Social Items

Kabupaten Solok adalah sebuah kabupaten di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini merupakan salah satu sentra produksi beras terbesar di Sumatera Barat, yang dikenal dengan nama Bareh Solok.

SEJARAH ASAL USUL KABUPATEN SOLOK


Dahulu wilayah Solok (termasuk kota Solok dan kabupaten Solok Selatan) merupakan wilayah rantau dari Luhak Tanah Datar, yang kemudian terkenal sebagai Luhak Kubuang Tigo Baleh.

Disamping itu wilayah Solok juga merupakan daerah yang dilewati oleh nenek moyang Alam Surambi Sungai Pagu yang berasal dari Tanah Datar yang disebut juga sebagai nenek kurang aso enam puluh (artinya enam puluh orang leluhur alam surambi Sungai Pagu). Perpindahan ini diperkirakan terjadi pada abad 13 sampai 14 Masehi.

Kabupaten Solok bukanlah daerah baru karena Solok telah ada jauh sebelum undang-undang pembentukan wilayah ini dikeluarkan. Pada masa penjajahan Belanda dulu, tepatnya pada tanggal 9 April 1913, nama Solok telah digunakan sebagai nama sebuah unit administrasi setingkat kabupaten yaitu Afdeeling Solok sebagaimana disebut di dalam Besluit Gubernur Jenderal Belandayang kemudian dimuat di dalamStaatsblad van Nederlandsch-Indie.

Sejak ditetapkannya nama Solok setingkat kabupaten pada tahun 1913 hingga saat ini Solok tetap digunakan sebagai nama wilayah administratif pemerintahan setingkat kabupaten/kota.

Pada tahun 1970, ibukota Kabupaten Solok berkembang dan ditetapkan menjadi sebuah kotamadya dengan nama Kota Solok. Berubah statusnya Ibukota Kabupaten Solok menjadi sebuah wilayah pemerintahan baru tidak diiringi sekaligus dengan pemindahan ibu kota ke lokasi baru.

Pada tahun 1979 Kabupaten Solok baru melakukan pemindahan pusat pelayanan pemerintahan dari Kota Solok ke Koto Baru, Kecamatan Kubung, namun secara yuridis Ibukota Kabupaten Solok masih tetap Solok.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan yang nyata dan luas serta tanggung jawab penuh untuk mengatur daerahnya masing-masing. Kabupaten Solok yang saat itu memiliki luas 7.084,2 Km² memiliki kesempatan untuk melakukan penataan terhadap wilayah administrasi pemerintahannya.

Penataan pertama dilakukan pada tahun 1999 dengan menjadikan wilayah kecamatan yang pada tahun 1980 ditetapkan sebanyak 13 kecamatan induk ditingkatkan menjadi 14 sementara jumlah desa dan kelurahan masih tetap sama.

Penataan wilayah administrasi pemerintahan berikutnya terjadi pada tahun 2001 sejalan dengan semangat “babaliak banagari” di Kabupaten Solok. Pada penataan wilayah administrasi kali ini terjadi perubahan yang cukup signifikan di mana wilayah pemerintahan yang mulanya terdiri dari 14 kecamatan, 11 Kantor Perwakilan Kecamatan, 247 desa dan 6 kelurahan di tata ulang menjadi 19 kecamatan, 86 Nagari, dan 520 jorong.

Wilayah administrasi terakhir ini ditetapkan dengan Perda nomor 4 tahun 2001 tentang pemerintahan Nagari dan Perda nomor 5 tahun 2001 tentang Pemetaan dan Pembentukan Kecamatan.

Pada akhir tahun 2003, Kabupaten Solok kembali dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Pemekaran ini di lakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 dan menjadikan luas wilayah Kabupaten Solok berkurang menjadi 4.594,23 Km². Pemekaran inipun berdampak terhadap pengurangan jumlah wilayah administrasi Kabupaten Solok menjadi 14 Kecamatan, 74 Nagari dan 403 Jorong.

Dengan berbagai pertimbangan dan telaahan yang mendalam atas berbagai momentum lain yang sangat bersejarah bagi Solok secara umum, pemerintah daerah dan masyarakat menyepakati peristiwa pencantuman nama Solok pada tanggal 9 April 1913 sebagai sebuah nama unit administrasi setingkat kabupaten pada zaman Belanda sebagai momentum pijakan yang akan diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Solok.

