Social Items

Showing posts with label Sejarah Kabupaten Sambas. Show all posts
Showing posts with label Sejarah Kabupaten Sambas. Show all posts
Kota Mataram merupakan ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Saat ini kota Mataram memiliki jumlah penduduk mencapai 419.506 jiwa dengan luas wilayah sekitar 61,30 km².

SEJARAH MATARAM


Pada masa lalu pulau Lombok diperintah oleh para raja-raja, Raja Mataram pada tahun 1842menaklukkan Kerajaan Pagesangan. Setahun kemudian tahun 1843 menaklukkan kerajaan Kahuripan. Kemudian ibukota Kerajaan dipidahkan ke Cakranegara dengan ukiran Kawi pada nama Istana Raja.

Raja Mataram (Lombok) selain terkenal kaya raya juga adalah raja yang ahli tata ruang kota, melaksanakan sensus penduduk kerajaan dengan meminta semua penduduknya mengumpulkan jarum. Penduduk laki - laki dan perempuan menggunakan jarum untuk menandakan suatu ikatan.

Setelah raja Mataram jatuh oleh pemerintah Hindia Belanda meskipun harus dibayar mahal, yaitu dengan tewasnya Jend. P.P.H. van Ham (monumennya ada di Karang Jangkong), Cakranegara mulai menerapkan sistem pemerintahan dwitunggal berada di bawah Afdeling Bali Lombok yang berpusat di Singaraja, Bali.

Pulau Lombok dalam pemerintahan dwitunggal terbagi menjadi 3 (tiga) onder afdeling, dari pihak kolonial sebagai wakil disebut kontrolir dan dari wilayah disebut Kepala Pemerintahan Setempat (KPS) sampai ke tingkat Kedistrikan. Adapun ketiga wilayah administratif masih disebut West Lombok(Lombok Barat), Middle Lombok (Lombok Tengah) dan East Lombok (Lombok Timur) dipimpin oleh seorang kontrolir dan Kepala Pemerintahan Setempat (KPS).

Untuk wilayah West Lombok (Lombok Barat) membawahi 7 (tujuh) wilayah administratif yang meliputi Kedistrikan Ampenan Barat di Dasan Agung, Kedistrikan Ampenan Tmur di Narmada, Kedistrikan Bayan di Bayan Belek, Asisten Distrik Gondang di Gondang, Kedistrikan Tanjung di Tanjung, Kedistrikan Gerung di Gerung, dan Kepenggawaan Cakranegara di Mayura.

TERBENTUKNYA KOTA MATARAM

Setelah secara resmi Nusa Tenggara Barat lahir menjadi salah satu daerah Swatantra Tingkat I dari pemekaran provinsi Sunda Kecil, selain Dati 1 Bali dan Nusa Tenggara Timur. Pada tanggal 17 Desember 1958 ditetapkanlah Mataram sebagai pusat Pemerintahan dan sekaligus sebagai ibu kotanya. Saat itu Mataram juga menjadi ibu kota Dati II Lombok Barat.

Kota Mataram sebagai sebuah ibu kota Nusa tenggara Barat dan Lombok Barat, terdiri dari 3 bagian kota yaitu Ampenan, Mataram, dan Cakranegara. Ampenan merupakan kota pelabuhan, Mataram menjadi pusat Pemerintahan dan pendidikan, sedangkan Cakranegara sebagai pusat perdagangan dan perekonomian.

Mataram sebagai ibu kota dari dua buah Pemerintahan, perkembangan kota semakin bertambah maju. Kebutuhan sarana prasarana dan fasilitas umum menjadi semakin besar. Demikian juga kebutuhan jaringan transportasi dan tempat pemukiman menjadi lebih luas, karena itu Pemerintah Dati NTB, yang saat itu Gubernurnya dijabat oleh Kolonel Raden Wasita Kusama, dan atas saran pertimbangan pembantu-pembantu gubernur, diusulkan ke Pemerintah pusat.

Departemen Dalam Negeri, agar kota Mataram dimekarkan menjadi kota Administratif yang untuk sementara masih berada dalam kendali Dati II Lombok Barat. Setelah usulan pemda tingkat II NTB disetujui oleh Departemen Dalam Negeri, maka dilakukan persiapan-persiapan administratif untuk sementara dalam persiapan menuju Kota Administratif, ditunjukkan pejabat Sementara (PjS) Wali kota Administratif Mataram, yaitu Drs Iswarto, yang pada saat itu sedang memangku jabatan sebagai Kepala Urusan Pegawai (UP) Sekretariat Daerah Nusa Tenggara.

Sebagai pejabat sementara Drs Iswarto ditugaskan mengurus dan menyelesaikan proses terwujudnya Kota Administratif Mataram. Dalam tugasnya sebagai PjS Wali Kota Adinistratif, dia dibantu oleh seorang sekretaris Wali Kota yang dijabat oleh Drs. Abu Bakar Achmad, setelah kurang lebih satu tahun melaksanakan tugas sebagai PjS Wali Kota, keluarlah surat keputusan resmi Kota Mataram pada tanggal 29 Agustus 1978.

Keberhasilan terwujudnya Kota Mataram dalam waktu yang relatif singkat dan peran dari beberapa pejabat dan pembantu gubernur R. Wasita Kusumah yaitu antara lain:

1. Sekretaris Daerah (sekda), Drs. Samiono 2. Kepala Direktorat Pemerintahan, Drs. Diro Suprobo
3. Kepala Inspektorat, Drs. Lalu Sri Gde
4. Kepala Administratif Pemerintahan, I Gusti Ngurah, BA
5. Gubernur Muda, Abidin Ishak
6. Bapak-bapak pembantu gubernur, yaitu: Messakh, Malada, Yusuf Tayib Nafis, Wenas, Drs. Iswarto, Drs. L. Azhar, Drs. L. syukri. Pejabat-pejabat administratif sekretariat daerah yang lain, seperti: Drs. H. Nanang Muhammad, Drs, Abdul Kadir, Kt. Ginantra, Drs. I. Wayan Langkir.

PERKEMBANGAN KOTA MATARAM

Sejarah perkembangan Kota Mataram berlangsung dalam 6 periode .Periode Pertama, berlangsung sebelum terbentuknya Negara Indoensia Timur dimana Lombok merupakan bagian dari Residensi Bali-Lombok. Periode Kedua, berlangsung selama berdirinya Negara Indoensia Timur, daerah otonom terbagi dalam 3 wilayah administrasi Pemerintahan setempat.


Wilayah Pemerintahan Lombok Barat sama seperti waktu sebelum terbentuknya Negara Indonesia Timur. Periode Ketiga, berlangsung ketika terbentuknya Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Barat ( 17 Desember 1959) yang terdiri dari 6 Daerah Swatanra Tingkat II, diantaranya DASWATI II LOMBOK BARAT, terdiri dari 6 kedistrikan.

1. Kedistrikan Ampenan Barat di dasan Agung,
2. Kedistrikan Ampenan Timur di Narmada,
3. Kedistrikan Bayan di bayan Beleq,
4. Kedistrikan Tanjung di Tanjung,
5. Kedistrikan Gerung di Gerung,
6. Kedistrikan Gondang di Gondang ditambah satu Wilayah Kepunggawaan yakni Kepunggawaan Cakranegara di Mayura.

Periode Keempat, sejak berlakunya Undang-undang No. 18 tahun 1965, dimana Daerah Tingkat II Lombok Barat dikembangkan menjadi beberapa kecamatan diantaraya Kecamatan Mataram, yang merupakan pemekaran Kecamatan Ampenan dan cakranegara.

