Tampilkan postingan dengan label Asal usul Aceh Tamiang. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Asal usul Aceh Tamiang. Tampilkan semua postingan
Kota Lhokseumawe adalah sebuah kota di provinsi Aceh, Indonesia. Kota ini berada persis di tengah-tengah jalur timur Sumatera. Berada di antara Banda Aceh dan Medan, sehingga kota ini merupakan jalur vital distribusi dan perdagangan di Aceh.


Dalam Bahasa Aceh, Lhok dapat berarti dalam, teluk, palung laut, dan Seumawe bermaksud air yang berputar-putar atau pusat mata air pada laut sepanjang lepas pantai Banda Sakti dan sekitarnya. Keberadaan kawasan ini tidak lepas dari kemunculan Kerajaan Samudera Pasai sekitar abad ke-13, kemudian kawasan ini menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh sejak tahun 1524.

Sejarah Kota Lhokseumawe

Sebelum abad ke-20, negeri ini telah diperintah oleh Uleebalang Kutablang. Tahun 1903 setelah perlawanan pejuang Aceh terhadap penjajah Belanda melemah, Aceh mulai dikuasai.

Lhokseumawe menjadi daerah taklukan dan mulai saat itu status Lhokseumawe menjadi Bestuur Van Lhokseumawe dengan Zelf Bestuurder adalah Teuku Abdul Lhokseumawe tunduk di bawah Aspiran Controeleur dan di Lhokseumawe berkedudukan juga Wedana serta Asisten Residen atau Bupati.

Pada dasawarsa kedua abad ke-20 itu, di antara seluruh daratan Aceh, Kota Lhokseumawe sebagai salah satu pulau kecil dengan luas sekitar 11 km² yang dipisahkan dengan Sungai Krueng Cunda diisi bangunan-bangunan Pemerintah Umum, Militer, dan Perhubungan Kereta Api oleh Pemerintah Belanda.

Pulau kecil dengan desa-desa (Gampong) Kampung Keude Aceh, Kampung Jawa, Kampung Kutablang, Kampung Mon Geudong, Kampung Teumpok Teungoh, Kampung Hagu, Kampung Uteuen Bayi, dan Kampung Ujong Blang yang keseluruhannya baru berpenduduk 5.500 jiwa secara jamak di sebut Lhokseumawe.

Bangunan demi bangunan mengisi daratan ini sampai terwujud embrio kota yang memiliki pelabuhan, pasar, stasiun kereta api dan kantor-kantor lembaga pemerintahan.

Pada Masa Kemerdekaan

Sejak Proklamasi Kemerdekaan, Pemerintahan Negara Republik Indonesia belum terbentuk sistemik sampai kecamatan ini. Pada mulanya Lhokseumawe digabung dengan Bestuurder Van Cunda. Penduduk didaratan ini makin ramai berdatangan dari daerah sekitarnya seperti Buloh Blang Ara, Matangkuli, Blang Jruen, Lhoksukon, Nisam, cunda serta Pidie.

Pada tahun 1956 dengan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, terbentuk daerah-daerah otonom kabupaten-kabupaten dalam lingkup daerah Provinsi Sumatera Utara, di mana salah satu kabupaten diantaranya adalah Aceh Utara dengan ibukotanya Lhokseumawe.

Kemudian Pada Tahun 1964 dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 34/G.A/1964 tanggal 30 November 1964, ditetapkan bahwa kemukiman Banda Sakti dalam Kecamatan Muara Dua, dijadikan Kecamatan tersendiri dengan nama Kecamatan Banda Sakti.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, berpeluang meningkatkan status Lhokseumawe menjadi Kota Administratif, pada tanggal 14 Agustus 1986 dengan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 1986 Pembentukan Kota Administratif Lhokseumawe ditandatangani oleh Presiden Soeharto, yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Soeparjo Roestam pada tanggal 31 Agustus 1987.

Dengan adanya hal tersebut maka secara de jure dan de factoLhokseumawe telah menjadi Kota Administratif dengan luas wilayah 253,87 km² yang meliputi 101 desa dan 6 kelurahan yang tersebar di lima kecamatan yaitu: Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Dewantara, Kecamatan Muara Batu, dan Kecamatan Blang Mangat.

Sejak Tahun 1988 gagasan peningkatan status Kotif Lhokseumawe menjadi Kotamadya mulai diupayakan sehingga kemudian lahir UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe tanggal 21 Juni 2001 yang ditandatangani Presiden RI Abdurrahman Wahid, yang wilayahnya mencakup tiga kecamatan, yaitu: Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Blang Mangat.

Pada tahun 2006 kecamatan Mura Dua mengalami pemekaran menjadi Kecamatan Muara Dua dan Muara Satu sehingga jumlah kecamatan di Kota Lhokseumawe menjadi empat kecamatan.

Sumber : Wikipedia

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh

Kota Langsa adalah salah satu kota di Aceh, Indonesia. Kota Langsa adalah kota yang menerapkan hukum Syariat Islam.


Kota Langsa berada kurang lebih 400 km dari kota Banda Aceh. Kota Langsa sebelumnya berstatus Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Langsa.

Kota Administratif Langsa diangkat statusnya menjadi Kota Langsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tanggal 21 Juni 2001. Hari jadi Kota Langsa ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2001.

Kota Langsa terkenal sebagai kota pendidikan, kota perdagangan, kota kuliner/makanan, dan kota wisata.

Mayoritas penduduk Kota Langsa adalah suku Aceh, suku Melayu, suku Jawa, suku Tionghoa, dan suku Batak. Bahasa Aceh digunakan oleh mayoritas masyarakat Kota Langsa, namun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama.

Agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kota Langsa dan rakyat Aceh umumnya. Hukum Syariat Islam menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa. Agama Kristen juga menjadi bagian dari populasi, sementara Buddhabanyak diadopsi oleh komunitas warga Tionghoa (China).

Kota Langsa merupakan kota yang kaya akan perbedaan etnis dan penduduk tetap hidup dalam damai serta memiliki toleransi beragama yang kuat. Lokasi Kota Langsa sangat dekat dengan Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara, sehingga menempatkan Kota Langsa sebagai kota yang strategis dan ramai imigran.

SEJARAH TERBENTUKNYA KOTA LANGSA

Pada zaman dahulu berdiri dua kerajaan burung yang mempunyai kekuasaan luas dan tentara burung yang kuat. Yang pertama yaitu kerajaan Angsa yang menguasai Kuala Simpang (Aceh Tamiang) dan satu lagi kerajaan Elang yang menguasai Kuala Idi (Aceh timur). Pada suatu musim dimana persediaan ikan-ikan di kerajaan Elang sudah mulai menipis. Raja  Elang memerintahkan panglimanya untuk mencari daerah baru yang mempunyai persediaan ikan yang banyak.

Panglima Elang membawa seratus ekor pasukan elang untuk mencari daerah baru tersebut. Setelah dua hari terbang mencari dan mampir di beberapa daerah sampailah mereka di suatu kuala yang banyak ikannya.  Merasa senang hati mereka menemukan daerah itu kemudian mereka bernyanyi dan ramai-ramai menangkap ikan di kuala tersebut, akan tetapi mereka terusik dengan sekelompok burung yang lain yang sedang menangkap ikan ditempat itu lalu panglima elang mendekati kelompok tersebut dan menanyakan kegiatan mereka.
”Siapa kalian?”Hardik Panglima Elang
”Kami adalah prajurit pencari makanan dari Kerajaan Angsa” sekelompok burung memperkenalkan diri bahwa mereka dari kerajaan Angsa dan kegiatan mereka menangkap ikan disini karena kuala ini merupakan bagian dari kerajaan mereka.

”Apa kalian katakan?Mulai saat ini kuala ini milik kerajaan Elang” Panglima elang membentak para prajurit Angsa sambil mengepak-ngepakkan sayapnya yang kokoh itu.

”Tidak bisa! Dari dahulu daerah ini milik kami”

”Pergi dari sini! Jangan kembali lagi kemari” Panglima elang tidak senang dengan jawaban mereka lalu mengusir sekelompok angsa itu dan menyuruh mereka jangan kembali lagi. Merasa kalah jumlah sekelompok Angsa terbang meninggalkan tempat tersebut dan kembali kekerajaan mereka dan melaporkan kejadian itu kepada raja Angsa.

”Maaf Baginda Raja, kami mau melapor” para prajurit itu masuk kedalam istana dengan tergesa-gesa lalu memberi hormat kepada sang Raja Angsa.

”Ada apa gerangan?tanya sang Raja heran melihat prajurit-prajuritnya tergopoh-gopoh menghadapnya.

”Lapor baginda! Kuala tempat biasa kita mencari ikan dirampas oleh pasukan dari Kerajaan elang” Lapor seekor Angsa yang menjadi pemimpin kelompok Angsa lainnya.

”Apa kau katakan!mereka sudah menghina kerajaan kita. Siapkan prajurit-prajurit terbaik kita segera”  Raja Angsa marah besar dan memerintahkan mengerahkan pasukan Angsa yang berbadan besar dan kekar untuk merebut kembali kuala milik mereka.

Maka terbanglah lima ratus ekor angsa melaksanakan tugasnya. Sampai di tempat tujuan, mereka melihat para elang sedang berpesta pora, melihat kesempatan ini pasukan angsa langsung menyerang pasukan elang. Pasukan elang terkejut dan mereka tidak siap dengan serangan mendadak ini kemudian mereka terbang tunggang langgang terpencar tanpa tujuan. Pasukan Angsa bersorak gembira dengan kemenangan ini, mereka berhasil menguasai kuala milik mereka kembali.

Sedangkan panglima elang yang berhasil menghindar dari serangan tersebut mencoba mengumpulkan kembali anak buahnya sehingga terkumpul hanya 70 ekor elang. Melihat kondisi pasukannya lalu panglima elang mengutus seekor elang yang bisa terbang cepat untuk kembali kekerajaan mereka dan meminta bantuan.

Setelah mereka menunggu satu hari kemudian datang 150 pasukan elang yang terlatih dengan paruh dan kaki-kaki yang kuat. Panglima elang mengkomandoi pasukan elang untuk terbang kembali ke kuala untuk menyerang pasukan Angsa. Sedangkan pasukan Angsa yang memang sudah menunggu serangan balasan dari pasukan Angsa telah bersiap-siap.

Maka terjadilah pertempuran hebat diatas kuala. Pertempuran berlangsung sengit dan seru, satu, dua dan tiga hari pertempuran masih berlanjut sehingga mereka kelelahan dan akhirnya mereka memutuskan menghentikan pertempuran.

Kemudian masing-masing pihak beristirahat dibukit dan pohon-pohon sekitar kuala kemudian  mengumpulkan bangkai-bangkai teman mereka yang mati dan mengobati yang terluka.

Setelah beberapa hari beristirahat, panglima elang dan panglima angsa mengadakan perundingan mengenai masalah kuala. Panglima elang meminta, sebagian kuala menjadi milik mereka sedangkan panglima angsa tidak menyetujuinya karena kuala ini dalam kekuasaan kerajaan angsa.

Terjadi perundingan alot antara keduanya yang akhirnya berhasil mendapatkan kesepakataan yakni dalam satu minggu, lima hari menjadi milik Angsa dan dua hari menjadi milik Elang lalu daerah tempat mereka berunding mereka beri nama gabungan nama mereka yakni Elang dan Angsa menjadi Langsa dan kuala tempat mereka mencari ikan menjadi Kuala Langsa.

Tidak ada tanda-tanda atau sebuah tugu peringatan bahwa kota ini bermula dari Elang dan Angsa. Memang pada masa pertengkaran antara pemerintah dari sebagian rakyat Aceh yang menyebut dirinya GAM, kota ini merupakan kota yang teraman. Kabarnya kota ini adalah tempat kedua belah pihak mengurus keperluan makanan mereka. 

Itulah Kisah singkat Berdirinya Kota Langsa.

Sumber : WIKIPEDIA
fadlyrahman.wordpress.com

Sejarah Asal Usul Kota Langsa, Provinsi Aceh

Kabupaten Bireuen adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Kabupaten ini beribukotakan di Bireuen Kabupaten ini menjadi wilayah otonom sejak 12 Oktober tahun 1999 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara.


Kabupaten ini terkenal dengan julukan kota juangnya, namun sempat menjadi salah satu basis utama Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Semenjak diberlakukannya darurat militersejak bulan Mei 2003, situasi di kabupaten ini berangsur-angsur mulai kembali normal, meski belum sepenuhnya.

Kabupaten Bireuen juga terkenal di bidang kulinernya diantaranya Mie Kocok Geurugok (Gandapura), Rujak Manis dan Bakso Gatok (Kuta Blang), Sate Matang (Peusangan) Bu Sie Itek dan Nagasari (Kota Juang/Bireuen).

SEJARAH KABUPATEN BIREUEN

Dalam catatan sejarah Kabupaten Bireuen dikenal sebagai daerah Jeumpa. Dahulu Jeumpa merupakan sebuah kerajaan kecil di Aceh. Menurut Ibrahim Abduh dalam Ikhtisar Radja Jeumpa, Kerajaan Jeumpa terletak di Desa Blang Seupeung, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen.

Kerajaan-kerjaan kecil di Aceh tempo dulu termasuk Jeumpa mengalami pasang surut. Apalagi setelah kehadiran Portugis ke Malaka pada tahun 1511 M yang disusul dengan kedatangan Belanda. Secara de facto Belanda menguasai Aceh pada tahun 1904, yaitu ketika Belanda dapat menduduki benteng Kuta Glee di Batee Iliek, di bagian barat Kabupaten Bireuen.

Kemudian dengan Surat Keputusan Vander Guevernement General Van Nederland Indie tanggal 7 September 1934, Aceh dibagi menjadi enam Afdeeling (kabupaten) yang dipimpin oleh seorang Asisten Residen. Salah satunya adalah Afdeeling Noord Kust van Aceh (Kabupaten Aceh Utara) yang dibagi dalam tiga Onder Afdeeling (kewedanan).

Kewedanan dikepalai oleh seorang Countroleur (wedana) yaitu: Onder Afdeeling Bireuen (kini Kabupaten Bireuen), Onder Afdeeling Lhokseumawe (Kini Kota Lhokseumawe) dan Onder Afdeeling Lhoksukon (Kini jadi Ibu Kota Aceh Utara).

Selain Onder Afdeeling tersebut, terdapat juga beberapa daerah Ulee Balang (Zelf Bestuur) yang dapat memerintah sendiri terhadap daerah dan rakyatnya, yaitu Ulee Balang Keureutoe, Geureugok, Jeumpa dan Peusangan yang diketuai oleh Ampon Chik.

Pada masa pendudukan Jepang istilah Afdeeling diganti dengan Bun, Onder Afdeeling diganti dengan Gun, Zelf Bestuur disebut Sun. Sedangkan mukim disebut Kun dan gampong disebut Kumi.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Aceh Utara disebut Luhak, yang dikepalai oleh Kepala Luhak sampai tahun 1949. Kemudian, setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar pada 27 Desember 1949, dibentuklah Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan beberapa negara bagian. Salah satunya adalah Negara Bagian Sumatera Timur, Aceh dan Sumatera Utara tergabung didalamnya dalam Provinsi Sumatera Utara.

Kemudian melalui Undang-Undang Darurat nomor 7 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom setingkat kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, maka dibentuklah Daerah Tingkat II Aceh Utara.

Keberadaan Aceh dibawah Provinsi Sumatera Utara menimbulkan rasa tidak puas masyarakat Aceh. Para tokoh Aceh menuntut agar Aceh berdiri sendiri sebagai sebuah provinsi. Hal ini juga yang kemudian memicu terjadinya pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada tahun 1953.

Pemberontakan ini baru padam setelah keluarnya Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1957 tentang pembentukan Provinsi daerah Istimewa Aceh dan Aceh Utara sebagai salah satu daerah Tingkat dua, Bireuen masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara.

Baru pada tahun 1999 Bireuen menjadi Kabupaten tersendiri setelah lepas dari Aceh Utara selaku Kabupaten induk, pada 12 Oktober 1999, melalui Undang Undang Nomor 48 tahun 1999.

Kabupaten Bireuen terletak pada jalur Banda Aceh – Medan yang di apit oleh tiga (3) kabupaten, yaitu :

  • Kabupaten Bener Meriah, 
  • Kabupaten Pidiy Jaya
  • Kabupaten Aceh Utara yang membuat Bireuen sebagai daerah transit yang maju.


Daerah tingkat dua pecahan Aceh Utara ini termasuk Wilayah agraris. Sebanyak 52,2 persen wilayah Bireuen adalah wilayah pertanian. Kondisi itu pula yang membuat 33,05 persen penduduknya bekerja di sektor agraris. Sisanya tersebar di berbagai lapangan usaha seperti jasa perdagangan dan industri.

Dari lima kegiatan pada lapangan usaha pertanian, tanaman pangan memberi kontribusi terbesar untuk pendapatan Kabupaten Bireuen. Produk andalan bidang ini adalah padi dan kedelai dengan luas tanaman sekitar 29.814 hektar.

Sentra produksi padi terdapat di Kecamatan Samalangan, Peusangan, dan Gandapura. Untuk pengairan sawah, kabupaten ini memanfaatkan tujuh sungai yang semua bermuara ke Selat Malaka. Salah satunya, irigasi Pante Lhong, yang memanfaatkan air Krueng Peusangan. Padi dan kedelai merupakan komoditas utama di kabupaten ini.

Bireuen juga dikenal sebagai daerah penghasil pisang. Paling banyak terdapat di Kecamatan Jeumpa. Pisang itu diolah jadi keripik. Karena itu pula Bireuen dikenal sebagai daerah penghasil keripik pisang. Komoditas khas lainnya adalah giri matang, sejenis jeruk bali. Buah ini hanya terdapat di Matang Geulumpangdua.

Potensi kelautan juga sangat menjanjikan. Untuk menopang hal itu di Kecamatan Peudada dibangun Pusat Pendaratan Ikan (PPI). Selain itu ada juga budi daya udang windu. Sementara untuk pengembangan industri, Pemerintah Kabupaten Bireuen menggunakan kawasan Gle Geulungku sebagai areal pengembangan. Untuk kawasan rekreasi, Bireuen menawarkan pesona Krueng Simpo dan Batee Iliek. Dua sungai yang menyajikan panorama indah.

Daerah pecahan Aceh Utara ini juga dikenal sebagai kota juang. Beragam kisah heroik terekam dalam catatan sejarah. Benteng pertahanan di Batee Iliek merupakan daerah terakhir yang diserang Belanda yang menyisakan kisah kepahlawan pejuang Aceh dalam menghadapi Belanda.

Kisah heroik lainnya, ada di kubu syahid lapan di Kecamatan Simpang Mamplam. Pelintas jalan Medan-Banda Aceh, sering menyinggahi tempat ini untuk ziarah. Di kuburan itu, delapan syuhada dikuburkan. Mereka wafat pada tahun 1902 saat melawan pasukan Marsose, Belanda.

Kala itu delapan syuhada tersebut berhasil menewaskan pasukan Marsose yang berjumlah 24 orang. Namun, ketika mereka mengumpulkan senjata dari tentara Belanda yang tewas itu, mereka diserang oleh pasukan Belanda lainnya yang datang dari arah Jeunieb.

Kedelapan pejuang itu pun syahid. Mereka adalah :

  • Tgk Panglima Prang Rayeuk Djurong Bindje, 
  • Tgk Muda Lem Mamplam, 
  • Tgk Nyak Bale Ishak Blang Mane, 
  • Tgk Meureudu Tambue, 
  • Tgk Balee Tambue, 
  • Apa Sjech Lantjok Mamplam, 
  • Muhammad Sabi Blang Mane, 
  • Nyak Ben Matang Salem Blang Teumeuleuk. 
Makam delapan syuhada ini terletak di pinggir jalan Medan – Banda Aceh, kawasan Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam. Makam itu dikenal sebagai kubu syuhada lapan.

Salah satu Peninggalan Situs Sejarah Kabupaten Bireuen yaitu :

1. Istana Tun Sri Lanang (Rumoh Krueng)

Istana Tun Sri Lanang atau yang dikenal dengan nama Rumoh Krueng adalah sebuah bangunan tempat tinggal Tun Sri Lanang tahun 1613-1659. Yang terletak di Mukim Kuta Blang Kecamatan Samalanga.

Istana Tun Sri Lanang terbuat dari kayu beratap rumbia yang  menghadap ke arah  selatan dengan denah persegi panjang yang berukuran 18 x 12,17 meter. Istana ini memilki bentuk atau ciri khas bangunan tradisional Aceh : berbentuk rumah panggung, mempunyai atap tampung lima, memunyai dua serambi atau seramoe keue dan seramo likoet yang berfungsi seramoe keue (serambi depan) untuk tempat bertamu kaum laki-laki dan seramoe likoet atau serambi belakang untuk tamu-tamu kaum perempuan.

Kemudian pada bagian tengah ada kamar tidur dalam bahasa Aceh disebut Juree. Secara umum bangunan atau Istana Tun Sri lanang ini didominasi oleh warna putih dengn pemakaian warna hijau sebagai penegasan bentuk elemen bangunan.

2. Makam Tun Srilanang

Di daerah Samalanga terdapat makam Tun Sri Lanang, Makam Tun Seri Lanang masih dapat dijumpai di Desa Meunasah Lueng, Kec. Samalanga, Kabupaten Bireuen. Tidak jauh dari kawasan makam terdapat masjid dan dayah Kota Blang yang telah menjana ramai tokoh alim-ulama. Apa yang menarik, bentuk masjid tidak sama dengan masjid-masjid yang ada di Aceh. Dengan kata lain, sangat kental dengan nuansa Melayu.

Tun Sri Lanang adalah raja pertama kerajaan Samalanga. Sebenarnya dia seorang Bendahara di Kerajaan Johor. Nama aslinya adalah Tun Muhammad. Dia diangkat menjadi raja Samalanga pada tahun 1615.

Sumber : Bireuenkab.go.id dan Wikipedia

Sejarah Asal Usul Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh

Kabupaten Bener Meriah adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri atas tujuh kecamatan.


Kabupaten Bener Meriah yang beribukota di Simpang Tiga Redelong memiliki luas 1.919,69 km² terdiri dari 10 Kecamatan dan 233 desa. penduduk terbesar di wilayah ini adalah suku gayo suku aceh dan ikuti suku jawa. Bahasa gayo bahasa aceh dan bahasa jawa di pakai oleh sebagian besar penduduk selain bahasa indonesia.

Kabupaten Bener Meriah merupakan Kabupaten termuda dalam wilayah Provinsi Aceh, yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah, Berdasarkan undang- undang No. 41 tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh.

Hari jadi kabupaten Bener Meriah telah Diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri yaitu pada tanggal 7 Januari tahun 2004 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas :
  • Sebelah Utara dengan Kabupaten Aceh Bireuen.
  • Sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Tengah.
  • Sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Timur.
  • Sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Tengah.

Bener Meriah, didominasi oleh suku Gayo, sehingga di daerah ini masih tetap tegak budaya leluhur yakni adat Gayo, yang keberadaannya masih bertahan di daerah pemekaran Aceh Tengah ini.

SEJARAH KABUPATEN BENER MEEIAH

Sebagai daerah seribu bukit, Bener Meriah acap dikunjungi wisatawan mancanegara. Karena di antara bukit- bukit yang menjulang tinggi, terdapat gunung api Burni Telong, yang memperkaya daerah ini dengan sumber air panas. Konon, air panas yang berada di kaki bukit Burni Telong ini dapat menyembuhkan penyakit kulit. Hal itu pula yang mengundang banyak masyarakat di luar daerah berkunjung sekalian berobat kulit.

Gunung api yang diprediksi masih aktif itu, letaknya tak jauh dari pusat Kota Redelong SP, hanya berjarak sekitar 2,5 km. Dari berbagai literatur yang didapat menyebutkan, Gunung Burni Telong pernah meletus pada beberapa puluh tahun yang silam. Masyarakat setempat khawatir dengan seringnya terjadi gempa bumi. Soalnya, gempa tersebut memicu pergesekan dalam perut bumi hingga retak sehingga menimbulkan letusan.

Namun kenyataan tersebut tidak terjadi. Gempa bumi dan gelombang dahsyat tsunami yang menerpa Aceh akhir Desember 2004, dilewatinya begitu saja, tak ada tanda-tanda terlihat bahwa gunung api itu akan meletus.

Kekayaan potensi alam Bener Meriah, membangkitkan pesona tersendiri bagi pengunjungnya. Hawa dingin yang terasa menusuk tulang, akan dirasakan bagi para pengunjung yang berlibur ke daerah ini. Belum lagi hempasan angin kala sore hari menjelang senja. Semua proses alam yang ada di wilayah ini, merupakan ciri khas tersendiri bagi daerah Bener Meriah.

Kilas balik dari sejarah kemerdekaan RI yang pada saat itu di ambang pintu keruntuhan. Pada saat penyerbuan agresi meliter Belanda ke dua, dari daerah inilah tepatnya wilayah rimba raya, melalui sebuah transmisi radio dipancarkan keseluruh pelosok dunia bahwa Indonesia masih ada, Indonesia masih merdeka. Kini Tugu Radio Rimba Raya, yang merupakan monumen nasional telah berdiri megah di daerah ini. Akan tetapi sayang tugu ini kurang terawat.

Terlepas dari hal tersebut, di gerbang pintu Bener Meriah tepatnya di Kampung Blang Rakal telah berdiri satu pondok pesantren modern sebagai pertanda bahwa daerah ini kuat akan agamanya. Banyak potensi daerah yang dijadikan objek wisata yang sifatnya masih alami, bahkan ada di antaranya belum disentuh oleh manusia.

Daerah penghasil kopi terbesar di Asia dan kedua di dunia ini, kini sedang bangkit dari keterpurukannya akibat diterpa konflik Aceh beberapa tahun yang silam.

Kembalinya suasana damai, aman di negeri asal Gajah Putih (Sejarah Legenda Gayo – Red) telah membangkitkan semangat warga untuk membenahi diri, terutama memperbaiki kebun kopi mereka yang telah terlantar, serta sedang disibukkan dengan rehabilitasi maupun rekonstruksi sarana perumahan yang dulunya terbakar maupun dibakar.

Selain kopi, di daerah inipun biasanya dibanjiri pula buah- buahan seperti durian, jeruk, avokad dan jenis buah lainnya. Khusus durian, di sepanjang pinggir jalan raya, tepatnya di Kampung Timang Gajah, Kecamatan Timang Gajah, Bener Meriah, berjejer pondok-pondok kecil.

Sumber : Wikipedia dan sejarahnya.com

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh

Kabupaten Aceh Tenggara adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. kabupaten ini beribukota Kutacane, Kabupaten ini berada di daerah pegunungan dengan ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut, yakni bagian dari pegunungan Bukit Barisan.

Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan daerah cagar alam nasional terbesar terdapat di kabupaten ini. Pada dasarnya wilayah Kabupaten Aceh Tenggara kaya akan potensi wisata alam, salah satu diantaranya adalah Sungai Alas yang sudah dikenal luas sebagai tempat olah raga Arung Sungai yang sangat menantang.

SEJARAH BERDIRINYA ACEH TENGGARA


Secara umum ditinjau dari potensi pengembangan ekonomi, wilayah ini termasuk Zona Pertanian. Potensi ekonomi daerah berhawa sejuk ini adalah padi, kakao, kembiri, rotan, kayu glondongan, ikan air tawar dan hasil hutan lainnya. Dalam bidang Pertambangan, Aceh Tenggara memiliki deposit bahan galian golongan-C yang sangat beragam dan potensial dalam jumlah cadangannya.

Kabupaten Aceh Tenggara adalah pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah,awal berdirinya kab,Agara(kabupaten Aceh tenggara) adalah di mulai ketika pada tgl 06 Desember 1957 terbentuk panitia tuntutan rakyat Alas dan Gayo Lues melalui sebuah rapat di sekolah Min prapat hulu yg di hadiri oleh 60 pemuka adat Alas dan Gayo lues, dan hasilnya adalah. :

1) Ibukota Aceh tengah di pindahkan dari Takengon ke kutacane.

2) jika tidak memungkinkan memindahkan ibukota ke Kutacane,maka kewedanan Alasdan gayo lues di jadikan satu kabupaten yg tidak terlepas dari Provinsi Aceh.

Atas tuntutan itu diadakanlah rapat raksasa pada tanggal 18 Desember 1957 dengan ketua terpilih T. Syamsuddin di Kutacane yg di hadiri lebih dari 200.000 orang untuk menyatakan sikap mendukung pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara.

Kehadiran Lettu Syahadat pada tahun 1957 sebagai Kepala Staf Sektor VII KDMA membawa angin segar bagi upaya pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara. Gubernur Aceh kemudian menunjuk Syahadat sebagai Kepala Perwakilan Kabupaten Aceh Tengah untuk Tanah Alas dan Gayo Luas di Kutacane, yang kemudian menyusun Catur Program Pembangunan Aceh Tenggara.

Setelah melalui perjuangan tanpa kenal lelah, akhirnya Mayor Syahadat berhasil meyakinkan Pangkowilhan I Letjend. Koesno Oetomo untuk secara de facto menyatakan mengesahkan Daerah Tanah Alas dan Gayo Luas Menjadi Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 14 Nopember 1967.

Pada 22 Desember 1972 Pemerintah Pusat mengirim tim yang dipimpin Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Mayjen. Sunandar Priyosudharmo (belakangan menjadi Gubernur Jawa Timur) untuk mengecek persiapan terakhir di Kutacane.

Pada tahun 1974, setelah berjuang selama 17 tahun sejak tahun 1956, Pemerintah akhirnya menerbitkan UU No. 4/1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara dan peresmiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud pada tanggal 26 Juni 1974 dalam suatu acara yang khidmat di Kutacane.

Pada hari itu juga Gubernur Daerah Istimewa Aceh A. Muzakkir Walad melantik Syahadat sebagai Pejabat Bupati Kabupaten Aceh Tenggara. Pada tanggal 24 Juli 1975 Syahadat secara definitif diangkat sebagai Bupati Aceh Tenggara yang pertama.

Berdirinya Kabupaten Aceh Tenggara tak lepas dari sejarah panjang perjuangan kemerdekaan. Di daerah ini banyak ditemukan kuburan yang berada di atas gunung, seperti kuburan Raja Dewa di atas gunung Lawe Sikap, kuburan Panglima Seridane di atas Gunung Batu Bergoh, dan kuburan Panglima Panjang di atas Gunung Panjang. Nama alas sendiri diyakini bermakna tikar atau landasan, karena berbentuk lapangan yang sangat luas hamparannya.

Sejarah perjuangan rakyat Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan, khususnya di Aceh, tidak dapat dilepaskan dari perang yang terjadi di Lembah Alas dan dataran tinggi Gayo Lues, dua wilayah yang menjadi cikal bakal lahirnya Kabupaten Aceh Tenggara.

Beberapa pertempuran besar terjadi di Tanah Alas dan Gayo Lues, seperti perang Likat dan perang Kuta Rih.

Setelah kemerdekaan, susunan pemerintahan di seluruh Aceh mulai dibenahi pada awal tahun 1946 dengan mengelompokkan daerah-daerah yang berada di tengah Aceh yakni Takengon, Gayo Lues dan Tanah Alas ke dalam satu keluhakan yang disebut Keluhakan Aceh Tengah. Ibukota keluhakan direncanakan digilir setiap enam bulan antara Takengon, Blangkejeren dan Kutacane.

Jarak yang sangat jauh dan waktu tempuh yang sangat lama antara Kutacane ke Takengon (sekitar 250 km ditempuh dalam waktu 5-8 hari dengan jalan kaki) atau kalau menggunakan kenderaan harus melalui Medan, Aceh Timur, dan Aceh Utara dengan menempuh jarak sekitar 850 km, menyebabkan pelaksanaan pemerintahan tidak berjalan efektif.

Terlebih pada tanggal 21 September 1953 meletus peristiwa Aceh (Daud Bereueh), yang mendorong beberapa tokoh yang berasal dari Sumatera Utara mencoba memasukkan daerah Tanah Alas ke dalam wilayah Sumatera Utara. Namun upaya ini tidak mendapat dukungan dari rakyat di Tanah Alas.

Pada tahun 1956 Pemerintah Pusat menyadari bahwa salah satu penyebab meletusnya Peristiwa Aceh adalah dileburnya Provinsi Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara, sehingga lalu memutuskan untuk mengembalikan status provinsi kepada Aceh.

Hal ini semakin mendorong pemimpin di Tanah Alas dan Gayo Lues untuk membentuk kabupaten sendiri, terlepas dari Kabupaten Aceh Tengah.

Jadilah, kemudian berdiri Kabupaten Aceh Tenggara, yang kemudian mekar menjadi satu kabupaten lagi yaitu Gayo Lues, hingga keduanya berkembang seperti sekarang ini.  

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh

Kabupaten Aceh Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Ibu kotanya adalah Takengon, sebuah kota kecil berhawa sejuk yang berada di salah satu bagian punggung pegunungan Bukit Barisanyang membentang sepanjang Pulau Sumatera.

SEJARAH KABUPATEN ACEH TENGAH


1. Masa Penjajahan Belanda

Kedatangan kaum kolonial Belanda sekitar tahun 1904, tidak terlepas dari potensi perkebunan Tanah Gayo yang sangat cocok untuk budidaya Kopi Arabika, Tembakau dan Damar. Pada periode itu wilayah Kabupaten Aceh Tengah dijadikan Onder Afdeeling Nordkus Atjeh dengan Sigli sebagai ibukotanya.

Dalam masa kolonial Belanda tersebut di kawasan Takengon didirikan sebuah perusahaan pengolahan Kopi dan Damar. Sejak saat itu pula kawasan Takengon mulai berkembang menjadi sebuah pusat pemasaran hasil bumi Dataran Tinggi Gayo, khususnya Sayuran dan Kopi.

2. Masa Penjajahan Jepang

Sebutan Onder Afdeeling Takengon di era kolonial Belanda, berubah menjadi Gun pada masa pendudukan Jepang (1942-1945). Gun dipimpin oleh Gunco.

3. Masa Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, sebutan tersebut berganti menjadi wilayah yang kemudian berubah lagi menjadi kabupaten.

Aceh Tengah berdiri sebagai satuan administratif pada tanggal 14 April 1948 berdasarkan Oendang-Oendang Nomor 10 Tahoen 1948 dan dikukuhkan kembali sebagai sebuah kabupaten pada tanggal 14 November 1956 melalui Undang-Undang Nomor 7 (Darurat) Tahun 1956.
Wilayahnya meliputi tiga kawedanan, 
yaitu :
  • Kawedanan Takengon, 
  • Kawedanan Gayo Lues, 
  • Kawedanan Tanah Alas.


Sebagian besar penduduknya berasal dari suku Gayo. Selain itu terdapat pula suku-suku lainnya, seperti Suku Aceh, Suku Jawa, Suku Minang, Suku Batak, Suku Tionghoa. 99 persen masyarakat Aceh Tengah beragama Islam.

Pada umumnya, orang Gayo, dikenal dari sifat mereka yang sangat menentang segala bentuk penjajahan. Daerah ini dulu dikenal sebagai kawasan yang sangat menentang pemerintahan kolonial Belanda.

Masyarakat Gayo adalah penganut Islam yang kuat. Masyarakat di Gayo banyak yang memelihara kerbau, sehingga ada yang mengatakan jika melihat banyak kerbau di Aceh maka orang itu sedang berada di Gayo.

Sumber : rahmatzets.wordpress.com

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh

Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dan terletak di perbatasan Aceh-Sumatera Utara. Istilah "Tamiang" berasal dari kata Da Miang.

Sejarah menunjukkan tentang eksistensi wilayah Tamiang seperti prasasti Sriwijaya, kemudian ada riwayat dari Tiongkok karya Wee Pei Shih yang mencatat keberadaan negeri Kan Pei Chiang (Tamiang), atau Tumihang dalam Kitab Nagarakretagama.

Daerah ini juga dikenal dengan nama Bumi Muda Sedia, sesuai dengan nama Raja Muda Sedia yang memerintah wilayah ini selama 6 tahun (1330-1336). Raja ini mendapatkan Cap Sikureung dan hak Tumpang Gantung dari Sultan Acehatas wilayah Karang dan Kejuruan Muda pada masa itu.
Sedangkan Hari jadi kabupaten Aceh Tamiang yaitu pada tanggal 10 April tahun 2002 M.

Sejarah Aceh Tamiang


Kesultanan Benua Tamiang merupakan kerajaan Islam di Aceh, Indonesia, setelah Kesultanan Perlak. Belum ditemukan data dan sumber yang pasti tentang kapan masuknya Islam, proses yang berkembang, hingga terbentuknya Kesultanan Benua Tamiang yang telah ditemukan oleh sistem politik yang berasaskan Islam. Inilah yang akan mencerahkan masa awal pembentukan Negara Tamiang sebagai cikal bakal berdirinya Kesultanan Benua Tamiang .

Awal Pembentukan Tamiang

Bukti Pengadaan Negeri Tamiang adalah bersumber dari data-data sejarah, seperti dalam Prasasti Sriwijaya, buku Wee Pei Shih yang mencatat Negeri Kan Pei Chiang (Tamiang), dan buku Nagarakretagama yang menyebut "Tumihang", serta benda-benda peninggalan budaya yang ada di situs Tamiang.

Pada tahun 960, di wilayah Aceh Timur telah berkuasa seorang raja di Negeri Tamiang Disebut Tan Ganda. Negeri ini berpusat di Bandar Serangjaya. Bandar ini pernah diserang oleh Raja Indra Cola I yang menyebabkan Raja Tan Ganda Ganda. Anak Raja Tan Ganda, Tan Penuh berhasil dari serangan itu.

Ketika kondisi Negeri Tamiang telah aman, ia menempatkan pusat pemerintahan ke daerah pedalaman, yaitu Bandar Bukit Karang, di dekat Sungai Simpang Kanan.Pada saat pemindahan itu, maka mulai berdirilah Kerajaan Bukit Karang dengan raja-rajanya sebagai berikut: Tan Penuh (1023-1044); Tan Kelat (1044-1088); Tan Indah (1088-1122); Tan Banda (1122-1150); dan Tan Penok (1150-1190).

Sepeninggalan Tan Penok, karena tidak memiliki anak kandung, maka anak angkatnya bernama Pucook Sulooh Dibutuhkan sebagai raja yang mengangkat dirinya. Pada saat itu, Kerajaan Bukit Karang dikuasai oleh Dinasti Sulooh, dengan rara-rajanya sebagai berikut:

  • Raja Pucook Sulooh (1190-1256); 
  • Raja Po Pala (1256-1278);
  • Raja Po Dewangsa (1278-1300); 
  • Raja Po Dinok (1300-1330).

Pada akhir pemerintahan Raja Po Dinok (1330), sebuah rombongan para da'i yang dikirim oleh Sultan Ahmad Bahian Syah bin Muhammad Malikul Thahir (1326-1349) dari Samudera Pasai tiba di Tamiang. Kedatangan para da'i itu tidak mendapat respon positif oleh Raja Po Dinok. Ia menyerang rombongan yang menyebabkan dirinya mati di medan perang. Sejak saat itu, Islam mulai berkembang di Tamiang.

Kesultanan Benua Tamiang

Proses islamisasi di Tamiang berlangsung relatif singkat. Setelah masuknya rombongan da'i ke Tamiang dan melakukan dakwah, banyak orang Tamiang yang kemudian memeluk Islam.

Berdasarkan kesepakatan antara Sultan Ahmad Bahian Syah dengan para bangsawan dan rakyat Tamiang yang telah memeluk Islam, maka ditunjuklah Sultan Muda Setia sebagai Sultan I di Kesultanan Benua Tamiang (1330-1352).Dengan demikian, kesultanan ini mulai berdiri pada tahun 1330. Pusat pemerintahan kesultanan ini membuat kini di Kota Kualasimpang.

Pada akhir pemerintahan Sultan Muda Setia (1352), Kesultanan Benua Tamiang diserang oleh Kerajaan Majapahit. Mangkubumi Muda Sedinu ternyata mampu mengatasi serangan-serangan tersebut, meskipun demikian, Kesultanan Benua Tamiang berhasil menguasai porak-poranda.

Atas kemampuannya tersebut, Mangkubumi Muda Sedinu dipercaya mengeluarkan kedudukan Sultan Muda Sedia pada tahun 1352, namun tidak dalam kedudukannya sebagai sultan, hanya sebagai pemangku sultan saja.

Pada masa pemerintahan Muda Sedinu ini, pusat pemerintahan kesultanan dipindahkan ke Pagar Alam (kini berkeliling daerah Simpang Jenih) karena alasan keamanan dan pertahanan. Pemerintahan Muda Sedinu berakhir pada tahun 1369.

Tahta kekuatan kesultanan kemudian beralih ke Sultan Po Malat sebagai Sultan II (1369-1412). Pada masanya, serangan Majapahit masih berlanjut hingga menghasilkan kegiatan-kegiatan Islam di kesultanan ini tidak berjalan sesuai mestinya.

Penggantinya, Sultan Po Tunggal atau Sultan III (1412-1454) juga tidak dapat berbuat banyak. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh Sultan Po Tunggal hanya mengkoordinir kekuatan baru dan mengombinasikan pemerintahan kembali.