Kesepakatan inipun dikukuhkan dengan Perda Nomor 2 tahun 2009 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Solok. Pada tanggal 9 April 2010, merupakan kali pertama Kabupaten Solok memperingati hari jadinya yang ke 97.

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Awal Mula Terbentuknya Kabupaten Solok Sumatera Barat

Kabupaten Sijunjung (sebelumnya disebut Kabupaten Sawahlunto Sijunjung) merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Barat, Indonesia.


Ibu kota kabupaten ini adalah Muaro Sijunjung. Sebelum tahun 2004, kabupaten Sijunjung merupakan kabupaten terluas ketiga di Sumatera Barat dengan nama Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Namun sejak dimekarkan (yang menghasilkan kabupaten Dharmasraya), kabupaten ini menjadi kabupaten tersempit kedua di Sumatera Barat.

Saat ini, kabupaten Sijunjung memiliki luas 3.130,80 km² yang terdiri dari 8 kecamatan dengan jumlah penduduk lebih dari 233.444 jiwa.

TERBENTUKNYA KABUPATEN SIJUNJUNG

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung termasuk wilayah Afdeling Solok dengan ibu kotanya Sawahlunto. Afdeling Solok mempunyai beberapa Onder Afdeling, salah satu diantaranya adalah Onder Afdeling Sijunjung dengan ibu negerinya Sijunjung.

Ini berlangsung sampai pada zaman pemerintahan Jepang. Sesudah Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada Oktober 1945 dibentuk Kabupaten Tanah Datar dengan ibu kotanya Sawahlunto yang wilayahnya meliputi beberapa kewedanan, yaitu Batu Sangkar, Padang Panjang, Solok, Sawahlunto dan Sijunjung.

Dalam rangka melanjutkan perjuangan kemerdekaan, Gubernur Militer Sumatra Barat, berdasarkan surat keputusan Nomor : SK/9/GN/IST tanggal 18 Februari 1949 membentuk kabupaten baru, yakni Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, dengan Bupati Militernya Sulaiman Tantuah Bagindo Ratu.

Kemudian untuk melaksanakan tugasnya, Bupati Militer Sulaiman Tantuah Bagindo Ratu mengadakan rapat di Masjid Koto Gadang Tanjung Bonai Aur. Dalam rapat ini hadir Rustam Efendi (Camat Koto VII), Amir Mahmud (Wali Perang Nagari Limo Koto), M. Syarif Datuk Gunung Emas, M. Zen Datuk Bijo Dirajo, Hasan Basri dan Darwis (staf Kantor Camat Koto VII), Marah Tayab, Maju Arif, M. Saman, Ahmadi, Malin Dubalang (Wali Perang Nagari Tanjung Bonai Aur), Saidin Datuk Perpatih Suanggi, Jamiruddin Mantari Sutan, Jasam Gelar Pandito Sampono dan Datuk Putih.

Rapat tersebut menghasilkan beberapa keputusan, antara lain menunjuk pembantu/staf penasehat Bupati Militer Sawahlunto/Sijunjung: M. Syarif Datuk Gunung Emas, M. Zen Datuk Bijo Dirajo dari Tanjung Ampalu, H. Syafei Idris dari Padang Laweh dan Marah Tayab dari Sumpur Kudus.

Staf administrasi terdiri dari Hasan Basri dan Darwis dari Kantor Camat Koto VI. Staf perbekalan/logistik, Malin Dubalang (Walinagari Perang Tanjung Bonai Aur), Saidin Datuk Perpatih Suanggi, Jasam Gelar Pandito Sampono, Jamiruddin Sutan dan Datuk Patih. Keputusan lain, akan diadakan lagi rapat dengan tokoh masyarakat dari para komandan front Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung pada tanggal 28 Februari 1949.

Tempat rapat akan ditentukan kemudian oleh komandan sektor dan komandan front. Dalam rangka persiapan rapat dimaksud, diberikan tanggungjawab kepada Salim Halimi untuk menghubungi dan mencari Ahmad Jarjis Bebas Thani, Makmun Datuk Rangkayo Mulie (Jaksa) dan tokoh lainnya.

Sumber : https://www.sijunjung.go.id/sekilas-sijunjung/sejarah

Sejarah Awal Berdirinya Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat

Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sarilamak. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.354,30 km2 dan berpenduduk sebanyak 374.067 jiwa 2017.

AWAL MULA KABUPATEN 50 KOTA


Menurut cerita, dalam salah satu tambo- cerita historis tetang asal-usul dan silsilah nenek moyang orang Minangkabau di Sumatera Barat terdapat sebuah kerajaan Pariangan yang dipimpin oleh Datuak Badaryo Kayo. Ia memiliki saudara seayah bernama Datuak Ketumanggugan dan Datuak Perpatih Nan Sabatang.

Suatu hari kedua saudara ini bertemu Datuak Bandaryo Kayo guna membicarakan masalah kepadatan penduduk di kerajaan tersebut. Dalam pertemuan itu disepakati untuk memindahkan sebagian peduduk kerajaan ke daerah pemukiman baru.

Setelah mengetahui daerah-daerah yang akan dijadikan permukiman baru, mulailah pemindahan sebagai penduduk ke tiga arah yakni Utara, Barat dan Timur. Daerah permukiman baru di sebelah Barat kemudian diberi nama Luhak (daerah) Agam. Daerah sebelah Timur dinamakan Luhak Tanah Datar.

Semetara itu, Datuak Sri Maharajo Nan Banego memimpin 50 orang menuju ke arah Utara, daerah Payakumbuh. Tempat ini kemudian dikenal dengan nama Luhak Lima Puluah yang dalam perkembanganya menjadi Kabupaten 50 Kota.

Untuk mengenang searah asal-usul nama kabupaten ini, pada lambang daerahnya kemudian dicatumkan angka 50.

PENINGGALAN SEJARAH

Di pelosok desa Mahat, kecamatan Suliki Gunung Mas, banyak ditemukan peninggalan kebudayaan megalitikum. Di desa ini dapat disaksikan pemandangan kumpulan batu-batu menhir dengan latar belakang perkebunan tanaman gambir yang menyerupai panorama perkebunan teh di daerah Puncak, Jawa Barat.

Karena pemandangan inilah, pada tahun 1981desa Mahat dimasukkan dalam salah satu objek wisata dari 73 objek wisata di kabupaten ini.

Menurut sebagian sejarawan, Minanga Tamwan berada di hulu sungai Kampar, di sebelah timur kabupaten Lima Puluh Kota. Daerah ini tercantum dalam Prasasti Kedukan Bukit sebagai daerah asal Dapunta Hyang Sri Jayanasa, pendiri Kerajaan Sriwijaya.

Dalam prasasti tersebut Dapunta Hyang membawa 20.000 tentara dengan perbekalan sebanyak dua ratus peti berjalan dengan perahu, dan yang berjalan kaki sebanyak seribu tiga ratus dua belas orang.

Tambo Minangkabau mencatat bahwa Dapunta Hyang turun dari Gunung Marapi ke Minanga Tamwan dan keturunannya meluaskan rantau ke selatan Sumatera. Minanga Tamwan atau Minanga Kabwa diperkirakan merupakan asal usul nama Minangkabau.

PEMBENTUKAN KABUPATEN

Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi bagian dari Sumatera Barat setelah Provinsi Sumatera Tengah dibubarkan lewat UU Darurat No 19 tahun 1957 dan tiga provinsi baru dibentuk: Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Provinsi Sumatera Tengah sendiri terbentuk lewat Perpu No 4 tahun 1950

Ketika dibentuk pada 1956, yang menjadi ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Payakumbuh. Di saat yang bersamaan, Payakumbuh juga menjadi daerah otonom tersendiri, sesuai UU No 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. UU ini, dan juga UU No 12 tahun 1956, ditandatangani Presiden Soekarno di hari yang sama: 19 Maret 1956.

Sekarang, yang menjadi ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota adalah kota Sarilamak. Pergantian ibukota ini ditetapkan lewat PP No 40 tahun 2004. Kota Sarilamak merupakan ibukota Kecamatan Harau.

Sejarah Asal Usul Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatra Barat

Kabupaten Dharmasraya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia.


Pada kawasan ini dahulunya pernah berdiri sebuah Kerajaan Melayu dengan nama ibu kotanya Pulau Punjung. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 2003, dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Dharmasraya dikenal juga dengan sebutan Ranah Cati Nan Tigo.

AWAL PEMBENTUKAN KABUPATEN DHARMASRAYA

Kabupaten Dharmasraya merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang diresmikan tanggal 7 Januari 2004 oleh Presiden RI secara simbolik di Istana Negara. Dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Januari 2004.

Aktifitas Pemerintahan telah dimulai sejak dilantiknya Penjabat Bupati Dharmasraya pada tanggal 10 Januari 2004 dan baru pada tanggal 12 Agustus 2005 Kabupaten Dharmasraya memiliki Bupati/Wakil Bupati Definitif hasil Pilkada Langsung Tahun 2005.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah seluruh proses kegiatan manajemen Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangan.

Pada hakikatnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan otonomi daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu sarana yang sangat penting sebagai perekat hubungan hirarkis antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Sumber : http://dharmasrayakab.go.id

Sejarah Terbentuknya Kabupaten Dharmasraya Sumatra Barat

Kabupaten Agam adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Agam memiliki luas wilayah mencapai 1.804,30 km2 dengan jumlah Penduduk sekitar 524.906 jiwa 2017.

AWAL MULA NAMA AGAM


Penamaan kabupaten ini dengan nama kabupaten Agam, didasari oleh Tambo, di mana sebelumnya beberapa nagari yang berada dalam kawasan kabupaten ini sekarang, dahulunya dikenal juga dengan nama Luhak Agam.

Kata agam dalam bahasa Minang hanya untuk merujuk kepada nama suatu kawasan, namun jika dirujuk dari bahasa Ibrani (agam, אגם), dapat bermaksud dengan danau atau kolam atau rawa-rawaserta juga dapat serumpun dengan kata agamon yang berarti alang-alang.

SEJARAH KABUPATEN AGAM

Kawasan kabupaten ini bermula dari kumpulan beberapa nagari yang pernah ada dalam kawasan Luhak Agam, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kawasan ini dijadikan Onderafdeeling Oud Agam dengan kota Bukittinggi sebagai ibukotanya pada masa itu.

Kabupaten Agam mempunyai sejarah yang panjang dan komplit, baik di bidang Pemerintahan maupun di bidang adat istiadat. Diawali dari Kerajaan Minangkabau pada pertengahan abad ke-17, dimana rakyat Minangkabau telah memanggul senjata untuk berontak melawan penjajahan Belanda.

Pemerintahan Minangkabau yang disebut Ranah Minang, dimana Kabupaten Agam tempo dulu, selain Sumatera Barat juga termasuk daerah Limo Koto Kampar (Bangkinang) yang sekarang termasuk Propinsi Riau, Daerah Kabupaten Kerinci (Sungai Penuh) sekarang termasuk Propinsi Jambi dan sebagian daerah Tapanuli Selatan (Koto Napan) yang sekarang secara administrasi berada di Propinsi Sumatera Utara.

Pemerintahan adat mencakup Luhak dan Rantau, dimana Pemerintahan Wilayah Luhak terdiri dari Luhak Tanah Datar, Luhak Limo Puluah dan Luhak Agam. Komisariat Pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera yang berkedudukan di Bukittinggi mengeluarkan peraturan tentang pembentukan daerah Otonom Kabupaten di Sumatera Tengah yang terdiri dari 11 Kabupaten yang salah satunya Kabupaten Singgalang Pasaman dengan ibukotanya Bukittinggi yang meliputi kewedanan Agam Tuo, Padang Panjang, Maninjau, Lubuk Sikaping dan Kewedanaan Talu ( kecuali Nagari Tiku, Sasak dan Katiagan).

Dalam masa Pemerintahan Belanda, Luhak Agam dirubah statusnya menjadi Afdeling Agam yang terdiri dari Onder Afdeling Distrik Agam Tuo, Onder Afdeling Distrik Maninjau dan Onder Afdeling Distrik Talu. Pada permulaan Kemerdekaan RI tahun 1945 bekas Daerah Afdeling Agam dirubah menjadi Kabupaten Agam yang terdiri dari tiga kewedanan masing-masing Kewedanaan Agam Tuo, Kewedanaan Maninjau dan Kewedanaan Talu.

PEMBENTUKAN KABUPATEN AGAM

Dengan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah No. 171 tahun 1949, daerah Kabupaten Agam diperkecil dimana Kewedanaan Talu dimasukkan ke daerah Kabupaten Pasaman, sedangkan beberapa nagari di sekitar Kota Bukittinggi dialihkan ke dalam lingkungan administrasi Kotamadya Bukittinggi.

Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah tersebut dikukuhkan dengan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, sehingga daerah ini menjadi Daerah Tingkat II Kabupaten Agam.

Pada tanggal 19 Juli 1993 secara de facto, ibukota Kabupaten Agam telah berada di Lubuk Basung yang dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ( PP Nomor 8 Tahun 1998 )


sumber : http://beritaagam.blogspot.com

Sejarah Awal Mula Berdirinya Kabupaten Agam Sumatera Barat

Subscribe Our Newsletter