Tampilkan postingan dengan label Awal mula Kerajaan Jeumpa. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Awal mula Kerajaan Jeumpa. Tampilkan semua postingan
Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara pulau Sumatera dengan ibu kota Bandar Aceh Darussalam dengan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Mughayat Syahyang dinobatkan pada Ahad, 1 Jumadil awal 913 H atau pada tanggal 8 September 1507.

Kuwaluhan.com

Dalam sejarahnya yang panjang itu (1496 - 1903), Aceh mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, berkomitmen dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain.

SEJARAH AWAL MULA KESULTANAN ACEH DARUSSALAM


Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah pada tahun 1496. Pada awalnya kerajaan ini berdiri atas wilayah Kerajaan Lamuri, kemudian menundukan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya mencakup Daya, Pedir, Lidie, Nakur. Selanjutnya pada tahun 1524 wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh diikuti dengan Aru.

Pada tahun 1528, Ali Mughayat Syah digantikan oleh putera sulungnya yang bernama Salahuddin, yang kemudian berkuasa hingga tahun 1537. Kemudian Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Syah al-Kahar yang berkuasa hingga tahun 1571.

MASA KEJAYAAN


Sultan dianggap sebagai penguasa tertinggi, tetapi nyatanya selalu dikendalikan oleh orangkaya atau hulubalang. Hikayat Acehmenuturkan Sultan yang diturunkan paksa diantaranya Sultan Sri Alam digulingkan pada 1579 karena perangainya yang sudah melampaui batas dalam membagi-bagikan harta kerajaan pada pengikutnya.

Penggantinya Sultan Zainal Abidin terbunuh beberapa bulan kemudian karena kekejamannya dan karena kecanduannya berburu dan adu binatang. Raja-raja dan orangkaya menawarkan mahkota kepada Alaiddin Riayat Syah Sayyid al-Mukamil dari Dinasti Darul Kamal pada 1589.

Ia segera mengakhiri periode ketidak-stabilan dengan menumpas orangkaya yang berlawanan dengannya sambil memperkuat posisinya sebagai penguasa tunggal Kesultanan Aceh yang dampaknya dirasakan pada sultan berikutnya.

Kesultanan Aceh mengalami masa ekspansi dan pengaruh terluas pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda (1607 - 1636) atau Sultan Meukuta Alam. Pada masa kepemimpinannya, Aceh menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timahutama. Pada tahun 1629, kesultanan Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Melaka dengan armada yang terdiri dari 500 buah kapal perang dan 60.000 tentara laut.

Serangan ini dalam upaya memperluas dominasi Aceh atas Selat Malaka dan semenanjung Melayu. Sayangnya ekspedisi ini gagal, meskipun pada tahun yang sama Aceh menduduki Kedah dan banyak membawa penduduknya ke Aceh.

Pada masa Sultan Alaidin Righayat Syah Sayed Al-Mukammil (kakek Sultan Iskandar Muda) didatangkan perutusan diplomatik ke Belanda pada tahun 1602 dengan pimpinan Tuanku Abdul Hamid. Sultan juga banyak mengirim surat ke berbagai pemimpin dunia seperti ke Sultan Turki Selim II, Pangeran Maurit van Nassau, dan Ratu Elizabeth I. Semua ini dilakukan untuk memperkuat posisi kekuasaan Aceh.

KEMUNDURAN ACEH DARUSSALAM


Kemunduran Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya ialah makin menguatnya kekuasaan Belanda di pulau Sumatera dan Selat Malaka, ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tiku, Tapanuli, Mandailing, Deli, Barus (1840) serta Bengkulu kedalam pangkuan penjajahan Belanda. Faktor penting lainnya ialah adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kesultanan.

Hal ini bisa ditelusuri lebih awal setelah kemangkatan Sultan Iskandar Tsani hingga serangkaian peristiwa nantinya, dimana para bangsawan ingin mengurangi kontrol ketat kekuasaan Sultan dengan mengangkat janda Iskandar Tsani menjadi Sultanah. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ketakutan akan kembalinya Raja tiran (Sultan Iskandar Muda) yang melatar-belakangi pengangkatan ratu.

Sejak itu masa damai terasa di Aceh, para Ulèëbalang bebas berdagang dengan pedagang asing tanpa harus melalui pelabuhan sultan di ibukota. Lada menjadi tanaman utama yang dibudidayakan seantero pesisir Aceh sehingga menjadi pemasok utama lada dunia hingga akhir abad 19.

Namun beberapa elemen masyarakat terutama dari kaum wujudiyah menginginkan penguasa nanti adalah seorang laki-laki bergelar Sultan. Mereka mengklaim bahwa pewaris sah masih hidup dan tinggal bersama mereka di pedalaman.

Perang saudara pecah, masjid raya Dalam terbakar, kota Bandar Aceh dalam kegaduhan dan ketidak-tentraman. Menindaklanjuti pertikaian ini, Kadhi Malikul Adil (semacam mufti agung) Tgk. Syech Abdurrauf As-Sinkily melakukan berbagai reformasi terutama perihal pembagian kekuasaan dengan terbentuknya tiga sagoe. Hal ini mengakibatkan kekuasaan sultanah/sultan sangat lemah dengan hanya berkuasa penuh pada daerah Bibeueh(kekuasaan langsung) semata.

Perang saudara dalam hal perebutan kekuasaan turut berperan besar dalam melemahnya Kesultanan Aceh. Pada masa Sultan Alauddin Jauhar Alamsyah (1795-1824), seorang keturunan Sultan yang terbuang Sayyid Hussain mengklaim mahkota kesultanan dengan mengangkat anaknya menjadi Sultan Saif Al-Alam.

Perang saudara kembali pecah namun berkat bantuan Rafflesdan Koh Lay Huan, seorang pedagang dari Penang kedudukan Jauhar (yang mampu berbahasa Perancis, Inggris dan Spanyol) dikembalikan. Tak habis sampai disitu, perang saudara kembali terjadi dalam perebutan kekuasaan antara Tuanku Sulaiman dengan Tuanku Ibrahim yang kelak bergelar Sultan Mansur Syah (1857-1870).

Sultan Mansyur Syah berusaha semampunya untuk memperkuat kembali kesultanan yang sudah rapuh. Dia berhasil menundukkan para raja lada untuk menyetor upeti ke sultan, hal yang sebelumnya tak mampu dilakukan sultan terdahulu.

Untuk memperkuat pertahanan wilayah timur, sultan mengirimkan armada pada tahun 1854 dipimpin oleh Laksamana Tuanku Usen dengan kekuatan 200 perahu. Ekspedisi ini untuk meyakinkan kekuasaan Aceh terhadap Deli, Langkat dan Serdang. Namun naas, tahun 1865 Aceh angkat kaki dari daerah itu dengan ditaklukkannya benteng Pulau Kampai.

Sultan juga berusaha membentuk persekutuan dengan pihak luar sebagai usaha untuk membendung agresi Belanda. Dikirimkannya utusan kembali ke Istanbulsebagai pemertegas status Aceh sebagai vassal Turki Utsmaniyah serta mengirimkan sejumlah dana bantuan untuk Perang Krimea. Sebagai balasan, Sultan Abdul Majid I mengirimkan beberapa alat tempur untuk Aceh.

Tak hanya dengan Turki, sultan juga berusaha membentuk aliansi dengan Perancisdengan mengirim surat kepada Raja Perancis Louis Philippe I dan Presiden Republik Perancis ke II (1849). Namun permohonan ini tidak ditanggapi dengan serius.

Kemunduran terus berlangsung dengan naiknya Sultan Mahmudsyah yang muda nan lemah ke tapuk kekuasaan. Serangkaian upaya diplomasi ke Istanbul yang dipimpin oleh Teuku Paya Bakong dan Habib Abdurrahman Az-zahier untuk melawan ekspansi Belanda gagal.

Setelah kembali ke ibukota, Habib bersaing dengan seorang India Teuku Panglima Maharaja Tibang Muhammaduntuk menancapkan pengaruh dalam pemerintahan Aceh. Kaum moderat cenderung mendukung Habib namun sultan justru melindungi Panglima Tibang yang dicurigai bersekongkol dengan Belanda ketika berunding di Riau.

Pada akhir November 1871, lahirlah apa yang disebut dengan Traktat Sumatera, dimana disebutkan dengan jelas "Inggris wajib berlepas diri dari segala unjuk perasaan terhadap perluasan kekuasaan Belanda di bagian manapun di Sumatera.

Pembatasan-pembatasan Traktat London 1824 mengenai Aceh dibatalkan." Sejak itu, usaha-usaha untuk menyerbu Aceh makin santer disuarakan, baik dari negeri Belanda maupun Batavia. Para Ulee Balang Aceh dan utusan khusus Sultan ditugaskan untuk mencari bantuan ke sekutu lama Turki.

Namun kondisi saat itu tidak memungkinkan karena Turki saat itu baru saja berperang dengan Rusia di Krimea. Usaha bantuan juga ditujukan ke Italia, Perancis hingga Amerika namun nihil. Dewan Delapan yang dibentuk di Penang untuk meraih simpati Inggris juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan alasan ini, Belanda memantapkan diri menyerah ibukota. Maret 1873, pasukan Belanda mendarat di Pantai Cermin Meuraksa menandai awal invasi Belanda Aceh.

MASUKNYA BANGSA BARAT


Kedatangan bangsa Eropa, dalam hal ini Portugis selaku bangsa Eropa yang pertama kali tiba di Aceh, menjadi salah satu faktor utama runtuhnya Kerajaan Samudera Pasai, selain juga disebabkan serangan Majapahit. Pada 1508, atau kurang dari setahun setelah Sultan Ali Mughayat Syah memproklamirkan berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam, armada Portugis pertama yang dipimpin Diogo Lopez de Sequeira tiba di perairan Selat Malaka.

Armada de Sequeira ini terdiri dari empat buah kapal dengan perlengkapan perang. Namun, kedatangan rombongan calon penjajah asal Portugis yang pertama ini tidak membuahkan hasil yang gemilang dan terpaksa mundur akibat perlawanan dari laskar tentara Kesultanan Malaka.

Kedatangan armada Portugis yang selanjutnya pun belum menunjukkan peningkatan yang menggembirakan. Pada Mei 1521, penguasa Kesultanan Aceh Darussalam yang pertama, Sultan Ali Mughayat Syah, memimpin perlawanan dan berhasil mengalahkan armada Portugis yang dipimpin Jorge de Britto yang tewas dalam pertempuran di perairan Aceh itu. Dalam menghadapi Kesultanan Aceh Darussalam dan keberanian Sultan Ali Mughayat Syah, Portugis membujuk Kerajaan Pedir dan Samudera Pasai untuk mendukungnya.

Setelah mengalami kekalahan dari Kesultanan Aceh Darussalam, armada Portugis kemudian melarikan diri ke Kerajaan Pedir, namun pasukan Aceh Darussalam tetap mengejar dan sukses menguasai wilayah Kerajaan Pedir. Pihak Portugis bersama Sultan Ahmad, Raja Kerajaan Pedir, melarikan diri lagi dan mencari perlindungan ke Samudera Pasai.

Pasukan Sultan Ali Mughayat Syah meneruskan pengejarannya dan berhasil mematahkan perlawanan Pasai pada 1524. Sejumlah besar rampasan yang berupa alat-alat perang, termasuk meriam, digunakan tentara Aceh Darussalam untuk mengusir Portugis dari bumi Aceh.

Kekalahan Portugis tersebut sangat memalukan karena pasukan Aceh Darussalam mendapat barang-barang rampasan dari alat-alat perang milik Portugis yang lebih memperkuat Aceh Darussalam karenanya. karena Ali Mughayat Syah memang dikenal sebagai sosok pemimpin yang pemberani dan penakluk yang handal.

Selain berhasil mengusir Portugis serta menundukkan Kerajaan Pedir dan Samudera Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Sultan Ali Mughayat Syah, juga meraih kegemilangan dalam menaklukkan beberapa kerajaan lainnya di Sumatra, seperti Kerajaan Haru, Kerajaan Deli, dan Kerajaan Daya.

Beberapa catatan dari Barat, salah satunya yang ditulis oleh C.R. Boxer, mengatakan bahwa menjelang tahun 1530 armada perang Kesultanan Aceh Darussalam sudah mendapat kelengkapan perang yang cukup lengkap dan mutakhir. Bahkan, sejarawan Portugis sendiri, Fernao Loper de Costanheda, menyebut bahwa Sultan Aceh (Ali Mughayat Syah) lebih banyak memperoleh pasokan meriam dibandingkan dengan benteng Portugis di Malaka sendiri.

Selain itu, menurut pejalan dari Barat lainnya, Veltman, salah satu rampasan paling berharga dari Samudera Pasai yang berhasil dibawa pulang oleh Sultan Ali Mughayat Syah adalah lonceng besar yang kemudian diberi nama “Cakra Dunia”. Lonceng bersejarah merupakan hadiah dari Laksamana Cheng Ho kepada Raja Samudera Pasai ketika panglima besar dari Kekaisaran Tiongkok itu berkunjung ke Pasai pada awal abad ke-15.

Sultan Ali Mughayat Syah memerintah Kesultanan Aceh Darussalam hanya selama 10 tahun. Menurut prasasti yang ditemukan dari batu nisan Sultan Ali Mughayat Syah, pemimpin pertama Aceh Darussalam ini meninggal dunia pada 12 Dzulhijah Tahun 936 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 1530 Masehi. Kendati masa pemerintahan Sultan Mughayat Syah relatif singkat, namun ia berhasil membangun kerajaan Aceh yang besar dan kokoh. Sultan Ali Mughayat Syah juga meletakkan dasar-dasar politik luar negeri Kesultanan Aceh Darussalam, antara lain :


  • Mencukupi kebutuhan sendiri sehingga tidak tergantung pada pihak lain. 
  • Menjalin persahabatan yang lebih erat dengan kerajaan-kerajaan Islam lain di nusantara.
  • Bersikap waspada terhadap kolonialisme Barat.
  • Menerima bantuan tenaga ahli dari pihak luar.
  • Menjalankan dakwah Islam ke seluruh kawasan nusantara.


Sepeninggal Sultan Mughayat Syah, dasar-dasar kebijakan politik ini tetap dijalankan oleh sultan-sultan penggantinya. Sebagai penerus tahta Kesultanan Aceh Darussalam, diangkatlah putra sulung almarhum Sultan Mughayat Syah yang bernama Salah ad-Din sebagai penguasa Aceh Darussalam yang baru.

Di bawah pemerintahan Sultan Salah ad-Din, Kesultanan Aceh Darussalam menyerang Malaka pada 1537 tetapi tidak berhasil. Tahun 1539, kepemimpinan Kesultanan Aceh Darussalam dialihkan kepada anak bungsu Mughayat Syah, yaitu Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar atau yang sering dikenal juga dengan nama Sultan Mansur Syah. Adik dari Salah ad-Din ini perlahan-perlahan mengukuhkan kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam dengan melakukan beberapa gebrakan.

