Social Items

Showing posts with label Asal usul Aceh Jaya. Show all posts
Showing posts with label Asal usul Aceh Jaya. Show all posts
Kota Langsa adalah salah satu kota di Aceh, Indonesia. Kota Langsa adalah kota yang menerapkan hukum Syariat Islam.


Kota Langsa berada kurang lebih 400 km dari kota Banda Aceh. Kota Langsa sebelumnya berstatus Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Langsa.

Kota Administratif Langsa diangkat statusnya menjadi Kota Langsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tanggal 21 Juni 2001. Hari jadi Kota Langsa ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2001.

Kota Langsa terkenal sebagai kota pendidikan, kota perdagangan, kota kuliner/makanan, dan kota wisata.

Mayoritas penduduk Kota Langsa adalah suku Aceh, suku Melayu, suku Jawa, suku Tionghoa, dan suku Batak. Bahasa Aceh digunakan oleh mayoritas masyarakat Kota Langsa, namun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama.

Agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kota Langsa dan rakyat Aceh umumnya. Hukum Syariat Islam menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa. Agama Kristen juga menjadi bagian dari populasi, sementara Buddhabanyak diadopsi oleh komunitas warga Tionghoa (China).

Kota Langsa merupakan kota yang kaya akan perbedaan etnis dan penduduk tetap hidup dalam damai serta memiliki toleransi beragama yang kuat. Lokasi Kota Langsa sangat dekat dengan Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara, sehingga menempatkan Kota Langsa sebagai kota yang strategis dan ramai imigran.

SEJARAH TERBENTUKNYA KOTA LANGSA

Pada zaman dahulu berdiri dua kerajaan burung yang mempunyai kekuasaan luas dan tentara burung yang kuat. Yang pertama yaitu kerajaan Angsa yang menguasai Kuala Simpang (Aceh Tamiang) dan satu lagi kerajaan Elang yang menguasai Kuala Idi (Aceh timur). Pada suatu musim dimana persediaan ikan-ikan di kerajaan Elang sudah mulai menipis. Raja  Elang memerintahkan panglimanya untuk mencari daerah baru yang mempunyai persediaan ikan yang banyak.

Panglima Elang membawa seratus ekor pasukan elang untuk mencari daerah baru tersebut. Setelah dua hari terbang mencari dan mampir di beberapa daerah sampailah mereka di suatu kuala yang banyak ikannya.  Merasa senang hati mereka menemukan daerah itu kemudian mereka bernyanyi dan ramai-ramai menangkap ikan di kuala tersebut, akan tetapi mereka terusik dengan sekelompok burung yang lain yang sedang menangkap ikan ditempat itu lalu panglima elang mendekati kelompok tersebut dan menanyakan kegiatan mereka.
”Siapa kalian?”Hardik Panglima Elang
”Kami adalah prajurit pencari makanan dari Kerajaan Angsa” sekelompok burung memperkenalkan diri bahwa mereka dari kerajaan Angsa dan kegiatan mereka menangkap ikan disini karena kuala ini merupakan bagian dari kerajaan mereka.

”Apa kalian katakan?Mulai saat ini kuala ini milik kerajaan Elang” Panglima elang membentak para prajurit Angsa sambil mengepak-ngepakkan sayapnya yang kokoh itu.

”Tidak bisa! Dari dahulu daerah ini milik kami”

”Pergi dari sini! Jangan kembali lagi kemari” Panglima elang tidak senang dengan jawaban mereka lalu mengusir sekelompok angsa itu dan menyuruh mereka jangan kembali lagi. Merasa kalah jumlah sekelompok Angsa terbang meninggalkan tempat tersebut dan kembali kekerajaan mereka dan melaporkan kejadian itu kepada raja Angsa.

”Maaf Baginda Raja, kami mau melapor” para prajurit itu masuk kedalam istana dengan tergesa-gesa lalu memberi hormat kepada sang Raja Angsa.

”Ada apa gerangan?tanya sang Raja heran melihat prajurit-prajuritnya tergopoh-gopoh menghadapnya.

”Lapor baginda! Kuala tempat biasa kita mencari ikan dirampas oleh pasukan dari Kerajaan elang” Lapor seekor Angsa yang menjadi pemimpin kelompok Angsa lainnya.

”Apa kau katakan!mereka sudah menghina kerajaan kita. Siapkan prajurit-prajurit terbaik kita segera”  Raja Angsa marah besar dan memerintahkan mengerahkan pasukan Angsa yang berbadan besar dan kekar untuk merebut kembali kuala milik mereka.

Maka terbanglah lima ratus ekor angsa melaksanakan tugasnya. Sampai di tempat tujuan, mereka melihat para elang sedang berpesta pora, melihat kesempatan ini pasukan angsa langsung menyerang pasukan elang. Pasukan elang terkejut dan mereka tidak siap dengan serangan mendadak ini kemudian mereka terbang tunggang langgang terpencar tanpa tujuan. Pasukan Angsa bersorak gembira dengan kemenangan ini, mereka berhasil menguasai kuala milik mereka kembali.

Sedangkan panglima elang yang berhasil menghindar dari serangan tersebut mencoba mengumpulkan kembali anak buahnya sehingga terkumpul hanya 70 ekor elang. Melihat kondisi pasukannya lalu panglima elang mengutus seekor elang yang bisa terbang cepat untuk kembali kekerajaan mereka dan meminta bantuan.

Setelah mereka menunggu satu hari kemudian datang 150 pasukan elang yang terlatih dengan paruh dan kaki-kaki yang kuat. Panglima elang mengkomandoi pasukan elang untuk terbang kembali ke kuala untuk menyerang pasukan Angsa. Sedangkan pasukan Angsa yang memang sudah menunggu serangan balasan dari pasukan Angsa telah bersiap-siap.

Maka terjadilah pertempuran hebat diatas kuala. Pertempuran berlangsung sengit dan seru, satu, dua dan tiga hari pertempuran masih berlanjut sehingga mereka kelelahan dan akhirnya mereka memutuskan menghentikan pertempuran.

Kemudian masing-masing pihak beristirahat dibukit dan pohon-pohon sekitar kuala kemudian  mengumpulkan bangkai-bangkai teman mereka yang mati dan mengobati yang terluka.

Setelah beberapa hari beristirahat, panglima elang dan panglima angsa mengadakan perundingan mengenai masalah kuala. Panglima elang meminta, sebagian kuala menjadi milik mereka sedangkan panglima angsa tidak menyetujuinya karena kuala ini dalam kekuasaan kerajaan angsa.

Terjadi perundingan alot antara keduanya yang akhirnya berhasil mendapatkan kesepakataan yakni dalam satu minggu, lima hari menjadi milik Angsa dan dua hari menjadi milik Elang lalu daerah tempat mereka berunding mereka beri nama gabungan nama mereka yakni Elang dan Angsa menjadi Langsa dan kuala tempat mereka mencari ikan menjadi Kuala Langsa.

Tidak ada tanda-tanda atau sebuah tugu peringatan bahwa kota ini bermula dari Elang dan Angsa. Memang pada masa pertengkaran antara pemerintah dari sebagian rakyat Aceh yang menyebut dirinya GAM, kota ini merupakan kota yang teraman. Kabarnya kota ini adalah tempat kedua belah pihak mengurus keperluan makanan mereka. 

Itulah Kisah singkat Berdirinya Kota Langsa.

Sumber : WIKIPEDIA
fadlyrahman.wordpress.com

Sejarah Asal Usul Kota Langsa, Provinsi Aceh

Kabupaten Simeulue adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Berada kurang lebih 150 km dari lepas pantai barat Aceh, Kabupaten Simeulue berdiri tegar di Samudera Indonesia.


Kabupaten Simeulue merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 1999, dengan harapan pembangunan semakin ditingkatkan di kawasan ini.

Ibukota Kabupaten Simeulue adalah Sinabang, kalau diucapkan dengan logat daerah adalah Si navang yang berasal dari legenda Navang. Navang adalah si pembuat garam masa dulu di daerah Babang (pintu masuk teluk Sinabang.