Perode Kelima, sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1978 tentang pembentukan Kota Administratif Mataram, yang meliputi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Ampenan, Kecamatan Mataram dan Kecamatan Cakranegara. Sejak Tanggal 29 Agustus 1978, ketiga kecamatan tersebut tergabung menjadi satu yaitu Kota Mataram.

Periode keenam, peningkatan status Kota Administratif Mataram menjadi Kotamadya Dati II Mataram, berdasarkan Undang-Undang No. 4 Thn. 1993. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ( Moch. Yogi S Memet) meresmikan perubahan tersebut pada tanggal, 31 Agustus 1993, yang wilayahnya meliputi Kecamatan Mataram, Ampenan dan Kecamatan Cakranegara.

Itulah sedikit gambaran mengenai sejarah Asal Usul kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Indonesia.

Sejarah Asal Usul Kota Mataram Nusa Tenggara Barat Indonesia

Kabupaten Lombok Barat adalah sebuah Kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Ibu kotanya ialah Gerung. Lombok Barat merupakan salah satu kabupaten yang sangat penting untuk Nusa Tenggara Barat, karena merupakan pusat pemerintahan di wilayah ini.

AWAL MULA KABUPATEN LOMBOK BARAT


Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, Wilayah Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu Onder Afdeling dibawah Afdeling Lombok yakni Onder Afdeling van west Lombok yang dipimpin oleh seorangControleur. Onder Afdeling menurut hierarki kelembagaan sama dengan Regenschap (Kabupaten).

Selanjutnya pada zaman Pemerintah Jepang, status Lombok Barat berubah menjadi  daerah administratif yang disebut Bun Ken yang dikepalai oleh seorang Bun Ken Kanrikan. Status ini berlangsung sampai Jepang menyerahkan kekuasaan kepada sekutu Belanda (NICA).

Dibawah Pemerintah NICA, wilayah Indonesia Timur dijadikan beberapa wilayah administratif yang dinamakan Neo Landschappen termasuk didalamnya semua bekas Afdeling ( Stb. No.l5 th.1947). Di dalam wilayah Neo Landschap Lombok, wilayah Lombok Barat merupakan salah satu wilayah administratif yang dipimpin oleh seorang Hoofdvan Plastselijk Bestuursebagai perubahan nama  dari controleur.

Namun sesudah Konferensi Meja Bundar dan berlangsung pemulihan kekuasaan Negara RI pada tanggal 27 Desember 1949, maka berdirilah Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri atas beberapa Negara Bagian, diantaranya Negara Indonesia Timur (NIT). Menurut Undang-undang Pemerintahan Daerah NIT No. 44 Tahun 1950, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa wilayah administratif Lombok Barat menjadi daerah bagian yang otonom. 

Namun dalam prakteknya, otonomi ini tidak pernah terlaksana sepenuhnya karena tidak dipimpin oleh Kepala Daerah Bagian melainkan oleh seorang Kepala Pemerintahan setempat yang sifatnya administratif belaka. Pada masa ini Daerah Lombok Barat membawahi wilayah administratif kedistrikan Ampenan Barat, Kedistrikan Ampenan Timur, Kedistrikan Tanjung, Kedistrikan Bayan, Kedistrikan Gerung, Asisten Kedistrikan Gondang dan Kepunggawaan Cakranegara. 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dimana daerah Indonesia dibagi habis  dalam daerah Swatantra Tingkat I, Tingkat II, dan Tingkat III.  Selanjutnya  berdasarkan  UU No.1 Tahun 1957, lahirlah UU No.64 dan 69 Tahun 1958 masing-masing tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT serta Daerah Tingkat II di dalam wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan yang diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1958. Oleh karena itu secara yuridis Daerah Swatantra Tingkat II Lombok Barat sudah terbentuk sejak 14 Agustus 1958.

Sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Up. 7 / 14 / 34 diangkat J.B. Tuhumena Maspeitella sebagai Pejabat Sementara Kepala Daerah Swatantra Tk. II Lombok Barat, yang pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 17 April 1959 yang ­kemudian ditetapkan  sebagai hari lahir Kabupaten Lombok Barat yang diperingati setiap tahun.

Pada tahun 1960 Pejabat Sementara Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Lombok Barat membentuk DPRD yang berjumlah 34 kursi sekaligus memilih Lalu Djapa sebagai Ketua  DPRD Lombok Barat dari unsur Partai Nasional Indonesia.  Namun setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berdasarkan  Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, jabatan Kepala Daerah merangkap menjadi Ketua DPRD, sehingga Ketua DPRD yang sudah dipilih ditetapkan menjadi Wakil Ketua.

Selanjutnya berdasarkan hasil Pemilihan Anggota DPRD Lombok Barat, pada tanggal 31 Mei 1960 dilantiklah Lalu Anggrat, BA sebagai Bupati Kepala Daerah. Pada masa ini dilakukan perubahan berupa penataan personil dan aparat Pemerintah Daerah serta perubahan status Kepunggawaan Cakranegara menjadi Kedistrikan Cakranegara.

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor: 205/ Des.1 / 1 / 35 tanggal 7 Mei 1965, Lalu Anggrat, BA mengakhiri masa bhaktinya dan sebagai penggantinya ditunjuk Drs. Said, Ahli Praja pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat sebagai Bupati Kepala Daerah. Pada saat ini berlaku Undang-undang Nomor l8 Tahun 1965 yang melakukan perubahan meliputi:

Sebutan Daerah Swatantra Tk. II berubah menjadi Kabupaten Daerah Tk. II.Bupati Kepala Daerah tidak lagi merangkap Ketua DPRD.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1967 setelah terjadi G 30 S/PKI diadakan perombakan dan penyempurnaan DPRD menjadi DPRDGR (Gotong Royong) Lombok Barat dari 34 kursi menjadi 32 kursi, dengan Ketua yang baru yakni. Usman Tjipto Soeroso dari Golongan Karya dan Wakil Ketua Fathurrahman Zakaria dari Parpol Nahdatul Ulama. 

Pada masa ini sesuai perkembangan pemerintahan dan kebutuhan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat No. 228 /Pem. 20/1/12 diadakan perubahan yakni peningkatan status Asisten Kedistrikan Gondang menjadi Kecamatan Gangga dan Kedistrikan Gerung dipecah menjadi Kecamatan Gerung dan Kecamatan Kediri. 

Dengan perubahan tersebut maka Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 8 Kecamatan yakni Kecamatan Ampenan, Kecamatan Cakranegara, Kecamatan Narmada, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Gangga, Kecamatan Bayan, Kecamatan Gerung dan Kecamatan Kediri.

Kemudian dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat No. 156/Pem. 7/2/226 tanggal 30 Mei 1969 ditetapkan pemecahan dua kecamatan yakni Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Cakranegara dengan mengambil beberapa desa dari dua Kecamatan tersebut untuk dijadikan Kecamatan Mataram, sehingga sampai saat itu Kabupaten Lombok Barat telah membawahi 9 Wilayah Kecamatan.

Pada tahun 1972 – 1978 Kabupaten Lombok Barat dipimpin Oleh H. L. Rachman sebagai Bupati Kepala Daerah. Sampai dengan Tahun 1978 Kota Mataram sebagai Ibukota Kabupaten Lombok Barat telah mengalami perkembangan yang demikian pesat, sehingga banyak menghadapi  permasalahan yang serba komplek dan  perlu ditangani secara khusus oleh Pemerintah Kota. 

Maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1978 dibentuklah Kota Administratif Mataram yang membawahi tiga Kecamatan masing-masing Kecamatan Ampenan, Mataram dan Cakranegara. Sebagai Walikota Mataram pertama dilantiklah Drs. H. Mudjitahid oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat H.R. Wasitakusumah sesaat setelah peresmian pembentukan Kota Administratif Mataram oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud pada tanggal 29 Agustus 1978.