Tidak lama setelah dinobatkan, pada tahun yang sama Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar menyerbu orang-orang Batak yang tinggal di pedalaman. Menurut Mendez Pinto, pengelana yang singgah di Aceh pada 1539, balatentara Kesultanan Aceh di bawah pimpinan Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar, terdiri atas laksar-laskar yang antara lain berasal dari Turki, Kambay, dan Malabar (Lombard, 2007:65-66).

Hubungan Kesultanan Aceh Darussalam pada era Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar dengan kerajaan-kerajaan mancanegara tersebut memang cukup solid. Pada 1569, misalnya, Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar mengirimkan utusannya ke Istanbul untuk meminta bantuan meriam.

Tidak hanya memberikan meriam beserta ahli-ahli senjata untuk dikirim ke Kesultanan Aceh Darussalam, penguasa Turki juga mengirimkan pasukan perang untuk mendukung Aceh melawan Portugis. Bahkan, Sultan Turki juga memerintahkan Gubernur-Gubernur Yaman, Aden, serta Mekkah untuk membantu laskar Turki yang sedang bertolak menuju Aceh. Laksamana Turki, Kurt Oglu Hizir, diserahi memimpin ekspedisi tersebut dengan tugas khusus mengganyang musuh Aceh, mempertahankan agama Islam, dan merampas benteng-benteng kafir.

Selain terus berteguh melawan kaum penjajah dari Barat, Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar juga melakukan penyerangan terhadap kerajaan-kerajaan lokal yang membantu Portugis. Pasukan Aceh Darussalam menyerbu Kerajaan Malaka sebanyak dua kali (tahun 1547 dan 1568), menawan Sultan Johor karena membantu Portugis, serta berhasil mengalahkan Kerajaan Haru (Sumatra Timur) pada 1564. Untuk melegalkan kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam atas Kerajaan Haru, maka diangkatlah Abdullah, putra pertama Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar, untuk memegang kendali pemerintahan Kerajaan Haru yang sudah takluk dan menjadi bagian dari kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam.

Namun, berbagai peperangan besar antara Kesultanan Aceh Darussalam melawan Portugis memakan banyak korban dari kedua belah pihak yang berseteru. Dalam suatu pertempuran yang terjadi pada 16 Februari 1568, Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar kehilangan putra tercintanya, Sultan Abdullah yang memimpin bekas wilayah Kerajaan Haru.

Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar tutup usia pada 8 Jumadil Awal tahun 979 Hijriah atau 28 September 1571 Masehi. Karena putra mahkota, Abdullah, gugur dalam sebuah pertempuran melawan Portugis, maka yang diangkat untuk meneruskan tampuk tertinggi tahta Kesultanan Aceh Darussalam adalah anak kedua almarhum yang bergelar Sultan Husin Ibnu Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah atau yang juga sering dikenal dengan nama Ali Ri`ayat Syah. Sultan Husin Ibnu Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah merupakan sosok pemimpin yang pengasih dan penyayang rakyatnya.

Di bidang politik serta pertahanan dan keamanan, Sultan Husin Ibnu Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah berusaha meneruskan perjuangan ayahandanya dalam upaya mengusir kolonialis Portugis dari bumi Aceh.

Akan tetapi, pergerakan Sultan ini tidak segemilang sang ayah kendati dia sudah melalukan penyerangan ke Malaka hingga dua kali selama kurun 1573-1575. Ketahanan Sultan Husin Ibnu Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah semakin limbung ketika Aceh Darussalam menyerang Johor pada 1564, di mana Sultan ditangkap dan menjadi tawanan perang.

Akhir pemerintahan Sultan Husin Ibnu Sultan `Ala`uddin Ri`ayat Syah, yang memimpin Kesultanan Aceh Darussalam selama 7 tahun, berakhir ketika sang Sultan wafat pada 12 Rabi`ul Awal tahun 987 Hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 8 Juni 1578 dalam tahun Masehi.

Sepeninggal Sultan Husin Ibnu Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah, Kesultanan Aceh Darussalam memasuki masa-masa suram. Pengganti Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah dipercayakan kepada anaknya, Sultan Muda, namun pemerintahannya hanya bertahan selama 7 bulan. Karena ketika wafat Sultan Muda masih berusia belia dan belum memiliki keturunan, maka yang diangkat sebagai penggantinya adalah Sultan Sri Alam yang merupakan anak dari Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar, penguasa ke-4 Kesultanan Aceh Darussalam.

Akan tetapi, Sultan Sri Alam, yang sebelumnya menjadi raja kecil di Pariaman (Sumatra Barat), ternyata tidak becus dalam mengelola Kesultanan Aceh Darussalam. Dalam waktu singkat, hanya 2 bulan memerintah, Sultan Sri Alam pun mati terbunuh.

Roda pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam selanjutnya dijalankan oleh Sultan Zainal Abidin. Pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam kali ini adalah cucu dari Sultan `Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar atau anak dari Sultan Abdullah, pemimpin wilayah Haru yang tewas ketika pertempuran melawan Portugis. Sama seperti penguasa sebelumnya, Sultan Zainal Abidin juga tidak mampu memimpin Kesultanan Aceh Darussalam dengan baik. Bahkan, Sultan ini merupakan sosok yang bengis, kejam, dan haus darah.

Sultan Zainal Abidin tidak segan-segan membunuh demi memuaskan nafsu dan ambisinya. Sultan yang memerintah dengan tangan besi ini memimpin Kesultanan Aceh Darussalam selama 10 bulan sebelum tewas pada 5 Oktober 1579.

Setelah era tirani Sultan Zainal Abidin berakhir, penerus kepemimpinan Kesultanan Aceh Darussalam sempat bergeser dari garis darah yang mula-mula. Dikisahkan, pada sekitar tahun 1577 Kesultanan Aceh Darussalam menyerang Kesultanan Perak dan berhasil menewaskan pemimpin Kesultanan Perak, yakni Sultan Ahmad. Permaisuri Sultan Ahmad beserta 17 orang putra-putrinya dibawa ke Aceh sebagai bagian dari rampasan perang.

Putra tertua Sultan Ahmad, bernama Mansur, dikawinkan dengan seorang putri Sultan Aceh Darussalam yang bernama Ghana. Tidak lama kemudian, Mansur ditabalkan menjadi pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam menggantikan Sultan Zainal Abidin, dengan gelar Sultan Ala al-Din Mansur Syah, dinobatkan pada 1579.

Sultan yang bukan berasal dari keturunan langsung sultan-sultan pendiri Kesultanan Aceh Darussalam ini, berasal dari etnis Melayu Perak, adalah sosok yang alim, shaleh, adil, tapi juga keras dan tegas. Pada masa kepemimpinan Sultan Mansur Syah, Kesultanan Aceh Darussalam nuansa agama Islam sangat kental dalam kehidupan masyarakatnya. Untuk mendukung kebijakan itu, Sultan Mansur Syah mendatangkan guru-guru agama dan ulama ternama dari luar negeri. Namun, kepemimpinan agamis yang diterapkan Sultan Mansur Syah ternyata tidak membuat Aceh Darussalam berhenti bergolak. Pada 12 Januari 1585, ketika rombongan Kesultanan Aceh Darussalam dalam perjalanan pulang dari lawatannya ke Perak, Sultan Mansur Syah terbunuh.

Gugurnya Sultan Mansur Syah membuat garis tahta Kesultanan Aceh Darussalam kembali rumit untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin Aceh Darussalam yang selanjutnya. Atas mufakat para orang besar (tokoh-tokoh adat dan kesultanan yang berpengaruh dan dihormati), maka diputuskan bahwa yang berhak menduduki tahta Kesultanan Aceh Darussalam untuk menggantikan Sultan Mansur Syah adalah Sultan Buyong dengan gelar Sultan Ali Ri`ayat Syah Putra yang merupakan anak dari penguasa Inderapura, Sultan Munawar Syah. Namun, lagi-lagi kekuasaan pucuk pimpinan Kesultanan Aceh Darussalam tidak langgeng. Sultan Ali Ri`ayat Syah Putra meninggal dunia pada 1589 dalam suatu peristiwa pembunuhan. Sebenarnya, yang akan dijadikan pemimpin Aceh Darussalam sebelumnya adalah Raja Ayim, cucu Sultan Mansur Syah, akan tetapi calon sultan muda ini juga tewas terbunuh.

Pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam yang berikutnya adalah Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal Ibnu Sultan Firmansyah (1589-1604). Pada era Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal berkuasa, kolonialisme Eropa kian merasuki bumi nusantara dengan mulai masuknya Inggris dan Belanda.

Tanggal 21 Juni 1595, armada dagang Belanda yang dipimpin de Houtman bersaudara, Cornelis dan Frederick, tiba di Aceh. Cornelis memimpin kapal “De Leeuw” sementara Frederick bertindak sebagai kapten kapal “De Leeuwin”. Pada awalnya kedatangan orang-orang Belanda disambut hangat oleh penduduk Aceh. Akan tetapi, kemunculan kaum pedagang Belanda di Aceh ternyata dianggap menimbulkan ancaman tersendiri bagi orang-orang Portugis yang sudah berada di sana sebelumnya. Portugis sendiri pada akhirnya dapat dilenyapkan dari bumi Aceh Darussalam pada 1606 berkat kegemilangan serangan yang dipimpin oleh Perkasa Alam yang kelak menjadi Sultan Aceh Darussalam dan mashyur dengan nama Sultan Iskandar Muda.

PERANG ACEH


Perang Aceh dimulai sejak Belanda menyatakan perang terhadap Aceh pada 26 Maret 1873 setelah melakukan beberapa ancaman diplomatik, namun tidak berhasil merebut wilayah yang besar. Perang kembali berkobar pada tahun 1883, namun lagi-lagi gagal, dan pada 1892 dan 1893, pihak Belanda menganggap bahwa mereka telah gagal merebut Aceh.

Pada tahun 1896 Dr. Christiaan Snouck Hurgronje, seorang ahli Islam dari Universitas Leiden yang telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari banyak pemimpin Aceh, memberikan saran kepada Belanda agar merangkul para Ulèëbalang, dan melumatkan habis-habisan kaum ulama. Saran ini baru terlaksanan pada masa Gubernur Jenderal Joannes Benedictus van Heutsz. Pasukan Marsose dibentuk dan G.C.E. Van Daalendiutus mengejar habis-habisan pejuang Aceh hingga pedalaman.

Pada 1879 dan 1898, Sultan Aceh kala itu, Muhammad Daud Syah II, meminta Rusia untuk memberikan status protektorat kepada Kesultanan Aceh dan membantunya melawan Belanda. Namun, permintaan sultan ditolak Rusia.

Pada Januari tahun 1903 Sultan Muhammad Daud Syah akhirnya menyerahkan diri kepada Belanda setelah dua istrinya, anak serta ibundanya terlebih dahulu ditangkap oleh Belanda. Panglima Polem Muhammad Daud, Tuanku Raja Keumala, dan Tuanku Mahmud menyusul pada tahun yang sama pada bulan September. Perjuangan di lanjutkan oleh ulama keturunan Tgk. Chik di Tiro dan berakhir ketika Tgk. Mahyidin di Tiro atau lebih dikenal Teungku Mayed tewas 1910 di Gunung Halimun.

Pembagian Wilayah


Pada waktu Kerajaan Aceh sudah ada beberapa kerajaan seperti Peureulak, Pasée, Pidie, Teunom, Daya, dan lain-lain yang sudah berdiri. Disamping kerajaan ini terdapat daerah bebas lain yang diperintah oleh raja-raja kecil. Pada masa Sultan Iskandar Muda semua daerah ini diintegrasikan dengan Kesultanan Aceh dan diberi nama Nanggroe, disamakan dengan tiga daerah inti Kesultanan yang disebut Aceh Besar.

Tiap daerah ini dipimpin oleh Ulèëbalang. Pada masa Sultanah Zakiatuddin Inayat Syah (1088 - 1098 H = 1678 - 1688 M) dengan Kadi Malikul Adil (Mufti Agung) Tgk. Syaikh Abdurrauf As-Sinkily dilakukan reformasi pembagian wilayah. Kerajaan Aceh dibagi tiga federasi dan daerah otonom. Bentuk federasi dinamakan Sagoe dan kepalanya disebut Panglima Sagoe. Berikut pembagian tiga segi (Lhée Sagoe):


  • Sagoe XXII Mukim, yang Kepala Sagoenya bergelar Sri Muda Perkasa Panglima Polem Wazirul Azmi. Kecuali menjadi kepala wilayahnya, juga diangkat menjadi Wazirud Daulah (Menteri Negara).
  • Sagoe XXV Mukim, yang Kepala Sagoenya bergelar Sri Setia Ulama Kadli Malikul 'Alam. Kecuali menjadi Kepala Wilayahnya, juga diangkat menjadi Ketua Majelis Ulama Kerajaan.
  • Sagoe XXVI Mukim, yang Kepala Sagoenya bergelar Sri Imeum Muda Panglima Wazirul Uzza. Kecuali menjadi Kepala Wilayahnya, juga diangkat menjadi Wazirul Harb (Menteri Urusan Peperangan).


Dalam setiap Sagoe terdapat Gampong. Setiap gampong memiliki sebuah Meunasah. Kemudian gampong itu membentuk Mukimyang terdapat satu Masjid untuk melakukan shalat jumat sesuai mazhab Syafi'ie. Kecuali dari 3 wilayah Sagoe ini, semua daerah memiliki hak otonom yang luas.

Ulèëbalang yang diberi hak mengurus daerah otonom non Lhée Sagoe, secara teori adalah pejabat sultan yang diberikan Sarakatapengangkatan dengan Cap Sikureueng. Namun fakta di lapangan mereka adalah merdeka. Memang Sultan Aceh tidak dapat mengontrol semua Ulèëbalang yang telah menjadi pejabat di pedalaman.

Dengan lemahnya pengontrolan ini sehingga mereka lambat laun tidak mau tunduk lagi dan mengindahkan kekuasaan Sultan. Mereka mulai berdagang dengan pedagang asing di pelabuhan mereka sendiri. Saudagar-saudagar yang terlibat dalam perdagangan luar negeri ini tidak mau menyetorkannya kepada petugas Sultan, tetapi menyetorkannya kepada Ulèëbalang langsung.

Ditegaskan juga dalam sarakata bahwa Ulèëbalang terikat dalam sumpah yang isinya sebagai berikut:

"Demi Allah, kami sekalian hulubalang khadam Negeri Aceh, dan sekalian kami yang ada jabatan masing-masing kadar mertabat, besar kecil, timur barat, tunong baroh, sekalian kami ini semuanya, kami thaat setia kepada Allah dan Rasul, dan kami semua ini thaat setia kepada Agama Islam, mengikuti Syariat Nabi Muhammad Saw, dan kami semua ini taat setia kepada raja kami dengan mengikuti perintahnya atas yang hak, dan kami semuanya cinta pada Negeri Aceh, mempertahankan daripada serangan musuh, kecuali ada masyakkah, dan kami semua ini cinta kasih pada sekalian rakyat dengan memegang amanah harta orang yang telah dipercayakan oleh empunya milik. Maka jika semua kami yang telah bersumpah ini berkhianat dengan mengubah janji seperti yang telah kami ikral dalam sumpah kami semua ini, demi Allah kami semua dapat kutuk Allah dan Rasul, mulai dari kami semua sampai pada anak cucu kami dan cicit kami turun temurun, dapat cerai berai berkelahi, bantah dakwa-dakwi dan dicari oleh senjata mana-mana berupa apa-apa sekalipun. Wassalam."