SEJARAH TERBENTUKNYA KABUPATEN SIMEULUE

Dulunya Navang membuat garam dengan membendung air laut yang masuk ke pantai Babang, kemudian dikeringkan lalu menjadilah garam. Garam Navang lambat laun menjadi dikenal di sekitar Ujung Panarusan sampai ke Lugu.

Jika penduduk membutuhkan garam, maka mereka akan menuju si Navang, yang lambat laun konsonan 'V' pada Navang berubah menjadi Nabang. Sementara Sibigo ibukota kecamatan Simeulue Barat berasal dari kata/kalimat CV dan Co karena masa-masa penjajahan dulu, Sibigo adalah lokasi perusahaan pengolahan kayu Rasak - sejenis kayu sangat keras setara dengan Jati - yang dikirim ke Belanda via laut.

Peningkatan status Simeulue menjadi Kabupaten telah dirintis sejak lama dan lahir dari keinginan luhur masyarakat Simeulue sendiri yaitu melalui prakarsa sejumlah tokoh dan segenap komponen masyarakat. Tonggak sejarah perjuangan ini dimulai sejak Kongres Rakjat Simeulue yang sedianya dilaksanakan pada tahun 1956, namun terkendala saat itu dan baru dilaksanakan pada tahun 1957.

Salah satu bukti sejarah yang masih ada saat ini adalah dokumen Hasil Putusan Kongres Rakjat Kewedanaan Simeulue (Dok Rasmal Kahar) dan sebuah spanduk usang pelaksanaan kongres tersebut yang telah lusuh dimakan usia.

Saat itu Gubernur Aceh, Prof. Ali Hasjmi melakukan kunjungan ke Simeulue pada tahun 1957 sebagai wujud dukungan beliau terhadap isi pernyataan Kongres Rakjat Simeulue dalam upaya peningkatan status Simeulue.

Kemudian pada tahun 1963 kembali diadakan musyawarah Luan Balu dan dilanjutkan Musyawarah Rakyat Simeulue dan tahun 1980, dimana hasil semua pertemuan tersebut hanya ada satu kata dan satu tekad bahwa Simeulue harus berubah status menjadi Kabupaten Otonom.

Seiring dengan perjalanan waktu, perjuangan tetap diteruskan oleh tokoh-tokoh masyarakat Simeulue, sehingga atas perjuangan yang begitu gigih dan tak kenal lelah tersebut, kita memperoleh dukungan dari berbagai pihak yaitu dari DPRD Tingkat I Aceh dan DPRD Tingkat II Aceh Barat.

Perkembangan selanjutnya setelah Drs. H. Muhammad Amin dilantik menjadi Pembantu Bupati Simeulue, upaya ini terus digulirkan dengan sungguh-sungguh dan terbukti pada tahun 1995 Gubernur Aceh menurunkan tim pemutakhiran data ke Simeulue yang diikuti dengan kedatangan Dirjen Bangda ke Simeulue pada tanggal 12 Desember 1995.

Sebagai akhir dari perjalanan ini, yaitu dengan datangnya Dirjen PUOD, DPODS, dan Komisi II DPR-RI pada tanggal 30 Maret 1996 dan mengadakan rapat umum di depan pendopo Pembantu Bupati Simeulue.

Dimana pada saat itu, J. Sondakh selaku Ketua Komisi II DPR-RI mengatakan rapat hari ini seakan-akan sidang DPR-RI di luar gedung karena lengkap dihadiri oleh empat fraksi yaitu: Fraksi Golkar, PPP, PDI dan Fraksi Utusan Daerah dan beliau berjanji dalam waktu tidak begitu lama Simeulue akan ditingkatkan statusnya.

Alhamdulillah berkat Rahmat Allah SWT, akhirnya hasil dari semua kunjungan tersebut serta niat dan doa yang tulus dari seluruh masyarakat Simeulue, Presiden Republik Indonesia Bapak H. Mohammad Soeharto pada tanggal 13 Agustus 1996 menandatangani PP 53 tahun 1996 tentang peningkatan status wilayah Pembantu Bupati Simeulue menjadi Kabupaten Administratif Simeulue.

Selanjutnya pada tanggal 27 September 1996 bertempat di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Kabupaten Administratif Simeulue diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Yogie S. Memet sekaligus melantik Drs. H. Muhammad Amin sebagai Bupati Kabupaten Administratif Simeulue.

Simeulue telah berubah status meskipun masih bersifat administratif, seluruh masyarakat menyambut gembira disertai rasa syukur menggema dari Ujung Batu Belayar hingga batu Si Ambung-Ambung. Kabupaten yang dianggap mimpi oleh sebagian masyarakat selama ini telah hadir nyata dalam kehidupan masyarakat Simeulue. Status baru ini telah menambah semangat yang tinggi untuk berjuang menggapai satu tahap lagi yaitu daerah otonom.

Untuk mencapai usaha itu segala potensi dikerahkan, pikiran dan tenaga dicurahkan, keringat bercucuran dimana semua anak pulau bahu membahu dan disertai dengan doa yang senantiasa dipanjatkan demi sebuah cita-cita.

Akhirnya Allah SWT mengabulkan apa yang diinginkan, sehingga melalui UU No. 48 Tahun 1999 lahirlah Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Bireun sebagai Kabupaten Otonom dalam khazanah Pemerintahan Indonesia.

Kemudian pada tanggal 12 Oktober 1999 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ad Interim Faisal Tanjung meresmikan lahirnya Kabupaten Simeulue dan tanggal inilah yang dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Simeulue yang setiap tahunnya diperingati.

Sumber : Simeuleukab.go.id

Sejarah Asal Usul Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh

Kabupaten Pidie Jaya adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Ibukotanya adalah Meureudu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007, merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Pidie.

SEJARAH BERDIRINYA PIDIE JAYA


Pada zaman dahulu, Negeri Meureudu pernah dicalonkan sebagai ibu kota Kerajaan Aceh. Namun konspirasi politik kerajaan menggagalkannya. Sampai kerajaan Aceh runtuh, Meureudu masih sebuah negeri bebas.

Negeri Meureudu sudah terbentuk dan diakui sejak zaman Kerajaan Aceh. Ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa (1607-1636) Meureudu semakin diistimewakan. Menjadi daerah bebas dari aturan kerajaan.

Hanya satu kewajiban Meureudu saat itu, menyediakan persediaan logistik (beras) untuk kebutuhan kerajaan Aceh. Dalam perjalanan tugas Iskandar Muda ke daerah Semenanjung Melayu (kini Malaysia) tahun 1613, singgah di Negeri Meureudu, menjumpai Tgk Muhammad Jalaluddin, yang terkenal dengan sebutan Tgk Ja Madainah. Dalam percaturan politik kerajaan Aceh negeri Meureudu juga memegang peranan penting.

Hal itu sebegaimana tersebut dalam Qanun Al-Asyi atau Adat Meukuta Alam, yang merupakan Undang-Undangnya Kerajaan Aceh. Saat Aceh dikuasai Belanda, dan Mesjid Indra Puri direbut, dokumen undang-undang kerajaan itu jatuh ke tangan Belanda. Oleh K F van Hangen, dokumen itu kemudian diterbitkan dalam salah satu majalah yang terbit di negeri Belanda.

Dalam pasal 12 Qanun Al-Asyi disebutkan, Apabila Ulee balang dalam negeri tidak menuruti hukum, maka sultan memanggil Teungku Chik Muda Pahlawan Negeri Meureudu, menyuruh pukul Uleebalang negeri itu atau diserang dan Uleebalang diberhentikan atau diusir, segala pohon tanamannya dan harta serta rumahnya dirampas.

Kutipan Undang-Undang Kerajaan Aceh itu, mensahihkan tentang keberadaan Negeri Meureudu sebagai daerah kepercayaan sultan untuk melaksanakan segala perintah dan titahnya dalam segala aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan Kerajaan Aceh Darussalam.

Malah karena kemampun tersebut, Meureudu pernah dicalonkan sebagai ibu kota kerajaan. Caranya, dengan menimbang air Krueng Meureudu dengan air Krueng Aceh. Hasilnya Air Krueng Meureudu lebih bagus. Namun konspirasi elit politik di Kerajaan Aceh mengganti air tersebut.

Hasilnya ibu kota Kerajaan Aceh tetap berada di daerah Banda Aceh sekarang (seputar aliran Krueng Aceh). Untuk mempersiapkan pemindahan ibu kota kerajaan tersebut, sebuah benteng pernah dididirikan Sultan Iskandar Muda di Meureudu. Benteng itu sekarang ada di tepi sungai Krueng Meureudu.

Peranan Negeri Meureudu yang sangat strategis dalam percaturan politik Pemerintahan Kerajaan Aceh. Ketika Sultan Iskandar Muda hendak melakukan penyerangan (ekspansi) ke semenanjung Melayu (Malaysia-red). Ia mengangkat Malem Dagang dari Negeri Meureudu sebagai Panglima Perang, serta Teungku Ja Pakeh-juga putra Meureudu-sebagai penasehat perang, mendampingi Panglima Malem Dagang.

Setelah Semenanjung Melayu, yakni Johor berhasil ditaklukkan oleh Pasukan Pimpinan Malem Dagang, Sultan Iskandar Muda semakin memberikan perhatian khusus terhadap Negeri Meureudu. Kala itu sultan paling tersohor dari Kerajaan Aceh itu mengangkat Teungku Chik di Negeri Meureudu, putra bungsu dari Meurah Ali Taher yang bernama Meurah Ali Husein, sebagai perpanjangan tangan Sultan di Meureudu.

Negeri Meureudu negeri yang langsung berada di bawah Kesultanan Aceh dengan status nenggroe bibeueh (negeri bebas-red). Di mana penduduk negeri Meureudu dibebaskan darisegala beban dan kewajiban terhadap kerajaan.

Negeri Meureudu hanya punya satu kewajiban istimewa terhadap Kerajaan Aceh, yakni menyediakan bahan makanan pokok (beras-red), karena Negeri Meureudu merupakan lumbung beras utama kerajaan.

Keistimewaan Negeri Meureudu terus berlangsung sampai Sultan Iskandar Muda diganti oleh Sultan Iskandar Tsani. Pada tahun 1640, Iskandar Tsani mengangkat Teuku Chik Meureudu sebagai penguasa defenitif yang ditunjuk oleh kerajaan.

Ia merupakan putra sulung dari Meurah Ali Husein, yang bermana Meurah Johan Mahmud, yang digelar Teuku Pahlawan Raja Negeri Meureudu.

Sejak Meurah Johan Mahmud hingga kedatangan kolonial Belanda, negeri Meureudu telah diperintah oleh sembilan Teuku Chik, dan selama penjajahan Belanda, Landscap Meureudu telah diperintah oleh tiga orang Teuku Chik (Zelfbeestuurders).

Kemudain pada zaman penjajahan Belanda, Negeri Meureudu diubah satus menjadi Kewedanan (Orderafdeeling) yang diperintah oleh seorang Controlleur. Selama zaman penjajahan Belanda, Kewedanan Meureudu telah diperintah oleh empat belas orang Controlleur, yang wilayah kekuasaannya meliputi dari Ulee Glee sampai ke Panteraja.

Setelah tentara pendudukan Jepang masuk ke daerah Aceh dan mengalahkan tentara Belanda, maka Jepang kemudian mengambil alih kekuasaan yang ditinggalkan Belanda itu dan menjadi penguasa baru di Aceh. Di masa penjajahan Jepang, masyarakat Meureudu dipimpin oleh seorang Suntyo Meureudu Sun dan Seorang Guntyo Meureudu Gun.

Sesudah melewati zaman penjajahan, sejak tahun 1967, Meureudu berubah menjadi Pusat Kawedanan sekaligus pusat kecamatan. Selama Meureudu berstatus sebagai kawedanan, telah diperintah oleh tujuh orang Wedana.

Pada tahun 1967, Kewedanan Meureudu dipecah menjadi empat kecamatan yaitu Ulee Glee, Ulim, Meureudu dan Trienggadeng Penteraja, yang masing-masing langsung berada dibawah kontrol Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.

Kini Daerah Kawedanan Meureudu menjelma menjadi Kabupaten Pidie Jaya, dengan Meureudu sebagai ibu kotanya. Kabupaten Pidie Jaya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007.

Kabupaten Pidie Jaya yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Ad interim, Widodo AS di gedung Anjong Monmata Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada hari Jum’at tanggal 15 juni 2007.

Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan aspirasi 140.000, jiwa masyarakat di 8 (delapan) Kecamatan yaitu Kecamatan Bandar baru, Panteraja, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Jangka Buya dan Bandar Dua serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Untuk menunjang tugas-tugas pokok Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dibidang Pembangunan dan kemasyarakatan dimaksud, maka ditetapkanlah Penjabat Bupati Pidie Jaya pertama melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.11-138 tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Pidie Jaya atas nama Drs. Salman Ishak,M.,Si yang dilantik pada tanggal 15 juni 2007 oleh Mendagri.

Dan diperpanjang masa jabatannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.11-360 Tahun 2008 tanggal 26 Mei 2008. Kemudian melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.11-908A Tahun2008 tanggal 25 November 2008 terhitung, mulai tanggal serah terima jabatan ini telah diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai pejabat Bupati Pidie Jaya.

Sumber : Pidiejayakab.go.id dan Wikipedia

Sejarah Asal Usul Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh

Kabupaten Nagan Raya adalah sebuah kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Ibukotanya Suka Makmue, yang berjarak sekitar 287 km atau 6 jam perjalanan dari Banda Aceh. Kabupaten ini berdiri berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2002, tanggal 2 Juli 2002 sebagai hasil pemekaran Kabupaten Aceh Barat.


Kata Nagan memiliki kemiripan dengan nama 5 kecamatan yang ada di kabupaten tersebut, namun secara arti bahasa sampai sejauh ini sama sekali tidak ada dalam kosakata Aceh. Pun, belum terketemukan landasan historis, maupun hasil penelitian yang jelas terkait dari mana penyebutan nama tersebut muncul.

Sedangkan Raya berarti besar, menunjuk semua kecamatan yang ada di Nagan, kendati di dalam nama kecamatan tersebut tidak tercantum kata "Nagan", misalnya: Beutoeng, salah satu kecamatan.

SEJARAH KABUPATEN NAGAN RAYA

Adabanyak hikayat tentang Nagan Raya, namum semua itu masih cukup banyak yang tercecer di tengah tengah keramaian perkembangan zaman yang sedang dilakoni oleh anak manusia dengan membangun sebuah peradaban baru.

Masa kesultanan Aceh

Pada masa kesultanan Aceh terdiri dari berbagai wilayah dari timur sampai kebarat, wilayah bagian barat Kerajaan Aceh Darussalam mulai dibuka dan dibangun pada abad ke-16 atas prakarsa Sultan Saidil Mukamil (Sultan Aceh yang hidup antara tahun 1588-1604).

Kemudian dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda (Sultan Aceh yang hidup tahun 1607-1636) dengan mendatangkan orang-orang Aceh Rayeuk dan Pidie. Jadi di wilayah pesisir barat Aceh terutama di Nagan Raya cukup banyak masyarakat yang keturunan dari kabupaten Pidie.

Daerah ramai pertama adalah di teluk Meulaboh (Pasi Karam) yang diperintah oleh seorang raja yang bergelar Teuku Keujruen Meulaboh, dan Negeri Daya (Kecamatan Jaya) yang pada akhir abad ke-15 telah berdiri sebuah kerajaan dengan rajanya adalah Sultan Salatin Alaidin Riayat Syah dengan gelar Poteu Meureuhom Daya.

Dari perkembangan selanjutnya, wilayah Aceh Barat diakhir abad ke-17 telah berkembang menjadi beberapa kerajaan kecil yang dipimpin oleh Uleebalang, yaitu:

  • Kluang; Lamno; 
  • Kuala Lambeusoe; 
  • Kuala Daya; 
  • Kuala Unga; 
  • Babah Awe; 
  • Krueng No; 
  • Cara' Mon; 
  • Lhok Kruet; 
  • Babah Nipah; 
  • Lageun; 
  • Lhok Geulumpang; 
  • Rameue; 
  • Lhok Rigaih; 
  • Krueng Sabee; 
  • Teunom; 
  • Panga; 
  • Woyla; 
  • Bubon; 
  • Lhok Bubon; 
  • Meulaboh; 
  • Seunagan; 
  • Tripa; Seuneu'am; 
  • Beutong (Berada Di Nagan Raya) Tungkop; 
  • Pameue; 
  • Teupah (Tapah); 
  • Simeulue; 
  • Salang; 
  • Leukon; 
  • Sigulai.