Selain menetapkan Kota Administratif Mataram, PP No. 21 Tahun 1978 juga menetapkan tiga Perwakilan Kecamatan yakni Perwakilan Kecamatan Narmada di Gunungsari, Perwakilan Kecamatan Kediri di Labuapi dan Perwakilan Kecamatan Gerung di Sekotong Tengah. Dengan demikian sejak 29 Agustus 1978 Wilayah Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 1 Kota Administratif, 9 Kecamatan dan 3 Perwakilan Kecamatan.

Sehubungan berakhirnya masa jabatan H. L. A-Rachman, pada tanggal 20 Januari 1979 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat H. Gatot Suherman melantik Drs. H. Lalu Ratmadji dalam Sidang Khusus DPRD Tingkat II Lombok Barat sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat. Pada masa jabatan lima tahun pertama (1979–1984), Drs. H. Lalu Ratmadji sebagai Bupati Lombok Barat mengusulkan Tiga Perwakilan Kecamatan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Kecamatan penuh. 

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1983 diresmikanlah peningkatan status Perwakilan Kecamatan Narmada menjadi Kecamatan Gunungsari, Perwakilan Kecamatan Kediri menjadi Kecamatan Labuapi dan Perwakilan Kecamatan Gerung menjadi Kecamatan Sekotong Tengah. 

Peresmian itu dilaksanakan setelah pelantikan Drs. H. Lalu Ratmadji sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat untuk masa jabatan lima tahun kedua (1985-1989). Dengan diresmikannya ketiga perwakilan menjadi Kecamatan penuh, maka Lombok Barat membawahi 12 wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Ampenan, Cakranegara, Mataram, Gunungsari, Tanjung, Gangga, Bayan, Labuapi, Kediri, Gerung, Sekotong Tengah  dan Narmada.

Selanjutnya dalam sidang khusus DPRD Tingkat II Lombok Barat pada tanggal 20 Januari 1989 Gubernur NTB Warsito melantik Drs. H. Lalu Mudjitahid menjadi Bupati Lombok Barat menggantikan Drs. H. Lalu Ratmadji yang telah berakhir masa jabatannya. Pada periode jabatan pertama Drs. H. Lalu Mudjitahid (1989 – 1994) wilayah Kabupaten Lombok Barat terus mengalami kemajuan, dimana Kota Mataram sebagai Ibukota Kabupaten Lombok Barat mengalami peningkatan status dari Kota Administratif menjadi Kotamadya. 

Oleh karena itu sejak ditetapkannya Pembentukan Kotamadya Mataram sebagai Daerah Tingkat II maka wilayah Kabupaten Lombok Barat berkurang dari 12 wilayah Kecamatan menjadi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Bayan, Gangga, Tanjung, Gunung Sari, Narmada, Labuapi, Kediri, Gerung dan Sekotong Tengah.

Setelah Drs. H. Lalu Mudjitahid mengakhiri Jabatan periode kedua (1994 – 1999) Kabupaten Lombok Barat dipimpin oleh Drs. H. Iskandar untuk masa jabatan 1999 – 2004. Pada Tahun 2000 wilayah Kabupaten Lombok Barat terus dikembangkan dengan membentuk Kecamatan Pembantu masing-masing Kecamatan Pembantu Lingsar, Kecamatan Pembantu Lembar, Kecamatan Pembantu Kayangan, dan Kecamatan Pembantu Pemenang sehingga secara keseluruhan wilayah Lombok Barat terdiri atas 9 Kecamatan dan 4 Kecamatan Pembantu. Selanjutnya pada tahun 2001 keempat  Kecamatan Pembantu tersebut ditingkatkan statusnya menjadi Kecamatan. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 wilayah Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah, maka wilayah Kabupaten Lombok Barat dapat dimekarkan menjadi 15 Kecamatan yaitu  Kecamatan Bayan, Gangga, Pemenang, Kayangan, Gunung Sari, Batu Layar, Narmada, Lingsar, Labuapi, Kediri, Gerung, Lembar dan Sekotong Tengah.

Pada masa jabatan periode pertama Drs. H. Iskandar, Ibukota Kabupaten Lombok Barat dipindahkan dari Kota Mataram ke Giri Menang, Gerung, sesuai dengan Rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 135/3638/PUOD tanggal 22 Desember 1999 dan Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 49/M.PAN/2/2000 tanggal 2 Pebruari 2000.

Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Lombok Utara (KLU), maka Kabupaten Lombok Barat bagian Utara yaitu Kecamatan Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan dan Kecamatan Bayan adalah merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat masuk ke wilayah Pemerintahan Kabupaten Lombok Utara (KLU). 

Berdasarkan Undang-undang tersebut, maka dilantik  Pejabat Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU)  pada tanggal 30 Desember 2008, secara administrasi pembentukan Kabupaten Lombok Utara (KLU) sudah resmi, sehingga Kabupaten Lombok Barat yang sebelumnya membawahi 15 Kecamatan, menjadi 10 (sepuluh) Kecamatan, 88 Desa dan 657 Dusun.

Kemudian menjelang akhir tahun 2008, pemerintah bersama masyarakat Kabupaten Lombok Barat melaksanakan pemilihan secara langsung Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat masa jabatan 2009 – 2014oleh rakyat untuk pertama kalinya, dimana calon yang mendapat dukungan  suara terbanyak adalah pasangan  Dr. H. Zaini Arony, M.Pd –  H. Mahrip, SE., MM, dan dilantik dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat tanggal, 23 April 2009.

Sejarah Asal Usul Kabupaten Lombok Barat

Kabupaten Lampung Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Gunung Sugih. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 4.789,82 km² dan berpenduduk sebanyak 1.468.875 jiwa. Merupakan salah satu kabupaten yang terkurung daratan (land lock) di provinsi Lampung.

Kabupaten ini dulunya merupakan kabupaten terluas kedua di Lampung sampai dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 12 tahun 1999 yang memecah kabupaten ini menjadi beberapa daerah lain sehingga luasnya menjadi lebih kecil. Kabupaten Lampung Tengah dulunya meliputi Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, dan Kota Metro.

Sebelum tahun 1999 ibukota Lampung Tengah terletak di Metro, yang kemudian dimekarkan menjadi kota otonom sendiri, maka setelah tahun 1999 pusat pemerintahan Lampung Tengah dipindahkan ke Gunung Sugih.

AWAL PEMBENTUKAN LAMPUNG TENGAH


Pada masa pemerintahan Belanda, Lampung Tengah merupakan Onder Afdeling Sukadana yang initerdiriatas 3 (tiga) distrik yaitu :

  1. Onder Distrik Sukadana, terdiri atas Marga Sukadana, MargaTiga, Marga Nuban dan Marga Unyai Way Seputih.
  2. Onder Distrik Labuhan Meringgai, terdiri atas Marga Sekampung Ilir, Sekampung Udik, dan Marga Subing Labuhan.
  3. Onder Distrik Gunung Sugih, terdiri atas Marga Unyi, Subing, Anak Tuha Dan Marga Pubian.


Onderafdeling Sukadana dikepalai oleh seorang Controleur berkebangsaan Belanda, yang pelaksanaannya dibantu oleh seorang Demang bangsa Pribumi. Masing-masing Onder Distrik dikepalai oleh seorang Asisten Demang.

Pada zaman penjajahan Jepang, wilayah Lampung Tengah adalah wilayah Bun Shu Metro yang terbagi dalam beberapa Gun Shu, marga-margadan kampung-kampung. Bun Shudi kepalai oleh seorang Bun Shu Cho, Gun Shu Oleh seorang Gun Shu Cho dan Kampung dikepalai oleh seorang kepala Kampung.

