Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
LAMONGAN JATIM -Maju sebagai cabup dari jalur perseorangan atau independen, PDIP memecat keanggotaan salah seorang kader di Lamongan. Surat pemecatan tersebut ditandatangani langsung Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Wakil Ketua DPD PDIP Jatim Daniel Rohi membenarkan jika salah satu kader mereka, Suhandoyo yang kini maju mencalonkan diri sebagai Cabup Lamongan dari jalur perseorangan dipecat dari keanggotaan PDIP. SK pemecatan tersebut, menurut Daniel, ditandatangani langsung oleh Ketum PDIP, Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

"Partai itu punya aturan, bahwa setiap kader harus tunduk dan taat kepada aturan partai. Maka sebagai kader partai (PDIP, red) harus tunduk dan patuh serta mendukung sekaligus mengamankan keputusan tersebut," kata Daniel Rohi usai mengikuti Rakercabsus DPC PDIP Lamongan, Minggu (4/10/2020).

Dalam konteks Pilkada Lamongan, lanjut Daniel, jika ada kader yang mendukung calon lain atau mencalonkan diri, yang bersangkutan bisa dikatakan melakukan pembangkangan terhadap partai. Sanksi berupa pemecatan tersebut, kata Daniel, sudah dibuat melalui tahapan. "Ketika beliau mendaftarkan diri dan berbeda dengan garis partai ya harus didisiplinkan, sanksi disiplin itu ya pemecatan tersebut," tandasnya.

Daniel menyebut, sanksi pemecatan dari keanggotaan partai untuk tingkat Jatim baru terjadi di Lamongan dan untuk daerah lainnya belum ada. Partai, sudah memutuskan untuk mengusung pasangan Kartika Hidayati - Saim sehingga kader harus tegak lurus mengamankan keputusan partai.

"Maka sebagai kader partai, harus tunduk dan patuh serta mendukung sekaligus mengamankan keputusan tersebut," tandas Daniel.

Sementara Ketua DPC PDIP Lamongan, Sa'im mengungkapkan, dengan diberhentikannya Suhandoyo, dia berharap tidak memunculkan kemungkinan-kemungkinan. Partai memiliki aturan dan semua kader wajib mentaati aturan tersebut. "Sampai saat ini, kader dan pengurus PDI Perjuangan Lamongan masih solid untuk mengamankan keputusan partai," tegasnya.

Untuk diketahui, Suhandoyo dalam Pilkada Lamongan kali ini maju sebagai cabup dari jalur independen atau perseorangan dan berpasangan dengan Astiti Suwarni, istri dari Kepala Dinas Pendidikan Jatim. Suhandoyo merupakan salah satu wajah lama yang selalu tampil dalam Pemilihan Kepala Daerah Lamongan sejak pilkada tahun 2010.

Di internal PDIP, Suhandoyo juga pernah menjabat sebagai ketua DPC PDIP Lamongan dan beberapa kali menjadi anggota DPRD Lamongan. Terakhir, Suhandoyo juga pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jatim periode 2014-2019.

Sumber : detik.com

Cabup Lamongan Suhandoyo Dipecat PDIP

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan keprihatinannya dan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Timur khususnya warga Blitar, atas terjadinya insiden yang melibatkan suporter antarklub yang sedang semifinal di Blitar, Selasa (18/2/2020) kemarin.

Dalam insiden ini juga mengakibatkan adanya kerusakan mobil dan motor serta adanya aparat kepolisian dan suporter yang terluka.

“Kami mewakili Pemprov Jatim dan pribadi ikut merasa prihatin dan menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas adanya insiden antara suporter Persebaya dan Arema yang terjadi sore kemarin di Blitar.

Karena, selain menimbulkan kerusakan, tentunya juga menimbulkan kerugian bagi warga sekitar,” tutur Khofifah sapaan akrab Gubernur Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (19/2/2020).

Khofifah menyampaikan, pihaknya telah meminta Bakesbangpol Provinsi untuk berkoordinasi dengan Bakesbangpol kabupaten/kota untuk mendata dampak yang terjadi di masyarakat.

Utamanya, jika terdapat kerusakan tanaman, sawah, rumah, kebun serta warung. Di samping itu, jika ada yang terluka dan memerlukan perawatan, maka pembiayaan sepenuhnya akan ditanggung oleh Pemprov Jawa Timur.

“Saya sudah meminta kepada Kepala Bakesbangpol Provinsi untuk segera mendata dampak kerugian yang ditimbulkan. Dan, kami juga akan segera melakukan evaluasi untuk masa-masa yang akan datang,” urai gubernur perempuan pertama di Jatim ini.

Selain itu, Khofifah juga menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada para aparat keamanan yang cepat dan sigap bertindak, sehingga kerusuhan bisa segera teratasi. “Terhadap pelaku insiden sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum,” tegas orang nomor satu di Jatim ini.

Khofifah berharap, semua pihak khususnya para suporter bisa saling menahan diri agar tidak merugikan diri sendiri dan masyarakat umum. Selain itu, Pemprov Jawa Timur bersama aparatur kepolisian dan TNI akan melakukan langkah-langkah strategis-sinergis jelang pelaksanaan Final Piala Gubernur.

“Semoga semua pihak dapat membangun suasana persatuan penuh kerukunan di bumi Mojopahit-Jawa Timur,” pungkasnya.

Gubernur Khofifah Minta Maaf Atas Insiden Bentrok di Blitar

KEDIRI JATIM - Kota Kediri selama ini dianggap sebagai daerah wingit atau angker bagi presiden. Hal itu dipercaya Seskab Pramono Anung.

Pramono mengungkapkannya saat mengunjungi Kediri. Ia datang bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Mereka meresmikan rusunawa di Ponpes Lirboyo Kediri.

Saat itu, Pramono memberikan sambutan di hadapan para kiai sepuh pengasuh Ponpes Hidsyatul Mubtadien Lirboyo Kediri.

Menurutnya Kediri merupakan wilayah yang wingit untuk didatangi presiden. Pramono Anung secara terang-terangan melarang Presiden Joko Widodo untuk berkunjung ke Kediri.

"Ngapunten kiai, saya termasuk orang yang melarang Pak Presiden untuk berkunjung di Kediri," ucap Pramono disambut gelak tawa para undangan, Sabtu (15/2/2020).

Kehati-hatian tersebut bukan tanpa sebab. Pramono menceritakan bahwa dahulu, Presiden keempat KH Abdurrahman Wahid yang sempat berkunjung ke Kediri. Namun setelah itu ada tragedi pelengseran Gus Dur dari kursi Presiden RI.

"Saya masih ingat karena percaya atau tidak percaya, Gus Dur setelah berkunjung ke Lirboyo tidak begitu lama gonjang-ganjing di Jakarta.

Kalau Pak Wapres tidak apa-apa. Namun kalau untuk menteri, nanti kalau ada acara-acara Musyawarah Himpunan Santri Lirboyo keempat nanti tinggal memilih siapa menteri yang ingin didatangkan. Tinggal hubungi saya," imbuh Pramono.

Pernyataan Pramono menanggapi sambutan KH Kafabihi Mahrus yang menjelaskan bahwa Kediri memang daerah wingit untuk presiden.

Namun, ada cara jika presiden ingin berkunjung ke Kediri dan tidak terjadi apa-apa. Yaitu dengan berkunjung atau ziarah dan berdoa di Makam Syekh Al Wasil Syamsudin, Mbah Wasil Setono Gedong, Kota Kediri.

"Jadi saat berkunjung ke Kediri, juga berziarah dan berdoa di Makam Syekh Al Wasil Syamsudin, Mbah Wasil Setono Gedong, Kota Kediri.

Kenapa demikian, karena Mbah Wasil merupakan penyebar agama Islam jauh sebelum para wali," jelas KH Kafabihi Mahrus.

Pramono Anung Larang Jokowi Ke Kediri, KH Kafabihi Mahrus Menjawab

JAKARTA - Presiden Joko Widodo disarankan untuk tidak datang ke Kediri, Jawa Timur untuk meresmikan ground beaking Bandara baru April mendatang.

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung saat berkunjung ke Pondok Pesantren Lirboyo Sabtu (15/2) mengakui bahwa dirinya yang memberi masukan ke Jokowi.

Politisi PDIP itu mengaku khawatir kedatangan Jokowi ke Kediri akan mempengaruhi kekuasannya sebagai Presiden.

Pramono menyontohkan Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) yang lengser dari kursi Presiden tak lama setelah berkunjung ke Kediri.

Merespons masukan Pramono anung,  Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan mengaku heran dengan sikap Pramono.