Masa Penjajahan Belanda

Dimasa penjajahan Belanda, melalui suatu perjanjian (Korte Verklaring), diakui bahwa masing-masing Uleebalang dapat menjalankan pemerintahan sendiri (Zelfsbestuur) atau swaparaja (landschap).

Oleh Belanda Kerajaan Aceh dibentuk menjadi Gouvernement Atjeh en Onderhorigheden (Gubernemen Aceh dan Daerah Taklukannya) dan selanjutnya dengan dibentuknya Gouvernement Sumatera, Aceh dijadikan Keresidenan yang dibagi atas beberapa wilayah yang disebut afdeeling (propinsi) dan afdeeling dibagi lagi atas beberapa onderafdeeling (kabupaten) dan onderafdeeling dibagi menjadi beberapa landschap (kecamatan).

Karesidenan Aceh

Seluruh wilayah Keresidenan Aceh dibagi menjadi 4 (empat) afdeeling yang salah satunya adalah Afdeeling Westkust van Atjeh atau Aceh Barat dengan ibukotanya Meulaboh.

Afdeeling Westkust van Atjeh (Aceh Barat) merupakan suatu daerah administratif yang meliputi wilayah sepanjang pantai barat Aceh, dari gunung Geurutee sampai daerah Singkil dan kepulauan Simeulue serta dibagi menjadi 6 (enam) onderafdeeling, yaitu:


  • Meulaboh dengan ibukota Meulaboh dengan Landschappennya Kaway XVI, Woyla, Bubon, Lhok Bubon, Seunagan, Seuneu'am, Beutong,(Berada Di Nagan Raya) Tungkop dan Pameue;
  • Tjalang dengan ibukota Tjalang (dan sebelum tahun 1910 ibukotanya adalah Lhok Kruet) dengan Landschappennya Keluang, Kuala Daya, Lambeusoi, Kuala Unga, Lhok Kruet, Patek, Lageun, Rigaih, Krueng Sabee dan Teunom;
  • Tapaktuan dengan ibukota Tapak Tuan;
  • Simeulue dengan ibukota Sinabang dengan Landschappennya Teupah, Simalur, Salang, Leukon dan Sigulai;
  • Zuid Atjeh dengan ibukota Bakongan;
  • Singkil dengan ibukota Singkil.


Masa Penjajahan Jepang

Di zaman penjajahan Jepang (1942 - 1945) struktur wilayah administrasi ini tidak banyak berubah kecuali penggantian nama dalam bahasa Jepang, seperti Afdeeling mejadi Bunsyu yang dikepalai olehBunsyucho, Onderafdeeling menjadi Gun yang dikepalai oleh Guncho dan Landschap menjadi Son yang dikepalai oleh Soncho.

Masa kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara, wilayah Aceh Barat dimekarkan mejadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Selatan.

Kabupaten Aceh Barat dengan Ibukota Meulaboh terdiri dari tiga wilayah yaitu Meulaboh, Calang dan Simeulue, dengan jumlah kecamatan sebanyak 19 (sembilan belas) Kecamatan yaitu Kaway XVI; Johan Pahlwan; Seunagan; Kuala; Beutong; Darul Makmur; Samatiga; Woyla; Sungai Mas; Teunom; Krueng Sabee; Setia Bakti; Sampoi Niet; Jaya; Simeulue Timur; Simeulue Tengah; Simeulue Barat; Teupah Selatan dan Salang. Sedangkan Kabupaten Aceh Selatan, meliputi wilayah Tapak Tuan, Bakongan dan Singkil dengan ibukotanya Tapak Tuan. Saat ada upaya yang dilakukan untuk menjadikan aceh bagian dari propinsi Sumatra Utara.

Pemekaran 1996

Pada Tahun 1996 Kabupaten Aceh Barat dimekarkan lagi menjadi 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat meliputi kecamatan Kaway XVI; Johan Pahlwan; Seunagan; Kuala; Beutong; Darul Makmur; Samatiga; Woyla; Sungai Mas; Teunom; Krueng Sabee; Setia Bakti; Sampoi Niet; Jaya dengan ibukotanya Meulaboh dan Kabupaten Adminstrtif Simeulue meliputi kecamatan Simeulue Timur; Simeulue Tengah; Simeulue Barat; Teupah Selatan dan Salang dengan ibukotanya Sinabang.

Pemekaran 2000

Kemudian pada tahun 2000 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5, Kabupaten Aceh Barat dimekarkan dengan menambah 6 (enam) kecamatan baru yaitu Kecamatan Panga; Arongan Lambalek; Bubon; Pantee Ceureumen; Meureubo dan Seunagan Timur. Dengan pemekaran ini Kabupaten Aceh Barat memiliki 20 (dua puluh) Kecamatan, 7 (tujuh) Kelurahan dan 207 Desa.

Pemekaran 2002

Selanjutnya pada tahun 2002 kabupaten Aceh Barat daratan yang luasnya 1.010.466 Ha, kini telah dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat dengan dikeluarkannya Undang-undang N0.4 Tahun 2002.

Kabupaten Nagan Raya adalah sebuah kabupaten di provinsi Aceh. Ibukotanya Suka Makmue, yang berjarak sekitar 287 km atau 8 jam perjalanan dari Banda Aceh. Kabupaten ini berdiri berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2002 tanggal 2 Juli 2002 sebagai hasil pemekaran Kabupaten Aceh Barat.

Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Barat di utara, Kabupaten Aceh Barat di barat, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Samudra Hindia di selatan, dan Kabupaten Gayo Lues serta Kabupaten Aceh Barat Daya di timur.

Kata Nagan merupakan kependekan dari Seunagan yang menunjukkan lima kecamatan hasil pemekaran, sedang Raya berarti besar. Dari sini mungkin diharapkan kelima kecamatan ini akan jadi besar kelak di kemudian hari.

Sejarah Asal Usul Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh

Kabupaten Aceh Utara adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Aceh, Indonesia.

Ibukota kabupaten ini dipindahkan dari Lhokseumawe ke Lhoksukon, menyusul dijadikannya Lhokseumawe sebagai kota otonom.

Kabupaten ini tergolong sebagai kawasan industri terbesar di provinsi ini dan juga tergolong industri terbesar di luar pulau Jawa, khususnya dengan dibukanya industri pengolahan gas alam cair PT. Arun LNG di Lhokseumawe pada tahun 1974. Di daerah wilayah ini juga terdapat pabrik-pabrik besar lainnya: Pabrik Kertas Kraft Aceh, pabrik Pupuk AAF (Aceh Asean Fertilizer) dan pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM).

Dalam sektor pertanian, daerah ini mempunyai unggulan reputasi sendiri sebagai penghasil beras yang sangat penting. maka secara keseluruhan Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah Tingkat II yang paling potensial di provinsi dan pendapatan per kapita di atas paras Rp. 1,4 juta tanpa migas atau Rp. 6 juta dengan migas.

Sejarah Kabupaten Aceh Utara


Aceh Utara sekarang menempati bekas wilayah Kerajaan Islam Samudera Pasai. Kesultanan Pasai menurut beberapa pendapat disebutkan sebagai kerajaan pertama yang mengadopsi sistem pemerintahan Islam di Nusantara.

Kesultanan Pasai mengalami lebih kurang 300 tahun masa jaya hingga kedatangan penjelajah dari Eropa yang menundukkan kesultanan itu hingga hampir tak bersisa. Sedikit saja dari jejak sejarah kebesaran Kesultanan Pasai yang masih kita jumpai saat ini.

Situs sejarah Samudera Pasai yang paling menonjol adalah kompleks makam Sultan Malikussaleh dan Makam Sultanah Nahrasiyah yang berlokasi di pesisir kecamatan Samudera sekarang.

Pada masa lalu seringkali artefak sejarah berupa koin uang emas ditemukan terpendam berserakan di tanah pada bekas pertapakan ibukota Kesultanan Pasai masa lampau, namun kini penemuan ini sudah jarang terjadi.

Ketika Belanda menginvasi Aceh dan berhasil menegakkan pemerintahan kolonial pada 1904, Aceh Utara ditetapkan sebagai sebuah (Kabupaten) Afdeeling yang dipimpin oleh Asisten Residen. Wilayah yang luas ini dinamakan sebagai Afdeeling Noord Kust Van Aceh (Kabupaten Aceh Utara).

Afdeeling ini dibagi dalam 3 onderafdeeling (Kewedanaan) yang dikepalai seorang Countroleur (Wedana) yaitu :

  • Onder Afdeeling Bireuen, 
  • Onder Afdeeling Lhokseumawe 
  • Onder Afdeeling Lhoksukon. 

Disamping itu pemerintah Hindia Belanda juga menetapkan beberapa Daerah Kekuasaan Ulee Balang yang memiliki pemerintahan sendiri terhadap daerah dan rakyatnya.

Daerah ini dinamakan sebagai Zelf Bestuur yaitu Selain Onder Afdeeling tersebut di Aceh Utara juga terdapat beberapa Daerah Ulee Balang (Zelf Bestuur) yang berhak memerintah sendiri terhadap daerah dan rakyatnya yaitu Ulee Balang Keureutoe, Geureugok, Jeumpa, dan Peusangan masing-masing Zelf Bestuur ini dipimpin oleh Ampon Chik.

Kerajaan-kerajaan Islam di Aceh Ulasan pasang surut, mulai dari zaman Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, kedatangan Portugis ke Malaka pada tahun 1511 Bayern 10 tahun kemudian Samudera Pasai turut diduduki, hingga masa penjajahan Belanda.

Secara umum, Belanda pada tahun 1904, yaitu iseng-iseng belaka di Aceh, Glee di Batee Iliek di Samalanga. Dengan surat keputusan Vander Geuvemement Jenderal Van Nederland Indie tanggal 7 September 1934, Pemerintah Hindia Belanda menetapkan Daerah Aceh atas 6 (enam) Afdeeling (Kabupaten) yang dipimpin sebagai Penduduk Asisten, salah satunya adalah Affleefing Noord Kust Van Aceh (Kabupaten Aceh Utara) yang meliputi Aceh Utara sekarang ditambah Kecamatan Bandar Dua yang kini telah termasuk Kabupaten Pidie ( Monografi Aceh Utara tahun 1986, BPS dan BAPPEDA Aceh Utara ).

Selain Onder Afdeeling tersebut terdapat juga beberapa Daerah Ulee Balang (Zelf Bestuur) yang dapat memerintah sendiri terhadap daerah dan rakyatnya yaitu Wee Balang Keuretoe, Geurogok, Jeumpa, dan Peusangan yang diketuai oleh Ampon Chik.

Pada masa pendudukan Jepang disebut Afdeeling diganti dengan Bun, Onder Afdeeling disebut Gun, Zelf Bestuur Disebut Sun, Mukim disebut Kun dan Gampong disebut Kumi. Sesudah Indonesia diproklamirkan sebagai Negara Merdeka, Aceh Utara disebut Luhak yang dikepalai oleh seorang Kepala Luhak sampai dengan tahun 1949.

Melalui Konfrensi Meja Bundar, pada 27 Desember 1949 Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari beberapa negara bagian. Salah satunya adalah Negara Bagian Sumatera Timur. Tokoh-tokoh Aceh saat itu tidak mengakui dan tidak mencerminkan pada Negara Republik Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik Indonesia Serikat kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dan selanjutnya Undang-Undang 1950 menjadi negara bagian dan statusnya berubah menjadi propinsi.

Aceh yang pada saat itu bukan negara bagian, Propinsi Sumatera Utara. Dengan Undang Undang Darurat Nomor 7 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom setingkat Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, terbentuklah Daerah Tingkat II Aceh Utara yang juga termasuk dalam wilayah Propinsi Sumatera Utara.

Keberadaan Aceh di bawah Propinsi Sumatera Utara memungkinkan rasa tidak puas pada para tokoh Aceh yang membutuhkan agar Aceh tetap menjadi provinsi dan tidak di bawah Sumatera Utara. Gagasan ini tidak didukung oleh sebagian masyarakat Aceh terutama yang berada di luar Aceh.

Keadaan ini memicu pembentukan tokoh-tokoh Aceh dan perkembangan pemberontakan DIMI pada tahun 1953. Pemberontakan ini baru dilakukan dengan Wakil Perdana Menteri Bapak Hardi ke Aceh yang dikenal dengan Missi Hardi dan kemudian menghasilkan Daerah Istimewa Aceh.

Dengan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor I / Missi / 1957, lahirlah Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dengan sendirinya Kabupaten Aceh Utara masuk ke dalam wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Berdasarkan Undang Undang Nomor I tahun 1957 dan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 1959.

Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara terbagi dalam 3 (tiga) Kewedanaan yaitu:

1. Kewedanaan Bireuen Terdiri atas 7 kecamatan
2. Kewedanan Lhokseumawe Terdiri atas 8 Kecamatan
3. Kewedanaan Lhoksukon Terdiri atas 8 kecamatan

Dua tahun kemudian keluar Undang Undang Nomor 18 tahun 1959 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Berdasarkan UU wilayah kewedanaan pemotongankan dan wilayah kecamatan langsung di bawah Kabupaten Daerah Tingkat II.

Dengan surat keputusan Gubemur Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 07 / SK / 11 / Des / 1969 tanggal 6 Juni 1969, wilayah bekas kewedanaan Bireuen ditetapkan menjadi daerah wakil Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara yang dikepalai seorang kepala perwakilan yang kini sudah menjadi kabupaten Bireun.

Dengan berkembangnya Kabupaten Aceh Utara yang semakin pesat, pada tahun 1986 dibentuklah Kotif (Kota Administratif) Lhokseumawe dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1986 yang membawahi 5 kecamatan.

Dan berdasarkan Kep Mendagri Nomor 136.21-526 tanggal 24 Juni 1988 tentang pendirian wilayah kerja pembantu Bupati Pidie dan Pembantu Bupati Aceh Utara dalam wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, maka terbentuklah Bupati Pembantu Bupati Aceh Utara di Lhoksukon, pada saat ini Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 2 Pembantu Bupati, 1 administrasi kota, 26 kecamatan kecamatan yaitu 23 kecamatan yang sudah ada ditambah dengan 3 kecamatan pemekaran baru.

Sebagai penjabaran dari UU nomor 5 tahun 1974 pasal 11 yang disebutkan dengan titik berat otonomi daerah pada tingkat II lalu pernerintah untuk proyek otonomi daerah. Aceh Utara ditunjuk sebagai daerah tingkat II percontohan otonomi daerah.

Pada tahun 1999 Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari 26 Kecamatan dimekarkan lagi menjadi 30 kecamatan dengan membawahi empat kecamatan baru berdasarkan PP Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999.

Berkeinginan dengan pemekaran kecamatan baru tersebut, Aceh Utara harus merelakan sepertiga sepertiga wilayahnya untuk menjadi kabupaten baru, yaitu Kabuparten Bireuen berdasarkan Undang Undang nomor 48 tahun 1999. Wilayahnya meliputi bekas wilayah Pembantu Bupati di Bireuen.

Kemudian pada Oktober 2001, tiga kecamatan dalam wilayah Aceh Utara, yaitu Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Blang Mangat digunakan Kota Lhokseumawe. Saat ini Kabupaten Aceh Utara dengan luas wilayah sebesar 3.296,86 Km2 dan berpenduduk sebanyak 541.878 jiwa dalam 27 kecamatan.

Sumber : acehutara.go.id

Sejarah Asal Usul Berdirinya Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh

Kabupaten Aceh Timur adalah sebuah kabupaten yang berada di sisi timur Aceh, Indonesia. Kabupaten ini juga termasuk kabupaten kaya minyak selain Aceh Utara dan Aceh Tamiang.


Kawasan ini juga termasuk basis Gerakan Aceh Merdeka sebelum diberlakukannya Darurat Militer sejak Mei 2003. Sebelum penerapan Darurat Militer ini, kawasan Aceh Timur termasuk kawasan hitam, terutama di kawasan Peureulak dan sekitarnya.