Setelah Indonesia merdeka dan dengan berlakunya Peraturan Peralihan pasal 2 UUD 1945, maka Bun Shu Metro berubah menjadi Kabupaten Lampung Tengah dikepalai seorang bupati. Bertitik tolak dari hal tersebut, ditinjau dari aspek perkembangan organisasi pemerintahan maka pembagian wilayah Lampung atas Kabupaten-kabupaten terjadipada zaman penjajahan Jepang.

Secara hukum pembentukan Kabupaten Lampung Tengah didasarkanatas Undang Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan.

Pada masa ini pemerintahan Marga dibubarkan dan diganti dengan sistem Pemerintahan Negeri. Pemerintahan Negeri terdiridari seorang Kepala Negeri dan Dewan Negeri. Kepala Negeri dipilih oleh Dewan Negeri dan Kepala Kampung. Pada masa ini di Kabupaten Lampung Tengah terdapat 9 (sembilan) Negeri yaitu Negeri Trimurjo, Negeri Metro, Pekalongan, Tribawono, Sekampung, Sukadana, Labuhan Maringgai, Way Seputih dan Negeri Seputih Barat.

Karena Sistem Pemerintahan Negeri dirasakan kurang serasi dengan Pemerintahan Kecamatan, makapada Tahun 1972 Gubernur Daerah Tingkat I Lampung mengambil kebijakan secara bertahap menghapus pemerintahan Negeri dengan jalan tidak lagi mengangkat kepala  negeri yang telah habis masa jabatannya. Secara yuridis hapusnya Pemerintahan Negeri terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa.

 Masa Otonomi Daerah (1999 s/d sekarang)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Way Kanan, Kabupaten Daerah TK.II Lampung Timurdan Kota Madya Daerah Tk.II Metro, maka kabupaten Lampung Tengah dimekarkan menjadi Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah Sendiri. Konsekuensi logis dari pemekaran tersebut,  Ibukota kabupaten yang sebelumnya berkedudukan di Metro, dipindahkan ke Kota Gunung Sugih.

Setelah mengalami pemekaran yang sebelumnya terdiri atas 24 kecamatan menjadi 13 kecamatan definitive dan 14 Kecamatan persiapan. Tahun 2001 terjadi pemekaran menjadi 26 kecamatan. Selanjutnyas ejak Agustus 2004 dengan definitivenya kecamatan Anak Ratu Aji, maka jumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 28 Kecamatan dengan 276 kampungdan 10 kelurahan.

Penduduk Lampung Tengah terdiridari 2 (dua) unsur yaitu masyarakat pribumi dan masyarakat pendatang. Masyarakat pribumi; warga penduduk asli yang sudah lama menetap bahkan turun temurun mendiami tempat ini. Sedangkan masyarakat pendatang adalah penduduk pendatang yang tinggal dan menetap di sini. Bila melihat perkembangannya, pembauran masyarakat yang ada di Lampung Tengah secara garis besar dikarenakan dulu adanya transmigrasi sejumlah kelompok masyarakat terutama dari Pulau Jawa dan Bali.

Selama dalam tahun 1952 sampai dengan 1970 pada objek-objek transmigrasi daerah Lampung telah ditempatkansebanyak 53.607 KK, dengan jumlah sebanyak 222.181 jiwa, tersebar pada 24 (dua puluh empat) objek dan terdiri dari 13 jenis/ kategori transmigrasi. Untuk Kabupaten Lampung Tengah saja antara tahun itu terdiri dari 4 (empat) objek,  dengan jatah penempatan sebanyak 6.189 KK atau sebanyak 26.538 jiwa.

Kampung paling dominan di Kabupaten Lampung Tengah dihuni oleh masyarakat suku Jawa. Agama yang dianut mayoritas Islam dan sebagian lagi agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha dan Hindu. Selain suku Jawa, di Kabupaten Lampung Tengah terdapat masyarakat suku Sunda namun jumlahnya tak sebanyak suku Jawa.

Mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Mereka jugaa walnya adalah transmigran yang ditempatkan di beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Masyarakat dominan lain yang bermukim di Lampung Tengah adalah penduduk suku Bali. Sebagian besar mendiami di beberapa kecamatan di wilayah timur dan sisanya berada di kecamatan lain di Lampung Tengah.

Agama yang di anut mayoritas memeluk agama Hindu-Bali. Kampung-kampung Bali akan terasa bila saat berada di lingkungan setempat. Sama halnya dengan masyarakat suku Jawadan Sunda,  masyarakat suku Bali bermula dari transmigran yang ditempatkan di daerah ini. Penempatan itu terdiri dari beberapa tahapan. Sehari-harinya, penduduk setempat mempergunakan bahasa Bali sebagai penutur.

Sejarah Asal Usul Berdirinya Kabupaten Lampung Tengah

Kabupaten Lampung Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung. Ibu kotakabupaten ini terletak di Kalianda. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.109,74 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 1.269.262 jiwa.

AWAL MULA PEMBENTUKAN LAMPUNG SELATAN


Terbentuknya Kabupaten Lampung Selatan erat kaitannya dengan UUD1945. Di dalam UUD 1945 bab VI Pasal 18 menyebutkan bahwa "Pembagian Daerah di Indonesia atas Daerah Besar dan Kecil, dengan bentuk susunanPemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara dan Hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa"

Sebagai realisasi dari pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dimaksud, lahirlah Undang-Undang nomor 1 tahun 1945 yang mengatur tentang kedudukan Komite Nasional Daerah yang pertama, antara lain mengembalikan kekuasaan pemerintah di daerah kepada aparatur yang berwenang yaitu Pamong Praja dan Polisi.Selain itu juga untuk menegakkan pemerintah di daerah yang rasional dengan mengikutsertakan wakil-wakil rakyat atas dasar kedaulatan rakyat.

Selanjutnya disusul dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa Pembentukan Daerah Otonom dalam Wilayah Republik Indonesia yang susunan tingkatannya adalah sebagai berikut :


  1. Provinsi daerah Tingkat I
  2. Kabupaten/Kota madya(Kota Besar), Daerah TK II
  3. Desa (Kota Kecil) Daerah TK III


Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1948 dimaksud, maka lahirlah Provinsi Sumatera Selatan dengan Perpu Nomor 33 tanggal 14 Agustus 1950 yang dituangkan dalam Perda Sumatera Selatan nomor 6 tahun 1950. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1950 tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah untuk Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil, maka keluarlah Peraturan Provinsi Sumatera Selatan nomor 6 tahun 1950 tentang pembentukan DPRD Kabupaten di seluruh Provinsi Sumatera Selatan.

Perkembangan selanjutnya, guna lebih terarahnya pemberian Otonomi kepada Daerah bawahannya yaitu diatur selanjutnya dengan Undang-Undang Darurat nomor 4 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Dearah Provinsi Sumatera selatan sebanyak 14 Kabupaten, di antaranya Kabupaten Dati II Lampung Selatan beserta DPRD dan 7 (tujuh)dinas otonom yang ditetapkan tanggal 14 Nopember 1956. dengan ibu kota di Tanjung Karang-Teluk Betung atau yang sekarang dikenal dengan kota Bandar Lampung.

Selanjutnya dalam perjalanan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, Kabupaten Lampung Selatan secara resmi menjadi Daerah otonom pada tanggal 14 Nopember 1954, akan tetapi pimpinan daerah telah ada dan dikenal sejak tahun 1946.

Sebelum menjadi daerah otonom, wilayah lampung selatan sejak awal kemerdekaan, terdiri dari 4 (empat) kewedanan masing-masing :


  1. Kewedanan Kota Agung, meliputi kecamatan Wonosobo, Kota Agung dan Cukuh Balak. (sekarang menjadi wilayah Kabupaten Tanggamus)
  2. Kewedanan Pringsewu, meliputi Kecamatan Pagelaran, Pringsewu, Gadingrejo, Gedong tataan dan Kedondong. (sebagian menjadi wilayah Kabupaten Pringsewu dan (Kabupaten Pesawaran)
  3. Kewedanan Teluk Betung, meliputi Kecamatan Natar, Teluk Betung dan Padang Cermin. (sekarang sebagian menjadi wilayah (Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung)
  4. Kewedanan Kalianda, meliputi Kecamatan Kalianda dan Penengahan.


Pada tahun 1959, dibentuk Sistem Pemerintahan Negeri yang merupakan penyatuan dari beberapa negeri yang ada pada saat itu, yaitu :


  • Negeri Cukuk Balak, meliputi Kecamatan Cukuk balak, Tahun 1990 Kecamatan Cukuk Balak di bagi dua kecamatan yaitu Kecamatan Cukuk Balak dan Negeri Kelumbayan.
  • Negeri Way Lima, meliputi Kecamatan Kedondong. Tahun 1970 Kecamatan Kedondong dibagi dua yaitu Kecamatan Kedondong dan Pardasuka, kemudian tahun 1990 Kecamatan Kedondong di bagi dua yaitu Kecamatan Kedondong dan Way Lima.
  • Negeri Gedong Tataan, meliputi Kecamatan Gedong Tataan. Pada tahun 1990 Kecamatan Gedong Tataan dibagi 2 yaitu Kecamatan Gedong Tataan dan Negeri Katon.
  • Negeri Gadingrejo, meliputi Kecamatan Gadingrejo.
  • Negeri Pringsewu, meliputi Kecamatan Pringsewu, tahun 1970 kecamatan ini di bagi dua yaitu Kecamatan Pringsewu dan Sukoharjo. Tahun 1990 Kecamatan Sukoharjo dibagi dua yaitu Kecamatan Sukoharjo dan Adi Luwih.
  • Negeri Pugung, meliputi Kecamatan Pagelaran.
  • Negeri Talang Padang, meliputi Kecamatan Talang Padang. Pada tahun 1970 Kecamatan ini dibagi dua yakni Kecamatan Talang Padang dan Pulau Panggung.
  • Negeri Kota Agung, meliputi Kecamatan Kota Agung. Tahun 1990 Kecamatan Kota Agung dibagi dua yakni Kecamatan Kota Agung dan Pematang Sawah.
  • Negeri Semangka, meliputi Kecamatan Wonosobo. Tahun 1990 Kecamatan Wonosobo di bagi dua yaitu Kecamatan Wonosobo dan Way Semangka.
  • Negeri Buku, meliputi Kecamatan Natar. Tahun 2000 Kecamatan ini dibagi dua yaitu Natar dan Tegineneng.
  • Negeri Balau termasuk Kecamatan Natar pada tahun 1968 Kecamatan Kedaton dipindahkan dari Kecamatan Natar yang meliputi Negeri Balau. 
  • Negeri Kalianda meliputi Kecamatan Kalianda.
  • Negeri Kalianda meliputi Kalianda, Katibung dan Sidomulyo. Kemudian tahun 1990 Kecamatan Kalianda di bagi dua yaitu Kecamatan Kalianda dan Rajabasa. Kecamatan Sidomulyo dibagi dua yakni Kecamatan Sidomulyo dan Candipuro, sedangkan Kecamatan Katibung di bagi dua yaitu Katibung dan Merbau Mataram. Selanjutnya pada tahun 2006 Kecamatan Sidomulyo dibagi dua Kecamatan Sidomulyo dan Way Panji dan Kecamatan Katibung di bagi dua yaitu Katibung dan Way Sulan.
  • Negeri Dataran Ratu meliputi Kecamatan Penengahan dan Palas. Tahun 1990 Kecamatan penengahan dibagi dua Kecamatan yakni penengahan dan Ketapang. Kecamatan Palas dibagi dua Kecamatan Palas dan Sragi. Kemudian tahun 2006 Kecamatan Penengahan di bagi dua yakni Penengahan dan Bakauheni.
  • Negeri Teluk Betung meliputi Kecamatan Teluk Betung dan Kecamatan Panjang. (sekarang masuk Kota Bandar Lampung)
  • Negeri Padang Cermin meliputi Kecamatan Padang Cermin. Tahun 1990 kecamatan ini dibagi dua yaitu Kecamatan Padang Cermin dan Punduh Pidada.


Pada tahun 1963 wilayah kewedanan berikut jabatan wedana dihapus selanjutnya diganti menjadi jabatan kepala negeri yang masa jabatannya lima tahun, pada tahun 1970 tidak dipilih lagi dan tugasnya diangkat oleh camat. Pada tahun 1972 semua negeri seluruh Lampung di hapus.

Pemindahan Ibu Kota

Pada Awalnya terbentuk, Lampung Selatan masih merupakan bagian dari Wilayah Sumatera Selatan. Berdasarkan UU no 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Daerah TK I Lampung, maka Daerah TK II Lampung Selatan secara resmi merupakan salah satu Kabupaten dalam daerah TK I Lampung.

Dengan ditingkatkannya status kota Tanjung Karang-Teluk Betung menjadi Kotaprajaberdasarkan UU nomor 28 tahun 1959, praktis kedudukan ibukota Kabupaten Dati II Lampung Selatan berada di luar Wilayah Administrasinya.

Usaha-usaha untuk memindahkan Ibu Kota Kabupaten Daerah TK II Lampung Selatan dari Wilayah Kota Madya Daerah TK II Tanjung Karang-Teluk Betung ke Wilayah Administrasi Kabupaten Daerah TK II Lampung Selatan telah dimulai sejak tahun 1968.

Atas dasar Surat Edaran Mendagri tanggal 15 Mei 1973 nomor Pemda 18/2/6 yang antara lain mengharapkan paling lambat tahun pertama Repelita III setiap Ibu Kota Kabupaten/Kotamadya harus telah mempunyai rencana induk (master plan), maka telah diadakan Naskah Kerjasama antara Pemda TK I Lampung dan Lembaga Penelitian dan Planologi Departemen Planologi Institut Teknologi Bandung (LPP-ITB) nomor OP.100/791/Bappeda/1978 dan nomor : LPP.022/NKS/Lam/1978 tanggal 24 Mei 1978.

Dari hasil penelitian terhadap 20 (dua puluh) ibu kota kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Daerah TK II Lampung Selatan, maka terpilih 2 (dua) kota yang mempunyai nilai tertinggi untuk di jadikan calon ibu kota, yaitu Pringsewu dan Kalianda.

Dengan Surat Perintah Tugas tanggal 17 Mei 1980 nomor 259/V/BKT/1980 Tim Departemen Dalam Negeri melakukan Penelitian Lapangan dari tanggal 19 sampai dengan 29 Mei 1980 terhadap 6 (enam) kota kecamatan sebagai alternatif calon ibu kota baru Lampung Selatan, yaitu Kota Agung, Talang Padang, Pringsewu, Katibung, Kalianda dan Gedung Tataan.

Hasil Penelitian Tim Depdagri tersebut berkesimpulan bahwa Kalianda adalah pilihan yang tepat sebagai calon ibu kota yang baru Kabupaten Dati II Lampung Selatan. Dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Juli 1980 nomor 135/3009/PUOD, ditetapkan lokasi calon ibu kota Kabupaten Dati II Lampung Selatan di Desa Kalianda, Desa Bumi Agung dan Desa Way Urang.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah no 39 tahun 1981 tanggal 3 Nopember 1981, ditetapkan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah TK II Lampung Selatan dari Wilayah Kota Madya Tanjung Karang-Teluk Betung ke Kota Kalianda yang terdiri dari Kelurahan Kalianda, Kelurahan way Urang dan Kelurahan Bumi Agung.

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri nomor 135/102/PUOD tanggal 2 Januari 1982, peresmiannya dilakukan pada tanggal 11 Februari 1982 oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Bapak Amir Machmud. Sedangkan kegiatan Pusat Pemerintahan di Kalianda ditetapkan mulai tanggal 10 Mei 1982.

Sejarah Asal Usul Pembentukan Kabupaten Lampung Selatan

Kabupaten Sekadau adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Kabupaten Sekadau merupakan daerah kecil yang memiliki potensi jalur transportasi segitiga, yakni daerah Nanga Taman dan Nanga Mahap yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ketapang. Kota Sekadau merupakan kota inti yang dilewati oleh jalur ke kota maupun pedalaman, daerah Tiga Belitang berbatasan dengan Senaning, Kabupaten Sintang dan Sarawak, Malaysia Timur.


Komoditi unggulan Kabupaten Sekadau yaitu sektor perkebunan, pertanian dan jasa. Sektor Perkebunan komoditi unggulannya adalah Kelapa Sawit, Kakao, Karet, Kopi, Kelapa, dan Lada. Sub sektor Pertanian komoditi yang diunggulkan berupa Jagung, Ubi Jalar, dan Ubi Kayu. sub sektor jasa Pariwisatanya yaitu wisata alam.

SEJARAH AWAL MULA SEKADAU

Nama “SEKADAU” ter-asumsi menjadi dua versi, pertama. Terambil darisejenis pohon kayu yang banyak tumbuh di muara sungai yang sekarang disebut SUNGAI SEKADAU. Oleh penduduk, pohon kayu ini disebut “BATANGADAU”. Versi lain menyebutkan, masyarakat pedalama n pada zaman dahulu, jika melihat sesuatu yang asing, mereka menyebutnya “BARU ADAU” (Baru melihat).

Dengan dua pernyataan yang masih kontraversi itu, lahirlah sebutan istilah Sungai Sekadau.Asal mula penduduk Sekadau, dikisahkan berasal dari pecahan rombonganDara Nante. Rombongan ini masih ada lagi yang telah meneruskan perjalanannyake Hulu Sungai Kapuas. Dibawah pimpinan SINGA PATIH BARDAT danPATIH BANGI.

Rombongan Singa Patih Bardat, telah berkembang biak danmenurunkan suku Kematu, Suku Benawas, Sekadau, Melawang dan Ketungau. Rombongan yang dipimpin oleh Patih Bangi, meneruskan perjalanannya ke daerah Belitang sekarang. Di daerah inilah berkembangnya keturunan Daya’ Melawang, Ketungau yang menurunkan raja-raja Sekadau.

Mula-mula kerajaan Sekadau berdomisili di daerah KEMATU. Kuranglebih 3 km sebelah hilir Rawak. Didaerah ini benyak terdapat makam raja-raja.Kemudian dipindahkan ke Sekadau tepatnya di sungai Bara’. Disinilah ibu kota kerajaan Sekadau dibangun dengan kraton sebagai pusat pemerintahannya.

Suku-suku tersebut diatas masing-masing dipimpin oleh Kepala Adat yang dipanggilKiyai. Adapun gelar dari ke empat Kiyai tersebut adalah : Kiayi MASTUMENGGUNG, Kiayi DIPA DIRAJA, Kiayi MAS SUTADILAGA dan KiayiMAS SUTA NATA.

Kedudukan Kiayi-kiayi ini amat kuat karena mereka turutmenentukan pengangkatan seorang raja dan disamping itu merekalah yang bertanggung jawab atas soal ketentraman dan kelancaran pemungutan pajak.Gelar-gelar yang lebih tinggi sesudah Kiayi berturut-turut menurut tingkatannyaadalah : Tumenggung, Patih, Demang dan Naga Lantai. Yang dapat diangkatmenjadi Naga Lantai adalah yang mempunyai keahlian mengenai adat istiadat dan sudah berumur 70 tahun keatas.

Menurut kisah nyata dari rakyat Sekadau, bahwakerajaan Sekadau telah diperintahkan berturut-turut oleh keturunan PRABUJAYA dan keturunan RAJA-RAJA SIAK BULUN (Bahulun dari Sungai KeriauRaja turun temurun itu secara ditael tak dapat lagi disebutkan, karena tak ada data-data yang diketemukan.

Baik cerita rakyat, apalagi penulisannya, yang jelas itulah yang akandiuraikan sebagai berikut. Raja Sekadau pertama yang dapat disebutkan adalah PANGERAN ENGKONG.
Pangeran Engkong dengan empat bersaudara : 1.PANGERAN AGONG PRABU JAYA 2. PANGERAN ENGKONG 3.PANGERAN SENARONG 4. RATU KUDONG Dari ke empat bersaudaratersebut, Pangeran Engkonglah yang telah terpilih menjadi raja Sekadau sesudahayahnya wafat.

Sedangkan Pangeran Senarong menurunkan raja-raja Belitang.Pangeran Engkong adalah putra dari kedua. Menurut baginda telah memilihnya berdasarkan penelitian kecakapan mereka sendiri-sendiri. Pangeran Engkongternyata lebih bijaksana dari yang lainnya, ia tahu dan mengerti akan keadaanrakyat.

Pangeran Agong sangat berkecil hati, karena tidak terpilih sebagai pengganti ayahandanya. Ia tak kurang akal juga untuk mengatasi perasaannyayang gundah dan tertekan itu. Ia mengajak dan mempengaruhi segala rakyat yang senang padanya, mereka berunding dan berangkat meninggalkan Sekadau menujudaerah Kuari, daerah ini masih meninggalkan bekasnya, walaupun kelihatan telahmenghutan–belukar saja.

Hingga kini rakyat Sekadau menyebutnya “LAWANGKUARI” yang kini juga disebut sebagai simbol (khas) Sekadau, karena sudahmenjadi kabupaten baru menjadi sebutan “SEKADAU KOTA LAWANGKUARI” Banyak orang yang senang mendatangi Lawang Kuari untuk maksud-maksud tertentu.

Untuk mendatangi daerah ini harus tahu syarat-syarat tahayulnya. Banyak keanehan yang dapat diketemukan di daerah Lawang Kuari itu, oleh rakyat Sekadau daerah ini juga disebut “BATANG PANJANG MENGHILANG” Perkembangan Kerajaan Sekadau selanjutnya, diawali dengan perjalanan Sultan Anum oleh orang tuanya untuk mendatangi Mempawah guna untuk memperdalam pengetahuannya, terutama dalam bidang agama Islam.

Itulahsebabnya kerajaan Sekadau dikala pemerintahannya agama Islam sangat pesat penyebarannya, sehingga Daya’ Kematu yang telah banyak masuk dan memeluk  agama Islam dikala itu. Karena ramainya pemeluk agama Islam, pindahlah ibu kota kerajaan kehilir Sungai Bara’ Sekadau. Dengan bantuan rakyat yang rela berkorban dan dengan kesadaran, kerajaan Sekadau telah membangun sebuahmesjid untuk mereka bersembahyang, mesjid tersebut masih gagah hinggasekarang, cuma karena dipengaruhi renovasi oleh masyarakat setempat ciri khaskeasliannya sudah tidak tampak lagi.Pangeran Suma Negara meninggal dunia, telah digantikan oleh putramahkota Abang Todong dengan gelar SULTAN ANUM.

Setelah putra Mahkotadewasa, ia pun dinobatkan dan memerintah dengan gelar “SULTAN MANSUR” (Putra Sultan Anum ). Waktu itu oleh Belanda, Sekadau dianjurkan menggunakanPenembahan dibawah kekuasaan Sultan Pontianak.

Rakyat mendengar pernyataantersebut langsung menolak dan tak terima, maka terjadilah konflik horizontalantar rakyat, sehingga menimbulkan Perang Basah (Perang Saudara). KerajaanSekadau kemudian dialihkan kepada Gusti Mekah sebagai pejabat, Gusti Mekah bernama Sultan Mansur memerintah dengan gelar PANEMBAHAN GUSTIMEKAH SRI NEGARA. Sesudah pemerintahan Panembahan Mekah Sri Negaradan saudaranya Gusti Isa, dengan gelar Pangeran Perdana Menteri berakhir, MakaPanembahan Gusti Akhmad Sri Negara dinobatkan naik tahta kerajaan.

Tapi nasib malang bagi beliau dengan keluarganya, oleh penjajah Belanda telahmengasingkannya ke Jawa, di Malang. Dengan tuduhan palsu sebagai penghasut para tumenggung untuk melawan Belanda. Karena pengasingan PanembahanGusti Akhmad Sri Negara tersebut maka, Panembahan Haji Gusti Abdullahdiangkat dengan gelar Pangeran Mangku sebagai wakil Panembahan.

Ia pun dipersilahkan mendiami kraton di Sungai Bara’. Belum lama Pangeran Mangkudinobatkan sebagai wakil panembahan , iapun berpulang kerakhmatullah.Kedudukannya diganti oleh Panembahan Gusti Akhmad, yang kemudian digantilagi oleh Sri Utin ( Istri dari Gusti Hamid ), dengan gelar Sri Ratu Negara. Setelah kembalinya beliau kerakhmatullah, digantilah Panembahan Gusti Kelip sebagairaja Sekadau.

Gusti Kelip pun menjadi korban penyungkupan Jepang di Mandor padatahun 1944. Untuk meneruskan pemerintahan kerajaan Sekadau, rakyatmengangkat Gusti Mohammad Kolen Sri Negara (Cucu Sultan Anum) sebagai pemegang pucuk pemerintahan kerajaan Sekadau. Ia telah memerintah sekitar tahun 1944-1952. Tahun 1946, Gusti Adnan diangkat memimpin kembali kerajaan Belitang.

Pada bulan Juni 1952 Gusti Mohammad Kolen Sri Negara bersama Gusti Adnan, menyerahkan administrasi kerajaan langsung kepada pemerintah pusat di Jakarta. Pada waktu itu Mr.Mohammad Roem menjabatsebagai Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang disaksikan oleh SayutiMalik (Pengetik Naskah Proklamasi Kemerdekaan RI).

Sekembalinya mereka dariJakarta, Kerajaan Sekadau administrasinya diserahkan langsung kepada Swapraja.Setelah Sekadau menjadi Kewedanaan maka diangkatlah Gusti Adnan sebagai Wedana pertama di Sekadau.

Sejarah Asal Usul Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat

Kabupaten Sambas merupakan salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sambas memiliki luas wilayah 6.395,70 km²atau 639.570 ha (4,36% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat), merupakan wilayah Kabupaten yang terletak pada bagian pantai barat paling utara dari wilayah provinsi Kalimantan Barat. Panjang pantai ± 128,5 km dan panjang perbatasan negara ± 97 km.

SEJARAH AWAL MULA SAMBAS


Sejarah Kerajaan Sambas berkaitan dengan Kerajaan Majapahit dan Kesultanan Banjar. Kerajaan Sambas kemudian dilanjutkan oleh Kesultanan Sambas yang asal-usulnya tidak bisa terlepas dari kerajaan di Brunei Darussalam. Antara kedua kerajaan ini mempunyai kaitan persaudaraan yang sangat erat.

Pada zaman dahulu, di Negeri Brunei Darussalam bertahta seorang raja yang bergelar Sri Paduka Sultan Muhammad. Setelah dia wafat, tahta kerajaan diserahkan kepada anak cucunya secara turun temurun. Sampailah pada keturunan yang kesembilan, yaitu Sultan Abdul Djalil Akbar.

Menurut Staatsblad van Nederlandisch Indië tahun 1849, wilayah ini termasuk dalam zuid-ooster-afdeeling berdasarkan Bêsluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, pada 27 Agustus 1849, No. 8.

Perpindahan Ibukota Kabupaten Sambas dari kota Singkawang ke Kota Sambas merupakan kegiatan yang monumental dari seluruh rangkaian kegiatan proses pemekaran wilayah Kabupaten Sambas yang secara formal diusulkan kepada Pemerintah Pusat pada Tahun 1997.

Perjuangan pemindahan Ibukota Kabupaten Sambas dimaksud melalui proses yang panjang yang dimulai dengan adanya aspirasi dan desakan masyarakat Sambas yang menginginkan Ibukota Kabupaten Sambas dikembalikan ke Kota Sambas setelah secara formal dipindahkan ke Kota Singkawang dengan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor : Dbs.52/2/36-33 tanggal 1 April 1963.

Tuntutan masyarakat Sambas didasarkan atas penetapan Ibukota Kabupaten Sambas di Kota Sambas menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor : 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan.

Gubernur Kalimantan Barat, yang pada waktu itu di jabat Bapak J. C. Oepang Oeray, dalam menyikapi aspirasi dan desakan masyarakat Sambas tersebut telah mengambil langkah dengan melakukan pembangunan gedung dan rumah-rumah dinas di kompleks pembangunan Desa Dalam Kaum sebagai langkah awal persiapan pengembalian Ibukota Kabupaten Sambas ke Kota Sambas.

Berkenaan dengan itu, menyikapi tuntutan masyarakat tersebut dengan mengacu pada Tap MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN, Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dengan dukungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat bersama-sama seluruh komponen masyarakat yang mendukung, melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku telah mengambil prakarsa dan melakukan perjuangan yang intensif untuk memekarkan Kabupaten Sambas menjadi 3 (tiga) Daerah Tingkat II, yakni :

Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas dengan Ibukota Sambas.Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang dengan Ibukota Bengkayang.Kotamadya Daerah Tingkat II Singkawang dengan Ibukota Singkawang.

Pengusulannya pada tahun 1997 didasarkan atas persetujuan rakyat Kabupaten Sambas yang tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Sambas Nomor : 12 Tahun 1997 tanggal 29 Maret 1997 tentang Persetujuan Atas Usul Rencana Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Pengembangan Daerah Tingkat II Sambas.

Selanjutnya dengan surat Nomor : 135/460/Tapem tanggal 31 Mei 1997, Bupati Sambas menyampaikan usul pemekaran wilayah Kabupaten Sambas kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk diteruskan kepada Pemerintah Pusat.  Gubernur Kalimantan Barat dengan surat Nomor 118/2113/Pem-C tanggal 5 Juni 1997 menyampaikan usul pemekaran wilayah Kabupaten Sambas tersebut kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri.

Setelah melalui pembahasan yang panjang, baik bersama Komisi II DPR-RI maupun dengan pihak Departemen Dalam Negeri, akhirnya ditetapkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tersebut Pasal 4      ayat (2) disebutkan bahwa dengan dibentuknya Kabupaten Bengkayang, Ibukota Kabupaten Sambas dipindahkan dari Singkawang ke Sambas.

Melalui berbagai pertimbangan dan atas dasar permintaan masyarakat Sambas dalam upaya menindak lanjuti Undang-undang      Nomor 10 Tahun 1999 tersebut, tanggal 15 Juli 1999 dipilih sebagai hari yang tepat untuk secara resmi Ibukota Kabupaten Sambas dipindahkan ke Kota Sambas.

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas Nomor 320. A Tahun 1999 serta persiapan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam suatu upacara pada tanggal 15 Juli 1999 secara resmi Ibukota Kabupaten Sambas dipindahkan dari Kota Singkawang ke Kota Sambas.

DARI KOTA SINGKAWANG KE KOTA SAMBAS

Perpindahan Ibukota Kabupaten Sambas dari kota Singkawang ke Kota Sambas merupakan kegiatan yang monumental dari seluruh rangkaian kegiatan proses pemekaran wilayah Kabupaten Sambas yang secara formal diusulkan kepada Pemerintah Pusat pada Tahun 1997.

Perjuangan pemindahan Ibukota Kabupaten Sambas dimaksud melalui proses yang panjang yang dimulai dengan adanya aspirasi dan desakan masyarakat Sambas yang menginginkan Ibukota Kabupaten Sambas dikembalikan ke Kota Sambas setelah secara formal dipindahkan ke Kota Singkawang dengan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor : Dbs.52/2/36-33 tanggal 1 April 1963.

Tuntutan masyarakat Sambas didasarkan atas penetapan Ibukota Kabupaten Sambas di Kota Sambas menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor : 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan.

Gubernur Kalimantan Barat, yang pada waktu itu di jabat            Bapak J. C. Oepang Oeray, dalam menyikapi aspirasi dan desakan masyarakat Sambas tersebut telah mengambil langkah dengan melakukan pembangunan gedung dan rumah-rumah dinas                    di kompleks pembangunan Desa Dalam Kaum sebagai langkah awal persiapan pengembalian Ibukota Kabupaten Sambas ke Kota Sambas.

Berkenaan dengan itu, menyikapi tuntutan masyarakat tersebut dengan mengacu pada Tap MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN, Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dengan dukungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat bersama-sama seluruh komponen masyarakat yang mendukung, melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku telah mengambil prakarsa dan melakukan perjuangan yang intensif untuk memekarkan Kabupaten Sambas menjadi 3 (tiga) Daerah Tingkat II, yakni :

Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas dengan Ibukota Sambas.Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang dengan Ibukota Bengkayang.Kotamadya Daerah Tingkat II Singkawang dengan Ibukota Singkawang.

Pengusulannya pada tahun 1997 didasarkan atas persetujuan rakyat Kabupaten Sambas yang tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Sambas Nomor : 12 Tahun 1997 tanggal 29 Maret 1997 tentang Persetujuan Atas Usul Rencana Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Pengembangan Daerah Tingkat II Sambas.

Selanjutnya dengan surat Nomor : 135/460/Tapem tanggal 31 Mei 1997, Bupati Sambas menyampaikan usul pemekaran wilayah Kabupaten Sambas kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk diteruskan kepada Pemerintah Pusat.  Gubernur Kalimantan Barat dengan surat Nomor 118/2113/Pem-C tanggal 5 Juni 1997 menyampaikan usul pemekaran wilayah Kabupaten Sambas tersebut kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri.

Setelah melalui pembahasan yang panjang, baik bersama Komisi II DPR-RI maupun dengan pihak Departemen Dalam Negeri, akhirnya ditetapkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tersebut Pasal 4      ayat (2) disebutkan bahwa dengan dibentuknya Kabupaten Bengkayang, Ibukota Kabupaten Sambas dipindahkan dari Singkawang ke Sambas.

Melalui berbagai pertimbangan dan atas dasar permintaan masyarakat Sambas dalam upaya menindak lanjuti Undang-undang      Nomor 10 Tahun 1999 tersebut, tanggal 15 Juli 1999 dipilih sebagai hari yang tepat untuk secara resmi Ibukota Kabupaten Sambas dipindahkan ke Kota Sambas.

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas Nomor 320. A Tahun 1999 serta persiapan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam suatu upacara pada tanggal 15 Juli 1999 secara resmi Ibukota Kabupaten Sambas dipindahkan dari Kota Singkawang ke Kota Sambas.

PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN SAMBAS

Perpindahan Ibukota Kabupaten Smbas dari Kota Singkawang ke Kota Sambas merupakan kegiatan yang monumental dari seluruh rangkaian kegiatan proses pemekaran wilayah Kabupaten Sambas yang secara formal diusulkan kepada Pemerintah Pusat pada Tahun 1997.

Perjuangan pemindahan Ibukota Kabupaten Sambas dimaksud melalui proses yang panjang yang dimulai dengan adanya aspirasi dan desakan masyarakat Sambas yang menginginkan Ibukota Kabupaten Sambas dikembalikan ke Kota Sambas setelah secara formal dipindahkan ke Kota Singkawang dengan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor : Dbs.52/2/36-33 tanggal 1 April 1963.

Tuntutan masyarakat Sambas didasarkan atas penetapan Ibukota Kabupaten Sambas di Kota Sambas menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor : 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan.

Gubernur Kalimantan Barat, yang pada waktu itu di jabat Bapak J. C. Oepang Oeray, dalam menyikapi aspirasi dan desakan masyarakat Sambas tersebut telah mengambil langkah dengan melakukan pembangunan gedung dan rumah-rumah dinas di kompleks pembangunan Desa Dalam Kaum sebagai langkah awal persiapan pengembalian Ibukota Kabupaten Sambas ke Kota Sambas.

Berkenaan dengan itu, menyikapi tuntutan masyarakat tersebut dengan mengacu pada Tap MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN, Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dengan dukungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat bersama-sama seluruh komponen masyarakat yang mendukung, melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku telah mengambil prakarsa dan melakukan perjuangan yang intensif untuk memekarkan Kabupaten Sambas menjadi 3 (tiga) Daerah Tingkat II, yakni :


  1. Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas dengan Ibukota Sambas.
  2. Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang dengan Ibukota Bengkayang.
  3. Kotamadya Daerah Tingkat II Singkawang dengan Ibukota Singkawang.


Pengusulannya pada tahun 1997 didasarkan atas persetujuan rakyat Kabupaten Sambas yang tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Sambas Nomor : 12 Tahun 1997 tanggal 29 Maret 1997 tentang Persetujuan Atas Usul Rencana Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Pengembangan Daerah Tingkat II Sambas.

Selanjutnya dengan surat Nomor : 135/460/Tapem tanggal 31 Mei 1997, Bupati Sambas menyampaikan usul pemekaran wilayah Kabupaten Sambas kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk diteruskan kepada Pemerintah Pusat.  Gubernur Kalimantan Barat dengan surat Nomor 118/2113/Pem-C tanggal 5 Juni 1997 menyampaikan usul pemekaran wilayah Kabupaten Sambas tersebut kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri.

Setelah melalui pembahasan yang panjang, baik bersama Komisi II DPR-RI maupun dengan pihak Departemen Dalam Negeri, akhirnya ditetapkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tersebut Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa dengan dibentuknya Kabupaten Bengkayang, Ibukota Kabupaten Sambas dipindahkan dari Singkawang ke Sambas.

Melalui berbagai pertimbangan dan atas dasar permintaan masyarakat Sambas dalam upaya menindak lanjuti Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tersebut, tanggal 15 Juli 1999 dipilih sebagai hari yang tepat untuk secara resmi Ibukota Kabupaten Sambas dipindahkan ke Kota Sambas.

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas Nomor 320. A Tahun 1999 serta persiapan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam suatu upacara pada tanggal 15 Juli 1999 secara resmi Ibukota Kabupaten Sambas dipindahkan dari Kota Singkawang ke Kota Sambas.

Sejarah Asal Usul Kabupaten Sambas Kalimantan Barat