Dokumen sumpah itu kemudian disimpan oleh Wazir Rama Setia selaku Sekretaris Kerajaan Aceh, Said Abdullah Di Meuleuk, yang kemudian disimpan secara turun temurun oleh keturunannya hingga saat ini, khusus bagi rakyat yang termasuk dalam daerah wewenangnya, dalam hal ini ia boleh mengangkat seorang Kadi/hakim untuk membantunya.

Sebagai penutup ditegaskan, sekiranya Ulée Balang gagal dalam melaksanakan tugasnya menurut hukum-hukum Allah, ia akan kehilangan kepercayaan atasannya.

Diakhir sarakata itu dianjurkan Uleebalang itu menegakkan shalat lima waktu, melakukan sembahyang Jum'at, mengeluarkan zakat, mendirikan masjid dan tempat-tempat ibadah lainnya, mendirikan dayah, dan sekiranya kuasa melakukan ibadah haji.

RUNTUHNYA KERAJAAN ACEH DARUSSALAM


Kesultanan Aceh Darussalam pernah pula dipimpin oleh seorang raja perempuan. Ketika Sultan Iskandar Tsani mangkat, sebagai penggantinya adalah Taj`al-`Alam Tsafiatu`ddin alias Puteri Sri Alam, istri dari Sultan Iskandar Tsani yang juga anak perempuan Sultan Iskandar Muda.

Ratu yang dikenal juga dengan nama Sri Ratu Safi al-Din Taj al-Alam ini memerintah Kesultanan Aceh Darussalam selama 34 tahun (1641-1675). Masa pemerintahan Sang Ratu diwarnai dengan cukup banyak upaya tipu daya dari pihak asing serta bahaya pengkhianatan dari orang dalam istana.

Masa pemerintahan Ratu Taj`al-`Alam Tsafiatu`ddin selama 34 tahun itu tidak akan bisa dilalui dengan selamat tanpa kebijaksanan dan keluarbiasaan yang dimiliki oleh Sang Ratu. Dalam segi ini, Aceh Darussalam bisa membanggakan sejarahnya karena telah mempunyai tokoh wanita yang luar biasa di tengah rongrongan kolonialis Belanda yang semakin kuat.

Pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam sepeninggal Ratu Taj`al-`Alam Tsafiatu`ddin yang wafat pada 23 Oktober 1675 masih diteruskan oleh pemimpin perempuan hingga beberapa era berikutnya. Adalah Sri Paduka Putroe dengan gelar Sultanah Nurul Alam Nakiatuddin Syah yang menjadi pilihan para tokoh adat dan istana untuk memegang tampuk pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam yang selanjutnya.

Konon, dipilihnya Ratu yang juga sering disebut dengan nama Sri Ratu Naqi al-Din Nur al-Alam ini dilakukan untuk mengatasi usaha-usaha perebutan kekuasaan oleh beberapa pihak yang merasa berhak. Namun pemerintahan Sri Ratu Naqi al-Din Nur al-Alam hanya bertahan selama 2 tahun sebelum akhirnya Sang Ratu menghembuskan nafas penghabisan pada 23 Januari 1678.

Dua pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam setelah Sri Ratu Naqi al-Din Nur al-Alam masih dilakoni kaum perempuan, yaitu Sri Ratu Zaqi al-Din Inayat Syah (1678-1688), dan kemudian Sri Ratu Kamalat Syah Zinat al-Din (1688-1699).

Setelah era kebesaran Sultan Iskandar Muda berakhir, Belanda mencium peluang untuk kembali mengusik tanah Aceh. Memasuki paruh kedua abad ke-18, Aceh mulai terlibat konflik dengan Belanda dan Inggris.

Pada akhir abad ke-18, wilayah kekuasaan Aceh di Semenanjung Malaya, yaitu Kedah dan Pulau Pinang dirampas oleh Inggris. Tahun 1871, Belanda mulai mengancam Aceh, dan pada 26 Maret 1873, Belanda secara resmi menyatakan perang terhadap Aceh. Dalam perang tersebut, Belanda gagal menaklukkan Aceh. Pada 1883, 1892 dan 1893, perang kembali meletus, namun, lagi-lagi Belanda gagal merebut Aceh.

Memasuki abad ke-20, dilakukanlah berbagai cara untuk dapat menembus kokohnya dinding ideologi yang dianut bangsa Aceh, termasuk dengan menyusupkan seorang pakar budaya dan tokoh pendidikan Belanda, Dr. Snouck Hugronje, ke dalam masyarakat adat Aceh.

Snouck Hugronje sangat serius menjalankan tugas ini, bahkan sarjana dariUniversitas Leiden ini sempat memeluk Islam untuk memperlancar misinya. Di dalaminya pengetahuan tentang agama Islam, demikian pula tentang bangsa-bangsa, bahasa, adat-istiadat di Indonesia dan perihal yang khusus mengenai pengaruh-pengaruhnya bagi jiwa dan raga penduduk.

Snouck Hugronjemenyarankan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda agar mengubah fokus serangan yang selama ini selalu berkonsentrasi ke Sultan dan kaum bangsawan, beralih kepada kaum ulama. Menurut Snouck Hugronje, tulang punggung perlawanan rakyat Aceh adalah kaum ulama.

Oleh sebab itu, untuk melumpuhkan perlawanan rakyat Aceh, maka serangan harus diarahkan kepada kaum ulama Aceh tersebut. Secara lebih detail, Snouck Hugronje menyimpulkan hal-hal yang harus dilakukan untuk dapat menguasai Aceh, antara lain :

  • Hentikan usaha mendekat Sultan dan orang besarnya.
  • Jangan mencoba-coba mengadakan perundingan dengan musuh yang aktif, terutama jika mereka terdiri dari para ulama.Rebut lagi Aceh Besar.
  • Untuk mencapai simpati rakyat Aceh, giatkan pertanian, kerajinan, dan perdagangan.
  • Membentuk biro informasi untuk staf-staf sipil, yang keperluannya memberi mereka penerangan dan mengumpulkan pengenalan mengenai hal ihwal rakyat dan negeri Aceh.
  • Membentuk kader-kader pegawai negeri yang terdiri dari anak bangsawan Aceh dan membikin korps pangrehpraja senantiasa merasa diri kelas memerintah.

Saran ini kemudian diikuti oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan menyerang basis-basis para ulama, sehingga banyak masjid dan madrasah yang dibakar Belanda. Saran Snouck Hugronje membuahkan hasil: Belanda akhirnya sukses menaklukkan Aceh.

Pada 1903, kekuatan Kesultanan Aceh Darussalam semakin melemah seiring dengan menyerahnya Sultan M. Dawud kepada Belanda. Setahun kemudian, tahun 1904, hampir seluruh wilayah Aceh berhasil dikuasai Belanda. Walaupun demikian, sebenarnya Aceh tidak pernah tunduk sepenuhnya terhadap penjajah. Perlawanan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh adat dan masyarakat tetap berlangsung.

Aceh sendiri cukup banyak memiliki sosok pejuang yang bukan berasal dari kalangan kerajaan, sebut saja: Chik Di Tiro, Panglima Polim, Cut Nya` Dhien, Teuku Umar, Cut Meutia, dan lain-lainnya. Akhir kalam, sepanjang riwayatnya, Kesultanan Aceh Darussalam telah dipimpin lebih dari tigapuluh sultan/ratu. Jejak yang panjang ini merupakan pembuktian bahwa Kesultanan Aceh Darussalam pernah menjadi peradaban besar yang sangat berpengaruh terhadap riwayat kemajuan di bumi Melayu.

SILSILAH KETURUNAN KERAJAAN ACEH DARUSSALAM


Sepanjang riwayat dari awal berdiri hingga keruntuhannya, Kesultanan Aceh Darussalam tercatat telah berganti sultan hingga tigapuluh kali lebih. Berikut ini silsilah para sultan/sultanah yang pernah berkuasa di Kesultanan Aceh Darussalam :

1.   Sulthan Ali Mughayat Syah (1496-1528)
2.   Sulthan Salah ad-Din (1528-1537)
3.   Sulthan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar (1537-1568)
4.   Sulthan Husin Ibnu Sultan Alauddin Ri`ayat Syah (1568-1575)
5.   Sulthan Muda (1575)
6.   Sulthan Sri Alam (1575-1576)
7.   Sulthan Zain Al-Abidin (1576-1577)
8.   Sulthan Ala al-din mansyur syah (1576-1577)
9.   Sulthan Buyong atau Sultan Ali Ri`ayat Syah Putra (1589-1596)
10.       Sulthan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal Ibnu (1596-1604)
11.       Sulthan Ali Riayat Syah (1604-1607)
12.       Sulthan Iskandar Muda Johan Pahlawan Meukuta Alam (1607-1636)
13.       Sulthan Iskandar Tsani (1636-1641)
14.       Sulthanah (Ratu) Tsafiatu' ddin Taj 'Al-Alam / Puteri Sri Alam (1641-1675)
15.       Sulthanah (Ratu) Naqi al-Din Nur Alam (1675-1678)
16.       Sulthanah (Ratu) Zaqi al-Din Inayat Syah (1678-1688)
17.       Sulthanah (Ratu) Kamalat Sayah Zinat al-Din (1688-1699)
18.       Sulthan Badr al-Alam Syarif Hasyim Jamal al-Din (1699-1702)
19.       Sulthan Perkasa Alam Syarif Lamtui (1702-1703)
20.       Sulthan Jamal al-Alam Badr al-Munir (1703-1726)
21.       Sulthan Jauhar al-Alam Amin al-Din (1726)
22.       Sulthan Syams al-Alam (1726-1727)
23.       Sulthan Ala al-Din Ahmad Syah (1723-1735)
24.       Sulthan Ala al-Din Johan Syah (1735-1760)
25.       Sulthan Mahmud Syah (1760-1781)
26.       Sulthan Badr al-Din (1781-1785)
27.       Sulthan Sulaiman Syah (1785-1791)
28.       Sulthan Alauddin Muhammad Daud Syah (1791-1795)
29.       Sulthan Ala al-Din Jauhar Alam Syah (1795-1815)
30.       Sulthan Syarif Saif al-Alam (1815-1818)
31.       Sulthan Ala al-Din Jauhar Alam Syah (1818-1824)
32.       Sulthan Muhammad Syah (1824-1838)
33.       Sulthan Sulaiman Syah (1838-1857)
34.       Sulthan Mansyur Syah (1857-1870)
35.       Sulthan Mahmud Syah (1870-1874)
36.       Sulthan Muhammad Daud Syah (1874-1903)

WILAYAH KEKUASAAN ACEH DARUSSALAM


Daerah-daerah yang menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam, dari masa awalnya hingga terutama berkat andil Sultan Iskandar Muda, mencakup antara lain hampir seluruh wilayah Aceh, termasuk Tamiang, Pedir, Meureudu, Samalanga, Peusangan, Lhokseumawe, Kuala Pase, serta Jambu Aye. Selain itu, Kesultanan Aceh Darussalam juga berhasil menaklukkan seluruh negeri di sekitar Selat Malaka termasuk Johor dan Malaka, kendati kemudian kejayaan pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda mulai mengalami kemunduran pasca penyerangan ke Malaka pada 1629.

Selain itu, negeri-negeri yang berada di sebelah timur Malaya, seperti Haru (Deli), Batu Bara, Natal, Paseman, Asahan, Tiku, Pariaman, Salida, Indrapura, Siak, Indragiri, Riau, Lingga, hingga Palembang dan Jambi. Wilayah Kesultanan Aceh Darussalam masih meluas dan menguasai seluruh Pantai Barat Sumatra hingga Bengkulen (Bengkulu). Tidak hanya itu, Kesultanan Aceh Darussalam bahkan mampu menaklukkan Pahang, Kedah, serta Patani. Pembagian wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam pada masa Sultan Iskandar Muda diuraikan sebagai berikut:

1.Wilayah Aceh Raja

Dibagi dalam tiga Sagoi (ukuran wilayah administratif yang kira-kira setara dengan kecamatan) yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dengan gelar Panglima Sagoe, yaitu:


  1. Sagoe XXII Mukim,
  2. Sagoe XXV Mukim
  3. Sagoe XXVI Mukim.


Di bawah tiap-tiap Panglima Sagoe terdapat beberapa Uleebalang dengan daerahnya yang terdiri dari beberapa Mukim (ukuran wilayah administratif yang kira-kira setara dengan kelurahan/desa). Di bawah Uleebalang terdapat beberapa Mukim yang dipimpin oleh seorang kepala yang bergelar Imeum. Mukim terdiri dari beberapa kampung yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dengan gelar Keutjhi.

2. Daerah Luar Aceh Raja

Daerah ini terbagi dalam daerah-daerah Uleebalang yang dipimpin oleh seorang kepala yang bergelar Uleebalang Keutjhi. Wilayah-wilayah di bawahnya diatur sama dengan aturan wilayah yang berlaku di Daerah Aceh Raja.

3. Daerah yang Berdiri Sendiri

Di dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam terdapat juga daerah-daerah yang tidak termasuk ke dalam lingkup Daerah Aceh Raja ataupun Daerah Luar Aceh Raja. Daerah-daerah yang berdiri di perintahkan oleh uleebalang untuk tunduk kepada Sultan Aceh Darussalam.

Sejarah Awal Mula Berdirinya Kerajaan (Kesultanan) Aceh Darussalam

Kesultanan Samudera Pasai berdiri lebih awal dibanding Dinasti Usmani di Turki yang pernah menjadi salah satu peradaban adikuasa di dunia. Jika Dinasti Ottoman mulai menancapkan kekuasaannya pada sekitar tahun 1385 Masehi, maka Kesultanan Samudera Pasai sudah menebarkan pengaruhnya di wilayah Asia Tenggara sejak tahun 1297 Masehi.

Kuwaluhan.com

Sejumlah ahli sejarah dan peneliti dari Eropa pada masa pendudukan kolonial Hindia Belanda telah beberapa kali melakukan penyelidikan untuk menguak asal-usul keberadaan salah satu kerajaan terbesar di bumi Aceh ini.

Beberapa sarjana dan peneliti dari Belanda, termasuk Snouck Hurgronje, J.P. Moquette, J.L. Moens, J. Hushoff Poll, G.P. Rouffaer, H.K.J. Cowan, dan lainnya, menyepakati perkiraan bahwa Kesultanan Samudera Pasai baru berdiri pada pertengahan abad ke-13 serta menempatkan nama Sultan Malik Al Salih sebagai pendirinya. Nama Malik Al Salih sendiri dikenal dengan sebutan dan penulisan yang berbeda, antara lain Malik Ul Salih, Malik Al Saleh, Malikussaleh, Malik Al Salih, atau Malik Ul Saleh.

Awal Mula Samudera Pasai


Nama lengkap Kesultanan Samudera Pasai adalah “Samudera Aca Pasai”, yang artinya “Kerajaan Samudera yang baik dengan ibukota di Pasai” (H.M. Zainuddin, 1961:116). Pusat pemerintahan kerajaan tersebut sekarang sudah tidak ada lagi namun diperkirakan lokasinya berada di sekitar negeri Blang Melayu.

Kuwaluhan.com

Nama “Samudera” itulah yang dijadikan sebagai nama pulau yang kini disebut sebagai Sumatra, seperti yang disebut oleh orang-orang Portugis. Sebelumnya, nama wilayah tersebut adalah Pulau Perca.

Sedangkan para pengelana yang berasal dari Tiongkok/Cina menyebutnya dengan nama “Chincou”, yang artinya “Pulau Emas”, seperti misalnya yang diketahui berdasarkan tulisan-tulisan I‘tsing. Raja Kertanegara, pemimpin Kerajaan Singasari yang terkenal, menyebut daerah ini dengan nama Suwarnabhumi, yang artinya ternyata sama dengan apa yang disebut oleh orang-orang Tiongkok, yakni “Pulau Emas”.

Kesultanan Samudera Pasai merupakan kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatra, kurang lebih di sekitar Kota Lhokseumawe, Aceh Utara sekarang. Catatan tertulis yang selama ini diyakini oleh para sejarawan untuk melacak sejarah Kesultanan Samudera Pasai adalah tiga kitab historiografi Melayu yakni Hikayat Raja Pasai, Sejarah Melayu, dan Hikayat Raja Bakoy.

Hikayat Raja Pasai memberikan andil yang cukup besar dalam upaya menguak riwayat Kesultanan Samudera Pasai, meskipun nuansa mitos masih menjadi kendala dalam menafsirkan kebenarannya.

Mengenai nama “Samudera” dan “Pasai”, muncul sejumlah pendapat yang mencoba mengurai asal-usul penggunaan kedua nama tersebut. Salah satunya adalah seperti yang dikemukakan oleh sarjana Eropa, J.L. Moens, yang menyebut bahwa kata “Pasai” berasal dari istilah “Parsi”. Menurut Moens, kaum pedagang yang datang dari Persia mengucapkan kata “Pasai” dengan lafal “Pa‘Se”.

Analisis Moens ini bisa jadi berlaku, dengan catatan bahwa sejak abad ke-7 Masehi para saudagar yang datang dari Persia sudah tiba dan singgah di daerah yang kemudian menjadi tempat berdirinya Kesultanan Samudera Pasai.

Pendapat Moens mendapat dukungan dari beberapa kalangan, termasuk Prof. Gabriel Ferrand, melalui karyanya yang berjudul L‘Empire (1922), juga dalam buku The Golden Khersonese (1961) yang ditulis oleh Prof. Paul Wheatley. Kedua karya itu menyandarkan data-datanya pada keterangan para pengelana dari Timur Tengah yang melakukan perjalanan ke wilayah Asia Tenggara.

Baik Gabriel Ferrand maupun Paul Wheatley sama-sama menyepakati bahwa sejak abad ke-7 Masehi, pelabuhan-pelabuhan besar di Asia Tenggara, termasuk di kawasan Selat Malaka, telah ramai dikunjungi oleh kaum musafir dan para saudagar yang berasal dari Asia Barat. Disebutkan juga bahwa pada setiap kota-kota dagang tersebut telah terdapat fondasi-fondasi atau permukiman-permukiman dari para pedagang Islam yang singgah dan menetap di situ.

H. Mohammad Said, seorang jurnalis sekaligus penulis yang mendedikasikan hidupnya untuk meneliti dan menerbitkan buku-buku hal ihwal Aceh, termasuk tentang Kesultanan Samudera Pasai dan Kesultanan Aceh Darussalam, cenderung menyimpulkan bahwa asal-muasal penamaan “Pasai” berasal dari para pedagang Cina.

Menurut Said, istilah “Po Se” yang populer digunakan pada pertengahan abad ke-8 Masehi, seperti yang terdapat dalam catatan-catatan dan laporan perjalanan pengelana dari Cina, identik dan mirip sekali dengan penyebutan kata “Pase” atau “Pasai” (Said, 1963:2004-205).

Ada pula pendapat yang menyebut bahwa nama “Pasai” berasal dari kata “tapasai”, yang artinya “tepi laut”. Kata “tapa” masih banyak dijumpai dalam bahasa-bahasa Polinesia yang berarti “tepi”. Kata “sai” dapat dimaknai sebagai “laut”, yang juga termasuk dalam kosa kata Melayu-Polinesia atau Nusantara. Kata “Pasai” adalah sinonim dari kata “pantai”. Begitu pula kata “samudera” yang juga berarti “tidak jauh dari laut”.

Jadi, baik “Samudera” atau “Pasai” mengandung arti yang kurang lebih sama, yaitu “negara yang terletak di tepi laut”.

Nama Samudera dan Pasai sering disebut-sebut dalam berbagai sumber yang berhasil ditemukan, baik sumber yang berasal dari luar maupun sumber-sumber lokal.

Sumber-sumber dari luar nusantara yang kerap menyebut keberadaan wilayah yang bernama Samudera dan Pasai antara lain adalah laporan atau catatan perjalanan para musafir asal Cina, Arab, India, maupun Eropa, yang pernah singgah ke wilayah Samudera Pasai.

Catatan-catatan perjalanan tersebut seperti yang ditulis oleh Marco Polo, Odorico, Ibnu Batutah, Tome Pires, serta berita-berita dari Cina. Sedangkan sumber dari dalam negeri salah satunya seperti yang termaktub dalam kitab Negara Kertagama karya Mpu Prapanca yang ditulis dalam kurun abad ke-13 sampai abad ke-14 Masehi.

Ibnu Batutah, seorang pengembara muslim dari Maghribi, Maroko, misalnya, dalam catatannya mengatakan bahwa ia sempat mengunjungi Pasai pada 1345 M. Ibnu Batutah, yang singgah di Pasai selama 15 hari, menggambarkan Kesultanan Samudera Pasai sebagai “sebuah negeri yang hijau dengan kota pelabuhannya yang besar dan indah.‘‘ Ibnu Batutah menceritakan, ketika sampai di negeri Cina, ia melihat kapal Sultan Pasai di negeri itu. Memang, sumber-sumber Cina ada yang menyebutkan bahwa utusan Pasai secara rutin datang ke Cina untuk menyerahkan upeti.

Catatan pada Dinasti Mongol di Cina menunjukkan beberapa kerajaan di Sumatra, termasuk Kerajaan Samudera/Pasai, sempat menjalin relasi dengan Kerajaan Mongol yang berada di bawah komando Kubhilai Khan. Kerajaan Samudera/Pasai mulai mengadakan hubungan dengan Dinasti Mongol pada 1282.

Kerajaan Samudera/Pasai menjalin hubungan dengan imperium besar di Asia itu melalui perutusan Cina yang kembali dari India Selatan dan singgah di Samudera Pasai. Peristiwa ini dianggap sebagai permulaan kontak antara Samudera Pasai dengan Cina/Mongol.

Informasi lain juga menyebutkan bahwa Sultan Samudera Pasai pernah mengirimkan utusan ke Quilon, India Barat, pada 1282 M. Ini membuktikan bahwa Kesultanan Pasai memiliki relasi yang cukup luas dengan kerajaan-kerajaan lain di luar negeri. Selain itu, dalam catatan perjalanan berjudul Tuhfat Al-Nazha, Ibnu Batutah menuturkan, pada masa itu Pasai telah menjelma sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara.

Pencatat asal Portugis yang pernah menetap di Malaka pada kurun 1512-1515, Tomi Pires, menyebutkan bahwa Pasai adalah kota terpenting pada masanya untuk seluruh Sumatra, karena tidak ada tempat lain yang penting di pulau itu kecuali Pasai.

Nama kota tersebut oleh sebagian orang disebut sebagai Samudera dan kemudian lekat dengan nama Samudera Pasai serta menjadi simbol untuk menyebut Pulau Sumatra. Kota Pasai, menurut catatan Tomi Pires, ditaksir berpenduduk tidak kurang dari 20.000 orang.

Marco Polo melaporkan, pada 1267 Masehi telah berdiri kerajaan Islam pertama di kepulauan nusantara, yang tidak lain adalah Kesultanan Pasai. Marco Polo berkunjung ke Pasai pada masa pemerintahan Sultan Malik Al Salih, tepatnya tahun 1292 Masehi, ketika kerajaan ini belum lama berdiri namun sudah memperlihatkan potensi kemakmurannya.

Marco Polo singgah ke Samudera Pasai dalam rangkaian perjalanannya dari Tiongkok ke Persia. Kala itu, Marco Polo ikut dalam rombongan dari Italia yang melawat ke Sumatra sepulang menghadiri undangan dari Kubilai Khan, Raja Mongol, yang juga menguasai wilayah Tiongkok.

Marco Polo menyebutkan, penduduk di Pasai pada waktu itu masih banyak yang belum memeluk agama (Islam), namun komunitas orang-orang Arab —yang disebut Marco dengan nama Saraceen— sudah cukup banyak dan berperan penting dalam upaya mengislamkan penduduk Aceh. Marco Polo menyebut kawasan yang disinggahinya itu dengan nama “Giava Minor” atau “Jawa Minor”.

Selain sumber-sumber tertulis dan catatan perjalanan dari kaum pengelana, keterangan lain yang setidaknya dapat sedikit membantu dalam menguak riwayat Kesultanan Samudera Pasai diperoleh dari sisa-sisa peradaban yang ditinggalkan, seperti makam-makam kuno yang dibuat dari batu granit atau pualam dan mata uang—bernama Deureuham atau Dirham— yang ditemukan di Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Nanggroe Aceh Darussalam.

Waktu wafatnya Sultan Malik As Salih, pendiri Kesultanan Samudera Pasai, sendiri dapat diketahui dari tulisan yang tertera pada sebuah nisan yang ditemukan di Blang Me, yakni tahun 697 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1297 Masehi. Sedangkan kapan Malik Al Salih dilahirkan belum ditemukan keterangan yang lebih jelas.

Sumber-sumber tentang asal-muasal Kesultanan Samudera Pasai versi sarjana-sarjana Barat yang dirumuskan pada era pemerintahan kolonial Hindia Belanda ternyata berbeda dengan apa yang diyakini tokoh-tokoh sejarawan dan cendekiawan nasional pada masa setelah Indonesia merdeka.

Dalam “Seminar Sejarah Nasional” yang diselenggarakan di Medan, Sumatra Utara, tanggal 17-20 Maret 1963, maupun dalam seminar "Masuk dan Berkembangnya Islam di Daerah Istimewa Aceh", yang digelar pada 10-16 Juli 1978 di Banda Aceh,  yang antara lain dihadiri oleh Prof Hamka, Prof A. Hasjmy, Prof H. Aboe Bakar Atjeh, H. Mohammad Said, dan M.D. Mansoer, telah dimunculkan perspektif yang berbeda dalam upaya menelisik riwayat berdirinya Kesultanan Samudera Pasai.

Berdasarkan sejumlah petunjuk dan sumber-sumber yang lebih baru, di antaranya dari keterangan-keterangan para musafir Arab tentang Asia Tenggara serta dua naskah lokal yang ditemukan di Aceh yakni "Idhahul Hak Fi Mamlakatil Peureula" karya Abu Ishaq Al Makarany dan "Tawarich Raja-Raja Kerajaan Aceh", para pakar sejarah nasional berkesimpulan bahwa Kerajaan Islam Samudera Pasai sudah berdiri sejak abad ke-11, atau tepatnya tahun 433 Hijriah alias tahun 1042 dalam penanggalan Masehi.

Mengenai lokasi berdirinya Kesultanan Samudera Pasai, telah dilakukan juga usaha-usaha penelitian dan penyelidikan, salah satunya upaya penggalian yang dikerjakan oleh Dinas Purbakala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Dari upaya penyelidikan ini diketahui bahwa lokasi Kesultanan Samudera Pasai terletak di daerah bernama Pasai, yakni yang sekarang berada di wilayah Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Menurut G.P. Rouffaer, salah seorang sarjana Belanda yang serius menyelidiki tentang sejarah Kesultanan Samudera Pasai, mengatakan bahwa letak Pasai mula-mula berada di sebelah kanan Sungai Pasai, sementara Samudera terletak di sisi kiri sungai. Namun, lama-kelamaan, kedua tempat ini terhimpun menjadi satu dan kemudian dijadikan tempat berdirinya sebuah kerajaan besar, yakni Kesultanan Samudera Pasai.

Samudera Pasai dan Pengaruh Mesir


Terdapat beberapa pendapat berbeda yang merumuskan serta menafsirkan tentang asal muasal berdirinya Kesultanan Samudera Pasai. Salah satunya adalah pendapat yang mengatakan bahwa Kesultanan Samudera Pasai merupakan kelanjutan dari riwayat kerajaan-kerajaan pra Islam yang telah eksis sebelumnya.

Dalam buku berjudul “Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara”, Slamet Muljana menulis bahwa Nazimuddin Al Kamil, Laksamana Laut dari Dinasti Fathimiah di Mesir, berhasil menaklukkan sejumlah kerajaan Hindu/Buddha yang terdapat di Aceh dan berhasil menguasai daerah subur yang dikenal dengan nama Pasai.

Nazimuddin Al-Kamil kemudian mendirikan sebuah kerajaan di muara Sungai Pasai itu pada 1128 Masehi dengan nama Kerajaan Pasai. Alasan Dinasti Fathimiah mendirikan pemerintahan di Pasai didasarkan atas keinginan untuk menguasai perdagangan di wilayah pantai timur Sumatra yang memang sangat ramai.

Untuk memuluskan ambisi itu, Dinasti Fathimiah mengerahkan armada perangnya demi merebut Kota Kambayat di Gujarat, membuka kota pelabuhan di Pasai, dan menyerang daerah penghasil lada yakni Kampar Kanan dan Kampar Kiri di Minangkabau.

Dalam ekspedisi militer untuk merebut daerah di Minangkabau itu, Nazimuddin Al-Kamil gugur dan jenazahnya dikuburkan di Bangkinang, di tepi Sungai Kampar Kanan pada 1128 itu juga.

Pada 1168, Dinasti Fathimiah, yang berdiri sejak tahun 976 Masehi, dikalahkan oleh tentara Salahuddin yang menganut madzhab Syafi‘i. Dengan runtuhnya Dinasti Fathimiah, maka hubungan Pasai dengan Mesir otomatis terputus.

Dalam sumber yang sama disebutkan bahwa penerus Nazimuddin Al-Kamil sebagai penguasa Kerajaan Samudera adalah Laksamana Kafrawi Al-Kamil, namun pada 1204 Masehi kekuasaan Kerajaan Pasai jatuh ke tangan Laksamana Johan Jani dari Pulau We. Di bawah kendali Laksamana Johan Jani yang merupakan peranakan India-Parsi, Kerajaan Pasai bertambah kuat dan sempat menjelma menjadi negara maritim yang paling kuat di Nusantara.

Di Mesir, muncul dinasti baru untuk menggantikan Dinasti Fathimiah. Dinasti baru itu adalah Dinasti Mamaluk yang hidup dalam rentang waktu dari tahun 1285 sampai dengan 1522. Seperti halnya pendahulunya, Dinasti Mamaluk juga ingin menguasai perdagangan di Pasai.

Pada tahun-tahun awal berdirinya, Dinasti Mamaluk mengirim utusan ke Pasai, yakni seorang pendakwah yang lama belajar agama Islam di tanah suci Mekkah bernama Syaikh Ismail dan Fakir Muhammad, bekas ulama dari Pantai Barat India.

Di Pasai, kedua utusan ini bertemu dengan Marah Silu yang kala itu menjadi anggota angkatan perang Kerajaan Pasai. Syaikh Ismail dan Fakir Muhammad berhasil membujuk Marah Silu untuk memeluk agama Islam.

Selanjutnya, dengan bantuan Dinasti Mamaluk di Mesir, mereka mendirikan Kerajaan Samudera sebagai tandingan bagi Kerajaan Pasai. Marah Silu ditabalkan menjadi Sultan Kerajaan Samudera. Baik Kerajaan Samudera maupun Kerajaan Pasai, keduanya berada di muara Sungai Pasai dan menghadap ke arah Selat Malaka.

Samudera Pasai dalam Hikayat


Versi lain tentang riwayat muncul dan berkembangnya Kesultanan Samudera Pasai diperoleh dari sejumlah hikayat yang mengisahkan eksistensi kerajaan ini, terutama dalam Hikayat Raja Pasai.

Menurut pengisahan yang terdapat dalam Hikayat Raja Pasai, kerajaan yang dipimpin oleh Sultan Malik Al Salih mula-mula bernama Kerajaan Samudera. Adapun Kerajaan Pasai adalah satu pemerintahan baru yang menyusul kemudian dan mengiringi eksistensi Kerajaan Samudera. Asal mula pemberian nama kedua kerajaan ini terdapat cerita yang melatarbelakanginya.

Dalam Hikayat Raja Pasai dikisahkan, munculnya nama Kerajaan Samudera bermula ketika Marah Silu sedang berjalan-jalan bersama anjing kesayangannya yang bernama Pasai. Ketika mereka tiba di suatu tanah tinggi, anjing milik Marah Silu tiba-tiba menyalak keras karena bertemu dengan seekor semut merah yang berukuran besar.

Marah Silu kemudian menangkap semut raksasa tersebut dan lantas memakannya. Dari sini timbul ilhamnya untuk menamakan kerajaan yang baru didirikannya dengan nama Kerajaan Samudera yang dalam bahasa asalnya bisa diartikan sebagai “semut merah yang besar”.

Sedangkan mengenai asal mula Kerajaan Pasai, hikayat yang sama mencatat, pada suatu hari, Marah Silu yang kala itu sudah bergelar Sultan Malik Al Salih setelah memimpin Kerajaan Samudera, bersama para pengawalnya sedang melakukan kegiatan perburuan di mana anjing sultan yang bernama Pasai itu pun ikut serta.

Terjadi suatu kejadian yang aneh ketika Pasai dilepaskan ke dalam hutan dan bertemu dengan seekor pelanduk, kedua binatang berbeda spesies itu saling bercakap-cakap dengan akrabnya. Ketika Sultan Malik Al Salih hendak menangkapnya, pelanduk tersebut lari ke pelukan anjing Sultan yang bernama Pasai itu. Dalam keheranannya, Sultan Malik Al Salih kemudian berpikiran untuk membangun sebuah negeri di tempat itu.

Setelah negeri tersebut berdiri, oleh Sultan Malik Al Salih diberi nama Pasai, seperti nama anjing kesayangannya yang menjadi inspirasi dibangunnya negeri baru tersebut. Anjing itu sendiri kemudian mati di negeri baru tersebut. Sebagai wakil Sultan Malik Al Salih yang tetap bersemayam di Kerajaan Samudera, maka dititahkanlah putra Sultan yang bernama Muhammad Malikul Zahir untuk memimpin Kerajaan Pasai.

Meskipun cukup banyak peneliti yang menyandarkan Hikayat Raja Pasai sebagai landasan sumber informasi untuk menguak sejarah dan asal-usul Kesultanan Samudera Pasai, namun tidak sedikit pula yang meragukan kebenarannya.

Hal ini disebabkan karena hikayat bukanlah suatu rangkaian catatan sejarah murni, melainkan banyak yang disisipi dengan cerita-cerita yang belum tentu benar-benar terjadi, malah tidak jarang kisah-kisah itu berupa mitos yang sukar diterima logika, sebagai legitimasi pemerintahan kerajaan yang ada pada masa itu.

Keraguan atas kebenaran yang terdapat dalam Hikayat Raja Pasai tersebut antara lain seperti yang dikemukakan oleh A.D. Hill yang menyatakan bahwa dari teks Hikayat Raja Pasai ternyata hanya sepertiga bagian awal saja.

Demikian pula dengan Teuku Ibrahim Alfian yang karena kecewa terhadap Hikayat Raja Pasai dalam menyebutkan data sejarah, maka ia terpaksa mengambil informasi dari sumber-sumber lain. Bahkan, Snouck Hugronje pernah menyebut bahwa Hikayat Raja Pasai adalah “a chlidren fairy story”.

Pernyataan pedas Hugronje ini tampaknya merupakan suatu puncak kefatalan Hikayat Raja Pasai sebagai sumber informasi terhadap sejarah. Data tersebut menujukkan bahwa selama ini karya-karya tulis tersebut telah dilihat dalam dimensi pragmatis lewat kajian historis atau pun filologis.

Perjalanan Eksistensi Samudera Pasai 


Sebelum memeluk agama Islam, nama asli Malik Al Salih adalah Marah Silu atau Meurah Silo. “Meurah” adalah panggilan kehormatan untuk orang yang ditinggikan derajatnya, sementara “Silo” dapat dimaknai sebagai silau atau gemerlap.

Marah Silu adalah keturunan dari Suku Imam Empat atau yang sering disebut dengan Sukee Imuem Peuet, yakni sebutan untuk keturunan empat Maharaja/Meurah bersaudara yang berasal dari Mon Khmer (Champa) yang merupakan pendiri pertama kerajaan-kerajaan di Aceh sebelum masuk dan berkembangnya agama Islam.

Leluhur yang mendirikan kerajaan-kerajaan Hindu/Buddha di Aceh tersebut di antaranya adalah Maharaja Syahir Po-He-La yang membangun Kerajaan Peureulak (Po-He-La) di Aceh Timur, Syahir Tanwi yang mengibarkan bendera Kerajaan Jeumpa (Champa) di Peusangan (Bireuen), Syahir Poli (Pau-Ling) yang menegakkan panji-panji Kerajaan Sama Indra di Pidie, serta Syahir Nuwi sebagai pencetus berdirinya Kerajaan Indra Purba di Banda Aceh dan Aceh Besar.

Dalam Hikayat Raja Pasai diceritakan bahwa Marah Silu berayahkan Marah Gadjah dan ibunya adalah Putri Betung. Marah Silu memiliki seorang saudara laki-laki bernama Marah Sum.

Sepeninggal orang tuanya, dua bersaudara ini meninggalkan kediamannya dan mulai hidup mengembara. Marah Sum kemudian menjadi penguasa di wilayah Bieruen, sedangkan Marah Silu membuka tanah di hulu Sungai Peusangan yang terletak tidak jauh dari muara Sungai Pasai hingga akhirnya ia menjadi pemegang tahta Kerajaan Samudera.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Marah Silu alias Sultan Malik Al Salih memeluk Islam atas bujukan utusan Dinasti Mamaluk dari Mesir, yakni Syaikh Ismail dan Fakir Muhammad. Keislaman Marah Silu ditegaskan kembali dalam Hikayat Raja Pasai dengan memberikan catatan bahwa Nabi Muhammad telah menyebutkan nama Kerajaan Samudera dan juga agar penduduk di kerajaan tersebut diislamkan oleh salah seorang sahabat Nabi, dalam hal ini yang dimaksud adalah Syaikh Ismail.

Dengan adanya catatan dari hikayat ini, bukan tidak mungkin ajaran agama Islam sudah masuk ke wilayah Aceh tidak lama setelah Nabi Muhammad wafat, yakni pada sekitar abad pertama tahun Hijriah, atau sekitar abad ke-7 atau ke-8 tahun Masehi. Dapat diperkirakan pula bahwa agama Islam yang masuk ke Aceh dibawa langsung dari Mekkah.

Data-data tentang Islam di Pasai menurut Hikayat Raja Pasai menunjukkan bahwa Pasai adalah tempat pertama kali yang diislamkan. Tampaknya, demikian seperti yang ditulis dalam Hikayat Raja Pasai, Nabi Muhammad (Rasulullah) pulalah yang membawa Islam ke Samudera/Pasai, ialah dalam tatap muka di kala tidur antara Marah Silu dengan Rasulullah.

Nabi Muhammad pula yang mensyahdatkan dan membuat Marah Silu dapat membaca Alquran sebanyak 30 juz, yakni sesudah Rasulullah meludahi mulut Marah Silu. Rasulullah pula yang membuat Marah Silu telah berkhitan. Islamisasi lewat peran langsung Rasulullah kiranya menunjukkan proses yang esensial bagi Pasai. Dalam proses inilah Marah Silu tinggal dinobatkan sehingga proses Islamisasi dapat berjalan dengan lancar.

Ketika Malik Al Salih dinobatkan sebagai Sultan Kerajaan Samudera pertama, upacara penobatan dilakukan dengan gaya Arab di mana Malik Al Salih dinobatkan dengan mengenakan pakaian kerajaan anugerah dari Mekkah. Ini berarti, penobatan dilakukan secara Arab, bukan dengan cara India. Artinya lagi, Malik Al Salih kemungkinan besar sudah memeluk agama Islam pada saat dinobatkan menjadi Sultan Kerajaan Samudera.

Setelah upacara penobatan, sekalian hulubalang dan rakyat serta-merta menjunjung dan menyembah sultan baru mereka dengan menyerukan: “Daulat Dirgahayu Syah Alam Zilluilahi fil-alam”. Penyebutan gelar kehormatan kepada raja tersebut juga sangat lekat dengan nama Arab.

Dalam rangkaian upacara yang sama, juga telah ditetapkan dua Orang Besar, sebagai penasehat Sultan, yakni Tun Sri Kaya dan Tun Sri Baba Kaya. Aroma Islam semakin terasa ketika kedua Orang Besar ini kemudian diberi gelar berkesan Arab, masing-masing dengan nama Sayid Ali Khiatuddin untuk Tun Sri Kaya dan Sayid Asmayuddin untuk Tun Sri Baba Kaya.

Sultan Malik Al Salih menikah dengan Putri Ganggang Sari, keturunan Sultan Aladdin Muhammad Amin bin Abdul Kadi dari Kerajaan Perlak. Dari perkawinan ini, Sultan Malik Al Salih dikaruniai dua orang putra, yaitu Muhammad dan Abdullah. Kelak, Muhammad dipercaya untuk memimpin Kerajaan Pasai, bergelar Sultan Muhammad Malikul Zahir (Sultan Malik Al Tahir), berdampingan dengan ayahandanya yang masih tegap memimpin Kerajaan Samudera. Putra kedua Sultan Malik Al Salih, Abdullah, memilih keluar dari keluarga besar Kerajaan Samudera dan Pasai, dengan mendirikan pemerintahan sendiri Kesultanan Aru Barumun pada 1295.

Di bawah pimpinan Sultan Muhammad Malikul Zahir, Kerajaan Pasai mengalami masa kejayaan. Ibnu Batutah merekam masa-masa keemasan yang dicapai Kerajaan Pasai pada era pemerintahan Sultan Muhammad Malikul Zahir ini. Ibnu Batutah mencatat bahwa tanah-tanah di wilayah Kerajaan Pasai begitu subur.

Aktivitas perdagangan dan bisnis di kerajaan itu sudah cukup maju, dibuktikan dengan sudah digunakannya mata uang, termasuk mata uang yang terbuat dari emas, sebagai alat transaksi dalam kehidupan ekonomi warga Kerajaan Pasai. Selain menjalin kongsi dengan negara-negara dari luar Nusantara, hubungan dagang dengan pedagang-pedagang dari Pulau Jawa pun begitu baik. Bahkan, para saudagar Jawa mendapat perlakuan yang istimewa karena mereka tidak dipungut pajak. Biasanya, kaum pedagang dari Jawa menukar beras dengan lada.

Ibnu Batutah mengisahkan, setelah berlayar selama 25 hari dari Barhnakar (sekarang masuk wilayah Myanmar), ia mendarat di sebuah tempat yang sangat subur. Ibnu Batutah tidak bisa menutupi rasa kagumnya begitu berkeliling kota pusat Kerajaan Pasai. Ia begitu takjub melihat sebuah kota besar yang sangat elok dengan dikelilingi dinding yang megah.

Ibnu Batutah mencatat bahwa ia harus berjalan sekitar empat mil dengan naik kuda dari pelabuhan yang disebutnya Sahra untuk sampai ke pusat kota. Pusat pemerintahan kota itu cukup besar dan indah serta dilengkapi dengan menara-menari yang terbuat dari kayu-kayuan kokoh. Di pusat kota ini, tulis Ibnu Batutah, terdapat tempat tinggal para penguasa dan bangsawan kerajaan. Bangunan yang terpenting ialah Istana Sultan dan masjid.

Di dalam pagar yang mengelilingi kota, terdapat tempat tinggal para penguasa dan bangsawan kerajaan yang dilindungi oleh rakyat di luar pagar. Semua kehidupan komersial di kota, para pendatang baru dari desa, orang-orang asing, para pengrajin, dan segala aktivitas urban lainnya ditempatkan di luar pagar di sekeliling pusat kota. Orang-orang asing seringkali tidak diizinkan menetap dalam jarak tertentu dari Istana Sultan, bahkan adakalanya mereka harus tinggal di luar kota.

Apabila penjelasan dari Ibnu Batutah ini dianggap benar, maka dapatlah dikatakan bahwa Kota Pasai sebagai pusat pemerintahan sultan-sultan yang berkuasa di Pasai, pada tengah-tengah areal terdapat suatu daerah inti yang ditempati oleh Istana Sultan. Istana tersebut memiliki pagar yang berfungsi sebagai batas yang membedakan kawasan Istana Sultan dengan kawasan pasar di mana aktivitas perdagangan dan kegiatan lainnya berlangsung.

Masih menurut catatan Ibnu Batutah, Sultan Muhammad Malikul Zahir merupakan sosok pemimpin yang memiliki gairah belajar yang tinggi dalam menuntut ilmu-ilmu Islam. Batutah juga mencatat, pusat studi Islam yang dibangun di lingkungan kerajaan menjadi tempat diskusi antara ulama dan elit kerajaan.

Ibnu Batutah bahkan memasukkan nama Sultan Muhammad Malikul Zahir sebagai salah satu dari tujuh raja di dunia yang memiliki kelebihan luar biasa. Ketujuh raja yang memiliki kemampuan luar biasa menurut Ibnu Batutah antara lain Raja Melayu Sultan Muhammad Malikul Zahir yang dinilainya berilmu pengetahuan luas dan mendalam, Raja Romawi yang sangat pemaaf, Raja Iraq yang berbudi bahasa, Raja Hindustani yang sangat ramah, Raja Yaman yang berakhlak mulia, Raja Turki yang gagah perkasa, serta Raja Turkistan yang bijaksana.

Kesan Ibnu Batutah terhadap sosok Sultan Muhammad Malikul Zahir memang begitu mendalam. Sebagai raja, Sultan Muhammad Malikul Zahir merupakan orang yang sangat saleh, pemurah, rendah hati, dan mempunyai perhatian terhadap fakir miskin.

Meskipun ia telah menaklukkan banyak kerajaan, Sultan Muhammad Malikul Zahir tidak pernah bersikap jumawa. Sultan ini, kata Batutah, adalah seorang pemimpin yang sangat mengedepankan hukum Islam. “Pribadinya sangat rendah hati. Ia berangkat ke masjid untuk shalat Jumat dengan berjalan kaki.

Selesai shalat, Sultan dan rombongan biasa berkeliling kota untuk melihat keadaan rakyatnya,” begitu Ibnu Batutah menggambarkan sosok Sultan Muhammad Malikul Zahir. Kerendahan hati sang Sultan tersebut salah satunya ditunjukkan saat menyambut rombongan Ibnu Batutah.

Di masa keemasannya, Kerajaan Pasai dan Kerajaan Samudera menjelma menjadi pusat perdagangan internasional. Kerajaan pelabuhan Islam itu begitu ramai dikunjungi para pedagang dan saudagar dari berbagai benua seperti, Asia, Afrika, Cina, dan Eropa. Wilayah di mana Kerajaan Samudera dan Pasai berdiri, yakni di kawasan Selat Malaka, memang merupakan bandar niaga yang sangat strategis.

Pada saat itu, kawasan Selat Malaka merupakan jalur perdagangan laut yang sering menjadi lokasi transaksi dan disinggahi para saudagar dari berbagai penjuru bumi, seperti dari Siam (Thailand), Cina, India, Arab, hingga Persia (Iran).

Di samping sebagai pusat perdagangan, Kesultanan Samudera Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam dan muncul sebagai pemerintahan pertama di Nusantara yang menganut ajaran Islam. Kejayaan Kesultanan Samudera dan Kesultanan Pasai yang berlokasi di daerah Samudera Geudong, Aceh Utara, diawali dengan penyatuan sejumlah kerajaan kecil di daerah Perlak, seperti Rimba Jreum dan Seumerlang.

Dalam kurun abad ke-13 hingga awal abad ke-16, Pasai merupakan wilayah penghasil rempah-rempah terkemuka di dunia, dengan lada sebagai salah satu komoditas andalannya. Setiap tahunnya, Pasai mampu mengekspor lada dengan produksi yang cukup besar. Tak cuma itu, Pasai pun merupakan produsen komoditas lainnya seperti sutra, kapur barus, dan emas.

Sultan Muhammad Malikul Zahir mempunyai dua orang putra, yaitu Malikul Mahmud dan Malikul Mansur. Ketika Sultan Muhammad Malikul Zahir pada akhirnya meninggal dunia karena sakit, tampuk kepemimpinan Kerajaan Pasai untuk sementara diserahkan Sultan Malik Al Salih, yang juga memimpin Kerajaan Samudera, karena kedua putra Sultan Muhammad Malikul Zahir masih berusia sangat belia.

Oleh Sultan Malik Al Salih, kedua cucunya itu diserahkan kepada tokoh-tokoh yang piawai supaya mereka dapat dengan baik memimpin kerajaan pada suatu saat nanti. Malikul Mahmud diserahkan kepada Sayid Ali Ghiatuddin, sementara Malikul Mansur dididik oleh Sayid Semayamuddin.

Ketika kedua pangeran ini beranjak dewasa dan dirasa sudah siap memimpin pemerintahan, maka Sultan Malik Al Salih pun mengundurkan diri dari singgasananya yang meliputi dua kerajaan, yakni Kerajaan Samudera dan Kerajaan Pasai. Sebagai gantinya, sesuai dengan kesepakatan Orang-Orang Besar, diangkatlah Malikul Mahmud menjadi Sultan Kerajaan Pasai, sementara Malikul Mansur sebagai Sultan Kerajaan Samudera.

Namun, keharmonisan kedua sultan kakak-beradik ini tidak berlangsung lama karena terjadi perseteruan di antara mereka. Penyebabnya adalah ulah Sultan Mansur yang ternyata menggilai salah seorang istri Sultan Mahmud yang tidak lain adalah abang kandungnya sendiri.

Pada akhirnya, Sultan Mansur ditangkap dan diusir dari kerajaannya hingga kemudian meninggal dunia dalam perjalanan. Jadilah Sultan Malikul Mahmud menguasai singgasana Kerajaan Samudera dan Kerajaan Pasai hingga digabungkanlah kedua kerajaan itu menjadi Kesultanan Samudera Pasai.

Sejak tahun 1346, kepemimpinan Kesultanan Samudera Pasai di bawah rezim Sultan Malikul Mahmud digantikan oleh anaknya yang bernama Ahmad Permadala Permala. Setelah dinobatkan sebagai penguasa Kesultanan Samudera Pasai, ia kemudian dianugerahi gelar kehormatan dengan nama Sultan Ahmad Malik Az-Zahir.

Dalam Hikayat Raja Pasai dikisahkan, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir dikaruniai lima orang anak, tiga orang di antaranya laki-laki sementara dua sisanya adalah anak perempuan. Tiga putra Sultan Ahmad Malik Az-Zahir masing-masing bernama Tun Beraim Bapa, Tun Abdul Jalil, serta Tun Abdul Fadil. Sedangkan dua anak perempuannya diberi nama Tun Medam Peria dan Tun Takiah Dara.

Sempat terjadi hal yang sungguh memalukan dalam perjalanan kepemimpinan Sultan Ahmad Malik Az-Zahir yang pada akhirnya memang lekat dengan citra sebagai pemimpin yang buruk. Menurut Hikayat Raja Pasai, Sang Sultan ternyata menaruh berahi terhadap kedua anak perempuannya sendiri, yaitu Tun Medan Peria dan Tun Takiah Dara. Sikap yang keterlaluan dari Sultan Ahmad Malik Az-Zahir ini tentu saja menimbulkan kemurkaan dari banyak pihak, termasuk Tun Beraim Bapa yang tidak lain adalah putra sulung Sultan Ahmad Malik Az-Zahir.

Tun Beraim Bapa sekuat tenaga melindungi kedua saudara perempuannya dari kebuasan Sultan Ahmad Malik Az-Zahir dengan melarikan mereka untuk diamankan di suatu tempat. Merasa ditentang oleh anaknya sendiri, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir naik pitam dan kemudian memerintahkan pengawalnya untuk membunuh Tun Beraim Bapa.

Pangeran yang seharusnya menjadi putra mahkota ini akhirnya tewas setelah memakan racun yang diberikan utusan sang ayah. Tidak lama kemudian, kedua saudara perempuan Tun Beraim Bapa pun menyusul abangnya dengan memakan racun yang sama.

Keganasan Sultan Ahmad Malik Az-Zahir belum berhenti sampai di situ. Sang Sultan kembali berulah biadab ketika mendengar kabar bahwa ada seorang putri dari Kerajaan Majapahit, Radin Galuh Gemerencang, jatuh cinta kepada putra kedua Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, yakni Tun Abdul Jalil.

Sultan Ahmad Malik Az-Zahir merasa terhina karena ia sendiri juga menaruh hati pada kecantikan putri Raja Majapahit tersebut. Maka kemudian, seperti yang termaktub dalam Hikayat Raja Pasai, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir kembali memberikan mandat kepada anak buahnya untuk menghabisi nyawa Tun Abdul Jalil dan ketika rencana itu berhasil, mayat Tun Abdul Jalil ditenggelamkan ke laut.

Sementara itu, oleh sebab rasa cinta yang tidak tertahankan, Radin Galuh Gemerencang bertekad pergi ke Pasai bersama para pengawalnya untuk menemui Tun Abdul Jalil.

Sesampainya di Pasai, rombongan dari Majapahit itu mendapat kabar bahwa pujaan hati Radin Galuh Gemerencang sudah tewas, dibunuh oleh ayahnya sendiri. Sang Putri tidak kuasa menahan sedih dan kemudian menenggelamkan diri ke dalam laut di mana jenazah Tun Abdul Jalil telah dibenamkan sebelumnya. Sisa rombongan pengawal yang mengiringi Radin Galuh Gemerencang segera kembali ke Jawa dan melapor kepada Raja Majapahit tentang kejadian tragis tersebut.

Sang Raja tentu saja murka mendengar kematian putrinya serta kebiadaban Sultan Pasai itu, dan kemudian segera menitahkan kepada bala tentara Majapahit untuk bersiap menyerang Kerajaan Pasai. Meski sempat memberikan perlawanan, ternyata armada perang Kerajaan Majapahit lebih unggul dan berhasil menduduki Pasai. Karena semakin terdesak, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir melarikan diri ke suatu tempat bernama Menduga, yang terletak kira-kira lima belas hari perjalanan dari Negeri Pasai.

Sementara itu, seusai meraih kemenangan gemilang dengan menaklukkan Pasai, pasukan perang Majapahit mulai bersiap untuk kembali ke Jawa setelah sebelumnya mengambil harta rampasan dan tawanan perang dari Pasai. Dalam perjalanan menuju Jawa, laskar tentara Majapahit terlebih dahulu singgah di Palembang dan Jambi untuk menaklukkan kedua negeri itu, sekaligus membawa barang jarahan yang semakin banyak. Demikianlah kisah penaklukan oleh Kerajaan Majapahit terhadap Kerajaan Pasai seperti yang dikisahkan dalam kitab Hikayat Raja Pasai.

Dalam silsilah para penguasa yang memimpin Kesultanan Samudera Pasai, ternyata terdapat sultan perempuan yang pernah bertahta di kerajaan besar tersebut. Sultanah Nahrasiyah (Nahrisyyah) Malikul Zahir bertahta dari tahun 1420 hingga 1428 atau kurang lebih delapan tahun lamanya. Sultanah Nahrasiyah memiliki penasehat bernama Ariya Bakooy dengan gelar Maharaja Bakooy Ahmad Permala.

Ariya Bakooy sebenarnya merupakan sosok kontroversial. Ia pernah diperingatkan kaum ulama agar tidak mengawini puterinya sendiri namun peringatan itu ditentangnya. Bahkan, Ariya Bakooy kemudian malah membunuh 40 ulama. Ariya Bakooy akhirnya tewas di tangan Malik Musthofa yang bergelar Pocut Cindan Simpul Alam, yang tidak lain adalah suami Sultanah Nahrasiyah, dengan bantuan Sultan Mahmud Alaiddin Johan Syah dari Kerajaan Aceh Darussalam (1409-1465).

Sultanah Nahrasiyah merupakan seorang perempuan muslimah yang berjiwa besar. Hal ini dibuktikan dengan hiasan makamnya yang sangat istimewa. Pada nisannya, tertulis nukilan huruf Arab terjemahannya berbunyi: ”Inilah kubur wanita yang bercahaya yang suci ratu yang terhormat, almarhum yang diampunkan dosanya, Nahrasiyah, putri Sultan Zainal Abidin, putra Sultan Ahmad, putra Sultan Muhammad, putra Sultan Mailkus Salih. Kepada mereka itu dicurahkan rahmat dan diampunkan dosanya. Mangkat dengan rahmat Allah pada hari Senin, 17 Zulhijjah 832.”

Runtuhnya Samudera Pasai dan Peninggalannya


Kejayaan Kesultanan Samudera Pasai mulai mengalami ancaman dari peradaban terbesar di Jawa waktu itu, yakni dari Kerajaan Majapahit dengan Gajah Mada (keturunan kerajaan Kediri) sebagai mahapatihnya yang paling legendaris.

Gajah Mada diangkat sebagai patih di Kahuripan pada periode 1319-1321 Masehi oleh Raja Majapahit yang kala itu dijabat oleh Jayanegara. Pada 1331, Gadjah Mada naik pangkat menjadi Mahapatih ketika Majapahit dipimpin oleh Ratu Tribuana Tunggadewi.

Ketika pelantikan Gadjah Mada menjadi Mahapatih Majapahit inilah keluar ucapannya yang disebut dengan Sumpah Palapa, yaitu bahwa Gajah Mada tidak akan menikmati buah palapa sebelum seluruh Nusantara berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit.

Mahapatih Gajah Mada rupanya sedikit terusik mendengar kabar tentang kebesaran Kesultanan Samudera Pasai di seberang lautan sana. Majapahit khawatir akan pesatnya kemajuan Kesultanan Samudera Pasai. Oleh karena itu kemudian Gadjah Mada mempersiapkan rencana penyerangan Majapahit untuk menaklukkan Samudera Pasai.

Desas-desus tentang serangan tentara Majapahit, yang menganut agama Hindu Syiwa, terhadap kerajaan Islam Samudera Pasai santer terdengar di kalangan rakyat di Aceh. Ekspedisi Pamalayu armada perang Kerajaan Majapahit di bawah komando Mahapatih Gadjah Mada memulai aksinya pada 1350 dengan beberapa tahapan.

Serangan awal yang dilakukan Majapahit di perbatasan Perlak mengalami kegagalan karena lokasi itu dikawal ketat oleh tentara Kesultanan Samudera Pasai. Namun, Gadjah Mada tidak membatalkan serangannya. Ia mundur ke laut dan mencari tempat lapang di pantai timur yang tidak terjaga. Di Sungai Gajah, Gajah Mada mendaratkan pasukannya dan mendirikan benteng di atas bukit, yang hingga sekarang dikenal dengan nama Bukit Meutan atau Bukit Gajah Mada.

Selanjutnya, Gadjah Mada menjalankan siasat serangan dua jurusan, yaitu dari jurusan laut dan jurusan darat. Serangan lewat laut dilancarkan terhadap pesisir di Lhokseumawe dan Jambu Air. Sedangkan penyerbuan melalui jalan darat dilakukan lewat Paya Gajah yang terletak di antara Perlak dan Pedawa. Serangan dari darat tersebut ternyata mengalami kegagalan karena dihadang oleh tentara Kesultanan Samudera Pasai. Sementara serangan yang dilakukan lewat jalur laut justru dapat mencapai istana.