Pemindahan Ibukota

Sebelumnya ibukota Kabupaten Aceh Timur adalah Kota Langsa tetapi dengan disetujui UU No. 3 Tahun 2001, ibukota Kabupaten Aceh Timur dipindahkan ke Idi Rayeuk yang berpenduduk sekitar 34.282 jiwa (Sensus Penduduk Tahun 2010).

SEJARAH KABUPATEN ACEH TIMUR

Daratan Aceh Timur telah didiami manusia sejak Zaman Batu Pertengahan (Zaman Mesolitikum). Hal ini didasarkan kepada hasil penelitian yang dilakukan oleh DR. H. Kupper yang menyebutkan bahwa telah dijumpai perkakas yang terbuat dari batu bergosok sebelah yang digunakan oleh manusia tersebut pada penggalian dikawasan antara Kuta Binjai dan Alue Ie Mirah ± 15 Km dari Kota Idi.

Zaman Batu Muda (Neolitikum) di Asia Tenggara diperkirakan sekitar 1.000 tahun sebelum Masehi. Pada saat itu muncul Bangsa Proto Malay (Melayu Tua) yang menyebar ke berbagai penjuru termasuk Aceh Timur dan Aceh Utara. Kebudayaan mereka lebih maju dibandingkan dengan bangsa sebelumnya, mereka telah memasak makanan dan bercocok tanam.

Kemudian sekitar 300 tahun menjelang Masehi muncul Bangsa Deutoro Malay (Melayu Baru) dengan kebudayaan yang lebih maju. Kedatangan mereka di Aceh membuat sebagian Bangsa Proto Malay (Melayu Tua) yang tidak mau berassimilasi mengungsi ke pedalaman. Menurut para ahli sejarah sisa-sisa Bangsa Proto Malay ini adalah nenek moyangnya orang Gayo, Batak, Nias dan Toraja.

Manakala perjalanan laut telah maju pesat, berdatangan pula ke Aceh para pedagang Parsia, Gujarat (India), China dan Eropah untuk berdagang dan mencari pohon Pohon Peureulak untuk dijadikan kapal. Setelah agama Islam berkembang di jazirah Arab diutus pula para pendakwah ke timur untuk menyebarkan agama Islam. Mereka ada yang mendarat di Peureulak dan menetap disana.

Pada hari Selasa 1 Muharram 225 H (840 M) diproklamirkan berdiri nya Kerajaan Islam Peureulak dengan dinobatkannya Sayed Maulana Abdul Aziz Syah (840-864M) sebagai raja pertama, dengan ibukota kerajaan bernama Bandar Khalifah.

Ibnu Bathuthah dan Marcopolo pernah berkunjung ke Peureulak dan menulis dalam catatannya bahwa negeri itu telah maju pesat dibawah pemerintahan seorang raja yang taat beragama. Masyarakatnya telah menganut agama Islam meskipun masih ada yang menganut paham animisme dan sangat primitif.

Sejarah Asal Usul Berdirinya Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh

Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dan terletak di perbatasan Aceh-Sumatera Utara. Istilah "Tamiang" berasal dari kata Da Miang.

Sejarah menunjukkan tentang eksistensi wilayah Tamiang seperti prasasti Sriwijaya, kemudian ada riwayat dari Tiongkok karya Wee Pei Shih yang mencatat keberadaan negeri Kan Pei Chiang (Tamiang), atau Tumihang dalam Kitab Nagarakretagama.

Daerah ini juga dikenal dengan nama Bumi Muda Sedia, sesuai dengan nama Raja Muda Sedia yang memerintah wilayah ini selama 6 tahun (1330-1336). Raja ini mendapatkan Cap Sikureung dan hak Tumpang Gantung dari Sultan Acehatas wilayah Karang dan Kejuruan Muda pada masa itu.
Sedangkan Hari jadi kabupaten Aceh Tamiang yaitu pada tanggal 10 April tahun 2002 M.

Sejarah Aceh Tamiang


Kesultanan Benua Tamiang merupakan kerajaan Islam di Aceh, Indonesia, setelah Kesultanan Perlak. Belum ditemukan data dan sumber yang pasti tentang kapan masuknya Islam, proses yang berkembang, hingga terbentuknya Kesultanan Benua Tamiang yang telah ditemukan oleh sistem politik yang berasaskan Islam. Inilah yang akan mencerahkan masa awal pembentukan Negara Tamiang sebagai cikal bakal berdirinya Kesultanan Benua Tamiang .

Awal Pembentukan Tamiang

Bukti Pengadaan Negeri Tamiang adalah bersumber dari data-data sejarah, seperti dalam Prasasti Sriwijaya, buku Wee Pei Shih yang mencatat Negeri Kan Pei Chiang (Tamiang), dan buku Nagarakretagama yang menyebut "Tumihang", serta benda-benda peninggalan budaya yang ada di situs Tamiang.

Pada tahun 960, di wilayah Aceh Timur telah berkuasa seorang raja di Negeri Tamiang Disebut Tan Ganda. Negeri ini berpusat di Bandar Serangjaya. Bandar ini pernah diserang oleh Raja Indra Cola I yang menyebabkan Raja Tan Ganda Ganda. Anak Raja Tan Ganda, Tan Penuh berhasil dari serangan itu.

Ketika kondisi Negeri Tamiang telah aman, ia menempatkan pusat pemerintahan ke daerah pedalaman, yaitu Bandar Bukit Karang, di dekat Sungai Simpang Kanan.Pada saat pemindahan itu, maka mulai berdirilah Kerajaan Bukit Karang dengan raja-rajanya sebagai berikut: Tan Penuh (1023-1044); Tan Kelat (1044-1088); Tan Indah (1088-1122); Tan Banda (1122-1150); dan Tan Penok (1150-1190).

Sepeninggalan Tan Penok, karena tidak memiliki anak kandung, maka anak angkatnya bernama Pucook Sulooh Dibutuhkan sebagai raja yang mengangkat dirinya. Pada saat itu, Kerajaan Bukit Karang dikuasai oleh Dinasti Sulooh, dengan rara-rajanya sebagai berikut:

  • Raja Pucook Sulooh (1190-1256); 
  • Raja Po Pala (1256-1278);
  • Raja Po Dewangsa (1278-1300); 
  • Raja Po Dinok (1300-1330).

Pada akhir pemerintahan Raja Po Dinok (1330), sebuah rombongan para da'i yang dikirim oleh Sultan Ahmad Bahian Syah bin Muhammad Malikul Thahir (1326-1349) dari Samudera Pasai tiba di Tamiang. Kedatangan para da'i itu tidak mendapat respon positif oleh Raja Po Dinok. Ia menyerang rombongan yang menyebabkan dirinya mati di medan perang. Sejak saat itu, Islam mulai berkembang di Tamiang.

Kesultanan Benua Tamiang

Proses islamisasi di Tamiang berlangsung relatif singkat. Setelah masuknya rombongan da'i ke Tamiang dan melakukan dakwah, banyak orang Tamiang yang kemudian memeluk Islam.

Berdasarkan kesepakatan antara Sultan Ahmad Bahian Syah dengan para bangsawan dan rakyat Tamiang yang telah memeluk Islam, maka ditunjuklah Sultan Muda Setia sebagai Sultan I di Kesultanan Benua Tamiang (1330-1352).Dengan demikian, kesultanan ini mulai berdiri pada tahun 1330. Pusat pemerintahan kesultanan ini membuat kini di Kota Kualasimpang.

Pada akhir pemerintahan Sultan Muda Setia (1352), Kesultanan Benua Tamiang diserang oleh Kerajaan Majapahit. Mangkubumi Muda Sedinu ternyata mampu mengatasi serangan-serangan tersebut, meskipun demikian, Kesultanan Benua Tamiang berhasil menguasai porak-poranda.

Atas kemampuannya tersebut, Mangkubumi Muda Sedinu dipercaya mengeluarkan kedudukan Sultan Muda Sedia pada tahun 1352, namun tidak dalam kedudukannya sebagai sultan, hanya sebagai pemangku sultan saja.

