Tampilkan postingan dengan label Asal usul kota Bekasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Asal usul kota Bekasi. Tampilkan semua postingan
Kabupaten Sukabumi berasal dari bahasa Sunda, yaitu Suka-bumen menurut keterangan mengingat udaranya yang sejuk dan nyaman, mereka yang datang ke daerah ini tidak ingin pindah lagi, karena suka atau senang bumen-bumen atau bertempat tinggal di daerah ini.


Sukabumi bermula dari pembukaan lahan perkebunan kopi di wilayah Priangan barat di masa pemerintahan kolonial VOC. Karena besarnya permintaan akan komoditas kopi di Eropa, di tahun 1709 Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck mulai membuka perkebunan kopi di daerah Tjibalagoeng (Bogor), Tjiandjoer, Djogdjogan, Pondok Kopo, dan Goenoeng Goeroeh.

Perkebunan kopi di kelima daerah ini lalu mengalami perluasan dan peningkatan di era pemerintahan Gubernur Jenderal Hendrick Zwaardecroon (1718-1725), dimana Bupati Tjiandjoer saat itu Wira Tanoe IIImendapatkan perluasan wilayah dari Zwaardecroon dengan syarat adanya pembukaan ladang-ladang kopi baru di wilayah tersebut.

Seiring waktu, kawasan sekitar perkebunan kopi di Goenoeng Goeroeh berkembang menjadi beberapa pemukiman kecil, salah-satunya adalah kampung Tjikole. Di tahun 1776, Bupati Tjiandjoer Wiratanu VImembentuk Kepatihan Tjikole yang merupakan pendahulu dari Kabupaten Sukabumi saat ini. Kepatihan Tjikole terdiri dari enam distrik yaitu Distrik Goenoeng Parang, Tjimahi, Tjiheoelang, Tjitjoeroeg, Djampang Koelon, dan Djampang Tengah.

Pusat kepatihannya berada di Tjikole, dikarenakan Tjikole dipandang memiliki lokasi yang sangat strategis untuk komunikasi antara Batavia dan Tjiandjoer yang saat itu merupakan ibukota dari Karesidenan Priangan.

Nama "Soekaboemi" pertama kali digunakan di tanggal 13 Januari 1815 dalam catatan arsip Hindia Belanda oleh Andries Christoffel Johannes de Wilde, seorang ahli bedah dan administratur perkebunan kopi dan teh berkebangsaan Belanda (Preanger Planter) yang membuka lahan perkebunan di Kepatihan Tjikole.

Dalam laporan surveynya, De Wilde mencantumkan nama Soeka Boemi sebagai tempat ia menginap di Kepatihan Tjikole. De Wilde lalu mengirim surat kepada temannya Nicolaus Engelhard yang menjabat sebagai administrator Hindia Belanda, dimana ia meminta Engelhard untuk mengajukan penggantian nama Kepatihan Tjikole menjadi Kepatihan Soekaboemi kepada Thomas Stamford Raffles, Gubernur Hindia Belanda saat itu.

Terdapat dua pendapat mengenai asal nama Sukabumi yang digunakan oleh De Wilde. Pendapat pertama mengatakan bahwa nama Sukabumi berasal dari kata Bahasa Sunda, yaitu Suka dan Bumen (Menetap) yang bermakna suatu kawasan yang disukai untuk menetap, dikarenakan iklim Sukabumi yang sejuk.

Pendapat kedua mengatakan bahwa nama Sukabumi berasal dari kata Bahasa Sanskerta, yaitu Suka (kesenangan, kebahagiaan, kesukaan) dan Bhumi (Bumi, Tanah) sehingga nama Sukabumi memiliki arti "Bumi yang disenangi" atau "Bumi yang disukai".

De Wilde sendiri lalu menjual kembali tanahnya di Soekaboemi kepada pemerintah Hindia Belanda di tahun 1823. Lokasi strategis Soekaboemi diantara Batavia dan Bandoeng dan hasil buminya yang banyak menyumbang pemasukan bagi pemerintah Hindia Belanda merupakan faktor dibangunnya jalur kereta dari Boeitenzorg ke Soekaboemi yang terhubung di tahun 1882.

Jalur yang dibangun oleh perusahaan Staatspoorwagen ini menjadi jantung distribusi dalam pengangkutan hasil bumi seperti teh, kopi, dan kina ke pelabuhan Tandjoeng Priok di Batavia.

Soekaboemi merupakan tempat percetakan surat kabar keturunan Tionghoa pertama di Indonesia yaitu Li Po di tahun 1901 yang berbahasa Melayu-Tionghoa.

Status Soekaboemi sebagai kota sendiri dimulai pada 1 April 1914, dimana pemerintahan Hindia Belanda meresmikan Soekaboemi sebagai Gemeente (Kotapraja) dikarenakan populasi bangsa Eropa yang berdomisili cukup signifikan.

Tanggal 1 April dipilih untuk memperingati kemenangan kelompok Geuzen (leluhur bangsa Belanda) dalam merebut kota Brielle dari tangan Spanyol dalam Perang Delapan Puluh Tahun yang terjadi pada 1 April 1572. Pemerintahan kota Soekaboemi sendiri baru terbentuk di pada 1 Mei 1926, dengan burgemeester (wali kota) pertamanya George François Rambonnet.

Selama masa terbentuknya Kotapraja sampai ke pendudukan Jepang, terjadi pembangunan Soekaboemi Treinstation (Stasiun Sukabumi), Moskee te Soekaboemi (Masjid Agung), Pinkstergemeente (Gereja Pantekosta), Rooms-katholieke kerk (Gereja Katolik Santo Yoseph), Bethelkerk (Gereja Bethel), Bataksche kerk (HKBP Pasundan), Waterkrachtwerk Oebroeg (PLTA Ubrug), Onderstation Lemboersitoe (Gardu induk Lembursitu), dan Politieschool (Sekolah Pembentukan Perwira Polri).

Menjelang akhir kekuasaan Hindia Belanda, Sukabumi menjadi tempat tujuan pengasingan bagi beberapa tokoh nasional Indonesia seperti Mohammad Hatta, Sutan Syahrir dan Tjipto Mangoenkoesoemo. Pernah juga diadakan pertemuan diplomatik antara Ichizo Kobayashi sebagai perwakilan dari Jepang dengan Hubertus Johannes van Mook pada Oktober 1940 yang membahas mengenai kerjasama dagang antara Jepang dan Hindia Belanda.

ERA PEMERINTAHAN JEPANG

Di pertengahan masa Perang Dunia Kedua, Kekaisaran Jepang melancarkan serangan ke Hindia Belanda pada 8 Desember 1941, dimana Soekaboemi jatuh ke tangan Jepang di tanggal 7 Maret 1942.

Di masa pendudukan Jepang, Soekaboemi menjadi tempat pertemuan Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir dengan perwakilan Jepang untuk membahas mengenai masa depan Hindia Belanda, namun keduanya malah mendapatkan status sebagai tahanan kota. Soekaboemi juga menjadi salah-satu tempat penahanan tawanan perang dari Amerika Serikat dan Australia di Indonesia.

HARI JADI KABUPATEN SUKABUMI

Berdasarkan Keterangan di atas Pemerintahan setempat telah resmi menetapkan bahwa Hari Jadi Kabupaten Sukabumi yaitu tepat pada tanggal 1 April tahun 1914 M.

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Sukabumi Jawa Barat

Bogor telah lama dikenal dan dijadikan pusat pendidikan dan penelitian pertanian nasional. Di sinilah berbagai lembaga dan balai penelitian pertanian dan biologi berdiri sejak abad ke-19. Salah satunya yaitu, Institut Pertanian Bogor, berdiri sejak awal abad ke-20.


Kota Bogor memiliki banyak icon wisata, salah satunya Kebun Raya Bogor yang dikelilingnya mulai dijadikan sarana olahraga baru "Jogging" oleh warga Bogor semenjak walikota Bima Arya membenahi pedestrian di sekeliling Kebun Raya Bogor menjadi lebih lebar dan lebih menarik.

Bogor ditilik dari sejarahnya adalah tempat berdirinya Kerajaan Hindu Tarumanagara di abad ke lima. Beberapa kerajaan lainnya lalu memilih untuk bermukim di tempat yang sama dikarenakan daerah pegunungannya yang secara alamiah membuat lokasi ini mudah untuk bertahan terhadap ancaman serangan, dan di saat yang sama adalah daerah yang subur serta memiliki akses yang mudah pada sentra-sentra perdagangan saat itu.

Namun hingga kini, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa arkeolog ternama seperti Prof. Uka Tjandrasasmita, keberadaan tempat dan situs penting yang menyatakan eksistensi kerajaan tersebut, hingga kini masih belum ditemukan bukti autentiknya.

ZAMAN KERAJAAN SUNDA

Di antara prasasti-prasasti yang ditemukan di Bogor tentang kerajaan-kerajaan yang silam, salah satu prasasti tahun 1533, menceritakan kekuasaan Raja Prabu Surawisesa dari Kerajaan Sunda.

Prasasti ini dipercayai memiliki kekuatan gaib dan keramat, sehingga dilestarikan sampai sekarang. Kerajaan Pajajaran memiliki pengaruh kekuasaan tidak hanya seluas Jawa Barat, Jakarta dan Banten tetapi juga mencakup wilayah Lampung.

Kerajaan Sunda yang beribukota di Pajajaran juga mencakup wilayah bagian selatan pulau Sumatera. Setelah Pajajaran diruntuhkan oleh Kesultanan Banten maka kekuasaan atas wilayah selatan Sumatera dilanjutkan oleh Kesultanan Banten.

Pakuan atau Pajajaran yang merupakan ibu kota pemerintahan Kerajaan Sunda (yang sering disebut juga sebagai Kerajaan Pajajaran sesuai nama ibukotanya) diyakini terletak di Kota Bogor, dan menjadi pusat pemerintahan Prabu Siliwangi (Sri Baduga Maharaja Ratu Haji I Pakuan Pajajaran) yang dinobatkan pada 3 Juni 1482.

Hari penobatannya ini diresmikan sebagai hari jadi Bogor pada tahun 1973 oleh DPRD Kabupaten dan Kota Bogor, dan diperingati setiap tahunnya hingga saat ini.

ZAMAN BELANDA

Setelah penyerbuan tentara Banten, catatan mengenai Kota Pakuan hilang, dan baru ditemukan kembali oleh ekspedisi Belanda yang dipimpin oleh Scipio dan Riebeck pada tahun 1687. Mereka melakukan penelitian atas Prasasti Batutulis dan beberapa situs lainnya, dan menyimpulkan bahwa pusat pemerintahan Kerajaan Pajajaran terletak di Kota Bogor.

Pada tahun 1745, Gubernur Jenderal Gustaaf Willem baron van Imhoff membangun Istana Bogor seiring dengan pembangunan Jalan Raya Daendels yang menghubungkan Bataviadengan Bogor.

Bogor direncanakan sebagai sebagai daerah pertanian dan tempat peristirahatan bagi Gubernur Jenderal. Dengan pembangunan-pembangunan ini, wilayah Bogor pun mulai berkembang.

Setahun kemudian, van Imhoff menggabungkan sembilan distrik (Cisarua, Pondok Gede, Ciawi, Ciomas, Cijeruk, Sindang Barang, Balubur, Dramaga, dan Kampung Baru) ke dalam satu pemerintahan yang disebut Regentschap Kampung Baru Buitenzorg.

Di kawasan itu van Imhoff kemudian membangun sebuah Istana Gubernur Jenderal. Dalam perkembangan berikutnya, nama Buitenzorg dipakai untuk menunjuk wilayah Puncak, Telaga Warna, Megamendung, Ciliwung, Muara Cihideung, hingga puncak Gunung Salak, dan puncak Gunung Gede.

Ketika VOC bangkrut pada awal abad ke sembilan belas, wilayah nusantara dikuasai oleh Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Raffles yang merenovasi Istana Bogor dan membangun tanah di sekitarnya menjadi Kebun Raya (Botanical Garden).

Di bawah Raffles, Bogor juga ditata menjadi tempat peristirahatan yang dikenal dengan nama Buitenzorg yang diambil dari nama salah satu spesies palem.