Menurut Syahganda, sebagai alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) tidak sepatutnya Pramono berperilaku begitu. Kata Syahganda, mahasiswa ITB selalu dilatih dengan rasionalitas dan objektivitas.

"System thinking dan konsep teknologi menempatkan fakta sebagai basis analisis. Aneh sekali kalau Pramono Anung, tokoh alumni ITB percaya klenik dan tahayul. Kecuali dia ingin memberitahu kita bahwa Jokowi saat ini lemah?" demikian komentar Syahganda kepada Kantor Berita Politik, Sabtu malam (15/2).

Diketahui, Sekretaris kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendatangi lokasi bandara baru yang akan dibangun di Kediri.

Proyek pembangunan bandara akan menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan pembiayaan seluruhnya ditanggung oleh PT Gudang Garam Tbk.

Sementara setelah bandara selesai dibangun, PT Angkasa Pura 1 akan menjadi pengelolanya.

Larang Jokowi Ke Kediri Karena Khawatir Lengser, Syahganda: Alumni ITB Kok Percaya Klenik

BLITAR JATIM - Mendagri mengesahkan pemberhentian tidak hormat Muh Samanhudi Anwar sebagai Wali Kota Blitar nonaktif. Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.35-98 tahun 2020 disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Blitar.

Surat keputusan ini terbit, menyusul petikan Putusan MA RI Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019 tanggal 25 September 2019. Yang menyatakan Samanhudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Selain itu, dalam surat putusan itu juga menunjuk Wawali Kota Blitar Santoso sebagai Pelaksana Tugas Wali Kota untuk menjalankan tugas dan kewenangan Wali Kota Blitar, sampai dengan dilantiknya Wakil Wali Kota menjadi Wali Kota Blitar untuk sisa masa jabatan tahun 2016-2021.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal penetapan dan berlaku terhitung sejak 25 September 2019. Keputusan ditetapkan di Jakarta pada 20 Januari 2020 oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian.

"Dengan terbitnya surat keputusan ini, maka kami mengusulkan melalui Gubernur Jatim yang diteruskan ke Mendagri untuk segera mengangkat plt wali kota menjadi wali kota definitif.

Mengingat waktunya sudah sangat mepet 2021," kata Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim kepada wartawan usai rapat.

Sementara soal pengisian wakil wali kota, menurut Syahrul mekanisme di dewan bisa dilakukan jika sisa masa jabatan selama 18 bulan.

Namun karena sisa masa jabatan tidak sampai 12 bulan, maka menjadi kewenangan Mendagri untuk menentukan Wakil Wali Kota Blitar.

Plt Wali Kota Blitar Santoso berharap surat keputusan pengukuhan segera turun. Agar bisa segera fokus melakukan kewenangan sebagai wali kota.

Di lain sisi, tugas yang akan disandangnya nanti tidak mempengaruhi niatnya untuk maju kembali dalam kontestasi Pilwali 2020.

"Kami secara prinsip mengikuti dinamika dan regulasi yang ada. Karena di Jatim ini sekitar 19 petahana maju lagi. Kalau dulu saya harus mundur dari ASN.

Tapi regulasi sekarang, saya hanya harus cuti selama masa kampanye berlangsung," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Blitar nonaktif Samanhudi Anwar terjaring OTT KPK pada Juni 2018 lalu. Dia diduga menerima suap proyek pembangunan gedung baru SMPN 3 Kota Blitar senilai Rp 23 miliar.

Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis hukuman pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta, karena terbukti menerima suap Rp 1,5 miliar. Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan, pencabutan hak politik Samanhudi selama 5 tahun.

Baik jaksa KPK maupun terdakwa Samanhudi, saat itu sama-sama mengajukan banding atas vonis tersebut.

Di tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Tipikor Jawa Timur di Surabaya memperkuat putusan PN Tipikor Surabaya. Lalu jaksa KPK kembali mengajukan kasasi terkait putusan itu ke Mahkamah Agung (MA).

Akhirnya putusan kasasi pun turun pada 25 September 2019, sama dengan vonis PT Tipikor Jawa Timur. Terdakwa dipidana penjara selama lima tahun. Dan barang bukti uang sebesar Rp 1,5 miliar diamankan untuk negara.

Terbukti Korupsi, Walikota Blitar Dihentikan Dengan Tidak Hormat