Pada masa pemerintahan Muda Sedinu ini, pusat pemerintahan kesultanan dipindahkan ke Pagar Alam (kini berkeliling daerah Simpang Jenih) karena alasan keamanan dan pertahanan. Pemerintahan Muda Sedinu berakhir pada tahun 1369.

Tahta kekuatan kesultanan kemudian beralih ke Sultan Po Malat sebagai Sultan II (1369-1412). Pada masanya, serangan Majapahit masih berlanjut hingga menghasilkan kegiatan-kegiatan Islam di kesultanan ini tidak berjalan sesuai mestinya.

Penggantinya, Sultan Po Tunggal atau Sultan III (1412-1454) juga tidak dapat berbuat banyak. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh Sultan Po Tunggal hanya mengkoordinir kekuatan baru dan mengombinasikan pemerintahan kembali.

Keadaan baru dapat kembali stabil di masa pemerintahan Sultan Po Kandis atau Sultan IV (1454-1490). Pada masanya, pusat pemerintahan kesultanan dipindahkan dari Pagar Alam ke Kota Menanggini (kini bernama Karang Baru). Kegiatan penyiaran Islam dapat dilakukan di masa ini. Sultan Po Kandis memprioritaskan kegiatan pendidikan Islam dan pembinaan seni budaya yang bernafaskan Islam sebagai program utama pemerintahannya.

Sultan Po Kandis digantikan oleh sendiri, Sultan Po Garang sebagai Sultan V (1490-1528). Oleh karena tidak memiliki anak, ia kemudian digantikan oleh menantunya Po Kandis, ipar Po garang, yang bernama Pendekar Sri Mengkuta (1528-1558).

Peristiwa penting yang terjadi pada masa Sultan VI ini adalah penggabungan Tamiang menjadi bagian dari Kesultanan Aceh Darussalam pada masa Sultan Ali Mughayat Syah (1514-1530).

Saat itu Sultan Ali Mughayat Syah gencar mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil di Aceh dalam satu federasi yang kokoh, yang dilibatkan sebagai strategi yang penting untuk menghadapi serangan Portugis. Masa pemerintahan Sultan VI ini dapat digunakan sebagai masa berakhirnya Kesultanan Benua Tamiang.

Silsilah

Urutan sultan-sultan yang berkuasa di Kesultanan Benua Tamiang adalah sebagai berikut:
  1. Sultan Muda Setia (1330-1352) 
  2. Mangkubumi Muda Sedinu (1352-1369) 
  3. Sultan Po Malat (1369-1412) 
  4. Sultan Po Kandis (1454-1490) 
  5. Sultan Po Garang (1490-1528) 
  6. Pendekar Sri Mengkuta (1528-1558)

Periode Pemerintahan

Kesultanan Benua Tamiang dapat eksis selama dua abad lebih (1320-1558).Selama rentang waktu yang panjang itu, kesultanan ini pernah menjadi masa pasang surut. Kesultanan ini telah dimasukkan ke dalam sistem masa modern, yaitu Kabupaten Aceh Tamiang.

Terbentuknya kabupaten ini pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2002, tertanggal 10 April 2002. Pada tanggal 2 Juli 2002, kabupaten ini resmi menjadi kabupaten otonom yang terpisah dari Kabupaten Aceh Timur.

Wilayah Kekuasaan

Wilayah utama Kesultanan Benua Tamiang Tiga wilayah yang kini masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu: Bendahara, Karangbaru, Kejuruan Muda, Kuala Simpang, Manyak Dibayar, Rantau, Seruway, dan Tamiang Hulu.

Struktur Pemerintahan

Kesultanan Benua Tamiang diperintah oleh seorang sultan. Dalam kegiatan pemerintahan sehari-hari, ia dibantu oleh seorang mangkubumi yang memberikan wawasan untuk pemerintahan dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada sultan.

Dalam bidang hukum, Dibutuhkan Qadhi Besar yang melahirkan, baik oleh pemerintah sendiri maupun oleh lembaga-lembaga penegak hukum.
Di tingkat pemerintahan daerah, sultan dibantu oleh tiga sistem kepemimpinan, yaitu:
  • Datuk-datuk Besar yang bergerak daerah-daerah kedatuan;
  • Datuk-datuk Delapan Suku yang memimpin daerah-daerah suku perkauman;
  • Raja-raja Imam yang memimpin para imam di daerah-derah dan sekaligus bertindak sebagai penegak hukum di daerah. 

Dalam bidang dan keamanan kesultanan, juga membentuk laskar-laskar rakyat yang menjadi tanggung jawab seorang panglima. Panglima ini juga membawahi tujuh panglima daerah, yaitu :
  1. Panglima Birin, 
  2. Panglima Gempal Alam, 
  3. Panglima Nayan, 
  4. Panglima Kuntum Menda, 
  5. Panglima Ranggas, 
  6. Penglima Megah Burai, 
  7. Panglima Nakuta Banding (khusus untuk di laut). Tingkat peminjaman yang paling bawah di kelaskini adalah Panghut yang ada di setiap kampung di daerah-daerah kekuasaan Kesultanan Benua Tamiang.

Kehidupan Sosial-Budaya

Data kehidupan sosio-budaya berikut ini merupakan data pada masa modern, yaitu pada masa Kabupaten Aceh Tamiang. Kabupaten ini merupakan satu-satunya kawasan di Aceh yang dikuasai oleh istilah Melayu. Di samping istilah Melayu, di kabupaten ini juga terdiri dari jenis-jenis dari Aceh, Gayo, Jawa, Karo, dan lain sebagainya.

Sektor pertanian masih sangat penting dalam ekonomi masyarakat Tamiang sebab penduduk di kabupaten ini berprofesi sebagai petani. Sekitar 29.201 rumah tangga petani menggeluti dunia bercocok tanam, yang terbanyak berada di Kecamatan Kejuruan Muda (7.093 rumah tangga).

Tanaman pangan yang biasa ditanam adalah padi, palawija, sayur mayur, dan buah-buahan.Sedangkan tanaman perkebunan yang dibudidayakan adalah karet, kelapa sawit, kopi, kelapa, kakao, dan jeruk.Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 40 persen lebih, dan lebih besar dari tanaman bahan pangan, yaitu sekitar 20 persen.

Wilayah Aceh Tamiang dialiri dua cabang sungai besar, yaitu Sungai Tamiang (yang terbagi menjadi Sungai Simpang Kiri dan Sungai Simpang Kanan) dan Sungai / Krueng Kaloy. Keberadaan sungai-sungai bagi Masyarakat Tamiang sangat penting karena di samping dapat digunakan sebagai bahan bangunan, seperti untuk mengangkut produksi pertanian, perkebunan, dan juga untuk mengangkut bahan-bahan kebutuhan konsumsi, dagang, dan konstruksi.

Sumber : AcehTamiangkab.go.id

Sejarah Asal Usul Berdirinya Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh

Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Sebelum berdiri sendiri sebagai kabupaten otonom, calon wilayah Kabupaten Aceh Selatan adalah bagian dari Kabupaten Aceh Barat. Pembentukan Kabupaten Aceh Selatan ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 pada 4 November 1956.

SEJARAH BERDIRINYA ACEH SELATAN


Daerah Aceh Selatan pada zaman penjajahan Belanda termasuk dalam bagian Wilayah Aceh Barat yang waktu itu disebut “West Kust Van Aceh” (Daerah Aceh Barat). Bagitu juga pada zaman pemerintah Jepang disebut Nisi (juga diartikan Aceh Barat) dengan wilayahnya berbatas dengan Kabupaten Aceh Besar dan Sidikalang serta wilayah perairan, termasuk Simeulue dan Pulau Banyak.

Empat bulan setelah Indonesia merdeka, dikeluarkanlah keputusan Gubernur Sumatera Negara Republik Indonesia Nomor 70 tanggal 28 Desember 1945. Diumumkan kembali pada tanggal 15 Januari 1946 tentang pembagian Keresidenan Aceh menjadi 7 (tujuh) Luhak yaitu Luhak Aceh Besar, Luhak Pidie, Luhak Aceh Utara, Luhak Aceh Timur, Luhak Aceh Tengah, Luhak Aceh Barat dan Luhak Aceh Selatan. Luhak Aceh Selatan terdiri dari wilayah Tapaktuan, Bakongan dan Singkil.

