BOJONEGORO JATIM – Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah mulai menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) bencana non alam Corona Virus Disease (Covid-19) pada Minggu 15 Maret 2020. Penetapan tersebut tertuang dalam surat Keputusan Bupati Bojonegoro nomor 188/0567/412.306/2020, setelah ada satu orang yang dinyatakan positif di Kecamatan Balen.

Setelah ditetapkan KLB non alam bencana Covid-19 hingga saat ini jumlah pasien secara kumulatif sebanyak 348 orang. Dari jumlah tersebut, pasien aktif atau yang masih menjalani perawatan 44 orang, dengan jumlah kumulatif pasien yang sembuh 276 orang dan yang meninggal sebanyak 37 orang.

Sesuai dengan laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bojonegoro, jumlah pasien terkonfirmasi positif yang sembuh hari ini sebanyak dua orang di Kecamatan Bojonegoro dan Kecamatan Dander. Selain penambahan baru enam orang di Kecamatan Bojonegoro satu orang, Kecamatan Tambakrejo dua orang dan Kecamatan Baureno tiga orang.

“Sehingga kasus konfirmasi positif 44 orang. Untuk kasus suspect sebanyak 49 orang,” ujar Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bojonegoro Masirin, Selasa (1/9/2020).

Sementara untuk penanganan kasus Covid-19, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyiapkan anggaran penanganan dan pencegahan senilai kurang lebih Rp956 miliar. Dari jumlah tersebut, anggaran yang sudah terserap sekitar Rp65 miliar. Dari jumlah tersebut rinciannya dari alokasi belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp851 miliar dan terealisasi Rp1,5 miliar.

“Anggaran untuk belanja tidak terduga itu sebenarnya alokasinya bukan hanya untuk penanganan Covid-19, tetapi bencana secara umum juga, seperti kebakaran, kekeringan, maupun banjir dan lain-lain,” ujar Masirin.

Sedangkan anggaaran yang murni digunakan untuk penanganan Covid-19 masuk dalam belanja langsung SKPD. Total anggaran yang disediakan Rp105 miliar. Jumlah tersebut dibagi menjadi dua pos anggaran, untuk penanganan kesehatan dan jaring pengamanan sosial.

Anggaran penanganan kesehatan dialokasikan Rp67 miliar. Dari jumlah tersebut sudah terserap Rp25 miliar. Sedangkan anggaran untuk jaring pengamanan sosial Rp38,5 miliar, dan terealisasi Rp38,5 miliar. “Anggaran itu untuk tiga SKPD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BPBD,” pungkasnya.

Sumber : beritajatim.com

Sejak Pandemi Corona, 37 Warga Bojonegoro Meninggal Positif Covid-19

BOJONEGORO JATIM – Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah mulai menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) bencana non alam Corona Virus Disease (Covid-19) pada Minggu 15 Maret 2020. Penetapan tersebut tertuang dalam surat Keputusan Bupati Bojonegoro nomor 188/0567/412.306/2020, setelah ada satu orang yang dinyatakan positif di Kecamatan Balen.

Setelah ditetapkan KLB non alam bencana Covid-19 hingga saat ini jumlah pasien secara kumulatif sebanyak 348 orang. Dari jumlah tersebut, pasien aktif atau yang masih menjalani perawatan 44 orang, dengan jumlah kumulatif pasien yang sembuh 276 orang dan yang meninggal sebanyak 37 orang.

Sesuai dengan laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bojonegoro, jumlah pasien terkonfirmasi positif yang sembuh hari ini sebanyak dua orang di Kecamatan Bojonegoro dan Kecamatan Dander. Selain penambahan baru enam orang di Kecamatan Bojonegoro satu orang, Kecamatan Tambakrejo dua orang dan Kecamatan Baureno tiga orang.

“Sehingga kasus konfirmasi positif 44 orang. Untuk kasus suspect sebanyak 49 orang,” ujar Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bojonegoro Masirin, Selasa (1/9/2020).

Sementara untuk penanganan kasus Covid-19, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyiapkan anggaran penanganan dan pencegahan senilai kurang lebih Rp956 miliar. Dari jumlah tersebut, anggaran yang sudah terserap sekitar Rp65 miliar. Dari jumlah tersebut rinciannya dari alokasi belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp851 miliar dan terealisasi Rp1,5 miliar.

“Anggaran untuk belanja tidak terduga itu sebenarnya alokasinya bukan hanya untuk penanganan Covid-19, tetapi bencana secara umum juga, seperti kebakaran, kekeringan, maupun banjir dan lain-lain,” ujar Masirin.

Sedangkan anggaaran yang murni digunakan untuk penanganan Covid-19 masuk dalam belanja langsung SKPD. Total anggaran yang disediakan Rp105 miliar. Jumlah tersebut dibagi menjadi dua pos anggaran, untuk penanganan kesehatan dan jaring pengamanan sosial.

Anggaran penanganan kesehatan dialokasikan Rp67 miliar. Dari jumlah tersebut sudah terserap Rp25 miliar. Sedangkan anggaran untuk jaring pengamanan sosial Rp38,5 miliar, dan terealisasi Rp38,5 miliar. “Anggaran itu untuk tiga SKPD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BPBD,” pungkasnya.

Sumber : beritajatim.com