Social Items

Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Daerah ini dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pasaman berdasarkan UU No.38 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003, dengan ibu kota kabupaten di Simpang Ampek.


Potensi terbesar Pasaman Barat terletak pada sektor perkebunan kelapa sawit, jeruk, salak, karet, kopi dan cocoa.

BERDIRINYA KABUPATEN PASAMAN BARAT

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu dari 3 (tiga) Kabupaten Pemekaran di Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan dan Pasaman Barat. Kabupaten Pasaman Barat dengan luas wilayah 3.864,02 km², jumlah penduduk 428.641 jiwa 2017 dengan administrasi pemerintahan yang meliputi 11 (sebelas) kecamatan.

Menurut sejarahnya, nama Kabupaten Pasaman Barat diambil dari nama sebuah gunung yang terdapat di daerah Kabupaten Pasaman. Selain itu juga terdapat sebuah sungai yang bernama sungai Pasaman. Kata Pasaman sendiri berasal dari kata “Pasamoan” yang berarti kesepakatan atau kesamaan pendapat antar golongan etnis penduduk yang mendiami wilayah Pasaman yaitu Minangkabau, Mandahiling dan Jawa.

Sebenarnya secara kultural cukup banyak perbedaan antara Suku Minangkabau, Suku Mandahiling dan Suku Jawa. Perbedaan ini dibidang adat istiadat, bahasa, sikap dan prilaku hidup. Namun dibalik perbedaan itu pula banyak kesamaan visi dan persepsi sehingga mereka dapat hidup berdampingan dalam kerukunan dan kedamaian.

Setelah lebih dari setengah abad akhirnya dengan adanya otonomi daerah Pasaman dimekarkan menjadi dua kabupaten berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 yakni Kabupaten Pasaman (Kabupaten Induk) dan Kabupaten Pasaman Barat (Kabupaten Pemekaran).

Kabupaten Pasaman Barat resmi berdiri pada tanggal 7 Januari 2004 dengan luas wilayah 3.887,77 Km2 yang terdiri dari 11 kecamatan. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 - 2025, saat ini Kabupaten Pasaman Barat berada pada tahun kedua tahapan pembangunan menengah ketiga.

Daerah-daerah penting di Pasaman Barat antara lain Simpang Ampek, Sasak, Kinali, Talu, Air Bangis, Silaping, Ujung Gading, Muara Kiawai, Sungai Aur, Parit, Paraman Ampalu, Sikabau, Pulau Panjang, Cubadak, Simpang Tonang, Simpang Tiga Andilan, Desa Baru, Sigantang dan lain-lain.

Sumber : http://bappeda.pasaman baratkab.go.id

Sejarah Awal Terbentuknya Kabupaten Pasaman Barat

Kabupaten Pasaman adalah salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Lubuk Sikaping. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.947,63 km² dan berpenduduk sebanyak 315.470 jiwa.


Seperti wilayah Indonesia lainnya, Sumatera Barat, khususnya Pasaman pernah dikuasai oleh kolonial Belanda. Perang melawan penjajahan Belanda di Pasaman dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol yang dikenal dengan Perang Paderi (1821-1830). Karena terlalu banyak permasalahan di kubu Tuanku Imam Bonjol menyebabkan dia dan pengikutnya mengalami kekalahan melawan Belanda.

Sumber pendapatan utama kabupaten Pasaman berasal dari subsektor tanaman pangan. Mesti demikian, Kabupaten Pasaman lebih dikenal karena produksi kelapa sawitnya. Pada tahun 2000, produksi kelapa sawit di kabupaten Pasaman tercatat sebanyak 788.446 ton. Jumlah tersebut dipanen dari areal seluas 78.387 hektare. Di samping kelapa sawit, kabupaten Pasaman juga dikenal akan produksi minyak nilamnya. Minyak nilam yang dihasilkan Pasaman, selain yang dihasilkan Kepulauan Mentawai, merupakan yang terbaik di dunia.

AWAL MULA KABUPATEN PASAMAN

Pada zaman Belanda Kabupaten Pasaman termasuk Afdeling Agam, afdeling ini dikepalai oleh seorang asisten residen. Afdeling Agam terdiri atas 4 onder afdeling, yaitu :

  1. Agam Tuo
  2. Maninjau
  3. Lubuk Sikaping
  4. O p h i r

Setiap onder afdeling dikepalai oleh seorang Contreleur, setiap contreleur dibagi lagi menjadi Distrik. Tiap Distrik dikepalai oleh seorang Demang (Kepala Pemerintahan), setiap Distrik dibagi lagi menjadi Onder Distrik (Asisten Demang). Onder Afdeling Lubuk Sikaping terdiri dari Distrik Lubuk Sikaping dan Distrik Rao. Onder Afdeling Ophir terdiri dari Distrik Talu dan Distrik Air Bangis.

1. Distrik Lubuk Sikaping terdiri dari
- Onder Distrik Lubuk Sikaping
- Onder Distrik Bonjol

2.  Distrik Rao Mapat Tunggul terdiri dari
- Onder Distrik Rao
- Onder Distrik Silayang

3. Distrik Talu terdiri dari
- Onder Distrik Talu
- Onder Distrik Suka Menanti

4. Distrik Air Bangis terdiri dari
- Onder Distrik Air Bangis
- Onder Distrik Ujung Gading

Sesudah kemerdekaan Onder Afdeling Agam Tuo dan Maninjau digabung menjadi Kabupaten Agam dan Onder Afdeling Lubuk Sikaping dan Ophir dijadikan satu susunan pemerintahan menjadi Kabupaten Pasaman dengan dibagi menjadi 3 Kewedanaan yaitu :

1. Kewedanaan Lubuk Sikaping
2. Kewedanaan Talu
3. Kewedanaan Air Bangis

Dengan pusat pemerintahan Kabupaten Pasaman di Talu. Pada Agustus 1947 sewaktu Basyrah Lubis menjadi Bupati maka ibu kota Kabupaten Pasaman dipindahkan ke Lubuk Sikaping.

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam percepatan pelayanan pemerintahan, maka wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Pasaman dimekarkan menjadi 2 (dua) wilayah pemerintahan kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang No: 36 Tahun 2003, yaitu Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat.

HARI JADI PASAMAN

Melihat dari perkembangan pembentukan Kabupaten Pasaman dari zaman Belanda hingga zaman Kemerdekaan, maka dibentuk suatu Tim untuk merumuskan hari jadi Kabupaten Pasaman. Dengan mengacu pada perkembangan sejarah, dalam menjalankan roda pemerintahan, pernah dikeluarkan keputusan Residen Sumatera Barat No. R.I/I tanggal 8 Oktober 1945 menetapkan sebagai berikut :

Luhak Kecil Talu : Abdul Rahman gelar Sutan Larangan.

Mengacu pada keputusan tersebut, Tim yang dibentuk merumuskan dan DPRD Kabupaten Pasaman mengeluarkan keputusan No.11 /KPTS /DPR/PAS/ 1992 tanggal 22 Pebruari 1992 dilanjutkan surat keputusan Bupati Kabupaten Pasaman no. 188.45/81/BUPAS/1992 tanggal 26 Pebruari 1992 ditetapkanlah hari jadi Kabupaten Pasaman pada tanggal 8 Oktober 1945.

 Sumber : https://www.pasamankab.go.id

Sejarah Awal Mula Kabupaten Pasaman Sumatera Barat

Kabupaten Padang Pariaman merupakan sebuah kabupaten di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.328,79 km² dan populasi 462.125 jiwa 2017. Kabupaten ini bermotto "Saiyo Sakato".

Ibukota Kabupaten Padang Pariaman adalah Parit Malintang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) no 79 tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang pemindahan ibu kota kabupaten Padang Pariaman dari Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang di kecamatan Enam Lingkung.

AWAL MULA KABUPATEN PADANG PARIAMAN


Masyarakat Padang Pariaman, masih menurut narasi tambo, turun dari darek minangkabau, dari pedalaman tengah sumatera. penduduk daerah ini menurut laporan tahunan pemerintah daerah, berdasarkan pengakuan dari masyarakat padang pariaman sendiri, barasal dari paguruyung Batusangkar, yang terletak di darek minangkabau (Pemda Tk I Sumbar, 1978;7).

Rantau Pariaman, selanjutnya menurut Dobbin, didirikan oleh imigran yang berasal dari Batipuh yang dianggap memiliki landasan kerajaan (Dobbin, 2008:84). Dalam waktu yang tidak pernah diketahui secara pasti, berkemungkinan sejak tahun 1300 M, para perantau awal(peneruka) tersebut turun bergelombang  ke wilayah pantai barat dan membuka pemukiman.

Desa-desa awal di pantai Padang Pariaman, menurut catatan Suryadi, sesuai perjalanan waktu lalu menjadi entrepot-entrepot dagang dan pelabuhan. Entrepot dagang dan pelabuhan tersebut dikembangkan oleh orang -orang dari kampung-kampung tertentu didarek (seperti yang telah disebut diatas), yang semula tujuannya untuk memajukan kepentingan dagang mereka sendiri.

Ketika pemukiman koloni itu semangkin berkembang, daerah-daerah pemukiman juga terus membesarkan dirinya seperti fungi dikulit manusia.

Hamka Mengatakan, nama pariaman sendiri berasal dari kata dalam bahasa arab,"barri aman". sebagaimana yang dikutip suryadi, kata dalam bahasa arab tersebut kurang lebih memiliki arti: "tanah daratan yang aman sentosa" (suryadi, 2004:92).

Dalam literatur pribumi lain, kata Pariaman kadang juga dianggap berasal dari "parik nan aman", yang artinya kira-kira pelabuhan yang aman. Kapal-kapal yang singgah untuk berdagang di bandar-bandar di Rantau Pariaman dapat dengan aman bertransaksi dagang (Bagindo Armaidi Tanjung, 2006;11).

Sebelum orang eropa datang ke kawasan Rantau Pariaman, Kota-kota pelabuhan penting dikawasan ini, seperti pelabuhan pariaman dan tiku sudah dikunjungi pelaut-pelaut dari arab, china, dan gujarat (suryadi, 2004:93). Di kota-kota ini, komoditi dagang dari pedalaman minangkabau ini ditumpuk sebelum dikapalkan ke pelabuhan-pelabuhan lain.

Kota-kota ini sudah lama menjadi pelabuhan penyalur keluar emas dari pedalaman minangkabau (suryadi, 2004:94),  Kawasan tengah sumatera sejak dulu memang terkenal sebagai penghasil emas. Itulah sebabnya terkadang, Pulau Sumatera juga disebut sebagai pulau emas. Jalur penyalur emas yang dihasilkan pedalaman Minangkabau kemudian dibawa ke pesisir pantai baik ke pesisir barat maupun ke pesisir timur. ke pesisir barat dipasok melalui kampung-kampung pantai di Rantau Pariaman.

Setelah kemerdekaan, Daerah administrasi periode kolonial, priaman, tikoe en de danau districten kemudian disahkan menjadi Kabupaten dengan nama Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 dengan ibukota Kota Pariaman.

Pada awalnya Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Peraturan Komisaris Pemerintah di Sumatera No 81/Kom/U/1948 tentang Pembagian Kabupaten di Sumatera Tengah yang terdiri dari 11 Kabupaten diantaranya disebut dengan nama Kabupaten Samudera dengan ibukotanya Pariaman, meliputi daerah kewedanaan Air Bangis, Pariaman, Lubuk Alung, Padang Luar-Kota, Mentawai dan Nagari-Nagari Tiku, Sasak dan Katiagan.

Kabupaten Samudera ini terdiri dari 17 wilayah (gabungan nagari-nagari). Kabupaten Padang Pariaman dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tanggal 19 Maret 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, dimana Propinsi Sumatera tengah dibentuk menjadi 14 Kabupaten, yang salah satunya adalah Kabupaten Padang/Pariaman dengan batas-batas sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 dari Surat Ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No. 10/G.M/S.T.G./49, dikurangi dengan daerah Kampung-Kampung Ulak Karang, Gunung Pangilun, Marapalam, Teluk Bajur, Seberang Padang dan Air Manis dari kewedanaan Padang Kota yang telah dimasukkan kedalam daerah Kota Padang, sebagai dimaksud dalam Surat ketetapan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah Tanggal 15 Agustus 1950 No. 65/G.P./50 Bupati Padang Pariaman semasa Agresi Milter Belanda Tahun 1948 adalah Mr. BA. Murad

Kabupaten Padang Pariaman sampai tahun 2016 memiliki 17 Kecamatan, dan 103 nagari yang setelah dilakukan pemekaran nagari sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 120/453/PEM-2016 tanggal 26 Mei 2016, sehingga di Kabupaten Padang Pariaman terdapat 103 Nagari.

Kecamatan yang paling banyak memiliki nagari adalah Kecamatan VII Koto Sungai Sarik yaitu 12 Nagari, Kecamatan Lubuk Alung, Nan Sabaris sebanyak 9 Nagari, Kecamatan Batang Anai, 2x11 Enam Lingkung, V Koto Kampung Dalam, Ulakan Tapakis sebanyak 8 Nagari, Kecamatan Padang Sago, Patamuan, sebanyak 6 Nagari, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Sintuk Toboh Gadang, Enam Lingkung, sebanyak 5 Nagari, dan Kecamatan Sungai Geringging, Sungai Limau,V Koto Timur, 2x11 Kayutanam sebanyak 4 Nagari, kemudian Kecamatan Batang Gasan hanya mempunyai 3 nagari.

Sumber : http://www.padangpariamankab.go.id

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat

Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sarilamak. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.354,30 km2 dan berpenduduk sebanyak 374.067 jiwa 2017.

AWAL MULA KABUPATEN 50 KOTA


Menurut cerita, dalam salah satu tambo- cerita historis tetang asal-usul dan silsilah nenek moyang orang Minangkabau di Sumatera Barat terdapat sebuah kerajaan Pariangan yang dipimpin oleh Datuak Badaryo Kayo. Ia memiliki saudara seayah bernama Datuak Ketumanggugan dan Datuak Perpatih Nan Sabatang.

Suatu hari kedua saudara ini bertemu Datuak Bandaryo Kayo guna membicarakan masalah kepadatan penduduk di kerajaan tersebut. Dalam pertemuan itu disepakati untuk memindahkan sebagian peduduk kerajaan ke daerah pemukiman baru.

Setelah mengetahui daerah-daerah yang akan dijadikan permukiman baru, mulailah pemindahan sebagai penduduk ke tiga arah yakni Utara, Barat dan Timur. Daerah permukiman baru di sebelah Barat kemudian diberi nama Luhak (daerah) Agam. Daerah sebelah Timur dinamakan Luhak Tanah Datar.

Semetara itu, Datuak Sri Maharajo Nan Banego memimpin 50 orang menuju ke arah Utara, daerah Payakumbuh. Tempat ini kemudian dikenal dengan nama Luhak Lima Puluah yang dalam perkembanganya menjadi Kabupaten 50 Kota.

Untuk mengenang searah asal-usul nama kabupaten ini, pada lambang daerahnya kemudian dicatumkan angka 50.

PENINGGALAN SEJARAH

Di pelosok desa Mahat, kecamatan Suliki Gunung Mas, banyak ditemukan peninggalan kebudayaan megalitikum. Di desa ini dapat disaksikan pemandangan kumpulan batu-batu menhir dengan latar belakang perkebunan tanaman gambir yang menyerupai panorama perkebunan teh di daerah Puncak, Jawa Barat.

Karena pemandangan inilah, pada tahun 1981desa Mahat dimasukkan dalam salah satu objek wisata dari 73 objek wisata di kabupaten ini.

Menurut sebagian sejarawan, Minanga Tamwan berada di hulu sungai Kampar, di sebelah timur kabupaten Lima Puluh Kota. Daerah ini tercantum dalam Prasasti Kedukan Bukit sebagai daerah asal Dapunta Hyang Sri Jayanasa, pendiri Kerajaan Sriwijaya.

Dalam prasasti tersebut Dapunta Hyang membawa 20.000 tentara dengan perbekalan sebanyak dua ratus peti berjalan dengan perahu, dan yang berjalan kaki sebanyak seribu tiga ratus dua belas orang.

Tambo Minangkabau mencatat bahwa Dapunta Hyang turun dari Gunung Marapi ke Minanga Tamwan dan keturunannya meluaskan rantau ke selatan Sumatera. Minanga Tamwan atau Minanga Kabwa diperkirakan merupakan asal usul nama Minangkabau.

PEMBENTUKAN KABUPATEN

Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi bagian dari Sumatera Barat setelah Provinsi Sumatera Tengah dibubarkan lewat UU Darurat No 19 tahun 1957 dan tiga provinsi baru dibentuk: Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Provinsi Sumatera Tengah sendiri terbentuk lewat Perpu No 4 tahun 1950

Ketika dibentuk pada 1956, yang menjadi ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Payakumbuh. Di saat yang bersamaan, Payakumbuh juga menjadi daerah otonom tersendiri, sesuai UU No 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. UU ini, dan juga UU No 12 tahun 1956, ditandatangani Presiden Soekarno di hari yang sama: 19 Maret 1956.

Sekarang, yang menjadi ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota adalah kota Sarilamak. Pergantian ibukota ini ditetapkan lewat PP No 40 tahun 2004. Kota Sarilamak merupakan ibukota Kecamatan Harau.

Sejarah Asal Usul Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatra Barat

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Sumatera Barat, Indonesia.


Kabupaten ini dibentuk berdasarkan UU RI No. 49 Tahun 1999 dan dinamai menurut nama asli geografisnya. Kabupaten ini terdiri dari 4 kelompok pulau utama yang berpenghuni yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan yang dihuni oleh mayoritas masyarakat suku Mentawai.

Selain itu masih ada beberapa pulau kecil lainnya yang berpenghuni namun sebagian besar pulau yang lain hanya ditanami dengan pohon kelapa.

SEJARAH KEPULAUAN MENTAWAI

Para nenek moyang orang Mentawai adat telah bermigrasi pertama ke wilayah tersebut di tempat antara 2000 - 500 SM (Reeves, 2000), sedangkan penjajah pertama kali dinyatakan, dalam dokumentasi awal oleh John Crisp yang terkait di pulau-pulau pada tahun 1792, telah tiba pada pertengahan 1700 di perjalanan orang Inggris yang membuat gagal dan untuk membangun sebuah pemukiman pertanian di pulau selatan Pagai Selatan (Crisp, 1799).

Selama bertambah-tahun sebelum perdagangan ini ada di antara masyarakat adat dan daratan Sumatera Cina dan Melayu (Francis, 1839).

Setelah disetujui mereka 40 tahun sebelumnya, sementara penandatanganan kontrol Sumatera dan Semenanjung Malaya, Belanda kembali pada tahun 1864 untuk mengklaim kepulauan Mentawai di bawah kedaulatan Hindia Timur (Mess, 1870); posisi istirahat sampai perang dunia kedua.

Selama periode ini hubungan antara masyarakat Belanda dan prima mengundang satu yang memuaskan, seperti yang didanai melalui percakapan dengan para tetua Mentawai yang berlabel kali ini sebagai “hari tua yang baik” di mana mereka “menerima harga yang adil dalam perdagangan dan bebas untuk mempraktekkan gaya hidup budaya mereka, Arat Sabulungan ” Arat Sabulungan adalah eksistensi budaya di mana masyarakat Mentawai adat hidup yang diselenggarakan bersama oleh sistem kepercayaan yang membayar penghormatan kepada arwah nenek moyang mereka, langit, tanah, laut, sungai, dan segala sesuatu di sana. Dipimpin oleh dukun (Kerei atau Sikerei), upacara ritual yang cukup umum.(Bakker, 1999).

Selain kampanye militer menegakkan pemberantasan perang suku - perubahan diminta oleh Islanders - catatan perubahan itu Belanda tidak ikut campur dengan kehidupan sehari-hari orang Mentawai. Jurnal yang ditulis selama periode bicara 'bunga-diterima' pribumi dan waktu yang dihabiskan untuk “pulau kebahagiaan” (Maass, 1902) di 'pulau kebahagiaan' (Karny, 1925).

Pada tahun 1901, August Lett, misionaris pertama ke Mentawai, tiba di pantai selatan Pagai Utara - membangun pandangan yang bertentangan dengan yang ada pada wisatawan awal abad 20 Belanda dan lainnya. Lett, dan misionaris selanjutnya dikirim ke pulau-pulau, ditolak dan diterima masyarakat adat karena keyakinan mereka takhayul, ritual, dan perilaku budaya; Melihat orang-orang sebagai "malas, terbelakang dan bodoh" dan memiliki "orang miskin terjebak dalam teror kejahatan" (Hammons, 2010).

Pada 1915, setelah beberapa kesulitan - termasuk kematian Agustus Lett (Persoon, 1987) - misionaris telah memperoleh kembali pertama mereka, diperluas untuk mereka ke Sipora dan Siberut dan, pada 1932, telah pergi untuk memulai misi di Maeleppet (Siberut), (Sihombing , 1979).

“Pada awal 1954, di bawah tujuan Indonesia, persatuan nasional dan adaptasi budaya, Pemerintah Nasional memulai pengembangan dan program peradaban yang dirancang untuk 'mengintegrasikan kelompok-kelompok suku ke dalam arus sosial utama dan budaya dari negara' (Persoon 2004)”

Dari sekian banyak perubahan yang dialami oleh orang-orang dari Siberut selama periode ini dan selanjutnya selanjutnya - yang merupakan kumpulan dari pemaksaan di Muara Siberut dan memulai dan mengontrak otoritas Jepang selama periode Perang Dunia Kedua - yang paling signifikan, dalam hal asimilasi masyarakat Mentawai, tiba pada tahun 1950 (setelah deklarasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945) kompilasi Mentawai menjadi bagian dari negara Indonesia (Bakker, 1999).

Pada awal tahun 1954, di bawah tujuan Indonesia persatuan nasional dan adaptasi budaya, Pemerintah Nasional mulai memperkenalkan program peradaban yang dirancang untuk 'mengintegrasikan kelompok suku ke dalam arus utama sosial dan budaya dari negara' (Persoon 2004) pengembangan dan.

Ini, untuk asli Mentawai, berarti pemberantasan praktik Arat Sabulungan; penyerahan paksa, pembakaran dan penghancuran harta yang digunakan untuk memfasilitasi perlindungan budaya atau ritual; dan mereka Sikerei (dukun) melepas jubah, dipukuli, dan dipindahkan menjadi pekerja paksa dan di penjara.

Berdasarkan Pancasila Pertama diartikulasikan pada 1 Juni 1945, Soekarno menentukan negara Indonesia masa depan harus sesuai Pancasila: nasionalisme Indonesia; internasionalisme, atau humanisme; persetujuan, atau demokrasi;kesejahteraan sosial; dan Ketuhanan yang Maha Esa.

Dalam konstitusi Republik Indonesia diundangkan pada tahun 1945, Pancasila telah mencatatkan pada urutan yang berbeda dan di dalam kata-kata yang berbeda: Ketuhanan yang Maha Esa, mendukung yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi di bawah asuhan pendukung, dan masalah sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

(Britannica, dilihat 2012), lima prinsip filsafat negara Indonesia yang dirumuskan oleh para pemimpin nasionalis Sukarno Indonesia, Pemerintah Indonesia juga mulai menerapkan kebijakan nasional agama baru mereka; Dikeluarkan oleh seluruh rakyat Indonesia harus menjadi milik salah satu dari lima agama yang dihargai.

Berdasarkan 'Ketuhanan yang Maha Esa' mendukung Indonesia, termasuk resmi hanya lima agama yang membutuhkan: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha (Tropenbos International 2004: Posisi Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Hutan Tropis).

Yang, untuk Kepulauan Mentawai, menggantikan masuknya segera misionaris dan meningkatkan kekerasan dan tekanan pada orang-orang untuk mengalihkan perubahan.

Pada akhirnya banyak yang memilih agama Kristen, karena pilihan yang fleksibel terhadap kepemilikan dan konsumsi babi yang memainkan peran integral dalam sejarah dan budaya Mentawai.

Pada inti dari strategi implementasi, program ini adalah pengembangan dari pemukiman kembali (PKMT  Sebuah singkatan untuk 'Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat terasing': desa Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang ditingkatkan. ) (1971); desa (1971); di mana rumah dibangun sesuai dengan desain seragam di daerah dikategorikan samping sungai utama / pantai dan orang-orang yang harus meninggalkan Uma mereka Uma adalah hub pusat untuk upacara budaya, ritual, dan penyimpanan semua barang suci;itu adalah jenis 'rumah panjang' dibangun untuk rumah seluruh klan (satu atau lebih keluarga inti) pada satu waktu, yang sangat dibutuhkan pada saat upacara. 'Uma' juga merupakan istilah yang digunakan kompilasi referensi seluruh kelompok. dan tanah leluhur untuk pindah.

Setelah jangka waktu lima tahun penyelesaian ini telah dikeluarkan dari status proyek dan di tangan kiri PNS dan pejabat pemerintah daerah untuk mempertahankan kemajuan dan kontrol. Ini juga merupakan waktu di mana perusahaan penebangan kayu mulai muncul di seluruh Kepulauan Mentawai.

Pada akhir 1980-an, setelah penebangan telah menghancurkan hutan Sipora, Utara dan Pagai Selatan, dan - sebelum ditantang oleh organisasi internasional. Pada tahun 1980, WWF (dana penyelam pemburu dunia) mencari proyek yang disiarkan 'Saving Siberut' 'yang, bersama dengan dukungan dari organisasi lain - UNESCO dan Survival Internasional - dan kepentingan internasional tambahan lainnya, membantu membujuk pemerintah Indonesia untuk menyetujui konsesi penebangan dan mengumumkan hutan Siberut cagar biosfer.- Juga dalam proses mencapai hal yang sama di Siberut, tekanan Pemerintah tentang pemukiman kembali santai.

Dengan ini, orang-orang di Mentawai menemukan mereka sekali lagi bebas untuk melakukan kegiatan budaya mereka - di daerah yang jauh dari desa-desa.

Namun, berawal dari trjadinya pemaksaan, dan sampai saat ini, jumlah masyarakat adat yang masih aktif menangani kebiasaan budaya, ritual dan upacara Arat Sabulungan sudah terbatas dengan sumbangan yang sangat kecil dari kelompok adat, yang dibagikan di sekitar Sarereiket dan Sakuddei di selatan Pulau Siberut .

Sumber : http://www.sukumentawai.org/id/sejarah

Sejarah Asal Usul Kabupaten Kepulauan Mentawai Sumatera Barat

Kabupaten Dharmasraya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia.


Pada kawasan ini dahulunya pernah berdiri sebuah Kerajaan Melayu dengan nama ibu kotanya Pulau Punjung. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 2003, dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Dharmasraya dikenal juga dengan sebutan Ranah Cati Nan Tigo.

AWAL PEMBENTUKAN KABUPATEN DHARMASRAYA

Kabupaten Dharmasraya merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang diresmikan tanggal 7 Januari 2004 oleh Presiden RI secara simbolik di Istana Negara. Dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Januari 2004.

Aktifitas Pemerintahan telah dimulai sejak dilantiknya Penjabat Bupati Dharmasraya pada tanggal 10 Januari 2004 dan baru pada tanggal 12 Agustus 2005 Kabupaten Dharmasraya memiliki Bupati/Wakil Bupati Definitif hasil Pilkada Langsung Tahun 2005.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah seluruh proses kegiatan manajemen Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangan.

Pada hakikatnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan otonomi daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu sarana yang sangat penting sebagai perekat hubungan hirarkis antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Sumber : http://dharmasrayakab.go.id

Sejarah Terbentuknya Kabupaten Dharmasraya Sumatra Barat

Kabupaten Agam adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Agam memiliki luas wilayah mencapai 1.804,30 km2 dengan jumlah Penduduk sekitar 524.906 jiwa 2017.

AWAL MULA NAMA AGAM


Penamaan kabupaten ini dengan nama kabupaten Agam, didasari oleh Tambo, di mana sebelumnya beberapa nagari yang berada dalam kawasan kabupaten ini sekarang, dahulunya dikenal juga dengan nama Luhak Agam.

Kata agam dalam bahasa Minang hanya untuk merujuk kepada nama suatu kawasan, namun jika dirujuk dari bahasa Ibrani (agam, אגם), dapat bermaksud dengan danau atau kolam atau rawa-rawaserta juga dapat serumpun dengan kata agamon yang berarti alang-alang.

SEJARAH KABUPATEN AGAM

Kawasan kabupaten ini bermula dari kumpulan beberapa nagari yang pernah ada dalam kawasan Luhak Agam, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kawasan ini dijadikan Onderafdeeling Oud Agam dengan kota Bukittinggi sebagai ibukotanya pada masa itu.

Kabupaten Agam mempunyai sejarah yang panjang dan komplit, baik di bidang Pemerintahan maupun di bidang adat istiadat. Diawali dari Kerajaan Minangkabau pada pertengahan abad ke-17, dimana rakyat Minangkabau telah memanggul senjata untuk berontak melawan penjajahan Belanda.

Pemerintahan Minangkabau yang disebut Ranah Minang, dimana Kabupaten Agam tempo dulu, selain Sumatera Barat juga termasuk daerah Limo Koto Kampar (Bangkinang) yang sekarang termasuk Propinsi Riau, Daerah Kabupaten Kerinci (Sungai Penuh) sekarang termasuk Propinsi Jambi dan sebagian daerah Tapanuli Selatan (Koto Napan) yang sekarang secara administrasi berada di Propinsi Sumatera Utara.

Pemerintahan adat mencakup Luhak dan Rantau, dimana Pemerintahan Wilayah Luhak terdiri dari Luhak Tanah Datar, Luhak Limo Puluah dan Luhak Agam. Komisariat Pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera yang berkedudukan di Bukittinggi mengeluarkan peraturan tentang pembentukan daerah Otonom Kabupaten di Sumatera Tengah yang terdiri dari 11 Kabupaten yang salah satunya Kabupaten Singgalang Pasaman dengan ibukotanya Bukittinggi yang meliputi kewedanan Agam Tuo, Padang Panjang, Maninjau, Lubuk Sikaping dan Kewedanaan Talu ( kecuali Nagari Tiku, Sasak dan Katiagan).

Dalam masa Pemerintahan Belanda, Luhak Agam dirubah statusnya menjadi Afdeling Agam yang terdiri dari Onder Afdeling Distrik Agam Tuo, Onder Afdeling Distrik Maninjau dan Onder Afdeling Distrik Talu. Pada permulaan Kemerdekaan RI tahun 1945 bekas Daerah Afdeling Agam dirubah menjadi Kabupaten Agam yang terdiri dari tiga kewedanan masing-masing Kewedanaan Agam Tuo, Kewedanaan Maninjau dan Kewedanaan Talu.

PEMBENTUKAN KABUPATEN AGAM

Dengan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah No. 171 tahun 1949, daerah Kabupaten Agam diperkecil dimana Kewedanaan Talu dimasukkan ke daerah Kabupaten Pasaman, sedangkan beberapa nagari di sekitar Kota Bukittinggi dialihkan ke dalam lingkungan administrasi Kotamadya Bukittinggi.

Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah tersebut dikukuhkan dengan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, sehingga daerah ini menjadi Daerah Tingkat II Kabupaten Agam.

Pada tanggal 19 Juli 1993 secara de facto, ibukota Kabupaten Agam telah berada di Lubuk Basung yang dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ( PP Nomor 8 Tahun 1998 )


sumber : http://beritaagam.blogspot.com

Sejarah Awal Mula Berdirinya Kabupaten Agam Sumatera Barat

Sumatera Utara adalah sebuah provinsi yang terletak di Pulau Sumatera, Indonesia dan beribukota di Medan.
Sumatera Utara merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Sumatera Utara kaya akan sumber daya alam berupa gas alam di daerah Tandam, Binjai dan minyak bumi di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat yang telah dieksplorasi sejak zaman Hindia Belanda.

Selain itu Sumatera Utara juga tersohor karena luas perkebunannya. Hingga kini, perkebunan tetap menjadi primadona perekonomian provinsi. Perkebunan tersebut dikelola oleh perusahaan swasta maupun negara. Sumatera Utara menghasilkan karet, coklat, teh, kelapa sawit, kopi, cengkeh, kelapa, kayu manis, dan tembakau.

Berikut ini kami telah merangkum daftar Kota Paling Maju di Provinsi Sumatera Utara Indonesia :

1. Kota Medan


Kota Maju pertama di Provinsi Sumatera Utara yaitu Kota Medan, Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di luar Pulau Jawa. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia.

Akses dari pusat kota menuju pelabuhan dan bandara dilengkapi oleh jalan tol dan kereta api. Medan adalah kota pertama di Indonesia yang mengintegrasikan bandara dengan kereta api. Berbatasan dengan Selat Malaka menjadikan Medan kota perdagangan, industri, dan bisnis yang sangat penting di Indonesia.

Sebagai kota terbesar di Pulau Sumatera dan di Selat Malaka, penduduk Medan banyak yang berprofesi di bidang perdagangan. Biasanya pengusaha Medan banyak yang menjadi pedagang komoditas perkebunan. Setelah kemerdekaan, sektor perdagangan secara konsisten didominasi oleh etnis Tionghoa dan Minangkabau. Bidang pemerintahan dan politik, dikuasai oleh orang-orang Melayu dan Mandailing. Sedangkan profesi yang memerlukan keahlian dan pendidikan tinggi, seperti pengacara, dokter, notaris, dan wartawan, mayoritas digeluti oleh orang Minangkabau.

2. Kota Binjai


Kota Maju selanjunya adalah Kota Binjai, Sebelum berstatus kotamadya, Binjai adalah ibukota Kabupaten Langkat yang kemudian dipindahkan ke Stabat. Binjai berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat di sebelah barat dan utara serta Kabupaten Deli Serdang di sebelah timur dan selatan. Binjai merupakan salah satu daerah dalam proyek pembangunan Mebidang yang meliputi kawasan Medan, Binjai dan Deli Serdang.

Saat ini, Binjai dan Medan dihubungkan oleh jalan raya Lintas Sumatera yang menghubungkan antara Medan dan Banda Aceh. Oleh karena ini, Binjai terletak di daerah strategis di mana merupakan pintu gerbang Kota Medan ditinjau dari provinsi Aceh.

Daerah komersial dan pusat perekonomian serta pusat pemerintahan terutama berpusat di wilayah Kecamatan Binjai Kota. Kawasan perindustrian dipusatkan di daerah Binjai Utara, sedangkan di sebelah timur dan selatan adalah daerah konsentrasi pertanian. Daerah pengembangan peternakan dipusatkan di kawasan Binjai Barat.

Kawasan Industri Binjai di Kecamatan Binjai Utara direncanakan di Kelurahan Cengkeh Turi dengan luas wilayah 300 ha. Binjai juga adalah penghasil minyak bumi dan gas ditandai dengan kawasan eksplorasi minyak bumi dan gas alam di kawasan Tandam Hilir, Kecamatan Binjai Utara.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Binjai atas dasar harga tetap sebesar 5,68 persen pada tahun 2007. Hal ini menunjukkan kenaikan yang cukup baik jika dibandingkan dengan tahun 2006 sebesar 5,32 persen. Secara umum ada empat sektor yang cukup dominan dalam pembentukan total PDRB Kota Binjai yaitu Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Keuangan,Persewaan dan Jasa Perusahaan dan Sektor Jasa - jasa.

Kota Binjai berkembang dengan pesat dan terus berbenah menjadi kota tujuan wisata. Sejumlah objek wisata alam atau sejarah di kota ini, antara lain; Arum jeram Sungai Binge; Masjid Agung Binjai; Pantai Sei Bingei; Tugu Perjuangan 1945; dan Vihara Setia Buddha.

3. Kota Pematangsiantar


Kota Paling Maju berikutnya adalah Kota Pematangsiantar, Kota Pematangsiantar (sering disingkat Siantar saja) adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara, dan kota terbesar kedua di Provinsi tersebut setelah Medan.

Kota Pematangsiantar yang hanya berjarak 128 km dari Medan dan 50 km dari Parapatsering menjadi kota perlintasan bagi wisatawan yang hendak ke Danau Toba. Sebagai kota penunjang pariwisata di daerah sekitarnya, kota ini memiliki 8 hotelberbintang, 10 hotel melati dan 268 restoran. Di kota ini masih banyak terdapat sepeda motor BSA model lama sebagai becak bermesin yang menimbulkan bunyi yang keras.

Kota ini pernah menerima Piala Adipurapada tahun 1993 atas kebersihan dan kelestarian lingkungan kotanya. Sementara itu, karena ketertiban pengaturan lalu lintasnya, kota ini pun meraih penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha pada tahun 1996.

Sektor industri yang menjadi tulang punggung perekonomian kota yang terletak di tengah-tengah Kabupaten Simalungun ini adalah industri besar dan sedang. Dari total kegiatan ekonomi pada tahun 2000 yang mencapai Rp1,69 triliun, pangsa pasar industri mencapai 38,18% atau Rp646 miliar. Sektor perdagangan, hotel dan restoran menyusul di urutan kedua, dengan sumbangan 22,77% atau Rp385 miliar.

Di kota Pematangsiantar terdapat Sekolah Tinggi Theologia HKBP, yang kampusnya terletak di Jl. Sangnawaluh No. 6. Juga terdapat Universitas Simalungun atau disingkat USI dan Universitas HKBP Nommensen yang sering disebut Nommensen. Selain itu kota ini juga tempat di mana Akademi seperti AMIK Multicom, STIKOM Tunas Bangsa, dan AMIK Parbina Nusantara berdiri.

Secara total, Pematang Siantar memiliki 160 Sekolah Dasar, 43 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 28 Sekolah Menengah Umum, dan 7 Universitas/Akademi.

Di kota ini juga terdapat Museum Simalungunyang berisi koleksi peninggalan sejarah dan budaya Simalungun. Museum ini dikelola oleh Yayasan Museum Simalungun, dan berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, di antara kantor Polres Siantar dan GKPS Sudirman.

4. Kota Tanjungbalai


Kota Maju selanjunya di Sumatera Utara adalah kota Tanjungbalai, Luas wilayahnya 60,52 km² dan penduduk berjumlah 154.445 jiwa. Kota ini berada di tepi Sungai Asahan, sungai terpanjang di Sumatera Utara. Jarak tempuh dari Medan lebih kurang 186 KM atau sekitar 5 jam perjalanan kendaraan.

Sebelum Kota Tanjungbalai diperluas dari hanya 199 ha (2 km²) menjadi 60,52 km², kota ini pernah menjadi kota terpadat di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk lebih kurang 40.000 orang dengan kepadatan penduduk lebih kurang 20.000 jiwa per km². Akhirnya Kota Tanjungbalai diperluas menjadi ± 60 Km² dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 1987, tentang perubahan batas wilayah Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan.

Tanjungbalai yang dalam sejarahnya menjadi kota perdagangan tidak diragukan lagi merupakan kota multietnis. Berbagai suku bangsa bercampur di sini: Melayu, Jawa, Batak, India dan Tionghoa adalah sebagian dari etnik yang bermukim di kota ini. Namun suku asli kota ini ialah Suku Melayu.

Kota ini dijuluki "Kota Kerang". (hal ini dikarenakan dulu Kota Tanjungbalai pernah menghasilkan Kerang dalam jumlah yang besar, tetapi beberapa waktu belakangan ini produksi Kerang jauh menurun dikarenakan ekosistim yang tidak mendukung)Kota ini memiliki jembatan terpanjang di sumatera utara yang melintasi Sungai Asahan.Tanjungbalai pernah menerima Anugerah Adipura sebagai kota terbersih se-Indonesia pada tahun 2008, 2009,2012,dan 2013.

Itulah daftar Kota Paling Maju di Provinsi Sumatera Utara Indonesia.

Inilah 4 Kota Paling Maju di Provinsi Sumatera Utara Indonesia

Subscribe Our Newsletter