Setelah ditetapkan Aceh Selatan menjadi Luhak dengan wilayah-wilayah sebagaimana disebutkan di atas, maka pada tanggal 23 Februari 1946 Residen Aceh dari Negara Republik Indonesia mengeluarkan Surat Penetapan/Pengangakatan Ibnoe Saadan sebagai Asisten Residen Aceh Selatan, merangkap sebagai Asisten Residen Aceh Barat.

Secara Juridis formal dengan ditetapkan Luhak Aceh Selatan melalui ketetapan Gubernur Sumatera N.R.I Nomor 70 tanggal 28 Desember 1945 dan pengangkatan Ibnoe Saadan sebagai Asisten Residen Aceh Selatan, menandai telah lahirnya Kabupaten Aceh Selatan, dengan perangkat daerah yang sangat sederhana.

Beberapa bulan kemudian, tepatnya 11 Agustus 1946, Gubernur Sumatera N.R.I dengan Surat Ketetapan Nomor 204, mengangkat kembali Ibnoe Saadan sebagai Bupati Aceh Selatan juga merangkap sebagai Bupati Aceh Barat. Namun sebelum ia dikukuhkan kembali sebagai bupati  tanggal 10 Oktober 1945, telah terbentuk Komite Nasional Kewedanan Tapaktuan yang beranggotakan 25 orang, diketahuai Ahmad Benuali wakil dari Kecamatan Tapaktuan.

Pada tanggal 5 Desember 1945, bertempat di rumah Controlir (Wedana) Tapaktuan (sekarang Losmen Bukit Barisan), Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Daerah (BPKNID) membahas suatu masalah penting yaitu tentang tuntutan adanya Kabupaten Aceh Selatan, terpisah dari Kabupaten Aceh Barat (Nisi Aceh Bunsyu).

Tuntutan pemisahan itu didasari beberapa argumentasi, sebagai berikut :


  • Kondisi alam Kabupaten Aceh Barat yang berbentangan sepanjang pesisir pantai mulai dari perbatasan Aceh Besar sampai ke perbatasan Sumatera Utara (Sidikalang) sangat luas, sehingga  menyulitkan pengawasan dan pelayanan.
  • Kurangya prasarana dan saran baik sarana perhubungan maupaun transportasi menyebabkan wilayah Selatan yang meliputi  Kewedanan Tapaktuan, Bakongan dan Singkil akan terus terisolir.
  • Keanekaragaman penduduk (heterogenitas), suku yang mendiami wilayah selatan perlu dipertimbangkan untuk dipersatukan guna menjaga keutuhan wilayah.
  • Wilayah Selatan lebih potensial dikembangkan, (baik potensi sumber daya  manusia,  maupun sumber daya alam) jika dibandingkan dengan  Meulaboh, Calang dan Simeulue.


Perkembangan selanjutnya, Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) meminta dukungan Komite Nasional Bakongan dan Singkil. Dukungan tersebut diterima dengan penuh harapan dan semangat untuk mengangkat status Selatan Aceh menjadi kabupaten tersendiri.

Komite Nasional akhirnya mengirimkan utusan Ahmad Benuali dan Tgk.H.Umar Thaher, menjumpai Residen Teuku Nyak Arief dan Ketua Komite Nasional Daerah Tuanku Mahmud.  Akan tetapi karena terjadinya pergantian Residen Aceh dari Teuku Nyak Arief kepada T.Chik M.Daud Syah, maka usulan Komite Nasional baru dapat dipertimbangkan pada masa Residen T.Chik M.Daud Syah.

Setelah status Aceh Selatan disetujui, maka Komite melanjutkan rapat pada bulan Mei 1946, bertempat di Sekolah Rakyat Nomor 2 Kedai Aru, dengan agenda pemilihan Bupati Aceh Selatan  pertama, setelah resmi menjadi kabupaten terpisah dari Kabupaten Aceh Barat. Dari sejumlah 25 anggota Komite, maka suara terbanyak diraih  Tgk.M.Sahim Hasyimi (16 suara).

Baru pada tanggal 10 Januari 1947, dengan Surat Ketetapan Nomor 24, Gubernur Sumatera NRI mengangkat M.Sahim Hasyimi sebagai Bupati Aceh Selatan, terhitung tanggal 15 Mei 1946, dan mengakhiri penunjukan Ibnoe Saadan dari jabatannya sebagai Bupati Aceh Selatan, dilantik secara resmi oleh T.M.Amin atas nama Residen Aceh yang saat  itu ikut dihadiri Prof. Aly Hasjmi.

Apa yang digambarkan di atas, merupakan rangkaian sejarah perjalanan panjang Kabupaten Aceh Selatan sejak Indonesia merdeka, dan saat Aceh Selatan masih menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Barat, sampai pada pemilihan bupati definitif pertama, setelah Aceh Selatan resmi menjadi kabupaten.

Perjalanan sejarah yang panjang itu telah menimbulkan persepsi berbeda para pelaku sejarah yang masih hidup dan sehat walafiat. Perbedaan persepsi itu, telah dimediasi Bupati Drs.H.Sayed Mudhahar Ahmad, melalui Seminar dan muzakarah Sejarah dan Kebudayaan Aceh Selatan pada tanggal 14-16 Mei 1989 di Tapaktuan.

Namun hasil seminar yang ikut dihadiri para tokoh terkemuka seperti Prof.Ibrahim Hasan, Prof.Ismail Sunny, Prof.Ali Hasjmy, Prof Peunoh Daly, serta para sejarawan Aceh dan nusantara lainnya, ternyata belum berhasil merumuskan ketetapan tanggal pasti, Hari Jadi Kabupaten Aceh Selatan.

Menindaklanjuti rekomendasi hasil seminar dan usul/saran anggota DPRD Tk.II Aceh Selatan, Bupati Aceh Selatan berikutnya Drs.M.Sari Subki akhirnya membentuk Tim Pengkajian/Verifikasi, guna menjajaki, menelesuri, mengkaji dan memverifikasi hari jadi Kabupaten Aceh Selatan.

Maka melalui Surat Keputusan Bupati bernomor 130.05/44/1995, tertanggal 13 Maret 1995, ditunjuk Tim Pengkajian/Verifikasi Hari Lahirnya Kabupaten Aceh Selatan, dari putra terbaik Aceh Selatan, baik sebagai pakar dan pelaku sejarah, maupun dari kalangan teknorat dan birokrat.

Mereka yang ditunjuk sebagai Tim Pengkajian/Verifikasi Hari Jadi Kabupaten Aceh Selatan itu meliputi, Prof M.Isa Sulaiman (Ketua), Prof M.Hakim Nyakpha (Wakil Ketua), Drs.Burhan (Sekretaris) dan Murkana,SE (Wakil Sekretaris), dengan anggotanya Said Abu Bakar, Drs.Thamren Z, Dr.R.Masbar, Ir.Rustam Husen,M.Eng, Chairuddin Zakas,SH, Ir.Drs.T.Syaiful Ahmad, Drs.M.Nasir Hasan, Drs.Sudarmansyah, Ir.Basri Emka dan Drs.M.Sukarni.

HARI JADI KABUPATEN ACEH SELATAN

Tim Verifikasi Hari Jadi Kabupaten Aceh Selatan telah bekerja maksimal dan membuahkan hasil gemilang, tentang Hari Jadi Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 28 Desember 1945, sebagaiman yang dituangkan dalam Surat Keputusan Tim Verifikasi Nomor : 05/1995, Tanggal 1 Mei 1995. Keputusan tim ini mengacu pada ketetapan Gubernur Sumatera N.R.I Nomor 70 tanggal 28 Desember 1945, sebagai cikal bakal lahirnya Kabupaten Aceh Selatan dan diterima semua pihak.

Hasil rumusan Tim Pengkajian/Verifikasi Hari Jadi Kabupaten Aceh Selatan ini, kemudian direkomendasi DPRD Tk.II Aceh Selatan, melalui suratnya bernomor 135/64, tanggal 11 September 1995.

Dari kedua dasar itulah, Bupati MS Subki, melalui Surat Keputusannya Nomor 2 Tahun 1995, menetapkan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan, tanggal 28 Desember 1945.

Sumber : Kluetmedia.blogspot.com

Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh