Persik Kediri Sikapi Rencana PSSI Gulirkan Liga 1
Rabu, 03 Juni 2020
Tambah Komentar
KEDIRI JATIM - Dalam rapat virtual dengan induk organisasi sepak bola tersebut, Presiden Klub Persik Abdul Hakim Bafagih memberikan sejumlah masukan jika kompetisi bergulir. Ada tiga masukan yang disampaikan Hakim.
Di rapat tersebut, Persik juga menyepakati beberapa poin yang dipaparkan PSSI berkaitan dengan rencana kelanjutan liga. Termasuk mempertanyakan komposisi pemain asing.
Hakim mengatakan, pada dasarnya, Persik tetap konsisten setuju dengan penghentian Liga 1 total dan mengganti turnamen nonresmi. Namun, sepertinya PSSI sudah mengambil keputusan untuk melanjutkan Liga 1 yang sempat terhenti di pekan ketiga karena pandemi corona.
“Jika pertimbangannya adalah untuk menyiapkan timnas U-20 dan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun depan, kami akan mengikuti keputusan federasi,” kata Hakim.
Namun, sebelum diputuskan final, Hakim memberikan tiga masukan. Yang pertama, Persik meminta subsidi atau hak komersial klub dinaikkan menjadi Rp 1,2 miliar – Rp 1,5 miliar. Sebelumnya, subsidi yang diusulkan sebesar Rp 800 juta sekali pencairan.
Mengenai usulan tersebut, Hakim sudah menghitungnya. Dia melihat kapasitas stadion di Indonesia rata-rata sebanyak 25.700 orang. Jika terisi setengah dengan harga tiket normal sebesar Rp 50 ribu, hitung-hitungannya menjadi Rp 9,6 miliar. “Jika dibagikan dalam delapan bulan, ketemunya jadi Rp 1,2 miliar. Itu hitungan kami,” ungkapnya.
Yang kedua, Hakim meminta PSSI mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Itu terkait dengan kebijakan relaksasi pajak bagi pelatih dan pemain. “Pajaknya 20 persen dan bisa lebih. Ini akan menjadi beban besar bagi klub,” ujarnya.
Di masa pandemi Covid-19, kata Hakim, pemerintah sudah memberikan relaksasi pajak kepada seluruh industri. Tapi, khusus industri sepak bola, relaksasi belum diberikan. “Sementara Presiden Jokowi memberikan atensi besar ke sepak bola Indonesia. Di saat kondisi seperti ini (pandemi), akan sangat repot bila relaksasi tidak diberikan,” tandasnya.
Usulan ketiga adalah renegosiasi kontrak pemain dan pelatih. Menurut Hakim, nominal kontrak yang sudah diterima pemain sebesar 40 persen. Nah, sisanya sebesar 60 persen, perlu negosiasi kembali. “Itu wajar dilakukan. Seluruh sektor industri juga melakukan hal yang sama,” ujarnya.
Jika renegosiasi tidak dilakukan, Hakim khawatir klub-klub Liga 1 mengalami kesulitan finansial di musim-musim mendatang. Dan jika urgensinya adalah kepentingan timnas, Kemenpora bisa ikut andil dalam penyelenggaraan kompetisi.
Hakim menambahkan, di luar usulan tersebut, Persik menyetujui kompetisi lanjutan disentralkan di Jawa dan tanpa degradasi. “Tapi yang perlu dipertimbangkan juga adalah akomodasi klub-klub luar Jawa. Seperti penginapan mereka apakah ditanggung atau tidak. Kalau bagi kami (klub di Jawa) tidak masalah,” ujarnya.
Terakhir, Hakim menyatakan PSSI perlu menegaskan soal komposisi pemain asing. “Karena beberapa pemain asing kami untuk saat ini dilarang negaranya datang ke Indonesia sebelum pandemi berakhir,” katanya sembari meminta PSSI memberikan perlindungan hukum agar tidak jadi persoalan antara klub dengan pemain dan pelatih.
Di rapat tersebut, Persik juga menyepakati beberapa poin yang dipaparkan PSSI berkaitan dengan rencana kelanjutan liga. Termasuk mempertanyakan komposisi pemain asing.
Hakim mengatakan, pada dasarnya, Persik tetap konsisten setuju dengan penghentian Liga 1 total dan mengganti turnamen nonresmi. Namun, sepertinya PSSI sudah mengambil keputusan untuk melanjutkan Liga 1 yang sempat terhenti di pekan ketiga karena pandemi corona.
“Jika pertimbangannya adalah untuk menyiapkan timnas U-20 dan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun depan, kami akan mengikuti keputusan federasi,” kata Hakim.
Namun, sebelum diputuskan final, Hakim memberikan tiga masukan. Yang pertama, Persik meminta subsidi atau hak komersial klub dinaikkan menjadi Rp 1,2 miliar – Rp 1,5 miliar. Sebelumnya, subsidi yang diusulkan sebesar Rp 800 juta sekali pencairan.
Mengenai usulan tersebut, Hakim sudah menghitungnya. Dia melihat kapasitas stadion di Indonesia rata-rata sebanyak 25.700 orang. Jika terisi setengah dengan harga tiket normal sebesar Rp 50 ribu, hitung-hitungannya menjadi Rp 9,6 miliar. “Jika dibagikan dalam delapan bulan, ketemunya jadi Rp 1,2 miliar. Itu hitungan kami,” ungkapnya.
Yang kedua, Hakim meminta PSSI mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Itu terkait dengan kebijakan relaksasi pajak bagi pelatih dan pemain. “Pajaknya 20 persen dan bisa lebih. Ini akan menjadi beban besar bagi klub,” ujarnya.
Di masa pandemi Covid-19, kata Hakim, pemerintah sudah memberikan relaksasi pajak kepada seluruh industri. Tapi, khusus industri sepak bola, relaksasi belum diberikan. “Sementara Presiden Jokowi memberikan atensi besar ke sepak bola Indonesia. Di saat kondisi seperti ini (pandemi), akan sangat repot bila relaksasi tidak diberikan,” tandasnya.
Usulan ketiga adalah renegosiasi kontrak pemain dan pelatih. Menurut Hakim, nominal kontrak yang sudah diterima pemain sebesar 40 persen. Nah, sisanya sebesar 60 persen, perlu negosiasi kembali. “Itu wajar dilakukan. Seluruh sektor industri juga melakukan hal yang sama,” ujarnya.
Jika renegosiasi tidak dilakukan, Hakim khawatir klub-klub Liga 1 mengalami kesulitan finansial di musim-musim mendatang. Dan jika urgensinya adalah kepentingan timnas, Kemenpora bisa ikut andil dalam penyelenggaraan kompetisi.
Hakim menambahkan, di luar usulan tersebut, Persik menyetujui kompetisi lanjutan disentralkan di Jawa dan tanpa degradasi. “Tapi yang perlu dipertimbangkan juga adalah akomodasi klub-klub luar Jawa. Seperti penginapan mereka apakah ditanggung atau tidak. Kalau bagi kami (klub di Jawa) tidak masalah,” ujarnya.
Terakhir, Hakim menyatakan PSSI perlu menegaskan soal komposisi pemain asing. “Karena beberapa pemain asing kami untuk saat ini dilarang negaranya datang ke Indonesia sebelum pandemi berakhir,” katanya sembari meminta PSSI memberikan perlindungan hukum agar tidak jadi persoalan antara klub dengan pemain dan pelatih.
Belum ada Komentar untuk "Persik Kediri Sikapi Rencana PSSI Gulirkan Liga 1"
Posting Komentar