Keadaan baru dapat kembali stabil di masa pemerintahan Sultan Po Kandis atau Sultan IV (1454-1490). Pada masanya, pusat pemerintahan kesultanan dipindahkan dari Pagar Alam ke Kota Menanggini (kini bernama Karang Baru). Kegiatan penyiaran Islam dapat dilakukan di masa ini. Sultan Po Kandis memprioritaskan kegiatan pendidikan Islam dan pembinaan seni budaya yang bernafaskan Islam sebagai program utama pemerintahannya.

Sultan Po Kandis digantikan oleh sendiri, Sultan Po Garang sebagai Sultan V (1490-1528). Oleh karena tidak memiliki anak, ia kemudian digantikan oleh menantunya Po Kandis, ipar Po garang, yang bernama Pendekar Sri Mengkuta (1528-1558).

Peristiwa penting yang terjadi pada masa Sultan VI ini adalah penggabungan Tamiang menjadi bagian dari Kesultanan Aceh Darussalam pada masa Sultan Ali Mughayat Syah (1514-1530).

Saat itu Sultan Ali Mughayat Syah gencar mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil di Aceh dalam satu federasi yang kokoh, yang dilibatkan sebagai strategi yang penting untuk menghadapi serangan Portugis. Masa pemerintahan Sultan VI ini dapat digunakan sebagai masa berakhirnya Kesultanan Benua Tamiang.

Silsilah

Urutan sultan-sultan yang berkuasa di Kesultanan Benua Tamiang adalah sebagai berikut:
  1. Sultan Muda Setia (1330-1352) 
  2. Mangkubumi Muda Sedinu (1352-1369) 
  3. Sultan Po Malat (1369-1412) 
  4. Sultan Po Kandis (1454-1490) 
  5. Sultan Po Garang (1490-1528) 
  6. Pendekar Sri Mengkuta (1528-1558)

Periode Pemerintahan

Kesultanan Benua Tamiang dapat eksis selama dua abad lebih (1320-1558).Selama rentang waktu yang panjang itu, kesultanan ini pernah menjadi masa pasang surut. Kesultanan ini telah dimasukkan ke dalam sistem masa modern, yaitu Kabupaten Aceh Tamiang.

Terbentuknya kabupaten ini pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2002, tertanggal 10 April 2002. Pada tanggal 2 Juli 2002, kabupaten ini resmi menjadi kabupaten otonom yang terpisah dari Kabupaten Aceh Timur.

Wilayah Kekuasaan

Wilayah utama Kesultanan Benua Tamiang Tiga wilayah yang kini masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu: Bendahara, Karangbaru, Kejuruan Muda, Kuala Simpang, Manyak Dibayar, Rantau, Seruway, dan Tamiang Hulu.

Struktur Pemerintahan

Kesultanan Benua Tamiang diperintah oleh seorang sultan. Dalam kegiatan pemerintahan sehari-hari, ia dibantu oleh seorang mangkubumi yang memberikan wawasan untuk pemerintahan dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada sultan.

Dalam bidang hukum, Dibutuhkan Qadhi Besar yang melahirkan, baik oleh pemerintah sendiri maupun oleh lembaga-lembaga penegak hukum.
Di tingkat pemerintahan daerah, sultan dibantu oleh tiga sistem kepemimpinan, yaitu:
  • Datuk-datuk Besar yang bergerak daerah-daerah kedatuan;
  • Datuk-datuk Delapan Suku yang memimpin daerah-daerah suku perkauman;
  • Raja-raja Imam yang memimpin para imam di daerah-derah dan sekaligus bertindak sebagai penegak hukum di daerah. 

Dalam bidang dan keamanan kesultanan, juga membentuk laskar-laskar rakyat yang menjadi tanggung jawab seorang panglima. Panglima ini juga membawahi tujuh panglima daerah, yaitu :
  1. Panglima Birin, 
  2. Panglima Gempal Alam, 
  3. Panglima Nayan, 
  4. Panglima Kuntum Menda, 
  5. Panglima Ranggas, 
  6. Penglima Megah Burai, 
  7. Panglima Nakuta Banding (khusus untuk di laut). Tingkat peminjaman yang paling bawah di kelaskini adalah Panghut yang ada di setiap kampung di daerah-daerah kekuasaan Kesultanan Benua Tamiang.

Kehidupan Sosial-Budaya

Data kehidupan sosio-budaya berikut ini merupakan data pada masa modern, yaitu pada masa Kabupaten Aceh Tamiang. Kabupaten ini merupakan satu-satunya kawasan di Aceh yang dikuasai oleh istilah Melayu. Di samping istilah Melayu, di kabupaten ini juga terdiri dari jenis-jenis dari Aceh, Gayo, Jawa, Karo, dan lain sebagainya.

Sektor pertanian masih sangat penting dalam ekonomi masyarakat Tamiang sebab penduduk di kabupaten ini berprofesi sebagai petani. Sekitar 29.201 rumah tangga petani menggeluti dunia bercocok tanam, yang terbanyak berada di Kecamatan Kejuruan Muda (7.093 rumah tangga).

Tanaman pangan yang biasa ditanam adalah padi, palawija, sayur mayur, dan buah-buahan.Sedangkan tanaman perkebunan yang dibudidayakan adalah karet, kelapa sawit, kopi, kelapa, kakao, dan jeruk.Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 40 persen lebih, dan lebih besar dari tanaman bahan pangan, yaitu sekitar 20 persen.

Wilayah Aceh Tamiang dialiri dua cabang sungai besar, yaitu Sungai Tamiang (yang terbagi menjadi Sungai Simpang Kiri dan Sungai Simpang Kanan) dan Sungai / Krueng Kaloy. Keberadaan sungai-sungai bagi Masyarakat Tamiang sangat penting karena di samping dapat digunakan sebagai bahan bangunan, seperti untuk mengangkut produksi pertanian, perkebunan, dan juga untuk mengangkut bahan-bahan kebutuhan konsumsi, dagang, dan konstruksi.

Sumber : AcehTamiangkab.go.id

Sejarah Asal Usul Berdirinya Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh