Kuwaluhan.com: Asal Usul Parigi Moutong
Kabupaten Poso merupakan sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 8.712,25 km² dan berpenduduk sebanyak 243.025 jiwa (2017). Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Poso.

AWAL TERBENTUKNYA KABUPATEN POSO


Pada mulanya penduduk yang mendiami daerah Poso berada di bawah kekuasaan Pemerintah Raja-Raja yang terdiri dari Raja Poso, Raja Napu, Raja Mori, Raja Tojo, Raja Una Una, dan Raja Bungku yang satu sama lain tidak ada hubungannya.

Keenam wilayah kerajaan tersebut di bawah pengaruh tiga kerajaan, yakni : Wilayah Bagian Selatan tunduk kepada Raja Luwu yang berkedudukan di Palopo, sedangkan Wilayah Bagian Utara tunduk dibawah pengaruh Raja Sigi yang berkedudukan di Sigi (Daerah Kabupaten Donggala), dan khusus wilayah bagian Timur yakni daerah Bungku termasuk daerah kepulauan tunduk kepada Raja Ternate.

Sejak Tahun 1880 Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Bagian Utara mulai menguasai Sulawesi Tengah dan secara berangsur-angsur berusaha untuk melepaskan pengaruh Raja Luwu dan Raja Sigi di daerah Poso Terbagi Dua.

Pada 1918 seluruh wilayah Sulawesi Tengah dalam lingkungan Kabupaten Poso yang sekarang telah dikuasai oleh Hindia Belanda dan mulailah disusun Pemerintah sipil. 

Kemudian oleh Pemerintah Belanda wilayah Poso dalam tahun 1905–1918 terbagi dalam dua kekuasaan pemerintah, sebagian masuk wilayah Keresidenan Manado yakni Onderafdeeling(kewedanan) Kolonodale dan Bungku, sedangkan kedudukan raja-raja dan wilayah kekuasaanya tetap dipertahankan dengan sebutan Self Bestuure-Gabieden (wilayah kerajaan) berpegang pada peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda yang disebut Self Bestuure atau Peraturan adat Kerajaan (hukum adat).

Pada 1919 seluruh wilayah Poso digabungkan dialihkan dalam wilayah Keresidenan Manado di mana Sulawesi tengah terbagi dalam dua wilayah yang disebut Afdeeling, yaitu: Afdeeling Donggala dengan ibu kotanya Donggala dan Afdeeling Poso dengan ibu kotanya kota Poso yang dipimpin oleh masing-masing Asisten Residen.

Sejak 2 Desember 1948, Daerah Otonom Sulawesi Tengah terbentuk yang meliputi Afdeeling Donggala dan Afdeeling Poso dengan ibuk otanya Poso, yang terdiri dari tiga wilayah Onder Afdeeling Chef atau lazimnya disebut pada waktu itu Kontroleur atau Hoofd Van PoltselykBestuure (HPB).

Distrik Sulawesi Tengah
Ketiga Onderafdeeling ini meliputi beberapa Landschap dan terbagi dengan beberapa distrik yakni :

- Onderafdeeling Poso, meliputi:Landschap Poso Lage berkedudukan di Poso, Landschap Lore berkedudukan di Wanga, Landschap Tojo berkedudukan di Ampana, Landschap Una Una berkedudukan di Ampana.
- Onderafdeeling Bungku dan Mori meliputi : Landschap Bungku berkedudukan di Bungku, Landschap Mori berkedudukan di Mori.
- Onderafdeeling Luwuk meliputi : Landschap Banggai berkedudukan di Luwuk.
- Onderafdeeling Donggala
- Onderafdeeling Palu
- Onderafdeeling Toli Toli
- Onderafdeeling Parigi

Kemudian pada tahun 1949 setelah realisasi pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tengah disusul dengan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Tengah. Pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tengah merupakan tindak lanjut dari hasil Muktamar Raja-Raja se-Sulawesi Tengah pada tanggal 13-14 Oktober 1948 di Parigi yang mencetuskan suara rakyat se-Sulawesi Tengah agar dalam lingkungan Pemerintah Negara Indonesia Timur (NIT).

Sul-Teng dapat berdiri sendiri dan ditetapkan bapak Rajawali Pusadan Ketua Dewan Raja-Raja sebagai Kepala Daerah Otonom Sulawesi Tengah.

Selanjutnya, dengan melalui beberapa tahapan perjuangan rakyat Sulawesi Tengah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh A.Y Binol pada tahun 1952 dikeluarkan PP No. 33 thn 1952 tentang pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tengah yang terdiri dari Onderafdeeling Poso, Luwuk Banggai dan Kolonodale dengan Ibukotanya Poso dan daerah Otonom Donggala meliputi Onderafdeeling Donggala, Palu, Parigi, dan Toli Toli dengan Ibukotanya Palu.

Pada tahun 1959 berdasarkan UU No. 29 Thn 1959 Daerah Otonom Poso dipecah menjadi dua daerah Kabupaten yakni : Kabupaten Poso dengan Ibukotanya Poso dan Kabupaten Banggai dengan Ibukotanya Luwuk.

Sumber : https://www.posokab.go.id 

Sejarah Asal Usul Berdirinya Kabupaten Poso Sulawesi Tengah

Kabupaten Parigi Moutong adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Parigi. Kabupaten Parigi Moutong melingkupi sebagian besar dari daerah pantai timur Sulawesi Tengah dan Teluk Tomini.


Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.231 km² dan berpenduduk sebanyak 444.513 jiwa.

SEJARAH AWAL PEMBENTUKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Sejarah Asal Usul pembentukan Kabupaten Parigi Moutong sudah dimulai sejak Tahun 1963 oleh sejumlah tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya. Perjuangan pembentukan Kabupaten Parigi Moutong diawali dengan lahirnya berbagai wadah perjuangan di beberapa Kecamatan, diantaranya GEMPAR di Kecamatan Parigi dan AMUK di Kecamatan Moutong.

Momentum penting perjuangan pembentukan Kabupaten Parigi Moutong terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 1965 dengan terbentuknya Yayasan pembangunan wilayah Pantai Timur dengan Akte Notaris Nomor 33 Tahun 1965. Yayasan ini merupakan lembaga pengumpul sekaligus yang mendanai perjuangan pembentukan Kabupaten Parigi Moutong.

Pendiri Yayasan ini hampir mencakup keterwakilan semua wilayah di Pantai Timur, antara lain, Arsid Passau (Parigi), Abd. Wadjid Tombolotutu (Tinombo), Abdullah Borman (Tinombo), Abdurachman Bachsyuan (Parigi), H. Moh. Dien Tombolotutu (Tomini), Ahim Dg. Rahmatu (Tomini), Mohammad Larekeng (Parigi), Haruna Depe Hasyim Marasobu (Parigi) dan Andi Palawa Tagunu (Parigi).

Ada tiga fase yang manandai lahirnya pembentukan Kabupaten Parigi Moutong. Fase pertama dilaksanakannya rapat raksasa oleh partai-partai politik dan seluruh komponen masyarakat Parigi Moutong yang berlangsung di lapangan Toraranga Parigi tahun 1963. Fase kedua, lahirnya memorandum DPRD Kabupaten Donggala tahun 1999 dan fase ketiga, aksi GEMPAR yang sempat melakukan aksi penutupan Kantor-Kantor Dinas Instansi selama kurang lebih 1 (satu) minggu.

Hal ini dilakukan agar secepatnya perhatian Pemerintah terkonsentrasi pada pembentukan Kabupaten ParigiMoutong. Bahkan aksi heroik yang dilakukan GEMPAR ini hampir saja dianggap sebagai tindakan makar. Tepat pada hari Minggu tanggal 1 Juli 1999 delegasi GEMPAR berturut-turut mengadakan audience baik dengan Bupati Donggala maupun dengan Gubernur Sulawesi Tengah yang diterima oleh Sekretaris Propinsi Drs. H. Samijono.

Akhirnya pada tanggal 30 september 1999 keluarlah surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 125/3004/rotapem tentang usul pembentukan Kabupaten Parigi Moutong. Jalan panjang tersebut dilanjutkan pada tanggal 1 Oktober 1999 dengan turunnya Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0445/tapem tentang pembentukan tim teknis dalam rangka pembentukan Kabupaten Daerah tingkat II Parigi Moutong yang diketuai Drs. Irsan H. Tantu yang saat itu menjabat Asisten Tata Praja Setwilda Donggala.

Selanjutnya pada tanggal 25 oktober 1999 turun surat keputusan dprd kabupatendonggala nomor 15 tahun 1999 yang saat itu deketuai sutomo borman tentang dukungan terhadap percepatan realisasi pembentukan kabupaten parigimoutong. Tanggal 26 November 1999 keluar surat DPRD Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 26/Pimp/DPRD/1999 tentang dukungan terhadap usul pembentukan Kabupaten Parigi Moutong.

Pada tanggal 28 November 1999 delegasi GEMPAR dengan menumpang KM Kambuna menuju Jakarta guna menyampaikan aspirasi pembentukan Kabupaten ParigiMoutong kepada Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Komisi II DPR RI.

Kemudian pada tanggal 16 Mei 2000 keluar Surat Bupati Donggala Nomor 146.1/0130/Bagian Tapem perihal pembentukan Kabupaten Parigi Moutong. Dan akhirnya pada tanggal 25 Mei 2000 keluar Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 125/1958/rotapem perihal pembentukan Kabupaten Parigi Moutong.

Pada tanggal 20 Oktober 2000 diterbitkan rekomendasi Gubernur Sulawesi Tengah yang ditandatangani oleh Sekretaris Provinsi Nomor 503/4229/rotapem kepada Drs Nur Alam Muis A. Mulhanan Tombolotutu SH, H. Moh. Noer Dg. Rahmatu SE, H.M. Yusuf HB, Ir Iskam Lasarika, Drs Ritman Paudi, Rusli A Borman, H Husen Mansur, Olumsyah Saehana, M Awalunsya Passau BA dan Aidar J Lapato untuk berangkat ke Jakarta menemui Menteri Dalam Negeri RI dan Komisi II DPR-RI.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2002 Anggota Presidium berangkat lagi ke Jakarta yang terdiri dari Rusli A Borman dan Aidar J Lapato dengan tugas mendapatkan jadwal pembahasan rancangan Undang-Undang pembentukan Kabupaten Parigi Moutong. Pada tanggal 10 Maret 2002 anggota Presidium dan masyarakat Parigi Moutong berangkat ke Jakarta untuk menghadiri rapat Paripurna pembentukan Kabupaten Parigi Moutong.

Akhirnya pada tanggal 11 Maret 2002 dilaksanakan rapat Paripurna pembahasan pembentukan 19 Kabupaten dan tiga Kota di Indonesia, salah satunya yang dibahas dalam rapat Paripurna tersebut adalah pembentukan Kabupaten Parigi Moutong.

Puncaknya pada tanggal 10 April 2002 DPR RI mensahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185.

Akhirnya pada tanggal 10 Juli 2002, Gubernur Sulawesi Tengah Prof. Drs. H Aminudin Ponulele MS melantik Drs H Longki Djanggola, MSi sebagai pejabat Bupati Parigi Moutong di Parigi, ibukota Kabupaten Parigi Moutong.

Sumber : http://www.parigimoutongkab.go.id/profil/sejarah.html

Sejarah Awal Terbentuknya Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah

Subscribe Our Newsletter