Social Items

Showing posts with label Awal Mula Kota Pematangsiantar. Show all posts
Showing posts with label Awal Mula Kota Pematangsiantar. Show all posts
Kota Sibolga adalah salah satu kotamadya di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini terletak di pantai barat pulau Sumatera, membujur sepanjang pantai dari utara ke selatan dan berada pada kawasan Teluk Tapian Nauli. Kota ini hanya memiliki luas ±10,77 km² dan berpenduduk sekitar 95.471 jiwa.


Pada masa Hindia Belanda, kota ini merupakan ibukota dari Karesidenan Tapanuli. Setelah masa kemerdekaan hingga tahun 1998, Sibolga menjadi kotamadya Sibolga.

AWAL SEJARAH KOTA SIBOLGA

Jauh sebelum kota Sibolga terbentuk di pesisir teluk Tapian Nauli, teluk Tapian Nauli telah ramai dengan aktivitas perdagangan  di ketahui melalui catatan pelawat Islam abad ke-7 dan Portugis di abad ke-16 M,  dimana teluk Tapian Nauli merupakan salah satu pintu masuk perdagangan yang pertama di pantai barat sumatera  utara  dengan Bandar ( pelabuhan) nya Barus (Tengku Luckman sinar, SH, “Lintasan Sejarah Sibolga dan Pantai Barat Sumatera Utara", Harian Waspada, 23 juni 1981).

Mengutip apa yang di sampaikan oleh Tengku Luckman Sinar dalam tulisannya yang bertajuk (lintasan sejarah sibolga dan pantai barat sumatera utara 1981) di mana dalam tulisanya   tersebut beliau menyampaikan bagaimana kondisi teluk Tapian Nauli pada saat itu  telah terjadi interaksi antara masyarakat di pesisir pantai teluk Tapian Nauli dengan Orang-orang yang tinggal di pedalaman, yang sangat membutuhkan garam, dan bahan bahan lainya yang hanya dapat bisa diperoleh dari pesisir pantai, mereka melakukan barter dengan hasil hutan yang mereka peroleh, dengan garam dan lain-lain, hal ini sering dilakukan oleh “Parlanja” (Pengertian parlanja  adalah orang yang membawa barang dengan pikulan), makin lama makin banyak orang hilir mudik, dan menetap di pesisir pantai.

Berdirinya sibolga berawal dari di bukanya kampung oleh Ompu Datu Hurinjom yang berasal dari daerah Silindung (Tapanuli Utara) di Simaninggir yang pada saat ini Simaninggir merupakan wilayah yang termasuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah.

Letak Simaninggir tersebut berada di gunung dekat dengan teluk Tapian Nauli. Simaninggir/Tinggir yang dalam bahasa Toba Batak mempunyai arti tajam pendengaran/pemantauan. Oleh para parlanja daerah ini sering dijadikan sebagai tempat istirahatnya ketika hendak menuju daerah pesisir pantai atau pun sesudah sekembali dari daerah  pesisir pantai sebelum kembali ke daerahnya.

Semenjak Ompu Datu Hurinjom bermukim di Simaninggir, kawasan teluk Tapian Nauli diwarnai dengan perdagangan secara paksa antara penduduk dengan pihak Inggris yang berkembang menjadi perang. Walau pun demikian Ompu Datu Hurinjom yang memiliki postur tubuh tinggi besar tidak gentar menghadapi keadaan, bahkan memindahkan pemukiman mendekati teluk, yaitu di Simare-Mare (salah satu daerah di kecamatan Sibolga kota) di bawah kaki Dolok Simarbarimbing dan terus melakukan perlawanan terhadap pihak Inggris yang memonopoli perdagangan di teluk Tapian Nauli).

Dikarenakan taktik perang dan taktik wilayah dan untuk menjamin keperluan garam maka sekitar tahun 1700 M cucu Datu Horinjom bernama Raja Luka Hutagalung yang dalam perjalanan sejarahnya yang kemudian lebih dikenal sebagai Tuanku Dorong membuka perkampungan baru di sekitar aliran sungai Aek Doras (sungai di wilayah kecamatan Sibolga kota).

Ompu Datu Horinjom sebagai pemuka kampung pertama di Simaninggir merupakan seseorang yang dihormati oleh kalangan masyarakatnya di samping memiliki postur tubuh tinggi besar  ompu tersebut juga memilki kesaktian/tenaga hal ini juga  turun kepada anak dan cucunya yang juga memilki tubuh tinggi besar.

Di mana dalam masyarakat Batak adalah Tabu  untuk menyebut nama seseorang apalagi orang tersebut lebih tua dan di hormati, sehinnga yang ingin bertemu dengannya sering disampaikan dengan sebutan : beta tu huta ni Sibalga’i, yang apabila diartikan sebagai berikut ayo ke tempat/kampung orang yang tinggi besar itu, kata tersebut merupakan awal kata di mana kemudian dalam perjalanan sejarah berikutnya berkembang menjadi Sibolga (Drs. Raja Ja’far  Hutagalung, “Sibolga Nama Legendaris Seorang Pejuang”, dalam buku “Hari Jadi Sibolga”, Pemko Sibolga 1998:111).
 
Periode 1815 pihak Inggris mengadakan perjanjian yang mana perjanjian tersebut disebut dengan perjanjian Tigo Badusanak, dengan Raja Sibogah serta Datuk-Datuk yang berada di pulau-pulau kecil di sekitar teluk Tapain Nauli yaitu pulau Poncan Ketek (kecil) dan Poncan Gadang (besar) yang saat itu tunduk di bawah kekuasan inggris, pihak inggris menyebut Poncan dengan Fort Tapanooly dikarenakan di sanalah Inggris mendirikan benteng dan pada tahun 1801 ditetapkan Jhon Prince sebagai residennya.

Menurut Tengku Luckman Sinar bahwa dari hasil catatan riset  seorang pembesar belanda E. B. Kielstra bahwa dalam periode 1833-1838 di Sibolga penuh berdiam penduduk segala bangsa terutama orang batak yang berasal dari wilayah Angkola yang mengungsi, dan setelah pusat  pemerintahan asisten Residensi Tapanuli bertempat di sekitar Aek Doras,  Sibolga menjadi ramai, meski pun di kelilingi oleh sawah dan rawa-rawa, penduduk asal batak yang sudah beragama islam sudah menjadi “Pesisir” dengan adat sendiri yang spesifik.

Di masa Sibolga dibagun istana raja yang berada di tepi sungai Aek Doras dan perkampungan di sekelilingnya dipindahkan ke daerah baru  di Sibolga Ilir, dan sebagai pemangku adat berdasarkan data dan silsilah raja-raja/kepala kuria di Sibolga adalah sebagai berikut:

- Raja Luka Hutagalaung gelar Tuanku Dorong pembuka kampung pertama di sekitar sungai aek Doras yang kemudian berkembang menjadi kuria sibogah   Sutan Manukar
- Raja Ombun
- Sipalenta Sultan Parhimpunan  Muhamad Sahib (merupakan kepala kuria terakhir, karena setelah zaman kemerdekaan istilah raja/kepala kuria sudah tidak ada lagi) (“Hari Jadi Sibolga”, Pemko Sibolga, 1998:13:111)

Periode selanjutnya antara tahun 1838-1842 setelah Belanda membuka jalan dari Sibolga hingga Portibi (Tapanuli Selatan) dan pada saat itu Sumatera Barat sudah meningkat menjadi “Gouvernement” (Propinsi) dan Tapanuli menjadi salah satu “Resident”-nya, di mana dengan Beslit Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 7 Desember 1842 ditetapkan Sibolga menjadi ibukota  Residen Tapanuli yang  dipimpin oleh seorang Afdelinghoof   (kepala daerah).

Afdeling di bawah Kerisidenan Sibolga  :
1  Afdeling Singkil 
2  Afdeling Barus 
3  Afdeling Mandailing
4  Afdeling Natal 
5  Afdeling Angkola
6  Afdeling Nias
7  Afdeling Sibolga

Wilayah yang termasuk distrik afdeling  Sibolga ialah : Sibolga, Tapian Nauli, Badiri, Sarudik, Kolang, Tukka, Sai Ni Huta, dan pulau-pulau kecil di depan teluk Tapian Nauli, yang mana setiap distrik dikepalai oleh seorang Districhoof (Demang). Selanjutnya di tahun 1871 Belanda menghapuskan sistem pemerintahan Raja-Raja/Kepala Kuria dan diganti oleh Demang tetapi sebagian masyarakat masih mengangap Raja/Kepala kuria sebagai pemangku adat yang sah.

Pada tahun 1898 hampir semua daerah di Sibolga ditelan a mukan api akibat dari perlawanan masyarakat terhadap Belanda, dan pada tahun 1906 ibukota residen Tapanuli dipindahkan ke Padang Sidempuan. Pada masa pemerintahan militer Jepang, Sibolga dipimpin oleh seorang Sityotyo  (baca Sicoco) yang memegang pimpinan kota, sebagai kelanjutan dari kepala distrik yang masih dijabat oleh bekas Districhoofd (Demang) pada masa pendudukan belanda yaitu Z. A. Sutan Kumala Pontas.

Periode berikutnya tahun 1947, A. M. Djalaluddin diangkat menjadi kepala daerah di Sibolga di waktu jabatan beliau inilah Sibolga di bentuk menjadi daerah otonom tingkat B sesuai dengan surat keputusan Residen Tapanuli N.R.I (Negara Republik Indonesia) tanggal 29 November 1946 Nomor 999, dan selaku realisasi dari surat keputusan Gubernur Sumatera Utara N.R.I tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, dan kota otonom Sibolga itu dipimpin oleh seorang Walikota yang dirangkapkan  kepada Bupati Tapanuli Tengah (Prof. M. Solly Lubis, SH, “Sibolga  dan sekeping sejarahnya”, dalam buku “Hari Jadi Sibolga”, Pemko Sibolga, 1998:16:111).

Terhitung tanggal 24 November 1956 sejak  berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956, yang mengatur pembentukan daerah otonom kota-kota besar dalam lingkungan daerah propinsi Sumatera Utara, di mana dalam pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 itu ditetapkan pembentukan 4 kota besar yaitu : Medan, Pematangsiantar, Sibolga dan Kutaraja, menurut Undang-Undang Darurat ini Sibolga menjadi kota besar, dengan batas wilayah sesuai dengan keputusan residen Tapanuli tanggal 29 November 1946 Nomor 999.

Setelah keluarnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tanggal 14 Desember 1957 Nomor u.p15/2/1 diangkatlah D. E.  Sutan Radja Bungaran menjadi Walikota Sibolga, dan sejak 1 Januari 1958 berakhir pula perangkapan jabatan Walikota Sibolga oleh Bupati kabupaten Tapanuli Tengah dan secara administratif menjadi daerah kotamadya di luar Kabupaten Tapanuli Tengah.

Sumber : http://hutagalung-cyber.blogspot.com/2013/04/SejarahBerdirinyaKotaSibolga.html

Sejarah Asal Usul Kota Sibolga Sumatera Utara

Kota Pematangsiantar adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara, dan kota terbesar kedua di Provinsi tersebut setelah Medan. Karena letak Pematangsiantar yang strategis, ia dilintasi oleh Jalan Raya Lintas Sumatera. Kota ini memiliki luas wilayah 79,97 km2 dan berpenduduk sebanyak 247.411 jiwa.

SEJARAH AWAL KOTA PEMATANGSIANTAR


Nama asli Kota Siantar disebut Siattar dan masih terkait dengan kerajaan di Simalungun yang dikenal orang dengan Raja Jumorlang dan Datu Bolon.

Nama Pematang Siantar ini dimulai dari cerita kedua tokoh ini, yang mana memiliki kesaktian mandraguna dan saling mengadu kesaktiannya.

Disuatu hari kedua tokoh ini mengadakan pertandingan kesaktian dan bagi pemenangnya akan mendapatkan "hadiah" yaitu membuat tanah atau wilayah dan harta benda dengan hadiah orang yang telah dikalahkan.

Adu tanding kesaktian dikala itu sudah biasa dilakukan, namun pertandingan antara Raja Jumorlang dengan Datu Bolon memfasilitasi sangat luar biasa karena kesaktian mereka sangat tersohor, sehingga masyarakat jadi penasaran dan ingin segerah tahu siapa yang menjadi pemenangnya. Adu kesaktianpun berlangsung di Bukit Parbijaan di Pulau Holong.

Tak dikembalikan dalam adu kesaktian yang dimenangkan oleh Datu Bolon, sedangkan Raja Jumorlang kalah, tetapi sepenuhnya kesatria, kedudukan Raja Jumorlang pindah ke Datu Bolon. Begitu hebatnya ilmu yang dimiliki Datu Bolon, setelah memenangkan pertandingan itu, diapun mengubah namanya menjadi Raja Namartuah.

Raja Namartuah atau Datu Bolon akhirnya mengawini bekas permaisuri dari Raja Jumorlang dan posisinya tetap sebagai permaisuri (Puanbolon). Dari keturunan ini kelak akan menjadi penerus kerajaan Siattar, sedangkan anak dari Raja Jumorlang oleh Raja Namartuah dibuat anak tiri.

Asal mula nama Siattar berasal dari nama sebidang tanah di “attaran” di Pulau Holong. Dalam bahasa Simalungun "attar" ditambah akhiran yang berarti kata unjuk untuk sebuah wilayah (areal tanah). Lama kelamaan akhiran ini berubah menjadi awalan "si" .Sementara awalan "si" dalam bahasa Simalungun dipakai untuk kata tempat dan benda. Setelah digabung, akhirnya kata-kata itu menjadi nama sebuah perkampungan. Lama kelamaan daerah ini semakin padat penduduknya dan warga pendatang juga terus bertambah.

Sementara kata Pematang berasal dan berartikan parhutaan atau perkampungan. Dulu Raja yang berkuasa di Siattar tinggal di Rumah Bolon atau Huta dan dari situ muncul ide tempat tinggal raja disebut pematang. Menjadikan jika digabungkan nama itu menjadi Pematang Siantar artinya Istana Raja Siattar.

Sebelum mengalahkan Raja Jumorlang, Datu Bolon atau Raja Namartuah dikala itu sudah memiliki daerah kekuasaan SIPOLHA, lama kelamaan kerajaan itu digabungkan ke dalam suatu pusat pemerintahan di Siattar. Uniknya, dalam adat Simalungun, Sipolha partedon berkedudukan sebagai tuan Kaha dan memiliki hak menobatkan Raja Siattar.

MASA KERAJAAN-KERAJAAN PEMATANGSIANTAR

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Pematangsiantar merupakan daerah kerajaan. Pematangsiantar yang berkedudukan di Pulau Holing dan raja terakhir dari dinasti ini adalah keturunan marga Damanik yaitu Tuan Sang Nawaluh Damanik yang memegang kekuasaan sebagai raja tahun 1906.

Di sekitar Pulau Holing kemudian berkembang menjadi perkampungan tempat tinggal penduduk diantaranya Kampung Suhi Haluan, Siantar Bayu, Suhi Kahean, Pantoan, Suhi Bah Bosar, dan Tomuan. Daerah-daerah tersebut kemudian menjadi daerah hukum Kota Pematangsiantar yaitu:

- Pulau Holing menjadi Kampung Pematang Siantar Bayu menjadi Kampung Pusat Kota
- Suhi Kahean menjadi Kampung Sipinggol-pinggol, Kampung Melayu, Martoba, Sukadame, dan Bane.
- Suhi Bah Bosar menjadi Kampung Kristen, Karo, Tomuan, Pantoan, Toba dan Martimbang.

MASA PENDUDUKAN BELANDA

Setelah Belanda memasuki Daerah Sumatera Utara, Daerah Simalungun menjadi daerah kekuasaan Belanda sehingga pada tahun 1907 berakhirlah kekuasaan raja-raja. Kontroleur Belanda yang semula berkedudukan di Perdagangan, pada tahun 1907 dipindahkan ke Pematangsiantar. Sejak itu Pematangsiantar berkembang menjadi daerah yang banyak dikunjungi pendatang baru, Bangsa Cina mendiami kawasan Timbang Galung dan Kampung Melayu.

Pada tahun 1910 didirikan Badan Persiapan Kota Pematangsiantar. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1917 berdasarkan Stad Blad No. 285 Pematangsiantar berubah menjadi Gemente yang mempunyai otonomi sendiri. Sejak Januari 1939 berdasarkan Stad Blad No. 717 berubah menjadi Gemente yang mempunyai Dewan.

MASA PENDUDUKAN JEPANG

Pada zaman Jepang berubah menjadi Siantar State dan Dewan dihapus. Setelah Proklamasi kemerdekaan, Pematangsiantar kembali menjadi Daerah Otonomi. Berdasarkan Undang-undang No.22/ 1948 Status Gemente menjadi Kota Kabupaten Simalungun dan Wali Kota dirangkap oleh Bupati Simalungun sampai tahun 1957.

MASA KEMERDEKAAN INDONESIA

Berdasarkan UU No.1/1957 berubah menjadi Kota Praja Penuh dan dengan keluarnya Undang-undang No.18/ 1965 berubah menjadi Kota, dan dengan keluarnya Undang-undang No. 5/ 1974 tentang-Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah berubah menjadi Kota Daerah Tingkat II Pematangsiantar sampai sekarang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 1981 Kota Daerah Tingkat II Pematangsiantar terbagi atas empat wilayah kecamatan yang terdiri atas 29 Desa/Kelurahan dengan luas wilayah 12,48 km² yang peresmiannya dilaksanakan oleh Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 17 Maret 1982. Kecamatan-kecamatan tersebut yaitu:

- Kecamatan Siantar Barat
- Kecamatan Siantar Timur
- Kecamatan Siantar Utara
- Kecamatan Siantar Selatan

Pemekaran Daerah 1986

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1986 tanggal 10 Maret 1986 Kota Daerah Tingkat II Pematangsiantar diperluas menjadi 6 wilayah kecamatan, di mana 9 desa/Kelurahan dari wilayah Kabupaten Simalungun masuk menjadi wilayah Kota Pematangsiantar, sehingga Kota Pematangsiantar terdiri dari 38 desa/kelurahan dengan luas wilayah menjadi 70,230 km² Kecamatan-kecamatan tersebut yaitu:

- Kecamatan Siantar Barat
- Kecamatan Siantar Timur
- Kecamatan Siantar Utara
- Kecamatan Siantar Selatan
- Kecamatan Siantar Marihat
- Kecamatan Siantar Martoba

Pada tanggal 23 Mei 1994, dikeluarkan kesepakatan bersama Penyesuaian Batas Wilayah Administrasi antara Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun. Adapun hasil kesepakatan tersebut adalah wilayah Kota Pematangsiantar menjadi seluas 79,9706 km².

Pemekaran Daerah 2007

Pada tahun 2007, diterbitkan 5 Peraturan Daerah dan menyerahkan tugas dan kekuasaan tentang pemekaran wilayah administrasi Kota Pematangsiantar yaitu:

- Peraturan Daerah No.3 tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Siantar SitalasariPeraturan Daerah No.6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Siantar Marimbun
- Peraturan Daerah No.7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Bah Sorma
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Tanjung Tongah, Nagapitu dan Tanjung Pinggir
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tetang Pembentukan Kelurahan Parhorasan Nauli, Sukamakmur, Marihat Jaya, Tong Marimbun, Mekar Nauli dan Nagahuta Timur

Dengan demikian jumlah Kecamatan di Kota Pematangsiantar ada sebanyak delapan kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak lima puluh tiga Kelurahan.

Sumber : Google Search

Sejarah Asal Usul Kota Pematangsiantar Sumatera Utara