Tampilkan postingan dengan label Terbentuknya Kabupaten Bireuen. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Terbentuknya Kabupaten Bireuen. Tampilkan semua postingan
Kabupaten Kerinci adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Kerinci ditetapkan sebagai Kabupaten sejak awal berdirinya Provinsi Jambi dengan pusat pemerintahan di Sungai Penuh. Pada tahun 2011, pusat pemerintahan berpindah ke Siulak. Nama kerinci berasal dari bahasa tamil yaitu kurinji, yang merupakan nama bunga yang tumbuh di daerah pegunungan india selatan.

SEJARAH AWAL MULA KABUPATEN KERINCI


Zaman dahulu, Sumatera dikenal dengan istilah Swarnadwipa atau Swarnabhumi (tanah atau pulau emas). Kala itu Kerinci, Lebong, dan Minangkabau menjadi wilayah penghasil emas utama di Indonesia (walaupun kebanyakan sumber emas terdapat di luar Kabupaten Kerinci di daerah Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin). Di daerah Kerinci banyak ditemukan batu-batuan Megalitik dari zaman Perunggu (Bronze Age) dengan pengaruh Budha termasuk keramik Tiongkok. Hal ini menunjukkan wilayah ini telah banyak berhubungan dengan dunia luar.

Awalnya "Kerinci" adalah nama sebuah gunung dan danau (tasik), tetapi kemudian wilayah yang berada di sekitarnya disebut dengan nama yang sama. Dengan begitu daerahnya disebut sebagai Kerinci (Kinci atau Kince atau “Kincai” dalam bahasa setempat), dan penduduknya pun disebut sebagai orang Kerinci.

Berdasarkan Catatan China menyebut ada sebuah negeri yang bernama Koying yang berdiri pada Abad 2 SM terletak disebuah dataran tinggi dan memiliki Gunung api. Beberapa Ahli berpendapat bahwa Koyingidentik dengan dataran tinggi Kerinci. Abad 14 M, Kerajaan Dharmasraya mulai menetapkan undang-undang kepada para Kepala suku atau luhah disetiap dusun di Selunjur bhumi Kurinci, Kepala suku tersebut disebut sebagai Depati sebagaimana yang tercantum dalam kitab Undang-undang Tanjung Tanah.

Menurut Uli Kozok, negeri Kurinci atau Kerinci tidak sepenuhnya di bawah kendali Dharmasraya, para Depati tetap memiliki hak Penuh atas kekuasaannya, penetapan Undang-undang disebabkan Kerajaan Dharmasraya ingin menguasai perdagangan emas yang saat itu melimpah ruah di Bumi Kerinci.

Pada Abad 15 M, Kerajaan Jambi mulai memegang kendali atas Para Depati di Bumi Kerinci, Kerajaan Jambi yang berada di Tanah Pilih, Kota Jambi sekarang. Menunjuk Pangeran Temenggung Kebul di Bukit sebagai wakil Kerajaan Jambi di wilayah hulu berkedudukan di Muaro Masumai, untuk mengontrol dan mengendalikan para Depati di Kerinci Rendah dan Kerinci Tinggi. Para depati yang dulunya terpisah-pisah dalam sebuah kampung atau kelompok kecil disatukan dalam pemerintahan yang dibuat oleh Kerajaan Jambi, Pemerintahan ini disebut dengan Pemerintahan Depati Empat,berpusat di Sandaran Agung.

Abad 16 M, Terjadinya perjanjian di Bukit Sitinjau Laut antara Kesultanan Jambi yang diwakili oleh Pangeran Temenggung, Kesultanan Inderapura diwakili oleh Sultan Muhammadsyah dikenal dengan sebutan Tuanku Berdarah Putih dan Alam Kerinci diwakili oleh Depati Rencong Telang dan Depati Rajo Mudo. Isi Perjanjian tersebut intinya untuk saling menjaga keamanan antar tiga wilayah sebab saat itu banyak para penyamun dan perompak yang berada di jalur perdagangan antara Kerinci-Indrapura maupun Kerinci-Jambi.

Abad 17 M, terbentuk Pemerintahan Mendapo nan Selapan Helai Kain yang berpusat di Hamparan Rawang, serta beberapa wilayah Otonomi tersendiri seperti Tigo Luhah Tanah Sekudung di Siulak, Pegawai jenang Pegawai Raja di Sungai Penuh.Tahun 1901 M, Belanda Mulai Masuk Ke Alam Kerinci melewati renah Manjuto di Lempur hingga terjadi peperangan dengan beberapa Pasukan Belanda, Pasukan Belanda gagal memasuki Alam Kerinci.Tahun 1903 M, Belanda berhasil membujuk Sultan Rusli, Tuanku Regent sekaligus menjabat Sultan Indrapura untuk membawa pasukan Belanda ke Alam Kerinci dengan tujuan agar tidak terjadi perlawanan dari rakyat Kerinci.

Ternyata yang terjadi sebaliknya, Perlawanan Rakyat Kerinci begitu hebatnya hingga terjadi peperangan selama Tiga bulan di Pulau Tengah. Peperangan Pulau Tengah di bawah komando Depati Parbo memakan korban perempuan dan anak-anak yang begitu banyak setelah Belanda membakar habis Kampung tersebut. Tahun 1904 M, Kerinci takluk di bawah pemerintahan Belanda setelah kalah Perang dan Depati Parbo di Buang Ke Ternate

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Kerinci masuk ke dalam Karesidenan Jambi (1904-1921), kemudian berganti di bawah Karesidenan Sumatra's Westkust (1921-1942). Pada masa itu, Kerinci dijadikan wilayah setingkat onderafdeeling yang dinamakan Onderafdeeling Kerinci-Indrapura. Setelah kemerdekaan, status administratifnya dijadikan Kabupaten Pesisir Selatan-Kerinci. Sedangkan Kerinci sendiri, diberi status daerah administratif setingkat kewedanaan. Kewedanan Kerinci terbagi menjadi tiga Kecamatan yaitu:

  1. Kecamatan Kerinci Hulu terdiri dari Kemendapoan Danau Bento, Kemendapoan Natasari, Kemendapoan Siulak (Wilayah Adat tanah Sekudung) serta Kemendapoan Semurup,
  2. Kecamatan Kerinci tengah terdiri dari Kemendapoan Depati Tujuh, Kemendapoan Kemantan, Kemendapoan Rawang, Kemendapoan Sungai Tutung, Kemendapoan Limo Dusun, Kemendapoan Penawar, Kemendapoan Hiang,dan Kemendapoan Keliling danau,
  3. Kecamatan Kerinci Hilir terdiri dari kemendapoan seleman,Kemendapoan 3 Helai Kain, kemendapoan Lempur, dan Kemendapoan Lolo.


Pada tahun 1957, Provinsi Sumatera Tengahdipecah menjadi 3 provinsi:


  1. Sumatera Barat, meliputi daerah darekMinangkabau dan Rantau Pesisir
  2. Riau, meliputi wilayah Kesultanan Siak, Pelalawan, Rokan, Indragiri, Riau-Lingga, ditambah Rantau Hilir Minangkabau : Kampar dan Kuantan.
  3. Jambi, meliputi bekas wilayah Kesultanan Jambi ditambah Pecahan dari Kabupaten Pesisir Selatan -Kerinci : Kerinci.


Tahun 1970, Sistem Kemendapoan (setingkat kelurahan) yang telah dipakai sejak ratusan tahun lalu, dihapuskan. Istilah Dusun diganti menjadi desa.

Sejarah Asal Usul Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi

Kabupaten Bungo adalah sebuah kabupaten yang terletak dibagian barat Provinsi Jambi. Muara Bungo adalah ibu kota dari kabupaten ini.


