Social Items

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Ibukotanya adalah Talang Ubi.


Penukal Abab Lematang Ilir merupakan DOB (daerah otonomi baru) hasil pemekaran dari Kabupaten Muara Enim yang disahkan tanggal 11 januari 2013  melalui UU no 7 tahun 2013. Jumlah Penduduk saat ini mencapai 170.497 jiwa.

AWAL PEMBENTUKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Proses pembentukan Kabupaten PALI akan dikaji oleh Seno dan tim, peneliti Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sumatera Barat. PALI merupakan singkatan dari Penukal Abab Lematang Ilir adalah salah satu kabupaten baru di Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk pada tahun 2013 melalui UU Nomor 7 Tahun 2013.

Sebelum menjadi kabupaten baru, PALI merupakan bagian dari beberapa kecamatan yang terhubung ke kabupaten di Kabupaten Muara Enim .

Ide pembangunan Kabupaten Pali dilandasi beberapa faktor seperti pembangunan Kabupaten Muara Enim dan keberadaan aspirasi yang berkembang di masyarakat yang membutuhkan peningkatan koordinasi pemerintahan.

Selain itu, memerlukan sumber daya alam, kemampuan ekonomi serta sumber daya manusia di daerah Pali juga menjadi faktor penting pendorong ide pemekaran.

Pada tahun 2004, tokoh-tokoh masyarakat, putra-putri daerah kabupaten muara enim dalam zona Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Proses panjang dilalui dan menghasilkan mufakat tokoh-tokoh pembentukan Forum Komunikasi Keluarga Besar Penukal Abab Lematang Ilir.

Perjuangan FKKB-PALI ini menjadi cikal-bakal dari proses perjuangan yang lebih intens terkait ide pembentukan kabupaten baru. Mulai dari membentuk Presidium PALI, membentuk panitia kecil Kecamatan Talang Ubi sebagai pelaksana deklarasi presidium, membentuk Dewan Presidium Pembentukan Kabupaten Penabal Abab Lematang Ilur serta merumuskan dan mengkaji ulang wilayah eks pemerintah marga.

Tentu saja keberhasilan pembuatan Kabupaten PALI tidak mudah. Banyak hal pendukung yang harus disiapkan dan dibenahi. Banyak juga hambatan yang harus dipertanyakan seperti adanya moratorium presiden RI, masalah finansial, integritas anggota dewan presidium, jaringan informasi, komunikasi politik ke pemerintahan pusat dan sebagainya.

Namun dengan tekad yang bulat, semangat juang yang tinggi dan pantang menyerah dengan semboyan 'sekali layar terkembang pantang putar haluan' sampailah di akhir perjuangan yang membuahkan hasil.

Dinamika dan pasang surut perjuangan dalam pembentukan PALI mendorong Seno dan anggota tim yang terdiri dari Zusneli Zubir, Erricsyah dan Firdaus Marbun untuk mengkaji lebih dalam tentang proses pembuatan Kabupaten PALI.

Apa yang melatarbelakangi perjuangan, usaha-usaha dan perkembangan yang telah terjadi sejak berdirinya Kabupaten PAli menjadi pertanyaan yang harus dijawab dalam penelitian ini.

Dengan adanya kajian ini diharapkan ada dokumentasi yang valid tentang proses pembentukan Kabupaten PALI. Selain itu bisa menjadi referensi dalam hal perjuangan dalam meningkatkan kesejahteraan wilayah melalui pemekaran wilayah.

Sumber : https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbsumbar/penukal-abab-lematang-ilir

Sejarah Terbentuknya Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur   adalah salah satu  kabupaten  di  Provinsi  Sumatera Selatan dengan luas wilayah 3.370 km2 dengan Ibukota Kabupaten ini terdiri dari  Martapura yang didiami penduduk dengan beragam suku bangsa dengan penduduk asli suku komering kemudian ada suku jawa, ogan, bali, dan beragam suku lainnya yang ada di nusantara tetap demikian hidup rukun penuh kekerabatan yang sangat kental.

AWAL MULA TERBENTUKNYA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR


Pada awalnya berdirinya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdiri dari atas 10 Kecamatan, 199 Desa dan 3 Kelurahan, dan saat ini OKU Timur sudah ada 20 kecamatan, 305 desa, 7 kelurahan dan 20 desa dibuat.

Secara historis pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah pengulangan bentuk pembagian wilayah Pemerintahan yang telah ada dan yang sudah dibahas sebelumnya yang terkait dengan Afdeling (Kabupaten) Ogan dan Komering Ulu pada tahun 1918 dengan Ibu Kota Muaradua yang kemudian dipindahkan ke Baturaja.

Pada tahun 1947 ditetapkan sebagai daerah otonom yang diberikan 3 Onder Afdeling, yaitu:

Onder Afdeling Ogan Komering Ulu dengan Ibukota Baturaja
Onder Afdeling Komering Ulu dengan Ibukota Martapura
Onder Afdeling Makakau dan Ranau dengan ibukotanya Muaradua
PADA Tahun 1950 Terjadi pembubaran Nomor 11 Tahun 1950. Selanjutnya berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1959 Kembali dibentuk Kabupaten Ogan Komering Ulu DENGAN Ibukotanya Baturaja.

