabupaten Tabanan merupakan Kabupaten yang paling Tua di Provinsi Bali, hari jadi kabupaten Tabanan yaitu tepat pada tanggal 29 November tahun 1495 M.

Sejarah Asal usul Terbentuknya Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali

Pada zaman kerajaan, Klungkung menjadi pusat pemerintahan raja-raja Bali. Raja Klungkung adalah pewaris langsung dan keturunan lurus dari Dinasti Kresna Kepakisan.


Oleh karenanya, sejarah Klungkung berhubungan erat dengan raja-raja yang memerintah di Samprangan dan Gelgel. Selama pemerintahan Dinasti Kepakisan di Bali, terjadi dua kali perpindahan pusat kerajaan (tahun 1350-1908):

- Pertama dari Samprangan ke Gelgel – Swecapura berlangsung secara damai (abad ke-14) dengan raja yang berkuasa: Dalem Ketut Nglesir,Dalem Waturenggong, Dalem Bekung, Dalem Segening, dan Dalem Dimade.
- Kedua: pusat kerajaan pindah dari Gelgel Swecapura ke pusatKerajaan Klungkung – Semarapura abad 17 – 20 dengan Raja Dewa Agung Jambe, Dewa Agung Made, Dewa Agung Di Madya, Sri Agung Sakti, Sri Agung Putra Kusamba, dan Dewa Agung Istri Kania.

Kerajaan Klungkung Bali telah berhasil mencapai punjak kejayaan dan keemasannya dalam bidang pemerintahan, adat dan seni budaya pada abad ke 14 – 17 di bawah kekuasaan Dalem Waturenggong dengan pusat kerajaan di Keraton Gelgel – Swecapura memiliki wilayah kekuasaan sampai Lombok dan Blambangan. Terjadinya perang Puputan Klungkung ketika pusat kerajaan Klungkung sudah berada di keraton Semarapura.

PERANG KUSAMBA

Kusamba, sebuah desa yang relatif besar di timur Smarapura hingga abad ke-18 lebih dikenal sebagai sebuah pelabuhan penting Kerajaan Klungkung. Desa yang penuh ilalang (kusa = ilalang) itu baru tampil ke panggung sejarah perpolitikan Bali manakala Raja I Dewa Agung Putra membangun sebuah istana di desa yang terletak di pesisir pantai itu.

Bahkan, I Dewa Agung Putra menjalankan pemerintahan dari istana yang kemudian diberi nama Kusanegara itu. Sampai di situ, praktis Kusamba menjadi pusat pemerintahan kedua Kerajaan Klungkung. Pemindahan pusat pemerintahan ini tak pelak turut mendorong kemajuan Kusamba sebagai pelabuhan yang kala itu setara dengan pelabuhan kerajaan lainnya di Bali seperti Kuta.

Nama Kusamba makin melambung manakala ketegangan politik makin menghebat antara I Dewa Agung Istri Kanya selaku penguasa Klungkung dengan Belanda di pertengahan abad ke-19. Sampai akhirnya pecah peristiwa perang penting dalam sejarah heroisme Bali,Perang Kusamba yang menuai kemenangan telak dengan berhasil membunuh jenderal Belanda sarat prestasi, Jenderal AV Michiels.

Drama heroik itu bermula dari terdamparnya dua skoner (perahu) milik G.P. King, seorang agen Belanda yang berkedudukan di Ampenan,Lombok di pelabuhan Batulahak, di sekitar daerah Pesinggahan. Kapal ini kemudian dirampas oleh penduduk Pesinggahan dan Dawan. Raja Klungkung sendiri menganggap kehadiran kapal yang awaknya sebagian besar orang-orang Sasak itu sebagai pengacau sehingga langsung memrintahkan untuk membunuhnya.

Oleh Mads Lange, seorang pengusaha asal Denmark yang tinggal di Kuta yang juga menjadi agen Belanda dilaporkan kepada wakil Belanda di Besuki. Residen Belanda di Besuki memprotes keras tindakan Klungkung dan menganggapnya sebagai pelanggaran atas perjanjian 24 Mei 1843 tentang penghapusan hukum Tawan Karang. Kegeraman Belanda bertambah dengan sikap Klungkung membantu Buleleng dalam Perang Jagaraga, April 1849. Karenanya, timbullah keinginan Belanda untuk menyerang Klungkung.

Ekspedisi Belanda yang baru saja usai menghadapi Buleleng dalam Perang Jagaraga, langsung dikerahkan ke Padang Cove (sekarangPadang Bai) untuk menyerang Klungkung. Diputuskan, 24 Mei 1849 sebagai hari penyerangan.

Klungkung sendiri sudah mengetahui akan adanya serangan dari Belanda itu. Karenanya, pertahanan di Pura Goa Lawah diperkuat. Dipimpin Ida I Dewa Agung Istri Kanya, Anak Agung Ketut Agung dan Anak Agung Made Sangging, Klungkung memutuskan mempertahankan Klungkung di Goa Lawah dan Puri Kusanegara di Kusamba.

Perang menegangkan pun pecah di Pura Goa Lawah. Namun, karena jumlah pasukan dan persenjatan yang tidak berimbang, laskar Klungkung pun bisa dipukul mundur ke Kusamba. Di desa pelabuhan ini pun, laskar Klungkung tak berkutik. Sore hari itu juga, Kusamba jatuh ke tangan Belanda. Laskar Klungkung mundur ke arah barat dengan membakar desa-desa yang berbatasan dengan Kusamba untuk mencegah serbuan tentara Belanda ke Puri Klungkung.

Jatuhnya Kusamba membuat geram Dewa Agung Istri Kanya. Malam itu juga disusun strategi untuk merebut kembali Kusamba yang melahirkan keputusan untuk menyerang Kusamba 25 Mei 1849 dini hari. Kebetulan, malam itu, tentara Belanda membangun perkemahan di Puri Kusamba karena merasa kelelahan.

Hal ini dimanfaatkan betul oleh Dewa Agung Istri Kanya. Beberapa jam berikutnya sekitar pukul 03.00, dipimpin Anak Agung Ketut Agung, sikep dan pemating Klungkung menyergap tentara Belanda di Kusamba. Kontan saja tentara Belanda yang sedang beristirahat itu kalang kabut. Dalam situasi yang gelap dan ketidakpahaman terhadap keadaan di Puri Kusamba, mereka pun kelabakan.

Dalam keadaaan kacau balau itu, Jenderal Michels berdiri di depan puri. Untuk mengetahui keadaan tentara Belanda menembakkan peluru cahaya ke udara. Keadaan pun menjadi terang benderang. Justru keadaan ini dimanfaatkan laskar pemating Klungkung mendekati Jenderal Michels. Saat itulah, sebuah meriam Canon yang dalam mitos Klungkung dianggap sebagai senjata pusaka dengan nama I Selisik, konon bisa mencari sasarannya sendiriditembakkan dan langsung mengenai kaki kanan Michels. Sang jenderal pun terjungkal.

Kondisi ini memaksa tentara Belanda mundur ke Padang Bai. Jenderal Michels sendiri yang sempat hendak diamputasi kakinya akhirnya meninggal sekitar pukul 23.00. Dua hari berikutnya, jasadnya dikirim ke Batavia. Selain Michels, Kapten H Everste dan tujuh orang tentara Belanda juga dilaporkan tewas termasuk 28 orang luka-luka.

Klungkung sendiri kehilangan sekitar 800 laskar Klungkung termasuk 1000 orang luka-luka. Namun, Perang Kusamba tak pelak menjadi kemenangan gemilang karena berhasil membunuh seorang jenderal Belanda. Sangat jarang terjadi Belanda kehilangan panglima perangnya apalagi Michels tercatat sudah memenangkan perang di tujuh daerah.

Meski akhirnya pada 10 Juni 1849, Kusamba jatuh kembali ke tangan Belanda dalam serangan kedua yang dipimpin Lektol Van Swieten, Perang Kusamba merupakan prestasi yang tak layak diabaikan. Tak hanya kematian Jenderal Michels, Perang Kusamba juga menunjukkan kematangan strategi serta sikap hidup yang jelas pejuang Klungkung. Di Kusamba, pekik perjuangan dan tumpahan darah itu tidak menjadi sia-sia. Belanda sendiri mengakui keunggulan Klungkung ini.

PERANG PUPUTAN KLUNGKUNG

Puputan Klungkung diawali oleh peristiwa Perang Gelgel yang meletus tanggal 18 April 1908. kemudian tanggal 21 April 1908 Belanda mengerahkan angkatan lautnya dari pantai Jumpai dan keesokan harinya mendarat di Kusamba dan menyerang Klungkung dari arah timur, barat, dan selatan. Raja Klungkung I Dewa Agung Jambe beserta keluarga dan rakyat bertempur habis-habisan (puputan) sampai gugur.

Ini adalah perlawanan bunuh diri yang sarat ritual oleh penguasa dan pengikut mereka terhadap detasemen pasukan kolonial Belanda yang dipersenjatai dengan baik. Pada akhirnya hampir dua ratus orang Bali terbunuh oleh peluru Belanda.

Setelah kejadian ini, Klungkung ditempatkan di bawah pemerintahan langsung Belanda. Pada tahun 1929 keponakan penguasa terakhir, Dewa Agung Oka Geg, diangkat menjadi bupati oleh penguasa kolonial. Pada tahun 1938 statusnya dan tujuh bupati Bali lainnya diakui kedaulatannya sebagai zelfbestuurder atau raja.

Setelah pembentukan negara Indonesia kesatuan di 1949-1950, jabatan raja telah dihapuskan di Bali dan di tempat lainnya. Gelar Dewa Agung tidak dipergunakan lagi seiring dengan kematian Dewa Agung Oka Geg pada tahun 1964. Anggota-anggota keluarganya sejak itu beberapa kali terpilih untuk memimpin Klungkung sebagai bupati.

HARI JADI KABUPATEN KLUNGKUNG

Dari keterangan di atas Pemerintah setempat telah menetapkan dan meresmikan bahwa pada tanggal 28 April tahun 1908 M merupakan Hari jadi kabupaten Klungkung.

Sejarah Terbentuknya Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali