Tampilkan postingan dengan label Asal mula Kota Manokwari. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Asal mula Kota Manokwari. Tampilkan semua postingan
Kabupaten Asahan beribukota di Kisaran dan mempunyai wilayah seluas 3.732 km². Ibukota Terdahulu Kabupaten Asahan Ialah Tanjung Balai. Kabupaten Asahan Memiliki Penduduk berjumlah 706.283 jiwa.


Asahan juga merupakan Kabupaten pertama di Indonesia yang membentuk lembaga pengawas pelayanan umum bernama Ombudsman Daerah Asahan, melalui SK Bupati Asahan Nomor: 419-Huk/Tahun 2004, tanggal 20 Oktober 2004.

SEJARAH KABUPATEN ASAHAN


Pada zaman dahulu ketika Perjalanan Sultan Aceh “Sultan Iskandar Muda” ke Johor dan Malaka pada tahun 1612 dapat dikatakan sebagai awal dari Sejarah Asahan. Dalam perjalanan tersebut, rombongan Sultan Iskandar Muda beristirahat di kawasan sebuah hulu sungai, yang kemudian dinamakan ASAHAN.

Perjalanan dilanjutkan ke sebuah “Tanjung” yang merupakan pertemuan antara sungai Asahan dengan sungai Silau, kemudian bertemu dengan Raja Simargolang. Di tempat itu juga, Sultan Iskandar Muda mendirikan sebuah pelataran sebagai “Balai” untuk tempat menghadap, yang kemudian berkembang menjadi perkampungan. Perkembangan daerah ini cukup pesat sebagai pusat pertemuan perdagangan dari Aceh dan Malaka, sekarang ini dikenal dengan “Tanjung Balai”.

Dari hasil perkawinan Sultan Iskandar Muda dengan salah seorang puteri Raja Simargolang lahirlah seorang putera yang bernama Abdul Jalil yang menjadi cikal bakal dari kesultanan Asahan. Abdul Jalil dinobatkan menjadi Sultan Asahan I. Pemerintahan kesultanan Asahan dimulai tahun 1630 yaitu sejak dilantiknya Sultan Asahan yang I s.d. XI. Selain itu di daerah Asahan, pemerintahan juga dilaksanakan oleh datuk-datuk di Wilayah Batu Bara dan ada kemungkinan kerajaan-kerajaan kecil lainnya.

Tanggal 22 September 1865, kesultanan Asahan berhasil dikuasai Belanda. Sejak itu, kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Belanda. Kekuasaan pemerintahan Belanda di Asahan/Tanjung Balai dipimpin oleh seorang Kontroler, yang diperkuat dengan Gouverments Besluit tanggal 30 September 1867, Nomor 2 tentang pembentukan Afdeling Asahan yang berkedudukan di Tanjung Balai dan pembagian wilayah pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:
– Onder Afdeling Batu Bara
– Onder Afdeling Asahan
– Onder Afdeling Labuhan Batu.

Kerajaan Sultan Asahan dan pemerintahan Datuk-Datuk di wilayah Batu Bara tetap diakui oleh Belanda, namun tidak berkuasa penuh sebagaimana sebelumnya. Wilayah pemerintahan Kesultanan dibagi atas Distrik dan Onder Distrik yaitu:
– Distrik Tanjung Balai dan Onder Distrik Sungai Kepayang.
– Distrik Kisaran.
– Distrik Bandar Pulau dan Onder Distrik Bandar Pasir Mandoge.

Sedangkan wilayah pemerintahan Datuk-datuk di Batu Bara dibagi menjadi wilayah Self Bestuur yaitu:
– Self Bestuur Indrapura
– Self Bestuur Lima Puluh
– Self Bestuur Pesisir
– Self Bestuur Suku Dua (Bogak dan Lima Laras).

Pemerintahan Belanda berhasil ditundukkan Jepang (tanggal 13 Maret 1942), sejak saat itu Pemerintahan Fasisme Jepang disusun menggantikan Pemerintahan Belanda. Pemerintahan Fasisme Jepang dipimpin oleh Letnan T. Jamada dengan struktur pemerintahan Belanda yaitu Asahan Bunsyu dan bawahannya Fuku Bunsyu Batu bara.

Selain itu, wilayah yang lebih kecil di bagi menjadi Distrik yaitu Distrik Tanjung Balai, Kisaran, Bandar Pulau, Pulau Rakyat dan Sei Kepayang. Pemerintahan Fasisme Jepang berakhir pada tanggal 14 Agustus 1945 dan 17 Agustus 1945 Kemerdekaan Negara Republik Indonesia diproklamirkan.

Sesuai dengan perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia ,maka berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1945, Komite Nasional Indonesia Wilayah Asahan di bentuk pada bulan September 1945. Pada saat itu pemerintahan yang di pegang oleh Jepang sudah tidak ada lagi, tapi pemerintahan Kesultanan dan pemerintahan Fuku Bunsyu di Batu Bara masih tetap ada.

Tanggal 15 Maret 1946, berlaku struktur pemerintahan Republik Indonesia di Asahan dan wilayah Asahan di pimpin oleh Abdullah Eteng sebagai kepala wilayah dan Sori Harahap sebagai wakil kepala wilayah, sedangkan wilayah Asahan dibagi atas 5 (lima) Kewedanan, yaitu:
– Kewedanan Tanjung Balai
– Kewedanan Kisaran
– Kewedanan Batubara Utara
– Kewedanan Batubara Selatan
– Kewedanan Bandar Pulau.

Kemudian setiap tahun tanggal 15 Maret diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Asahan. Pada Konferensi Pamong Praja se-Keresidenan Sumatera Timur pada bulan Juni 1946 diadakan penyempurnaan struktur pemerintahan, yaitu:
– Sebutan Wilayah Asahan diganti dengan Kabupaten Asahan
– Sebutan Kepala Wilayah diganti dengan sebutan Bupati
– Sebutan Wakil Kepala Wilayah diganti dengan sebutan Patih

Berdasarkan keputusan DPRD-GR Tk. II Asahan No. 3/DPR-GR/1963 Tanggal 16 Pebruari 1963 diusulkan ibukota Kabupaten Asahan dipindahkan dari Kotamadya Tanjung Balai ke kota Kisaran dengan alasan supaya Kotamadya Tanjung Balai lebih dapat mengembangkan diri dan juga letak Kota Kisaran lebih strategis untuk wilayah Asahan.

Hal ini baru teralisasi pada tanggal 20 Mei 1968 yang diperkuat dengan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 1980, Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 28, Tambahan Negara Nomor 3166.

Pada tahun 1982, Kota Kisaran ditetapkan menjadi Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1982, Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 1982. Dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.26-432 tanggal 27 Januari 1986 dibentuk Wilayah Kerja Pembantu Bupati Asahan dengan 3 (tiga) wilayah Pembantu Asahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 1981 dan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pembentukan, Penyatuan, Pemecahan dan Penghapusan Desa di Daerah Tingkat II Asahan telah dibentuk 40 ( empat puluh) Desa Persiapan dan Kelurahan Persiapan sebanyak 15 (lima belas) yang tersebar dibeberapa Kecamatan, yang peresmian pendefinitifan-nya dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara pada tanggal 20 Pebruari 1997, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 146/2622/SK/Tahun 1996 tanggal 7 Agustus 1996.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 138/ 814.K/Tahun 1993 tanggal 5 Maret 1993 telah dibentuk Perwakilan Kecamatan di 3 (tiga) Kecamatan, masingmasing sebagai berikut :
– Perwakilan Kecamatan Sei Suka di Kecamatan Air Putih
– Perwakilan Kecamatan Sei Balai di Kecamatan Tanjung Tiram
– Perwakilan Kecamatan Aek Kuasan di Kecamatan Pulau Rakyat

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan no. 323 tanggal 20 September 2000 dan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan no. 28 tanggal 19 September 2000 telah menetapkan tiga kecamatan perwakilan yaitu Kecamatan Sei Suka, Aek Kuasan dan Sei Balai menjadi kecamatan yang Definitif.

 Kemudian berdasarkan Peraturan Bupati Asahan Nomor 9 Tahun 2006 tanggal 30 Oktober 2006 dibentuk 5 (lima ) desa baru hasil pemekaran yaitu :
– Desa Tomuan Holbung, pemekaran dari desa Huta Padang, Kec. BP Mandoge
– Desa Mekar Sari, pemekaran dari desa Pulau Rakyat Tua, Kec. Pulau Rakyat
– Desa Sipaku Area, pemekaran dari desa Simpang Empat, kec. Simpang Empat
– Desa Sentang, pemekaran dari desa Lima Laras, kec. Tanjung Tiram
– Desa Suka Ramai, pemekaran dari desa Limau Sundai, kec. Air Putih.

Pada pertengahan tahun 2007 berdasarkan Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2007 tanggal 15 Juni 2007 tentang pembentukan Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu Asahan dan Batu Bara. Wilayah Asahan terdiri atas 13 kecamatan sedangkan Batu Bara 7 kecamatan.

Tanggal 15 Juni 2007 juga dikeluarkan keputusan Bupati Asahan Nomor 196-Pem/2007 mengenai penetapan Desa Air Putih, Suka Makmur dan Desa Gajah masuk dalam wilayah Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan. Sebelumnya ketiga desa tersebut masuk dalam wilayah kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara, namun mereka memilih bergabung dengan Kabupaten Asahan.

Sumber : https://asahankab.go.id/home/sejarah-kabupaten-asahan

Sejarah Asal Usul Kabupaten Asahan Sumatera Utara

Manokwari adalah kabupaten dan ibu kota Provinsi Papua Barat, Indonesia. Manokwari juga menjadi ibukota Kabupaten Manokwari. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.556,94 km² dan saat ini berpenduduk sebanyak kurang lebih 201.218 jiwa.


Kota ini merupakan salah satu kota bersejarah bagi masyarakat Kristen di Papua karena pada tanggal 5 Februari 1855, dua orang penginjil mendarat di Pulau Mansinam dan memulai karya penyebaran agama Kristen Protestan di kalangan suku-suku yang masih suka berperang satu sama lain.

Pulau Mansinam dapat dicapai dengan menyewa kapal atau speedboat dari Pelabuhan Ketapang, di jalan Pasir Putih. Manokwari membentang di Teluk Doreri, dan di tengah perbukitan rendah didominasi oleh pegunungan Arfak di selatan.

SEJARAH AWAL MULA MANOKWARI

Catatan sejarah tentang Irian Jaya dimulai pada abad ke VII. Pada abad tersebut diberitakan bahwa para pedagang Sriwijaya telah sampai didaerah ini dan menyatakan bahwa irian Jaya termasuk wilayah Kerajaan Sriwijaya yang mereka beri nama Janggi.

Keterangan tersebut dapat perdagangan dan pusat Agama Budha yang berhubungan dengan bangsa Cina dan India.

Dengan armadanya yang kuat Sriwijaya mengunjungi Maluku dan Irian Jaya untuk memperdagangkan rempah – rempah, wangi – wangian, mutiara dan bulu burung Cenderawasih.

Buku tahunan Cina menyebutkan bahwa Raja Sriwijaya yang bernama Maharaja Sriwijaya yang bernama Maharaja Sri Indrawarman telah mengirim utusannya ke Kaisar Cina dan Mempersembahkan bulu – bulu burung yang indah..

Sementara itu seorang musafir Cina yang bernama Chon You Kwa menulis,bahwa diKepulauan Indonesia sekarang terdapat suatu daerah yang bernama Tungki dan merupakan bagian dari Maluku. Kalau nama Tungki itu dipakai untuk menyebut nama jenggi, maka hal tersebut memperkuat keterangan tentang adanya hubungan Irian Jaya dengan Kerajaan Sriwijaya.

Didalam Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca ( 1365) Irian Jaya adalah termasuk wilayah Majapahit atau Majapahit kedelapan.

Didalam syair ke XIV didapat kata-kata Ewanim yang menurut beberapa sarjana bahasa merupakan sebutan untuk Onim, sedangkan Sien untuk Kowiai yang kedua – keduanya terletak di Teluk Bintuni Kabupaten Manokwari. Dan ini membuktikan bahwa suku – suku bangsa di Irian Jaya sejak dahulu sudah mempunyai hubungan dengan suku –suku bangsa di bagian barat, yaitu Kerajaan Ternate, Tidore dan Bacan di Maluku.

Suatu keterangan yang dapat menunjukkan bahwa Irian Jaya pernah merupakan daerah kekuasaan Sultan Tidore dan Bacan sebagaimana yang dikatakan oleh Koentjaraningrat dan Prof.Dr.Harsya W.Bachtiar dalam penelitiannya yang diungkapkan didalam buku yang berjudul : “ Penduduk Irian Barat “ bahwa pertemuan pertama antara orang – orang pribumi Irian Barat dengan orang – orang dari luar daerah terjadi ketika Sultan Tidore berusaha memperluas wilayah Jajahannya.

Pada abad XVI Pantai Utara sampai Barat daerah Kepala Burung sampai Namatota ( Kab.Fak-fak ) disebelah Selatan, serta pulau – pulau disekitarnya menjadi daerah kekuasaan Sultan Tidore.

Daerah tersebut meliputi Pulau – pulau Raja Ampat wilayah Kabupaten Sorong sekarang, serta daerah Fakfak dan sepanjang pesisir Teluk Bintuni Wilayah Kabupaten Manokwari sekarang.

Untuk memperlancar jalannya roda Pemerintahan, Sultan Tidore mengangkat empat orang tokoh sebagai raja/korano yang memerintah penduduk di daerah mereka masing – masing atas nama Sultan Tidore.. Hubungan kekuasaan Pemerintahan antara Kerajaan Todore dengan daerah –daerah kekuasaannya, ditandai dengan kewajiban membayar pajak setiap tahunnya kepada kerajaan Tidore, melalui raja – raja atau korano – korano yang diangkat oleh Sultan.

Bangsa Barat yang mula – mula melihat Pantai Utara adalah dua Orang pelaut Portugis Antonio D. Anease dan Fransisco Sorreano pada Tahun 1511, dalam pelayarannya mencari rempah – rempah, namum mereka tidak mendarat dipantai itu, dia menamakan pulau ini dengan Papua. Kata Papua berasal dari bahasa Melayu Kuno “ Papuwah “ yang berarti Orang berambut keriting. Orang Pertama yang memberi nama New Guinea pada Pulau Irian adalah Ynigo Ortis de Retes, ketiak ia berlabuh dimuara sungai Memberamo di Pantai Utara Iraian. YnigoOrtis de Retes tersebut dalam peta abad ke XVI dalam bentuk latin yaitu : “ Nova Guinea “ dan dalam Peta Belanda : Nieuw Guinea “

Dalam catatan sejarah penamaan Papua dan New Guinea biasaa dipakai bersama – sama.

Nama Irian diusulkan oleh Frans Kaisepo dalam Konfersnsi Malino Pada tahun 1946, dan nama ini kemudian dipakai oleh bangsa Indonesia sampai sekarang.

Namun sampai abad ke XIX Daerah Irian Jaya masih dianggap sebagai wilayah gelap, karena penduduknya masih kafir dan menyembah kepada berhala – berhala yang telah berakar berabad – abad lamanya.

Diantara sekian banyak bangsa – bangsa yang pernah dating ke Irian Jaya, bangsa Belandalah yang kemudian berhasil menguasainya. Dengan kedudukannya yang kuat serta system monopolinya di Indonesia, VOC kemuadian berhasil mengusir orang – orang Eropa lainnya dari Irian.

Usaha Belanda untuk menguasai wilayah Irian Jaya pertama kali kelihatan, ketika diresmikannya pendirian benteng “ Fort du Bus “ di Teluk Triton dikaki gunung Lumenciri tepatnaya dikampung Lobo desa Lobo Kecamatan Kaimana Kabupaten fakfak. Pada kesempatan itu Komisaris Pemerintahan Kerajaan Belanda A.J. Van Delden, membacakan suatu pernyataan yang dikenal dengan “ Proklamasi Fort du Bus “ pada tanggal 24 Agustus 1898.

Adapun isi daripada Proklamasi tersebut antara lain bahwa daerah Nieuw Guinea dengan daerah pedalamannya dimulai pada garis 140 BT dipantai Selatan terus kearah Barat, Barat daya dan Utara sampai ke semenanjung Goede Hoop diPantai Utara kecuali daerah Mansari, Karondefer, Ambarpura dan Amberpon yang dimiliki SultanTidore dinyatakan sebagai milik Belanda.

Karena pengaruh kekuasaan Belanda lebih kuat dari kesultanan Tidore atas Irian Jaya, maka terpaksa Sultan Tidore menerima kehendak Belanda dengan suatu perjanjian penyerahan wilayah berbentuk “ Korte Verklaring “ pada tanggal 3 Juni 1909.

Sekalipun sejak tahun 1998 Irian Jaya sudah dianggap sebagai daerah jajahan Belanda, namun kekuasaan yang sesungguhnya baru terwujud pada akhir abad ke XIX. Semula Belanda mengabaikan daerah ini, karena dianggap kurang menguntungkan. Tetapi setelah timbul ancaman serta saingan – saingan dari orang – orang Amerika serta orang Eropa lainnya dalam usaha memperluas daerah jajahannya masing – masing mulailah Belanda memusatkan perhatiannya secara susungh-sungguh kepada daerah Irian Jaya.

Untuk memantapkan pemerintahan Hindia Belanda diwilayah irian Jaya ini, maka dibentuklah pos pemerintahan yang pertama berkedudukan di Manokwari. Dengan demikian kota Manokwari selain sebagai kota pertama masuknya Injil di Irian Jaya, juga sebagai embrio pertama sejarah pemerintahan diwilayah Iran Jaya, dan selanjutnya ke Fak-Fak. Kedua pos pemerintahan tersebut diatas masih langsung dibawahi oleh Keresidenan Maluku yang berkedudukan di Ambon.

Dalam perkembangan selanjutnya, kedua pos pemerintahan tersebut ditingkatkan statusnya menjadi afdeling, yaitu:

1. Afdeling Noord Nieuw Guinea, (Irian Jaya Bagian Utara) beribu kota di Manokwari yang meliputi wilayah Sorong sampai Jayapura.

2. Afdeling West Nieuw Guinea ( Irian Jaya Bagian Barat ) yang beribu kota di Fakfak, meliputi wilayah yang terbentang dari Fakfak sampai Merauke.

Setelah kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan suatu “ Wilayah Hukum Negara” yang meliputi bekas wilayah jajahan kerajaan Belanda (Hindia Belanda) maka sejak saat itu secara syah dan diakui oleh dunia luar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke.

Dalam kenyataan sejarah ternyata lain, sebab daerah Irian Jaya ternyata tetap dikuasai oleh pemerintah Belanda, walaupun melalui beberapa kali perjanjian sampai dengan Komprensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949di Den Haag Negeri Belanda dan sebagai hasilnya Indonesia menerima pengaturan sementara kedudukan Irian Barat (Iran jaya) oleh Belanda untuk jangka waktu satu tahun. Dan ketentuan ini ternyata tak dipenuhi oleh Pemerintah, dimana Irian Jaya tetap tidak dikembalikan kepada Pemerintah Indonesia.

Namun perjuangan untuk mengembalikan Irian jaya antara tahun 1950 dan 1953 terus dilakukan, terutama melalui meja perundingan secara bilateral dalam lingkungan ikatan Uni Indonesia – Belanda. Setelah usaha – usaha tersebut terbukti membawa hasil, maka sejak tahun 1953 perjuangan Pembebasan Irian Barat mulai dilakukan di forum – forum internasional,terutama PBB dan Forum Solidaritas Asia = Afrika seperti Konferensi Asia – Afrika.

Usaha – usaha dibidang diplomasi tersebut ternyata tidak membawa hasil, sehingga Pemerintah mulai mengambil sikap yang keras terhadap Belanda. Pembatalan Uni Indonesia – Belanda pada Tahun 1954 diikuti pembatalan secara sepihak persetujuan KMB oleh Indonesia pada tahun 1956.

Perjuangan untuk mengembalikan Irian Jaya kini didasarkan pada kekuatan rakyat Indonesia sendiri. Dari hasil perjuangan ini pula melahirkan Undang – undang Nomr 15 Tahun 1956, tentang pembentukan Propinsi Irian Barat perjuangan oleh Kabinet Ali Satroamidjojo, Moh.Roem dan Idam Chalik.

Peresmian pembentukan Propinsi Irian Barat perjuangan dilakukan bertepatan dengan hari Ulang Tahunkemerdekaan RI yang ke 39 pada tanggal 17 Agustus 1956, meliputi wilayah Irian Barat yang masih diduduki Belanda dan Daerah Tidore, Oba, weda, Pa tani, serat Zainal Abdin Syah, yang berkedudukan di Soasiu dan pelantikannya pada tanggal 23 September 1956.

Pembentukan Propinsi perjuangan ini lebuh dititik beratkan atas dasar administrasi, dan mendapat dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Untuk lebih mempertegas bahwa Irian Barat merupakan bagian dari pada Negara Republik Indonesia, maka diberi kesempatan kepada raktay Irian Barat untuk ikut serta dalam pemerintahan.

Maka pada bulan Agustus 1956 Pemerintah Republik Indonesia mengangkat 3 Orang anggota DPR sebagai wakil dari rakyat Irian; mereka adalah : Silas Papare, Mohamad Padang dan A.B. Karubuy. Namun demikian Propinsi Irian Barat perjuangan ini, walaupun mempunyai aparatur pemerintahan berupa Gubernur Kepala Daerah, Dewan Pemerintah dan jawatan – jawatan lainnya, tetap tinggal melempen sampai akhir hidupnya.

Perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat belummembawa hasil apa- apa, karena Belanda secara menyolok mendirikan “ Dewan Papua “ pada tanggal 5 April 1961 yang kemudian disusul dengan pembentukan “ Negara Papua Merdeka “ terlepas dari Negara Republik Indonesia.

Maka terpaksa pemerintah Indonesia meningkatkan konfrontasinyadalam bidang militer. Hal ini memperlihatkan kesungguhan pemerintah Indonesia untuk membebaskan wilayah Irian Barat dari tangan Belanda dengan kekuatan senjata. Tepat pada tanggal 19 Desember 1961 di Jokyakarta Presiden Soekarno selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang mengeluarkan Trikomando Rakyat ( Trikora ) yang berbunyi sebagai berikut :

TRI KOMANDO RAKYAT

Kami, Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia dalam rangka politik komfrontasi dengan pihak Belanda untuk membebaskan Irian Barat telah memberikan intruksi kepada Angkatan Bersenjata untuk pada setiap waktu yang kami akan tetapkan menjalankan tugas kewajiban membebaskan Irian Barat Tanah Air Indonesia dari belenggu kolonialisme Belanda.

Dan kini oleh karena Belanda masih tetap mau melanjutkan kolonialisme ditanah air kita Irian Barat, dengan memecah belah Bangsa dan Tanah Air Indonesia, maka kami perintahkan kepada rakyat Indonesia, yang juga berada didaerah Irian Barat, untuk melaksanakan Tri Komando sebagai berikut :

1. Gagalkan pembentukan Negara Papua buatan Belanda Kolonial.

2. Kibarkanlah sang Merah Putih di Irian Barat tanah Air Indonesia.

3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.

Hari jadi Kota Manokwari yang jatuh pada tanggal 8 November 1898 dilatarbelakangi oleh peristiwa dibentuknya pos pemerintahan pertama di Manokwari oleh Pemerintahan Hindia Belanda, ketika Residen Ternate Dr. D. W. Horst atas nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda melantik Tn. L. A. Van Oosterzee pada hari Selasa tanggal 8 November 1898 sebagai Controleer Afdeling Noord New Guinea (Pengawas Wilayah Irian Jaya Bagian Utara) yang waktu itu masih termasuk wilayah keresidenan Ternate. Tanggal 8 November inilah yang selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Kota Manokwari melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1995.

Sejarah Asal Usul Kabupaten Dan Kota Manokwari Papua Barat