Setelah 15 Tahun menjalankan sistem pemerintahan perubahan yang sangat mendasar dengan dikeluarkannya UU Nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah dan UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang mengeluarkankan sistem pemerintahan Marga.

Maka berdasarkan kedua UU tersebut, Kabupaten Ogan Komering Ulu dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah Pembantu Bupati, yaitu:

Pembantu Bupati Wilayah I (satu) Eks Kawedanan Baturaja dengan Ibukotanya Lubuk Batang.
Pembantu Bupati Wilayah II (dua) Eks Kawedanan Komering Ulu dengan Ibukotanya Martapura.
Pembantu Bupati Wilayah III (tiga) Eks Kawedanan Muaradua dengan Ibukotanya Muaradua.
Perjalanan sejarah ini menggambarkan pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terkait erat dan tidak terlepas dari latar belakang sejarah sistem pembagian wilayah pemerintahan yang pernah ada dan berlaku sebelumnya di masa lamapau.

Didasari semangat reformasi, lahirlah komitmen masyarakat yang menghendaki pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan persetujuan untuk mempersingkat rangkuman pengunduran diri meningkatkan pengadministrasian meningkatkan pengadministrasian dan meningkatkan keselamatan daerah dalam penguplikasian sumber daya alam, pengerjaan proses pembangunan untuk penguat tercapainya masyarakat.

Rencana pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi 3 (tiga) Kabupaten mendapat dukungan dari Tokoh Masyarakat, Partai Politik dan berbagai elemen masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Menyikapi hal itu pada tanggal 25 Mei Tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui surat Nomor 136 / II / 2001 mengusuln rencana pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu ke DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Selanjutnya DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu dikeluarkan dengan mengeluarkan surat keputusan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 33 Tahun 2001 tanggal 13 Juli 2001 yang isinya sesuai rencana pemekaran wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Melalui surat keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 125 / 10.A / SK / 2001 membentuk tim perencanaan pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu dan melalui surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 670 / SK / W / 2001 tanggal 13 Februari 2001 Rencana penetapan Kabupaten dan Kota Administratif menjadi Kotamadya di Propinsi Suamtera Selatan.

Untuk mewujudkan keinginan tersebut maka pada tanggal 15 Agustus Tahun 2001 membentuk panitia menyiapkan persiapan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan ketua HARasyid Yusuf dan kawan-kawan.

Panitia Perjuangan Persiapan Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (PPP-KOT).

Panitia pembantu ini dimulai pada tanggal 6 Juli 2002 Diperbarui menjadi Panitia Persiapan Pemebntukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (yang disingkat PPP-KOT) diketuai oleh Drs. Syahrir Oesman yang bertugas di antara menyiapkan fasilitas lain dan prasarana seperti membawa lahan untuk perkantoran dan hal-hal yang diperlukan.

Namun dalam kurun waktu 2 (dua) tahun rencana pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu belum menunjukkan kepastian sehingga seluruh elemen masyarakat termasuk Panitia Persiapan Pembentukan Kabgan Ogan Komering Ulu Timur (PPP-KOT) memberikan aspirasi terbuka di lapangan Ahmad Yani Baturaja.

Penyampaian aspirasi ini menghasilkan positif yang didapat dari DPRD Propinsi Sumatera Selatan melalui surat keputusan DPRD Propinsi Sumatera Selatan nomor 10 tahun 2002 tanggal 23 Agustus 2002 yang isinya memberikan dukungan terhadap rencana pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi 3 (tiga) Kabupaten.

Pada tanggal 19 hingga 21 juli tahun 2002, DPR RI melalui komisi II melalui Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan Tim Departemen Dalam Negeri melakukan kunjungan survei dan evaluasi.

Di daerah rencana pemekaran sebagai klimaks perjuangan PPP-KOT dan seluruh elemen masyarakat membuahkan hasil dengan pembentukannya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan ditetapkannya UU Nomor 37 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan.

Tanggal 17 Januari 2004 Gubernur Sumatera Selatan melantik Drs. Amri Iskandar sebagai pejabat Bupati Ogan Komering Ulu Timur dan telah menyetujui awal dari penataan kelembagaan dan memulai jalannya roda Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diminta oleh Drs.Sujiadi, MM sebagai pembantu Bupati sampai dengan dilantiknya Bupati Ogan Komering Ulu Timur yang definitif.

H.Herman Deru, SH dan HMKholid Mawardi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur yang dilantik pada tanggal 23 Agustus 2005 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur terbukalah yang diundang Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 39 Tahun 2007 yang menetapkan tanggal 17 Januari adalah Hari Jadi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Dari perjalanan waktu yang ditandai berakhirnya jabatan H Herman Deru dan HM Kholid Mawardi dari jabatannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur pada priode kedua tahun 2010-2015.

Selanjutnya, tampuk Pimpinan di Kabupaten OKU Timur dipercayakan Gubernur Sumsel kepada Richard Chahyadi AP, M.Si sebagai Penjabat Bupati OKU Timur hingga dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur hasil Pilkada Tahun 2015.