Kabupaten Bungo memiliki luas wilayah sekitar 4.659 km². Wilayah ini secara geografis terletak pada posisi 101º 27’ sampai dengan 102º 30’ Bujur Timur dan di antara 1º 08’ hingga 1º 55’ Lintang Selatan. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Bungo berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Dharmasraya di sebelah Utara, Kabupaten Tebo di sebelah Timur, Kabupaten Merangin di sebelah Selatan, dan Kabupaten Kerinci di sebelah Barat.

Secara administratif, Kabupaten Bungo yang berpenduduk 332.881 jiwa (hasil sensus tahun 2017), yang tersebar di 17 kecamatan yang meliputi 12 kelurahan dan 141 desa. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Pasar Muara Bungo, Rimbo Tengah, Bungo Dani, Bathin III, Tanah Tumbuh, Rantau Pandan, Jujuhan, Tanah Sepenggal, Limbur Lubuk Mengkuang, Pelepat Ilir, Muko-Muko Bathin VII, Pelepat, Bathin II Babeko, Tanah Sepenggal Lintas, Jujuhan Ilir, Bathin III Uludan Bathin II Pelayang.

SEJARAH KABUPATEN BUNGO

Dahulu, saat Kesultanan Jambi masih berkuasa, daerah Muara Bungo juga merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Jambi. Saat itu wilayah Muara Bungo terdiri dari beberapa negeri yang disebut Bathin.

Seperti Bathin Batang Bungo, Bathin Jujuhan, Bathin Batang Tebo dan Bathin Batang Pelepat. Pada awalnya pemimpin Muara Bungo adalah Sultan Mangkubumi yang berkedudukan di Balai Panjang atau di wilayah Dusun Tanah Periuk saat ini.

Sultan Mangkubumi dan juga pemimpin-pemimpin setelahnya adalah Wakil Rajo Jambi di Muara Bungo yang sudah ditetapkan oleh Rajo atau Sultan Jambi waktu itu untuk memimpin Muara Bungo.

Pada 1904 Sultan Thaha Syaifudin selaku Sultan Jambi wafat dalam pertempuran di Betung Bedarah saat  perang menghadapi Belanda, sehingga Kesultanan Jambi takluk dibawah pemerintah kolonial Belanda.

Pada 1906 semua wilayah Kesultanan Jambi termasuk Muara Bungo berada dibawah jajahan pemerintahan kolonial Belanda. Pada 1926, Belanda membagi wilayah Muara Bungo menjadi wilayah-wilayah yang disebut dengan Marga, diantaranya   Tanah Sepenggal Jujuhan Bilangan V dan VII Bathin VII Bathin III Ilir     Bathin III Ulu Bathin II Pelepat

Sistem pemerintahan Marga ini sebetulnya mirip dengan pemerintahan Bathin sebelumnya. Yaitu dimana Marga/Bathin membawahi beberapa dusun. Pemerintahan Marga ini dipimpin oleh seseorang yang disebut 'Pasirah'.

Sedangkan Dusun dipimpin oleh seseorang yang disebut 'Rio'. Dan tiap-tiap dusun terbagi lagi atas beberapa Kampung.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Muara Bungo menjadi bagian dari Kabupaten Merangin yang beribukota di Bangko. Dan bersama Kabupaten Batanghari berada di bawah Karesidenan Jambi.

Berdasarkan UU No.10/1948, Karesidenan Jambi termasuk ke dalam provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya berdasarkan UU No.12/1956, Ibu Kota Kabupaten Merangin yang pada awalnya berkedudukan di Bangko dipindahkan ke Muara Bungo.

Berdasarkan UU No.81/1958, Provinsi Jambi dimekarkan menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Merangin, Kerinci dan Batanghari.

Pemekaran ini mendorong DPRD Peralihan dan DPR-GR Kabupaten Merangin mendesak Pemerintah Pusat untuk memekarkan Kabupaten Merangin menjadi dua kabupaten.

Diusulkan Kewedanaan Muara Bungo dan Kewedanaan Tebo menjadi Kabupaten Muara Bungo Tebo, dengan Muara Bungo sebagai ibukotanya.

Sedangkan kewedanaan Sarolangun dan Kewedanaan Bangko menjadi Kabupaten Bangko dengan kedudukan ibukota di Bangko.

Setelah mengirimkan delegasi ke Jakarta hingga beberapa kali, maka pada 12 September 1965 dilaksanakan pelantikan M. Saidi sebagai Pejabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo.

Pada 19 Oktober 1965 DPR-GR Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo mengubah nama Kabupaten Muara Bungo Tebo menjadi Kabupaten Bungo Tebo dengan julukan "Bumi Sepucuk Bulat Seurat Tunggang" serta menjadikan 19 Oktober 1965 sebagai hari jadi kabupaten.

Perubahan terus berlanjut, reformasi bergema dimana-mana. Pada 1999, Kabupaten Bungo Tebo dimekarkan menjadi Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo.

Peresmiannya dilaksanakan di Jakarta pada 12 Oktober 1999 oleh Menteri Dalam Negeri. Sejak saat itulah berdiri Kabupaten Bungo dengan ibu kota di Muara Bungo dan mendapat julukan 'Langkah Serentak Limbai Seayun'.

Suku Melayu adalah penduduk asli Kabupaten Bungo, mereka menetap di sepanjang aliran sungai yang ada di Kabupaten Bungo seperti di sepanjang aliran Batang Tebo, Batang Bungo, Batang Jujuhan dan Batang Pelepat. Selain itu di Kabupaten Bungo juga terdapat suku-suku pendatang seperti dari Minang, Jawa, Batak, Tionghoa, Arab, India, dll.

Sejarah Asal Usul Kabupaten Bungo Provinsi Jambi

Kabupaten Bireuen adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Kabupaten ini beribukotakan di Bireuen Kabupaten ini menjadi wilayah otonom sejak 12 Oktober tahun 1999 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara.


Kabupaten ini terkenal dengan julukan kota juangnya, namun sempat menjadi salah satu basis utama Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Semenjak diberlakukannya darurat militersejak bulan Mei 2003, situasi di kabupaten ini berangsur-angsur mulai kembali normal, meski belum sepenuhnya.

Kabupaten Bireuen juga terkenal di bidang kulinernya diantaranya Mie Kocok Geurugok (Gandapura), Rujak Manis dan Bakso Gatok (Kuta Blang), Sate Matang (Peusangan) Bu Sie Itek dan Nagasari (Kota Juang/Bireuen).

SEJARAH KABUPATEN BIREUEN

Dalam catatan sejarah Kabupaten Bireuen dikenal sebagai daerah Jeumpa. Dahulu Jeumpa merupakan sebuah kerajaan kecil di Aceh. Menurut Ibrahim Abduh dalam Ikhtisar Radja Jeumpa, Kerajaan Jeumpa terletak di Desa Blang Seupeung, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen.

Kerajaan-kerjaan kecil di Aceh tempo dulu termasuk Jeumpa mengalami pasang surut. Apalagi setelah kehadiran Portugis ke Malaka pada tahun 1511 M yang disusul dengan kedatangan Belanda. Secara de facto Belanda menguasai Aceh pada tahun 1904, yaitu ketika Belanda dapat menduduki benteng Kuta Glee di Batee Iliek, di bagian barat Kabupaten Bireuen.

Kemudian dengan Surat Keputusan Vander Guevernement General Van Nederland Indie tanggal 7 September 1934, Aceh dibagi menjadi enam Afdeeling (kabupaten) yang dipimpin oleh seorang Asisten Residen. Salah satunya adalah Afdeeling Noord Kust van Aceh (Kabupaten Aceh Utara) yang dibagi dalam tiga Onder Afdeeling (kewedanan).

Kewedanan dikepalai oleh seorang Countroleur (wedana) yaitu: Onder Afdeeling Bireuen (kini Kabupaten Bireuen), Onder Afdeeling Lhokseumawe (Kini Kota Lhokseumawe) dan Onder Afdeeling Lhoksukon (Kini jadi Ibu Kota Aceh Utara).

Selain Onder Afdeeling tersebut, terdapat juga beberapa daerah Ulee Balang (Zelf Bestuur) yang dapat memerintah sendiri terhadap daerah dan rakyatnya, yaitu Ulee Balang Keureutoe, Geureugok, Jeumpa dan Peusangan yang diketuai oleh Ampon Chik.

Pada masa pendudukan Jepang istilah Afdeeling diganti dengan Bun, Onder Afdeeling diganti dengan Gun, Zelf Bestuur disebut Sun. Sedangkan mukim disebut Kun dan gampong disebut Kumi.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Aceh Utara disebut Luhak, yang dikepalai oleh Kepala Luhak sampai tahun 1949. Kemudian, setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar pada 27 Desember 1949, dibentuklah Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan beberapa negara bagian. Salah satunya adalah Negara Bagian Sumatera Timur, Aceh dan Sumatera Utara tergabung didalamnya dalam Provinsi Sumatera Utara.

Kemudian melalui Undang-Undang Darurat nomor 7 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom setingkat kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, maka dibentuklah Daerah Tingkat II Aceh Utara.

Keberadaan Aceh dibawah Provinsi Sumatera Utara menimbulkan rasa tidak puas masyarakat Aceh. Para tokoh Aceh menuntut agar Aceh berdiri sendiri sebagai sebuah provinsi. Hal ini juga yang kemudian memicu terjadinya pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada tahun 1953.

Pemberontakan ini baru padam setelah keluarnya Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1957 tentang pembentukan Provinsi daerah Istimewa Aceh dan Aceh Utara sebagai salah satu daerah Tingkat dua, Bireuen masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara.

Baru pada tahun 1999 Bireuen menjadi Kabupaten tersendiri setelah lepas dari Aceh Utara selaku Kabupaten induk, pada 12 Oktober 1999, melalui Undang Undang Nomor 48 tahun 1999.

Kabupaten Bireuen terletak pada jalur Banda Aceh – Medan yang di apit oleh tiga (3) kabupaten, yaitu :

  • Kabupaten Bener Meriah, 
  • Kabupaten Pidiy Jaya
  • Kabupaten Aceh Utara yang membuat Bireuen sebagai daerah transit yang maju.


Daerah tingkat dua pecahan Aceh Utara ini termasuk Wilayah agraris. Sebanyak 52,2 persen wilayah Bireuen adalah wilayah pertanian. Kondisi itu pula yang membuat 33,05 persen penduduknya bekerja di sektor agraris. Sisanya tersebar di berbagai lapangan usaha seperti jasa perdagangan dan industri.

Dari lima kegiatan pada lapangan usaha pertanian, tanaman pangan memberi kontribusi terbesar untuk pendapatan Kabupaten Bireuen. Produk andalan bidang ini adalah padi dan kedelai dengan luas tanaman sekitar 29.814 hektar.

Sentra produksi padi terdapat di Kecamatan Samalangan, Peusangan, dan Gandapura. Untuk pengairan sawah, kabupaten ini memanfaatkan tujuh sungai yang semua bermuara ke Selat Malaka. Salah satunya, irigasi Pante Lhong, yang memanfaatkan air Krueng Peusangan. Padi dan kedelai merupakan komoditas utama di kabupaten ini.

Bireuen juga dikenal sebagai daerah penghasil pisang. Paling banyak terdapat di Kecamatan Jeumpa. Pisang itu diolah jadi keripik. Karena itu pula Bireuen dikenal sebagai daerah penghasil keripik pisang. Komoditas khas lainnya adalah giri matang, sejenis jeruk bali. Buah ini hanya terdapat di Matang Geulumpangdua.

Potensi kelautan juga sangat menjanjikan. Untuk menopang hal itu di Kecamatan Peudada dibangun Pusat Pendaratan Ikan (PPI). Selain itu ada juga budi daya udang windu. Sementara untuk pengembangan industri, Pemerintah Kabupaten Bireuen menggunakan kawasan Gle Geulungku sebagai areal pengembangan. Untuk kawasan rekreasi, Bireuen menawarkan pesona Krueng Simpo dan Batee Iliek. Dua sungai yang menyajikan panorama indah.

Daerah pecahan Aceh Utara ini juga dikenal sebagai kota juang. Beragam kisah heroik terekam dalam catatan sejarah. Benteng pertahanan di Batee Iliek merupakan daerah terakhir yang diserang Belanda yang menyisakan kisah kepahlawan pejuang Aceh dalam menghadapi Belanda.

Kisah heroik lainnya, ada di kubu syahid lapan di Kecamatan Simpang Mamplam. Pelintas jalan Medan-Banda Aceh, sering menyinggahi tempat ini untuk ziarah. Di kuburan itu, delapan syuhada dikuburkan. Mereka wafat pada tahun 1902 saat melawan pasukan Marsose, Belanda.

Kala itu delapan syuhada tersebut berhasil menewaskan pasukan Marsose yang berjumlah 24 orang. Namun, ketika mereka mengumpulkan senjata dari tentara Belanda yang tewas itu, mereka diserang oleh pasukan Belanda lainnya yang datang dari arah Jeunieb.

Kedelapan pejuang itu pun syahid. Mereka adalah :

  • Tgk Panglima Prang Rayeuk Djurong Bindje, 
  • Tgk Muda Lem Mamplam, 
  • Tgk Nyak Bale Ishak Blang Mane, 
  • Tgk Meureudu Tambue, 
  • Tgk Balee Tambue, 
  • Apa Sjech Lantjok Mamplam, 
  • Muhammad Sabi Blang Mane, 
  • Nyak Ben Matang Salem Blang Teumeuleuk. 
Makam delapan syuhada ini terletak di pinggir jalan Medan – Banda Aceh, kawasan Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam. Makam itu dikenal sebagai kubu syuhada lapan.

Salah satu Peninggalan Situs Sejarah Kabupaten Bireuen yaitu :

1. Istana Tun Sri Lanang (Rumoh Krueng)

Istana Tun Sri Lanang atau yang dikenal dengan nama Rumoh Krueng adalah sebuah bangunan tempat tinggal Tun Sri Lanang tahun 1613-1659. Yang terletak di Mukim Kuta Blang Kecamatan Samalanga.

Istana Tun Sri Lanang terbuat dari kayu beratap rumbia yang  menghadap ke arah  selatan dengan denah persegi panjang yang berukuran 18 x 12,17 meter. Istana ini memilki bentuk atau ciri khas bangunan tradisional Aceh : berbentuk rumah panggung, mempunyai atap tampung lima, memunyai dua serambi atau seramoe keue dan seramo likoet yang berfungsi seramoe keue (serambi depan) untuk tempat bertamu kaum laki-laki dan seramoe likoet atau serambi belakang untuk tamu-tamu kaum perempuan.

Kemudian pada bagian tengah ada kamar tidur dalam bahasa Aceh disebut Juree. Secara umum bangunan atau Istana Tun Sri lanang ini didominasi oleh warna putih dengn pemakaian warna hijau sebagai penegasan bentuk elemen bangunan.

2. Makam Tun Srilanang

Di daerah Samalanga terdapat makam Tun Sri Lanang, Makam Tun Seri Lanang masih dapat dijumpai di Desa Meunasah Lueng, Kec. Samalanga, Kabupaten Bireuen. Tidak jauh dari kawasan makam terdapat masjid dan dayah Kota Blang yang telah menjana ramai tokoh alim-ulama. Apa yang menarik, bentuk masjid tidak sama dengan masjid-masjid yang ada di Aceh. Dengan kata lain, sangat kental dengan nuansa Melayu.

Tun Sri Lanang adalah raja pertama kerajaan Samalanga. Sebenarnya dia seorang Bendahara di Kerajaan Johor. Nama aslinya adalah Tun Muhammad. Dia diangkat menjadi raja Samalanga pada tahun 1615.

Sumber : Bireuenkab.go.id dan Wikipedia

Sejarah Asal Usul Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh