Showing posts with label Asal Usul Dharmasraya. Show all posts
Showing posts with label Asal Usul Dharmasraya. Show all posts

Wednesday, June 26, 2019

Sejarah Awal Kerajaan Dharmasraya Sumatra

Dharmasraya yang kini menjadi kabupaten ternyata dulunya nama kerajaan yang berkembang di abad ke-11. Kerajaan ini berpusat di Siguntur, daerah tepian Sungai Batanghari yang merupakan babak penting perkembangan kerajaan Pagaruyung. Bahkan hingga kini raja-raja di Dharmasraya masih menggunakan gelar kerajaan dan memegang tradisi leluhurnya.

Peninggalan peradaban Hindu-Budha di kawasan Siguntur dan juga peninggalan kebudayaan Islam yang sampai sekarang masih memiliki raja-raja dengan tugas dan wilayah tersendiri, sesuai aturan turun temurun. Menurut, ahli waris Kerajaan Dharmasraya Putri Marhasnida, di Dharmasraya terdapat lima raja yang masih memegang gelar kerajaannya dan masing-masing raja memegang peranan dalam melaksanakan tugas.

Di antara raja-raja yang pernah berkuasa yakni Raja Alam, berkuasa di Kerajaan Siguntur dengan gelar Tuanku Bagindo Ratu, Raja Adat di Kerajaan Sitiung dengan gelar Tuanku Rajo Hitam, Rajo Ibadat di Kerajaan Padang Laweh bergelar Tuanku Bagindo Muhammad, Raja Cermin Taruih di Kerajaan Pulau Punjung gelar Tuanku Sati. Sedangkan di Koto Besar bergelar Sri Sultan Rajo Maharajo.

ASAL USUL KERAJAAN DHARMASRAYA

Kerajaan Dharmasraya atau Kerajaan Melayu Jambi adalah kerajaan yang terletak di Sumatra, berdiri sekitar abad ke-11 Masehi. Lokasinya terletak di selatan Sawahlunto, Sumatera Barat sekarang, dan di utara Jambi.

Hanya ada sedikit catatan sejarah mengenai Dharmasraya ini. Diantaranya yang cukup terkenal adalah rajanya yang bernama Shri Tribhuana Raja Mauliwarmadhewa (1270-1297) yang menikah dengan Puti Reno Mandi. Sang raja dan permaisuri memiliki dua putri, yaitu Dara Jingga dan Dara Petak.

Setelah Kerajaan Sriwijaya runtuh di tahun 1025 karena serangan Kerajaan Chola dari India, banyak bangsawan Sriwijaya yang melarikan diri ke pedalaman, terutama ke hulu sungai Batang Hari. Mereka kemudian bergabung dengan Kerajaan Melayu Tua yang sudah lebih dulu ada di daerah tersebut, dan sebelumnya merupakan daerah taklukan Kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 1088, Kerajaan Melayu Jambi menaklukan Sriwijaya. Situasi jadi berbalik di mana daerah taklukannya adalah Kerajaan Sriwijaya.

Di tahun 1288, Kerajaan Dharmasraya, termasuk Kerajaan Sriwijaya, menjadi taklukan Kerajaan Singhasari di era Raja Kertanegara, dengan mengirimkan Adwaya Brahman dan Senopati Mahesa Anabrang, dalam ekspedisi Pamalayu 1 dan 2. Sebagai tanda persahabatan, Dara Jingga menikah dengan Adwaya Brahman dari Kerajaan Singasari tersebut. Mereka memiliki putra yang bernama Adityawarman, yang di kemudian hari mendirikan Kerajaan Pagaruyung, dan sekaligus menjadi penerus kakeknya, Mauliwarmadhewa sebagai penguasa Kerajaan Dharmasraya berikut jajahannya, termasuk eks Kerajaan Sriwijaya di Palembang. Anak dari Adityawarman, yaitu Ananggawarman, menjadi penguasa Palembang di kemudian hari. Sedangkan Dara Jingga dikenal sebagai Bundo Kandung/Bundo Kanduang oleh masyarakat Minangkabau.

Di tahun 1293, Mahesa Anabrang beserta Dara Jingga dan anaknya, Adityawarman, kembali ke Pulau Jawa. Dara Petak ikut dalam rombongan tersebut. Setelah tiba di Pulau Jawa ternyata Kerajaan Singasari telah musnah, dan sebagai penerusnya adalah Kerajaan Majapahit. Oleh karena itu Dara Petak dipersembahkan kepada Raden Wijaya, yang kemudian memberikan keturunan Raden Kalagemet yang bergelar Sri Jayanegara setelah menjadi Raja Majapahit kedua.

Dalam catatan sejarah, wilayah sepanjang DAS Batanghari di pedalaman dikuasai kerajaan Melayu dan Sriwijaya yang memerintah hampir bersamaan. Kerajaan Melayu dianggap penting masa itu karena eksistensinya diakui oleh beberapa kerajaan termasuk Majapahit. Di dalam naskah kuno Nagarakartagama pupuh XIII:1 dan 2 disebutkan, Dharmasraaya sebagai salah satu kawasan Majapahit. Pada masa raja Kertanegara pusat pemerintahan kerajaan Melayu sudah berada di Dharmasraya dan lokasinya di bagian hulu Batanghari tepatnya di daerah rambahan, Jorong Lubuk Bulang, Nagari IV Koto Pulaupunjung Dharmasraya.

Perubahan pusat pemerintahan ini dapat ditelusuri berdasarkan pada Prasasti Dharmasraya yang dipahatkan pada lapik atau alas kaki Arca Amoghapassa yang sekarang berada di Museum Nasional, Jakarta. Di bagian belakang (punggung) Arca Amoghapasa yang dikirim Kertanegara tercatat tahun 1347 M, raja yang memerintah adalah Sri Maharajadiraja Adityawarman yang menyebut dirinya dengan nama Srimat Sri Udayatityawarman.

Selain itu, dalam catatan sejarah dan naskah Jawa kuno diterangkan Adityawarman merupakan keturunan dari seorang ibu Melayu yang bernama Dara Jingga dengan seorang pejabat kerajaan Singasari bernama Adwayabrahma. Adwayabrahma merupakan pejabat yang dikirim Singasari mengiringi pengiriman Arca Amoghapasa ke Swarnabumi. Mengenai kemunculannya dapat ditemukan dalam Prasasti Kuburajo I yang ditemukan di Lima Kaum, Kabupaten Tanah datar. Sesudah prasasti Amoghapasa 1347 M ini, pusat pemerintahan Kerajaan Melayu Dharmasraya berpindah kearah pedalaman yaitu daerah Kabupaten Tanah datar dan sekitarnya.

Kemunduran kerajaan Sriwijaya akibat serangan Rajendra Chola I, telah mengakhiri kekuasaan Wangsa Sailendra atas Pulau Sumatra dan Semenanjung Malaya. Beberapa waktu kemudian muncul sebuah dinasti baru yang mengambil alih peran Wangsa Sailendra, yaitu yang disebut dengan nama Wangsa Mauli.

Prasasti tertua yang pernah ditemukan atas nama raja Mauli adalah Prasasti Grahi tahun 1183 di selatan Thailand. Prasasti itu berisi perintah Maharaja Srimat Trailokyaraja Maulibhusana Warmadewa kepada bupati Grahi yang bernama Mahasenapati Galanaisupaya membuat arca Buddha seberat 1 bhara 2 tula dengan nilai emas 10 tamlin. Yang mengerjakan tugas membuat arca tersebut bernama Mraten Sri Nano.

Prasasti kedua berselang lebih dari satu abad kemudian, yaitu Prasasti Padang Roco tahun 1286. Prasasti ini menyebut raja Swarnabhumi bernama Maharaja Srimat Tribhuwanaraja Mauli Warmadewa yang mendapat kiriman hadiah Arca Amoghapasadari Raja Kertanagara, raja Singhasari di Pulau Jawa. Arca tersebut kemudian diletakkan di Dharmasraya.

Dharmasraya dalam Pararaton merupakan ibu kota dari negeri bhūmi mālayu. Dengan demikian, Tribhuwanaraja dapat pula disebut sebagai raja Malayu. Tribhuwanaraja sendiri kemungkinan besar adalah keturunan dari Trailokyaraja. Oleh karena itu, Trailokyaraja pun bisa juga dianggap sebagai raja Malayu, meskipun prasasti Grahi tidak menyebutnya dengan jelas.

Yang menarik di sini adalah daerah kekuasaan Trailokyaraja pada tahun 1183 telah mencapai Grahi, yang terletak di selatan Thailand(Chaiya sekarang). Itu artinya, setelah Sriwijaya mengalami kekalahan, Malayu bangkit kembali sebagai penguasa Selat Malaka. Namun, kapan kiranya kebangkitan tersebut dimulai tidak dapat dipastikan. Dari catatan Tiongkok disebutkan bahwa pada tahun 1082 masih ada utusan dari Chen-pi(Jambi) sebagai bawahan San-fo-ts'i, dan disaat bersamaan muncul pula utusan dari Pa-lin-fong (Palembang) yang masih menjadi bawahan keluarga Rajendra.

Istilah Srimat yang ditemukan di depan nama Trailokyaraja dan Tribhuwanaraja berasal dari bahasa Tamil yang bermakna ”tuan pendeta”. Dengan demikian, kebangkitan kembali Kerajaan Malayu dipelopori oleh kaum pendeta. Namun, tidak diketahui dengan jelas apakah pemimpin kebangkitan tersebut adalah Srimat Trailokyaraja, ataukah raja sebelum dirinya. Karena sampai saat ini belum ditemukan prasasti Wangsa Mauli yang lebih tua daripada prasasti Grahi.

WILAYAH KEKUASAAN DHARMASRAYA

Dalam naskah berjudul Zhufan Zhi karya Zhao Rugua tahun 1225 disebutkan bahwa negeri San-fo-tsi memiliki 15 daerah bawahan, yaitu Che-lan (Kamboja), Kia-lo-hi(Grahi, Ch'ai-ya atau Chaiya selatan Thailandsekarang), Tan-ma-ling (Tambralingga, selatan Thailand), Ling-ya-si-kia (Langkasuka, selatan Thailand), Ki-lan-tan (Kelantan), Ji-lo-t'ing(Cherating, pantai timur semenanjung malaya), Tong-ya-nong (Terengganu), Fo-lo-an(muara sungai Dungun, daerah Terengganu sekarang), Tsien-mai (Semawe, pantai timur semenanjung malaya), Pa-t'a (Sungai Paka, pantai timur semenanjung malaya), Pong-fong(Pahang), Lan-mu-li (Lamuri, daerah Acehsekarang), Kien-pi (Jambi), Pa-lin-fong(Palembang), Sin-to (Sunda), dan dengan demikian, wilayah kekuasaan San-fo-tsi membentang dari Kamboja, Semenanjung Malaya, Sumatra, sampai Jawa bagian barat.

Dalam naskah-naskah kronik Tiongkok, istilah San-fo-tsi digunakan untuk menyebut Pulau Sumatra secara umum. Namun pada zaman Dinasti Song sekitar tahun 990–an, istilah ini identik dengan Sriwijaya. Namun ketika Sriwijaya mengalami kehancuran pada tahun 1025, istilah San-fo-tsi masih tetap dipakai dalam naskah-naskah kronik Tiongkok, yaitu kedatangan utusan San-fo-tsi ke Tiongkok pada periode 1079 dan 1088.

Dalam berita Tiongkok yang berjudul Sung Hui Yao disebutkan bahwa Kerajaan San-fo-tsi tahun 1082 mengirim duta besar ke Tiongkokyang saat itu di bawah pemerintahan Kaisar Yuan Fong. Duta besar tersebut menyampaikan surat dari raja Kien-pi (Jambi) bawahan San-fo-tsi, dan surat dari putri raja yang diserahi urusan negara San-fo-tsi, serta menyerahkan pula 227 tahil perhiasan, rumbia, dan 13 potong pakaian. Kemudian dilanjutkan pengiriman utusan selanjutnya tahun 1088.

Sebaliknya, dari daftar daerah bawahan San-fo-tsi tersebut tidak ada menyebutkan Ma-la-yu ataupun nama lain yang mirip dengan Dharmasraya. Dengan demikian, istilah San-fo-tsi pada tahun 1225 tidak lagi identik dengan Sriwijaya, melainkan identik dengan Dharmasraya. Jadi, daftar 15 negeri bawahan San-fo-tsi tersebut merupakan daftar jajahan Kerajaan Dharmasraya, karena saat itu masa kejayaan Sriwijaya sudah berakhir.

Jadi, istilah San-fo-tsi yang semula bermakna Sriwijaya tetap digunakan dalam berita Tiongkok untuk menyebut Pulau Sumatrasecara umum, meskipun kerajaan yang berkuasa saat itu adalah Dharmasraya. Hal yang serupa terjadi pada abad ke-14, yaitu zaman Majapahit dan Dinasti Ming. Catatan sejarah Dinasti Ming masih menggunakan istilah San-fo-tsi, seolah-olah saat itu Sriwijaya masih ada. Sementara itu, catatan sejarah Majapahit berjudul Nagarakretagama tahun 1365 sama sekali tidak pernah menyebut adanya negeri bernama Sriwijaya melainkan Palembang.

Ekspedisi Pamalayu

Dalam Kidung Panji Wijayakrama dan Pararaton menyebutkan pada tahun 1275, Kertanagara mengirimkan utusan dari Jawa ke Sumatra yang dikenal dengan nama Ekspedisi Pamalayu yang dipimpin oleh Mahisa Anabrang atau Kebo Anabrang. Kemudian pada tahun 1286 Kertanagara kembali mengirimkan utusan untuk mengantarkan Arca Amoghapasa yang kemudian dipahatkan pada Prasasti Padang Roco di Dharmasraya ibu kota bhumi malayu, sebagai hadiah dari Kerajaan Singhasari.

 Tim ini kembali ke Pulau Jawa pada tahun 1293 sekaligus membawa dua orang putri dari Kerajaan Melayu yang bernama Dara Petakdan Dara Jingga. Kemudian Dara Petak dinikahi oleh Raden Wijaya yang telah menjadi raja Majapahit penganti Singhasari, dan pernikahan ini melahirkan Jayanagara, raja kedua Majapahit.

 Sedangkan Dara Jingga dinikahi oleh sira alaki dewa (orang yang bergelar dewa) dan kemudian melahirkan Tuan Janaka atau Mantrolot Warmadewa yang identik dengan Adityawarman, dan kelak menjadi Tuan Surawasa (Suruaso) berdasarkan Prasasti Batusangkar di pedalaman Minangkabau.

Dalam Kakawin Nagarakretagama yang ditulis tahun 1365 menyebut bhumi melayu sebagai salah satu di antara sekian banyak negeri jajahan Kerajaan Majapahit. Namun interpretasi isi yang menguraikan daerah-daerah "wilayah" kerajaan Majapahit yang harus mengantarkan upeti ini masih kontroversial, sehingga dipertentangkan sampai hari ini. Pada tahun 1339 Adityawarman dikirim sebagai uparajaatau raja bawahan Majapahit, sekaligus melakukan beberapa penaklukan yang dimulai dengan menguasai Palembang.

 Kidung Pamacangah dan Babad Arya Tabananmenyebut nama Arya Damar sebagai bupati Palembang yang berjasa membantu Gajah Mada menaklukkan Bali pada tahun 1343. Menurut Prof. C.C. Berg, tokoh ini dianggapnya identik dengan Adityawarman.

Setelah membantu Majapahit dalam melakukan beberapa penaklukan, pada tahun 1347 masehi atau 1267 saka, Adityawarman memproklamirkan dirinya sebagai Maharajadiraja dengan gelar Srimat Sri Udayadityawarman Pratapaparakrama Rajendra Mauli Warmadewa dan menamakan kerajaannya dengan nama Malayapura.

Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Melayu sebelumnya, dan memindahkan ibu kotanya dari Dharmasrayake daerah pedalaman (Pagaruyung atau Suruaso). Dengan melihat gelar yang disandang Adityawarman, terlihat dia menggabungan beberapa nama yang pernah dikenal sebelumnya, Mauli merujuk garis keturunannya kepada bangsa Mauli penguasa Dharmasraya, dan gelar Sri Udayadityavarmanpernah disandang salah seorang raja Sriwijaya serta menambahkah Rajendra nama penakluk penguasa Sriwijaya, raja Chola dari Koromandel. Hal ini tentu sengaja dilakukan untuk mempersatukan seluruh keluarga penguasa di Swarnnabhumi.

Walaupun ibu kota kerajaan Melayu telah dipindahkah ke daerah pedalaman, Dharmasraya tetap dipimpin oleh seorang Maharaja Dharmasraya. Tetapi statusnya berubah menjadi raja bawahan, sebagaimana tersebut pada Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah di Kerinci yang diperkirakan ditulis pada zaman Adityawarman.

Tuesday, January 15, 2019

Sejarah Asal Usul Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatra Barat

Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sarilamak. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.354,30 km2 dan berpenduduk sebanyak 374.067 jiwa 2017.

AWAL MULA KABUPATEN 50 KOTA


Menurut cerita, dalam salah satu tambo- cerita historis tetang asal-usul dan silsilah nenek moyang orang Minangkabau di Sumatera Barat terdapat sebuah kerajaan Pariangan yang dipimpin oleh Datuak Badaryo Kayo. Ia memiliki saudara seayah bernama Datuak Ketumanggugan dan Datuak Perpatih Nan Sabatang.

Suatu hari kedua saudara ini bertemu Datuak Bandaryo Kayo guna membicarakan masalah kepadatan penduduk di kerajaan tersebut. Dalam pertemuan itu disepakati untuk memindahkan sebagian peduduk kerajaan ke daerah pemukiman baru.

Setelah mengetahui daerah-daerah yang akan dijadikan permukiman baru, mulailah pemindahan sebagai penduduk ke tiga arah yakni Utara, Barat dan Timur. Daerah permukiman baru di sebelah Barat kemudian diberi nama Luhak (daerah) Agam. Daerah sebelah Timur dinamakan Luhak Tanah Datar.

Semetara itu, Datuak Sri Maharajo Nan Banego memimpin 50 orang menuju ke arah Utara, daerah Payakumbuh. Tempat ini kemudian dikenal dengan nama Luhak Lima Puluah yang dalam perkembanganya menjadi Kabupaten 50 Kota.

Untuk mengenang searah asal-usul nama kabupaten ini, pada lambang daerahnya kemudian dicatumkan angka 50.

PENINGGALAN SEJARAH

Di pelosok desa Mahat, kecamatan Suliki Gunung Mas, banyak ditemukan peninggalan kebudayaan megalitikum. Di desa ini dapat disaksikan pemandangan kumpulan batu-batu menhir dengan latar belakang perkebunan tanaman gambir yang menyerupai panorama perkebunan teh di daerah Puncak, Jawa Barat.

Karena pemandangan inilah, pada tahun 1981desa Mahat dimasukkan dalam salah satu objek wisata dari 73 objek wisata di kabupaten ini.

Menurut sebagian sejarawan, Minanga Tamwan berada di hulu sungai Kampar, di sebelah timur kabupaten Lima Puluh Kota. Daerah ini tercantum dalam Prasasti Kedukan Bukit sebagai daerah asal Dapunta Hyang Sri Jayanasa, pendiri Kerajaan Sriwijaya.

Dalam prasasti tersebut Dapunta Hyang membawa 20.000 tentara dengan perbekalan sebanyak dua ratus peti berjalan dengan perahu, dan yang berjalan kaki sebanyak seribu tiga ratus dua belas orang.

Tambo Minangkabau mencatat bahwa Dapunta Hyang turun dari Gunung Marapi ke Minanga Tamwan dan keturunannya meluaskan rantau ke selatan Sumatera. Minanga Tamwan atau Minanga Kabwa diperkirakan merupakan asal usul nama Minangkabau.

PEMBENTUKAN KABUPATEN

Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi bagian dari Sumatera Barat setelah Provinsi Sumatera Tengah dibubarkan lewat UU Darurat No 19 tahun 1957 dan tiga provinsi baru dibentuk: Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Provinsi Sumatera Tengah sendiri terbentuk lewat Perpu No 4 tahun 1950

Ketika dibentuk pada 1956, yang menjadi ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Payakumbuh. Di saat yang bersamaan, Payakumbuh juga menjadi daerah otonom tersendiri, sesuai UU No 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. UU ini, dan juga UU No 12 tahun 1956, ditandatangani Presiden Soekarno di hari yang sama: 19 Maret 1956.

Sekarang, yang menjadi ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota adalah kota Sarilamak. Pergantian ibukota ini ditetapkan lewat PP No 40 tahun 2004. Kota Sarilamak merupakan ibukota Kecamatan Harau.

Monday, January 14, 2019

Sejarah Asal Usul Kabupaten Kepulauan Mentawai Sumatera Barat

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Sumatera Barat, Indonesia.


Kabupaten ini dibentuk berdasarkan UU RI No. 49 Tahun 1999 dan dinamai menurut nama asli geografisnya. Kabupaten ini terdiri dari 4 kelompok pulau utama yang berpenghuni yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan yang dihuni oleh mayoritas masyarakat suku Mentawai.

Selain itu masih ada beberapa pulau kecil lainnya yang berpenghuni namun sebagian besar pulau yang lain hanya ditanami dengan pohon kelapa.

SEJARAH KEPULAUAN MENTAWAI

Para nenek moyang orang Mentawai adat telah bermigrasi pertama ke wilayah tersebut di tempat antara 2000 - 500 SM (Reeves, 2000), sedangkan penjajah pertama kali dinyatakan, dalam dokumentasi awal oleh John Crisp yang terkait di pulau-pulau pada tahun 1792, telah tiba pada pertengahan 1700 di perjalanan orang Inggris yang membuat gagal dan untuk membangun sebuah pemukiman pertanian di pulau selatan Pagai Selatan (Crisp, 1799).

Selama bertambah-tahun sebelum perdagangan ini ada di antara masyarakat adat dan daratan Sumatera Cina dan Melayu (Francis, 1839).

Setelah disetujui mereka 40 tahun sebelumnya, sementara penandatanganan kontrol Sumatera dan Semenanjung Malaya, Belanda kembali pada tahun 1864 untuk mengklaim kepulauan Mentawai di bawah kedaulatan Hindia Timur (Mess, 1870); posisi istirahat sampai perang dunia kedua.

Selama periode ini hubungan antara masyarakat Belanda dan prima mengundang satu yang memuaskan, seperti yang didanai melalui percakapan dengan para tetua Mentawai yang berlabel kali ini sebagai “hari tua yang baik” di mana mereka “menerima harga yang adil dalam perdagangan dan bebas untuk mempraktekkan gaya hidup budaya mereka, Arat Sabulungan ” Arat Sabulungan adalah eksistensi budaya di mana masyarakat Mentawai adat hidup yang diselenggarakan bersama oleh sistem kepercayaan yang membayar penghormatan kepada arwah nenek moyang mereka, langit, tanah, laut, sungai, dan segala sesuatu di sana. Dipimpin oleh dukun (Kerei atau Sikerei), upacara ritual yang cukup umum.(Bakker, 1999).

Selain kampanye militer menegakkan pemberantasan perang suku - perubahan diminta oleh Islanders - catatan perubahan itu Belanda tidak ikut campur dengan kehidupan sehari-hari orang Mentawai. Jurnal yang ditulis selama periode bicara 'bunga-diterima' pribumi dan waktu yang dihabiskan untuk “pulau kebahagiaan” (Maass, 1902) di 'pulau kebahagiaan' (Karny, 1925).

Pada tahun 1901, August Lett, misionaris pertama ke Mentawai, tiba di pantai selatan Pagai Utara - membangun pandangan yang bertentangan dengan yang ada pada wisatawan awal abad 20 Belanda dan lainnya. Lett, dan misionaris selanjutnya dikirim ke pulau-pulau, ditolak dan diterima masyarakat adat karena keyakinan mereka takhayul, ritual, dan perilaku budaya; Melihat orang-orang sebagai "malas, terbelakang dan bodoh" dan memiliki "orang miskin terjebak dalam teror kejahatan" (Hammons, 2010).

Pada 1915, setelah beberapa kesulitan - termasuk kematian Agustus Lett (Persoon, 1987) - misionaris telah memperoleh kembali pertama mereka, diperluas untuk mereka ke Sipora dan Siberut dan, pada 1932, telah pergi untuk memulai misi di Maeleppet (Siberut), (Sihombing , 1979).

“Pada awal 1954, di bawah tujuan Indonesia, persatuan nasional dan adaptasi budaya, Pemerintah Nasional memulai pengembangan dan program peradaban yang dirancang untuk 'mengintegrasikan kelompok-kelompok suku ke dalam arus sosial utama dan budaya dari negara' (Persoon 2004)”

Dari sekian banyak perubahan yang dialami oleh orang-orang dari Siberut selama periode ini dan selanjutnya selanjutnya - yang merupakan kumpulan dari pemaksaan di Muara Siberut dan memulai dan mengontrak otoritas Jepang selama periode Perang Dunia Kedua - yang paling signifikan, dalam hal asimilasi masyarakat Mentawai, tiba pada tahun 1950 (setelah deklarasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945) kompilasi Mentawai menjadi bagian dari negara Indonesia (Bakker, 1999).

Pada awal tahun 1954, di bawah tujuan Indonesia persatuan nasional dan adaptasi budaya, Pemerintah Nasional mulai memperkenalkan program peradaban yang dirancang untuk 'mengintegrasikan kelompok suku ke dalam arus utama sosial dan budaya dari negara' (Persoon 2004) pengembangan dan.

Ini, untuk asli Mentawai, berarti pemberantasan praktik Arat Sabulungan; penyerahan paksa, pembakaran dan penghancuran harta yang digunakan untuk memfasilitasi perlindungan budaya atau ritual; dan mereka Sikerei (dukun) melepas jubah, dipukuli, dan dipindahkan menjadi pekerja paksa dan di penjara.

Berdasarkan Pancasila Pertama diartikulasikan pada 1 Juni 1945, Soekarno menentukan negara Indonesia masa depan harus sesuai Pancasila: nasionalisme Indonesia; internasionalisme, atau humanisme; persetujuan, atau demokrasi;kesejahteraan sosial; dan Ketuhanan yang Maha Esa.

Dalam konstitusi Republik Indonesia diundangkan pada tahun 1945, Pancasila telah mencatatkan pada urutan yang berbeda dan di dalam kata-kata yang berbeda: Ketuhanan yang Maha Esa, mendukung yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi di bawah asuhan pendukung, dan masalah sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

(Britannica, dilihat 2012), lima prinsip filsafat negara Indonesia yang dirumuskan oleh para pemimpin nasionalis Sukarno Indonesia, Pemerintah Indonesia juga mulai menerapkan kebijakan nasional agama baru mereka; Dikeluarkan oleh seluruh rakyat Indonesia harus menjadi milik salah satu dari lima agama yang dihargai.

Berdasarkan 'Ketuhanan yang Maha Esa' mendukung Indonesia, termasuk resmi hanya lima agama yang membutuhkan: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha (Tropenbos International 2004: Posisi Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Hutan Tropis).

Yang, untuk Kepulauan Mentawai, menggantikan masuknya segera misionaris dan meningkatkan kekerasan dan tekanan pada orang-orang untuk mengalihkan perubahan.

Pada akhirnya banyak yang memilih agama Kristen, karena pilihan yang fleksibel terhadap kepemilikan dan konsumsi babi yang memainkan peran integral dalam sejarah dan budaya Mentawai.

Pada inti dari strategi implementasi, program ini adalah pengembangan dari pemukiman kembali (PKMT  Sebuah singkatan untuk 'Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat terasing': desa Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang ditingkatkan. ) (1971); desa (1971); di mana rumah dibangun sesuai dengan desain seragam di daerah dikategorikan samping sungai utama / pantai dan orang-orang yang harus meninggalkan Uma mereka Uma adalah hub pusat untuk upacara budaya, ritual, dan penyimpanan semua barang suci;itu adalah jenis 'rumah panjang' dibangun untuk rumah seluruh klan (satu atau lebih keluarga inti) pada satu waktu, yang sangat dibutuhkan pada saat upacara. 'Uma' juga merupakan istilah yang digunakan kompilasi referensi seluruh kelompok. dan tanah leluhur untuk pindah.

Setelah jangka waktu lima tahun penyelesaian ini telah dikeluarkan dari status proyek dan di tangan kiri PNS dan pejabat pemerintah daerah untuk mempertahankan kemajuan dan kontrol. Ini juga merupakan waktu di mana perusahaan penebangan kayu mulai muncul di seluruh Kepulauan Mentawai.

Pada akhir 1980-an, setelah penebangan telah menghancurkan hutan Sipora, Utara dan Pagai Selatan, dan - sebelum ditantang oleh organisasi internasional. Pada tahun 1980, WWF (dana penyelam pemburu dunia) mencari proyek yang disiarkan 'Saving Siberut' 'yang, bersama dengan dukungan dari organisasi lain - UNESCO dan Survival Internasional - dan kepentingan internasional tambahan lainnya, membantu membujuk pemerintah Indonesia untuk menyetujui konsesi penebangan dan mengumumkan hutan Siberut cagar biosfer.- Juga dalam proses mencapai hal yang sama di Siberut, tekanan Pemerintah tentang pemukiman kembali santai.

Dengan ini, orang-orang di Mentawai menemukan mereka sekali lagi bebas untuk melakukan kegiatan budaya mereka - di daerah yang jauh dari desa-desa.

Namun, berawal dari trjadinya pemaksaan, dan sampai saat ini, jumlah masyarakat adat yang masih aktif menangani kebiasaan budaya, ritual dan upacara Arat Sabulungan sudah terbatas dengan sumbangan yang sangat kecil dari kelompok adat, yang dibagikan di sekitar Sarereiket dan Sakuddei di selatan Pulau Siberut .

Sumber : http://www.sukumentawai.org/id/sejarah

Sejarah Terbentuknya Kabupaten Dharmasraya Sumatra Barat

Kabupaten Dharmasraya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia.


Pada kawasan ini dahulunya pernah berdiri sebuah Kerajaan Melayu dengan nama ibu kotanya Pulau Punjung. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 2003, dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Dharmasraya dikenal juga dengan sebutan Ranah Cati Nan Tigo.

AWAL PEMBENTUKAN KABUPATEN DHARMASRAYA

Kabupaten Dharmasraya merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang diresmikan tanggal 7 Januari 2004 oleh Presiden RI secara simbolik di Istana Negara. Dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Januari 2004.

Aktifitas Pemerintahan telah dimulai sejak dilantiknya Penjabat Bupati Dharmasraya pada tanggal 10 Januari 2004 dan baru pada tanggal 12 Agustus 2005 Kabupaten Dharmasraya memiliki Bupati/Wakil Bupati Definitif hasil Pilkada Langsung Tahun 2005.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah seluruh proses kegiatan manajemen Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangan.

Pada hakikatnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan otonomi daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu sarana yang sangat penting sebagai perekat hubungan hirarkis antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Sumber : http://dharmasrayakab.go.id