Berdasarkan rapat Pleno Buka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015 / yang di gelar KPU OKU Timur di Martapura tanggal 16 Desember 2015 menempatkan pasangan HM Kholid Mawarsi S.Sos M.Si dan Ferry Antoni SE sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur memenangkan Priode 2016-2021 dengan suara sebanyak 180.677 (58,55%) dari total jumlah suara sah 308.587 dengan jumlah pemilih di OKU Timur 330.679 mata pilih.

Pasangan HM Kholid Mawardi dan Ferry Antoni dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur Priode 2016-2021 oleh Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin pada tanggal 17 Februari 2016 di Palembang / bersama dengan pelantikan enam pasangan Bupati dan Wakil Bupati di Sumsel hasil Pilkada tahun 2015.

Sumber : http://www.okutimurkab.go.id/sejarah

Sejarah Berdirinya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Baturaja.


Kabupaten ini terkenal dengan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak Suku Ogan di Provinsi Sumatera Selatan. Namun di lain sisi, juga terdapat suku Komering, Daya, Jawa, Bali, dan Lampung.

SEJARAH AWAL PEMBENTUKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Nama Kabupaten Ogan Komering Ulu diambil dari nama dua sungai besar yang melintasi dan mengalir di sepanjang wilayah kabupaten OKU, yaitu sungai Ogan dan Sungai Komering. Berdasarkan sejarah, sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 1997 tanggal 20 Januari 1997, Tahun 1878 ditetapkan sebagai tahun kelahiran nama Ogan Komering Ulu.

Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kabupaten Ogan Komering Ulu terbentuk dengan keluarnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembubaran Negara Bagian Sumatera Selatan dan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Sumatera Selatan menjadi Provinsi di dalam Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor GB/100/1950 tanggal 20 Maret 1950, ditetapkan batas-batas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan ibu kota kabupaten di Baturaja.

Sejalan dengan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 yang diperkuat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821), Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Kota Baturaja dahulu merupakan Kota administratif. dan sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak dikenal adanya kota administratif dan Kota Administratif Baturaja kembali menjadi bagian dari Kabupaten Ogan Komering Ulu

Sesuai dengan semangat Otonomi Daerah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347), maka pada tahun 2003 Kabupaten OKU resmi dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten, yakni (1) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur(OKU Timur) dengan ibukota Martapura; (2) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan) dengan ibukota Muaradua dan (3) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dengan Ibukota Baturaja.

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Asal Usul Berdirinya Kabupaten Ogan Komering Ulu

Kabupaten Ogan Komering Ilir atau sering disingkat OKI yang beribukotakan Kayu Agung, adalah salah satu Kabupaten di Sumatera Selatan yang memiliki luas 19.023,47 Km² dan berpenduduk sekitar 787.513 jiwa. Pada tahun 2015 kabupaten ini memiliki 18 Kecamatan, yang terdiri atas 314 desa beserta 13 kelurahan.

ASAL USUL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR


Era penjajahan Belanda wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) termasuk ke dalam wilayah Keresidenan Sumatera Selatan dan Sub Keresidenan (Afdeeling) Palembang dan Tanah Datar dengan ibukota Palembang. Afdeeling ini dibagi dalam beberapa onder afdeeling, dan wilayah Kabupaten OKI meliputi wilayah onder afdeeling Komering Ilir dan onder afdeeling Ogan Ilir.

Di era kemerdekaan wilayah Kabupaten OKI termasuk dalam Keresidenan Palembang yang meliputi 26 marga. Kemudian di era ORBA wilayah Kabupaten OKI menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Setelah adanya pembubaran marga, wilayah Kabupaten OKI dibagi menjadi 12 Kecamatan defenitif dan 6 kecamatan perwakilan.

Sebelum tahun 2000 Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memiliki 14 kecamatan defenitif dan 4 kecamatan perwakilan. Keempat kecamatan perwakilan tersebut adalah Kecamatan Rantau Alai dengan Kecamatan Induk Tanjung Raja, Kecamatan Jejawi dengan Kecamatan Induk Sirah Pulau Padang, Kecamatan Pematang Panggang dengan Kecamatan Induk Mesuji dan Kecamatan Cengal dengan Kecamatan Induk Tulung Selapan.

Namun semenjak tahun 2001, empat kecamatan perwakilan tersebut disahkan menjadi kecamatan defenitif sehingga jumlah kecamatan di Kabupaten OKI menjadi 18 kecamatan dan meliputi 434 desa dan 13 kelurahan.

Dalam perjalanannya, berdasarkan KEPPRES Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten OKI dimekarkan menjadi dua kabupaten yakni Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir yang beribukota di Inderalaya.

Wilayah Kabupaten Ogan Ilir meliputi Kecamatan Inderalaya, Tanjung Raja, Tanjung Batu, Muara Kuang, Rantau Alai dan Kecamatan Pemulutan. Setelah pemekaran ini, wilayah Kabupaten OKI terdiri dari 12 kecamatan, yang meliputi 272 desa dan 11 kelurahan.