ZAMAN HINDIA BELANDA

Setelah pemerintahan kembali kepada pemerintah Belanda pada tahun 1903, terbit Undang-Undang Desentralisasi yang menggantikan sistem pemerintahan tradisional dengan sistem administrasi pemerintahan modern, yang menghasilkan Gemeente Buitenzorg.

Pada tahun 1925, dibentuk provinsi Jawa Barat (provincie West Java) yang terdiri dari 5 karesidenan, 18 kabupaten, dan kotapraja(stadsgemeente). Buitenzorg menjadi salah satu stadsgemeente.

ZAMAN JEPANG

Pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942, pemerintahan Kota Bogor menjadi lemah setelah pemerintahan dipusatkan pada tingkat karesidenan.

Pada tahun 1957, nama pemerintahan diubah menjadi Kota Praja Bogor, sesuai Undang-Undang nomor 1 tahun 1957.

Kota Praja Bogor berubah menjadi KotamadyaDaerah Tingkat II Bogor, dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 1965 dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1974.

Kotamadya Bogor berubah menjadi Kota Bogor pada tahun 1999 dengan berlakunya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999.

HARI JADI KABUPATEN DAN KOTA BOGOR

Hari jadi Kabupaten Bogor dan Kota Bogor diperingati setiap tanggal 3 Juni, karena tanggal 3 Juni 1482 merupakan hari penobatan Prabu Siliwangi sebagai raja dari Kerajaan Pajajaran.

Asal Usul Berdirinya Kota Bogor Jawa Barat

Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah yang menjadi pusat kerajaan tertua di Indonesia. Catatan Dinasti Sung di Cina dan prasasti yang ditemukan di Tempuran sungai Ciaruteun dengan sungai Cisadane, memperlihatkan bahwa setidaknya pada paruh awal abad ke 5 M di wilayah ini telah ada sebuah bentuk pemerintahan.


Sejarah lama Dinasti Sung mencatat tahun 430, 433, 434, 437, dan 452 Kerajaan Holotan mengirimkan utusannya ke Cina. Sejarawan Prof. Dr Slamet Muljana dalam bukunya Dari Holotan ke Jayakarta menyimpulkan Holotan adalah transliterasi Cina dari kata Aruteun, dan kerajaan Aruteun adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa.

Prasasti Ciaruteun merupakan bukti sejarah perpindahan kekuasaan dari kerajaan Aruteun ke kerajaan Tarumanagara dibawah Raja Purnawarman, sekitar separuh akhir sabad ke-5. Prasasti-prasasti lainnya peninggalan Purnawarman adalah prasasti Kebon Kopi di Kecamatan Cibungbulang, Prasasti Jambu di Bukit Koleangkak (Pasir Gintung, Kecamatan Leuwiliang), dan prasasti Lebak (di tengah sungai Cidanghiyang, Propinsi Banten).

Pada abad ke 6 dan ke 7 Kerajaan Tarumanagara merupakan penguasa tunggal  di wilayah Jawa Barat. Setelah Tarumanagara, pada abad-abad selanjutnya kerajaan terkenal yang pernah muncul di Tanah Pasundan (Jawa Barat) adalah Sunda, Pajajaran, Galuh, dan Kawali. Semuanya tak terlepas dari keberadaan wilayah Bogor dan sekitarnya

Sejarah awal mula berdirinya Kabupaten Bogor, ditetapkan tanggal 3 Juni yang diilhami dari tanggal pelantikan Raja Pajajaran yang terkenal yaitu Sri Baduga Maharaja yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 1482 selama sembilan hari yang disebut dengan upacara “Kedabhakti”.

Nama Bogor menurut berbagai pendapat   bahwa kata Bogor berasal dari kata “Buitenzorg” nama resmi dari Penjajah Belanda.

Pendapat lain berasal dari kata “Bahai” yang berarti Sapi, yang kebetulan ada patung sapi di Kebun Raya Bogor. Sedangkan pendapat ketiga menyebutkan Bogor berasal dari kata “Bokor” yang berarti tunggul pohon enau (kawung).

Dalam versi lain menyebutkan nama Bogor telah tampil dalam sebuah dokumen tanggal 7 April 1952, tertulis “Hoofd Van de Negorij Bogor” yang berarti kurang lebih Kepala Kampung Bogor, yang menurut informasi kemudian bahwa Kampung Bogor itu terletak di dalam lokasi Kebun Raya Bogor yang mulai dibangun pada tahun 1817.

Asal mula adanya masyarakat Kabupaten Bogor, cikal bakalnya adalah dari penggabungan sembilan Kelompok Pemukiman oleh Gubernur Jendral Baron Van Inhof pada tahun 1745, sehingga menjadi kesatuan masyarakat yang berkembang menjadi besar di waktu kemudian. Kesatuan masyarakat itulah yang menjadi inti masyarakat Kabupaten Bogor.

Pusat Pemerintahan Bogor semula masih berada di wilayah Kota Bogor yaitu tepatnya di Panaragan, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982, Ibu Kota Kabupaten Bogor dipindahkan dan ditetapkan di Cibinong. Sejak tahun 1990 pusat kegiatan pemerintahan menempati Kantor Pemerintahan di Cibinong.

Sejarah Asal Usul Berdirinya Kabupaten Bogor Jawa Barat

Dayeuh Sunda sembawa atau Jayagiri, adalah sebutan Bekasi tempo dulu sebagai Ibukota Kerajaan Tarumanagara (358-669).


Luas Kerajaan ini mencakup wilayah Bekasi, Sunda Kelapa, Depok, Cibinong, Bogor hingga ke wilayah Sungai Cimanuk di Indramayu. Menurut para ahli sejarah dan fisiologi, leatak Dayeuh Sundasembawa atau Jayagiri sebagai Ibukota Tarumanagara adalah di wilayah Bekasi sekarang.

Dayeuh Sundasembawa inilah daerah asal Maharaja Tarusbawa (669-723 M) pendiri Kerajaan Sunda dan seterusnya menurunkan Raja-Raja Sunda sampai generasi ke-40 yaitu Ratu Ragumulya (1567-1579 M) Raja Kerajaan Sunda (disebut pula Kerajaan Pajajaran) yang terakhir.

Wilayah Bekasi tercatat sebagai daerah yang banyak memberi infirmasi tentang keberadaan Tatar Sunda pada masa lampau. Diantaranya dengan ditemukannya empat prasasti yang dikenal dengan nama Prasasti Kebantenan.

Keempat prasasti ini merupakan keputusan (piteket) dari Sri Baduga Maharaja (Prabu Siliwangi, Jayadewa 1482-1521 M) yang ditulis dalam lima lembar lempeng tembaga. Sejak abad ke 5 Masehi pada masa Kerajaan Tarumanagara abad kea 8 Kerajaan Galuh, dan Kerajaan Pajajaran pada abad ke 14, Bekasi menjadi wilayah kekuasaan karena merupakan salah satu daerah strategis, yakni sebagai penghubung antara pelabuhan Sunda Kelapa (Jakarta).

SEBELUM TAHUN 1949

Kota Bekasi ternyata mempunyai sejarah yang sangat panjang dan penuh dinamika. Ini dapat dibuktikan perkembangannya dari jaman ke jaman, sejak jaman Hindia Belanda, pendudukan militer Jepang, perang kemerdekaan dan jaman Republik Indonesia.

Di jaman Hindia Belanda, Bekasi masih merupakan Kewedanaan (District), termasuk Regenschap (Kabupaten) Meester Cornelis. Saat itu kehidupan masyarakatnya masih di kuasai oleh para tuan tanah keturunan Cina.

Kondisi ini terus berlanjut sampai pendudukan militer Jepang. Pendudukan militer Jepang turut merubah kondisi masyarakat saat itu. Jepang melaksanakan Japanisasi di semua sektor kehidupan.

Nama Batavia diganti dengan nama Jakarta. Regenschap Meester Cornelis menjadi KEN Jatinegara yang wilayahnya meliputi Gun Cikarang, Gun Kebayoran dan Gun Matraman. Setelah proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, struktur pemerintahan kembali berubah, nama Ken menjadi Kabupaten, Gun menjadi Kewedanaan, Son menjadi Kecamatan dan Kun menjadi Desa/Kelurahan.

Saat itu Ibu Kota Kabupaten Jatinegara selalu berubah-ubah, mula-mula di Tambun, lalu ke Cikarang, kemudian ke Bojong (Kedung Gede).

Pada waktu itu Bupati Kabupaten Jatinegara adalah Bapak Rubaya Suryanaatamirharja. Tidak lama setelah pendudukan Belanda, Kabupaten Jatinegara dihapus, kedudukannya dikembalikan seperti zaman Regenschap Meester Cornelis menjadi Kewedanaan.

Kewedanaan Bekasi masuk kedalam wilayah Batavia En Omelanden. Batas Bulak Kapal ke Timur termasuk wilayah negara Pasundan di bawah Kabupaten Kerawang, sedangkan sebelah Barat Bulak Kapal termasuk wilayah negara Federal sesuai Staatsblad Van Nederlandsch Indie 1948 No. 178 Negara Pasundan.

TERBENTUKNYA KOTA BEKASI

Sejarah setelah tahun 1949, ditandai dengan aksi unjuk rasa sekitar 40.000 rakyat Bekasi pada tanggal 17 Februari 1950 di alun-alun Bekasi. Hadir pada acara tersebut Bapak Mu’min sebagai Residen Militer Daerah V. Inti dari unjuk rasa tersebut adalah penyampaian pernyataan sikap sebagai berikut :

- Rakyat bekasi mengajukan usul kepada Pemerintah Pusat agar Kabupaten Jatinegara diubah  menjadi Kabupaten Bekasi.
- Rakyat Bekasi tetap berdiri di belakang Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dan berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1950 terbentuklah Kabupaten Bekasi, dengan wilayah terdiri dari 4 kewedanaan, 13 kecamatan (termasuk Kecamatan Cibarusah) dan 95 desa. Angka-angka tersebut secara simbolis diungkapkan dalam lambang Kabupaten Bekasi dengan motto "SWATANTRA WIBAWA MUKTI".

Pada tahun 1960 kantor Kabupaten Bekasi berpindah dari Jatinegara ke kota Bekasi (jl. H Juanda). Kemudian pada tahun 1982, saat Bupati dijabat oleh Bapak H. Abdul Fatah Gedung Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi kembali dipindahkan ke Jl. A. Yani No.1 Bekasi.

Pasalnya perkembangan Kecamatan Bekasi menuntut dimekarkannya Kecamatan Bekasi menjadi Kota Administratif Bekasi yang terdiri atas 4 kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1981, yaitu Kecamatan Bekasi Timur, bekasi Selatan, Bekasi Barat dan Bekasi Utara, yang seluruhnya menjadi 18 kelurahan dan 8 desa

HARI JADI KOTA BEKASI

Peresmian Kota Administratif Bekasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 April 1982, dengan walikota pertama dijabat oleh Bapak H. Soedjono (1982 – 1988). Tahun 1988 Walikota Bekasi dijabat oleh Bapak Drs. Andi Sukardi hingga tahun 1991 (1988 - 1991, kemudian diganti oleh Bapak Drs. H. Khailani AR hingga tahun (1991 – 1997)

Pada Perkembangannya Kota Administratif Bekasi terus bergerak dengan cepat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan roda perekonomian yang semakin bergairah.

Sehingga status Kotif. Bekasi pun kembali di tingkatkan menjadi Kotamadya (sekarang "Kota") melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 Menjabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi saat itu adalah Bapak Drs. H. Khailani AR, selama satu tahun (1997-1998).

Selanjutnya berdasarkan hasil pemilihan terhitung mulai tanggal 23 Pebruari 1998 Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi definitif dijabat oleh Bapak Drs. H Nonon Sonthanie (1998-2003). Setelah pemilihan umum berlangsung terpilihlah Walikota dan Wakil Walikota Bekasi yaitu : Akhmad Zurfaih dan Moechtar Muhammad (perode 2003 - 2008).

Asal Usul Berdirinya Kota Bekasi Jawa Barat