Selain alasan faktor politis, serangan Majapahit ke Samudera Pasai dipicu juga karena faktor kepentingan ekonomi. Kemajuan perdagangan dan kemakmuran rakyat Kesultanan Samudera Pasai telah membuat Gadjah Mada berkeinginan untuk dapat menguasai kejayaan itu.

Ekspansi Majapahit dalam rangka menguasai wilayah Samudera Pasai telah dilakukan berulangkali dan Kesultanan Samudera Pasai pun masih mampu bertahan sebelum akhirnya perlahan-lahan mulai surut seiring semakin menguatnya pengaruh Majapahit di Selat Malaka.

Hingga menjelang abad ke-16, Samudera Pasai masih dapat mempertahankan peranannya sebagai bandar yang mempunyai kegiatan perdagangan dengan luar negeri. Para ahli sejarah yang menumpahkan minatnya pada perkembangan ekonomi mencatat bahwa Pasai pernah menempati kedudukan sebagai sentrum kegiatan dagang internasional di nusantara semenjak peranan Kedah berhasil dipatahkan.

Namun kemudian, peranan Pasai yang sebelumnya sangat penting dalam arus perdagangan di kawasan Asia Tenggara dan dunia mengalami kemerosotan dengan munculnya bandar perdagangan Malaka di Semenanjung Melayu. Melayu Malaka segera menjadi primadona dalam bidang perdagangan dan mulai menggeser kedudukan Pasai. Tidak lama setelah Malaka dibangun, kota itu dalam waktu yang singkat segera dibanjiri perantau-perantau dari Jawa.

Akibat kemajuan pesat yang diperoleh Malaka tersebut, posisi dan peranan Pasai kian lama semakin tersudut, nyaris seluruh kegiatan perniagaannya menjadi kendor dan akhirnya benar-benar patah di tangan Malaka sejak tahun 1450. Apalagi ditambah kedatangan Portugis yang berambisi menguasai perdagangan di Semenanjung Melayu. Orang-orang Portugis yang pada 1521 berhasil menduduki Kesultanan Samudera Pasai.

Tidak hanya itu, Kesultanan Samudera Pasai semakin lemah ketika di Aceh berdiri satu lagi kerajaan yang mulai merintis menjadi sebuah peradaban yang besar dan maju. Pemerintahan baru tersebut yakni Kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah.

Kesultanan Aceh Darussalam sendiri dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Aceh pada masa pra Islam, seperti Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra, dan Kerajaan Indrapura.

Pada 1524, Kerajaan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Sultan Ali Mughayat Syah menyerang Kesultanan Samudera Pasai. Akibatnya, pamor kebesaran Kerajaan Samudera Pasai semakin meredup sebelum benar-benar runtuh. Sejak saat itu, Kesultanan Samudera Pasai berada di bawah kendali kuasa Kesultanan Aceh Darussalam.

Jejak-jejak peninggalan peradaban Kesultanan Samudera Pasai yang berhasil ditemukan, pada 1913 dan 1915 oleh seorang ilmuwan Belanda bernama J.J. de Vink, yang berinisiatif mengadakan inventarisasi di bekas peninggalan Samudera Pasai.

Selanjutnya, pada 1937 telah dilakukan upaya pemugaran pada beberapa makam sultan-sultan Samudera Pasai oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kemudian, tahun 1972, 1973, serta tahun 1976 peninggalan Kesultanan Samudera Pasai yang ditemukan di Kecamatan Samudera Geudong, Kabupaten Aceh Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, telah diinventarisasi oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Perkembangan terbaru, dalam tahun 2009 telah ditemukan beberapa peninggalan yang terkait dengan sejarah Kesultanan Samudera Pasai. Pada bulan Maret 2009, Tim Peneliti Sejarah Kebudayaan Islam memberitahukan bahwa mereka telah menemukan makam Al Wazir Al Afdal, yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Kesultanan Samudera Pasai. Makam itu berlokasi di Desa Teupin Ara, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Al Wazir Al Afdhal diketahui pernah menjabat sebagai perdana menteri pada masa pemerintahan rezim Samudera Pasai yang terakhir, Sultan Zain Al Abidin atau yang sering dikenal juga dengan nama Sultan Zainal Abidin, yang memerintah selama dua periode, yakni pada kurun 1477-1500 dan 1513-1524.

Dari penemuan itu diperoleh keterangan bahwa Al Wazir Al Afdal wafat tanggal 7 bulan Zulkaedah tahun 923 H atau 1518 M. Di tahun yang sama, Sultan Zainal Abidin pun wafat. Pada nisan makam Al Wazir Al Afdal, terdapat syair yang menjelaskan tentang kezuhudan bahwa dunia ini fana, tak ubahnya seperti sarang yang dirajut laba-laba. Syair tersebut sama dengan yang tertulis pada makam Sultan Malik Al Salih yang mengungkapkan tenggelamnya peradaban Samudera Pasai

Pada kesempatan  yang sama, Tim Peneliti Sejarah Kebudayaan Islam juga menyatakan telah menemukan sebuah stempel atau cap yang diperkirakan berusia 683 tahun. Stempel kerajaan yang ditengarai milik Sultan Muhammad Malikul Zahir, sultan kedua Samudera Pasai, ini ditemukan tidak jauh dari makam Abdullah bin Muhammad, di Desa Kuta Krueng, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara. Abdullah bin Muhammad (wafat 816 H/1414 M) sendiri adalah salah seorang keturunan Khalifah Abbasiyah, Al-Mustanshir Billah, yang bergelar Shadr Al Akabir (pemuka para pembesar) di Kesultanan Samudera Pasai pada waktu itu.

Stempel yang ditemukan telah patah pada bagian gagangnya tersebut berukuran 2×1 centimeter, dan tampaknya terbuat dari bahan sejenis tanduk hewan. Dari lokasi ditemukannya di Kuta Krueng, diperkirakan cap ini telah digunakan sampai dengan masa pemerintahan pemimpin terakhir Samudera Pasai, Sultan Zainal Abidin.

Selanjutnya, pada Juni 2009, tim peneliti dari Yayasan Waqaf Nurul Islam (YWNI) Lhokseumawe mengumumkan bahwa mereka telah menemukan makam yang diyakini sebagai tempat persemayaman terakhir Raja Kanayan, seorang panglima perang pada pemerintahan Sultan Zain Al-Abidin.

Makam Raja Kanayan ditemukan di Desa Meunasah Ujoung Blang Me, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa Raja Kanayan wafat pada hari Jum‘at, tanggal 3 Sya‘ban 872 H atau 1468 Masehi. Dengan demikian, Raja Kanayan telah hidup pada masa pemerintahan beberapa rezim Kesultanan Samudera Pasai dan meninggal dunia pada masa Sultan Zainal Abidin.

Selain makam Raja Kanayan, ditemukan pula beberapa makam lainnya. Bahkan, tim peneliti memprediksi masih ada nisan-nisan lain yang amblas ke dalam tanah di kompleks makam yang terletak tidak jauh dari tepi Sungai Pasai sebelah timur itu. Makam-makam yang baru ditemukan tersebut belum tercatat dalam inventaris situs sejarah Dinas Kebudayaan.

Terakhir, pada Agustus 2009, Lembaga Penelitian Sejarah Islam (LePSI) Lhokseumawe mengungkapkan bahwa mereka sedang mengkaji naskah surat Sultan Zainal Abidin, wafat tahun 923 Hijriah atau 1518 Masehi. Surat itu ditujukan kepada Kapitan Moran yang bertindak atas nama wakil Raja Portugis di India. Fotografi naskah tersebut dapat disaksikan di Museum Negeri Aceh, sementara naskah aslinya tersimpan di Lisabon, Portugal.

Naskah tersebut memberikan banyak informasi sejarah tentang ihwal Samudera Pasai di awal abad ke-16, terutama menyangkut kondisi terakhir yang dialami kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara ini, setelah Portugis berhasil menguasai Malaka pada 1511 Masehi.

Naskah surat berbahasa Arab itu juga mencantumkan nama beberapa negeri atau kerajaan yang punya hubungan erat dengan Samudera Pasai sehingga dapat diketahui pengejaan asli dari nama-nama negeri atau kerajaan tersebut, antara lain Nergeri Fariyaman (Pariaman) dan Mulaqat (Malaka).

Silsilah Raja-Raja Samudra Pasai


Berikut nama-nama sultan/sultanah yang diketahui pernah memimpin Kesultanan Samudera Pasai:

  • Sultan Malik Al-Salih (1267—1297)
  • Sultan Muhammad Malikul Zahir
  • Sultan Malikul Mahmud
  • Sultan Malikul Mansur
  • Sultan Ahmad Malik Az-Zahir (1346—1383)
  • Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir (1383—1405)
  • Sultanah Nahrasiyah atau Sultanah Nahrisyyah (1420—1428)     
  • Sultan Sallah Ad-Din (1402)
  • Sultan Abu Zaid Malik Az-Zahir 1455)
  • Sultan Mahmud Malik Az-Zahir (1455—1477)
  • Sultan Zain Al-Abidin (1477—1500)
  • Sultan Abdullah Malik Az-Zahir (1501—1513)
  • Sultan Zain Al-Abidin (1513—1524)

Sultan Malik Al Salih memimpin Kesultanan Samudera, sementara putranya, Sultan Muhammad Malikul Zahir adalah penguasa Kesultanan Pasai. Ketika Sultan Muhammad Malikul Zahir wafat, pemerintahan Kesultanan Pasai dipegang oleh Sultan Malik Al Salih untuk sementara sembari menunggu kedua putra Sultan Muhammad Malikul Zahir, yakni Malikul Mahmud dan Malikul Mansur, beranjak dewasa. Setelah kedua putra Sultan Muhammad Malikul Zahir tersebut dinilai mampu untuk menjadi pemimpin, Sultan Malik Al Salih mengundurkan diri dari sebagai sultan dari kedua kerajaan yang dipimpinnya tersebut.

Selanjutnya, Sultan Malik Al Salih menyerahkan kendali pemerintahan kepada kedua cucunya tersebut, masing-masing Kesultanan Pasai kepada Malikul Mahmud serta Kesultanan Samudera kepada Malikul Mansur. Masa periode pemerintahan ketiga sultan, yaitu Sultan Muhammad Malikul Zahir, Sultan Malikul Mahmud, dan Sultan Malikul Mansur, sengaja tidak disebutkan karena masih terdapat beberapa kejanggalan mengenai hal tersebut, termasuk yang tercatat dalam Hikayat Raja Pasai.

Kesimpang-siuran mengenai periode pemerintahan masing-masing sultan/sultanah menjadi kendala tersendiri, dan karena itulah kurun tahun yang dicantumkan dalam daftar di atas merupakan interpretasi dari beberapa informasi yang berhasil ditemukan. Demikian pula dengan penyebutan nama atau gelar dari masing-masing sultan/sultanah yang ternyata ditemukan banyak sekali versinya.

Selain itu, ketidaklengkapan informasi mengenai siapa saja sultan/sultanah yang pernah memerintah Kesultanan Samudera Pasai secara urut dan runtut juga menimbulkan permasalahan lain karena belum tentu apa yang ditulis dalam silsilah di atas mencatat semua penguasa yang pernah bertahta di Kesultanan Samudera Pasai.

Wilayah Kekuasaan Samudera Pasai


Pada kurun abad ke-14, nama Kesultanan Samudera Pasai sudah sangat terkenal dan berpengaruh serta memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Armada perang yang kuat sangat mendukung Kesultanan Samudera Pasai untuk semakin melebarkan sayap kekuasaannya, baik dengan tujuan menguasai dan menduduki wilayah kerajaan lain ataupun demi mengemban misi menyebarkan agama Islam.

Wilayah kekuasaan Kesultanan Samudera Pasai pada masa kejayaannya terletak di daerah yang diapit oleh dua sungai besar di Pantai Utara Aceh, yaitu Sungai Peusangan dan Sungai Pasai. Daerah kekuasaan Kesultanan Samudera Pasai tersebut juga meliputi Samudera Geudong (Aceh Utara), Meulaboh, Bireuen, serta Rimba Jreum dan Seumerlang (Perlak).

Sementara itu, ada pula yang menganut pendapat bahwa wilayah Kesultanan Samudera Pasai meliputi wilayah yang lebih luas lagi ke sebelah selatan, yaitu hingga ke muara Sungai Jambu Ayer (Ismail, 1997:7). Yang jelas, luas wilayah kekuasaan Kesultanan Samudera Pasai melingkupi sepanjang aliran sungai yang hulu-hulunya berasal jauh di pedalaman Dataran Tinggi Gayo, sekarang berada di dalam wilayah administratif Kabupaten Aceh Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam.

Kesultanan Samudera Pasai juga berhasil meluaskan wilayahnya ke luar dari bumi Aceh. Beberapa daerah luar yang menjadi negeri taklukan Kesultanan Samudera Pasai antara lain Minangkabau, Palembang, Jambi, Patani, Malaka, bahkan hingga mencapai beberapa kerajaan di pesisir pantai di Jawa.

Sistem Pemerintahan Samudera Pasai


Komposisi masyarakat yang menjadi warga Kesultanan Samudera Pasai menunjukkan sifat yang berlapis-lapis. Menurut Ayatrohaedi, lapisan itu terdiri atas Sultan dan Orang-Orang Besar kerajaan pada lapisan atas sampai dengan hamba sahaya pada lapisan yang paling bawah (Ayatrohaedi, 1992). Pada lapisan kelompok birokrasi terlihat adanya kelompok Orang-Orang Besar, perdana menteri, menteri, tentara, pegawai, dan kaum bangsawan kerajaan yang lainnya.

Adanya orang-orang yang bergerak dalam perdagangan, misalnya orang-orang yang berniaga, orang berlayar, orang pekan, nahkoda, dan lain-lainnya. Kendati jumlah populasi orang-orang Arab yang berdiam di Pasai tidak sebanyak orang-orang dari India, namun kalangan orang Arab sangat berpengaruh dalam jalannya pemerintahan kerajaan, bahkan atas kebijakan Sultan Pasai sekalipun. Keadaan ini terlihat sejak masa awal terbentuknya Kesultanan Pasai dan berlangsung lama hingga nama kerajaan ini berubah menjadi Kesultanan Samudera Pasai.

Pada masa pemerintahan Sultan Malik Al Salih sebagai penguasa pertama di Kesultanan Pasai, terdapat sejumlah Orang-Orang Besar di negeri itu, antara lain Tun Sri Kaya dan Tun Baba Kaya. Nama-nama itu jelas menunjukkan kedudukan mereka yang dinamakan Orang-Orang Besar tersebut. Hal ini sesuai dengan penyebutan Orang-Orang Besar kerajaan di Semenanjung Melayu dan Kesultanan Aceh Darussalam sebagai Orang Kaya.