Selanjutnya, Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2005, wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir kembali dimekarkan sehingga terbentuk 6 kecamatan baru, yaitu Kecamatan Pangkalan Lampam, Mesuji Makmur, Mesuji Raya, Lempuing Jaya, Teluk Gelam dan Kecamatan Pedamaran Timur. Setelah pemekaran ini Kabupaten Ogan Komering Ilir secara administratif meliputi 18 Kecamatan, 11 kelurahan dan 290 desa.

Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Terbentuknya Kabupaten Ogan Komering Ilir

Kabupaten Musi Banyuasin adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatandengan ibu kota Kota Sekayu. Kabupaten ini memiliki luas wilayah ±14.265,96 km² dengan jumlah Penduduk mencapai 608.125 jiwa 2017.


Kabupaten ini bermotto Bumi Serasan Sekatedengan ibukota Sekayu Kota Randik ("Rapi, Aman, Damai, Indah, dan Kenangan") dan merupakan bagian dari Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan.

AWAL PEMBENTUKAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Periode 1945 – 1950

Setelah diproklamasikannya Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintahan awal mulai melakukan penataan dan penyesuaian sistem penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan darisistem otokrasi dan birokrasi warisan kolonial ke sistem demokrasi. Namun usaha ini menjadi tersendat-sendat dikarenakan pemerintah lebih berkonsentrasi menghadapi Agresi Militer Belanda I yang ingin menjajah kembali lndonesia.

Untuk menghadapi ancaman Belanda dan sekutu-sekutunya, pemerintah dalam hal ini Panitia Persiapan Kemerdekaan lndonesia (PPKI) yang dibentuk tanggal 22 Agustus 1945, mengintruksikan kepada KNI Daerah untuk membentuk Partai Nasional dan Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Pada awal kemerdekaan, Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari dua kewedanaan yang berada di bawah keresidenan Palembang. Yaitu Kewedanaan Musi Ilir yang berkedudukan di Sekayu dan Kewedanaan Banyuasin yang berkedudukan di Talang Betutu.

Oleh karena itu seiring terbentuknya BKR Palembang maka pada tanggal 27 September 1945 dibentuklah BKR Musi Banyuasin yang berkedudukan di Sekayu. Badan Keamanan Rakyat (BKR) Musi Banyuasin dipimpin oleh Kapten Usman Bakar dan didampingi dua wakil pimpinan, yaitu A. Munandar Wasyik (Wakil Pimpinan I), serta Nawawi Gaffar dan A.Kosim Dahayat (Wakil Pimpinan II).

Ditengah-tengah kancah revolusi mempertahankan kemerdekaan melawan agresi Belanda, pada tanggal 10 Juli 1948 diterbitkan Undang Undang Nomer 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.  Undang Undang ini berisikan antara lain membagi tingkatan Badan-Badan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Propinsi, Kabupaten, dan atau Kota Besar.

Tingkatan yang lebih bawah lagi belum dapat ditentukan karena nama-namanya ditiap daerah Ikota besar berbeda-beda. Namun Pasal 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 menyebutkan bahwa Republik lndonesia dibagi dalam tiga tingkatan yaitu Propinsi, Kabupaten dan Desa/Kota Kecil, Negeri, Marga, dan lain-lain yang berhak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Adanya beberapa wilayah yang berhasil dikuasai Belanda kembali, menyebabkan adanya perubahan sistem pemerintahan. Pada tanggal 30 Agustus 1948 Belanda menyetujui dan memberikan hak kepada Dewan untuk membentuk suatu lembaga dengan satu kabinet yang bertanggung jawab pada seorang presiden.

Presiden yang mempunyai kuasa perundang-undangan yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian melantik Abdul Malik sebagai Wali Negara Sumatera Selatan untuk masa empat tahun, sedangkan DPR-nya dilantik oleh Regening Comisoris Besture Aongelegenheden (Recomba) pada bulan April 1948. Negara Sumatera Selatan dibentuk dengan alasan seobagai embrio salah satu anggota Negara Republik lndonesia Serikat (RIS) yang akan datang.

Pembentukan Negara Sumatera Selatan inilah yang menyebabkan dikeluarkannya Marga Panukal Abab dari Musi Banyuasin. Selanjutnya tanggal 10 Februari 1950 DPR Negara Sumatera Selatan memutuskan untuk menyerahkan kekuasaannya pada RIS. Tindakan DPR Negara Sumatera Selatan ini mempengaruhi negara bagian lain bentukan Belanda untuk menyerahkan kekuasaaannya kepada RIS.

Perlu diketahui Negara Sumatera Selatan, yang bentukan Belanda, sejak didirikan hingga menyerahkan kekuasaan kepada RIS tidak berfungsi karena ditentang rakyat. Namun sebaliknya Pemerintahan Republik masih tetap dihormati dan ditaati rakyat. Hal ini ditandai masih terus diperjuangkannya perlawanan terhadap Agresi Belanda I.

Begitu pula staf Pemerintah Daerah Sumatera Selatan, bentukan Republik, selalu mendapat tekanan dari Belanda. Untuk menghindari tekanan tersebut dan demi kelancaran pemerintahan maka dr. M. Isa yong menjabat Gubernur Muda Sumatera Selatan, mengungsi dari Palembang melalui Sungai Musi dengan menggunakan kapal roda lambung menuju Lubuk Linggau pada tanggal 23 September 1947, selanjutnya menetap di Curup sebagai pusat pemerintahan Sumatera Selatan.

Selanjutnya berdasarkan perjanjian Renville, diadakan pertemuan antara pihak Republik dengan Belanda yang bertempat di Lahat. Pada pertemuan tersebut ditetapkan garis statisko Daerah Musi Banyuasin yang hanya mencakup sebagian Kewedanaan Musi Ilir di bagian utara yang meliputi Marga Lawang Wetan, Marga Babat, Marga Sanga Desa, Marga Pinggap, dan Marga Tanah Abang.

Periode 1950-1957

Sejak terbentuknya Republik lndonesia Serikat (RIS). pada 18 Maret 1950 dibubarkan Negara Sumatera Selatan dan disahkan sebagai Negara Serikat oleh RIS pada 25 Maret 1950 yang kemudian disusul penetapan Daerah Istimewa Bangka Belitung pada 22 April 1950.

Sejak saat itu susunan pemerintah di Sumatera Selatan terdiri dari Keresidenan, Kabupaten, dan Kewedanaan. Untuk Keresidenan Palembang terdiri dari 6 Kabupaten dengan 14 Kewedanaan. Susunan tingkat pemerintahan dan status Pemerintahan Otonomi tersebut masih tetap mengacu pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 meskipun Undang Undang RIS yang diberlakukan.

Selanjutnya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1950 sebagai pengganti Undang Undang. Sebagai realisasi dari PP Nomor 3 Tahun 1950 ini, Badan Pekerja yang semula hanya membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya diganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sumatera Selatan dan DPRS yang memiliki sendiri ketuo dan wakil ketuanya.

Namun PP Nomor 3 Tahun 1950 belum dapatdiloksanakan sebagai mana mestinya. Oleh karena itu Kepala Daerah bersama-sama Badan Pekerja masih tetap menjalankan segala tugasnya yang semula menjadi tanggung jawab Gubernur atau Bupati.

Masih dalam rangka penataan pemerintahan di daerah, diterbitkan pula PP Nomor 39 Tahun 1950 yang menetapkan Propinsi Sumatera Selatan (termasuk lampung dan Bengkulu) dibagi atas 14 (empat belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota Besar Palembang, serta 1 (satu) calon Kota Besar Tanjung Karang atau Teluk Betung.

Sebagai pelaksanaannya terlebih dahulu dibentuk dewan-dewan kabupaten yang baru terbentuk 4 (empat) dewan kabupaten, yaitu tiga di lampung dan satu di Bengkulu. Selanjutnya PP Nomor 39 Tahun 1950 tersebut dibekukan sebagai akibat mosi dari Hadi Kusumo. Sehingga dengan demikian pembentukan Dewan Kabupaten dan sekaligus Kabupaten Musi Banyuasin tertunda hingga tahun 1954.

Berhubung pembentukan kabupaten terus semakin mendesak, dengan mengacu pada Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (Mendagri) Nomor 2 Tahun 1951 dan dengan alasan demi kemajuan demokrasi dan revolusi makapara pemuka masyarakat, kalangan DPR dan Gubernur mengadakan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 53 Tahun 1954, yang antara lain menetapkan agar segera menata Pemerintahan Marga yang maksudnya agar pemerintahan marga ini menjadi sendi dasar yang kokoh dari pemerintahan atasan dengan menggunakan hak otonomi menurut hukum asli.

Hal ini memudahkan penyesuaian diri dengan pembentukan otonomi daerah sambil menunggu Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang sedang ditinjau kembali.

Ide untuk menata Pemerintah Marga sebagai daerah otonomi yang berhak mengurus diri sendiri itu, kelihatannya mendapat pengakuan Kolonial Belanda yang ditandai dengan dikeluarkannya Indis Gemente Ordonanti Buitinguresten (IGOB) Stl 1938 Nomor 490 yang mengatur keuangan Pemerintahan Marga.

Berhubung penataan pemerintahan Marga sebagai daerah yang paling rendah menampakkan hasil yang positif, karena disamping dapat mengatur diri sendiri juga ditaati rakyat sehingga pemerintah marga terkesan lebih efektif dan dihormati oleh rakyat. Sambil menunggu Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 diberlakukan kembali, diadakan pembentukan desa percobaan sebagai pilot proyek daerah otonom yang lebih kecil, yaitu Desa Rantau Bayur pada tahun 1953.

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pembentukan kabupaten otonom, sementara menunggu ketentuan lebih lanjut SK Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 2 Tahun 1951 tanggal 25 Febuari 1951, Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera mengeluarkan Surat Instruksi Kebijasanaan Nomor: GB.30/ 1/1951 dan Surat Gubernur tanggal 10 Juli 1951 Nomor: D.P /9/ 1951 tentang persyaratan dan kriteria Pembentukan Kabupaten Daerah Otonom.

Sebagai realisasi kedua surat tersebut, Panitia Pembentukan Kabupaten Otonom (PPKO) mulai melaksanakan tugasnya.

Periode 1957-1965  

Sebagai titik tolak kegiatan reformasi dan rekontruksi dibidang pemerintahan periode 1957-1965, adalah hasil Pemilihan Umum (Pemilu) yang pertama tahun 1955. Pelaksanaan Pemilu ini diharapkan mampu memperkokoh struktur politik disamping sebagai landasan dasar untuk melakukan penataan bidang pemerintahan sebagai peralihan dari sistem otokrasi birokrasi kepada sistem demokrasi yang berkedaulatan dan otonom.

Bagi Daerah Musi Banyuasin, sebelum terbentuknya kabupaten tidak dapat berbuat banyak untuk melaksanakan Perundang-undangan tersebut. Baru setelah terbentuk Kabupaten Musi lIir-Banyuasin pada tanggal 28 September 1956, berhasil melaksanakan tugas dengan terpilihnya R.Ahmad Abusamah sebagai Kepala Daerah, Zainal Abidin Nuh sebagai Bupati, dan Ki.H.Mursal dari Partai Masyumi sebagai Ketua DPR.

Kemudian diperkokoh dengan Undang Undang Nomor:28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dan Kot Praja di Sumatera Selatan.
Gagalnya Dewan Konstituante membentuk Undang Undang Pengganti UUD Sementara RIS, mengakibatkan dikeluarkanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang isinya antara lain membubarkan Dewan Konstituante, dan memberlakukan kembali UUD 1945, dan menyatakan UUD Sementara RIS tidak berlaku lagi.

Sebagai tindak lanjut peristiwa ini, semua produk hukum yang bersumber pada UUD Sementara RIS diadakan penyesuaian kembali, bahkan ada yang diganti dengan produk hukum yang bersumber pada UUD 1945.  Sementara menunggu ketetapan lebih lanjut, demi kelangsungan roda pemerintahan di daerah maka dikeluarkan penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tanggal 7 Nopember 1959 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada Bab I Pasal l penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 ini disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu setelah penyesuaian penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, kedudukan Kepala Daerah masih tetop dijabat R. Ahmad Abusamah, dan Sekretaris Daerah dijabat Abul Korry (Abdul Korry Marajib).

Kemudian dikeluarkan pula penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRDGR). Dengan maksud penetapan Presiden tersebut Ketua DPRDGR ditetapkan Ki.H. Oemar Mustafah dari Partai Nahdatul Ulama (NU) dan untuk Bupati Kepada Daerah dicalonkan 2 (dua) orang, yaitu Usman Bakar, calon dari Veteran Angkatan 45, dan R. Ahmad Abusamah dari Partai Nasional lndonesio IPNII. Dari hasil pemilihan ini terpilihlah Usman Bakar sebagai Kepala Daerah yang dilantik pada tahun 1961 bertempat di Balai Pertemuan Sekanak Palembang oleh Gubernur Propinsi Sumatera Selatam Kol.Pol. Ahmad Bastari.

Sesuai dengan isi Bab II Pasal 14 Ayat 1, Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, bahwa Kepala Daerah adalah alat Pemerintah Pusat dan alat Pemerintah Daerah. Dengan demikian Kepala Daerah diubah menjadi Bupati Kepala Daerah yang dalam hal ini adalah Bupati Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Musi Banyuasin, disingkat dengan Daswati II Musi Banyuasin.

Karena itu, Usman Bakar sebagai Bupati Kepala Daerah pada waktu serah terima, menerima dua jabatan yaitu sebagai Bupati serah terima dengan Bupati Zainal Abidin Nuh dan sebagai Kepala Daerah serah terima dengan R. Ahmad Abusamah.

Untuk membantu Bupati Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya, dibentuklah Badan Pemerintah Harian (BPH). Namun saat itu pembentukan BPH masih belum memungkinkan maka Bupati Kepala Daerah masih dibantu Dewan Pemerintah Daerah (DPD).

Pada saat dilantiknya Usman Bakar sebagai Bupati Kepala Daerah Daswati II Musi Banyuasin, seluruh kantor pemerintahan masih berada di Kota Praja Palembang, kecuali Kantor Pekerjaan Umum dan Kesehatan yang telah berada di Sekayu. Hal ini disebabkan pada waktu pembentukan kabupetn otonom oleh PPKO, Kabupaten otonom Musi Banyuasin tergabung dalam Kabupaten Palembang Ilir di bawah Keresidenan Palembang.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor: Des.52/2/37-34 tanggal 1 April 1963 secara resmi ditetapkan Sekayu sebagai Ibukota Kabupaten Daswati II Musi Banyuasin.

Kemudian masa jabatan Bupati Kepala Daerah Daswati II Musi Banyuasin (Usman Bakar) berakhir. Sementara menunggu pemilihan Bupati, ditunjuk M. Sohan sebagai Pejabat Bupati Kepala Daerah Daswati II Musi Banyuasin yang ditugaskan melaksanakan pemerintahan disamping melaksanakan pemilihan Bupati.

Pada saat pemilihan terdapat 3 (tiga) orang calon yang dlpllih, yaitu Abdullah Awam dari ABRI/TNI AD, M.Suhud Umar dari Polri, dan Arbain dari Partai Sarikat lslam lndonesia (PSII). Dari pemilihan tersebut terpilihlah Abdullah Awam yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: UP.14/11/39-1992 tanggal 18 Desember 1965.

Pada saat pemilihan Bupati Abdullah Awam, Ketua DPRD-GR masih dijabat Ki.H.Umar Mustofah dan kemudian pada masa jabatan Bupati yang sama, digantikan oleh Abusamah Sahamid dari PSII. Setelah itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: Pemda.7 /2/25/82 tanggal 3 Maret 1971 Bupati Abdullah Awam mengakhiri masa jabatannya yang kemudian digantikan oleh Syaibani Azwari periode 1971-1976 dengan Ketua DPRD-GR Abdullah Suin.

Selanjutnya masih dalam rangka penertiban struktur Pemerintah Daerah, diterbitkan Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah. Dan sejak dikeluarkannya Undang Undang ini penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin tertib dan efektif.

Hal ini dikarenakan Undang Undang tersebut lebih menyentuh kepentingan Pemerintah Pusat dan Daerah dengan adanya azas Dekonsentrasi dan Desentralisasi serta azas Pembantuan. Dengan demikian kedudukan menjadi Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dan sebagai alat Pemerintah Pusat di daerah semakin jelas, sehingga Bupati sebagai penguasa tunggal di daerah merupakan salah satu sarana koordinasi yang paling tepat untuk menyentuh persepsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974, dilaksanakan pemilihan Bupati Kepala Daerah selama 5 tahun sekali demikian juga dengan pemilihan Ketua dan Wakil Wakil Ketua DPRD setiap usai Pemilu. Pelaksanaan UU tersebut mulai berjalan mantap sejak periode Bupati Kepala Daerah dijabat H.Amir Hamzah sampai dengan terpilihnya H. Nazom Nurhawi.

Pada tahun 1999 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian pada tahun 2004 terjadi perubahan atas Undang-Undang tersebut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Sumber : http://mubakab.go.id/sejarah-musi-banyuasin

Sejarah Terbentuknya Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan

Sekitar tahun 1830 pada masa kesultanan Palembang di Kabupaten Lahat telah ada marga, marga-marga ini terbentuk dari sumbai-sumbai dan suku-suku yang ada pada waktu itu seperti Lematang, Basemah, Lintang, Gumai, Tebing Tinggi, dan Kikim. Marga merupakan pemerintahan bagi sumbai-sumbai dan suku-suku. Marga inilah merupakan cikal bakal adanya Pemerintah di Kabupaten Lahat.


Pada masa Inggris berkuasa di Indonesia, marga tetap ada. Dan, pada masa kekuasaan Belanda sesuai dengan kepentingannya pada waktu itu, pemerintahan di Kabupaten Lahat dibagi dalam afdeling (Keresidenan) dan onder afdelling (kewedanan).

Dari 7 afdelling yang terdapat di Sumatera Selatan, di Kabupaten Lahat terdapat 2 (dua) afdelling yaitu afdelling Tebing Tinggi dengan 5 (lima) daerah onder afdelling, dan afdelling Lematang Ulu, Lematang Ilir, Kikim serta Basemah dengan 4 onder afdelling. Dengan kata lain, (waktu itu) di Kabupaten Lahat terdapat 2 keresidenan.

Pada tanggal 20 Mei 1869 afdelling Lematang Ulu, Lematang Ilir, serta Basemah beribu kota di Lahat dipimpin oleh PP Ducloux, dan posisi marga sebagai bagian dari afdelling. Tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Lahat sesuai dengan Keputusan Gebernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 008/SK/1998 tanggal 6 Januari 1988.

Masuknya tentara Jepang pada tahun 1942, afdelling yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda diubah namanya menjadi sidokan. Sidokan ini dipimpin oleh orang pribumi atas penunjukkan pemerintah militer Jepang dengan nama Gunco dan Fuku Gunco.

Kekalahan Jepang pada tentara sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 dan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka Kabupaten Lahat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan UU No. 22 Tahun 1948, Keppres No. 141 Tahun 1950, PP Pengganti UU No. 3 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950.

Kabupaten Lahat dipimpin oleh R. Sukarta Marta Atmajaya, kemudian diganti oleh Surya Winata dan Amaludin dan dengan PP No. 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Tingkat I provinsi Sumatera Selatan,sehingga Kabupaten Lahat resmi sebagai Daerah Tingkat II hingga sekarang, dan diperkuat dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 menjadi Kabupaten Lahat.

BUKIT SERELO

Bukit Serelo terletak di Desa Perangai Kabupaten Lahat, Bukit Serelo merupakan landmark Kabupaten Lahat. Bukit Serelo disebut juga dengan julukkan Gunung Jempol karena bentuknya yang mirip dengan jempol tangan manusia. Pemandangan disekitar sangat mempesona, aliran Sungai Lematang seakan-akan mengelilingi bukit ini. Bukit Serelo bagian dari gugusan Bukit Barisan yang merupakan barisan bukit terpanjang di Pulau Sumatera.

SEJARAH SUKU LAHAT

Lahat adalah suku bangsa yang menetap terutama di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Orang Lahat menyebut diri mereka jeme Lahat. Di kalangan masyarakat Lahat sendiri sebenarnya masih dikenal lagi pembagian kelompok masyarakatnya. Kelompok-kelompok masyarakat yang masih tergolong ke dalam kelompok Lahat tersebut adalah orang Lematang, Kikim, Pasemah, dan Lintang, sehingga dulu mereka sering juga disebut kelompok Lekipali.

Bahasa Lahat termasuk rumpun bahasa Melayu dengan dialek sendiri. Di antara kelompok-kelompok khusus yang disebut Lekipali tersebut juga berkembang dialek-dialek tersendiri yang berbeda satu sama lain. Dari perbedaan dialek tersebut mereka saling mengetahui asal lawan bicaranya.

Di Kabupaten Lahat, orang Lahat tersebar di beberapa kecamatan, dan disini mereka hidup berbaur dengan suku bangsa pendatang lainnya. Hal ini dimungkinkan, antara lain, karena kota kabupatennya, yaitu Kota Lahat, merupakan daerah lintas antarprovinsi di Sumatera Selatan. Selain itu, Kabupaten Lahat juga merupakan daerah penerima transmigrasi.

Pada tahun 1988 penduduk Kabupaten ini berjumlah 611.523 jiwa. Di dalam jumlah tersebut sudah termasuk anggota suku bangsa pendatang lainnya. Penduduk pendatang yang terbanyak adalah suku bangsa Jawa, yang terutama tersebar di lokasi Transmigrasi Tanjung Air, Tebing Tinggi, Tanjung Ning, Pirsus Sungai Berau, dan Pirsus Senabing.

Penduduk pendatang lainnya adalah orang Semendo yang berasal dari Kabupaten Muara Enim. Menurut cerita rakyat setempat, orang Semendo ini pada masa lampau merupakan keturunan orang Lahat yang merantau ke daerahnya yang sekarang. Di daerah kota Lahat juga banyak bermukim pendatang keturunan Cina.

Wilayah tempat tinggal orang Lahat sebagian besar bergunung-gunung dan berbukit-bukit. Di bagian barat dan selatan terdapat gugusan Pegunungan Bukit Barisan dengan puncaknya yang tertinggi Gunung Dempo (3.159 meter di atas permukaan laut).

Di tanah yang relatif subur ini orang Lahat umumnya hidup dari bertani. Selain menanam padi, mereka juga menanam tanaman palawija dan sayur-sayuran. Hasil perkebunan rakyat yang juga berkembang di daerah ini adalah kopi, karet, cengkeh, kemiri, kelapa, dan kayu manis. Selain menangkap ikan di sungai-sungai, sebagian besar anggota masyarakat juga beternak ikan di kolam.

Masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan sebagian ada yang mengembangkan mata pencaharian berdagang.

Prinsip keturunan orang Lahat bersifat patrilineal, artinya garis keturunan dihitung melalui kerabat laki-laki (pihak ayah). Sehubungan dengan prinsip keturunan ini, dalam masyarakat dikenal sistem pewarisan gelar-gelar yang diturunkan juga melalui garis laki-laki.

Pada masyarakat dusun Tanjung Payang, yang termasuk salah satu dusun di kecamatan Kota Lahat, orang-orang yang berasal dari keturunan laki-laki dari nenek moyang yang pertama kali membuka areal persawahan dan dusun disebut Jurai Tue.

Jurai Tue di dusun ini ada dua orang, yaitu yang berasal dari keturunan nenek moyang dari Demak dan keturunan dari Majapahit. Kedudukan Jurai Tue dalam masyarakat dipandang sangat tinggi. Setiap kali masyarakat hendak memulai usaha yang menyangkut persawahan, mereka harus meminta ijin kepada jurai tue terlebih dahulu.

Desa atau dusun di Lahat dipimpin oleh kepala desa (rie). Selain berbagai kepala pemerintahan, seorang rie sekaligus bertindak sebagai kepala adat di desanya. Dalam melaksanakan tugasnya ia dibantu oleh tua-tua dusun, yaitu orang yang dituakan dalam kampung.

Untuk memimpin dan mengawasi soal-soal yang menyangkut keagamaan terdapat penghulu atau khatib. Khusus untuk mengatur soal persawahan masyarakat diangkat seorang Ketua Ataran, yang bertugas mengawasi kegiatan masyarakat kampung dari masa penanaman, pemakaian air, sampai panen.

Orang Lahat kini adalah pemeluk Agama Islam. Walaupun demikian, sisa-sisa kepercayaan lama masih terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mereka sampai sekarang masih menjalankan berbagai upacara adat. Dalam menjalankan berbagai upacara mereka selalu menggunakan cara-cara Islam yang tercampur dengan kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus, misalnya menyediakan sesajen atau membacakan mantera-mantera tertentu.

Sumber : Google Search

Sejarah Asal Usul Kabupaten Lahat Sumatera Selatan

Subscribe Our Newsletter