Tampilkan postingan dengan label Asal Usul Kabupaten Nias. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Asal Usul Kabupaten Nias. Tampilkan semua postingan
Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebuah kabupaten di Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kotanya ialah Sipirok. Kabupaten ini awalnya merupakan kabupaten yang amat besar dan beribukota di Padang Sidempuan.


Daerah-daerah yang telah berpisah dari Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Mandailing Natal, Kota Padang Sidempuan, Padang Lawas Utara dan Padang Lawas Selatan. Setelah pemekaran, ibukota kabupaten ini pindah ke Sipirok.

AWAL MULA TAPANULI SELATAN

Di Tanah Batak--khususnya Tapanuli Bagian Selatan--jauh sebelum masuknya pengaruh asing, sudah  terdapat banyak komunitas kecil yang disebut sebagai huta. Setiap huta (village) dipimpin oleh seorang raja dengan gelar Raja Pamusuk (RP). Setiap huta ini mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang secara tradisional berdiri secara otonom.

Sejumlah huta yang berdekatan secara teritorial dan terkait hubungan darah (genealogis) membentuk sebuah kawasan adat yang disebut luhat yang dipimpin oleh Raja Panusunan Bulung (RPB). Dalam menjalankan pemerintahan huta dan luhat para RP dan RPB mengacu pada sistem adat Batak yang mengatur sedemikian rupa dengan berlandaskan prinsip kekerabatan ‘dalihan na tolu’. RPB dipilih dari antara Raja Pamusuk yang terdapat dalam luhat, khususnya dari pihak turunan ‘sipungka huta’ (yang membuka huta) di dalam luhat yang bersangkutan.

RPB ini selain sebagai kepala pemerintahan, juga sekaligus menjadi pengetua adat atau Raja Adat yang memimpin berbagai kegiatan seperti keagamaan, social hingga kegiatan ekonomi di seputar kawasan luhat yang menjadi wilayah kekuasaannya.

Sekalipun sistem pemerintahan luhat yang terbentuk mirip sistem oligarki (dari turunan si pungka huta), namun sesungguhnya sistem demokrasi yang lebih berperan yang direpsentasikan dengan adanya Lembaga Hatobangon (Lembaga Tetua Adat) yang fungsinya mendampingi RPB dalam memimpin luhat. Ini berarti setiap warga dari komunitas atau huta terwakili di dalam musyawarah luhat.

Mendahulukan sipungka huta yang juga menjadi RPB sudah sepantasnya untuk didudukkan sebagai pemimpin luhat, namun keputusannya terkendali oleh peran ‘lembaga hatobangon’.

Suatu komunitas kecil dikatakan sebagai huta jika komunitas tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan sendiri hingga dapat berdiri sendiri, dan huta ini diresmikan menjadi Bona Bulu. Komunitas kecil ini berawal dari tradisi membuka huta di dalam kawasan luhat yang dalam perjalanannya komunitas kecil tersebut lalu berkembang menjadi Bona Bulu.

Sebuah huta yang dapat diresmikan menjadi Bona Bulu, manakala telah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:
(1) terdapat penduduk sekurang-kurangnya tiga keluarga ‘dalihan na tolu’ yang terdiri dari kahanggi (bersaudara), anakboru (besan dari pihak perempuan), dan mora (besan dari pihak laki-laki);
(2) tersedia lahan yang cukup untuk pertanian (tanaman pangan, peternakan atau perikanan);
(3) ada pemerintahan yang mampu menyelenggarakan tertib umum dan dapat meningkatkan kemajuan serta kesejahteraan hidup terhadap semua keluarga di dalam komunitasnya;
(4) mendapat pengakuan atas keberadaan calon huta oleh seluruh huta yang sudah ada disekitarnya di dalam luhat.

Untuk meresmikan sebuah huta menjadi Bona Bulu, perlu dilangsungkan sebuah horja godang (pesta besar) yang dipimpin secara adat oleh RPB. Puncak acara peresmian ketika RPB luhat  manabalkon (mengukuhkan) nama keluarga Sipungka Huta (Sipendiri Huta) menjadi Raja Pamusuk di huta yang baru berdiri dan menyebutkan gelarnya.

Acara lalu dilanjutkan dengan pidato Raja ‘Sipungka Huta’ yang mengumumkan bahwa huta yang baru berdiri menjadi huta asal dari “Marga H” yang mendirikannya. Raja Pamusuk lalu menanam bambu duri yang diiringi istrinya menanam pandan, pihak anakboru menanam biji jagung ber- banjar-banjar, dan disusul oleh pihak mora  menanam butiran padi.

Huta-huta yang belum diposisikan sebagai huta Bona Bulu, dan kebutuhan warganya masih tergantung dari bantuan huta lain, huta serupa ini dinamakan pagaran (anak huta). Di dalam satu luhat, umumnya terdapat banyak huta yang bestatus pagaran dan bernaung ke dalam huta Bona Bulu terdekat.

Dengan demikian, huta selain berfungsi sebagai tempat bermukim para warganya, juga wilayah tempat usaha (pertanian) dan sumber ekonomi yang berasal dari hutan, waduk, sungai (laut). Hutan, lembah, sungai, danau dan gunung menjadi sumber penghidupan huta dan menjadi wilayah territorial huta (semacam hak ulayat pada masa sekarang). Kehidupan sosial, budaya dan ekonomi huta penggunaannya diatur oleh warga luhat bersama Raja Panusunan Bulung.

MASA KOLONIAL BELANDA

Pucuk pimpinan huta ialah Raja Pamusuk, yang asal usulnya dari keluarga-keluarga Si Pungka Huta. Huta yang banyak penduduknya karena subur tanahnya dan kaya lingkungan alamnya juga dipimpin Raja Pamusuk  yang dibantu Kepala Ripe dalam menjalankan pemerintahan huta untuk menegakkan tertib umum dalam bermasyarakat demi meraih kesejahteraan hidup bersama.

Sesungguhnya, seorang Raja di Tanah Batak (RPB atau RP) bukanlah individu yang memiliki nama, tetapi seorang bijak yang dituakan diantara para tetua terbaik di luhat atau huta. Dengan kata lain RPB atau RP di dalam luhat yang berlandaskan ‘dalihan na tolu’ tidak identik dengan sistem feodal melainkan sebagai ‘primus interpares’ di dalam masyarakat luhat atau huta.

Padang Sidempuan

Singkat riwayat, pada tahun 1834, Belanda memulai pemerintahan sipil di Tanah Batak, diawali dari selatan dengan didirikannya Onder Afdeeling Mandailing yang dipimpin Controleur Doues Dekker yang kemudian lebih dikenal dengan Multatuli, berkedudukan di Natal. Pemerintahan sipil ini kemudian dipindahkan ke Panyabungan, lalu ditingkatkan menjadi Afdeeling Mandailing/Angkola yang dipimpin Asistent Resident T.J. Willer yang berkoordinasi Gouverneur van Sumatra Westkust (Gubernur Pantai Barat Sumatera) yang berkedudukan di Sibolga.

Selanjutnya di masa awal pemerintah kolonial Hindia Belanda memberi nama Afdeeling Padang Sidempuan untuk daerah Tapanuli Selatan (1938). Sementara yang lainnya dinamakan Afdeeling Batak Landen terhadap kawasan seputar danau Toba dan Tarutung sebagai ibukotanya dan Afdeeling Sibolga untuk daerah Tapanuli Tangah.

Kemudian ketiga afdeeling ini digabung menjadi satu keresidenan yang dikenal sebagai Keresidenan Tapanuli di dalam lingkungan pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Sumatra yang berkedudukan di Padang Sidempuan. Antara tahun 1885 sampai dengan 1906, Padang Sidempuan menjadi ibukota Keresiden Tapanuli. Namun demikian,  seluruh Tanah Batak hingga tahun 1867 masih menjadi bagian dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang berpusat di Padang, Sumatera Barat dengan Residen yang berkedudukan di Padang Sidempuan.

Sejak tahun 1906, pemerintahan Belanda di Tanah Batak lantas dipisahkan dari Sumatera Barat dan sepenuhnya dibentuk keresidenan yang berdiri sendiri dengan Residen yang berkedudukan di Sibolga. Dengan keputusan ini, pemerintah kolonial Hindia Belanda di Batavia langsung mengendalikan pemerintahannya dari pusat ke  seluruh Tanah Batak yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Pada masa pendudukan Belanda, wilayah Tapanuli Bagian Selatan disebut Afdeeling Padang Sidempuan dikepalai oleh seorang Residen yang berkedudukan di Padang Sidempuan. Afdeeling Padang Sidempuan pada akhirnya dibagi atas tiga onder afdeeling. Setiap onder afdeeling dikepalai oleh seorang Contreleur yang dibantu oleh seorang Demang. Tiga onder afdeeling tersebut, yaitu:

Onder Afdeeling Angkola-Sipirok ibukota di Padang Sidempuan.Onder Afdeeling Padang Lawas ibukota di Sibuhuan.Onder Afdeeling Mandailing-Natal ibukota di Kotanopan.

Sebelumnya Onder Afdeeling Mandailing dan Natal terdiri dari dua onder afdeeling yakni onder afdeeling yang meliputi Mandailing Godang, Mandailing Julu, Ulu dan Pakantan, dan onder afdeeling yang meliputi Natal dan Batang Natal.

MASA PENDUDUKAN JEPANG

Dalam struktur pemerintahan kolonial Belanda di Tanah Batak pada hematnya terdiri dari dua kamar. Jabatan tinggi pada pemerintahan yakni Resident, Asistent Resident, dan Controleur hanya diberikan  kepada orang-orang Belanda, sedangkan jabatan rendah dalam pemerintahan yakni Demang, Asistent Demang, Kepala Kuria, dan Kepala Kampung  diserahkan kepada pribumi sebagai ‘putra daerah’ di Tanah Batak.

Jika jabatan tinggi yang diperoleh oleh orang Belanda ditunjuk untuk mendudukinya, maka jabatan rendah yang diraih oleh ‘putra daerah’ dari sistem pemilihan berkala yang ‘diatur’ oleh pejabat-pejabat Belanda yang sesungguhnya semacam politik ‘adu domba’.

Seiring dengan masa pendudukan Jepang di Tapanuli, Pimpinan Pendudukan Jepang di Tanah Batak segera  memindahkan kantor Residen Tapanuli dari Sibolga ke Tarutung. Istilah Resident peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda oleh Jepang diganti menjadi Cokan; Asistent Resident yang memimpin Afdeeling diganti menjadi Gunseibu; Controleur yang mengepalai Onder afdeeling dihilangkan tetapi posisi Demang yang sebelumnya memimpin District ditingkatkan untuk memimpin onder afdeeling yang disebut Gunco; Asisten Demang yang mengepalai Onder district diganti menjadi Huku Gunco; Kepala Kampung diganti menjadi Kuco, sedangkan Kepala Polisi disebut Keibi.

MASA KEMERDEKAAN

Dalam perkembangan berikutnya sesudah agresi Belanda di Tapanuli Bagian Selatan dibentuk tiga kabupaten untuk menggantikan istilah onder afdeeling yang dipimpin Asisten Resident/Cokan yang digunakan sebelumnya. Istilah kabupaten mengikuti sebutan yang sudah lama digunakan di Jawa yang setingkat dengan Onder afdeeling di Keresidenan Tapanuli.  Tiga kabupaten yang dibentuk tersebut adalah Kabupaten Angkola Sipirok, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Mandailing Natal.

Selama masa perang pada masa aggresi Belanda di Tapanuli Bagian Selatan kedudukan pemerintahan kabupaten berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain yang lebih aman di luar jangkauan tentara kolonial Belanda.

Setelah Republik Indonesia mendapatkan kedaulatan penuh pada akhir tahun 1949, maka pembagian daerah administrasi pemerintahan mengalami perubahan. Pada tahun 1956, Daerah Tapanuli Bagian Selatan dibentuk menjadi kabupaten dengan nama Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956. Dalam Pasal 1 ayat 10 disebutkan bahwa Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas yang meliputi wilayah Afdeeling Padang Sidempuan sesuai Staatsblad 1937 No.563.

Unifikasi wilayah Tapanuli Bagian Selatan menjadi Kabupaten Tapanuli Selatan ini mengakibatkan seluruh pegawai yang ada pada kantor Bupati Angkola Sipirok, Kantor Bupati Padang Lawas dan Kantor Bupati Mandailing Natal diakuisisi menjadi pegawai Kantor Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan yang ibukotanya di Padang Sidempuan. Pada periode Bupati KDH Kabupaten Tapanuli Selatan yang dijabat oleh Raja Junjungan Lubis terjadi penambahan enam kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Batang Angkola berasal dari sebagian Kecamatan Padang Sidempuan dengan ibukota di Pintu Padang.

2. Kecamatan Siabu berasal dari sebagian Kecamatan Panyabungan dengan ibukota di Siabu.

3. Kecamatan Saipar Dolok Hole berasal dari sebagian Kecamatan Sipirok dengan ibukota di Sipagimbar.

4. Kecamatan Sosa berasal dari sebagian Kecamatan Barumun dengan ibukota di Pasar Ujung Batu.

5. Kecamatan Sosopan berasal dari sebagian Kecamatan Barumun dan Sosa dengan ibukota di Sosopan.

6. Kecamatan Barumun Tengah berasal dari sebagian Kecamatan Padang Bolak dengan ibukota di Binanga.

Sumber : http://akhirmh.blogspot.com/2011/05/sejarah-pemerintahan-di-tapanuli-bagian.html

Sejarah Asal Usul Kabupaten Tapanuli Selatan

Kabupaten Nias merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang terletak di pulau Nias dan Ibukotanya berada di Gido.

MASA PENJAJAHAN BELANDA


Sejak tahun 1864 Daerah Nias merupakan bagian Wilayah Residentil Tapanuli yang termasuk dalam lingkungan Government Sumatera Wesiklet. Dapat dikatakan mulai tahun 1864 itu secara efektif Pemerintahan Hindia Belanda mengatur Pemerintahan di
Nias sebagai bagian daerah wilayah Hindia Belanda pada waktu itu.

Mulai tahun 1919 Residentil Tapanuli tidak lagi terdiri dari tiga afdeeling, tetapi telah menjadi empat afdeeling yang masing-masing dipimpin oleh seorang Assisten Residen, yaitu:

- Afdeeling Sibolga dan sekitarnya dengan Ibukota Sibolga
- Afdeeling Padang Sidempuan dengan Ibukota Padang Sidempuan
- Afdeeling Batak Landen dengan Ibukota Tarutung

Afdeeling Nias termasuk pulau-pulau sekitarnya (kecuali Pulau-Pulau Batu) yang merupakan Afdeeling yang baru dibentuk pada tahun 1919 dengan Ibukota Pembentukan daerah Nias sebagai satu Afdeeling didasarkan pada pertimbangan antropologis, namun
demikian sebelumnya itu tidak ada pemerintahan yang meliputi keseluruhan daerah Nias yang didiami oleh Suku Nias.

Afdeeling Nias terdiri dari dua Onder afdeeling yaitu Onder afdeeling Nias Selatan dengan Ibu Kota Teluk Dalam dan Onder afdeeling Nias Utara dengan Ibu Kota Gunungsitoli yang masing-masing dipimpin oleh seorang Controleur atau Gezeghebber.

Dibawah Onderafdeeling terdapat lagi satu tingkat pemerintahan yang disebut Distrik dan Onderdistrik yang masing-masing dipimpin oleh seorang Demang dan Asisten Demang. Batas antara masing-masing wilayah tersebut tidak ditentukan secara tegas.

Onderafdeeling Nord Nias terbagi atas satu distrik, yaitu Distrik Gunungsitoli dan empat Onderdistrik, yaitu Onderdistrik Idano Gawo, Onderdistrik Hiliguigui, Onderdistrik Lahewa, dan Onderdistrik Lahagu. Onderdistrik Zuid Nias terbagi atas satu distrik, yaitu : Distrik Teluk Dalam dan dua Onderdistrik, yaitu : Onderdistrik Balaekha dan Onderdistrik Lolowau.

Pulau-Pulau Batu pada bulan Desember 1928 dimasukkan ke dalam Wilayah Afdeeling Nias yang sebelumnya termasuk dalam wilayah Residentie Sumatera Barat dengan status sebagai Onderafdeeling, sehingga sejak saat itu Afdeeling Nias terdiri dari tiga Onderafdeeling yaitu : Onderafdeeling Nord Nias, Onderafdeeling Zuid Nias dan Onderafdeeling der Batu Eilanden.

Tingkat pemerintahan yang berada dibawah Distrik dan Onderdistrik ialah Banua (Kampung) yang masing-masing dipimpin oleh seorang Salawa (di Nias Utara) dan si Ulu (di Nias Selatan), yang merupakan pemerintahan asli di Nias, yang keberadaannya itu dikokohkan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah.

MASA PENJAJAHAN JEPANG

Pada zaman pendudukan Jepang, sebagaimana halnya di seluruh Indonesia waktu itu berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1942 pembagian wilayah pemerintahan di Daerah Nias tidak mengalami perubahan, sama seperti pada masa pemerintahan Hindia
Belanda, kecuali Onderafdeeling dihilangkan, yang mengalami perubahan, hanya namanya saja yaitu :

- Afdeeling diganti dengan nama Gunsu Sibu yang dipimpin oleh seorang Setyotyo.
- Distrik diganti dengan nama Gun yang dipimpin oleh seorang Guntyo.
- Onderdistrik diganti dengan nama Fuku Gu yang dipimpin oleh seorang Fuku Guntyo.

Mengenai pengaturan pemerintahan juga didasarkan undang-undang Nomor 1 tahun 1942 yang mengatakan bahwa semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintahan Hindia Belanda untuk sementara diakui sah asal tidak bertentangan dengan aturan Pemerintahan Militer Jepang.

MASA KEMERDEKAAN

Pada tahun-tahun pertama zaman kemerdekaan pembagian wilayah pemerintahan di daerah Nias tidak mengalami perubahan, demikian juga struktur pemerintahan, yang berubah hanya nama wilayah dan nama pimpinannya sebagai berikut :

- Nias Gunsu Sibu diganti Nama Pemerintahan Nias yang dipimpin oleh Kepala Luhak.
- Gun diganti dengan nama Urung yang dipimpin oleh seorang Asisten Kepala Urung (Demang)Fuku Gun diganti dengan nama Urung Kecil yang dipimpin oleh Kepala Urung Kecil (Asisten Demang).

Sesuai dengan jumlah distrik dan onderdistrik pada zaman Belanda, pembagian nama tetap berlaku pada zaman Jepang, maka pada awal kemerdekaan terdapat sembilan kecamatan. Hanya saja diantara kecamatan itu terdapat tiga kecamatan yang mengalami perubahan nama dan lokasi Ibukota yaitu :

- Onderdistrik Hiliguigui menjadi Kecamatan Tuhemberua dengan Ibukota Tuhemberua
- Onderdistrik Lahagu menjadi Kecamatan Mandrehe dengan Ibu Kota Mandrehe
- Onderdistrik Balaekha menjadi Kecamatan Lahusa dengan Ibu Kota Lahusa.

Pada tahun 1946 Daerah Nias berubah dari Pemerintahan Nias menjadi Kabupaten Nias dengan dipimpin oleh seorang Bupati. Pada tahun 1945 KND dihapuskan dan dibentuk suatu lembaga baru yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tahun 1953 dibentuk tiga kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Gido yang wilayahnya sebagian diambil dari wilayah Kecamatan Gunungsitoli dan sebagian diambil dari kecamatan Idano Gawo, dengan Ibu Kota Lahemo.
2. Kecamatan Gomo yang wilayahnya sebagian diambil dari wilayah Kecamatan Idano Gawo dan sebagian dari wilayah Kecamatan Lahusa, dengan Ibu Kota Gomo.
3. Kecamatan Alasa yang wilayahnya sebagian diambil dari wilayah Kecamatan Lahewa, sebagian dari wilayah Kecamatan Tuhemberua dan sebagian dari wilayah Kecamatan Mandrehe dengan Ibu Kota Ombolata.

Pada tahun 1956 dibentuk satu kecamatan baru yaitu kecamatan Sirombu yang wilayahnya sebagian dari wilayah Kecamatan Mandrehe dan sebagian dari wilayah Kecamatan Lolowau.

Kemudian berdasarkan PP. No.35 tahun 1992 tanggal 13 Juli 1992 terbentuk dua Kecamatan baru yaitu Kecamatan Lolofitu Moi yang wilayahnya sebagian dari Kecamatan Gido dan Kecamatan Mandrehe, dan Kecamatan Hiliduho yang wilayahnya sebagian dari Kecamatan Gunungsitoli.
Berdasarkan PP. No.1 tahun 1996 tanggal 3 Januari 1996 terbentuk dua kecamatan baru yaitu :

1. Kecamatan Amandraya yang wilayahnya sebagian dari kecamatan Teluk Dalam, kecamatan Gomo, dan kecamatan Lahusa.
2. Kecamatan Lolomatua yang wilayahnya sebagian dari kecamatan Lolowa’u

Terakhir dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dengan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan maka melalui Perda Kabupaten Nias No.6 tahun 2000 tanggal 24 Nopember 2000 tentang Pembentukan 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Nias. lima Kecamatan Pembantu yang masih tersisa selama ini akhirnya ditetapkan sebagai Kecamatan yang defenitif, masing-masing :

- Kecamatan Hibala yang wilayahnya berasal dari Kecamatan Pulau-Pulau Batu.
- Kecamatan Bawolato yang wilayahnya berasal dari Kecamatan Idanogawo
- Kecamatan Namohalu Esiwa, wilayahnya sebagian dari Kecamatan Alasa dan Kecamatan Tuhemberua
- Kecamatan Lotu yang wilayahnya sebagian dari Kecamatan Tuhemberua dan Kecamatan Lahewa
- Kecamatan Afulu yang wilayahnya sebagian dari Kecamatan Lahewa dan Kecamatan Alasa

Pada tahun 1956 dengan Undang-Undang No.7 tahun 1956 Kabupaten Nias ditetapkan sebagai daerah otonom yang disebut Daerah Swatantra Kabupaten Daerah Tingkat II Nias, yang dipimpin oleh Bupati Kepala Daerah. Disamping Bupati Kepala Daerah dibentuk Dewan Pemerintahan Daerah yang dipilih dari anggota DPRD.

Pada tahun 1961 sampai dengan tahun 1969 Ketua DPRD langsung dirangkap oleh Bupati Kepala Daerah. Untuk membantu Bupati Kepala Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan sehari-sehari dibentuk Badan Pemerintahan Harian yang dikatakan sebagai ganti DPD yang telah dihapuskan.

Akan tetapi kemudian sejak tahun 1969 sampai dengan saat berlakunya Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Lembaga BPH sebagai Pembantu Kepala daerah dalam menjalankan Pemerintahan sehari-hari tidak pernah diadakan lagi.

Dapat dikatakan bahwa perubahan-perubahan pemerintahan di Kabupaten Nias,mengikuti perubahan-perubahan tentang Pemerintahan di daerah yang berlaku secara nasional.

Desa/Kelurahan sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah, di Kabupaten Nias terdapat sebanyak 657 buah. Desa/Kelurahan tersebut karena persekutuan masyarakat menurut hukum setempat, yang dahulunya masing-masing berdiri sendiri-sendiri tanpa ada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi yang mencakup beberapa atau keseluruhan desa/kelurahan itu.

Sejak awal kemerdekaan sampai tahun 1967 terdapat satu tingkat pemerintahan lagi diantara Kecamatan dengan Desa/kelurahan yang disebut ” Ö R I ” yang meliputi beberapa desa.

Memang ÖRI ini sejak dahulu telah ada yang dibentuk karena perserikatan beberapa desa yang menyangkut Pesta, sedang asalah-masalah pemerintahan desa langsung diatur oleh masing-masing desa. ÖRI sebagai salah satu tingkat pemerintahan di Daerah Tingkat II Nias dihapuskan pada tahun 1965 dengan surat Keputusan Gubernur pada tanggal 26 Juli 1965 Nomor : 222/V/GSU dengan tidak menyebutkan alasan-alasan yang jelas.

Selanjutnya berdasarkan keputusan DPRD Kabupaten Nias Nomor : 02/KPTS/2000 tanggal 1 Mei 2000 tentang persetujuan pemekaran Kabupaten Nias menjadi dua kabupaten, Keputusan DPRD Propinsi Sumatera Utara Nomor : 19/K/2002 tanggal 25 Agustus 2002, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2002 tanggal 25 Februari 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2002 tanggal 28 Juli 2003, maka Kabupaten Nias resmi dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan.

Kemudian sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nias Nomor 05 Tahun 2005 tanggal 14 Desember 2005 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Nias, Kabupaten Nias dimekarkan menjadi 32 Kecamatan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tugala Oyo dan Kecamatan Gunungsitoli Barat di Kabupaten Nias, Kabupaten Nias mengalami pemekaran menjadi 34 Kecamatan dengan bertambahnya 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Tugala Oyo dan Kecamatan Gunungsitoli Barat.

Pada tahun 2009 sesuai dengan Pasal 4 masing-masing Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 tentang pembentukkan Kabupaten Nias Utara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang pembentukkan Kabupaten Nias Barat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang pembentukkan Kota Gunungsitoli maka wilayah Kabupaten Nias dikurangi dengan 3 wilayah Kabupaten/Kota tersebut diatas.

Sumber : https://niasregency.wordpress.com/sejarah-kabupaten-nias

Sejarah Awal Berdirinya Kabupaten Nias Sumatera Utara