Kedua Orang Besar yang ikut mengontrol jalannya pemerintahan di Kesultanan Pasai itu masing-masing kemudian diberi gelar Sayid Ali Ghitauddin dan Sayid Asmayuddin, seperti yang telah disebutkan sebelumnya pada bagian keislaman Marah Silu atau Sultan Malik Al Salih.

Dalam hikayat digambarkan dengan jelas bahwa Orang-Orang Besar itu disebutkan sebagai perdana menteri, satu untuk Kesultanan Pasai dan seorang lagi untuk Kesultanan Samudera. Kedudukan mereka yang sangat penting di sana berlangsung sejak rezim Sultan Malik Al Salih sampai era pemerintahan cucunya yaitu Malikul Mahmud dan Malikul Mansur.

Di masa kedua cucu Sultan Malik Al Salih itu berkuasa di masing-masing kerajaannya, terjadi sengketa di antara keduanya, yakni ketika Malikul Mansur melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap salah seorang istri Malikul Mahmud.

Mengetahui perbuatan hina saudaranya itu, Sultan Malikul Mahmud sempat berucap bahwa sekiranya ia tidak menghormati Sayid Asmayuddin, yang menjadi penasehat Sultan Malikul Mansur di Kesultanan Samudera, niscaya Sultan Malikul Mahmud sudah membunuh saudaranya sendiri atas perbuatan hina yang tidak termaafkan.

Fragmen ini sudah cukup membuktikan bahwa betapa kuatnya pengaruh Orang-Orang Besar tersebut dalam ikut mengendalikan roda pemerintahan kerajaan, bahkan sampai pada tingkat mempengaruhi kondisi personal dan psikis Sultan.

Pada era kepemimpinan yang berikutnya, yakni di bawah rezim Sultan Ahmad Malik Az-Zahir (1346-1383), pemerintahan Kesultanan Samudera Pasai dikawal oleh empat orang perdana menteri, yang masing-masing bernama Tulus Agung Tukang Sukara, Baba Mentuha, Sulaiman Dendang Air, dan Tun Syah Alam Kota.

Masih sama seperti pada masa-masa sebelumnya, keempat perdana menteri tersebut menjalankan fungsinya sebagai penasehat Sultan dan ikut mempengaruhi kebijakan kerajaan kendati keputusan akhir masih tetap berada di tangan Sultan Samudera Pasai. Kehidupan sosial dan politik warga Kesultanan Samudera Pasai sangat diwarnai oleh unsur agama dan kebudayaan Islam. Pemerintahannya bersifat teokrasi (berdasarkan ajaran Islam) dan sebagian besar rakyatnya memeluk agama Islam.

Sumber : Infoaceh.blogspot.com

Sejarah Asal Usul Kerajaan (Kesultanan) Samudra Pasai Lengkap

Salah seorang penganutnya, W.F. Stuterheim menyatakan bahwa Islam mulai masuk ke nusantara pada abad ke-13 yang didasarkan pada bukti batu nisan sultan pertama dari Kerajaan Samudera Pasai, yakni Malik Al-Saleh pada tahun 1297. Menurut teori ini, masuknya Islam ke nusantara melalui jalur perdagangan Indonesia-Cambay (India)-Timur Tengah–Eropa.


Teori Persia lebih menitikberatkan pada realitas kesamaan kebudayaan antara masyarakat Indonesia pada saat itu dengan budaya Persia. Sebagai contoh misalnya kesamaan konsep wahdatul wujud-nya Hamzah Fanshuri dengan al-Hallaj.

Sedangkan teori Arab berpandangan sebaliknya. T.W. Arnold, salah seorang penganutnya berargumen bahwa para pedagang Arab yang mendominasi perdagangan Barat-Timur sejak abad ke-7 atau 8 juga sekaligus melakukan penyebaran Islam di nusantara pada saat itu.

Penganut teori ini lainnya, Naquib al-Attas melihat bahwa bukti kedatangan Islam ke nusantara ditandai dengan karaktek Islam yang khas, atau disebut dengan “teori umum tentang Islamisasi nusantara” yang didasarkan pada literatur nusantara dan pandangan dunia Melayu. Di samping tiga teori umum di atas, ada teori lain yang memandang bahwa datangnya Islam ke nusantara berasal dari Cina, atau yang disebut dengan teori Cina.

Berdasarkan paparan teori-teori di atas, dapat diperkirakan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia sejak abad 7 atau 8 M. Pada abad ke-13, Islam sudah berkembang pesat. Menurut catatan A. Hasymi, Kesultanan Perlak merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri pada tanggal 1 Muharam 225 H atau 804 M. Kesultanan ini terletak di wilayah Perlak, Aceh Timur, Negeri Aceh.

Nama Kesultanan Perlak sebagai sejarah permulaan masuknya Islam di Indonesia kurang begitu dikenal dibandingkan dengan Kesultanan Samudera Pasai. Namun demikian, nama Kesultanan Perlak justru terkenal di Eropa karena  kunjungan Marco Polo pada tahun 1293.

Awal Mula Masuknya Islam


Kesultanan Perlak berdiri pada tahun 840 dan berakhir pada tahun 1292. Proses berdirinya tidak terlepas dari pengaruh Islam di wilayah Sumatera. Sebelum Kesultanan Perlak berdiri, di wilayah Perlak sebenarnya sudah berdiri Negeri Perlak yang raja dan rakyatnya merupakan keturunan dari Maharaja Pho He La (Meurah Perlak Syahir Nuwi) serta keturunan dari pasukan-pasukan pengikutnya.

Pada tahun 840 ini, rombongan berjumlah 100 orang dari Timur Tengah menuju pantai Sumatera yang dipimpin oleh Nakhoda Khilafah. Rombongan ini bertujuan untuk berdagang sekaligus membawa sejumlah da‘i yang bertugas untuk membawa dan menyebarkan Islam ke Perlak.

Dalam waktu kurang dari setengah abad, raja dan rakyat Perlak meninggalkan agama lama mereka (Hindu dan Buddha), yang kemudian secara sukarela berbondong-bondong memeluk Islam.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa salah seorang anak buah dari Nakhoda Khalifah, Ali bin Muhammad bin Ja‘far Shadiq dikawinkan dengan Makhdum Tansyuri, yang merupakan adik dari Syahir Nuwi, Raja Negeri Perlak yang berketurunan Parsi.

Dari buah perkawinan mereka lahirlah  Sultan Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah, yang menjadi sultan pertama di Kesultanan Perlak sejak tahun 840. Ibu kotanya Perlak yang semula bernama Bandar Perlak kemudian diubah menjadi Bandar Khalifah sebagai bentuk perhargaan terhadap jasa Nakhoda Khalifah.

Permusuhan Sunni-Syiah


Sejarah keislaman di Kesultanan Perlak tidak luput dari persaingan antara kelompok Sunni dan Syiah. Perebutan kekuasaan antara dua kelompok Muslim ini menyebabkan terjadinya perang saudara dan pertumpahan darah. Silih berganti kelompok yang menang mengambil alih kekuasaan dari tangan pesaingnya.

Aliran Syi‘ah datang ke Indonesia melalui para pedagang dari Gujarat, Arab, dan Persia. Mereka masuk pertama kali melalui Kesultanan Perlak dengan dukungan penuh dari dinasti Fatimiah di Mesir. Ketika dinasti ini runtuh pada tahun 1268, hubungan antara kelompok Syi‘ah di pantai Sumatera dengan kelompok Syi‘ah di Mesir mulai terputus.

Kondisi ini menyebabkan konstelasi politik Mesir berubah haluan. Dinasti Mamaluk memerintahkan pasukan yang dipimpin oleh Syaikh Ismail untuk pergi ke pantai timur Sumatra dengan tujuan utamanya adalah melenyapkan pengikut Syi‘ah di Kesultanan Perlak dan Kerajaan Samudera Pasai.

Sebagai informasi tambahan bahwa raja pertama Kerajaan Samudera Pasai, Marah Silu dengan gelar Malikul Saleh berpindah agama, yang awalnya beragama Hindu kemudian memeluk Islam aliran Syiah. Oleh karena dapat dibujuk oleh Syaikh Ismail, Marah Silu kemudian menganut paham Syafii.

Dua pengikut Marah Silu, Seri Kaya dan Bawa Kaya juga menganut paham Syafii, sehingga nama mereka berubah menjadi Sidi Ali Chiatuddin dan Sidi Ali Hasanuddin. Ketika berkuasa Marah Silu dikenal sebagai raja yang sangat anti terhadap pemikiran dan pengikut Syi‘ah.

Aliran Sunni mulai masuk ke Kesultanan Perlak, yaitu pada masa pemerintahan sultan ke-3, Sultan Alaiddin Syed Maulana Abbas Shah. Setelah ia meninggal pada tahun 363 H (913 M), terjadi perang saudara antara kaum Syiah dan Sunni, yang menyebabkan kesultanan dalam kondisi tanpa pemimpin.

Pada tahun 302 H (915 M), kelompok Syiah memenangkan perang. Sultan Alaiddin Syed Maulana Ali Mughat Shah dari aliran Syiah kemudian memegang kekuasaan kesultanan sebagai sultan ke-4 (915-918). Ketika pemerintahannya berakhir, terjadi pergolakan antara kaum Syiah dan Sunni, hanya saja untuk kali ini justru dimenangkan oleh kelompok Sunni.

Kurun waktu antara tahun 918 hingga tahun 956 relatif tidak terjadi gejolak yang berarti. Hanya saja, pada tahun 362 H (956 M), setelah sultan ke-7, Sultan Makhdum Alaiddin Abdul Malik Shah Johan Berdaulat meninggal, terjadi lagi pergolakan antara kelompok Syiah dan Sunni selama kurang lebih empat tahun. Bedanya, pergolakan kali ini diakhiri dengan adanya itikad perdamaian dari keduanya.

Kesultanan kemudian dibagi menjadi dua bagian. Pertama, Perlak Pesisir (Syiah) dipimpin oleh Sultan Alaiddin Syed Maulana Shah (986 – 988). Kedua, Perlak Pedalaman (Sunni) dipimpin oleh Sultan Makhdum Alaiddin Malik Ibrahim Shah Johan Berdaulat (986 – 1023).

Kedua kepemimpinan tersebut bersatu kembali ketika salah satu dari pemimpin kedua wilayah tersebut, yaitu Sultan Alaiddin Syed Maulana Shah meninggal. Ia meninggal ketika Perlak berhasil dikalahkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Kondisi perang inilah yang membangkitkan semangat bersatunya kembali kepemimpinan dalam Kesultanan Perlak.

Sultan Makhdum Alaiddin Malik Ibrahim Shah Johan Berdaulat, yang awalnya hanya menguasai Perlak Pedalaman kemudian ditetapkan sebagai Sultan ke-8 pada Kesultanan Perlak. Ia melanjutkan perjuangan melawan Sriwijaya hingga tahun 1006. Sultan ke-8 sebenarnya berpaham aliran Sunni, namun sayangnya belum ditemukan data yang menyebutkan apakah terjadi lagi pergolakan antar kedua aliran tersebut.

Silsilah Keturunan


Sebelum berdirinya Kesultanan Perlak, di wilayah Negeri Perlak sudah ada rajanya, yaitu Meurah Perlak Syahir Nuwi. Namun, data tentang raja-raja Negeri Perlak secara lengkap belum ditemukan. Sedangkan daftar nama sultan yang pernah berkuasa di Kesultanan Pelak adalah sebagai berikut:


  • Sultan Alaiddin Syed Maulana Abdul Azis Shah (840-864)
  • Sultan Alaiddin Syed Maulana Abdul Rahim Shah (864-888)
  • Sultan Alaiddin Syed Maulana Abbas Shah (888-913)
  • Sultan Alaiddin Syed Maulana Ali Mughat Shah (915-918)
  • Sultan Makhdum Alaiddin Malik Abdul Kadir Shah Johan Berdaulat (928-932)
  • Sultan Makhdum Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah Johan Berdaulat (932-956)
  • Sultan Makhdum Alaiddin Abdul Malik Shah Johan Berdaulat (956-983)
  • Sultan Makhdum Alaiddin Malik Ibrahim Shah Johan Berdaulat (986-1023)
  • Sultan Makhdum Alaiddin Malik Mahmud Shah Johan Berdaulat (1023-1059)
  • Sultan Makhdum Alaiddin Malik Mansur Shah Johan Berdaulat (1059-1078)
  • Sultan Makhdum Alaiddin Malik Abdullah Shah Johan Berdaulat (1078-1109)
  • Sultan Makhdum Alaiddin Malik Ahmad Shah Johan Berdaulat (1109-1135)
  • Sultan Makhdum Alaiddin Malik Mahmud Shah Johan Berdaulat (1135-1160)
  • Sultan Makhdum Alaiddin Malik Usman Shah Johan Berdaulat (1160-1173)
  • Sultan Makhdum Alaiddin Malik Muhammad Shah Johan Berdaulat (1173-1200)
  • Sultan Makhdum Alaiddin Abdul Jalil Shah Johan Berdaulat (1200-1230)
  • Sultan Makhdum Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah II Johan Berdaulat (1230-1267
  • Sultan Makhdum Alaiddin Malik Abdul Aziz Johan Berdaulat (1267-1292)


Catatan: Sultan-sultan di atas dibagi menurut dua dinasti, yaitu dinasti Syed Maulana Abdul Azis Shah dan dinasti Johan Berdaulat, yang merupakan keturunan dari Meurah Perlak asli (Syahir Nuwi).

Sultan Perlak ke-17, Sultan Makhdum Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah II Johan Berdaulat, melakukan politik persahabatan dengan negeri-negeri tetangga. Ia menikahkan dua orang puterinya, yaitu: Putri Ratna Kamala dinikahkan dengan Raja Kerajaan Malaka, Sultan Muhammad Shah (Parameswara) dan Putri Ganggang dinikahkan dengan Raja Kerajaan Samudera Pasai, al-Malik al-Saleh.

Kesultanan Perlak berakhir setelah Sultan yang ke-18, Sultan Makhdum Alaiddin Malik Abdul Aziz Johan Berdaulat meninggal pada tahun 1292. Kesultanan Perlak kemudian menyatu dengan Kerajaan Samudera Pasai di bawah kekuasaan sultan Samudera Pasai yang memerintah pada saat itu, Sultan Muhammad Malik Al Zahir yang juga merupakan putera dari al-Malik al-Saleh.

Wilayah Kekuasaan


Sebelum bersatu dengan Kerajaan Samudera Pasai, wilayah kekuasaan Kesultanan Perlak hanya mencakup kawasan sekitar Perlak saja. Saat ini, kesultanan ini terletak di pesisir timur daerah aceh yang tepatnya berada di wilayah Perlak, Aceh Timur, Nangroe Aceh Darussalam, Indonesia.

Legenda Sejarah Asal Usul Kesultanan Islam Peureulak (Perlak), Provinsi Aceh