Showing posts with label Sejarah kota Sibolga. Show all posts
Showing posts with label Sejarah kota Sibolga. Show all posts

Wednesday, January 23, 2019

Sejarah Asal Usul Kota Tanjungbalai Sumatera Utara

Kota Tanjungbalai adalah salah satu kota di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Luas wilayahnya 60,52 km² dan penduduk berjumlah 167.012 jiwa. Kota ini berada di tepi Sungai Asahan, sungai terpanjang di Sumatera Utara.

AWAL SEJARAH KOTA TANJUNGBALAI


Berdasarkan sejarah, keberadaaan Kota Tanjungbalai tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan Asahan yang telah berdiri ± 392 tahun yang lalu. Tepatnya dengan penobatan Sultan Abdul Jalil sebagai raja pertama Kerajaan Asahan di Kampung Tanjung yang merupakan cikal bakal nama Tanjungbalai pada tahun 1620.

Asal-usul nama Kota Tanjungbalai menurut cerita rakyat bermula dari sebuah balai yang ada disekitar ujung tanjung di muara sungai Silau dan aliran sungai Asahan. Lama – kelamaan balai tersebut semakin ramai disinggahi karena letaknya yang strategis sebagai bandar kecil tempat melintas bagi orang – orang yang ingin berpergian ke hulu sungai Silau dan sungai Asahan. Tempat itu kemudian dinamai “Kampung Tanjung” dan orang lazim menyebutnya “ Balai Di Tanjung”.

Tanggal 27 Desember yang merupakan hari mangkatnya Sultan Kerajaan Aceh Sultan Iskandar Muda yang merupakan ayahanda Sultan Abdul Jalil, telah dijadikan sebagai hari lahir Kota Tanjungbalai yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kotamadya Tanjungbalai Nomor 4 / DPRD / TB / 1986 tanggal 25 Nopember 1986.

Kerajaan Asahan pernah diperintah oleh delapan orang raja sejak raja pertama Sultan Abdul Jalil pada tahun 1620 sampai dengan raja terakhir Sultan Syaibun Abdul Jalil Rahmadsyah pada tahun 1933. Raja terakhir mangkat pada tanggal 17 April 1980 di Medan dan dimakamkan di lingkungan Mesjid Raya Tanjungbalai.

Di zaman penjajahan Belanda, pertumbuhan dan perkembangan Kota Tanjungbalai semakin meningkat dan strategis. Kota Tanjungbalai dijadikan sebagai Gementee berdasarkan Besluit G.G. tanggal 27 Juni 1917 dengan Stbl. 1917 Nomor 284.

Hal ini sejalan dengan berdirinya perkebunan – perkebunan  di daerah Asahan dan Sumatera Timur, seperti H.A.P.M, SIPEF, London Sumatera (Lonsum) dan lain-lain. Pembangunan jalur transportasi seperti jalan, jembatan dan jalur kereta api mempermudah akses ke Kota Tanjungbalai. Sehingga hasil-hasil dari perkebunan dapat dipasarkan dengan lancar ke luar negeri melalui pelabuhan Tanjungbalai. Maka Kota Tanjungbalai berkembang sebagai kota pelabuhan yang diperhitungkan di pantai timur Sumatera Utara.

Pembukaan kantor – kantor dagang berbagai maskapai Belanda di Tanjungbalai pada abad XX, seperti K.P.M., Borsumeij dan lain-lain, maka mulailah bangsa Eropa menetap di Kota Tanjungbalai. Asisten Resident van Asahanberkedudukan di Tanjungbalai yang jabatannya bertindak sebagai Walikota dan Ketua Dewan Kota (Voorzitter van den Gemeenteraad). Maka mulai saat itu Kota Tanjungbalai selain tempat kedudukan Raja, juga merupakan tempat kedudukan Asisten Resident.

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia, keberadaan Kota Tanjungbalai sebagai daerah otonom ditetapkan berdasarkan Undang – Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 (LN Tahun 1956 Nomor 60, TLN Nomor 1092) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, nama Gementee Tanjungbalai diganti dengan Kota Kecil Tanjungbalai. Berdasarkan Surat Mendagri Nomor U.P.15/2/3 tanggal 18 September 1956, jabatan Walikota Tanjungbalai terpisah dari Bupati Asahan. Selanjutnya dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1957, nama Kota Kecil Tanjungbalai diganti menjadi Kotapraja Tanjungbalai.

Pada waktu Gementee Tanjungbalai didirikan tahun 1917, luas wilayah Kota Tanjungbalai hanya 106 Ha. Atas persetujuan Bupati Asahan melalui Maklumat Nomor 260 tanggal 11 Januari 1958, daerah – daerah yang dikeluarkan (menurut Stbl. 1917 Nomor 641) dikembalikan pada batas semula, sehingga luasnya menjadi ± 190 – 200 Ha ( ± 2 km²). Berdasarkan Sensus penduduk tahun 1980, dengan luas wilayah 2 km² dan jumlah penduduk ± 40.000 jiwa (kepadatan penduduk ± 20.000 jiwa per km²), menjadikan Kota Tanjungbalai sebagai Kota terpadat di Asia Tenggara saat itu.

Selanjutnya dengan terbitnya PP Nomor : 11 Tahun 1984 (LN Tahun 1984 Nomor 12) tanggal 29 Maret 1984, maka oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Mendagri, pada tanggal 5 Januari 1985 telah meresmikan terbentuknya 2 (dua) Kecamatan di Kotamadya Dati II Tanjungbalai, yaitu Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Tanjungbalai Utara.

Kemudian berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tanjungbalai dengan Kabupaten Dati II Asahan, serta Inmendagri Nomor 22 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan PP Nomor 20 tahun 1987, maka luas wilayah Kota Tanjungbalai berubah menjadi 6.052 Ha dengan 5 Kecamatan 11 Kelurahan dan 19 Desa. Berdasarkan Perda Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Wilayah Kota Tanjungbalai, 19 Desa tersebut telah diubah statusnya menjadi Kelurahan. Semenjak itulah di Kota Tanjungbalai terdapat 5 Kecamatan dengan 30 Kelurahan.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 tahun 2005 telah ditetapkan pembentukan Kecamatan Datuk Bandar Timur sebagai hasil pemekaran Kecamatan Datuk Bandar. Selanjutnya berdasarkan Perda Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2006 telah ditetapkan pembentukan Kelurahan Pantai Johor di Kecamatan Datuk Bandar. Dengan demikian sampai saat ini, Kota Tanjungbalai terdiri dari 6 Kecamatan dan 31 Kelurahan.

Sumber : http://tanjungbalaikota.go.id/sejarah

Sejarah Asal Usul Kota Sibolga Sumatera Utara

Kota Sibolga adalah salah satu kotamadya di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini terletak di pantai barat pulau Sumatera, membujur sepanjang pantai dari utara ke selatan dan berada pada kawasan Teluk Tapian Nauli. Kota ini hanya memiliki luas ±10,77 km² dan berpenduduk sekitar 95.471 jiwa.


Pada masa Hindia Belanda, kota ini merupakan ibukota dari Karesidenan Tapanuli. Setelah masa kemerdekaan hingga tahun 1998, Sibolga menjadi kotamadya Sibolga.

AWAL SEJARAH KOTA SIBOLGA

Jauh sebelum kota Sibolga terbentuk di pesisir teluk Tapian Nauli, teluk Tapian Nauli telah ramai dengan aktivitas perdagangan  di ketahui melalui catatan pelawat Islam abad ke-7 dan Portugis di abad ke-16 M,  dimana teluk Tapian Nauli merupakan salah satu pintu masuk perdagangan yang pertama di pantai barat sumatera  utara  dengan Bandar ( pelabuhan) nya Barus (Tengku Luckman sinar, SH, “Lintasan Sejarah Sibolga dan Pantai Barat Sumatera Utara", Harian Waspada, 23 juni 1981).

Mengutip apa yang di sampaikan oleh Tengku Luckman Sinar dalam tulisannya yang bertajuk (lintasan sejarah sibolga dan pantai barat sumatera utara 1981) di mana dalam tulisanya   tersebut beliau menyampaikan bagaimana kondisi teluk Tapian Nauli pada saat itu  telah terjadi interaksi antara masyarakat di pesisir pantai teluk Tapian Nauli dengan Orang-orang yang tinggal di pedalaman, yang sangat membutuhkan garam, dan bahan bahan lainya yang hanya dapat bisa diperoleh dari pesisir pantai, mereka melakukan barter dengan hasil hutan yang mereka peroleh, dengan garam dan lain-lain, hal ini sering dilakukan oleh “Parlanja” (Pengertian parlanja  adalah orang yang membawa barang dengan pikulan), makin lama makin banyak orang hilir mudik, dan menetap di pesisir pantai.

Berdirinya sibolga berawal dari di bukanya kampung oleh Ompu Datu Hurinjom yang berasal dari daerah Silindung (Tapanuli Utara) di Simaninggir yang pada saat ini Simaninggir merupakan wilayah yang termasuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah.

Letak Simaninggir tersebut berada di gunung dekat dengan teluk Tapian Nauli. Simaninggir/Tinggir yang dalam bahasa Toba Batak mempunyai arti tajam pendengaran/pemantauan. Oleh para parlanja daerah ini sering dijadikan sebagai tempat istirahatnya ketika hendak menuju daerah pesisir pantai atau pun sesudah sekembali dari daerah  pesisir pantai sebelum kembali ke daerahnya.

Semenjak Ompu Datu Hurinjom bermukim di Simaninggir, kawasan teluk Tapian Nauli diwarnai dengan perdagangan secara paksa antara penduduk dengan pihak Inggris yang berkembang menjadi perang. Walau pun demikian Ompu Datu Hurinjom yang memiliki postur tubuh tinggi besar tidak gentar menghadapi keadaan, bahkan memindahkan pemukiman mendekati teluk, yaitu di Simare-Mare (salah satu daerah di kecamatan Sibolga kota) di bawah kaki Dolok Simarbarimbing dan terus melakukan perlawanan terhadap pihak Inggris yang memonopoli perdagangan di teluk Tapian Nauli).

Dikarenakan taktik perang dan taktik wilayah dan untuk menjamin keperluan garam maka sekitar tahun 1700 M cucu Datu Horinjom bernama Raja Luka Hutagalung yang dalam perjalanan sejarahnya yang kemudian lebih dikenal sebagai Tuanku Dorong membuka perkampungan baru di sekitar aliran sungai Aek Doras (sungai di wilayah kecamatan Sibolga kota).

Ompu Datu Horinjom sebagai pemuka kampung pertama di Simaninggir merupakan seseorang yang dihormati oleh kalangan masyarakatnya di samping memiliki postur tubuh tinggi besar  ompu tersebut juga memilki kesaktian/tenaga hal ini juga  turun kepada anak dan cucunya yang juga memilki tubuh tinggi besar.

Di mana dalam masyarakat Batak adalah Tabu  untuk menyebut nama seseorang apalagi orang tersebut lebih tua dan di hormati, sehinnga yang ingin bertemu dengannya sering disampaikan dengan sebutan : beta tu huta ni Sibalga’i, yang apabila diartikan sebagai berikut ayo ke tempat/kampung orang yang tinggi besar itu, kata tersebut merupakan awal kata di mana kemudian dalam perjalanan sejarah berikutnya berkembang menjadi Sibolga (Drs. Raja Ja’far  Hutagalung, “Sibolga Nama Legendaris Seorang Pejuang”, dalam buku “Hari Jadi Sibolga”, Pemko Sibolga 1998:111).
 
Periode 1815 pihak Inggris mengadakan perjanjian yang mana perjanjian tersebut disebut dengan perjanjian Tigo Badusanak, dengan Raja Sibogah serta Datuk-Datuk yang berada di pulau-pulau kecil di sekitar teluk Tapain Nauli yaitu pulau Poncan Ketek (kecil) dan Poncan Gadang (besar) yang saat itu tunduk di bawah kekuasan inggris, pihak inggris menyebut Poncan dengan Fort Tapanooly dikarenakan di sanalah Inggris mendirikan benteng dan pada tahun 1801 ditetapkan Jhon Prince sebagai residennya.

Menurut Tengku Luckman Sinar bahwa dari hasil catatan riset  seorang pembesar belanda E. B. Kielstra bahwa dalam periode 1833-1838 di Sibolga penuh berdiam penduduk segala bangsa terutama orang batak yang berasal dari wilayah Angkola yang mengungsi, dan setelah pusat  pemerintahan asisten Residensi Tapanuli bertempat di sekitar Aek Doras,  Sibolga menjadi ramai, meski pun di kelilingi oleh sawah dan rawa-rawa, penduduk asal batak yang sudah beragama islam sudah menjadi “Pesisir” dengan adat sendiri yang spesifik.

Di masa Sibolga dibagun istana raja yang berada di tepi sungai Aek Doras dan perkampungan di sekelilingnya dipindahkan ke daerah baru  di Sibolga Ilir, dan sebagai pemangku adat berdasarkan data dan silsilah raja-raja/kepala kuria di Sibolga adalah sebagai berikut:

- Raja Luka Hutagalaung gelar Tuanku Dorong pembuka kampung pertama di sekitar sungai aek Doras yang kemudian berkembang menjadi kuria sibogah   Sutan Manukar
- Raja Ombun
- Sipalenta Sultan Parhimpunan  Muhamad Sahib (merupakan kepala kuria terakhir, karena setelah zaman kemerdekaan istilah raja/kepala kuria sudah tidak ada lagi) (“Hari Jadi Sibolga”, Pemko Sibolga, 1998:13:111)

Periode selanjutnya antara tahun 1838-1842 setelah Belanda membuka jalan dari Sibolga hingga Portibi (Tapanuli Selatan) dan pada saat itu Sumatera Barat sudah meningkat menjadi “Gouvernement” (Propinsi) dan Tapanuli menjadi salah satu “Resident”-nya, di mana dengan Beslit Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 7 Desember 1842 ditetapkan Sibolga menjadi ibukota  Residen Tapanuli yang  dipimpin oleh seorang Afdelinghoof   (kepala daerah).

Afdeling di bawah Kerisidenan Sibolga  :
1  Afdeling Singkil 
2  Afdeling Barus 
3  Afdeling Mandailing
4  Afdeling Natal 
5  Afdeling Angkola
6  Afdeling Nias
7  Afdeling Sibolga

Wilayah yang termasuk distrik afdeling  Sibolga ialah : Sibolga, Tapian Nauli, Badiri, Sarudik, Kolang, Tukka, Sai Ni Huta, dan pulau-pulau kecil di depan teluk Tapian Nauli, yang mana setiap distrik dikepalai oleh seorang Districhoof (Demang). Selanjutnya di tahun 1871 Belanda menghapuskan sistem pemerintahan Raja-Raja/Kepala Kuria dan diganti oleh Demang tetapi sebagian masyarakat masih mengangap Raja/Kepala kuria sebagai pemangku adat yang sah.

Pada tahun 1898 hampir semua daerah di Sibolga ditelan a mukan api akibat dari perlawanan masyarakat terhadap Belanda, dan pada tahun 1906 ibukota residen Tapanuli dipindahkan ke Padang Sidempuan. Pada masa pemerintahan militer Jepang, Sibolga dipimpin oleh seorang Sityotyo  (baca Sicoco) yang memegang pimpinan kota, sebagai kelanjutan dari kepala distrik yang masih dijabat oleh bekas Districhoofd (Demang) pada masa pendudukan belanda yaitu Z. A. Sutan Kumala Pontas.

Periode berikutnya tahun 1947, A. M. Djalaluddin diangkat menjadi kepala daerah di Sibolga di waktu jabatan beliau inilah Sibolga di bentuk menjadi daerah otonom tingkat B sesuai dengan surat keputusan Residen Tapanuli N.R.I (Negara Republik Indonesia) tanggal 29 November 1946 Nomor 999, dan selaku realisasi dari surat keputusan Gubernur Sumatera Utara N.R.I tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, dan kota otonom Sibolga itu dipimpin oleh seorang Walikota yang dirangkapkan  kepada Bupati Tapanuli Tengah (Prof. M. Solly Lubis, SH, “Sibolga  dan sekeping sejarahnya”, dalam buku “Hari Jadi Sibolga”, Pemko Sibolga, 1998:16:111).

Terhitung tanggal 24 November 1956 sejak  berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956, yang mengatur pembentukan daerah otonom kota-kota besar dalam lingkungan daerah propinsi Sumatera Utara, di mana dalam pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 itu ditetapkan pembentukan 4 kota besar yaitu : Medan, Pematangsiantar, Sibolga dan Kutaraja, menurut Undang-Undang Darurat ini Sibolga menjadi kota besar, dengan batas wilayah sesuai dengan keputusan residen Tapanuli tanggal 29 November 1946 Nomor 999.

Setelah keluarnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tanggal 14 Desember 1957 Nomor u.p15/2/1 diangkatlah D. E.  Sutan Radja Bungaran menjadi Walikota Sibolga, dan sejak 1 Januari 1958 berakhir pula perangkapan jabatan Walikota Sibolga oleh Bupati kabupaten Tapanuli Tengah dan secara administratif menjadi daerah kotamadya di luar Kabupaten Tapanuli Tengah.

Sumber : http://hutagalung-cyber.blogspot.com/2013/04/SejarahBerdirinyaKotaSibolga.html